Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Banyuwangi Masuk Penilaian IGA 2025, Tim Kemendagri Cek 221 Inovasi hingga Dampak Nyatanya

    Banyuwangi Masuk Penilaian IGA 2025, Tim Kemendagri Cek 221 Inovasi hingga Dampak Nyatanya

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemkab Banyuwangi menjadi salah satu daerah yang lolos untuk penilaian validasi lapang dalam kompetisi Innovative Government Awards (IGA) 2025. Pada penilaian IGA kali ini, Banyuwangi mengajukan 221 inovasi dari berbagai bidang pemerintahan dan pelayanan publik.

    Tim penilai IGA datang langsung ke Banyuwangi selama dua hari, Kamis – Jumat (13-14/11/2025) untuk melihat secara langsung sejumlah inovasi Banyuwangi yang masuk dalam penilaian IGA. Tim terdiri dari Aldo Harjunanto dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri dan praktisi media Titin Rosmasari⁠.

    IGA merupakan apresiasi tahunan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada pemerintah daerah untuk keberhasilan melakukan inovasi di bidang tata kelola pemerintahan, peningkatan layanan publik, dan pembangunan.

    “Kami datang untuk nge-cek dan melihat langsung inovasi yang telah dilakukan Pemkab Banyuwangi. Apakah benar berjalan dan tentunya apakah benar berdampak bagi masyarakat,” kata Titin Rosmasari yang merupakan Presiden Direktur CNN saat diterima Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan. Turut mendampingi Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono dan segenap jajaran OPD Banyuwangi.

    Selama di Banyuwangi, tim penilai melakukan sejumlah kunjungan, di antaranya bertemu salah satu pelaku UMKM serta warga penerima manfaat Gerakan Hari Belanja ke Pasar Tradisional, UMKM dan Warung-Warung Rakyat.

    Gerakan belanja yang diinisiasi Bupati Ipuk sejak 2021 itu menggerakkan seluruh ASN Pemkab dan karyawan stakeholder lainnya untuk berbelanja bahan kebutuhan pokok maupun barang lainnya di pasar dan warung-warung terdekat. Kegiatan ini dilaksanakan di setiap bulan di tanggal “cantik” misalnya 10 Oktober (10/10), 11 November (11/11), dan seterusnya.

    “Hasil belanjanya kita donasikan kepada warga yang membutuhkan, misalnya warga miskin, balita stunting, korban bencana alam, dan lainnya. Sehingga selain menggerakkan ekonomi lokal, gerakan ini juga membantu mengatasi permasalahan sosial di Banyuwangi,” kata Ipuk.

    “Bahkan, kami juga men-support helm dan jaket untuk driver dan ojol di Banywuangi hasil dari belanja tanggal catik para ASN,” imbuh Ipuk.

    Tim penilai juga mengunjungi sejumlah hotel dan restoran untuk melihat langsung implementasi sistem elektronik Pendapatan Asli Daerah (e-PAD).

    “Ini merupakan platform layanan perpajakan daring yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasannya,” urai Kepala Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi, Samsudin, saat mendampingi tim penilai.

    Selanjutnya mereka mengecek pelaksanaan inovasi Sijakawangi (sistem Informasi Pajak Daerah Kabupaten Banyuwangi) dan Sipundiwangi (Sistem Pelaksanaan Undian Pajak Daerah Banyuwangi), serta menggali informasi sejauh mana dampak inovasi tersebut terhadap peningkatan kesadaran wajib pajak dan pendapatan daerah.

    Sijakawangi adalah sistem untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan pajak berbasis digital. Sedangkan Sipundiwangi adalah bentuk apresiasi pemkab bagi masyarakat dan pelaku usaha yang tertib administrasi.

    “Melalui program Sipundiwangi masyarakat dapat berbelanja sekaligus berkesempatan mendapatkan hadiah seperti motor, iPhone, hingga umroh. Inovasi ini bertujuan meningkatkan partisipasi publik dan kepatuhan wajib pajak di Banyuwangi,” ungkap Samsudin.

    Usai mengecek langsung inovasi Banyuwangi, tim penilai pun memberikan apresiasi kepada Banyuwangi.

    “Saya melihat sistem di sini sudah bekerja. Semua stakeholder ikut terlibat sehingga semua inovasinya terbukti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkap Titin.

