Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Soal Pilbup Banyuwangi, Begini Sikap Ipuk Fiestiandani

    Soal Pilbup Banyuwangi, Begini Sikap Ipuk Fiestiandani

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Ipuk Fiestiandani saat ini masih menjabat sebagai Bupati Banyuwangi. Masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2024 mendatang. Sementara Pemilihan Bupati (Pilbub) akan berlangsung tahun ini juga.

    Sementara, tahapan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) agenda pemilihan Bupati Banyuwangi akan dilaksanakan pada November tahun ini. Muncul teka-teki siapa yang akan menggantikan Bupati Banyuwangi sekarang.

    Sejauh ini ada sejumlah nama bertebaran menjadi suksesor orang nomor 1 di Banyuwangi. Namun, kans Ipuk Fiestiandani bisa jadi akan bertahan untuk melanjutkan kepemimpinannya.

    Sosok petahana ini digadang masih akan masuk dalam bursa pencalonan Bupati Banyuwangi berikutnya. Apalagi, istri dari Men-PAN RB ini masih menjabat satu periode.

    Menyinggung masalah itu, Bupati Ipuk memiliki sikap dan pandangan sendiri. Dirinya cukup hati-hati dalam menanggapi Pilbub Banyuwangi periode 2024-2029.

    Soal politik, Ipuk menyebut dirinya belum menentukan sikapnya di Pilbub Banyuwangi. Pihaknya lebih memilih untuk fokus pada tugas yang diemban hingga akhir masa jabatan.

    “Saya sendiri masih menyelesaikan tugas karena masih ada waktu setahun (menjabat),” terang Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

    Bupati Ipuk yang maju melalui PDI Perjuangan dan sejumlah partai pendukung itu mengaku, saat ini tugasnya masih berat. Sejumlah PR masih belum tuntas dikerjakan.

    “Tantangannya masih berat, harga beras masih belum terkendali. Itu PR saya,” pungkasnya. [rin/aje]

  • Gerindra Dukung Jadi Cabup Lumajang, Ini Jawaban Indah Amperawati

    Gerindra Dukung Jadi Cabup Lumajang, Ini Jawaban Indah Amperawati

    Jember (beritajatim.com) – Keberhasilan Partai Gerindra memenangi pemilu di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menyebabkan nama Indah Amperawati menguat sebagai kandidat bupati. Indah siap menanti perintah dari Dewan Pimpinan Pusat Gerindra.

    Indah adalah Wakil Bupati Lumajang yang mendampingi Bupati Thoriqul Haq dari Partai Kebangkitan Bangsa pada periode 2018 – 2023. “Komunikasi dengan Cak Thoriq masih terjalin dengan baik. Tapi DPP Gerindra merasa sebelas kursi (DPRD Lumajang) sudah cukup untuk memberangkatkan kader sendiri. Logika politiknya kan begitu,” katanya Indah, kepada beritajatim.com, Rabu (20/3/2024).

    Indah menegaskan, kerja politik Gerindra sangat terukur dan termonitor DPP. “Sehingga DPP menyampaikan sebagaimana disampaikan Pak Bambang Haryadi, bahwa Pak Prabowo dan Profesor Sufmi Dasco support sambil melihat suara dan gerakan rakyat. Saya diharuskan mendengarkan suara dan gerakan rakyat, apakah mereka punya harapan terhadap Gerindra,” katanya.

    Indah merasa masih harus mendengarkan suara rakyat. Keputusan untuk mencalonkan diri menjadi bupati masih menanti perintah DPP dan suara rakyat. “Kalau DPP memberikan mandat, saya harus siap, menjadi apapun,” katanya.

    Sebelumnya, Wakil Bendahara Umum DPP Gerindra Bambang Haryadi menyebut Indah kader berprestasi jika mengacu pada capaian Gerindra di Kabupaten Lumajang pada pemilu kali ini. “Prestasi ini sudah diketahui Pak Prabowo Subianto dan Ketua Harian Pak Sufmi Dacso Ahmad,” katanya, Jumat (15/3/2024).

