Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • 953 ASN Bondowoso Jalani Tes, Bupati Hamid Berharap Lihat Profil Secara Utuh

    953 ASN Bondowoso Jalani Tes, Bupati Hamid Berharap Lihat Profil Secara Utuh

    Bondowoso (beritajatim.com) – Sebanyak 953 ASN di lingkungan pemkab Bondowoso menjalani tes dari Senin (17/11/2025) hingga pekan depan. Kegiatan itu digelar di SMKN 4 Bondowoso, Desa Pancoran, Kecamatan/Kabupaten Bondowoso.

    Plt Sekretaris Badan Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Bondowoso, Moh. Munir menyebut, terdapat 4 ruangan yang digunakan hingga pekan depan. “Total 953 ASN,” kata Munir.

    Dalam sehari, bakal digelar 2 sesi. Setiap sesi pada hari pertama menghadirkan 90 ASN, atau 180 per hari. “Digelar sampai minggu depan,” ucapnya.

    Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid hadir memantau jalannya tes tersebut. “Saya kira ini adalah langkah yang kita lakukan untuk memenuhi proses dan prosedur management talenta yang di Indonesia,” tuturnya.

    Ujian itu bertujuan untuk melihat lebih mendalam profil ASN di lingkungan Pemkab Bondowoso. Sehingga kepala daerah bisa mengeluarkan kebijakan yang tepat terhadap para pegawainya.

    “Banyak gunanya. Salah satunya mungkin untuk mutasi. Ini bisa memberikan gambaran bagi kita profil ASN secara utuh,” terang Bupati Hamid. (awi/ted)

  • Desak Penertiban Prostitusi Terselubung, DPRD Surabaya Ingatkan Keberhasilan Risma Tutup Dolly

    Desak Penertiban Prostitusi Terselubung, DPRD Surabaya Ingatkan Keberhasilan Risma Tutup Dolly

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menyampaikan kekhawatirannya atas maraknya praktik prostitusi terselubung di berbagai titik di Kota Pahlawan. Kondisi ini dinilainya mengancam moral generasi muda dan mencederai reputasi Surabaya sebagai kota yang pernah berhasil menutup kawasan prostitusi terbesar di Asia Tenggara.

    “Kami berulangkali mengingatkan kepada Pemkot Surabaya melalui Satpol PP serta Bapemkesra yang menaungi lurah dan camat untuk tegas melakukan tindakan jika ada tempat-tempat yang ditengarai digunakan sebagai lokasi prostitusi,” ujar Yona di DPRD Surabaya, Senin (17/11/2025).

    Politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini menjelaskan bahwa praktik prostitusi kini muncul dalam banyak bentuk, baik konvensional maupun berbasis digital. Dia menyebut sejumlah titik yang masih beroperasi meski sudah sering ditertibkan, termasuk kawasan Moroseneng, yang pada Oktober 2025 dilaporkan masih memerlukan patroli intensif oleh Satpol PP Kecamatan Benowo dari pukul 23.00 hingga 04.00 WIB setiap hari.

    “Termasuk tempat-tempat pijat tradisional berizin Pelayanan Kesehatan Tradisional dan penginapan yang diduga dipakai untuk layanan prostitusi online,” jelasnya.

    Selain Moroseneng, kawasan eks lokalisasi Dolly juga kembali menjadi fokus penggerebekan pada 16 November 2025, petugas mengamankan dua pekerja seks komersial (PSK) dan dua muncikari di sekitar Gang Dolly Putat Jaya Timur III B.

    “Masih banyak lokasi rumah kos dan wisma yang meskipun tertutup secara formal, tetap digunakan untuk aktivitas prostitusi terselubung,” tegas Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Beberapa regulasi telah jelas mengatur sanksi terhadap aktivitas tersebut, mulai dari Pasal 296 KUHP (pidana hingga 1 tahun 4 bulan), Pasal 506 KUHP (kurungan hingga 1 tahun), UU ITE (hingga 6 tahun penjara atau denda Rp 1 miliar), serta UU TPPO (penjara 3–15 tahun dan denda Rp 120–600 juta).

