Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • SK 2.308 Honorer di Pacitan Jadi PPPK Paruh Waktu Tinggal Diteken

    SK 2.308 Honorer di Pacitan Jadi PPPK Paruh Waktu Tinggal Diteken

    Pacitan (beritajatim.com) – Proses pengangkatan 2.308 tenaga honorer di Kabupaten Pacitan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu tinggal selangkah lagi rampung setelah pemerintah daerah menyelesaikan sebagian besar verifikasi administrasi sejak awal tahun. Langkah ini menjadi babak baru bagi ribuan honorer yang selama bertahun-tahun menunggu kepastian status kepegawaian mereka.

    Plt. Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Pacitan, Ruly Dwi Angsono, menjelaskan bahwa proses finalisasi kini berfokus pada penandatanganan dokumen.

    “Masih sekitar 300-an SK yang belum selesai. Prosesnya sekarang fokus pada penandatanganan,” jelasnya ditulis Senin (17/11/2025). Pemerintah daerah menargetkan seluruh dokumen dapat selesai dalam waktu dekat agar distribusi SK tidak melampaui tenggat akhir bulan.

    Ruly menambahkan bahwa penyerahan SK direncanakan berlangsung pertengahan hingga akhir November, menunggu arahan langsung dari Bupati Indrata Nur Bayuaji. Dari total 2.317 honorer yang diajukan, sembilan dinyatakan tidak dapat melanjutkan proses karena berbagai alasan.

    “Ada yang meninggal dunia, tidak aktif bekerja, dan diterima di Sekolah Rakyat,” terangnya.

    Skema gaji PPPK Paruh Waktu tahun ini juga dinilai lebih menguntungkan tenaga honorer. Berdasarkan KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025, gaji tidak boleh lebih rendah dari honor sebelumnya dan minimal mengikuti UMP atau UMK daerah.

    Ketentuan tersebut memberikan kepastian yang lebih kuat bagi pekerja, terutama bagi mereka yang mengandalkan pekerjaan honorer sebagai sumber penghidupan utama.

    Dengan proses penandatanganan yang hampir tuntas, suasana optimisme mulai menguat di berbagai satuan kerja di Pacitan. Banyak honorer berharap perubahan status ini membawa peningkatan kesejahteraan sekaligus kepastian karier setelah bertahun-tahun mengabdi kepada pemerintah daerah.

    “Yang paling penting sekarang adalah menunggu arahan pimpinan untuk jadwal penyerahan resmi,” tutup Ruly. [end/beq]

  • Wamendag Tinjau Pasar Besar Madiun, Pastikan Harga Pangan Stabil Jelang Nataru

    Wamendag Tinjau Pasar Besar Madiun, Pastikan Harga Pangan Stabil Jelang Nataru

    Madiun (beritajatim.com) – Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Putri meninjau langsung stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Besar Kota Madiun, Senin (17/11/2025). Kunjungan ini dilakukan bersama Wakil Wali Kota Madiun, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta rombongan Kementerian Perdagangan untuk memastikan kesiapan pasokan jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    Dalam kunjungannya, Dyah Roro menegaskan bahwa pemerintah pusat terus memantau pergerakan harga di berbagai daerah sebagai langkah mitigasi gejolak pasar. Ia menyampaikan bahwa setiap komoditas yang ditemukan dijual di atas harga acuan atau harga eceran tertinggi (HET) akan dicatat dan dipetakan untuk perbaikan distribusi ke depannya.

    “Salah satu langkah kami adalah memastikan harga aman dan stabil. Kalau ada harga di atas acuan atau HET, kita akan catat dan mapping bagaimana memperbaiki distribusinya,” jelasnya di sela-sela pemantauan.

    Wamendag juga mengapresiasi inovasi Pemerintah Kota Madiun melalui keberadaan Warung Tekan Inflasi yang berada di depan Pasar Besar. Ia menyebut inovasi ini tidak dimiliki semua daerah dan berfungsi menjaga harga tetap stabil ketika stok pasar menipis.

    “Ini inovasi yang patut diapresiasi. Ketika stok di pasar habis, masih ada pasokan dari warung ini. Stok terjaga, harga tidak naik,” ujarnya.

