Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Bupati Tuban Serukan Tiga Semangat Kerja ASN, Guru, dan Tenaga Kesehatan di Empat Hari Besar Nasional

    Bupati Tuban Serukan Tiga Semangat Kerja ASN, Guru, dan Tenaga Kesehatan di Empat Hari Besar Nasional

    Tuban (beritajatim.com) – Dalam rangka memperingati empat momentum nasional Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 KORPRI, HUT ke-80 PGRI, Hari Guru Nasional 2025, dan Hari Kesehatan Nasional ke-61 Tahun 2025, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menekankan pentingnya soliditas dan profesionalisme kepada para ASN Pemkab Tuban dan guru PGRI.

    Mas Lindra sapaan Bupati Tuban menegaskan bahwa Korpri telah menjalani perjalanan panjang selama 54 tahun. Ini tentu sebagai pilar terdepan negara dengan tema tahun 2025 yakni Bersatu, Berdaulat, Bersama Korpri Mewujudkan Indonesia Maju, menjadi penegasan agar Korpri tetap menjaga netralitas, memperkuat pelayanan, serta menjadi penggerak transformasi digital di era birokrasi modern.

    “Ada delapan tekad kesiapsiagaan Korpri yang harus dijalankan. Sehingga, ASN harus memperkuat persatuan korps, menegakkan netralitas, meningkatkan kompetensi, menjunjung nilai kejujuran dan disiplin, siaga bencana, mendukung peningkatan pendapatan daerah, mengawal reformasi birokrasi, hingga menjaga nama baik Korpri,” ujar Mas Lindra, Senin (01/12/2025).

    Lanjut, pihaknya juga menyinggung momentum Hari Kesehatan Nasional dan menekankan pentingnya pembangunan generasi sehat yang menjadi fondasi Indonesia 2045. Menurutnya, capaian transformasi kesehatan nasional termasuk lebih dari 52 juta warga yang telah mengikuti cek kesehatan gratis.

    “Kami mengapresiasi capaian penurunan stunting balita menjadi 19,8 persen, peningkatan layanan rujukan hingga bedah jantung terbuka di 29 provinsi, dan cakupan JKN yang telah menjangkau 98 persen penduduk. Sehingga, transformasi kesehatan tidak bisa berjalan tanpa budaya kerja tenaga kesehatan yang lebih adaptif, profesional, dan berorientasi pelayanan,” tambahnya.

    Selanjutnya, pada peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-80, pihaknya menegaskan pentingnya peran guru sebagai agen pembelajaran dan memaparkan sejumlah program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru. Di antaranya beasiswa Rp 3 juta rupiah per semester bagi guru yang belum S1, tunjangan sertifikasi Rp 2 juta rupiah per bulan bagi guru non-ASN, dan insentif honorer sebesar Rp 400 ribu rupiah per bulan mulai 2026.

    “Kami juga mengapresiasi upaya perlindungan hukum bagi guru melalui kerja sama dengan Polri dan harapannya di usia 80 ini PGRI tetap menjadi wadah yang independen dan mampu mendampingi guru dalam menghadapi persoalan hukum. Serta, RUU Sisdiknas dapat memperkuat substansi kesejahteraan dan perlindungan bagi guru dan dosen,” tutur Mas Lindra.

    Oleh sebab itu, Mas Lindra mengajak seluruh anggota Korpri, tenaga kesehatan, dan guru memperkuat sinergi dan menekankan tiga semangat kerja. Yang pertama, bekerja lebih keras dan cerdas. Yang kedua, memperkuat persatuan dan integritas. Yang ketiga, berani berinovasi demi kemajuan bangsa.

