Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Operasi Drainase Besar-besaran, Pemkot Surabaya Gempur Titik Rawan Banjir

    Operasi Drainase Besar-besaran, Pemkot Surabaya Gempur Titik Rawan Banjir

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mengoptimalkan berbagai langkah penanganan banjir dan genangan menjelang puncak musim hujan yang diperkirakan terjadi pada Januari hingga Februari 2026. Fokus utama diarahkan pada percepatan proyek drainase dan pemeliharaan infrastruktur pengendali air di seluruh wilayah Surabaya.

    Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan penyelesaian proyek drainase menjadi prioritas utama agar semua pekerjaan dapat rampung sebelum akhir tahun. Menurutnya, sebagian besar proyek tersebut ditargetkan selesai pada akhir November 2025.

    “Insyaallah di akhir November selesai semua. Tapi, alhamdulillah di bulan Oktober sudah hujan. Nah berarti apa, strategi saya untuk menahan agar tidak terjadi genangan kita keluarkan mobil-mobil PMK (Pemadam Kebakaran),” kata Wali Kota Eri beberapa waktu lalu.

    Ia menjelaskan, mobil PMK dikerahkan untuk membantu mempercepat aliran air saat hujan deras mengguyur kota. Setidaknya terdapat 28 unit mobil PMK yang disiagakan pemkot di berbagai titik rawan genangan setiap kali hujan turun.

    “Kita punya 28 unit, keluar semua setiap hujan. Dan ini semoga sampai akhir November kita bisa mengatasi itu, sehingga ketika ini jadi semua, bisa selesai,” ujarnya.

    Wali Kota Eri menyebutkan sejumlah kawasan yang selama puluhan tahun kerap dilanda banjir kini mulai terbebas dari genangan setelah sistem drainase diperbaiki.

    “Saya kasih contoh di Pakal, puluhan tahun banjir, 30 tahun bisa selesai. Yang namanya Dukuh Kupang itu lima puluh tahun, hari ini bisa selesai, tidak banjir,” tuturnya.

    Selain wilayah Pakal, Pemkot Surabaya juga menyiapkan penanganan banjir di kawasan Sukomanunggal pada tahun depan. Wali Kota Eri berharap masyarakat setempat mau bekerja sama mendukung pembangunan saluran baru agar tidak terjadi hambatan di lapangan.

    “Kayak di Kecamatan Sukomanunggal itu (warga) tidak mau dibuatkan saluran, akhirnya banjir. Makanya saya bilang tahun depan (warga) harus mau. Bagaimana camat dan lurah bisa meyakinkan bahwa ketika dibuatkan saluran maka tidak menjadikan banjir,” tegasnya.

    Wali Kota Eri optimistis dengan rampungnya proyek-proyek drainase tahun ini, sejumlah kawasan akan terbebas dari genangan saat musim hujan. “Saya mohon doanya warga Surabaya, insyaallah November selesai, maka ada kawasan-kawasan yang terbebas banjir. Nanti di tahun depan kita lakukan lagi untuk per-kawasan,” imbuh Cak Eri, sapaan lekat Wali Kota Surabaya.

    Sebagai bagian dari upaya penanganan, Cak Eri bahkan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik genangan pada Selasa (5/11/2025). Beberapa lokasi yang dipantau antara lain Jalan Jemursari, Jalan Sidosermo, Jalan Ahmad Yani, Jalan Tidar, Jalan Embong Malang, hingga Jalan Tanjungsari – Kecamatan Sukomanunggal.

    Di kawasan Tanjungsari, ia menemukan sejumlah bangunan rumah warga berdiri di atas saluran air sehingga menghambat aliran. “Jangan sampai (bangunan) ada di luar persil. Ini sudah puluhan tahun terus gimana mau bisa menyelesaikan banjir kalau masih ada seperti ini?” ujarnya.

    Karena itu, Cak Eri meminta camat dan lurah setempat untuk mengimbau warga agar menyesuaikan bangunan dengan batas tanah yang sah. “Kalau salurannya ditutupi rumah, terus gimana ini. Makanya saya minta tolong Pak Camat dan LPMK, kumpulkan warganya, diingatkan rumahnya harus mundur sesuai dengan surat tanahnya,” tegasnya.

    Tak hanya rumah, Cak Eri juga melarang pembangunan jembatan pribadi di atas saluran karena dapat mempersempit ruang aliran air. “Jangan buat jembatan di sini, akhirnya air yang mengalir ditutupi begini. Sudah dibongkar saja,” tegas dia.

    Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya, Syamsul Hariadi, menyebutkan kondisi serupa banyak ditemukan di kawasan Tanjungsari. “Karena salurannya kecil dan rumah-rumah banyak yang maju ke jalan, sehingga aliran ke muara juga tidak lancar,” katanya.

    Sebagai solusi, Syamsul mengatakan pihaknya akan melakukan pelebaran saluran menggunakan box culvert pada tahun depan. Air dari kawasan itu nantinya dialirkan menuju arah timur Jalan Asem Mulya, lalu ke saluran Greges dan Bozem Morokrembangan.

    “Rencananya tahun depan akan kita lebarkan salurannya,” ujarnya.

    Syamsul menjelaskan hingga awal November 2025, progres pengerjaan proyek drainase telah mencapai sekitar 70 persen. “Untuk saat ini paket-paket pekerjaan drainase itu sudah 70 persen kita selesaikan. Kemudian yang 20 persen selesai di akhir November, sisanya (proyek besar) insyaallah kita selesaikan di Desember,” paparnya.