    Sejumlah komoditas strategis seperti minyak goreng, beras, bawang merah, bawang putih, dan buah-buahan dilaporkan dalam kondisi stabil. Dyah Roro memastikan kebutuhan masyarakat menjelang Nataru terpenuhi.

    “Tadi minyak stabil, beras stabil, bawang-bawangan juga stabil. Menjelang Nataru semuanya aman sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi,” katanya.

    Terkait kenaikan harga telur di beberapa wilayah, Wamendag menjelaskan kenaikan tersebut berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan untuk program prioritas pemerintah, termasuk bantuan pangan MBG. Program ini disebut memberi dampak positif bagi pedagang karena memastikan permintaan rutin.

    “Program MBG ini prioritas Pak Presiden. Pedagang sekarang punya langganan tetap, salah satunya SPPG. Tantangannya menjaga keseimbangan antara kebutuhan lintas daerah dan pasokan untuk masyarakat luas,” terangnya.

    Dyah Roro menegaskan bahwa pemerintah akan memperkuat koordinasi lintas kementerian apabila ke depan ditemukan kendala ketersediaan maupun distribusi. Kerja sama dengan Badan Pangan Nasional juga akan dioptimalkan untuk memantau komoditas non-minyak goreng demi menjaga stabilitas harga di seluruh daerah.

    “Sinergi lintas kementerian adalah kunci, dan itu yang diharapkan Bapak Presiden kepada kami,” pungkasnya. [rbr/beq]

  • BPS Kabupaten Mojokerto Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Bersama-sama Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

    BPS Kabupaten Mojokerto Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Bersama-sama Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

    Mojokerto (beritajatim.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mojokerto akan melakukan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026. BPS Kabupaten Mojokerto mengajak seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Mojokerto untuk mensukseskan SE2026.

    Kepala BPS Kabupaten Mojokerto, Dwi Yuhenny menegaskan bahwa SE2026 memiliki peran strategis sebagai penyedia data dasar seluruh kegiatan ekonomi nasional, kecuali untuk lapangan usaha. Seperti pertanian, kehutanan dan perikanan. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.

    Serta aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. SE2026, lanjutnya, akan menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi ke depan.

    “Kami membutuhkan dukungan semua pihak agar pendataan berjalan lancar, lengkap, dan akurat. SE2026 dirancang untuk menghasilkan sejumlah informasi kunci,” ungkapnya, Senin (17/11/2025).

    Antara lain struktur ekonomi nasional, karakteristik usaha, hingga kondisi ekonomi digital dan ekonomi lingkungan yang kini berkembang pesat. Data ini diharapkan menjadi gambaran menyeluruh tentang detak aktivitas ekonomi Indonesia dari skala mikro hingga makro.

    “Manfaat SE2026 akan dirasakan oleh berbagai kelompok pengguna data. Pemerintah memperoleh data terkini sebagai landasan perencanaan kebijakan yang lebih tepat sasaran, sekaligus menjadi alat evaluasi atas kebijakan yang telah berjalan. Sektor bisnis akan mendapatkan informasi pasar, tren industri, hingga peluang ekspansi usaha,” katanya.

    Data SE2026 juga membantu pelaku usaha, baik besar maupun UMKM, bisa memanfaatkan hasil SE2026 untuk membaca arah perubahan ekonomi, memahami tren industri serta peluang dan tantangan bisnis di berbagai wilayah. Menurutnya, data SE2026 sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan mengambil keputusan yang lebih terukur.

    “Sementara bagi akademisi dan peneliti, SE2026 menyediakan data detail untuk mendukung riset-riset berbasis bukti di bidang ekonomi, sosial, dan kebijakan publik. Masyarakat umum pun turut mendapatkan manfaat melalui kebijakan ekonomi yang lebih relevan serta akses terhadap data yang terbuka,” katanya.

    SE2026 juga akan menjawab berbagai isu strategis, seperti peta daya saing usaha, struktur perekonomian wilayah, kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional. Perkembangan ekonomi digital, ekonomi lingkungan, hingga persoalan-persoalan yang dihadapi dunia usaha dalam merencanakan strategi pengembangan mereka.

