Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Pemkab Pasuruan Luncurkan 365 Kampung Keluarga Berkualitas, Wabup Targetkan Peningkatan Kualitas SDM

    Pemkab Pasuruan Luncurkan 365 Kampung Keluarga Berkualitas, Wabup Targetkan Peningkatan Kualitas SDM

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan secara resmi meluncurkan 365 Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) sebagai upaya memperkuat ketahanan keluarga yang menjadi pondasi utama pembangunan daerah.

    Peluncuran program strategis ini digelar di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti pada Rabu (12/11/2025), dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda serta perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur.

    Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pasuruan, Diano Vela Fery, menjelaskan bahwa tujuan utama program ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Pasuruan.

    “Kami ingin memperkuat institusi keluarga dan masyarakat melalui berbagai intervensi program yang menyentuh langsung kehidupan warga,” ujar Diano Vela Fery.

    Menurut Diano, Kampung Keluarga Berkualitas dirancang menggunakan pendekatan berbasis komunitas agar pembangunan dapat dirasakan langsung dari tingkat keluarga melalui kolaborasi lintas sektor.

    “Pemerintah telah melakukan penguatan terhadap desa dan kelurahan sejak Mei hingga Agustus 2025,” imbuhnya.

    Ia menyebut, penguatan tersebut diikuti dengan integrasi pembangunan lintas sektor serta sosialisasi sistem peringatan dini pengendalian penduduk, yang pelaksanaannya merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022.

    Puncak dari seluruh rangkaian kegiatan tersebut adalah peluncuran 365 Kampung Keluarga Berkualitas yang tersebar di seluruh wilayah. Dari jumlah total tersebut, 265 desa masuk dalam klasifikasi dasar, 62 berkembang, 11 mandiri, dan 27 telah berstatus berkelanjutan.

    Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori, mengatakan bahwa program ini bertujuan untuk memastikan setiap keluarga di Pasuruan memiliki akses terhadap layanan dasar yang memadai.

    “Mulai dari layanan kesehatan, pendidikan hingga ekonomi, semuanya harus mendukung kesejahteraan keluarga,” kata Shobih Asrori atau Gus Shobih.

    Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas keluarga akan berdampak langsung pada percepatan pembangunan daerah, menciptakan Kabupaten Pasuruan yang kuat dan berkeadilan.

    Gus Shobih juga menetapkan target spesifik, yakni peningkatan minimal lima persen setiap tahun untuk setiap klasifikasi Kampung Keluarga Berkualitas.

    “Kami berharap Kabupaten Pasuruan bisa menjadi contoh keberhasilan program ini di tingkat provinsi,” tandasnya.

    “Mudah-mudahan langkah ini membawa Pasuruan menuju kabupaten yang maju, sejahtera, dan berkeadilan,” pungkas Wakil Bupati. [ada/beq]

  • Selingkuh dengan Polwan, Anggota DPRD Kota Blitar Dibebastugaskan

    Selingkuh dengan Polwan, Anggota DPRD Kota Blitar Dibebastugaskan

    Blitar (beritajatim.com) – Anggota DPRD Kota Blitar berinisial GP harus menanggalkan seluruh jabatannya di Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Dia dibebastugaskan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus perselingkuhan yang melibatkan seorang anggota Polwan berinisial W.

    Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim, mengonfirmasi telah menerima surat keputusan penetapan tersangka terhadap GP sekitar satu minggu lalu. Usai menerima surat tersebut DPRD Kota Blitar kemudian mengambil sikap dengan non aktifkan GP.

    “Surat keputusan tersangka GP sudah kami terima minggu lalu. Saat ini memang tidak ada penahanan, namun yang bersangkutan kami berhentikan dari seluruh alat kelengkapan dewan,” ujar Syahrul, Jumat (14/11/2025).

    Skandal yang menjerat GP bermula dari dugaan perselingkuhan dengan Polwan berinisial W di salah satu hotel di Kota Batu, Malang. Dugaan ini muncul setelah W digerebek oleh suaminya sendiri, NW.

    Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak berwenang, disebutkan adanya keterlibatan GP dalam peristiwa tersebut, yang kemudian menyeretnya pada status tersangka.

    Syahrul menegaskan, meski proses hukum telah berjalan, DPRD tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Meskipun kasus ini mengandung unsur etik yang kuat, Badan Kehormatan (BK) DPRD memilih untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan. BK telah mulai mengumpulkan informasi, namun ranah etik belum menjadi prioritas utama.

    “BK sudah bergerak mencari informasi, tapi tidak bisa mengambil keputusan secara hukum. Karena itu, ranah etik belum menjadi prioritas,” jelas Syahrul.

    Ia menambahkan, BK akan memanggil GP dalam waktu dekat untuk dimintai klarifikasi. Proses kode etik baru akan diproses sesuai aturan yang berlaku setelah seluruh proses hukum yang sedang berjalan selesai. [owi/beq]

  • Camat Wates Naik Jadi Kadis PUPR Blitar, Murni Kualitas atau Kedekatan?

    Camat Wates Naik Jadi Kadis PUPR Blitar, Murni Kualitas atau Kedekatan?

    Blitar (beritajatim.com) – Bupati Blitar, Rijanto telah menunjuk sejumlah pejabat untuk mengisi posisi kepala dinas yang selama ini masih kosong. Salah satu yang ditunjuk Bupati Blitar untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut adalah Agus Zaenal.

    Pria yang selama ini menjabat sebagai Camat Wates tersebut kini resmi dilantik menjadi Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar. Agus Zaenal terpilih usai mengalahkan dua pesaingnya yakni Sekretaris Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Sekdin PUPR), Aris Dwi Noertjahtjo serta Ricard Polri Pandatopan, Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Blitar.

    Terpilihnya Agus Zaenal sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar ini sebenarnya bukan menjadi hal yang mengejutkan. Pasalnya selain mempunyai kualitas, Agus Zaenal memang memiliki kedekatan dan hubungan yang baik dengan Bupati Rijanto.

    Bahkan sebelum dipilih sebagai Kadis PUPR Kabupaten Blitar, Agus Zaenal sudah menunjukkan loyalitasnya dengan menemani Rijanto saat pelantikan di Jakarta oleh Presiden Prabowo. Bahkan saat Retret di Magelang, Agus Zaenal juga setia menemani sang Bupati Rijanto.

    “Kata-kata pertama, alhamdulilah, bismillah semoga bisa memenuhi ekspektasi pimpinan. Tadi kan disampaikan oleh Bapak Bupati Blitar kata kuncinya adalah kepercayaan yang kedua tanggung jawab yang ketiga pesan beliau adalah kolaborasi dengan dengan OPD (organisasi perangkat daerah) lain,” ucap Agus Zaenal usai pelantikan pada Jumat (14/11/2025).

    Hubungan ini sudah terjalin sejak lama era periode pertama Bupati Blitar Rijanto. Agus Zaenal kemudian “terbuang” ketika Rini Syarifah memimpin Kabupaten Blitar. Kala kepemimpinan Rini Syarifah, Agus Zaenal ditempatkan sebagai Camat Wates.

    Namun, ketika Rijanto kembali menjadi Bupati Blitar bergandengan dengan Beky Hardihansah, Agus Zaenal pun kembali. Kini Agus Zaenal Resmi ditunjuk sebagai Kadis PUPR Kabupaten Blitar.

    Kedekatan yang terjadi ini tentu menimbulkan pertanyaan apakah penunjukan Agus Zaenal ini murni kualitas atau ada hubungan relasi.

    “Kalau saya melihat bukan masalah dekat tidaknya dengan bupati ya, tapi kalau saya melihat berdasarkan prestasi masing-masing,” bantah Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi.

    Pemilihan Agus Zaenal menjadi Kepala Dinas PUPR ini pun mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak, salah satunya Ketua DPRD, Supriadi. Pria yang akrab disapa Kuat itu menaruh rasa optimis atas pilihan Bupati Blitar tersebut.