    Menurutnya, percepatan dilakukan agar seluruh proyek rampung sebelum puncak musim hujan. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), intensitas hujan tahun ini diprediksi relatif sama dengan tahun sebelumnya, dengan puncak terjadi pada Januari–Februari 2026.

    Selain percepatan proyek, Pemkot Surabaya juga memperkuat sistem pompa air dan pembersihan saluran. Saat ini, terdapat 76 rumah pompa aktif dan akan ditambah lima unit baru pada akhir 2025 sehingga total menjadi 81 rumah pompa.

    “Jumlah petugas di setiap rumah pompa bervariasi antara empat hingga delapan orang, tergantung pada ukuran dan kapasitas pompa,” jelas Syamsul.

    Syamsul menambahkan, pembangunan rumah pompa juga difokuskan di wilayah selatan Surabaya, seperti Menanggal, Ahmad Yani, Ketintang, Karah, dan Rungkut Menanggal. Menurutnya, beberapa titik tersebut selama ini menjadi langganan banjir saat hujan deras.

    “Kita fokus di wilayah selatan tahun ini,” ungkapnya.

    Selain infrastruktur, Syamsul memastikan DSDABM Surabaya juga melakukan koordinasi rutin dengan BMKG untuk deteksi dini cuaca ekstrem. Informasi prakiraan hujan menjadi acuan pemkot untuk menyalakan pompa, membuka pintu air, dan menurunkan Satgas lapangan.

    “Biasanya sekitar satu sampai dua jam sebelum hujan turun, kita sudah mendapat peringatan dari BMKG,” tuturnya.

    Syamsul juga mengungkap persoalan klasik yang menjadi tantangan penanganan banjir, yakni sampah yang menyumbat aliran air. Menurutnya, banyak saluran yang tersumbat oleh sampah rumah tangga hingga benda besar seperti helm, sofa, bahkan kasur.

    “Ada banyak macam sampah di sana, terutama di saluran Greges yang menuju Bozem Morokrembangan,” sebutnya.

    Untuk mengantisipasi penyumbatan, Pemkot Surabaya menyiagakan Satgas dan petugas rumah pompa selama 24 jam dengan sistem tiga shift. Mereka bertugas menyaring dan mengangkat sampah dari saluran agar pompa bisa berfungsi maksimal.

    “Kita siagakan Satgas 24 jam,” ujar Syamsul.

    Namun, Syamsul kembali menegaskan, kesadaran masyarakat memegang peran penting dalam menjaga saluran tetap bersih. Tanpa dukungan warga, upaya penanganan banjir dan genangan yang dilakukan Pemkot Surabaya tidak akan berjalan efektif.

    “Dengan penanganan yang maksimal ini, kami juga meminta kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan ke saluran air,” pungkasnya. (adv/rio/but)

  • Wali Kota Mojokerto Tekankan Penguatan Bela Negara bagi Purna Paskibraka

    Wali Kota Mojokerto Tekankan Penguatan Bela Negara bagi Purna Paskibraka

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan pentingnya pembentukan karakter pemuda melalui penguatan nilai-nilai bela negara. Pesan tersebut ia sampaikan dalam Sosialisasi Bela Negara 2025 bagi Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kota Mojokerto di Sabha Mandala Madya Balai Kota Mojokerto.

    Dalam kegiatan yang diikuti puluhan anggota PPI tersebut, Wali Kota yang akrab disapa Ning It ini menyebut generasi muda merupakan calon pemimpin masa depan yang harus dipersiapkan sejak dini. “Para pemimpin di negeri ini tidak akan selamanya memimpin, tapi perjalanan bangsa tidak berhenti. Estafetnya ada di tangan kalian,” ungkapnya, Jumat (14/11/2025).

    Ia menegaskan bahwa nilai bela negara perlu dipahami secara menyeluruh dan sejalan dengan arah pembangunan, baik nasional maupun daerah. Mulai dari Asta Cita Presiden, Nawa Bhakti Satya Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hingga Panca Cita Kota Mojokerto.

    Ning Ita mengingatkan bahwa para pemuda akan menghadapi lingkungan yang lebih plural ketika memasuki dunia perkuliahan maupun dunia kerja.

    “Kalau karakter bela negara kuat, keberagaman jadi kekuatan. Kalau lemah, bisa menjadi ancaman perpecahan. Para Purna Paskibraka diharapkan mampu menerapkan nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari dan terus berkontribusi bagi kota. Saya optimis kalian akan menjadi pemimpin hebat yang melanjutkan pembangunan Mojokerto dan Indonesia,” pungkasnya.

    Sosialisasi tersebut juga menghadirkan narasumber dari Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Kota Mojokerto yang memberikan materi mengenai penguatan karakter kebangsaan dan cinta tanah air. [tin/suf]

  • DPRD Apresiasi Keterlibatan GMNI Surabaya Awasi 10 Proyek Infrastruktur Strategis

    DPRD Apresiasi Keterlibatan GMNI Surabaya Awasi 10 Proyek Infrastruktur Strategis

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menilai keterlibatan mahasiswa dalam pengawasan pembangunan menjadi bagian penting dari kontrol publik. Dia menyampaikan hal itu usai menerima audiensi DPC GMNI Surabaya yang menyerahkan kajian terkait sepuluh proyek infrastruktur strategis di Kota Pahlawan.

    “Teman-teman DPC GMNI Surabaya menyampaikan hasil diskusi internal soal 10 proyek infrastruktur strategis di Kota Surabaya,” kata Arif Fathoni, Jumat (14/11/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, GMNI membawa kajian lengkap dan menyatakan kesiapan untuk ikut memantau proses pembangunan. Toni, sapaan akrabnya, menilai langkah itu sebagai bentuk keberpihakan mahasiswa terhadap tata kelola pembangunan yang lebih terbuka.

