Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Pengukuhan Dua Guru Besar UIN Syekh Wasil, Gus Qowim Sampaikan Selamat dan Harapan

    Pengukuhan Dua Guru Besar UIN Syekh Wasil, Gus Qowim Sampaikan Selamat dan Harapan

    Kediri (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin menghadiri Pengukuhan Guru Besar UIN Syekh Wasil Kediri, Sabtu (15/11/2025). Pada kesempatan tersebut, beliau menyampaikan selamat dan sukses kepada dua akademisi yang resmi dikukuhkan sebagai guru besar, yaitu Prof. Dr. Khamim, M.Ag. sebagai Guru Besar Bidang Keilmuan Hadis Ahkam, serta Prof. Dr. Ahmad Subakir, M.Ag. sebagai Guru Besar Bidang Keilmuan Sosiologi Agama.

    “Atas nama Pemerintah Kota Kediri, saya mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan dua guru besar UIN Syekh Wasil. Pencapaian ini bukan hanya menjadi kebanggaan bagi UIN Syekh Wasil, tetapi juga bagi Kota Kediri secara keseluruhan. Hadirnya dua guru besar baru ini menambah kekuatan akademis serta memperkaya khazanah keilmuan di Kota Kediri,” ujar Wakil Wali Kota.

    Gu Qowim berharap, pengukuhan ini semakin menguatkan kontribusi UIN Syekh Wasil dalam pengembangan pendidikan tinggi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Kediri. “Semoga Prof. Khamim dan Prof. Subakir senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan, serta terus menjadi inspirasi bagi para akademisi dan mahasiswa untuk meningkatkan kapasitas diri dan keilmuan. Kami berharap keduanya dapat terus menghasilkan karya-karya inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” tambahnya.

    Di akhir sambutannya, Wakil Wali Kota Kediri ini juga menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kota Kediri dan civitas akademika UIN Syekh Wasil. Menurutnya, kolaborasi yang kuat akan mendorong kemajuan ilmu pengetahuan serta pembangunan Kota Kediri yang maju dan berkarakter.

    Hadir dalam kegiatan tersebut KH. A. Mahin Thoha, Ketua Pengadilan Negeri Kota Kediri Khairul, Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri Wakhidah, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Muslich, Rektor UIN Syekh Wasil Kediri Wahidul Anam, Kepala Kemenag Kota Kediri Zamroni, serta segenap rektor dan pimpinan perguruan tinggi lain, bersama para tamu undangan. [nm/kun]

  • Wawali Kediri: Saatnya Sampah Rumah Tangga Jadi Sumber Daya Bernilai

    Wawali Kediri: Saatnya Sampah Rumah Tangga Jadi Sumber Daya Bernilai

    Kediri (beritajatim.com) – Sampah rumah tangga tidak lagi dipandang sebagai persoalan semata, tetapi sebagai peluang yang bisa dikelola menjadi sumber daya bernilai. Hal inilah yang disampaikan oleh Wakil Wali (Wawali) Kota Kediri Qowimuddin Thoha saat membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Program Ketahanan Pangan Berbasis Sampah Rumah Tangga yang digelar di Kelurahan Lirboyo, Sabtu (15/11/2025). Pelatihan ini menghadirkan Sujiman, Pendiri Rumah Kompos Kemuning, sebagai narasumber.

    Pada kesempatan ini, Wakil Wali Kota Kediri menilai, pelatihan ini merupakan langkah konkret dalam mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap sampah. Menurutnya, persoalan sampah bukan hanya menjadi problem Kota Kediri, tetapi juga dialami oleh banyak daerah lain. Karena itu, penanganannya tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah.

    “Karena itu, dalam persoalan sampah ini, semua lini harus bergerak. Saya mengapresiasi langkah pokmas yang sudah mulai menginisiasi gerakan penanganan sampah di tingkat RT, RW, hingga kelurahan. Sebab, persoalan ini tidak akan pernah tuntas bila hanya mengandalkan pemerintah daerah saja,” ujarnya.