    Sebagai bentuk penghargaan, Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya mendukung Indah Amperwati untuk mencalonkan diri menjadi bupati Lumajang. “Bukan hanya support politik, tapi logistik untuk pemenangan Bunda Indah juga akan kami support sepenuhnya,” kata Bambang. [wir]

  • Indah Amperawati Jadi Ketua, Kursi Gerindra di DPRD Lumajang Bertambah Signifikan

    Indah Amperawati Jadi Ketua, Kursi Gerindra di DPRD Lumajang Bertambah Signifikan

    Jember (beritajatim.com) – Kursi Partai Gerakan Indonesia Raya di DPRD Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, bertambah signifikan dalam dua kali pemilihan umum sejak Indah Amperawati menjadi ketua dewan pimpinan cabang.

    Dalam Pemilu 2014, Gerindra memperoleh lima kursi perwakilan DPRD Lumajang. Setelah Indah terpilih menjadi Ketua DPC Gerindra Lumajang pada 2017, junlah kursi di DPRD setempat meningkat menjadi delapan perwakilan pada Pemilu 2019.

    Tren pertambahan kursi terus berlanjut pada Pemilu 2024. Kali ini Gerindra menjadi pemenang pemilu dengan merebut sebelas kursi DPRD Lumajang, mengalahkan Partai Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan. Partai berlambang kepala garuda ini memperoleh 139 ribu suara.

    “Anak-anak bersemangat. Terbukti dalam pemilihan presiden, calon kami menang dengan perolehan suara 68 persen lebih. Kursi DPR RI Daerah Pemilihan Lumajang – Jember bertanbah satu kursi dari satu menjadi dua, dan kursi DPRD Jawa Timur naik dari dua menjadi tiga,” kata Indah kepada beritajatim.com, Rabu (20/3/2024).

    Sementara itu, enam dari delapan petahana DPRD Lumajang yang mencalonkan diri sukses terpilih kembali. “Jadi saya tidak hanya senang perolehan kursi Gerindra naik, tapi incumbent terpilih semua. Itu kan jadi tolok ukur,” kata Indah.

    Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Jawa Timur menelepon Indah untuk mengucapkan selamat dan terima kasih. “Loyalitas teman-teman sudah teruji. Tinggal bagaimana semangat yang ada tetap dijaga. Perjuangan tak pernah berhenti sampai di sini,” kata Indah.

    Mendapat pujian dari pengurus pusat dan daerah, Indah justru memberikan sanjungan untuk para kader dan pengurus yang bekerja keras untuk menjaga kredibilitas Gerindra di Lumajang. “Kuncinya, saya selalu menekankan teman-teman kader dan anggota DPRD dari Gerindra untuk terus menebar kebaikan dan bermanfaat untuk masyarakat, karena itu modal sosial yang tidak akan pernah dilupakan masyarakat,” katanya.

    Modal sosial itu dipercaya Indah bisa mengalahkan taktik politik uang. “Money politics marak. Tapi itu bukan satu-satunya faktor (yang bisa membuat calon legislator dipilih masyarakat). Itu bisa kami buktikan. Masyarakat sekarang bisa memilih dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Kalau pertimbangannya cuma money politics, Gerindra tidak akan menang,” kata Indah.

    Indah berharap sebelas legislator Gerindra di DPRD Lumajang 2024 – 2029 benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat. “Bisa benar-benar mengambil hati dan simpati masyarakat, sehingga pada Pemilu 2029 mereka tetap bertahan,” katanya.

    Menjelang pemilihan kepala daerah pada November 2024, Indah berharap semangat kader dan pengurus tak kendur. “Pilkada adalah kunci utama memilih pemimpin dan pelayan masyarakat. Bupati dan wakil bupati adalah pelayan masyarakat. Masyarakat memilih pelayan yang terbaik untuk melayani mereka,” katanya.