    “Teman-teman membawa hasil kajian dan akan terlibat dalam pengawasan proyek infrastruktur strategis tersebut agar sesuai dengan perencanaan,” ujarnya.

    GMNI Surabaya juga mengkritisi aspek pembiayaan, terutama agar percepatan pembangunan tidak berujung pada kenaikan pajak daerah. Toni menyebut masukan tersebut sebagai aspirasi yang patut dipertimbangkan dalam perumusan skema pendanaan alternatif.

    “GMNI juga mendorong agar pembiayaan alternatif tidak membebankan kenaikan pajak di tengah masyarakat,” jelasnya.

    Menanggapi hal itu, Toni menegaskan bahwa pembiayaan alternatif merupakan salah satu inovasi yang dapat mempercepat pembangunan tanpa terlalu bergantung pada APBD. Dia menyebut model pendanaan modern sebagai jalan keluar untuk mengatasi keterbatasan fiskal daerah.

    “Saya menyampaikan bahwa pembiayaan alternatif merupakan inovasi agar akselerasi pembangunan di Surabaya dapat terlaksana dengan baik,” tuturnya.

    Lebih jauh, Toni menegaskan percepatan pembangunan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan estetika kota, namun berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat. Menurutnya, semakin banyak proyek berjalan, semakin besar potensi terbukanya lapangan kerja dan pergerakan usaha kecil.

    “Percepatan pembangunan juga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang otomatis akan mengentas kemiskinan di Kota Surabaya,” katanya.

    Sementara itu, Ketua DPC GMNI Surabaya, Virgiawan Budi Prasetyo, menegaskan komitmen organisasinya untuk terlibat aktif dalam pengawasan 10 proyek infrastruktur strategis di Kota Surabaya.

    “Kami memandang bahwa pengawasan kolektif adalah kunci agar pembangunan di Surabaya berjalan sesuai tujuan dan memberi manfaat yang merata,” ujar Virgiawan.

    Dia menambahkan bahwa GMNI Surabaya ingin mendorong pembangunan kota yang berpijak pada prinsip keberlanjutan fiskal dan keberpihakan sosial. Karena itu, dia menilai perlu adanya ruang dialog yang lebih luas antara pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, DPRD, maupun masyarakat sipil.

    “Kami ingin memastikan pembangunan ini selesai secara fisik dan tetap menjaga keberlanjutan APBD serta program-program kerakyatan,” kata Virgiawan.

    Menurutnya, mahasiswa memiliki posisi strategis dalam menjembatani aspirasi publik dan membantu meminimalkan risiko sosial maupun hambatan teknis di lapangan.

    “Partisipasi publik harus menjadi bagian dari ekosistem pembangunan. Kami siap ambil peran demi Surabaya yang lebih maju dan berkeadilan,” pungkasnya. [adv/but]

  • Upaya Sidoarjo Atasi Banjir, Pompa Siaga 24 Jam dan Normalisasi Sungai

    Upaya Sidoarjo Atasi Banjir, Pompa Siaga 24 Jam dan Normalisasi Sungai

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Memasuki musim penghujan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo melakukan berbagai langkah antisipasi mengatasi persoalan banjir. Mulai dari menerapkan sistem siaga 24 jam diberbagai titik rawan, pompa portable hingga normalisasi sungai.

    Bupati Sidoarjo, H. Subandi menekankan pentingnya respons cepat ketika genangan mulai muncul. Seperti yang terjadi di kawasan depan Lippo Plasa Sidoarjo yang beberapa waktu lalu mengalami banjir hingga sekitar 50 sentimeter.

    Bupati Sidoarjo H. Subandi dan pejabat dinas terkait saat itu meninjau langsung lokasi yang menggenangi kawasan tersebut. “Kita pastikan semua normal dan lancar,” tegas Bupati Sidoarjo H. Subandi saat meninjau langsung kondisi saluran di lokasi dekat Lippo Plasa Sidoarjo, Rabu (12/11/2025).

    Dua rumah pompa dan tiga unit pompa portable kini berjaga sepanjang waktu di bawah jalan tol depan Lippo Plasa Sidoarjo. Langkah ini menjadi prioritas Pemkab Sidoarjo setelah lokasi tersebut kembali terendam ketika hujan deras mengguyur wilayah kota.

    Menurutnya, penanganan banjir di kawasan kota delta memasuki tahap percepatan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga telah menerapkan sistem siaga 24 jam dan mengerahkan berbagai peralatan untuk mencegah banjir terulang, terutama di titik genangan terparah di depan Lippo Plasa Sidoarjo serta kawasan Bluru Kidul–Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo.

    “Berbagai alat berat juga dikerahkan untuk mempercepat pengerukan saluran agar aliran air tidak tersendat. Begitu kotoran sampah yang menjadi sumbatan atau mengakibatkan saluran air tidak normal, dibersihkan secara menyeluruh,” jelas H. Subandi.

    Meski demikian yang paling penting, lanjut H. Subandi jika mulai ada genangan harus langsung ditarik airnya supaya tidak terjadi banjir parah. Ia juga mewarning agar kejadian pompa rusak tidak terulang. Pada banjir yang terjadi awal pekan, pompa utama sempat mati akibat gangguan listrik sehingga penyedotan air tidak maksimal. Setelah pompa dipulihkan, banjir pun cepat teratasi.