    “Sekali lagi selamat kepada Korpri, tenaga kesehatan, dan seluruh guru atas peringatan tahunannya. Kepada seluruh anggota Korpri, insan kesehatan, dan guru beserta semua insan pendidikan, saya titipkan bangsa ini di pundak bapak/ibu sekalian. Mari kita bersinergi, luruskan niat, perkuat motivasi, dan teguhkan jati diri,” serunya. [dya/kun]

  • Tanggal 1 Desember, Pemkab Bojonegoro Gelar Upacara Peringatan Tiga Hari Besar

    Tanggal 1 Desember, Pemkab Bojonegoro Gelar Upacara Peringatan Tiga Hari Besar

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menegaskan komitmennya dalam transformasi digital birokrasi, kualitas pendidikan, dan layanan kesehatan primer. Hal ini disampaikan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono saat memimpin upacara gabungan peringatan tiga hari bersejarah di halaman Gedung Putih, Senin (1/12/2025).

    Tiga momentum besar yang diperingati secara serentak itu adalah HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-54, Hari Guru Nasional (HGN) ke-80, dan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61. Peringatan ini disebut sebagai fondasi utama pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Bojonegoro yang berkarakter dan berdaya saing.

    Korpri 54: ASN Wajib Adaptif dan Inovatif

    Di hadapan Aparatur Sipil Negara (ASN), Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyoroti pentingnya profesionalisme dan responsivitas. Mengusung tema HUT Korpri ke-54 ‘Bersatu Berdaulat Bersama Korpri Mewujudkan Indonesia Maju’, Bupati meminta ASN di Bojonegoro untuk tidak gagap teknologi.

    “ASN harus mampu beradaptasi dengan teknologi, bekerja lebih cepat, efisien, inovatif, dan berdaya saing,” ujar Bupati Setyo Wahono.

    Bupati asal Desa Dolokgede Kecamatan Tambakrejo Bojonegoro itu juga menekankan pentingnya pelayanan publik yang transparan. “Saya mengajak seluruh ASN untuk terus menguatkan komitmen dalam memberikan layanan yang cepat, tepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” tegasnya.

    HGN 80: Guru sebagai Pilar Utama Transformasi Pendidikan

    Beralih ke sektor pendidikan, momentum HGN menjadi pengingat akan peran sentral guru di tengah tantangan zaman. Di era digitalisasi pendidikan, guru dinilai sebagai pilar penting dalam mencerdaskan sekaligus membentuk karakter generasi.

    Bupati Setyo Wahono menyampaikan apresiasi mendalam kepada para pendidik. “Terima kasih pada seluruh guru di Kabupaten Bojonegoro atas semua dharma bakti yang tak ternilai. Teruslah mengabdi untuk negeri. Di tanganmu kualitas SDM menjadi penentu kemajuan bangsa dan negara,” ucapnya.

    HKN 61: Prioritaskan Layanan Kesehatan Primer

    Terakhir, peringatan HKN ke-61 menjadi sorotan untuk memperkuat sistem kesehatan yang inklusif. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen penuh untuk menghadirkan infrastruktur kesehatan yang lebih merata dan mudah dijangkau.

    Apresiasi tinggi disampaikan kepada seluruh insan kesehatan, dari dokter hingga tenaga penunjang. “Tiga peringatan besar ini menyatukan komitmen kita untuk menguatkan pelayanan publik, memajukan pendidikan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” pungkasnya.

    Sebagai penutup, Bupati mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dan berkolaborasi. Peringatan ini harus menjadi penguat tekad agar Pemkab Bojonegoro terus bergerak maju, memberikan pelayanan terbaik, dan mewujudkan Bojonegoro yang mandiri dan berdaya saing.

    Setelah upacara, seluruh ASN di Pemkab Bojonegoro langsung menjalani Cek Kesehatan Gratis. Hal ini dilakukan sebagai wujud nyata pelayanan prima dan integritas. [lus/ian]

  • Nasdem Minta Anggaran Mitigasi Bencana di Jember Ditambah

    Nasdem Minta Anggaran Mitigasi Bencana di Jember Ditambah

    Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta alokasi anggaran mitigasi bencana, pembangunan tanggul, serta program penghijauan di daerah rawan bencana ditambah.