    Indah akan mengintensifkan konsolidasi dan komuikasi internal partai. “Kalau semangatnya agak turun, ya kami semangati. Gerindra ini sudah teruji. Ketika pemilihan presiden kemarin, kami diharapkan bisa berjibaku sendiri. Teman-teman luar biasa. Tanpa support dana, terus bergerak,” katanya. [wir]

  • Dinsos Kota Kediri Awasi Penyaluran Bansos, Tak Tepat Sasaran Silahkan Lapor

    Dinsos Kota Kediri Awasi Penyaluran Bansos, Tak Tepat Sasaran Silahkan Lapor

    Kediri (beritajatim.com) – Dinas Sosial Kota Kediri mengawasi penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk program keluarga harapan (PKH) dan program sembako. Pengawasan tersebut untuk memastikan penyaluran bantuan dari Kementerian Sosial tepat sasaran sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Kepala Dinas Sosial Kota Kediri Paulus Luhur Budi P mengatakan, pihaknya menerjunkan timnya untuk mengawasi pembagian Program Bansos Sembako dan PKH Batch MA-A09 Tahun 2024. Dimana, program itu merupakan kegiatan rutin bantuan program sembako dan PKH yang disalurkan melalui kantor Pos yakni tiga bulan sekali, serta melalui Himbara yakni dua bulan sekali.

    “Khusus tahun ini untuk penyaluran di kantor Pos tiga bulan dibagi menjadi dua bulan, karena kemarin program sembako sudah dibagikan Bulan Januari selanjutnya tinggal Februari dan Maret,” jelasnya.

    Penyaluran sendiri dimulai pada tanggal 19 hingga 21 Maret 2024 itu menyasar sebanyak 5.239 penerima, dengan rincian: 1.609 Kecamatan Kota; 1.764 Kecamatan Mojoroto; serta 1.866 Kecamatan Pesantren.

    Dinsos Kota Kediri Awasi Penyaluran Bansos

    Adapun skema penyaluran yakni Kemensos bekerjasama dengan PT Pos sebagai pihak yang ditunjuk melakukan pembagian, kemudian mendistribusikan undangan ke masing-masing kelurahan untuk diteruskan kepada warga penerima bantuan.

    “Peran Dinsos yakni monitoring dan penerima pengaduan. Untuk masyarakat yang mengetahui ada warga yang tidak mampu yang belum menerima bansos, silakan mendaftarkan di kelurahan setiap tanggal 16 sampai 25. Terus kalau ada warga yang mampu tapi dapat bansos silakan dilaporkan melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos di Play Store atau melalui kelurahan. Nanti ketika sudah dilaporkan, kita teruskan ke pusat dan akan dinonaktifkan ke periode berikutnya,” tegasnya.

    Nominal yang disalurkan sejumlah Rp. 200.000 perbulan untuk program sembako dan nominal PKH tergantung komponen yang dimiliki, Paulus juga menyebut syarat-syarat bagi penerima bantuan yakni: keluarga tidak mampu yang masuk DTKS. “Kalau PKH pengajuan di kelurahan ada lima syarat: ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, serta disabilitas,” ucap Paulus.

    Melalui program ini Ia berharap agar bantuan yang diberikan dibelanjakan secara bijak terutama untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terutama kebutuhan pangan di bulan Ramadan ini.

    Hadir dalam kesempatan bersamaan, Yanti, penerima bantuan asal Kelurahan Semampir menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah atas bansos yang Ia terima. “Terima kasih Bu Menteri sudah diberikan bansos. Alhamdulillah sudah satu tahun ini Saya menerima bansos,” kata Yanti.

    Dirinya juga menilai proses pendistribusian pun berjalan dengan lancar berkat petugas si lokasi. “Prosesnya daftar dan tanda tangan terus langsung ke meja penerima” terangnya. Rencananya, Yanti akan memanfaatkan bantuan tersebut untuk mencukupi kebutuhan Ramadhan tahun ini, utamanya untuk kebutuhan keluarga. [nm/ted]

  • BHS Sebut Laporan ke Bawaslu Surabaya Terindikasi Rekayasa

    BHS Sebut Laporan ke Bawaslu Surabaya Terindikasi Rekayasa

    Surabaya (beritajatim.com) – Politikus Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS) buka suara terkait panggilan klarifikasi oleh Bawaslu Kota Surabaya dalam dugaan money politic (politik uang).