    Shochib, operator rumah pompa di Jalan Raya Jati Sidoarjo, mengakui pompa portable yang diturunkan saat kejadian sangat membantu meski kapasitasnya tidak sekuat pompa utama. “Begitu listrik normal, rumah pompa langsung difungsikan lagi. Sekarang semua pompa siap siaga 24 jam,” jelas Sochib.

    Kini, dua rumah pompa dan tiga unit pompa portabel telah siap siaga di titik rawan genangan tersebut. “Kami di sini siap 24 jam. Begitu cuaca mulai mendung, kami langsung siapkan pompa agar tidak terlambat. Ketika ada genangan, pompa langsung berusaha menyedot air hingga air surut atau tidak ada genangan lagi,” tambah Shochib.

    Selain itu, Pemkab Sidoarjo juga berencana menambah unit pompa portable untuk mempercepat penanganan ketika curah hujan tinggi, mengingat saat ini sudah memasuki musim penghujan.

    Normalisasi Sungai Bluru Kidul–Rangkah Kidul: Bersihkan Sampah, Maksimalkan Rumah Pompa

    Selain penanganan titik banjir di Lippo Plasa Sidoarjo yang masuk wilayah jantung kota, Pemkab Sidoarjo juga bergerak menormalisasi sungai di kawasan Bluru Kidul hingga Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo. Puluhan petugas tampak membersihkan sampah yang menghambat aliran air di sungai dan lainnya.

    Rumah pompa yang siaga 24 jam untuk mengatasi banjir

    Bupati Sidoarjo H. Subandi menyebut normalisasi sungai merupakan langkah krusial untuk memastikan aliran tetap lancar selama musim hujan. “Kalau aliran air di sungai lancar, tidak terhalang sampah, insya Allah tidak akan banjir. Kalau pun ada genangan nantinya cepat surut,” ujar H. Subandi saat meninjau lokasi di Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo.

    Rumah pompa di perbatasan Bluru Kidul juga disiagakan penuh untuk mencegah air sungai meluap ke permukiman warga. “Kami maksimalkan rumah pompa ini untuk mempercepat aliran air sungai di Rangkah Kidul,” paparnya.

    Selain upaya teknis, Bupati H. Subandi mengajak warga berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Terutama dengan tidak membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah ke sungai.

    “Mari bersama-sama peduli terhadap kebersihan lingkungan untuk meminimalisir sumbatan yang bisa menyebabkan banjir. Kalau terjadi banjir, pasti akan semua warga,” imbaunya.

    Dengan kombinasi rumah pompa siaga, tambahan pompa portable, pengerukan saluran, dan normalisasi sungai, Pemkab Sidoarjo juga memperkuat upaya mitigasi banjir di sejumlah titik rawan. Banjir di depan Lippo Plasa Sidoarjo yang menjadi sorotan utama diharapkan tidak lagi berlangsung lama atau bahkan dapat dicegah sepenuhnya.

    Langkah terpadu ini menandai keseriusan Pemkab Sidoarjo dalam memastikan kawasan kota tetap aman selama musim hujan tiba. Pemkab menegaskan seluruh tim teknis siap bergerak kapan pun jika diperlukan.

    Bersih-bersih Sampah di Sungai Mangetan Kanal

    Sebelum memasuki musim penghujan, pemerintah kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo juga melakukan bersih-bersih sungai di saringan saluran Mengetan Kanal, Desa Keboan Anom, Kecamatan Gedangan.

    Pembersihan sampah dan tanaman air yang tumbuh diatas permukaan air sungai, dilakukan pembersihan dengan mengerahkan alat berat untuk mengangkat berbagai jenis sampah yang menumpuk di titik tersebut.

    Aktivitas itu dilakukan untuk memastikan aliran sungai tetap lancar dan mengurangi debit air. Disamping itu juga mengantisipasi adanya banjir memasuki musim penghujan.

    Sampah yang berhasil diangkut cukup beragam, mulai dari plastik, limbah rumah tangga, hingga potongan bambu dan ranting kayu yang tersangkut di saringan saluran. Dalam sekali pengerjaan, sedikitnya satu truk sampah berhasil diangkut dari lokasi.

    Kepala Dinas PUBMSDA, Dwi Eko Saptono, menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap minggu sebagai bagian dari program normalisasi sungai. Ia menyebutkan, saringan saluran berfungsi penting untuk mencegah sampah masuk ke kanal utama yang berpotensi menimbulkan luapan air ke permukiman.

    Peralatan berat yang diterjunkan untuk membersihkan eceng gondok dan tanaman air yang bisa menyumbat aliran air

    “Pengerukan sampah ini rutin kami lakukan seminggu sekali agar aliran sungai tetap lancar. Kalau dibiarkan menumpuk, air bisa meluap dan menyebabkan banjir. Sebelum hal yang tidak diinginkan seperti banjir datang, maka mari kita bergotong royong untuk menjaga lingkungan secara bersama-sama,” kata Dwi Eko Saptono.

    Dwi Eko Saptono juga menyampaikan, kegiatan pembersihan dilakukan dengan kombinasi alat berat dan tenaga manual untuk menjangkau seluruh bagian saluran. Upaya ini menjadi langkah penting Pemkab Sidoarjo dalam menjaga kebersihan dan fungsi sungai, terutama di kawasan padat penduduk seperti Gedangan, Taman dan Waru

    Meski begitu, banyaknya sampah yang menumpuk menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat masih rendah dalam menjaga kebersihan lingkungan. Masih ditemukan warga yang membuang sampah langsung ke sungai, yang pada akhirnya memperburuk kondisi aliran air.