    “Ekonomi adalah jantung sebuah negara. Setiap kegiatan usaha, besar atau kecil, memiliki pengaruh. Karena target pengguna data SE2026 adalah pemerintah, sektor swasta dan masyarakat luas. Melalui SE2026, kita sedang mencatat denyut ekonomi Indonesia untuk menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

    Karena itu, lanjutnya, partisipasi aktif masyarakat sangat menentukan keberhasilan pendataan SE2026. BPS Kabupaten Mojokerto pun mengajak seluruh pelaku usaha, instansi pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat luas untuk berperan serta menyukseskan SE2026.

    “Mari sukseskan SE2026 yang akan berlangsung pada 1Mei – 31 Juli 2026 mendatang demi terciptanya ekosistem ekonomi yang lebih transparan, sehat, dan berkelanjutan,” pungkasnya. [tin/aje]

  • Diwaduli Petani, DPRD Jember Undang Pengembang Perumahan

    Diwaduli Petani, DPRD Jember Undang Pengembang Perumahan

    Jember (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengundang PT Rengganis Reyhan Wijaya, pengembang perumahan di Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, untuk mengikuti rapat dengar pendapat umum gabungan, Senin (17/11/2025).

    Rapat ini digelar setelah DPRD Jember mendapat pengaduan petani di sekitar perumahan soal irigasi dan melakukan sidak, Jumat (14/11/2025). “Kami menerima laporan dari para petani Kelurahan Antirogo, termasuk juga pengurus Hippa (Himpunan Petani Pemakai Air). Mereka menyampaikan ada saluran tersier dari lahan pertanian yang hari ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya,” kata Ketua Komisi B Candra Ary Fianto.

    Marzuki Ahmad, salah satu petani, mengatakan, saluran irigasi yang mengalirkan air ke sawahnya sudah tertutup selama kurang lebih lima tahun. “Jadi petani kalau mau menggarap sawah pakai mesin diesel untuk menyedot air sungai. Kami minta air sampai ke sawah,” katanya.

    Ini membuat petani harus mengeluarkan biaya ekstra Rp 1,5 juta untuk mengalirkan air ke satu hektare sawah. “Harapan kami irigasi dibuka lagi,” kata Marzuki.

    Hidayat, petani yang lain, mengatakan, tanpa air yang mengalir, sawah pun dijual. “Kurang lebih ada lima petani (yang mengalami kerugian),” katanya.

    Merespons keluhan itu, Komisi B dan Komisi C melakukan inspeksi gabungan ke “Antirogo,Dari hasil tersebut, maka Komisi B dan Komisi C bersepakat akan memanggil pihak-pihak terkait dari petani, dari pengurus Hippa, Dinas Tanaman Pangan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sumber Saya Air, maupun dari pengembang,” katanya.

    Sekretaris Komisi C David Handoko Seto sepakat menindaklanjuti laporan petani dan temuan di lapangan. “Kami minta agar tata kelola dan taat ruang jadi perhatian khusus, terutama di sekitar perumahan ada baku sawah yang harus dialiri air. Jangan sampai ke depan ketika pengusaha membangun hanya berdasarkan estetika mereka,” katanya.

    David meminta organisasi perangkat daerah mengecek hal ini dan pengembang melakukan perbaikan. Apalagi persoalan serupa, menurutnya, juga terjadi di beberapa lokasi lain. “Kami sampaikan sidak ini ke pimpinan untuk ditindaklanjuti,” katanya.

    Melalui rapat dengar pendapat umum, Candra ingin ada solusi agar saluran irigasi tetap terjaga sebagai bagian dari upaya melaksanakan program swasembada pangan.

    Sementara itu kuasa hukum PT Rengganis Rayhan Putra, Karuniawan Nurahmansyah, siap menghadiri rapat dengar pendapat itu. “Yang penting ada surat undangan resmi,” katanya.

    Karuniawan mengatakan, saluran irigasi yang dipersoalkan di luar peta kawasan perumahan. “Bukan tanggung jawab kami lagi. Seharusnya petani datang ke dinas terkait yang berhubungan dengan aliran irigasi. Salah kalau mereka komplain kepada kami,” katanya.