    “Maraknya praktik prostitusi terselubung baik konvensional maupun melalui platform digital jelas melanggar regulasi,” tegasnya.

    Menurut Cak Yebe, Surabaya sebagai kota besar memang rentan terhadap aktivitas prostitusi, tetapi dia menegaskan bahwa situasi ini harus dijawab dengan langkah konsisten dari seluruh perangkat pemerintahan serta dukungan masyarakat.

    “Dibutuhkan kesadaran, komitmen, dan konsistensi semua pihak untuk bersama-sama menciptakan Surabaya bersih dari prostitusi. Tanpa itu semua pasti akan sia-sia,” ujar Cak Yebe.

    Apalagi, kata dia, prostitusi membawa dampak besar terhadap moral generasi muda dan wajah kota Surabaya secara keseluruhan. Dia mengingatkan penutupan Dolly pada era Tri Rismaharini sebagai simbol penting keberhasilan kota pahlawan menjaga marwahnya.

    “Dampak besar prostitusi adalah merusak moral generasi muda dan citra kota Surabaya. Penutupan Dolly dulu menjadi prestasi yang mengakhiri label Surabaya sebagai kota dengan wisata esek-esek terbesar di Indonesia,” pungkasnya. [asg/suf]

  • Ribuan Pemuda Surabaya Serahkan “Dasa Cita” ke Wali Kota: Suara Baru Gerakan Kepemudaan

    Ribuan Pemuda Surabaya Serahkan “Dasa Cita” ke Wali Kota: Suara Baru Gerakan Kepemudaan

    Surabaya (beritajatim.com) – Ribuan anggota Karang Taruna se-Kota Surabaya memadati halaman Balai Kota dalam kegiatan Fun Walk BBKT 2025. Kegiatan ini menjadi momentum bersejarah bagi gerakan kepemudaan, dengan diserahkannya dokumen Dasa Cita Karang Taruna Surabaya kepada Wali Kota.

    Dokumen tersebut berisi sepuluh poin aspirasi, tuntutan, dan komitmen pemuda Kota Surabaya terhadap arah dan kebijakan pembangunan kota, khususnya terkait isu ketenagakerjaan, pemberdayaan pendidikan, hingga kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta.

    Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febryan Kiswanto, mengatakan bahwa Dasa Cita merupakan rumusan kehendak kolektif pemuda Surabaya, yang disusun melalui diskusi serta masukan dari tingkat RW hingga kota, termasuk evaluasi program kepemudaan yang telah berjalan.

    “Pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton. Dengan Dasa Cita ini, kami hadir untuk memastikan suara pemuda terdengar, dihargai, dan diwujudkan,” ujarnya, Senin (17/11/2025).

    Menurutnya, kegiatan Fun Walk menjadi bukti nyata bahwa pemuda Surabaya solid dan siap bersinergi dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berdaya. “Kegiatan ini sebagai bukti bahwa para pemuda di Surabaya solid dan bersinergi dengan Pemkot Surabaya,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Cak Feb—sapaan akrab Ketua Karang Taruna Kota Surabaya—menjelaskan bahwa selain mendukung program pemerintah, para pemuda juga meminta perluasan kuota beasiswa dan bantuan pendidikan bagi pemuda berprestasi di Surabaya.

    Pemuda alumni Universitas Airlangga ini juga menyampaikan dukungan penuh terhadap program Wali Kota Surabaya, yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 juta untuk kegiatan kepemudaan di setiap RW.

    “Saya mendukung penuh pengalokasian anggaran khusus para pemuda sebesar Rp5 juta per RW sebagai stimulus kegiatan sosial, ekonomi, dan kreativitas,” terangnya. [asg/kun]

  • 8.000 Pernikahan Siri di Kediri: Mbak Wali Genjot Program ‘Koper Pengantin’ untuk Nol Kasus

    8.000 Pernikahan Siri di Kediri: Mbak Wali Genjot Program ‘Koper Pengantin’ untuk Nol Kasus

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, memberikan arahan saat Sosialisasi Koper Pengantin (Kolaborasi Pelayanan Terpadu Pengurangan Status Perkawinan Tidak Tercatat Negara), Senin (17/11/2025).