    Bupati H. Subandi pun kembali mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah sembarangan, apalagi sampai ke sungai.

    “Kebersihan sungai bukan hanya tugas pemerintah saja, tapi tanggungjawab kita bersama. Mari jaga lingkungan agar terhindar dari bencana banjir,” ajak H. Subandi.

    Dengan langkah konsisten seperti ini, Pemkab Sidoarjo berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan bebas banjir bagi seluruh warganya.

    Upaya lain yang disiapkan untuk mengatasi banjir di titik-titik rawan, kini Pemkab Sidoarjo juga terus mematangkan langkah penanganan banjir lainnya, yakni menyusun master plan penanganan banjir secara menyeluruh.

    Master plan tersebut sudah melalui proses pembahasan lintas instansi. Hal itu penting karena persoalan banjir di Sidoarjo tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan kewenangan pemerintah pusat.

    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo, M. Ainur Rahman menyatakan bicara soal banjir di Sidoarjo, tentu kewenangannya tidak hanya di daerah, ada beberapa wilayah yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sehingga butuh kolaborasi.

    Ainur menjelaskan, dokumen master plan sudah disiapkan untuk menjadi pedoman utama dalam menuntaskan masalah banjir. Isinya meliputi strategi teknis hingga arahan kebijakan jangka panjang.

    “Dalam waktu dekat pihaknya akan mempresentasikan hasil penyusunan master plan tersebut. Presentasi itu sekaligus menjadi bentuk realisasi janji politik Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo di bidang infrastruktur lingkungan. Ini menjadi sebuah guidance, arahan bagaimana penanganan banjir dilakukan secara terencana dan terukur,” urainya. (adv/isa/but)

  • BLT DBHCHT Blitar Cair Lagi, Ribuan Buruh Terima Rp300 Ribu per Bulan

    BLT DBHCHT Blitar Cair Lagi, Ribuan Buruh Terima Rp300 Ribu per Bulan

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar terus menyalurkan dana segar sebagai bentuk perhatian kepada sektor tenaga kerja lokal. Melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Blitar menggelontorkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang secara khusus menyasar buruh pabrik rokok, buruh tani tembakau, dan buruh tani cengkeh.

    Bantuan ini menjadi financial lifeline yang sangat dinantikan ribuan pekerja di Blitar menjelang akhir tahun. Meski nominalnya tak banyak, namun BLT ini cukup bisa membantu ekonomi buruh.

    Kabid Perlindungan dan Jaringan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Blitar, Yuni Urinawati, menjelaskan bahwa penyaluran BLT tahun ini direncanakan dalam enam tahap, yang telah dimulai sejak bulan Juli 2025.

    “Sampai saat ini, sudah dilakukan empat kali penyaluran, dan diharapkan untuk tahap kelima dapat dilakukan pada pertengahan November ini,” kata Yuni Urinawati, ditulis Jumat (14/11/2025).

    Setiap penerima yang terdata akan mendapatkan bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan selama enam bulan berturut-turut. Penyaluran dilakukan secara langsung ke rekening penerima melalui Bank Jatim.

    Bantuan ini disalurkan untuk menambah daya beli dan meningkatkan kesejahteraan bagi para buruh yang menjadi tulang punggung industri tembakau dan cengkeh di wilayah tersebut.

    “Dengan adanya bantuan ini, semoga dapat menambah kesejahteraan bagi para buruh, khususnya buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok,” jelasnya.

    Program BLT ini menunjukkan skala yang besar, dengan jumlah penerima yang terus bertambah dari bulan ke bulan. Data Dinsos menunjukkan tren peningkatan jumlah penerima pada tahun 2025 yakni pada bulan Juli sebanyak 4.705 penerima dengan total BLT yang disalurkan mencapai Rp1,41 Miliar.

    Sementara pada bulan Agustus total ada 4.810 penerima BLT. Nilai yang digelontorkan pun mencapai total Rp1,44 Miliar. Sedang pada bulan September total ada 4.898 penerima dengan total nilai BLT mencapai Rp1,47 Miliar.

    Yuni menambahkan, dibandingkan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan jumlah penerima bantuan, meskipun ia memprediksi akan terjadi penurunan pada tahun 2026 akibat adanya efisiensi anggaran.

    Penyaluran bantuan tahap keenam, yang merupakan tahap penutup program tahun ini, dijadwalkan pada awal Desember. Dinsos Kabupaten Blitar berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja. [owi/beq]

  • DPRD Jatim Tekankan Penguatan Satgas dan TPK untuk Cegah Kekerasan dan Bullying di Sekolah

    DPRD Jatim Tekankan Penguatan Satgas dan TPK untuk Cegah Kekerasan dan Bullying di Sekolah

    Surabaya (beritajatim.com) – DPRD Jawa Timur menegaskan pentingnya penguatan Satgas Pencegahan Kekerasan dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPK) di sekolah sebagai garda terdepan dalam mencegah kekerasan dan bullying di lingkungan pendidikan. Hal ini disampaikan Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, saat melakukan monitoring bersama TPK Provinsi Jawa Timur di SMK 5 Surabaya, Jumat (14/11/2025).

    Cahyo menekankan bahwa perlindungan terhadap tumbuh kembang peserta didik tidak bisa ditawar, baik dari sisi mental maupun intelektual. Ia menyebut ekosistem sekolah yang aman dan inklusif harus menjadi prioritas seluruh pemangku kepentingan.

    “Betapa pentingnya kita berkomitmen menjaga ekosistem satuan pendidikan yang inklusif dan melindungi proses tumbuh kembang anak-anak, baik secara intelektual maupun mental,” ujarnya.