    Apalagi, menurut Karuniawan, saluran irigasi itu sudah tersumbat selama enam tahun. “Selama enam tahun ke mana saja mereka? Toh tidak ada aduan apa-apa. Tanyakan ke dinas terkait. Bukan kami,” katanya. [wir]

  • PSI Kota Malang Gaspol Panaskan Mesin, Perkuat Akar Rumput dan Bikin Sekolah Saksi

    PSI Kota Malang Gaspol Panaskan Mesin, Perkuat Akar Rumput dan Bikin Sekolah Saksi

    Malang (beritajatim.com) – Ketua Bidang Penggalangan Relawan DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ali Muthohirin memanaskan mesin partai politik di Malang Raya. Pria yang kini menjadi Wakil Wali Kota Malang itu menargetkan pada 2027 struktur dan saksi PSI sudah siap menghadapi Pemilihan Umum 2029.

    Beberapa kegiatan mereka lakukan pertama menggelar resepsi Milad ke 11 PSI. Menggelar fun run bertajuk solidarity run dengan 2.500 peserta. Serta pelatihan untuk pengurus cabang se Malang Raya dan ranting se Kota Malang. Sekaligus sekolah saksi yang diikuti 200 peserta.

    “Poinnya adalah penguatan struktur. Jadi kewajiban kita semua nanti sesuai targetnya PSI akan membuat struktur ranting dan saksi disetiap TPS itu yang diamanatkan oleh wakil ketua umum DPP PSI,” kata Ali, Minggu (16/11/2025).

    Ali mengatakan, bahwa amanat Kongres Nasional PSI beberapa waktu lalu adalah memperkuat struktur partai sampai tingkat bawah. Lalu mendekat ke masyarakat sebab mereka ingin memperkuat struktur sampai bawah agar mengetahui secara detail rencana dan program partai.

    “Karena Mas Kaesang (Pangarep) ingin program partai ke depan bersifat bottom up, harus usulan dari bawah,” ujar Ali.

    Ali sendiri cukup optimis perolehan suara PSI di Malang Raya akan meningkat di Pemilu periode mendatang dibandingkan Pemilu 2024. Menurutnya, modal awal keberhasilan partai adalah penguatan struktur.

    “Tentu optimisme sangat maksimal bisa melebihi yang di 2024. Karena modal awal keberhasilan partai adalah penguatan struktur kami diberi tanggungjawab di Malang Raya sampai tahapan ranting bahkan sampai tahapan TPS harus ada. Jadi optimisnya nanti akan kita uji setiap tahun dengan target 2027 semua selesai. Struktur beres di 2026 saksi beres di 2027,” ujar Ali. (luc/but)

  • Kementerian Komdigi: Peran KIM Semakin Strategis

    Kementerian Komdigi: Peran KIM Semakin Strategis

    Tangerang (beritajatim.com) – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia menegaskan pentingnya peran Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dalam menjaga kualitas ruang publik dan memperkuat literasi informasi masyarakat. KIM kini menjadi ujung tombak penyebaran informasi yang akurat hingga ke tingkat desa.

    “Di era informasi yang bergerak begitu cepat, kehadiran KIM bukan hanya penting, tetapi menentukan arah kualitas ruang publik kita,” ujar Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Fifi Aleyda Yahya di hadapan ratusan perwakilan KIM dari berbagai daerah dalam Malam Anugerah Festival dan Kompetisi KIM 2025 yang berlangsung meriah di Kota Tangerang, Sabtu (15/11/2025).

    Fifi juga memaparkan bahwa penetrasi internet Indonesia pada tahun 2025 telah mencapai 80 persen, atau setara 229 juta pengguna. Namun, 48 persen di antaranya merupakan anak dan remaja di bawah 18 tahun yang berada pada kelompok rentan terhadap konten digital berbahaya.

    “Anak-anak kita tumbuh sebagai generasi digital yang pintar dan kreatif, tetapi mereka juga rentan terhadap risiko-risiko di ruang digital,” tegas Fifi.

    Sebagai bagian dari upaya menciptakan ekosistem digital yang aman, Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan PP Tunas, regulasi baru yang mengatur perlindungan anak dan remaja di ruang digital. Indonesia menjadi negara kedua setelah Australia yang mengeluarkan regulasi perlindungan digital pada tingkat ini.

    “PP Tunas mewajibkan seluruh platform digital, yakni media sosial, layanan video, maupun gim daring untuk menyediakan lingkungan yang aman dari konten berbahaya,” jelas Fifi.