    Kegiatan yang berlangsung di Ruang Joyoboyo, Balai Kota Kediri ini menghadirkan narasumber dari Pengadilan Agama Kota Kediri, yakni hakim Harun Joyo Pranoto, untuk memberikan pemahaman mendalam kepada peserta mengenai isbat nikah dari pernikahan siri.

    Dalam sambutannya, Mbak Wali menegaskan bahwa pencatatan perkawinan yang sah sesuai hukum merupakan hak setiap warga negara dan tidak boleh diabaikan. Pada tahun 2025, jumlah pasangan di Kota Kediri yang telah menikah namun belum tercatat secara resmi oleh negara mencapai sekitar 8.000 penduduk, dan kini menurun menjadi kurang lebih 6.000 penduduk.

    “Inilah pentingnya kita terus memberikan pemahaman dan sosialisasi. Pemkot Kediri berkomitmen untuk memberikan edukasi sekaligus memperkuat kolaborasi dengan Pengadilan Agama agar angka pernikahan yang belum tercatat bisa ditekan, bahkan kalau bisa menjadi nol,” ujarnya.

    Mbak Wali menambahkan bahwa pencatatan perkawinan sangat penting karena berkaitan dengan pengakuan hak pasangan dan administrasi kependudukan. “Tanpa pencatatan yang jelas, keluarga bisa mengalami hambatan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, hingga perlindungan hukum dalam berbagai urusan keluarga. Inilah mengapa inovasi Koper Pengantin menjadi sangat penting dan relevan,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Wali Kota Kediri menyampaikan bahwa inovasi ini bukan sekadar menyediakan paket dokumen, melainkan simbol hadirnya Pemkot Kediri dalam menguatkan fondasi keluarga. Melalui Koper Pengantin, proses administrasi yang sebelumnya panjang dan berbelit-belit kini diintegrasikan dalam satu layanan terpadu. Pasangan pengantin baru dapat langsung menerima KTP-el dengan status terbaru, Kartu Keluarga, serta akta perkawinan dalam satu rangkaian pelayanan yang efisien.

    “Kami ingin memastikan tidak ada lagi keluarga di Kota Kediri yang memulai kehidupan rumah tangga tanpa perlindungan hukum yang memadai. Program ini juga sangat membantu Pemkot Kediri memperbarui data kependudukan secara cepat dan akurat. Data yang valid akan memengaruhi keberhasilan banyak program strategis, mulai dari kesehatan, pendidikan, perlindungan perempuan dan anak, hingga perencanaan pembangunan Kota Kediri secara keseluruhan,” tambahnya.

    Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin, Pj. Sekretaris Daerah Ferry Djatmiko, Asisten Pemerintahan dan Kesra Syamsul Bahri, Kepala Dispendukcapil Marsudi Nugroho, kepala OPD terkait, serta seluruh peserta sosialisasi. [nm/kun]

  • Bupati Rusdi Tegaskan Komitmen Pasuruan Dukung Sekolah Rakyat, Siapkan Lahan 5 Hektare

    Bupati Rusdi Tegaskan Komitmen Pasuruan Dukung Sekolah Rakyat, Siapkan Lahan 5 Hektare

    Pasuruan (beritajatim.com) – Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo memastikan Pemerintah Kabupaten Pasuruan berkomitmen penuh mendukung keberlangsungan Sekolah Rakyat (SR). Ia menilai SR menjadi solusi nyata bagi anak-anak yang selama ini sulit mengakses pendidikan layak.