    Sebagai informasi, Kabupaten Banyuwangi telah tujuh kali berturut-turut sejak tahun 2018 ditetapkan sebagai Kabupaten Terinovatif pada ajang Indonesia Government Award (IGA) yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). [tar/ian]

  • Pelatihan Pengolahan Pelepah Pisang di Bogor: Cara Unik Kemensos Tambah Penghasilan Warga

    Pelatihan Pengolahan Pelepah Pisang di Bogor: Cara Unik Kemensos Tambah Penghasilan Warga

    Bogor (beritajatim.com) — Kementerian Sosial (Kemensos) memberdayakan 200 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor melalui pelatihan pengolahan pelepah pisang. Program yang berlangsung sejak 13–15 November 2025 ini bekerja sama dengan Hangesti Handicraft sebagai mitra pengolahan dan pembelian produk.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meninjau langsung kegiatan yang digelar di Kantor Kecamatan Tanjungsari, Jumat (14/11/2025). Di hadapan peserta yang mayoritas ibu-ibu, ia membuka kunjungan dengan sebuah pantun.

    “Lewat pasar banyak yang jualan. Dari sayur segar sampai makanan ringan. Tali pelepah pisang bukan sekedar pajangan. Tapi cara sederhana untuk meningkatkan penghasilan,” ujar Gus Ipul.

    Menteri Sosial itu menegaskan pentingnya pelatihan ini untuk menambah keterampilan dan pendapatan masyarakat.

    “Dan diharapkan program ini nanti untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bapak ibu sekalian,” ucapnya.

    Tanjungsari dipilih karena wilayah tersebut memiliki jumlah pohon pisang melimpah. Selama ini, daun pisang dimanfaatkan, sedangkan pelepahnya dibuang.

    “Di sini ada bahan baku pisang atau pelepah pisang yang berlimpah. Mari kita manfaatkan. Ibu-ibu belajar yang baik, sehingga nanti bisa dapat penghasilan tambahan yang cukup besar,” ajak Gus Ipul.

    Pelepah pisang yang dijemur kemudian dipintal menjadi tali dengan beberapa ukuran. Tali ukuran besar bernilai Rp6.000 per kilogram, sementara ukuran kecil yang proses pemintalannya lebih rumit bisa mencapai Rp22 ribu per kilogram. Hangesti Handicraft akan membeli hasil pintalan tersebut dan mengolahnya menjadi produk bernilai lebih tinggi, seperti keranjang seharga Rp60 ribu per buah.

    Gus Ipul juga menyampaikan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap peningkatan penghasilan masyarakat agar dapat keluar dari kemiskinan.

    “Maka itu dicarikan upaya-upaya pemberdayaan seperti ini. Dengan cara bagaimana? Bermitra kepada perusahaan-perusahaan swasta yang mau membeli produk-produk daripada penerima manfaat,” jelasnya.

    Para Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengikuti pelatihan pengolahan pelepah pisang.

    “Pokoknya saya datang ke sini ingin bersama-sama gandeng tangan dengan bapak ibu sekalian. Mari sama-sama semangat. Pemerintahnya semangat, penerima manfaatnya semangat untuk melanjutkan, menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, penerima manfaat harus bisa lebih berdaya,” tambahnya.

    Seorang peserta bernama Epi juga sempat berbincang dengan Mensos. Ia mengaku teknik pemintalan memiliki tantangan tersendiri.

    “Gampangnya kalau muternya mah gampang. Ngerapihinnya yang susah,” kata Epi.

    Saat ditanya berapa lama ia butuh untuk mahir, Epi menjawab singkat, “Insya Allah, sekarang juga mungkin bisa.”

    Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos, Mira Riyati, menyebut peserta pelatihan berasal dari tujuh desa di Tanjungsari dan semuanya merupakan KPM penerima bansos. Selain pelatihan, Kemensos membagikan 200 unit alat pemintal.

    “Dimana di alat pemintal ini sudah diberikan contoh-contoh terkait dengan jenis tali itu sendiri. Semakin tali itu memang ukurannya semakin kecil, berarti itu akan semakin tinggi nilainya bapak dan ibu sekalian,” ujar Mira.