    Caleg DPR RI terpilih periode 2024-2029 ini menegaskan, pihaknya mendapat informasi oleh Bawaslu terkait adanya laporan dugaan money politic di RW 5 Ngagelrejo Dapil 4 Surabaya. Yakni, diduga dilakukan oleh Bahtiyar Rifai, Cahyo Harjo Prakoso dan Bambang Haryo Soekartono. Namun, tudingan itu tidak berdasar.

    “Setelah diklarifikasi, peristiwa tersebut yang dilaporkan terjadi pada 5 Januari 2024. Sedangkan, saya melakukan kunjungan ke Ngagelrejo hanya sekali pada 24 Januari 2024 di RW 11 yang saat itu bersama tandem Cahyo Harjo Prakoso Caleg DPRD Provinsi dan Arieska Pertiwi Caleg DPRD Kota. Jadi, bukan dengan Bahtiyar yang seperti dituduhkan terdapat kartu nama tandem dengan Bahtiyar. Ini karena Bahtiyar tidak tandem di wilayah Ngagelrejo tersebut,” jelas pemilik sapaan akrab BHS ini.

    BHS mengatakan, saat itu kunjungan di Ngagelrejo dihadiri oleh Ketua RW 11 dan RT 1-7 Ngagelrejo dan dirinya tidak pernah hadir bersama Bahtiyar di Ngagelrejo. Ini karena tandem wilayah dapil tersebut sudah dipetakan sendiri-sendiri dan Ngagelrejo adalah milik caleg Arieska.

    Maka itu, lanjut BHS, dipastikan tuduhan pelaporan tersebut tidak berdasar. “Dan bahkan, begitu ditanyakan ke Bawasalu siapa nama yang melakukan transaksi yang ada di foto tersebut saat itu, dari Bawaslu tidak dijelasakan. Ini termasuk juga siapa yang melaporkan juga tidak dijelaskan,” tukasnya.

    Kalau pelaporan berupa foto atau video yang dilakukan oleh orang lain isinya dugaan money politic, menurut dia, bukti tidak kuat dan bisa dilakukan oleh siapapun dengan tujuan merekayasa. Ini terkecuali bila ada bukti calegnya sendiri yang menyerahkan uang kepada konstituen, itu adalah bukti yang kuat. Seharusnya pada saat terjadinya transaksi, pelapor harus menangkap kedua pelaku tersebut dan segera dilaporkan ke Bawaslu.

    “Saya meminta kepada Bawaslu serta Kepolisian untuk segera menangkap orang yang merekayasa laporan tersebut agar proses menjadi jelas dan sudah seharusnya yang bersangkutan harus mendapatkan jerat hukum,” ujar BHS.

    Dijelaskan BHS didepan Bawaslu, bahwa dirinya telah memiliki konstituen captive dari mitra usaha perusahaannya yang memiliki mitra kerja 600 perusahaan dan siap untuk menyumbangkan 50 hingga 1.500 suara. Ini belum lagi mitra usahanya mulai dari kontaktor, subkon dan supplier sebanyak 250 yang siap menyumbanhkan suara, banner, baliho serta ribuan bendera.

    “Saya juga sebagai Ketua Umum IPSI Kota Surabaya tiga periode berturut turut sangat didukung suaranya dari 38 perguruan silat, dimana satu perguruan ada yang mencapai 30 ribu anggota. Belum lagi petani di Sidoarjo yang jumlahnya sekitar 60 ribu sangat mendukung Bambang Haryo Soekartono yang telah diangkat sebagai Bapak Petani Sidoarjo oleh Gapoktan dari 18 Kecamatan di Sidoarjo. Belum lagi suara nelayan Sidoarjo dan Surabaya yang totalitas mendukung BHS serta juga UMKM, pedagang pasar, ojol dan lainnya. Jadi, saya tidak akan berlaku curang untuk mencari suara di masyarakat,” paparnya.

    BHS mengaku juga masih juga aktif di 30 organisasi yang ada komunitasnya di Surabaya maupun Sidoarjo. Inu seperti yang sudah sudah disampaikan berupa CV (curriculum vitae) kepada Bawaslu.