    Menurut Cahyo, Jawa Timur telah memiliki fondasi regulatif yang jelas untuk mengatasi kekerasan di sekolah, mulai dari Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 hingga Perda Jawa Timur tentang penyelenggaraan pendidikan. Kedua regulasi tersebut mewajibkan pembentukan TPK di setiap satuan pendidikan sebagai bagian integral dari sistem perlindungan anak di sekolah.

    “Kita sudah memiliki dasar hukum perlindungan, baik melalui Permendikbudristek maupun Perda Jawa Timur yang mengamanahkan pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di setiap satuan pendidikan,” terang Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Data Dinas Pendidikan Jawa Timur menunjukkan lebih dari 1.950 SMA/SMK negeri dan swasta telah membentuk TPK hingga 2025. Satgas tingkat provinsi juga mencatat sedikitnya 182 laporan kekerasan sepanjang 2024, meliputi bullying fisik, verbal, pelecehan, dan kekerasan digital. Angka tersebut diyakini masih merupakan fenomena gunung es karena banyak kasus tidak dilaporkan secara formal.

    Cahyo menilai bahwa penguatan Satgas dan TPK menjadi kunci untuk mempercepat respons terhadap potensi kekerasan di sekolah. Menurutnya, akar persoalan sering kali tidak hanya ada di sekolah tetapi juga berasal dari keluarga sebagai lingkungan pertama pembentuk karakter anak.

    “Kekerasan di sekolah tidak bisa kita hindari. Faktor utama datang dari lingkungan keluarga yang membentuk karakter dan suasana kebatinan anak-anak,” ujarnya.

    Di hadapan guru dan kepala sekolah, Cahyo mengingatkan pentingnya budaya dialog dan keterbukaan antara tenaga pendidik, siswa, dan orang tua. Ia menegaskan bahwa seluruh siswa, termasuk mereka yang memiliki tantangan akademik atau mental, berhak mendapatkan perlakuan yang setara.

    “Kita harus membuka ruang diskusi antara tenaga pendidik, anak-anak, dan wali murid. Semua siswa adalah bagian dari bangsa ini, bukan hanya mereka yang berprestasi secara akademik,” tegasnya.

    Ia juga menguraikan bahwa Satgas Pencegahan Kekerasan di Jawa Timur bekerja melibatkan banyak OPD, termasuk Dinas Pendidikan dan Dinas P3AK. Pemerintah provinsi juga telah melakukan sosialisasi anti-kekerasan kepada lebih dari 6.000 guru dalam dua tahun terakhir dan menyediakan kanal aduan digital untuk siswa.

    “Satgas pencegahan kekerasan sudah dibentuk lintas OPD, dan di setiap sekolah sudah ada TPK sebagai ruang pengaduan bagi siswa maupun orang tua,” jelasnya.

    Meski struktur perlindungan telah dibangun, Cahyo menilai keberhasilan pencegahan kekerasan tidak boleh berhenti pada prosedur administratif. Ia menekankan perlunya kerja sama seluruh pihak agar penanganan kasus bisa lebih cepat, empatik, dan tidak terhambat oleh birokrasi.

    “Yang paling penting adalah kita saling membuka diri dan introspeksi. Ini butuh kerja sama semua pihak dalam mempercepat penanganan kasus kekerasan dan potensi bullying di satuan pendidikan,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Hadiri PAW Anggota DPRD Kota Kediri, Gus Qowim: Mari Perkuat Kebersamaan Membangun Kota Kediri

    Hadiri PAW Anggota DPRD Kota Kediri, Gus Qowim: Mari Perkuat Kebersamaan Membangun Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin menyaksikan prosesi peresmian pemberhentian dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Kediri masa jabatan 2024–2029, pada Rapat Paripurna DPRD Kota Kediri, Jumat (14/11/2025).

    Sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Yuzar Rasyid resmi dilantik sebagai PAW Anggota DPRD Kota Kediri menggantikan Gus Sunoto Imam Mahmudi dari PDI Perjuangan yang wafat tahun kemarin. Prosesi pelantikan digelar di Ruang Soekarno Hatta BKPSDM Kota Kediri.

    Pada kesempatan ini, Wakil Wali Kota Kediri menyampaikan ucapan selamat kepada Yuzar Rasyid yang telah resmi dilantik sebagai PAW Anggota DPRD Kota Kediri. Amanah baru tersebut diharapkan dapat dijalankan dengan penuh integritas, komitmen, dan semangat pengabdian demi kepentingan masyarakat Kota Kediri. Menurutnya, hadirnya anggota baru dapat memperkuat dinamika lembaga legislatif dalam menjalankan tugas.

    Lebih lanjut, Gus Qowim menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran. Kolaborasi yang solid menjadi kunci keberhasilan berbagai agenda strategis pemerintah daerah, mulai dari peningkatan layanan publik hingga pembangunan ekonomi dan sosial. “Dengan semangat kebersamaan, saya optimis Pemerintah Kota Kediri dan DPRD Kota Kediri dapat terus bergerak selaras untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    Saat ditemui, Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus, menyampaikan bahwa pelantikan PAW ini dapat terlaksana dengan baik setelah sebelumnya terdapat kekosongan karena anggota terpilih sebelumnya meninggal dunia. Ia menuturkan bahwa pelantikan ini sekaligus melengkapi jumlah anggota DPRD Kota Kediri menjadi 30 orang dan Fraksi PDI Perjuangan anggotanya juga akhirnya terpenuhi.