    “Mereka yang menempati jabatan masing-masing ini dengan seleksi yang tidak asal-asalan pasti dipikirkan segala aspek dan sebagainya,” tegasnya.

    Bupati Blitar, Rijanto sendiri menegaskan bahwa pemilihan sejumlah kepala dinas ini murni kualitas dan sesuai dengan prosedur. Bahkan semua kepala dinas yang terpilih ini mengikuti seleksi secara terbuka.

    Bupati Rijanto menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab besar untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi hasil.

    “Pejabat tinggi pratama harus jadi motor penggerak birokrasi. Saya minta semuanya bekerja dengan semangat kolaborasi, sinergi, dan kekompakan. Kita melaksanakan program strategis Presiden, Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati yang harus berjalan selaras,” tegas Rijanto. [owi/beq]

  • PKB Sidoarjo Gelar Tasyakuran: Gus Dur, Syaikhona Kholil, dan Marsinah Resmi Jadi Pahlawan Nasional

    PKB Sidoarjo Gelar Tasyakuran: Gus Dur, Syaikhona Kholil, dan Marsinah Resmi Jadi Pahlawan Nasional

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sidoarjo menggelar tasyakuran atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional untuk Syaikhona Kholil (Bangkalan), KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan Marsinah (Nganjuk).

    Acara tersebut dilaksanakan di kantor DPC PKB Kabupaten Sidoarjo, Jalan Erlangga No 1 Sidoarjo, pada Kamis (13/11/2025), dan dihadiri oleh jajaran pengurus Dewan Syuro serta Tanfidz partai tersebut.

    Ketua DPC PKB Kab. Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, menjelaskan bahwa tasyakuran ini merupakan wujud syukur atas keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan tiga tokoh penting asal Jawa Timur tersebut sebagai pahlawan.

    “Tasyakuran ini kami gelar sebagai tanda kebanggan serta syukur atas ditetapkannya tokoh-tokoh asal Jawa Timur, seperti Syaikhona Kholil atau Mbah Kholil Bangkalan, Gus Dur pendiri PKB dan Marsinah pejuang buruh adal Nganjuk sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto,” kata H. Abdillah Nasih.

    H. Abdillah Nasih, yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kab. Sidoarjo, menambahkan rasa bangganya, terutama kepada Gus Dur sebagai pendiri PKB dan Mbah Kholil sebagai ulama berpengaruh yang jasanya masih dirasakan hingga kini.

    Menurutnya, ketiga tokoh tersebut patut menjadi teladan perjuangan yang melampaui sekadar ketokohan mereka. Nilai-nilai yang diperjuangkan menjadi konteks utama penganugerahan ini, seperti Syaikhona Kholil dalam mencerdaskan santri, Gus Dur dengan sikap pluralisme kebangsaan, serta Marsinah dalam perjuangan membela kaum tertindas dan anti-kekerasan.

    “Saya kira apa yang menjadi perjuangan ketiga tokoh, bagaimana mengangkat harkat taraf hidup orang-orang lemah sehingga keadilan demokrasi tercapai. Ajaran Gus Dur dalam soal pluralisme sehingga kehidupan manusia bisa berdampingan dan damai meski beda keyakinan. Semua perjuangan ketiga tokoh tetsebut patut ditiru, dijaga oleh kita bersama sebagai generasi penerus,” urai pria yang juga Ketua DPRD Kab. Sidoarjo itu.

    Sebagai simbol acara tasyakuran, dilakukan pemotongan tumpeng oleh Ketua DPC PKB Kab. Sidoarjo. Potongan tumpeng tersebut kemudian diberikan secara simbolis kepada Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Sidoarjo, Idham Kholiq, yang hadir didampingi pengurus FKUB lainnya, termasuk perwakilan dari etnis Tionghoa. [isa/beq]

  • Gus Dur Resmi Jadi Pahlawan Nasional, Pemkab Jombang Gelar Tasyakuran

    Gus Dur Resmi Jadi Pahlawan Nasional, Pemkab Jombang Gelar Tasyakuran

    Jombang (beritajatim.com) – Suasana khidmat menyelimuti Pendopo Kabupaten Jombang saat acara tasyakuran digelar untuk merayakan penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum Presiden ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Kamis malam (13/11/2025).