    Menurutnya, SR mampu memberikan kesempatan baru bagi generasi muda agar tidak tertinggal secara pendidikan. “Ini bentuk ikhtiar bersama agar anak-anak dari keluarga kurang beruntung tetap bisa menggapai masa depan,” ujar Mas Rusdi.

    Hal itu disampaikan saat mendampingi Menteri Sosial RI, Gus Ipul dalam Dialog Kesejahteraan Sosial dan Sekolah Rakyat yang digelar di Gedung Kesenian Darmoyudo, Kota Pasuruan. Pemerintah daerah disebut terus memperkuat kualitas guru pendamping sebagai ujung tombak layanan pendidikan di SR.

    Bupati menekankan bahwa guru pendamping bertugas bukan hanya mengajar, tetapi juga membimbing siswa dari sisi karakter dan psikologis. Ia berharap pendamping dapat menjadi figur yang memberikan kenyamanan bagi peserta didik.

    “Kami memastikan SR hadir sebagai sekolah yang aman, inklusif, dan membangun semangat anak-anak untuk percaya diri,” tegasnya.

    Selain fokus pada siswa, Pemkab Pasuruan juga menyambungkan program SR dengan pemberdayaan keluarga. Dengan begitu, peningkatan kesejahteraan tidak hanya terjadi pada anak, tetapi juga orang tua.

    Bupati meyakini SR akan menjadi motor penggerak dalam memutus rantai kemiskinan. “Melalui pendidikan, anak-anak bisa mengubah takdirnya. Inilah yang ingin kita wujudkan di Kabupaten Pasuruan,” katanya.

    Mas Rusdi juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Sosial atas perhatian besar terhadap perkembangan SR di wilayahnya. Ia mengapresiasi sinergi lintas pemerintah yang disebut sudah berjalan sangat baik. “Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan Gus Ipul yang telah memberi dukungan penuh terhadap SR di Pasuruan,” ucapnya.

    Sebagai tindak lanjut, Bupati memastikan pembangunan gedung permanen SR segera dilakukan. “Lahan seluas lima hektare di Gondangwetan sudah kami siapkan. Ini bukti keseriusan kami membangun SDM unggul mulai dari sekarang,” tandas Mas Rusdi. (ada/kun)

  • HUT ke-54, Korpri Kota Mojokerto Salurkan Bantuan untuk Balita Stunting dan Lansia

    HUT ke-54, Korpri Kota Mojokerto Salurkan Bantuan untuk Balita Stunting dan Lansia

    Mojokerto (beritajatim.com) – Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kota Mojokerto memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 dengan aksi sosial bertajuk Korpri Peduli. Kegiatan tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan bagi balita stunting dan lansia sebatang kara.

    Rangkaian kegiatan dimulai dengan apel di halaman Balai Kota Mojokerto yang dipimpin Wakil Wali Kota Mojokerto, Rachman Sidharta Arisandi. Usai apel, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bergerak serentak menyalurkan bantuan ke sejumlah titik yang telah ditentukan.

    Tahun ini, Korpri Kota Mojokerto memberikan perhatian khusus kepada 44 balita stunting dari keluarga kurang mampu. Masing-masing balita menerima satu kardus susu UHT dan dua kilogram telur ayam. Selain itu, bantuan sembako juga diberikan kepada 43 lansia sebatang kara sebagai bentuk dukungan sosial.

    “Korpri harus memberi perhatian kepada kelompok rentan seperti balita, lansia, difabel, dan mereka yang hidup dalam keterbatasan. Kegiatan hari ini jadi bukti nyata komitmen moral kami,” ungkap Wakil Wali Kota yang akrab disapa Cak Sandi ini, Senin (18/11/2025).

    Ia menegaskan bahwa aksi sosial tersebut tidak hanya mendukung percepatan penurunan stunting, tetapi juga memperkuat perlindungan sosial bagi warga rentan di Kota Mojokerto. Pada momentum tersebut, Cak Sandi turut mengingatkan pentingnya netralitas dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “ASN memang memiliki hak memilih, namun saat mengenakan seragam Korpri, kepentingan negara dan pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama. Pelayanan yang seharusnya cepat jangan diperlambat, yang mudah jangan dipersulit. Itu amanah yang harus terus kita jaga,” tegasnya.