    Firdaus menjelaskan bahwa anggota DPRD, memiliki tiga tugas pokok dan fungsi utama, yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Seluruh tugas tersebut harus dijalankan sesuai koridor tata tertib (tatib) yang telah disepakati dan dibuat bersama. “Tatib yang kita buat itu mengacu pada peraturan pemerintah pusat, termasuk diantaranya muatan lokal yang ada di kita,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Ketua DPRD Kota Kediri berpesan agar anggota yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dan menyatu dengan seluruh anggota DPRD lainnya. “Harapannya anggota DPRD yang baru dilantik segera bisa terjalin sinergi dalam menjalankan tugas, terutama dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat,” pungkasnya.

    Seluruh rangkaian pelantikan dan pembacaan sumpah dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus. Hadir pula dalam acara ini, perwakilan Forkopimda Kota Kediri, Ketua TP PKK Kota Kediri Faiqoh Azizah Muhammad, Pj Sekretaris Daerah Kota Kediri M. Ferry Djatmiko, Sekretaris DPRD Kota Kediri Rahmad Hari Basuki, serta OPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri. [nm/beq]

  • Blitar Prioritaskan DBHCHT Rp15,2 M untuk Iuran BPJS Warga Miskin

    Blitar Prioritaskan DBHCHT Rp15,2 M untuk Iuran BPJS Warga Miskin

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, sesuai amanat konstitusi. Komitmen ini diperkuat dengan diterimanya alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2025 sebesar Rp15,2 miliar untuk sektor kesehatan.

    Bupati Blitar, Rijanto, menjelaskan bahwa Pemkab berkomitmen menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Rijanto menegaskan sejak awal dirinya memimpin Kabupaten Blitar, kesehatan merupakan salah satu faktor yang diperhatikan serius.

    “Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Ini amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945,” tegas Bupati Blitar pada Jumat (14/11/2025).

    Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Murdianto, menjelaskan bahwa dana DBHCHT ini difokuskan pada program strategis yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu dan paling utama adalah jaminan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu.

    Porsi terbesar anggaran, yakni sekitar Rp12,6 miliar, dialokasikan untuk Program Bantuan Iuran Daerah (PBID). Program ini secara spesifik menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, memastikan mereka tetap memperoleh jaminan kesehatan tanpa terkendala biaya.

    “PBID menjadi program prioritas karena berdampak langsung pada akses layanan kesehatan masyarakat. Dengan bantuan ini, warga kurang mampu tetap bisa mendapatkan jaminan kesehatan tanpa terkendala biaya,” ujar Murdianto, Jumat (14/11/2025).

    Selain memprioritaskan jaminan kesehatan bagi warga miskin, sisa anggaran DBHCHT juga digunakan untuk memperkuat infrastruktur dan logistik pelayanan di tingkat bawah.

    Dinas Kesehatan (Dinkes) menyiapkan Rp1,68 miliar untuk rehabilitasi dan peningkatan sarana layanan kesehatan, seperti Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu). Sementara itu, Rp864 juta lainnya digunakan untuk pengadaan obat-obatan agar stok di fasilitas kesehatan tetap aman dan mencukupi.

    Secara keseluruhan, Kabupaten Blitar mengalokasikan 40 persen dari total DBHCHT untuk sektor kesehatan, 50 persen untuk pemberdayaan masyarakat, dan 10 persen untuk penegakan hukum (termasuk penanggulangan rokok ilegal).

    Bupati Rijanto mengingatkan bahwa tantangan sektor kesehatan masih cukup besar, mulai dari penanganan stunting (kekerdilan), penyakit tidak menular, hingga ancaman kesehatan lingkungan. Namun, ia optimistis suntikan dana ini akan menjadi solusi.

    “Dengan tambahan anggaran ini, kami optimistis pelayanan kesehatan di Kabupaten Blitar akan semakin cepat, tepat, dan merata,” tambah Murdianto.

    Bupati berharap, dukungan dana DBHCHT ini dapat memperkuat program kesehatan strategis dan meminta seluruh pihak berkolaborasi.

    “Mari jadikan peringatan HKN (Hari Kesehatan Nasional) ke-61 ini sebagai momentum memperkuat kolaborasi, meningkatkan kesadaran, dan menggerakkan seluruh potensi daerah menuju Kabupaten Blitar yang sehat, berdaya, dan berjaya,” pungkas Bupati Rijanto. [owi/beq]

  • Banyuwangi Borong 3 Penghargaan Inotek Award 2025: Inovasi Kanggo Riko hingga Janji Cinta Pukau Pemprov Jatim

    Banyuwangi Borong 3 Penghargaan Inotek Award 2025: Inovasi Kanggo Riko hingga Janji Cinta Pukau Pemprov Jatim

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi berhasil memborong tiga penghargaan sekaligus pada ajang Anugerah Inovasi Daerah dan Inovasi Teknologi (Inotek Award) 2025 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) di Surabaya, Kamis (13/11/2025).

    Penghargaan bergengsi tersebut diterima langsung oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dari Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak. Apresiasi ini diberikan atas inovasi Banyuwangi yang dinilai berdampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

    “Terima kasih kepada Pemprov Jatim atas apresiasi ini. Penghargaan ini menjadi penyemangat kami untuk terus menghadirkan inovasi yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Bupati Ipuk.

    Tiga penghargaan yang diraih Pemkab Banyuwangi meliputi Juara 2 Kategori Inovasi Daerah melalui program Kanggo Riko, posisi 15 besar Kategori Inovasi Teknologi melalui program Klik Sekati, serta Juara 2 Kategori Agribisnis melalui inovasi Janji Cinta.