    Penganugerahan gelar ini, yang berlangsung pada 10 November 2025 di Istana Negara Jakarta, merupakan penghargaan negara atas perjuangan luar biasa Gus Dur dalam memperjuangkan demokrasi, pluralisme, dan pendidikan Islam.

    Acara tasyakuran dihadiri oleh berbagai tokoh penting, mulai dari Bupati Jombang Warsubi, Forkopimda, jajaran Kepala OPD, alim ulama, tokoh agama, hingga pimpinan pondok pesantren.

    Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas pengakuan negara terhadap jasa-jasa Gus Dur. “Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT,” ujar Warsubi.

    Lebih lanjut, Warsubi menekankan bahwa gelar Pahlawan Nasional ini bukan hanya kebahagiaan bagi keluarga besar Gus Dur dan para Gusdurian, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Jombang, Jawa Timur, dan bangsa Indonesia.

    “Kita semua patut bersyukur dan berbangga, karena Kabupaten Jombang memiliki tokoh penting seperti beliau, yang telah berkontribusi besar bagi bangsa dan negara ini,” ungkapnya.

    Sebagai tokoh utama dalam memperjuangkan keterbukaan pemahaman keagamaan umat Islam dan sebagai pelopor pluralisme, Gus Dur diakui secara luas sebagai pemimpin yang tak hanya memberikan dampak besar di dalam negeri, tetapi juga di dunia internasional.

    Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional ini menambah daftar panjang pengakuan atas perjuangannya yang tak kenal lelah.

    Acara tasyakuran tersebut juga dihadiri oleh sepupu Gus Dur, KH Fahmi Amrullah Hadziq atau Gus Fahmi, Ketua PCNU Jombang, yang dalam sambutannya mengenang sosok Gus Dur yang ikhlas dan penuh manfaat.

    KH Fahmi Amrullah Hadziq, sepupu Gus Dur, saat sambutan

    Gus Fahmi mengungkapkan bahwa meskipun Gus Dur telah wafat, perjuangannya tetap memberi dampak positif. “Ketika beliau masih hidup, beliau memberikan manfaat kepada bangsa dan negara, bahkan setelah beliau wafat pun masih bisa memberikan manfaat dan menghidupi banyak orang, yaitu warga di sekitar makam,” tuturnya.

    Doa bersama ditutup dengan harapan agar seluruh amal jariyah Gus Dur terus mengalir, dan ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah SWT. Gus Fahmi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden yang telah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Gus Dur, serta kepada Bupati Jombang dan seluruh jajaran pemerintahan yang turut mendukung pengakuan ini.

    Dengan penganugerahan ini, masyarakat Jombang kembali mengingat dan menghargai perjuangan Gus Dur sebagai pahlawan yang menginspirasi. Tasyakuran yang penuh haru ini menandai sebuah babak baru dalam pengakuan terhadap jasa-jasa besar Gus Dur, yang akan terus dikenang oleh generasi mendatang.

    Dengan penganugerahan Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional, berarti ada empat Pahlawan Nasional asal Kota Santri. Karena sudah ada tiga Pahlawan Nasional. Mereka adalah pendiri NU (Nahdlatul Ulama) KH Hasyim Asyari dan KH Wahab Chasbullah, serta KH Abdul Wahid Hasyim. [suf]

  • Tuban Fair 2025 Resmi Dibuka,Begini Tujuan dan Harapannya!

    Tuban Fair 2025 Resmi Dibuka,Begini Tujuan dan Harapannya!

    Tuban (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopumdag) menggelar Tuban Fair 2025 dalam rangka memperingati Hari Jadi Tuban yang ke-732 di GOR Rangga Jaya Anoraga mulai dari tanggal 13-15 November 2025.

    Adapun pameran tersebut dibuka mulai pukul 15.00 Wib sampai 21.30 Wib dengan diikuti ratusan stand yang terdiri dari instansi Pemerintah, perusahaan dan pelaku industri.