    Dalam kesempatan itu, Fifi juga menjelaskan bahwa banyak program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang manfaatnya akan optimal jika disampaikan melalui arus informasi yang benar dan dapat dipercaya. Ia mencontohkan program cek kesehatan gratis, Koperasi Desa Merah Putih, makan bergizi gratis, dan Sekolah Rakyat yang membutuhkan jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

    “Agar informasi baik ini benar-benar sampai dan dimanfaatkan masyarakat, peran teman-teman KIM sangat dibutuhkan,” tambahnya.

    Malam Anugerah KIM 2025 kemudian ditandai dengan penyerahan penghargaan kepada komunitas KIM terbaik se-Indonesia. Fifi menyampaikan selamat kepada para penerima anugerah, seraya mendorong KIM terus menjadi pilar informasi positif di tengah masyarakat. (hen/but)

  • Fraksi PDIP Jatim Tegaskan RAPBD 2026 Harus Berpihak pada Rakyat Kecil

    Fraksi PDIP Jatim Tegaskan RAPBD 2026 Harus Berpihak pada Rakyat Kecil

    Surabaya (beritajatim.com)– Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Y Ristu Nugroho, menegaskan bahwa RAPBD Jatim 2026 harus menjadi instrumen keberpihakan kepada rakyat kecil. Fraksi PDIP menilai struktur pendapatan dan belanja daerah tahun depan menuntut keberanian politik agar anggaran benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.

    “APBD tidak boleh berhenti sebagai dokumen teknokratis, tetapi menjadi instrumen politik keberpihakan kepada rakyat kecil,” ujar Ristu, Minggu (16/11/2025).

    Menurut dia, penyusunan APBD 2026 berlangsung di tengah ruang fiskal yang menyempit dan situasi ekonomi yang tidak stabil. Karena itu, belanja daerah harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi rakyat, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan memastikan pemerataan pembangunan.

    “Penurunan pendapatan ini adalah alarm serius yang perlu dijawab dengan keberanian politik,” lanjut dia.

    Ristu menjelaskan pendapatan daerah 2026 dipatok Rp26,30 triliun, turun Rp1,96 triliun dari usulan awal dan merosot Rp9,17 triliun dibanding realisasi 2024. Penurunan terbesar berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) yang anjlok 24 persen akibat kebijakan konsolidasi fiskal pusat.

    “Ini sinyal serius bagi keberlanjutan fiskal Jatim. Tingginya ketergantungan pada pusat menunjukkan lemahnya kemandirian daerah,” tegasnya.

    Fraksi PDIP juga memberi perhatian besar pada pertumbuhan PAD yang hanya naik 2 persen serta kontribusi dividen BUMD yang dianggap stagnan. Ristu menilai BUMD harus direformasi agar tidak terus bergantung pada rente aset.

    “BUMD tidak boleh hidup dari rente aset. BUMD harus menghasilkan nilai tambah untuk rakyat,” katanya.

    Struktur PAD yang 76 persen bertumpu pada PKB dan BBNKB dinilai tidak sehat karena beban pajaknya banyak ditanggung masyarakat. Karena itu, fraksi mendorong reformasi pajak progresif dan perluasan basis pajak dari sektor hijau hingga ekonomi digital.

    “PAD harus tumbuh dari sektor produktif, bukan dari pungutan yang memberatkan rakyat,” ujar dia.

    Selain itu, defisit APBD 2026 sebesar Rp916,73 miliar yang ditutup dengan SiLPA dinilai sebagai bukti lemahnya serapan anggaran. Dari 14 pertanyaan strategis yang diajukan fraksi, hanya 12 yang dijawab dan sebagian jawabannya dinilai belum menyentuh masalah struktural.

    “Kami menunggu jawaban yang lebih substansial tentang kemandirian fiskal, reformasi BUMD, dan strategi pemerataan pembangunan,” tuturnya.

    “APBD harus menjadi anggaran gotong royong yang berpijak pada keberpihakan, transparansi, dan akuntabilitas,” pungkasnya. [asg/but]

  • PKB Sidoarjo Siap Ambil Alih Kekuasaan: Strategi Kaderisasi Gen Z Menuju Pemilu 2029 dan Pilkada

    PKB Sidoarjo Siap Ambil Alih Kekuasaan: Strategi Kaderisasi Gen Z Menuju Pemilu 2029 dan Pilkada

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sidoarjo melalui Lembaga Kaderisasi Kabupaten (LKK) menggelar Pendidikan Kader Loyalis (PKL) di Hotel Luminor Sidoarjo, Minggu (16/11/2025).