    Ia menambahkan, pelatihan serupa telah dilakukan di Lumajang dan Probolinggo, dan akan dilanjutkan di Pemalang serta Grobogan. [tok/ian]

  • PKB Bondowoso Gelar Tasyakuran Pengangkatan Tiga Tokoh Jatim sebagai Pahlawan Nasional, Soroti Warisan Perjuangan

    PKB Bondowoso Gelar Tasyakuran Pengangkatan Tiga Tokoh Jatim sebagai Pahlawan Nasional, Soroti Warisan Perjuangan

    Bondowoso (beritajatim.com) – DPC PKB Bondowoso menggelar tasyakuran atas penetapan tiga tokoh asal Jawa Timur sebagai Pahlawan Nasional, yakni Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Presiden RI keempat, serta Marsinah, aktivis buruh perempuan.

    Acara ini berlangsung di kantor DPC PKB Bondowoso pada Jumat malam (14/11/2025) dengan suasana penuh penghormatan terhadap warisan perjuangan ketiganya.

    Ketua DPC PKB Bondowoso, Ahmad Dhafir, menegaskan bahwa masyarakat Jawa Timur patut bersyukur sekaligus bangga. Menurutnya, penetapan tersebut bukan sekadar penghargaan negara, tetapi juga pengingat kuat atas akar perjuangan ulama, pemimpin bangsa, dan aktivis buruh yang telah memberi pengaruh besar bagi Indonesia.

    “Kita sebagai warga Jawa Timur bangga ada tiga tokoh yang sekaligus diangkat sebagai pahlawan nasional. Satu-satunya dari kakek, anak, dan cucu semuanya dijadikan sebagai pahlawan nasional. Gus Dur simbol panutan kami, pelopor pluralisme,” ujar Dhafir.

    Ia menambahkan bahwa tasyakuran yang digelar juga menjadi komitmen PKB Bondowoso untuk mengupgrade kader agar terus melanjutkan nilai-nilai perjuangan yang diwariskan para ulama dan tokoh bangsa.

    “Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Pengakuan terhadap jasa beliau-beliau tetap menjadi kebanggaan bangsa,” tambahnya.

    Dhafir juga menyoroti penetapan Syaikhona Kholil Bangkalan sebagai Pahlawan Nasional sebagai bukti kuat bahwa pesantren sejak masa perjuangan menjadi benteng penting bagi kemerdekaan bangsa. “Mulai dari KH Hasyim Asy’ari, Wahid Hasyim, sampai Abdurrahman Wahid. Pesantren tidak pernah absen dari sejarah bangsa,” ujarnya.

    Selain ulama dan pemimpin bangsa, negara juga menetapkan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional. Ia dikenal sebagai buruh pabrik di Sidoarjo pada awal 1990-an yang gigih memperjuangkan hak-hak rekan kerjanya hingga berakhir tragis.

    “Marsinah memperjuangkan hak sahabat-sahabatnya. Dia membuka rahasia yang ada di pabrik waktu itu, sehingga berujung pada pembunuhannya. Dia berani, gigih, dan membela yang benar. Wajar kalau kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional,” ucap Dhafir.

    Acara tasyakuran tersebut sekaligus menjadi ruang refleksi bagi para kader untuk menjaga nilai keberanian, kejujuran, serta perjuangan tanpa pamrih yang diwariskan oleh ketiga tokoh tersebut.

    “Semangat ini diharapkan menjadi energi baru bagi PKB Bondowoso untuk melanjutkan kerja-kerja kebangsaan di masa mendatang,” pungkasnya. [awi/ian]

  • Pelunasan Biaya Haji di Pamekasan Dimulai Kapan? Berikut Penjelasannya

    Pelunasan Biaya Haji di Pamekasan Dimulai Kapan? Berikut Penjelasannya

    Pamekasan (beritajatim.com) – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, mulai mematangkan seluruh persiapan pelaksanaan Ibadah Haji 1447 H atau 2026. Di antaranya tahapan penting berupa proses pelunasan biaya haji yang dijadwalkan mulai 19 November 2025 mendatang.

    “Sejak beberapa bulan terakhir, kami sudah melakukan verifikasi data jemaah hingga pemeriksaan kesehatan yang kini sudah mencapai sekitar 90 persen. Target kami dalam beberapa hari kedepan, bisa tuntas 100 persen sebelum pelunasan dibuka,” kata Kasi Haji dan Umrah Kemenag Pamekasan, Abdul Halim, Jum’at (14/11/2025).