    Tuban Fair 2025 turut dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tuban, Budi Wiyana serta perwakilan Forkopimda Tuban. Seusai berkeliling, Sekda Tuban mengatakan bahwa kegiatan ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi dan refleksi kinerja Pemkab Tuban.

    “Melalui interaksi secara langsung antara masyarakat dengan penyelenggara layanan publik dapat mengetahui sejauh mana pelayanan dan program pembangunan sudah dirasakan manfaatnya oleh warga,” ujar Budi Wiyana. Kamis (13/11/2025).

    Menurutnya, Tuban Fair 2025 tidak hanya untuk ajang promosi tetapi sebagai ajang evaluasi, masyarakat bisa menilai langsung pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah maupun lembaga lainnya. “Dari situ kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan ke depan,” imbuhnya.

    Selain itu, kegiatan ini menjadi wadah bagi pelaku industri kecil untuk memamerkan hasil usahanya, baik potensi investasi, hasil pertanian, perikanan, serta berbagai inovasi digital yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Tuban.

    “Dengan begitu Tuban Fair ini menjadi wujud nyata kolaborasi antara Pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam membangun perekonomian daerah,” kata Sekda.

    Sementara itu, Kepala Diskopumdag Tuban Gunadi menambahkan kegiatan ini diikuti oleh 150 peserta pameran, terdiri dari 75 stand indoor dan 75 stand outdoor yang berasal dari berbagai sektor mulai dari pelaku UMKM, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMN, lembaga pendidikan hingga perbankan.

    “Hampir seluruh paguyuban kita beri ruang untuk menampilkan produk unggulan mereka, mulai dari kerajinan, hingga layanan publik seperti Dukcapil, perbankan dan cek kesehatan,” ungkap Gunadi.

    Termasuk Tuban Fair 2025 ini dibuka untuk umum dan gratis, masyarakat bisa langsung berkunjung di stand pameran dan menikmati hiburan musik yang disajikan. “Masyarakat bisa berkunjung untuk berbelanja produk asli Tuban, bersantai dan menikmati hiburan yang disediakan selama tiga hari pelaksanaan kedepan,” pungkasnya. [dya/aje]

  • Atap Rumah Warga Surabaya Ambrol, BPBD Berikan Bantuan

    Atap Rumah Warga Surabaya Ambrol, BPBD Berikan Bantuan

    Surabaya (beritajatim.com) – Atap rumah warga di Jalan Jepara Kelurahan Morokrembangan, Surabaya, ambrol pada Kamis pagi, 13 November 2025. Penyebab ambrol diduga karena kayu penopang atap sudah lapuk, karena termakan usia. Beruntung ketika kejadian tidak ada korban jiwa.

    Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (Darlog) BPBD Surabaya, Linda Novanti mengatakan, atas peristiwa tersebut petugas sudah mengamankan lokasi kejadian.

    “Atap rumah ambrol, petugas sudah melakukan pendataan terhadap penghuni dan menyalurkan bantuan,” ungkap Linda Novanti, Kamis (13/11).

    Kondisi Atap Rumah Warga Surabaya Ambrol (dok. BPBD Surabaya)

    Menurut Linda, enam orang penghuni rumah dari dua keanggotaan keluarga (KK) telah diungsikan ke tempat tinggal sementara, di kawasan Dupak Baru.

    “Untuk rumah yang atapnya ambrol ini tidak bisa ditempati karena rusak berat, (meliputi) di bagian kamar tidur depan, ruang tamu, serta kamar tidur belakang,” jelasnya.

    Ia juga menjelaskan, peristiwa kerusakan rumah hampir 100 persen ini, BPBD telah berkoordinasi dengan pejabat kelurahan terkait. Serta diketahui bahwa keluarga pemilik rumah terdaftar PRAMIS dan telah terdaftar didalam program rumah tidak layak huni (Rutilahu), Pemerintah Kota Surabaya.