    Acara ini menjadi momen penting dalam upaya partai untuk menyiapkan generasi muda, khususnya Gen Z, sebagai motor penggerak politik yang siap menghadapi Pemilu 2029.

    Dihadiri oleh ratusan kader PAC PKB se-Kabupaten Sidoarjo, acara ini juga mendapat perhatian dari jajaran pengurus DPC PKB Kabupaten Sidoarjo, anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Sidoarjo, serta instruktur DPC PKB lainnya. Pendidikan kader ini bertujuan untuk memperkuat barisan loyalis PKB yang solid dan siap menghadapi tantangan politik ke depan.

    Ketua DPC PKB Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, mengungkapkan bahwa kaderisasi merupakan agenda wajib yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB. “PKB menyiapkan kader loyalis melalui tahapan-tahapan yang berkesinambungan. Ini bukti keseriusan partai untuk melahirkan pejuang politik yang solid dan konsisten,” ujar Abdillah Nasih saat membuka acara PKL.

    Dalam kesempatan tersebut, Abdillah Nasih juga menyoroti pentingnya penguasaan media sosial dalam meraih kemenangan politik di era digital. “Gen Z adalah generasi digital. Mereka paham teknologi dan medsos, sehingga harus diarahkan menggunakan platform digital dengan cara yang positif. Dengan begitu, mereka tidak hanya membesarkan PKB, tetapi juga memberi kontribusi nyata bagi bangsa,” lanjutnya.

    Menurut Abdillah Nasih, generasi muda, khususnya Gen Z, seringkali kurang mendapat ruang dalam dunia politik meskipun peran mereka sangat strategis. Oleh karena itu, PKB melalui pendidikan kader ini berusaha memastikan bahwa generasi muda memahami cara berpolitik yang sehat dan beretika.

    “Jika sejak dini tidak dikenalkan politik yang benar, justru bisa menimbulkan dampak buruk ke depan. Karena itu, PKB hadir untuk membekali mereka,” tegasnya.

    Program ini bertujuan untuk mencetak ratusan hingga ribuan kader loyalis PKB dari kalangan anak muda di Sidoarjo. Ini menjadi salah satu basis penting untuk kemenangan PKB pada Pemilu 2029, dengan fokus utama pada wilayah Sidoarjo.

    Tak hanya itu, Abdillah Nasih menegaskan bahwa PKB juga menyiapkan strategi untuk Pilkada Sidoarjo yang akan datang. “PKB siap mengambil alih kekuasaan. Hal ini tentunya otomatis sudah harga mati,” tutupnya dengan penuh keyakinan. [isa/suf]

  • APBD Jember 2026 Defisit Rp 182,6 M

    APBD Jember 2026 Defisit Rp 182,6 M

    Jember (beritajatim.com) – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, defisit sebesar Rp 182,6 miliar. Belanja daerah dialokasikan Rp 4,576 triliun, sementara pendapatan diperkirakan Rp 4,394 triliun.

    “Defisit dan Silpa (sisa lebih anggaran) sudah diproyeksikan secara cermat dan masih realistis dengan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Jember,” kata Bupati Muhammad Fawait, dalam sidang paripurna ketiga pembahasan APBD 2026, di gedung DPRD Jember, Sabtu (15/11/2025).

    Namun Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Jember David Handoko Seto meminta kebiasaan menutup defisit dengan silpa tidak terus dilakukan. “Kami mengingatkan agar penggunaan silpa tidak menjadi pola berulang, melainkan sebagai solusi sementara yang harus diimbangi dengan efisiensi dan peningkatan pendapatan,” katanya.

    Sementara Sujarwo Adiono dari Fraksi Partai Golkar Amanah menyoroti proporsi APBD Jember 2026. Dalam rencana APBD 2026, Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp 1,367 triliun rupiah. “Angka ini merupakan kontributor terbesar kedua setelah pendapatan transfer, dalam total pendapatan daerah yang direncanakan sebesar Rp 4,394 triliun,” katanya.