    Gus Qowim menegaskan bahwa saat ini Pemerintah Kota Kediri tengah mendorong Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga berbasis pengelolaan sampah rumah tangga. Ini tidak hanya berorientasi pada pengurangan sampah, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

    “Sampah harus mulai kita lihat sebagai peluang, bukan lagi beban. Jika setiap wilayah mampu menangani sampah sejak dari sumbernya dari rumah, RT, dan kelurahan, maka sampah tidak perlu lagi menumpuk di TPA. Dengan inovasi dan kreativitas, sampah dapat menjadi sesuatu yang bernilai. Satu sisi kita menyelesaikan persoalan lingkungan, di sisi lain kita bisa mendapatkan manfaat ekonomi. Inilah saatnya kita memandang sampah sebagai sumber daya, ketika dikelola dengan baik,” jelas Gus Qowim.

    Pada pelatihan ini, para peserta mendapatkan pembekalan praktik mulai dari teknik pengomposan sampah organik hingga pembuatan sapu dari botol bekas air mineral. Selain materi pengelolaan sampah, peserta juga diberikan pengetahuan tambahan mengenai jenis-jenis narkoba sebagai upaya peningkatan kewaspadaan dan pencegahan di lingkungan masyarakat.

    Hadir dalam kegiatan ini Kasat Narkoba Polres Kediri Kota AKP Endro Purwandi, Lurah Lirboyo Panji Hartawan, Ketua Pokmas Lirboyo Mapan Priyo Basuki beserta anggota, Ketua RT/RW, pengurus LPMK dan Karang Taruna, narasumber Sujiman, serta seluruh peserta pelatihan. [nm/kun]

  • Dilaporkan ke Polisi, Ini Tanggapan Ribka Tjiptaning Terkait Gelar Pahlawan Soeharto

    Dilaporkan ke Polisi, Ini Tanggapan Ribka Tjiptaning Terkait Gelar Pahlawan Soeharto

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua PDI Perjuangan, Dr. Ribka Tjiptaning, menyatakan kesiapannya menghadapi pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait laporan terhadap dirinya setelah menyebut Soeharto tidak layak dianugerahi gelar pahlawan nasional.

    Ribka menegaskan bahwa pernyataannya didasarkan pada pengalaman pribadi sebagai korban dan hasil penyelidikan resmi yang pernah dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

    “Selain pengalaman saya sendiri sebagai korban, saya juga akan meminta kesaksian Tim Ad Hoc bentukan Komnas HAM yang menyelidiki peristiwa 1965. Kita bisa dengar kesaksian bagaimana mereka menemukan korban-korban pelanggaran HAM Soeharto itu. Apa benar atau cuma fiksi?” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (15/11).

    Menurut Ribka, temuan utama Tim Ad Hoc Komnas HAM menunjukkan adanya pelanggaran HAM berat yang dilakukan secara luas dan sistematis pada masa tersebut. Pelanggaran itu meliputi pembunuhan massal, penghilangan orang secara paksa, penahanan sewenang-wenang terhadap sekitar 41 ribu orang, penyiksaan, perampasan kemerdekaan fisik, hingga kekerasan seksual.

    Ia menambahkan, data investigasi Komnas HAM mencatat sekitar 32.774 orang hilang, sementara sejumlah lokasi di berbagai daerah diidentifikasi sebagai tempat pembantaian.

    Masih merujuk laporan Komnas HAM, Ribka menegaskan bahwa pihak yang dianggap paling bertanggung jawab adalah Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), lembaga yang berada langsung di bawah kendali Soeharto.

    “Itu bisa di-googling dan diunduh hasil laporannya. Dan itu penyelidikan pro yustisia lho. Itu sesuai perintah undang-undang, tetapi sampai sekarang belum ditindaklanjuti oleh negara. Silakan cari, ada itu ‘ringkasan eksekutif tim ad hoc peristiwa 65’.” tegasnya.

    Ribka juga menyampaikan bahwa anggota Tim Ad Hoc Komnas HAM yang menyusun laporan tersebut masih hidup dan dapat dimintai keterangan apabila proses hukum memerlukan. “Ketua timnya adalah Nur Kholis, wakilnya Kabul Supriadi, dan ada juga Johny Nelson Simanjuntak serta Yosep Adi Prasetyo,” paparnya.

    Ia menilai, kesaksian tidak hanya bisa datang dari tim penyelidik Komnas HAM, namun juga dari korban penculikan era Orde Baru yang hingga kini masih hidup—termasuk yang kini berada dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto.