    Budi Wicaksono, juru bicara Nasdem mengingatkan, Jember rawan banjir dan longsor. “Penanganan bencana alam tidak hanya pasca, tapi prabencana dalam bentuk sosialisasi dan mitigasi,” katanya.

    Selain membutuhkan dukungan anggaran, Budi memandang perlunya dukungan regulasi berupa peraturan daerah yang mengatur masalah bencana. “Raperdanya sudah berulang tahun karena eksekutif kurang greget menyelesaikannya,” sindirnya.

    Nasdem juga mendesak pengaktifan, pemberdayaan, dan fasilitasi kembali komunitas relawan yang diwadahi dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana. “Ini perlu dilakukan kembali setelah vakum selama dua kepemimpinan kepala daerah sebelumnya,” kata Budi. Menurutnya, wadah untuk relawan bencana bisa meringankan beban pemerintah daerah.

    Ketua Fraksi Partai Nasdem David Handoko Seto mengatakan, setiap akhir tahun anggaran, hampir semua organisasi perangkat daerah pengampu lepas tangan ketika ada bencana. “Pemkab seharusnya hadir turun tangan, tapi selalu bicara enggak ada anggaran,” katanya.

    David berharap ke depan ada anggaran bencana atau force majeur. “Kalau enggak dipakai, ya sudah nanti kembali ke jadi Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) berikutnya,” katanya.

    “Selama personel BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) kendati seragamnya seperti tentara Vietnam, tapi enggak ada gagah-gagahnya ketika kejadian bencana. Hanya bisa memberikan bantuan untuk kebutuhan satu dua hari, berupa makanan siap saji atau terpal paling mentok. Tidak bisa membantu bahan bangunans untuk meringankan beban masyarakat,” kata David.

    Saat ini, kata David, anggaran BPBD minim. “Dari Rp 8 miliar sekian, Rp 5 miliar lebih untuk belanja pegawai,” katanya.

    David mengusulkan penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk menngani bencana. “Daripada selama ini CSR-CSR mereka hanya untuk kebutuhan-kebutuhan lokal saja,” katanya. [wir]

  • Pemkot Kediri Tutup Total Jembatan Brawijaya Dua Hari untuk Pergantian Regel dan Pekerjaan Struktur

    Pemkot Kediri Tutup Total Jembatan Brawijaya Dua Hari untuk Pergantian Regel dan Pekerjaan Struktur

    Kediri (beritajatim.com) – Penutupan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai langkah mitigasi risiko karena pekerjaan mencakup pelepasan regel lama, pemasangan regel baru, hingga pemasangan ACP dan komponen struktural lainnya yang membutuhkan ruang kerja aman.

    Kepala Dinas PUPR Endang Kartika Sari menjelaskan bahwa pemasangan struktur jembatan menggunakan material berat seperti baja WF, alat berat, serta pekerjaan pengelasan dan pemasangan baut yang berpotensi menimbulkan risiko jatuhnya material jika jembatan tetap dibuka. “Untuk menjamin keamanan para pengguna jalan, jembatan harus ditutup total selama pekerjaan berlangsung,” jelasnya.

    Penutupan total Jembatan Brawijaya dijadwalkan pada Senin (1/12) dan Selasa (2/12) mulai pukul 22.00 WIB hingga 05.00 WIB. Selama periode ini masyarakat diimbau menggunakan jalur alternatif dan memanfaatkan dua jembatan utama, yakni Jembatan Bandar Ngalim dan Jembatan Semampir, untuk menghindari kemacetan di pusat kota.

    Setelah regel baru terpasang sepenuhnya, Jembatan Brawijaya akan memasuki tahap penutupan sebagian dengan sistem buka-tutup setengah badan. Jika sisi selatan ditutup, maka sisi utara dibuka untuk dua lajur kendaraan dari arah timur dan barat, dan berlaku sebaliknya. Skema ini diperkirakan berlangsung selama satu minggu.