    Program Kanggo Riko yang memiliki arti “Untuk Anda” merupakan inovasi unggulan Bupati Ipuk dalam pemberdayaan ekonomi ribuan rumah tangga miskin, dengan memprioritaskan perempuan kepala keluarga agar mampu mandiri. Saat ini, program tersebut telah menjangkau 8.788 penerima manfaat yang juga terfasilitasi BPJS.

    Sementara itu, program Klik Sekati (Klinik Kesehatan Ikan dan Lingkungan) dari Dinas Perikanan Banyuwangi hadir sebagai solusi digital berbasis website dan mobile apps untuk menjaga ekosistem perikanan, melalui pemantauan kesehatan ikan dan kualitas lingkungan.

    Adapun inovasi Janji Cinta (Jajanan Jelly Inovatif kaya Collagen aktivator, vitamIN, proteIN, Trace mineral dan Antioksidan) yang meraih Juara 2 Agribisnis digagas oleh tim RSUD Blambangan. Program ini mengintegrasikan aspek kesehatan, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat dengan mendorong warga desa menanam bibit kelor.

    Apt. Ari Kurnianingsih, Kepala Instalasi Farmasi dan Ketua Tim Inovasi RSUD Blambangan, menjelaskan bahwa hasil panen kelor tersebut dibeli oleh rumah sakit seharga Rp6.000 per kilogram. Daun kelor kemudian diolah menjadi jeli bergizi tinggi yang sebagian diberikan khusus untuk pasien anak-anak penderita gizi buruk dan ibu hamil anemia, sementara sebagian lagi dijual.

    “Jadi ada sekitar 500 bibit kelor yang kita bagikan ke warga desa, terus daun kelor itu kita beli dan kita olah untuk djadikan produk superfood kesehatan seperti jeli. Disini selain fokus untuk inovasi kesehatan, kita berusaha untuk memberdayakan masyarakat desa, menambah penghasilan khususnya para ibu-ibu,” jelasnya. [alr/beq]

  • Ketergantungan Dana Pusat 76,20%, Pemkab Bojonegoro Paksa PAD Naik Rp1,08 T di RAPBD 2026

    Ketergantungan Dana Pusat 76,20%, Pemkab Bojonegoro Paksa PAD Naik Rp1,08 T di RAPBD 2026

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Kabupaten Bojonegoro, daerah penghasil migas di Jawa Timur, kini dituntut untuk mandiri secara fiskal setelah ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat mencapai 76,20 persen dari total pendapatan daerah, memaksa Pemkab Bojonegoro menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 menjadi Rp1,08 triliun.

    Situasi ini diungkapkan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 pada Rabu (12/11/2025). Ketergantungan yang tinggi ini diperumit oleh kebijakan baru pemerintah pusat yang memperketat aturan penggunaan Dana Transfer ke Daerah (TKD), sehingga mengurangi fleksibilitas daerah dalam membiayai pembangunan sesuai kebijakan lokal.

    “Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan PAD dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Setyo Wahono, dikutip Kamis (13/11/2025).

    Upaya mendongkrak PAD dihadapkan pada kendala regulasi baru, terutama pemberlakuan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD). Regulasi ini memperkenalkan sistem Opsen atau pungutan tambahan atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), yang mekanismenya mengubah peta pendapatan daerah.

    Selain tantangan regulasi, Pemkab Bojonegoro juga masih bergulat dengan masalah klasik seperti sosialisasi aturan pajak yang belum optimal dan kurangnya kesadaran wajib pajak. Secara internal, Bupati Setyo Wahono menyoroti terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola pajak (penilai/juru sita), kurang memadainya sarana prasarana, serta kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang perlu ditingkatkan.

    Tantangan ini tercermin jelas dalam proyeksi RAPBD 2026, di mana Estimasi Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp4,5 triliun, turun drastis Rp1,2 triliun dibandingkan tahun 2025. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh anjloknya Pendapatan Transfer, yang diproyeksi hanya Rp3,4 triliun. Sebaliknya, target PAD “dipaksa” naik menjadi Rp1,08 triliun, atau bertambah sekitar Rp22,078 miliar dari tahun 2025, yang akan digali dari pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

    Untuk mencapai target ambisius ini, Mas Wahono, sapaan akrab Bupati, menyiapkan enam kebijakan umum pendapatan yang fokus pada intensifikasi pemungutan pajak, penataan ulang regulasi tarif, dan peningkatan kualitas pelayanan pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pemkab Bojonegoro juga akan mendorong peningkatan kinerja BUMD, tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan optimalisasi aset daerah.

    Secara spesifik, Bupati Bojonegoro menyiapkan tiga inovasi digital. Pertama adalah SIKOWASDAL SISPADA, sebuah sinergi untuk memperluas data wajib pajak restoran dan MBLB dengan menyisir data belanja yang bersumber dari APBDesa, Dana BOS, dan BOP PAUD. Kedua, “Smart Report System”, sistem yang mengendalikan pajak daerah melalui integrasi langsung (Host to Host / H2H) antara aplikasi pemda (SIMPADU) dengan bank tempat pembayaran.

    Ketiga, Pemkab akan mengoptimalkan E-SPPT untuk mempercepat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)-P2, yang memungkinkan wajib pajak membayar melalui berbagai bank, gerai ritel seperti Indomaret dan Alfamart, serta berbagai platform e-commerce.

    “Sehingga wajib pajak yang terhalang batas jarak dan waktu masih bisa tetap melaksanakan kewajiban pembayaran PBB-P2 dari manapun dan kapanpun,” tegasnya. [lus/beq]