    “Ini kesempatan bangsa ini kembali membuka sejarah kelam yang sedang berusaha ditutup oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon,” pungkasnya. (ted)

  • Novita Hardini Dorong Sinergi Penguatan Pariwisata Magetan dalam Bimtek Event Nasional

    Novita Hardini Dorong Sinergi Penguatan Pariwisata Magetan dalam Bimtek Event Nasional

    Magetan (beritajatim.com)– Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelenggaraan Event Nasional untuk peningkatan daya saing pariwisata daerah digelar di Hotel Bukit Bintang, Magetan, Sabtu (15/11/2025).

    Kegiatan ini dihadiri Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini Mochamad, sebagai bagian dari kunjungan kerja sekaligus silaturahmi legislator Jawa Timur.

    Novita menyampaikan bahwa pelatihan tersebut menjadi momentum untuk menggali lebih jauh potensi sektor pariwisata di Magetan agar dapat dikolaborasikan dengan daerah lain di Jawa Timur. Menurutnya, kawasan seperti Trenggalek, Ponorogo, Magetan, hingga Pacitan memiliki karakter pariwisata yang saling melengkapi.

    “Daerah-daerah ini punya irisan kuat di sektor pariwisata. Pacitan dan Trenggalek kuat di wisata bahari, Ponorogo dengan kekayaan budaya yang sudah saya ajukan ke UNESCO dan kini diakui dunia, sementara Trenggalek juga sedang berproses untuk ikut pameran internasional di Korea tahun 2026,” ujar Novita.

    Ia menambahkan, Magetan memiliki kekayaan lokal yang perlu dipetakan dengan lebih detail. Langkah tersebut akan ditindaklanjuti melalui komunikasi dengan unsur legislatif dan eksekutif di tingkat kabupaten.

    “Sinergi antara eksekutif dan legislatif di pusat, provinsi, dan kabupaten harus selaras agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Saya juga menerima sejumlah aspirasi, salah satunya persoalan pengelolaan lahan wisata yang berada di wilayah Perhutani. Ini yang akan saya pelajari lebih dalam untuk kemudian disampaikan di tingkat pusat,” terangnya.

    Permasalahan Telaga Sarangan Masuk Radar Pembahasan Pusat

    Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan, Joko Trihono, menyambut positif kehadiran Novita Hardini. Ia menilai ini menjadi peluang untuk mempercepat penyelesaian sejumlah persoalan strategis, terutama terkait pengelolaan Telaga Sarangan.

    Menurut Joko, sebagian kawasan wisata Sarangan berada di bawah kewenangan Perhutani dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, sehingga pengembangannya tidak sepenuhnya dapat dilakukan pemerintah daerah.

    “Permasalahan ini sudah kami sampaikan ke pusat, termasuk permohonan agar pengelolaan Telaga Sarangan bisa diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Magetan. Kehadiran Ibu Novita diharapkan dapat membantu mendorong penyelesaian masalah tersebut,” ujarnya.

    Joko menegaskan bahwa dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan sektor pariwisata Magetan yang memiliki potensi besar namun menghadapi kendala kewenangan pengelolaan lahan. [fiq/ted]

  • Lewat Lomba Mewarnai Bertema Menanam Pohon, Wali Kota Kediri Bangun Karakter Cinta Lingkungan Sejak Dini

    Lewat Lomba Mewarnai Bertema Menanam Pohon, Wali Kota Kediri Bangun Karakter Cinta Lingkungan Sejak Dini

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati membuka Lomba Mewarnai PAUD dan TK se-Kota Kediri, Sabtu (15/11/2025). Lomba ini dalam rangka memperingati Hari Menanam Pohon Sedunia 2025. Para peserta tampak antusias mengikuti kegiatan yang diawali dengan senam bersama ini.

    Anak-anak duduk rapi di meja-meja kecil. Masing-masing memegang crayon dan pensil warna. Di depan mereka terdapat lembar gambar berisi ilustrasi sederhana mengenai cinta lingkungan dengan menanam pohon.

    “Lomba ini merupakan langkah strategis untuk membentuk karakter generasi masa depan. Dimana anak-anak kita diajari untuk mencintai lingkungan. Karena saat ini kita sedang menghadapi tantangan dimana adanya perubahan iklim dan terbatasnya ruang terbuka hijau,” ujar wali kota termuda ini.

    Perempuan yang akrab disapa Mbak Wali ini menekankan bahwa rasa cinta terhadap lingkungan ini harus ditanamkan sejak dini. Mengingat luas Kota Kediri terbatas.