    Cak Sandi juga menekankan bahwa peringatan HUT Korpri bukan hanya seremoni, tetapi wujud nyata komitmen Korpri dalam memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, Korpri harus menjadi teladan netralitas dan profesionalisme.

    “Tolak praktik transaksional dalam pelayanan, jangan biarkan ada pungutan liar, titipan tak wajar, atau penyalahgunaan kewenangan,” pungkasnya. [tin/but]

  • Mutasi 138 ASN Ponorogo Mulai Berlaku, Plt Bupati Lisdyarita: Mutasi Itu Sudah Sah

    Mutasi 138 ASN Ponorogo Mulai Berlaku, Plt Bupati Lisdyarita: Mutasi Itu Sudah Sah

    Ponorogo (beritajatim.com) – Bukan tepuk tangan atau sambutan, melainkan desis kecemasan yang belakangan terdengar di koridor perkantoran Pemkab Ponorogo.

    Sejak OTT yang menjerat Bupati nonaktif Sugiri Sancoko, satu pertanyaan menghantui ratusan pegawai. Yakni, bagaimana nasib mutasi yang diteken sebelum badai hukum itu datang.

    Kini, jawaban itu akhirnya muncul. Sebanyak 138 ASN resmi menempati jabatan baru mereka mulai Senin (17/11/2025), setelah Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita, menurunkan surat tugas yang selama ini tertahan di meja kerjanya.

    Bunda Rita, sapaan akrab Lisdyarita mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Gubernur dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memastikan ketetapan mutasi tersebut. Menurutnya, mutasi yang diteken Sugiri Sancoko sebelum OTT telah memenuhi syarat administratif.

    “Setelah kami koordinasi hasilnya mutasi itu sudah sah,” kata Bunda Rita.

    Lisdyarita mengaku sempat menunda pemberlakuan mutasi itu. Bukan ragu, melainkan kehati-hatian sebagai pejabat pelaksana tugas yang memiliki ruang gerak terbatas. Mutasi sebenarnya mulai berlaku 10 November, namun SK penugasan pegawai baru bisa ditandatangani setelah Dia memastikan seluruh proses tidak melanggar aturan.

    “Memang SK-nya baru kami turunkan, karena harus hati-hati sebagai Plt dalam tanda tangan karena banyak aturan yang harus ditaati dan dibatasi,” ungkapnya.

    Menurut Lisdyarita, berbagai pertanyaan mengenai masa depan 138 pegawai itu sempat membanjiri dirinya. Ada yang berharap mutasi ditunda, ada pula yang mendesak pembatalan total. Namun menurutnya, membatalkan mutasi justru memperpanjang proses dan berisiko menghambat percepatan program daerah.

    “Kalau dibatalkan lebih lama, sedangkan ini mendekati akhir tahun kami butuh percepatan,” pungkasnya. (end/ted)

  • 55 Siswa di Bondowoso Jadi Kader Moderasi Beragama, Apa Tugasnya?

    55 Siswa di Bondowoso Jadi Kader Moderasi Beragama, Apa Tugasnya?

    Bondowoso (beritajatim.com) – Sebanyak 55 siswa di Kabupaten Bondowoso dibentuk menjadi kader moderasi beragama. Deklarasi itu diselenggarakan Senin (17/11/2025) di pendopo RBA Ki Ronggo.

    Para tunas muda ini diberikan tugas menjaga kerukunan antar umat beragama. Mereka diplot sebagai duta. Salah satu “Kepanjangan tangan” dari Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB).

    Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Bondowoso, Ahmad menilai deklarasi kader moderasi beragama ini penting. Tujuannya untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. “Persoalan agama kan memiliki sensitifitas yang sangat tinggi,” kata Ahmad seusai acara.