    “BPBD melakukan serah terima bantuan kepada penghuni rumah, setelah itu berkordinasi dengan kelurahan dan untuk pemilik rumah sendiri sudah terdaftar rutilahu,” tutup Linda. (rma/but)

  • Sekdaprov Jatim Ajak Perkuat Sinergi dan Optimalkan Tata Kelola Anggaran Hadapi Bencana

    Sekdaprov Jatim Ajak Perkuat Sinergi dan Optimalkan Tata Kelola Anggaran Hadapi Bencana

    Surabaya (beritajatim.com) – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah di Jawa Timur untuk memperkuat sinergi lintas sektor, membangun budaya antisipatif, serta mengoptimalkan tata kelola anggaran kebencanaan secara efektif dan efisien dalam menghadapi potensi bencana tahun 2026.

    Ajakan tersebut disampaikan Sekda Adhy dalam kegiatan Rapat Koordinasi Kedaruratan dan Logistik bertema “Sinergi Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Kedaruratan Bencana melalui Optimalisasi Anggaran 2026 untuk Penanggulangan Bencana yang Efektif dan Efisien”, yang digelar di Hotel Movenpick Surabaya.

    “Forum ini bukan sekadar ajang diskusi, tetapi momentum untuk menyusun orkestrasi kerja kebencanaan Jawa Timur tahun 2026 yang lebih presisi, kolaboratif, dan berdampak nyata,” ujar Adhy.

    Dalam arahannya, Sekda Adhy menegaskan bahwa Jawa Timur tengah menghadapi puncak musim penghujan yang berpotensi disertai fenomena cuaca ekstrem sebagaimana peringatan BMKG. Kondisi ini meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, angin puting beliung, dan banjir rob di wilayah pesisir.

    “Dampak yang ditimbulkan tidak hanya kerugian material, tetapi juga immaterial. Karena itu, sesuai arahan Ibu Gubernur, kita tidak boleh hanya wait and see. Kita harus selalu dalam kondisi siap siaga, bergerak cepat, terkoordinasi, dan terukur,” tegasnya.

    Adhy menekankan bahwa kesiapsiagaan harus menjadi budaya bersama di seluruh tingkatan pemerintahan. Antisipasi adalah kunci, kesiapsiagaan harus dibiasakan, dan respons cepat merupakan kewajiban bagi semua pihak.

    Dalam kesempatan tersebut, Sekda Adhy memberikan sejumlah instruksi operasional kepada seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota agar langkah kesiapsiagaan berjalan konkret dan terukur.

    Pertama, seluruh kabupaten/kota diminta segera mengaktifkan posko kesiapsiagaan 24 jam serta memastikan sistem pelaporan cepat yang terhubung langsung ke posko provinsi. Kedua, Dinas Pekerjaan Umum diminta melakukan inspeksi drainase, normalisasi sungai, dan pengecekan tanggul-tanggul kritis agar tidak terjadi sumbatan yang memperparah banjir.

    Ketiga, Dinas Sosial dan BPBD diinstruksikan memastikan ketersediaan buffer stock logistik dasar di titik-titik strategis, termasuk di gudang logistik regional. Selain itu, para Sekda Kabupaten/Kota juga diminta memimpin langsung koordinasi kesiapsiagaan di wilayah masing-masing.

    “Pastikan aparatur di semua tingkatan mulai dari desa, kecamatan, hingga kabupaten/kota memahami rencana kontinjensi, memetakan jalur evakuasi, dan menyiapkan titik pengungsian yang layak sesuai protokol kesehatan,” tegasnya.

    Sekda Adhy juga menyoroti pentingnya memastikan sistem peringatan dini (Early Warning System) berfungsi optimal serta dipahami oleh masyarakat. “Masyarakat harus tahu langkah apa yang harus diambil saat alarm berbunyi. Libatkan relawan seperti TAGANA dan DESTANA untuk terus melakukan sosialisasi,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Adhy menekankan pentingnya memperkuat sinergi pentahelix antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat sebagai pendekatan strategis dalam mitigasi dan respons kebencanaan.