    Pohon merupakan bagian penting dari kehidupan. Selain menyediakan oksigen, pohon juga menjadi habitat bagi makhluk hidup lain.

    “Apabila jumlah pohon berkurang maka akan mengancam keberadaan ruang terbuka hijau dan menyebabkan banyak hewan kehilangan tempat tinggal. Maka adik-adik di sini harus mencintai lingkungan dan menjadikan pohon sebagai sahabat yang harus dijaga,” ungkapnya.

    Pada kesempatan ini, Mbak Wali juga berterima kasih kepada guru dan juga orang tua yang telah mengajarkan anak-anak untuk mencintai lingkungan. Jika nilai ini tidak dibiasakan sejak kecil, mereka akan tumbuh tanpa kepedulian terhadap lingkungan. “Kami harap melalui kegiatan ini anak-anak semakin mencintai lingkungan sehingga dapat menjaga dan melestarikannya sejak dini,” pungkasnya.

    Turut hadir, Wakil Wali Kota Qowimuddin, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Heri Purnomo, Kepala DLHKP Indun Munawaroh, Camat Pesantren Judi Kuntjoro, perwakilan Dinas Pendidikan, perwakilan Kecamatan Kota, perwakilan PLN dan tamu undangan lainnya. [nm/ted]

  • Buka Pelatihan Public Speaking, Gus Qowim : Komunikasi Efektif Kunci Keberhasilan Program PKK

    Buka Pelatihan Public Speaking, Gus Qowim : Komunikasi Efektif Kunci Keberhasilan Program PKK

    Kediri (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin membuka Pelatihan Public Speaking dan Komunikatif Efektif untuk Pengurus TP.PKK Kota Kediri, Jumat (14/11/2025) di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri. Narasumber yang dihadirkan adalah Nur Cita Qomariyah. Seorang public speaker dan trainer MC.

    Gus Qowim mengungkapkan public speaking dan komunikasi efektif bukan hanya keterampilan teknis, tetapi juga seni dalam menyampaikan pesan dengan hati. Bagi para Pengurus PKK, terutama para Ketua TP PKK Kecamatan dan Kelurahan, kemampuan ini menjadi kunci penting dalam menjalankan peran sebagai komunikator, motivator, sekaligus penggerak masyarakat.

    Apalagi banyak Ketua TP PKK Kecamatan dan Kelurahan yang baru. Maka pelatihan ini sangat tepat sebagai bekal awal agar setiap pengurus memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, persuasif, dan mampu menginspirasi masyarakat.

    “Program-program PKK yang begitu kaya dari ketahanan keluarga, kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi, tidak akan maksimal tanpa komunikasi yang baik. Masyarakat perlu memahami maksud dan manfaat dari setiap program PKK. Di sinilah peran penting ibu-ibu sebagai jembatan informasi di wilayah masing-masing,” ungkapnya.

    Gus Qowim menjelaskan kemampuan berbicara di depan umum bukan hanya tentang bagaimana menyampaikan kata-kata. Tetapi juga bagaimana membangun kepercayaan diri, menjaga bahasa tubuh, serta menunjukkan ketulusan dalam menyampaikan pesan.

    Komunikasi yang baik akan menumbuhkan kepercayaan, dan kepercayaan inilah yang menjadi fondasi kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Kediri hari ini tengah berbenah untuk mewujudkan kota yang MAPAN. Dalam upaya itu, PKK memiliki peran strategis, karena PKK hadir paling dekat dengan masyarakat. dari pintu ke pintu, dari keluarga ke keluarga.

    “Dengan komunikasi yang efektif, para pengurus PKK bisa menjadi agen perubahan yang menginspirasi gerakan kebaikan dari tingkat keluarga, RT, hingga kota. Saya berharap pelatihan ini tidak berhenti pada ruang kelas. Mari praktikkan keterampilan berbicara dan berkomunikasi efektif dalam setiap kegiatan PKK, setiap pertemuan masyarakat, dan setiap interaksi kita sehari-hari,” jelasnya.

    Ketua TP PKK Kota Kediri Faiqoh Azizah Muhammad Qowimuddin menambahkan sebagai Penggerak PKK tidak hanya bekerja di balik meja atau menyusun program di atas kertas. Tetapi juga hadir langsung di tengah masyarakat. Untuk menyapa, mengedukasi dan memberikan contoh baik. Tentang bagaimana membangun ketahanan, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan mulai dari tingkat keluarga.