    “Di sisi belanja, total yang dialokasikan adalah Rp 4,576 triliunm dengan komposisi terbesar untuk belanja operasi Rp 3,762 triliun, diikuti belanja modal Rp 345 miliar, belanja transfer Rp 453 miliar, dan belanja tidak terduga Rp 15 miliar.

    Menurut Sujarwo, belanja operasional sangat dominan yakni sekitar 82 persen, menunjukkan biaya rutin besar dan ruang pembangunan fisik kecil. “Belanja modal rendah, hanya 7,5 persen. Ini bisa berdampak pada lambatnya pembangunan infrastruktur,” katanya.

    Sujarwo menyoroti tingginya ketergantungan Pemkab Jember pada Dana Tranfer Pusat yang mencapai sekitar 69 persen. “Pemerintah daerah perlu strategi dan harus lebih kreatif lagi untuk meningkatkan PAD, sehingga tidak terlalu bergantung pada dana transfer pusat,” katanya.

    Kendati ada sejumlah catatan, Sujarwo menyebut secara keseluruhan, Rancangan APBD 2026 ini adalah sebuah rancangan anggaran yang penuh dengan optimisme dan tekad. “Sebuah ikhtiar kolektif yang dijiwai semangat “Semua Karena Cinta” untuk memajukan Jember,” katanya.

    Sujarwo mengacungkan jempol kepada Pemerintah Kabupaten Jember. “Penyusunan dokumen perencanaan fiskalnya matang dan visioner. Kemampuan menjaga komitmen pada program prioritas di tengah tantangan penurunan dana transfer pusat menunjukkan ketangguhan fiskal dan kepemimpinan yang responsif,” katanya.

    Menurut Sujarwo, terobosan seperti layanan kesehatan home care, digitalisasi sistem pajak, dan program Bupati Ngantor di Desa merupakan bukti nyata komitmen pemerintahan yang berpihak pada rakyat dan beradaptasi dengan zaman.

    Sementara itu, Achmad Dhafir Syah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang dokumen rencana APBD Jember 2026 merupakan bagian penting dari proses transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    “Kami berkewajiban memberikan pandangan kritis dan konstruktif agar APBD yang disusun dan dijalankan benar-benar berpihak kepada rakyat, memperkuat kemandirian fiskal daerah, serta menjamin keadilan dalam pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Jember,” kata Dhafir.

    Dhafir berharap agar dalam pembahasan selanjutnya, seluruh pihak dapat mengedepankan semangat kolaborasi, transparansi, dan akuntabilitas. “Dengan demikian APBD 2026 benar-benar menjadi anggaran yang berpihak kepada kepentingan rakyat, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Jember,” katanya.

    Nurhuda Candra Hidayat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mebgatakan, Raperda APBD 2026 akan menjadi penentu arah pembangunan Jember ke depan. “Setiap kebijakan yang dirumuskan hendaknya mencerminkan aspirasi rakyat dan menghadirkan solusi nyata atas berbagai tantangan yang dihadapi daerah,” katanya.

    Bupati Fawait berterima kasih atas semua saran dan masukan, terutama soal komposisi belanja operasional dan belanja modal anggaran tahun 2026. “Kami akan upayakan agar lebih proporsional, demikian pula untuk peningkatan PAD akan kami upayakan agar ketergantungan kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang,” katanya.

    “Saat ini Kita sedang menghadapi kondisi Fiskal yang menuntut kehati-hatian. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Jember fokus pada penyesuaian program tanpa mengorbankan pelayanan dasar pada masyarakat,” jelas Fawait. [wir]

  • Reformasi KORPRI Bondowoso Dimulai dari Pertanyaan ‘Uang ASN ke Mana?’

    Reformasi KORPRI Bondowoso Dimulai dari Pertanyaan ‘Uang ASN ke Mana?’

    Bondowoso, (beritajatim.com) — Beberapa jam setelah dikukuhkan sebagai Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Bondowoso periode 2025–2030, Kamis (12/11/2025), Fathur Rozi langsung mengangsurkan nada waspada.