    Ia menyebut, berkat kolaborasi tersebut, Indeks Risiko Bencana (IRB) Jawa Timur terus menurun hingga mencapai 95,75 pada tahun 2024 dan masuk kategori sedang. Meski demikian, sebagai provinsi dengan risiko bencana tinggi, Jawa Timur tetap harus unggul dalam perencanaan, cepat merespons, dan tepat dalam mengelola anggaran.

    “Kita harus mampu mengorkestrasi anggaran, sumber daya, dan kebijakan dalam sistem kerja yang solid dan terpadu. Terlebih tahun depan kita menghadapi tantangan berkurangnya dana transfer dari pusat, tentu ini berpengaruh pada alokasi anggaran penanggulangan bencana,” jelasnya.

    Untuk itu, Adhy mendorong penerapan collaborative governance dengan memperkuat perencanaan lintas sektor melalui joint budgeting, berbagi data secara real time, serta memanfaatkan sumber daya bersama melalui resource pooling.

    “Ini bukan tentang siapa yang paling berwenang, tetapi siapa yang paling cepat memberi solusi dan berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan jiwa,” tegas Adhy.

    Ia pun mengajak seluruh pihak memperkuat koordinasi dan menumbuhkan semangat kebersamaan menghadapi potensi bencana.

    “Mari rapatkan barisan, hilangkan ego sektoral, dan buktikan bahwa Jawa Timur tangguh, sigap, dan resilien menghadapi bencana,” pungkasnya. (tok)

  • Buka OPOP Expo 2025, Sekdaprov Jatim Dorong Digitalisasi untuk Produk Pesantren

    Buka OPOP Expo 2025, Sekdaprov Jatim Dorong Digitalisasi untuk Produk Pesantren

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemprov Jatim melalui Dinas Koperasi dan UKM terus mendorong penerapan digitalisasi bagi produk-produk pesantren atau OPOP.

    Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim (Sekdaprov Jatim), Adhy Karyono, saat membuka OPOP Expo 2025 di Atrium Royal Plaza Surabaya.

    “Bagaimana OPOP itu melangkah untuk sampai kepada digitalisasi, menggunakan platform digital dalam pemasaran. Ini sudah mulai mereka menggunakan online shop-nya, menggunakan marketplace-nya, dan juga pembayarannya sudah digital,” ujarnya, Kamis (13/11/2025).

    OPOP merupakan program yang diinisiasi Pemprov Jatim, untuk meningkatkan perekonomian dan kemandirian pesantren. Program ini sudah berjalan selama 7 tahun, dan dinilai berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Terbukti dari tahun ketahun, jumlahnya pesantren yang memiliki usaha terus meningkat dan berkembang.

    “Baik yang didukung pendanaannya, pembinaannya oleh Pemprov, maupun oleh secara mandiri, stakeholdernya. Yang kedua, jumlah produk unggulannya bertambah. Yang ketiga, transaksinya bertambah, dan juga ada jangkauan untuk penjualnya untuk pemasarannya sampai ekspor,” katanya.

    Sekdaprov mengatakan, bahwa hal ini membuktikan program OPOP terbukti menggerakkan ekonomi pesantren, sehingga diharapkan menumbuhkan entrepreneurship. Pesantren bukan hanya sekedar tempat pendidikan, tetapi juga pemberdayakan ekonomi kemandirian pesantren.

    “Dan akhirnya bisa juga, bukan hanya memenuhi captive market di pesantrennya saja, tetapi juga masyarakat sekitar dan juga pasar,” tuturnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim Endy Alim Abdi Nusa menjelaskan, program OPOP terbukti menumbuhkan kemandirian pesantren melalui sektor ekonomi. Tidak hanya di dalam pesantrennya, tapi seputar pesantren, hingga alumninya.

    “Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu care terhadap ekosistem perasantren. Jadi temen-temen di pesantren itu tidak hanya belajar saja terkait ilmu agama, tapi juga diajarkan ilmu yang lain yaitu ilmu ekonomi, bagaimana bisa memberdayakan semua santrinya, terus ada alumninya,” terangnya.