    Terkait progres, Dinas PUPR menyebut perbaikan Jembatan Brawijaya telah mencapai 30 persen dan ditargetkan selesai pada pertengahan Desember 2025. Endang meminta masyarakat memahami ketidaknyamanan yang muncul selama proses perbaikan berlangsung.

    “Saya mengharap pengertian dari masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi selama proses perbaikan Jembatan Brawijaya. Langkah ini dilakukan demi memastikan jembatan dapat kembali berfungsi dengan aman dan optimal bagi seluruh pengguna jalan,” pungkasnya. [nm/kun]

  • Inflasi Kediri Turun, Tapi Harga Pangan Masih Bergerak Liar: Ini Penyebabnya

    Inflasi Kediri Turun, Tapi Harga Pangan Masih Bergerak Liar: Ini Penyebabnya

    Kediri (beritajatim.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kediri mencatat inflasi month-to-month (m-to-m) sebesar 0,19 persen pada November 2025, atau turun 0,21 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Informasi tersebut disampaikan Kepala BPS Kota Kediri Emil Wahyudiono dalam rilis daring pada Senin (1/12), yang sekaligus menjelaskan faktor penyebab kenaikan dan penurunan harga berbagai komoditas sepanjang November.

    Menurut Emil, fluktuasi harga pada bulan tersebut dipengaruhi sejumlah peristiwa, antara lain penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi pada 1 November 2025, kenaikan harga beberapa komoditas hortikultura dan daging sapi akibat pasokan terbatas, kenaikan harga emas global, serta penurunan harga beras, daging, dan telur ayam ras. Kombinasi faktor tersebut membentuk pergerakan inflasi di Kota Kediri.

    Sejumlah komoditas tercatat memberikan andil inflasi m-to-m November, di antaranya tomat dan bawang merah dengan kontribusi masing-masing 0,05 persen; sawi hijau sebesar 0,04 persen; cabai merah 0,03 persen; serta kangkung, cabai rawit, daging sapi, sewa rumah, dan kacang panjang masing-masing 0,02 persen. Adapun emas perhiasan, terong, wortel, bayam, ketimun, dan brokoli turut menyumbang inflasi 0,01 persen.

    Di sisi lain, beberapa komoditas justru menahan laju inflasi dengan memberikan andil deflasi. Daging ayam ras dan beras masing-masing memberikan deflasi -0,06 persen; pisang -0,02 persen; serta telur ayam ras, kelapa, dan salak masing-masing -0,01 persen. Pergerakan harga ini mencerminkan dinamika permintaan dan pasokan menjelang akhir tahun.

    Emil mengingatkan beberapa hal yang perlu diwaspadai pada Desember 2025 sebagai masukan bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kediri. Faktor tersebut meliputi intervensi pemerintah pusat terhadap harga angkutan udara, darat, dan kereta api; kecukupan stok beras, telur ayam ras, daging ayam ras, dan bahan pangan lain menjelang Natal dan libur akhir tahun; penyesuaian harga BBM yang masih berlangsung; serta potensi kenaikan harga emas global.

    “Kami mengimbau ada beberapa hal yang perlu diwaspadai di Bulan Desember… harga emas secara global juga kemungkinan masih mengalami kenaikan sehingga berdampak terhadap harga emas perhiasan,” jelasnya.

    Ia menambahkan, kebijakan pemerintah pusat terkait harga angkutan masih dinantikan mengingat mobilisasi masyarakat diperkirakan meningkat menjelang libur panjang. Pada komoditas hortikultura, daging ayam ras, dan telur ayam ras, permintaan diperkirakan naik seiring perayaan Natal dan libur akhir tahun.