    Bahkan sejak 10 November 2025, proses pemeriksaan kesehatan (istitha’ah) bagi para calon jemaah haji juga sudah mulai dilakukan. Terlebih tahapan tersebut menjadi syarat wajib bagi para calon jemaah yang hendak melunasi biaya haji.

    “Status istitha’ah ini penting karena menyangkut kemampuan fisik dan kesehatan jemaah, sehingga kami selalu mengingatkan agar jemaah selalu menjaga pola makan, tidur, dan rutin berolahraga supaya tetap prima menjelang keberangkatan,” imbaunya.

    Sementara tercatat sebanyak 1.200 calon jemaah haji Pamekasan, yang dijadwalkan berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Bahkan sebanyak 289 jemaah di antaranya merupakan jemaah calon haji dengan status lanjut usia alias lansia.

    “Berdasar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, formulasi pembagian kuota haji tidak lagi menggunakan format rasio 1:1.000 penduduk muslim. Tetapi didasarkan pada daftar tunggu alias waiting list,” sambung Abdul Halim.

    Dengan perubahan tersebut, Jawa Timur memperoleh tambahan kuota sekitar 7.000 orang dari sebelumnya 35.000 menjadi 42.000 jemaah.“Perubahan sistem ini sangat menguntungkan Jawa Timur, termasuk Pamekasan, karena mempercepat giliran keberangkatan jemaah yang sudah lama menunggu,” ungkapnya.

    “Untuk saat ini batas pendaftar yang dipanggil untuk berangkat dengan kuota 90 persen merupakan calon jemaah haji yang mendaftar pada 1 November 2012. Setelah kuota 100 persen ditetapkan, batas tanggal pendaftaran diperkirakan akan bergeser lebih maju,” jelasnya.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga melakukan koordinasi lintas sektor. Di antaranya bersama DPRD, pihak perbankan, Dinas Kesehatan, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), termasuk penandatanganan kerja sama dengan Imigrasi Kelas II Pamekasan untuk kelancaran dokumen perjalanan.

    “Artinya semua persiapan itu dilakukan agar calon jemaah haji dari Pamekasan dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan lancar, sebab kami ingin memastikan tidak hanya aspek administrasi dan keuangan yang siap, tapi juga fisik dan mental jemaah benar-benar matang sebelum berangkat ke Tanah Suci,” pungkasnya. [pin/ian]

  • KKMP Didorong Optimalkan Potensi Lokal, Wali Kota Mojokerto Minta Perluasan Anggota dan Pasar

    KKMP Didorong Optimalkan Potensi Lokal, Wali Kota Mojokerto Minta Perluasan Anggota dan Pasar

    Mojokerto (Beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mendorong Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di seluruh wilayah kota untuk menjadi penggerak utama ekonomi warga dengan memaksimalkan potensi lokal di setiap kelurahan. Hal ini disampaikan saat memberikan penguatan kepada KKMP Wates di Kecamatan Magersari.

    Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita (sapaan akrab, red) menekankan bahwa kekuatan koperasi terletak pada jumlah dan partisipasi anggotanya. Karena itu, ia meminta seluruh KKMP tidak hanya berdiri secara legal, tetapi aktif menjalankan kegiatan ekonomi berbasis kolektif yang mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat.

    “Semakin banyak anggota, semakin kuat perekonomian koperasi. KKMP harus dapat menjalankan kegiatan bisnis secara produktif sesuai amanah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Setiap kelurahan memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi sektor bisnis koperasi,” ungkapnya, Jumat (14/11/2025).

    Kelurahan Wates, misalnya, memiliki banyak pelaku UMKM yang bisa dijadikan mitra maupun pasar bagi KKMP. Ning Ita menilai bahwa meski para pelaku UMKM tersebut bukan anggota koperasi, KKMP tetap dapat mensuplai produk untuk dijual sehingga memperluas pangsa pasar dan akan meningkatkan perputaran ekonomi di kelurahan.

    Sejak pembentukannya pada 25 Mei 2025, KKMP di seluruh kelurahan Kota Mojokerto telah difasilitasi Pemerintah Kota. Fasilitasi tersebut meliputi pembiayaan akta notaris, rapat pembentukan pengurus, hingga pelatihan intensif yang mencakup penyusunan rencana kerja, RAPB, SOP, SOM, perencanaan bisnis, hingga manajemen koperasi.