    Kegiatan itu menindaklanjuti tiga aturan. Semuanya berkaitan dengan kebebasan menganut agama dan kepercayaan bagi setiap individu.

    Deklarasi kader moderasi beragama di Pendopo RBA Ki Ronggo Bondowoso, Senin (17/11/2025). (Deni Ahmad Wijaya/Beritajatim.com)

    Di antaranya Undang-undang nomor 39 tahun 1999, Peraturan Presiden nomor 58 tahun 2023 dan Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 2024. “Jadi pemda wajib menyelenggarakan kegiatan ini,” ucapnya.

    Selain dideklarasikan, puluhan siswa itu juga menerima sosialisasi pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan di masyarakat (Pakem).

    Sebagai bekal ilmu, Pemda menghadirkan lima pemateri. “Dari Kemenag, FKUB, Kejaksaan, Polres dan Pemda sendiri,” sebutnya. Materinya beragam. Mulai dari wawasan kebangsaan, keamanan dan ketertiban serta pengawasan aliran kepercayaan.

    Kerjasama ini diyakini Ahmad bisa membangun kebersamaan, menciptakan situasi yang kondusif dan damai, terutama bagi penganut keyakinan di Bondowoso. Walaupun sejauh ini Bakesbangpol mengaku belum menemukan indikasi kerawanan.

    Tapi langkah antisipasi dirasa perlu dilakukan sejak dini. “Kita kan tidak tahu perkembangan situasi masyarakat seperti apa. Jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan,” tuturnya.

    Para siswa dituntut mengemban tugas mengkondusifkan potensi gejolak di masyarakat. Ahmad menilai hal itu sebagai investasi di masa depan. “Ini yang kita harapkan kan ke depan jangan sampai terjadi perpecahan berkaitan dengan keagamaan,” katanya.

    Ahmad yakin puluhan kader muda berusia belasan tahun ini bisa memikul tanggungjawab besar dalam menjaga kerukunan umat beragama. Setidaknya dari lingkup terkecil. “Jadi duta di sekolahnya dan di lingkungannya,” pungkasnya. (awi/but)

  • Tiga Inovasi Kabupaten Pasuruan Raih Penghargaan di INOTEK Award Jawa Timur 2025

    Tiga Inovasi Kabupaten Pasuruan Raih Penghargaan di INOTEK Award Jawa Timur 2025

    Pasuruan (beritajatim.com) – Kabupaten Pasuruan kembali menorehkan prestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur. Tiga inovasi unggulan daerah berhasil meraih penghargaan dalam ajang INOTEK Award 2025.

    Prestasi tersebut diraih berkat kreativitas pelaku inovasi yang berasal dari berbagai sektor. Pemerintah daerah pun menyambut capaian ini sebagai bukti kemajuan daerah dalam pengembangan teknologi dan layanan publik.

    Salah satu yang mendapatkan perhatian adalah MANGKAS KOPI, inovasi fermentasi kopi karya Hasyim dari Kecamatan Puspo. Ia memanfaatkan galon bekas sebagai wadah fermentasi kopi untuk menekan penggunaan plastik baru.

    Berkat inovasi ramah lingkungan tersebut, MANGKAS KOPI sukses meraih penghargaan Terinovatif 4 di kategori Inovasi Khusus Milenial. “Kami ingin menghadirkan produk kopi berkualitas sekaligus menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Hasyim singkat.

    Sementara itu, aplikasi pendidikan SI PONI dari Mochamad Yusuf juga masuk jajaran terbaik dalam kategori website dan mobile apps. Aplikasi tersebut menawarkan sembilan fitur lengkap yang memudahkan siswa belajar secara mandiri.

    Inovasi milik Yusuf ini sukses meraih posisi TOP 15 berkat kontribusinya dalam mendukung transformasi pendidikan digital di sekolah-sekolah. Ia menuturkan, “Teknologi harus menjadi alat untuk meningkatkan kualitas belajar anak di desa.”