    Kemampuan bicara di depan umum, membangun kepercayaan diri, dan memahami cara menyampaikan pesan secara santun adalah bekal penting. “Saya percaya jika pengurus PKK memiliki kemampuan komunikasi yang baik maka kerja kita akan semakin solid. Program kita akan lebih mudah diterima dan hasilnya akan lebih bermanfaat di masyarakat,” imbuhnya.

    Turut hadir, pengurus TP PKK, Ketua dan Sekretaris TP PKK Kecamatan, Ketua dan Sekretaris TP PKK Kelurahan, dan tamu undangan lainnya. [nm/ted]

  • Bupati Mojokerto Tekankan Pencegahan Pernikahan Dini saat Kukuhkan Pengurus PKK 2025–2030

    Bupati Mojokerto Tekankan Pencegahan Pernikahan Dini saat Kukuhkan Pengurus PKK 2025–2030

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra menegaskan bahwa pencegahan pernikahan dini harus menjadi prioritas bersama di tengah berbagai program pembangunan keluarga. Pernyataan tersebut disampaikan saat mengukuhkan Ketua dan Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto periode 2025–2030 di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), sebuah momentum penting dalam memperkuat peran PKK sebagai garda terdepan ketahanan keluarga.

    Menurut Gus Barra, praktik pernikahan usia anak masih menjadi tantangan serius karena menimbulkan dampak multidimensi terhadap kehidupan keluarga.

    “Pernikahan dini dapat berdampak negatif pada psikologis anak, meningkatkan risiko perceraian, serta memperbesar potensi kemiskinan. Saya berharap PKK turut aktif memerangi praktik tersebut melalui edukasi kepada masyarakat,” ungkapnya.

    Ia menegaskan bahwa PKK memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan keluarga, sehingga dapat menjadi motor perubahan dalam memberikan pemahaman mengenai risiko kesehatan, sosial, dan ekonomi akibat pernikahan dini. Gus Barra juga meminta para kader memperkuat edukasi dalam isu-isu lain, seperti pencegahan penyalahgunaan narkoba dan penguatan ketahanan keluarga, agar anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan aman.

    Dalam kesempatan itu, Bupati Mojokerto juga mengapresiasi kontribusi PKK dalam upaya penurunan stunting yang turut membawa Kabupaten Mojokerto meraih Dana Insentif Fiskal (DIF) sebesar Rp6,9 miliar pada 2025. Pemerintah daerah berharap pengurus baru semakin solid dalam memperluas kampanye pencegahan pernikahan dini sampai tingkat desa, sejalan dengan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.

    Ketua TP PKK Kabupaten Mojokerto periode 2025–2030, Shofiya Hanak Al Barra, mengajak seluruh pengurus untuk bekerja dengan tanggung jawab dan terus berinovasi demi meningkatkan kualitas keluarga.

    “PKK harus menjadi energi positif dalam mendorong keluarga yang berdaya saing, sejahtera, dan berakhlak mulia,” tegasnya.

    Pengukuhan pengurus yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/389/HK/416-012/2025 tersebut dihadiri sekitar 200 peserta, meliputi TP PKK kecamatan, Dharma Wanita, PERWOSI, dan GOW. Kegiatan juga dirangkaikan dengan Pertemuan Rutin Pleno PKK bertema

    “Komunikasi Efektif dalam Berorganisasi”, yang menghadirkan materi penguatan komunikasi organisasi serta sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba.

    Pemerintah Kabupaten Mojokerto optimistis bahwa sinergi dengan berbagai organisasi perempuan dapat mempercepat terwujudnya keluarga yang berdaya, sejahtera, dan mampu menghadapi berbagai tantangan sosial di masa mendatang. [tin/beq]

  • Dana Cukai Tembakau Rp1,6 M Sulap Rupa 4 Faskes di Pesisir Blitar

    Dana Cukai Tembakau Rp1,6 M Sulap Rupa 4 Faskes di Pesisir Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blitar terus mengebut pembangunan dan peningkatan empat fasilitas kesehatan (faskes) di wilayahnya. Hingga pertengahan November 2025, progres proyek yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) ini dilaporkan telah mencapai 60 hingga 90 persen.