    Upaya ini dilakukan agar koperasi memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Selain memperluas anggota dan komoditas, Ning Ita menegaskan pentingnya pelayanan prima dari koperasi kepada masyarakat. Ia meminta agar KKMP memberikan layanan secara aktif, termasuk dengan metode jemput bola.

    Tujuannya agar koperasi benar-benar hadir sebagai solusi kebutuhan ekonomi warga. Melalui kegiatan bertema ‘Efektivitas Koperasi Kelurahan Merah Putih Wates dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat’, Ning Ita berharap KKMP Wates dapat menjadi motor penggerak peningkatan kesejahteraan dan memperkuat ekonomi kolektif berbasis potensi lokal. [tin/ian]

  • Jelang Tutup Tahun, Dewan Gresik Turba ke Masyarakat Desa dan Nelayan Serap Aspirasi

    Jelang Tutup Tahun, Dewan Gresik Turba ke Masyarakat Desa dan Nelayan Serap Aspirasi

    Gresik (beritajatim.com) – Menjelang tutup tahun 2025, anggota DPRD Gresik sibuk turun ke bawah (Turba) ke masyarakat desa, dan komunitas nelayan. Wakil rakyat ini jemput bola bagian dari fungsi pengawasan sekaligus penyusunan program prioritas pada tahun anggaran berikutnya.

    Anggota Komisi III Ahmad Kusrianto mengatakan, dirinya sengaja turba ke masyarakat desa untuk mendengarkan langsung keluhan masyarakat mengenai masih banyaknya Government Ground (GG), atau tanah negara yang dimiliki oleh perorangan. Serta aset desa yang belum terarsip dengan lengkap.

    “Seluruh hasil monitoring keluhan yang disampaikan masyarakat maupun perangkat desa segera disampaikan ke dinas terkait,” katanya, Jumat (14/11/2025).

    Di Desa Balongpanggang, Kecamatan Balongpanggang. Anton sapaan akrabnya menyatakan melalui serap aspirasi ini. Pemuktahiran data aset desa terus dilakukan. Pasalnya, jika dikelola dengan baik bisa menjadi pendapatan yang hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

    “Kami ingin memastikan seluruh usulan dapat ditampung, dan diperjuangkan dalam rapat pembahasan anggaran. Yang pasti endingnya adalah masyarakatnya akan lebih maju,” tuturnya.

    Sementara itu, Plt Camat Balongpanggang Nursalim menuturkan, dari aspirasi ini keluhan warganya mengenai status GG desa bisa lebih jelas lagi.

    “Permasalahan itu sampai sekarang masih menjadi kendala di sejumlah desa di tempat kami. Mohon segera dituntaskan supaya statusnya jelas,” urainnya.

    Hal senada juga dilakukan oleh Imron Rosyadi yang juga anggota komisi III. Dirinya mendatangi komunitas nelayan di Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujungpangkah.

    Di sentra pengelolaan dan budidaya ikan tersebut, Imron mendengarkan serta mencatat keluhan perwakilan tiga kelompok mulai dari petani tambak, nelayan dan perempuan pesisir.

    “Kita tidak bisa menyelesaikan masalah nelayan tanpa melihat ekosistemnya, termasuk petani tambak dan peran besar perempuan pesisir dalam menopang ekonomi keluarga,” urainya.

    Anggota dewan muda ini berkomitmen seluruh masukan dikawal dan diperjuangkan di parlemen supaya bisa mendapatkan skala prioritas anggaran.

    Munawar salah satu petani tambak budidaya ikan mengaku dirinya lega bisa menyampaikan uneg-unegnya ke anggota dewan. Sebab, selama ini dirinya kesulitan mendapat pupuk karena aturannya sudah dicabut oleh pemerintah.

    “Kalau bisa subsidi pupuk buat petani tambak direalisasikan lagi karena dampaknya sangat membantu dan meringankan beban biaya bagi budidaya ikan,” pungkasnya. [dny/ian]

  • Keluarga Bupati Sugiri Tidak Terpantau di Pringgitan Ponorogo Pasca OTT KPK

    Keluarga Bupati Sugiri Tidak Terpantau di Pringgitan Ponorogo Pasca OTT KPK

    Ponorogo (beritajatim.com) – Situasi di Pringgitan, Rumah Dinas Bupati Ponorogo, tampak berbeda sejak operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Sugiri Sancoko. Kehadiran keluarga inti bupati yang biasa terlihat di lingkungan rumah dinas itu, kini tak lagi tampak.