    Selain itu, terobosan layanan JALAN PINTAS dari Dispendukcapil Kabupaten Pasuruan turut diapresiasi dalam kategori Inovasi Daerah. Program ini mempermudah penyandang disabilitas dalam mengakses layanan dokumen kependudukan secara jemput bola.

    Penghargaan tersebut diserahkan langsung Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak kepada Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori. Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen yang berperan dalam pengembangan inovasi di daerah.

    “Komitmen kami adalah menghadirkan layanan dan kreativitas yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Shobih penuh rasa syukur. Ia berharap lebih banyak inovasi hadir dari Kabupaten Pasuruan pada tahun-tahun mendatang.

    Wakil Gubernur Emil Dardak meminta pemerintah daerah menjaga keberlanjutan inovasi agar tidak berhenti setelah kompetisi. Ia menegaskan, “Inovasi harus terus memberikan manfaat nyata dan bisa diteruskan pemimpin selanjutnya,” tutup Gus Shobih. [ada/aje]

  • Dana Cukai Rp650 Juta di Blitar Sukses Jadi Gudang dan Irigasi, Pemprov Jatim Beri Jempol

    Dana Cukai Rp650 Juta di Blitar Sukses Jadi Gudang dan Irigasi, Pemprov Jatim Beri Jempol

    Blitar (beritajatim.com) – Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk petani tembakau di Kabupaten Blitar mendapat apresiasi positif dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim). Hasil monitoring dan evaluasi di Desa Mandesan, Kecamatan Selopuro, menunjukkan alokasi Rp.650 juta telah sukses diubah menjadi infrastruktur vital, berjalan optimal, dan tepat sasaran.

    Pemantauan yang dilakukan pada Senin (10/11/2025) ini memastikan dana cukai tersebut benar-benar mendukung produktivitas dan kesejahteraan petani tembakau. Koordinator Sumber Daya Alam, Biro Perekonomian Setda Provinsi Jatim, Nurhayati, menjelaskan bahwa pemantauan ini krusial untuk memastikan dana DBHCHT dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

    “Alhamdulillah, dana ini telah dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok tani. Dari hasil pemantauan provinsi, semua program berjalan lancar dan tidak ada kendala,” ujar Nurhayati pada Senin (17/11/2025).

    Di Desa Mandesan, dana Rp 650 juta tersebut dialokasikan ke tiga program utama yang dikelola secara swakelola oleh kelompok tani:

    Pembangunan Gudang Tembakau: Rp 375 juta
    Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier: Rp 150 juta
    Pembangunan Fasilitas Pengeringan Tembakau: Rp 135 juta

    Nurhayati menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak lepas dari model pelaksanaannya. Pemantauan lapangan meninjau bagaimana proses proyek dilakukan secara swakelola oleh kelompok tani setempat.

    “Pemerintah tidak hanya memberikan dana, tetapi juga pendampingan teknis,” jelas Nurhayati.

    Ia menerangkan, pendampingan ini bertujuan agar kelompok tani bisa mengelola bantuan secara mandiri namun tetap sesuai standar teknis. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dipastikan sesuai mekanisme yang ditetapkan.

    “Dengan cara ini, produktivitas dan kualitas hasil panen dapat meningkat,” tambahnya.

    Selain aspek fisik, monitoring dari Pemprov Jatim juga menilai pengelolaan administrasi dan akuntabilitas penggunaan dana. Nurhayati menyebut langkah ini penting agar program DBHCHT tetap transparan.

    Hasil monitoring yang positif ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi untuk memastikan program berjalan lebih efektif di masa mendatang.

    “Monitoring rutin ini menjadi bagian penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Petani tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga mampu mengelola dana secara efektif untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan mereka,” pungkas Nurhayati.

    Dengan pemanfaatan dana yang optimal ini, pemerintah optimistis program DBHCHT dapat terus mendorong petani tembakau di Blitar menjadi lebih produktif dan mandiri, terutama dalam menghadapi tantangan seperti perubahan cuaca dan fluktuasi harga pasar. [owi/beq]