    Endy menceritakan, ada pesantren yang pemasarannya menembus luar Jatim. Ternyata hal itu didukung oleh jaringan alumni pesantren tersebut. Oleh karena itu, program OPOP terbukti tidak hanya meningkatkan ekonomi pesantren, tetapi juga santrinya dan alumninya.

    “Artinya itu yang kita dorong, supaya temen-temen Pesantren itu bisa berdaya dan mandiri,” tuturnya.

    Pada OPOP Expo 2025 ini, diikuti sekitar 40 pesantren dengan berbagai produk unggulan. Mulai dari makanan, minuman, kria atau kerajinan, hingga fashion. Bahkan, Bank Jatim turut memberikan dukungan terkait dengan pembiayaan atau modal. [tok/beq]

  • BPJS Ketenagakerjaan Pasuruan Kenalkan Aplikasi JMO, Permudah Akses Layanan Digital

    BPJS Ketenagakerjaan Pasuruan Kenalkan Aplikasi JMO, Permudah Akses Layanan Digital

    Pasuruan (beritajatim.com) – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pasuruan terus berinovasi untuk memberikan pelayanan yang cepat dan efisien kepada para pesertanya. Salah satu upaya terbaru adalah memperkenalkan aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) sebagai solusi layanan digital yang mudah diakses.

    Melalui kegiatan Open Booth Sosialisasi di PT Jatim Autocomp Indonesia, Pasuruan, BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan edukasi langsung mengenai penggunaan aplikasi tersebut. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen lembaga dalam meningkatkan literasi digital di kalangan pekerja.

    Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pasuruan, Sulistijo N. Wirjawan, mengatakan bahwa aplikasi JMO merupakan wujud transformasi digital dalam pelayanan publik. “Kami ingin peserta bisa menikmati kemudahan layanan tanpa harus datang ke kantor cabang,” ujarnya.

    Menurut Sulistijo, aplikasi JMO memberikan berbagai kemudahan bagi peserta, mulai dari pengecekan saldo JHT, perubahan data, hingga pengajuan klaim. Dengan sistem yang terintegrasi, peserta dapat memantau hak dan status kepesertaan mereka kapan saja.

    Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, tim BPJS Ketenagakerjaan Pasuruan juga membantu karyawan PT Jatim Autocomp Indonesia melakukan aktivasi akun JMO. Antusiasme peserta terlihat tinggi karena banyak yang langsung mencoba berbagai fitur yang tersedia di aplikasi.

    “Melalui JMO, peserta dapat mengetahui saldo JHT secara real time dan bahkan mengajukan klaim di bawah Rp15 juta tanpa datang ke kantor,” imbuh Sulistijo. Ia menegaskan, cukup dengan ponsel pintar, seluruh layanan BPJS Ketenagakerjaan kini berada di genggaman tangan.

    Selain itu, JMO juga menyediakan informasi lengkap mengenai program perlindungan seperti JHT, JKK, JKM, JP, dan JKP. Transparansi informasi ini memudahkan peserta memantau hak-hak mereka sebagai pekerja aktif maupun nonaktif.

    Kegiatan sosialisasi ini sekaligus memperkuat sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan perusahaan dalam memberikan pemahaman kepada karyawan tentang pentingnya jaminan sosial. Pihak perusahaan pun menyambut baik langkah digitalisasi layanan tersebut.

    Sulistijo menilai, kehadiran aplikasi JMO menjadi bukti nyata komitmen BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan pelayanan yang modern dan inklusif. “Transformasi digital ini kami lakukan agar peserta bisa mendapatkan pengalaman layanan yang lebih mudah dan transparan,” tuturnya.

    Dengan penerapan teknologi digital seperti JMO, BPJS Ketenagakerjaan berharap seluruh peserta di wilayah Pasuruan dapat menikmati pelayanan yang cepat, aman, dan bebas ribet. Program ini diharapkan mendorong kesadaran masyarakat untuk semakin aktif menggunakan layanan digital resmi BPJS Ketenagakerjaan. (ada/but)