    Ditemui beritajatim.com pasca paripurna siang harinya, ia menandaskan satu hal: tak ingin mengawali masa tugas dengan warisan yang tidak jelas. “Pengurus lama sudah tidak ada. Tapi laporan kegiatan, terutama keuangan, tetap wajib dipertanggungjawabkan,” katanya.

    Rozi memastikan proses serah terima tak akan berjalan simbolis belaka. “Harus ada berita acara. Saya tidak mau memulai dari sesuatu yang tidak klir,” ucapnya. Pernyataan itu membuka tabir persoalan lama di tubuh KORPRI Bondowoso—persoalan yang selama bertahun-tahun mengendap tanpa kejelasan.

    Isyarat keganjilan muncul dari temuan awal Rozi. Ia menyebut ada ‘perbedaan cukup signifikan’ pada laporan penerimaan iuran anggota dengan potensi pendapatan riil. Angkanya tidak kecil.

    Dari rapat internal yang digelar sebelum pengukuhan, Rozi mendapati sejumlah perangkat daerah belum menerapkan sistem cashless. Mereka masih menyerahkan iuran secara manual kepada bendahara. Model setoran seperti ini, kata Rozi, membuka peluang terjadinya kebocoran.

    “Masih ada yang setor (bayar iuran manual). Nah, yang seperti ini kemungkinan besar bisa bocor. Dan itu yang tidak kita inginkan lagi ke depan,” ujarnya.

    Bahkan penggunaan aplikasi pun, menurut Rozi, sebenarnya tak diperlukan jika bendahara bekerja rapi. Masalahnya, bendahara periode sebelumnya sudah pensiun—meninggalkan jejak administrasi yang belum tuntas.

    Beritajatim.com menelisik ulang pernyataan Rozi. Bondowoso memiliki sekitar 8.000 ASN. Sumber lain menyebut 8.900-an. Jika iuran dihitung rata-rata Rp10 ribu per bulan, potensi dana KORPRI mestinya mencapai Rp80 jutaan per bulan atau Rp960 juta per tahun. Dalam lima tahun, nominalnya bisa menyentuh Rp4,8 miliar.

    Rozi menyebut saldo awal yang tercatat hanya sekitar Rp 800 jutaan. Angka itu masih harus ia verifikasi ulang. “Karena ini bukan uang personal tapi uang organisasi. Dan harus kembali ke ASN,” katanya.

    Ia menyebut pemanfaatan dana mestinya digunakan untuk peningkatan kompetensi dan kapasitas ASN, bukan sekadar acara seremoni. Pertanyaan pun menggelayut: kemana selisih potensi miliaran rupiah itu?

    Isu lain muncul: bolehkah ASN meminjam dana KORPRI? Rozi tak langsung menjawab. Ia meminta aturan organisasi dicek terlebih dahulu. Namun ia memberi sinyal bahwa mekanisme bantuan semestinya dimungkinkan.

    “Kalau ada ASN sakit, boleh enggak pinjam? Selagi tidak menyalahi aturan dan ada komitmen mengembalikan, boleh. Itu bisa disesuaikan,” katanya.

    Pernyataan itu membuka ruang penafsiran—apakah selama ini KORPRI sudah menjalankan fungsi kesejahteraan sebagaimana mandat organisasi, atau justru dana yang terkumpul lebih banyak beredar tanpa arah yang jelas.

    Rozi berhati-hati ketika ditanya apakah ada penggunaan dana yang melenceng. Ia menolak menghakimi. “Saya tidak menganggap melenceng,” katanya. Ia hanya menyebut beberapa pos seperti peringatan HUT KORPRI dan tali asih untuk ASN pensiun ‘masih on the track’.

    Namun ia tidak menyebut berapa nominalnya, apakah proporsional, atau apakah tercatat rapi. Ketidakjelasan inilah yang membuat sejumlah ASN sebelumnya mengeluhkan minimnya laporan pertanggungjawaban.

    Rozi memilih menunggu audit internal sebelum menarik kesimpulan. “Jangan kita berprasangka buruk. Kita audit dulu. Ini kan baru pengukuhan, belum penyerahan berita acara,” ucapnya.

    Namun satu hal yang pasti: reformasi KORPRI Bondowoso dimulai dari pertanyaan yang sederhana tetapi krusial: uang iuran ASN sebenarnya ke mana? [awi/suf]