    Informasi tersebut disampaikan oleh salah satu sumber internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo. Menurutnya, istri Bupati Sugiri, Susilowati, sudah tidak berada di Pringgitan sejak beberapa hari terakhir.

    “Ibu tidak ada di Pringgitan. Kami juga tidak tahu keberadaannya sekarang,” ungkap sumber tersebut yang meminta identitasnya dirahasiakan.

    Tak hanya sang istri, tiga anak Bupati Sugiri Sancoko, Jian Ayune Sundul Langit, Lintang Panuntun Qolbu, dan Gibran Cahyaning Pangeran, juga tidak berada di rumah dinas. Menurut sumber itu, sebelum OTT berlangsung, ketiganya memang jarang terlihat tinggal di Pringgitan. Aktivitas mereka lebih banyak dilakukan di luar kota.

    “Anak-anak Pak Bupati jarang di rumah dinas. Biasanya yang kelihatan ya Mas Gibran. Tapi beberapa hari ini juga tidak terlihat,” ungkapnya.

    Situasi ini membuat suasana rumah dinas bupati terlihat lebih lengang dari biasanya. Tidak tampak aktivitas keluarga seperti hari-hari normal sebelumnya. Sejak OTT KPK mencuat, Pringgitan menjadi salah satu titik perhatian masyarakat Ponorogo. Sebab, ditempat itulah Bupati Sugiri dijemput oleh lembaga anti rasuah tersebut.

    Absennya keluarga inti ini pun memunculkan spekulasi tentang kemungkinan mereka berpindah sementara dari rumah dinas untuk menghindari sorotan publik. Namun hingga kini, tidak ada keterangan resmi dari pihak keluarga maupun Pemkab Ponorogo terkait hal tersebut.

    Di tengah proses hukum yang masih berjalan, keberadaan keluarga Bupati Sugiri Sancoko menjadi perhatian publik. Banyak yang berharap mereka dalam kondisi baik, meski namanya ikut terseret dalam pusaran pemberitaan. (end/ian)

  • Prabowo Sebut Persahabatan dengan Yordania Lampaui Diplomasi Formal

    Prabowo Sebut Persahabatan dengan Yordania Lampaui Diplomasi Formal

    Jakarta (beritajatim.com) — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa hubungan Indonesia–Yordania bukan semata-mata hubungan diplomatik.

    Prabowo menegaskan bahwa hubungan personal itu kini menjadi landasan yang mempererat kerja sama Indonesia–Yordania di berbagai bidang, termasuk pendidikan, keamanan, dan pelatihan sumber daya manusia. Ia secara khusus menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Yordania karena bersedia menerima dan melatih banyak pemuda Indonesia hingga kini.

    “Hubungan kedua negara kita sudah terjalin erat sejak dimulainya hubungan diplomatik 74 tahun yang lalu, tepatnya pada Oktober 1951. Secara pribadi, seperti yang Anda ketahui, saya memiliki ikatan emosional dengan Yordania. Yang Mulia Raja Hussein pernah menerima saya dengan baik. Saya selalu mengenang tahun-tahun saya di Yordania dengan penuh kasih,” kata Prabowo usai pertemuan bilateral dengan Raja Abdullah II bin Al Hussein di Istana Negara, Jumat (14/11/2025).

    Prabowo mengungkapkan dimensi personal yang membuat hubungan kedua negara terasa begitu kuat. Ia mengenang kembali masa-masa saat diterima langsung oleh mendiang Raja Hussein, ayahanda Raja Abdullah II, lebih dari dua dekade lalu. Kenangan itu membentuk fondasi emosional yang membuat Yordania memiliki tempat khusus di hatinya.

    “Indonesia menaruh rasa hormat dan penghargaan yang tinggi terhadap Yordania selama bertahun-tahun. Kami ingin bekerja sama erat dengan Anda, dan kami juga ingin berterima kasih karena telah menerima banyak generasi muda kami untuk dilatih di Yordania, bahkan hingga saat ini,” ujarnya.