    “Selain itu perlu diperhatikan juga terkait peningkatan permintaan akibat operasional SPPG pada Program MBG, Pemkot Kediri perlu memperhatikan jumlah pasokannya,” ujarnya. Emil mengimbau masyarakat tetap berbelanja secara bijak dan tidak melakukan panic buying. [nm/kun]

  • DPRD Tuban Beri Penting untuk Peserta Ujian CAT Seleksi Perangkat Desa

    DPRD Tuban Beri Penting untuk Peserta Ujian CAT Seleksi Perangkat Desa

    Tuban (beritajatim.com) – DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Tuban kembali berperan dalam menyukseskan pelaksanaan seleksi perangkat desa. Kali ini, DPRD Tuban turut serta menyosialisasikan persiapan ujian Computer Assisted Test (CAT) dalam rangka seleksi perangkat desa se-Kecamatan Jenu.

    Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi dengan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya yang bertujuan untuk memantau, mengawasi, serta memberikan informasi yang diperlukan oleh peserta tes.

    Ketua Komisi II DPRD Tuban, Fahmi Fikroni, yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan pesan penting kepada peserta ujian. “Kami berpesan kepada seluruh peserta tes, untuk terus mempersiapkan diri belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa lolos dalam tes perangkat desa,” ujar Fahmi Fikroni.

    Sosialisasi ini diadakan pada Senin, 1 Desember 2025, dan bertujuan untuk memastikan transparansi dan integritas pelaksanaan tes.

    Fahmi juga menekankan agar peserta tidak mudah percaya dengan pihak-pihak yang menawarkan iming-iming kelulusan atau memberi kisi-kisi soal dengan imbalan uang. “Jangan pernah percaya, karena setiap kali tes perangkat desa dilaksanakan pasti selalu ada riak-riak seperti ini,” tegas Fahmi. Menurutnya, praktik-praktik tersebut hanya merugikan peserta dan tidak menjamin kelulusan.

    Selanjutnya, Fahmi mengingatkan agar peserta selalu percaya pada kemampuan diri sendiri dan berdoa kepada Allah agar tes berjalan lancar. “Sebelum tes untuk belajar terlebih dahulu,” pesannya.

    Ia juga memberikan keyakinan kepada peserta bahwa tes yang diselenggarakan oleh Unair sudah teruji kredibilitasnya dan tidak akan ada pihak yang berani bermain curang dalam pelaksanaan ujian.

    Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga transparansi, Fahmi menjelaskan bahwa Komisi II DPRD Tuban, yang membidangi hukum dan pemerintahan, akan terus mengawasi jalannya tes perangkat desa ini. “Kami akan mengawal, mengawasi, dan memantau langsung pelaksanaan tes ini,” kata Fahmi yang juga merupakan anggota fraksi PKB.

    Dalam kesempatan tersebut, Fahmi mengucapkan terima kasih kepada Unair yang telah menyelenggarakan tes perangkat desa dengan baik, jujur, dan transparan. “Alhamdulillah selama ini tes perangkat desa yang diadakan langsung di kampus Unair berjalan dengan baik jujur dan sangat transparan,” imbuhnya.

    Fahmi berharap kerjasama antara DPRD Tuban dan Unair terus berlanjut demi menghasilkan perangkat desa yang berkompeten dan layak menjabat. “Berdasarkan Perbup No 11 Tahun 2022, tes perangkat desa menguji lima aspek, yakni Bahasa Indonesia, pengetahuan pemerintahan desa, komputer, pendidikan agama, dan pengetahuan umum,” pungkas Fahmi. [dya/suf]

  • DPRD Tuban Beri Penting untuk Peserta Ujian CAT Seleksi Perangkat Desa

    DPRD Tuban Beri Pesan Penting untuk Peserta Ujian CAT Seleksi Perangkat Desa

    Tuban (beritajatim.com) – DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Tuban kembali berperan dalam menyukseskan pelaksanaan seleksi perangkat desa. Kali ini, DPRD Tuban turut serta menyosialisasikan persiapan ujian Computer Assisted Test (CAT) dalam rangka seleksi perangkat desa se-Kecamatan Jenu.

    Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi dengan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya yang bertujuan untuk memantau, mengawasi, serta memberikan informasi yang diperlukan oleh peserta tes.

    Ketua Komisi II DPRD Tuban, Fahmi Fikroni, yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan pesan penting kepada peserta ujian. “Kami berpesan kepada seluruh peserta tes, untuk terus mempersiapkan diri belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa lolos dalam tes perangkat desa,” ujar Fahmi Fikroni.

    Sosialisasi ini diadakan pada Senin, 1 Desember 2025, dan bertujuan untuk memastikan transparansi dan integritas pelaksanaan tes.

    Fahmi juga menekankan agar peserta tidak mudah percaya dengan pihak-pihak yang menawarkan iming-iming kelulusan atau memberi kisi-kisi soal dengan imbalan uang. “Jangan pernah percaya, karena setiap kali tes perangkat desa dilaksanakan pasti selalu ada riak-riak seperti ini,” tegas Fahmi. Menurutnya, praktik-praktik tersebut hanya merugikan peserta dan tidak menjamin kelulusan.

    Selanjutnya, Fahmi mengingatkan agar peserta selalu percaya pada kemampuan diri sendiri dan berdoa kepada Allah agar tes berjalan lancar. “Sebelum tes untuk belajar terlebih dahulu,” pesannya.

    Ia juga memberikan keyakinan kepada peserta bahwa tes yang diselenggarakan oleh Unair sudah teruji kredibilitasnya dan tidak akan ada pihak yang berani bermain curang dalam pelaksanaan ujian.

    Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga transparansi, Fahmi menjelaskan bahwa Komisi II DPRD Tuban, yang membidangi hukum dan pemerintahan, akan terus mengawasi jalannya tes perangkat desa ini. “Kami akan mengawal, mengawasi, dan memantau langsung pelaksanaan tes ini,” kata Fahmi yang juga merupakan anggota fraksi PKB.

    Dalam kesempatan tersebut, Fahmi mengucapkan terima kasih kepada Unair yang telah menyelenggarakan tes perangkat desa dengan baik, jujur, dan transparan. “Alhamdulillah selama ini tes perangkat desa yang diadakan langsung di kampus Unair berjalan dengan baik jujur dan sangat transparan,” imbuhnya.

    Fahmi berharap kerjasama antara DPRD Tuban dan Unair terus berlanjut demi menghasilkan perangkat desa yang berkompeten dan layak menjabat. “Berdasarkan Perbup No 11 Tahun 2022, tes perangkat desa menguji lima aspek, yakni Bahasa Indonesia, pengetahuan pemerintahan desa, komputer, pendidikan agama, dan pengetahuan umum,” pungkas Fahmi. [dya/suf]

  • Bupati Sidoarjo Tegaskan Percepatan Proyek Pintu Air Kedungpeluk untuk Cegah Banjir Tanggulangin

    Bupati Sidoarjo Tegaskan Percepatan Proyek Pintu Air Kedungpeluk untuk Cegah Banjir Tanggulangin

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo, H. Subandi, memimpin rapat koordinasi untuk mempercepat pembangunan pintu air dan rumah pompa (Boezem) di Desa Kedungpeluk, Kecamatan Candi.

    Rapat yang diadakan di Opsroom Setda Kabupaten Sidoarjo pada Senin (1/12/2025) ini dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, termasuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM), Dwi Eko Saptono, serta pelaksana proyek.

    Bupati Subandi menekankan pentingnya percepatan proyek yang bertujuan untuk mengatasi masalah banjir yang sering melanda Kecamatan Tanggulangin. “Proyek ini harus segera selesai, karena pembangunan rumah pompa mengalami deviasi sebesar 30%,” ujar Bupati Subandi.