    Dinkes Kabupaten Blitar optimis seluruh pekerjaan infrastruktur kesehatan ini akan tuntas sebelum tahun berganti, guna mempercepat akses layanan bagi masyarakat pedesaan. Adapun 4 proyek strategis senilai total Rp1,6 miliar ini meliputi pembangunan baru Puskesmas Pembantu (Pustu) Tumpak Kepuh di Kecamatan Bakung, renovasi fasilitas kesehatan di Pustu Kaulon, Kecamatan Sutojayan, renovasi Pustu Midodareni serta renovasi Puskesmas Suruhwadang, Kecamatan Kademangan.

    Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Kabupaten Blitar, Muhdianto, memastikan pekerjaan di empat lokasi tersebut berjalan sesuai rencana. Muhdianto menargetkan seluruh pembangunan dan renovasi selesai sebelum tutup tahun 2025.

    “Insya Allah nanti sebelum akhir tahun sudah selesai semuanya. Baik yang pembangunan ataupun yang perbaikan atau renovasi,” ujar Muhdianto, Sabtu (15/11/2025).

    Muhdianto menegaskan, seluruh proses pembangunan dan renovasi dilakukan sesuai ketentuan agar hasilnya optimal dan tepat waktu. Menurutnya, percepatan penyelesaian proyek ini akan berdampak langsung pada peningkatan akses layanan kesehatan masyarakat.

    Alokasi DBHCHT di bidang kesehatan sangat vital, terutama untuk menyentuh wilayah yang membutuhkan penguatan infrastruktur. Sehingga diharapkan dengan adanya renovasi ini fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Blitar menjadi lebih baik lagi.

    “Melalui anggaran DBHCHT, secara tidak langsung bisa memperkuat infrastruktur kesehatan di wilayah pedesaan. Kami berharap ada keberlanjutan dukungan anggaran DBHCHT untuk di bidang kesehatan,” jelasnya.

    Tahun ini, Dinkes Kabupaten Blitar secara spesifik memanfaatkan alokasi DBHCHT sebesar Rp1,6 miliar untuk empat proyek fisik tersebut.

    “Tahun ini, kami melalui DBHCHT mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1,6 miliar dan dimanfaatkan untuk pembangunan satu Puskesmas Pembantu dan perbaikan di tiga Puskesmas (dan Pustu) lainnya,” pungkas Muhdianto. [owi/beq]

  • Pembangunan Ponpes Al-Khoziny Terganjal Lahan, PU Cek Amdal Lokasi Baru

    Pembangunan Ponpes Al-Khoziny Terganjal Lahan, PU Cek Amdal Lokasi Baru

    Surabaya (beritajatim.com) – Proses pembangunan kembali Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny dipastikan harus bergeser lokasi. Pemicunya, rencana tersebut terganjal pada sisi lahan.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengungkapkan ini adalah konsekuensi dari status lahan lama yang saat ini sedang diproses hukum di Polda. Keputusan ini mendesak. Hampir 2.000 santri di sana kesulitan akses pendidikan pasca-sekolah mereka roboh.

    “Tanah yang itu kan tidak bisa kita utak-atik karena sedang diproses di Polda. Mereka kemudian menyerahkan tanah lain (sebagai pengganti),” ujar Dody di Universitas Airlangga, ditulis Sabtu (15/11/2025).

    Meskipun lokasi baru sudah disiapkan pihak Ponpes, Dody memastikan jajarannya tak akan terburu-buru. Seluruh proses teknokratis harus dipenuhi, mengingat pembangunan akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Teknokratisnya mesti benar. Kan disampaikan ada tanah baru itu kan. Kita cek tanahnya itu seperti apa, tanahnya siapa,” jelas Dody.

    Anggaran APBN memang sudah dipastikan. Namun, Dody mengakui penetapan besaran anggaran masih menunggu selesainya studi kelayakan (Feasibility Study atau FS) di lahan baru.

    “Proses-proses FS-nya lagi berjalan. Ada kajian FS, kemudian mengajukan penganggaran ke Kementerian Keuangan,” katanya.

    Pergantian lokasi ini menambah daftar pekerjaan teknis yang harus diselesaikan, termasuk verifikasi lingkungan dan legalitas.

    “Kita mesti cek Amdal-nya (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) ada apa nggak. Terus teknokratisnya mesti kita kerjakan,” urai Dody.

    Menurutnya, tahap akhir yang krusial adalah pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dody menargetkan proses konstruksi dapat dimulai secepatnya, meskipun ada penyesuaian terkait lahan ini.