    Sementara, Raja Yordania Abdullah II ibn Al Hussein menegaskan kedekatan personalnya dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam pertemuan bilateral tersebut, Raja Abdullah II mengenang kembali momen ketika ia memperkenalkan Prabowo kepada ayahandanya, mendiang Raja Hussein, sebagai seorang saudara.

    “Saya selalu bercerita kepada ayah saya tentang persahabatan yang sangat istimewa ini. Dan ketika Anda datang ke Yordania, ayah saya bertanya kepada saya, ‘Siapa orang ini?’ Saya berkata, ‘Dia adalah saudara saya.’ Dan ayah saya berkata bahwa jika dia adalah saudaramu, maka dia adalah saudaraku juga,” kata Raja Abdullah II.

    Raja Abdullah II menambahkan bahwa sejak saat itu hubungan di antara mereka terus menguat dan tidak pernah berkurang.

    Ia juga menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan oleh Prabowo dan pemerintah Indonesia. Raja Abdullah II dan delegasi Yordania merasa sangat dihormati selama kunjungan tersebut.

    “Merupakan kehormatan istimewa dapat kembali ke Indonesia, dan Anda sempat menyebutkan hubungan yang Anda miliki 27–28 tahun yang lalu dengan Yang Mulia Raja Hussein. Kami menjadi teman bertahun-tahun yang lalu. Kami menjadi saudara,” tuturnya. [hen/ian]

  • Tes Urine 15 Siswa SMP Positif Narkoba, DPRD Surabaya Desak BNN Perluas Pemeriksaan di Sekolah

    Tes Urine 15 Siswa SMP Positif Narkoba, DPRD Surabaya Desak BNN Perluas Pemeriksaan di Sekolah

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Ais Shafiyah Asfar menilai temuan 15 siswa SMP positif narkoba dari 50 sampel pemeriksaan sebagai alarm keras bagi dunia pendidikan. Menurut dia, kasus ini menunjukkan peredaran narkoba sudah menyasar anak usia belasan tahun dan membutuhkan tindakan cepat.

    “Kalau benar dari 50 sampel ada 15 yang positif, ini lampu merah bagi dunia pendidikan kita. Temuan ini tidak bisa dianggap ringan, karena menunjukkan adanya masalah serius di lingkungan pendidikan,” kata Ais saat dihubungi, Jumat (14/11/2025).

    Ketua Harian DPP PKB ini meminta BNN melakukan tes urine secara lebih masif di seluruh sekolah, terutama di kawasan yang selama ini dicap rawan narkoba. Menurut dia, angka tersebut cukup untuk menggambarkan bahwa persoalan narkoba sudah masuk fase mengkhawatirkan.

    “BNN perlu melakukan tes urine secara lebih luas. Jangan menunggu ada kejadian, tapi lakukan secara periodik di sekolah-sekolah yang masuk zona rawan,” ujar politisi muda ini.

    Ais menegaskan, anak SMP yang positif narkoba pada dasarnya adalah korban sehingga pendekatan rehabilitatif harus menjadi prioritas. Namun dia menilai pemerintah kota juga perlu memperkuat peran keluarga dan lingkungan agar pengawasan tidak hanya dibebankan pada sekolah.

    “Anak-anak seusia itu bukan pelaku, mereka korban. Rehabilitasi wajib dilakukan, dan pengawasan keluarga harus diperkuat,” tutur Ais.

    Ais meminta pemerintah kota bersama BNNK, dinas pendidikan, hingga kelurahan harus membangun mekanisme pencegahan yang menyeluruh. Menurut dia, tanpa kolaborasi serius, kasus serupa akan terus berulang dan mengancam masa depan generasi muda Surabaya.

    “Kalau kita hanya reaktif setelah ada kasus, masalah ini tidak akan selesai. Harus ada gerakan bersama yang sistematis,” pungkas Ais.  [asg/ian]

  • Menko PM Serahkan Penghargaan pada Desa dan Pondok Pesantren di Lamongan

    Menko PM Serahkan Penghargaan pada Desa dan Pondok Pesantren di Lamongan

    Lamongan (beritajatim.com) – Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat RI terus mendorong upaya penghapusan kemiskinan di daerah, termasuk Jawa Timur.