    Ia meminta agar penambahan tenaga kerja dapat dilakukan untuk menyelesaikan lantai bawah rumah pompa. “Jika lantai bawah selesai, maka sistem pembuangan air dapat segera dioperasikan untuk mengantisipasi kelebihan debit air,” lanjutnya.

    Tantangan utama dalam proyek ini adalah penyelesaian lantai bawah rumah pompa yang menjadi bagian paling sulit. Bupati Subandi memberikan tenggat waktu hingga Jumat untuk menyelesaikan bagian tersebut, mengingat pengerjaan ini krusial bagi kelancaran pembuangan air dari Tanggulangin ke Kedungpeluk, yang akan mengalir menuju muara.

    “Kalau lantai bawah selesai, dalam kondisi cuaca apapun, pembuangan air akan lebih lancar,” jelas Bupati Subandi.

    Ia menambahkan, apabila lantai bawah tidak selesai, pembuangan air tetap akan terhambat. Pembangunan dam dan rumah pompa ini menjadi solusi utama untuk mengurangi dampak banjir di Tanggulangin yang selama ini kerap merendam permukiman warga.

    Bupati juga menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan proyek ini agar tidak terjadi wanprestasi dari pihak kontraktor pelaksana. Dengan tenggat waktu yang semakin mendekat, yaitu hingga 26 Desember 2025, Bupati mengingatkan Dinas PUBM untuk memastikan penyelesaian proyek ini sesuai jadwal, dengan kemungkinan tambahan waktu hingga 50 hari jika diperlukan.

    Pemkab Sidoarjo sangat berharap agar proyek ini dapat diselesaikan tepat waktu, guna mengurangi dampak bencana banjir di Kecamatan Tanggulangin. “Jangan sampai kontraktor gagal menyelesaikan proyek ini. Kasihan warga Tanggulangin yang harus menanggung dampak banjir,” ujar Bupati Subandi menegaskan. [isa/suf]

  • Dana Desa Belum Cair, Para Kades Wadul DPRD Ponorogo

    Dana Desa Belum Cair, Para Kades Wadul DPRD Ponorogo

    Ponorogo (beritajatim.com) – Suasana Gedung DPRD Ponorogo mendadak riuh pada awal pekan ini. Perwakilan kepala desa (kades) di Bumi Reog mendatangi kantor wakil rakyat untuk wadul.

    Ya, para kades itu meminta wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasinya ke tingkat pusat. Yakni terkait dengan kejelasan soal pencairan Dana Desa (DD) tahap II yang tak kunjung turun. Para kades mengaku was-was karena proyek fisik telah berjalan, tetapi pembayaran belum bisa dipenuhi akibat macetnya dana dari pusat.

    Kedatangan mereka difasilitasi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi A DPRD Ponorogo. Para kepala desa berharap ada jalan keluar cepat, mengingat beban tanggungan mereka makin membesar menjelang tutup tahun.

    Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Ponorogo, Eko Mulyadi, menjelaskan bahwa persoalan ini bermula setelah Kementerian Keuangan menerbitkan PMK 81/2025 pada pertengahan November. Aturan baru tersebut menghentikan pencairan kegiatan pembangunan non-earmark per 17 September, dan hanya memprioritaskan program BLT Desa, ketahanan pangan, dan stunting.

    “Sementara teman-teman desa sudah melakukan kegiatan lapangan pembangunan, kalau tidak cair tentu menjadi beban,” kata Eko usai RDP di DPRD Ponorogo, Senin (1/12/2025).

    Eko merinci bahwa dari 281 desa, sebanyak 231 desa di Ponorogo gagal mencairkan DD tahap II. Para kades yang sudah terlanjur mengerjakan proyek fisik kini harus menalangi modal menggunakan dana pribadi. Besaran utangnya pun bervariasi antara Rp30 juta sampai Rp400 juta.