    “Mulai start-nya kita upayakan secepat-cepatnya. Tapi kan teknokratisnya mesti benar,” pungkasnya. [ipl/beq]

  • Kunjungi Pesantren Sunan Drajat, Wamenkop Bakal Replikasi Koperasi dan Jadikan Tempat Magang

    Kunjungi Pesantren Sunan Drajat, Wamenkop Bakal Replikasi Koperasi dan Jadikan Tempat Magang

    Lamongan (beritajatim.com) – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah, menyatakan akan mereplikasi Koperasi Sunan Drajat dan menjadikannya sebagai tempat magang bagi pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari seluruh Indonesia.

    Pernyataan itu disampaikan Farida saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Jawa Timur.

    “Kita melakukan kunjungan kerja ke Koperasi Pondok Pesantren Sunan Drajat. Kita sudah melihat DC, pusat distribusi barangnya, semua jenis barang ada di sana. yang akan didistribusikan ke toserba-toserba, dan ke koperasi-koperasi desa/kelurahan merah putih,” kata Farida, Jumat (14/11/2025) malam.

    Farida mengapresiasi pertumbuhan Koperasi Sunan Drajat yang mampu menjadi kakak asuh dari keberadaan 100 Kopdes/kel Merah Putih, yang ada di Lamongan dan sekitarnya.

    Dia menilai, dukungan dan pendampingan yang dilakukan Pesantren Sunan Drajat sangat sukses. Pengelolaannya pun dilakukan secara profesional oleh sumber daya manusianya sehingga bisa terus eksis.

    “Kita sangat berterimakasih. Dukungan dari Koperasi Sunan Drajat ini begitu sukses dalam membantu manajemen bisnis, pola pengembangan dan pengelolaan Kopdes/kel Merah Putih. Di mana masing-masing telah memiliki keuntungan bersih tiap bulan sekitar Rp15 juta,” ungkapnya.

    Oleh sebab itu, Wamenkop menegaskan bahwa upaya-upaya yang mampu menciptakan ekosistem bisnis luar biasa ini harus terus ditumbuh kembangkan. Menurutnya, Koperasi Pesantren Sunan Drajat sangat layak dijadikan sebagai referensi penting dalam keberhasilan bisnis pesantren.

    “Saya harap Direktur Pembiayaan Syariah di LPDB, bisa mereplikasi koperasi-koperasi yang ada di Pesantren agar seperti Pesantren Sunan Drajat ini. Ada banyak unit usaha yang dikelola. Seperti garam. Menariknya, bahannya dibeli dari masyarakat sekitar, dikelola, diproduksi, dikemas, baik untuk konsumsi pabrik maupun masyarakat, lalu didistribusikan melalui koperasi-koperasi yang didampingi oleh Pesantren ini,” paparnya.

    “Saya juga ingin menjadikan koperasi Pesantren Sunan Drajat ini sebagai tempat magang, untuk menginkubasi 80 pengurus KDMP, dari seluruh Indonesia, itu untuk angkatan pertama,” tambahnya.

    Sementara itu, Direktur Utama Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat, KH Anas Alhifni (Gus Anas), menyampaikan bahwa eksistensi Koperasi Sunan Drajat dapat terus tumbuh dan berkembang hingga saat ini berkat dukungan dari pemerintah pusat, termasuk dukungan pendampingan dari Kemenkop, pembiayaan dari LPDB, serta masyarakat sekitar.

    “Kita kerjasama dengan kopdes dan melibatkan masyarakat sekitar. Ternyata jika inisiasinya begitu kuat, maka jelas bisa memunculkan produk-produk baru, khususnya untuk mensupport jalannya kanalisasi toserba-toserba itu. Artinya, kalau kanalisasi distro-distronya, outlet-outletnya semakin banyak, maka pertumbuhan usaha dan pendapatannya semakin besar,”

    Gus Anas menyambut baik program Kopdes/kel Merah Putih yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya program ini menjadi bukti keberpihakan pemerintah terhadap upaya membangkitkan koperasi sebagai sebuah entitas usaha yang sesuai dengan konstitusi.

    “Kami siap mendukung penuh upaya kolaborasi pengembangan sumber daya, peningkatan keterampilan sehingga tujuan bersama dalam pengembangan Kopdes tercapai. Kami harap, semakin banyak toserba yang hadir, produk-produk desa akan muncul, desa bisa semakin mandiri dan sejahtera,” ucapnya. (fak/ian)