    Salah satunya melalui kegiatan pilot project “Optimalisasi Peran Pondok Pesantren dan Lembaga Ekonomi Desa di Perdesaan Jawa Timur”, yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Matholi’ul Anwar, Karanggeneng, Kabupaten Lamongan. Kegiatan dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Desa, Desa Tertinggal dan Desa Tertentu Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Prof. Abdul Haris, Jumat (14/11/2025).

    Pilot project ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Inklusif, dengan fokus memperkuat kolaborasi antara pondok pesantren, koperasi desa, dan badan usaha milik desa (BUMDes) serta UMKM sebagai mitra strategis pemerintah di tingkat akar rumput.

    Dalam arahannya, Haris menekankan pentingnya peran pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat desa.

    “Pesantren tidak hanya mencetak generasi berilmu, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi umat. Melalui kolaborasi dengan lembaga ekonomi desa, kita ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi juga berarti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penghapusan kemiskinan,” kata Haris.

    Prof. Abdul Haris dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyerahkan penghargaan kepada desa dan pondok pesantren, Jumat (14/11/2025).

    Kegiatan pilot project ini diisi dengan sesi workshop yang menghadirkan berbagai pihak lintas sektor, antara lain Pondok Pesantren Sunan Drajat, Ponpes Sido Giri, Kementerian Agama, Kementerian Koperasi dan UKM, BRIN, Rumah Zakat, BRI, serta Dinas PMD Lamongan, yang memaparkan praktik baik, inovasi, serta model kolaborasi pemberdayaan masyarakat melalui unit usaha pesantren dan koperasi desa.

    Selain itu, kegiatan juga menampilkan Sesi Sinergi dan Booth Pameran Program yang mempertemukan berbagai mitra strategis seperti Bank BRI, BNI, Mandiri, BTN, BSI, Rumah Zakat, BAZNAS, Kemenkop UKM, Kemenag, BRIN, serta pesantren mitra daerah, guna memperkuat kemitraan konkret dan konsultasi program pemberdayaan di tingkat lokal.

    Haris menjelaskan bahwa pilot project ini menjadi wujud nyata kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di perdesaan. Kegiatan ini memperlihatkan bagaimana pesantren dan lembaga ekonomi desa bisa menjadi pusat sinergi ekonomi rakyat.

    “Model seperti ini dapat mempertemukan potensi lokal, lembaga keuangan, dan inovasi teknologi agar menghasilkan dampak ekonomi yang berkelanjutan. Kami berharap praktik baik yang muncul dari Lamongan ini dapat direplikasi di wilayah lain. Prinsipnya sederhana: pemberdayaan yang inklusif harus dimulai dari akar, dari masyarakat itu sendiri,” tuturnya.

    Haris menekankan, praktik baik dari pilot project ini akan menjadi dasar penguatan jejaring pemberdayaan masyarakat berbasis pesantren dan ekonomi desa di berbagai daerah.

    “Dari Lamongan, kita ingin mengirim pesan bahwa kemandirian ekonomi masyarakat bisa tumbuh dari akar, dari desa, dari pesantren. Inilah makna sejati pemberdayaan,” katanya.

    Sementara itu, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menegaskan Pemkab Lamongan siap mendukung program pemerintah pusat, melalaui berbagai program yang difokuskan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.

    “Pesantren tidak hanya menjadi pusat syiar islam tetapi juga berperan sebagai lokomotif pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia), pemberdayaan sosial ekonomi umat serta benteng daripada ketahanan moral bangsa,” ujarnya.

    Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu menyampaikan, program yang dijalankan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi dan SDM antara lain Meg Preneur, UMKM Naik Kelas serta beasiswa Perintis.

    “Kami juga melakukan kolaborasi multi pihak yang telah berjalan dengan baik di Lamongan, dalam membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Sinergi tersebut diharapkan dapat menjadikan Pesantren sebagai penggerak sosial, pilar pemberdayaan ekonomi masyarakat, sekaligus sebagai motor percepatan pengentasan kemiskinan,” tuturnya.

    Lebih lanjut Pak Yes mengatakan, saat ini di Lamongan sudah ada sebanyak 96 koperasi merah putih (KMP) yang aktif di 21 Kecamatan.

    “Kegiatan usaha KMP meliputi perdagangan bahan pokok, penyediaan sarana produksi pertanian, pangkalan elpiji, perlengkapan olahraga, hingga suplai bahan 0angan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” kata Pak Yes. (fak/but)