    “Kami tidak protes peraturan ini, tapi kami harapkan aturannya ditunda terlebih dahulu, dan bisa diterapkan tahun mendatang,” ungkapnya.

    Dalam RDP tersebut, APDESI juga menyampaikan aspirasi lain, termasuk dukungan terhadap Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan keluhan soal beberapa kegiatan OPD yang kini dibebankan ke anggaran desa. Namun fokus utama tetap sama, yakni kepastian pencairan dana desa tahap II.

    Wakil Ketua DPRD Ponorogo, Anik Suharto, menyatakan memahami keresahan para kades. Dia memastikan surat aspirasi itu, akan segera dikirim ke pemerintah pusat sebagai bentuk tindak lanjut dewan. “Kami akan kirimkan dalam waktu dekat, paling lama besok (2/12) kami sampaikan suratnya,” pungkasnya. [end/suf]

  • 295 PPPK Paruh Waktu Pemkab Sumenep Ikuti Prosesi Terima SK Secara Daring

    295 PPPK Paruh Waktu Pemkab Sumenep Ikuti Prosesi Terima SK Secara Daring

    Sumenep (beritajatim.com) – Sebanyak 295 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemkab Sumenep mengikuti prosesi penyerahan surat keputusan (SK) Bupati secara ‘daring’. Sedangkan 4.929 lainnya mengikuti secara ‘luring’ di GOR A. Yani Sumenep.

    Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep, Arif Firmanto menjelaskan, ratusan PPPK paruh waktu yang mengikuti penerimaan SK secara daring tersebut karena mereka berada di wilayah kepulauan.

    “Mereka bertugas di kepulauan sebagai tenaga kesehatan. Jadi karena mempertimbangkan prioritas pelayanan kesehatan pada masyarakat, maka mereka diminta mengikuti secara daring,” katanya.

    Pada Senin (01/12/2025), sebanyak 5.224 PPPK paruh waktu di lingkungan Pemkab Sumenep menerima surat keputusan (SK) Bupati. Berdasarkan keputusan Menteri PANRB, formasi kebutuhan PPPK paruh waktu di Sumenep sebanyak 5.252.

    Namun berdasarkan hasil verifikasi, angka tersebut berkurang hingga menjadi 5.224, karena ada PPPK paruh waktu yang dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat, kemudian ada yang mengundurkan diri, dan ada yang meninggal dunia.

    “Masa hubungan perjanjian kerja PPPK paruh waktu berlaku satu tahun, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025 hingga 1 September 2026. Perjanjian kerja tersebut dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja,” terang Arif.

    Ia menambahkan, PPPK paruh waktu wajib melaksanakan tugas sesuai surat perintah melaksanakan tugas (SPMT) terhitung 31 Desember 2025. Mereka akan menerima gaji sebagai PPPK paruh waktu pada 1 Januari 2026.

    Sementara Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan bahwa hadirnya PPPK paruh waktu merupakan transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, efisien, dan responsif.

    “Pemerintah saat ini mendorong penggunaan model kerja yang lebih fleksibel, sehingga dapat menjangkau kebutuhan pelayanan hingga tingkat paling dasar,” ujarnya.

    Ia menambahkan, salah satu tantangan besar pemerintah daerah adalah kondisi geografis Sumenep yang terdiri dari wilayah kepulauan dan daratan.

    “Karena kondisi geografis seperti itu, maka tantangan pelayanan publiknya lebih besar. Butuh aparatur yang fleksibel, tangguh, dan siap melayani kapanpun,” tegasnya.

    Kabupaten Sumenep terdiri dari 27 kecamatan. 9 kecamatan diantaranya merupakan kecamatan kepulauan yakni Kecamatan Masalembu, Sapeken, Arjasa, Kangayan, Raas, Nonggunong, Gayam, Giligenting, dan Kecamatan Talango. (tem/ted)