    “Jadi, tuduhan dugaan money politic adalah tidak benar, karena tidak bisa dipertanggungjawabkan dan cenderung ada terindikasi rekayasa yang dilakukan oleh pelapor. Ini patut untuk segera diproses hukum yang bersangkutan, dan saya mengharapkan adanya atensi dari Bawaslu dan Kepolisian untuk segera mengungkap kasus tersebut, terutama adalah identitas dari pelapor serta apa motifnya,” pungkas BHS. [tok/aje]

  • Dukung Khofifah-Emil, Demokrat Jatim Siap Sowan ke Gerindra, Golkar dan PAN

    Dukung Khofifah-Emil, Demokrat Jatim Siap Sowan ke Gerindra, Golkar dan PAN

    Surabaya (beritajatim.com) – DPD Partai Demokrat Jatim siap sowan atau mendatangi Gerindra, Golkar dan PAN untuk mendukung duet Khofifah-Emil jilid 2.

    Bendahara DPD Demokrat Jatim, dr Agung Mulyono menegaskan, pihaknya siap menjalin komunikasi dengan tiga partai yang sudah memberi rekomendasi kepada Khofifah Indar Parawansa di Pilgub Jatim 2024.

    “Komunikasi ini dilakukan untuk membahas posisi cawagub Khofifah. Kami dari Demokrat telah mengusulkan Khofifah sebagai Cagub Jatim dan Emil Dardak sebagai Cawagub Jatim. Tentu kami akan sowan ke partai-partai yang sudah memberi rekomendasi kepada Khofifah di Pilgub Jatim,” tegas caleg DPRD Jatim yang terpilih kembali dari Dapil Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso ini, Rabu (20/3/2024).

    Jika dirinci dengan penghitungan kursi DPRD Jatim, Khofifah sudah mendapat dukungan 52 kursi DPRD Jatim. Yakni, Gerindra 21 kursi, Golkar 15 kursi, Demokrat 11 kursi, dan PAN 5 kursi.

    Agung berharap semua partai pendukung Khofifah bisa menerima Emil sebagai Cawagub Jatim.

    “Kami siap duduk bersama, sowan, kita diskusi bagaimana enaknya untuk posisi cawagub Jatim. Tentunya, kami berharap semua partai pendukung bisa menerima dan mengusung cawagub Emil Dardak,” jelasnya.

    Agung menyebut duet Khofifah-Emil layak dilanjutkan. Ini karena pembangunan di Jawa Timur harus berkelanjutan hingga 5 tahun ke depan.

    “Karena keduanya kan sudah klop, sudah mengerti satu sama lain. Ritme kerjanya kan sudah ketemu, sayang kalau tidak dilanjutkan,” tukasnya.

    Pihaknya optimistis Emil akan diterima semua partai pendukung Khofifah. “Emil itu sebenarnya disebut-sebut masuk bursa menteri, tapi saya melihat beliau masih ingin mengabdi untuk Jatim bersama Khofifah. Apalagi, Khofifah merasa nyaman dengan Emil. Pokoknya kami siap duduk bersama dengan partai pendukung,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Pendaftar Calon Anggota KPU di Madura Capai 399 Orang

    Pendaftar Calon Anggota KPU di Madura Capai 399 Orang

    Pamekasan (beritajatim.com) – Sebanyak 399 orang tercatat dalam aplikasi Siakba sebagai pendaftar calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk empat kabupaten berbeda di Madura, periode 2024-2029.

    Jumlah tersebut berdasar data pendaftar melalui aplikasi Siakba yang diterima Tim Seleksi KPU Jatim 1 Zona Madura, per pukul 23:59 WIB pada masa akhir pendaftaran, Selasa (19/3/2024).

    Namun dari total jumlah tersebut, tidak semua pendaftar mengirimkan berkas persyaratan yang harus dialamatkan ke Sekretariat Timsel KPU Jatim 1 Zona Madura, di Hotel Novotel Samator Ruang Nitrogen Lt 3, Kedung Baruk 26-28 Surabaya.

    “Total pendaftar sebanyak 399 orang, meliputi 82 pendaftar di Bangkalan, dan 79 orang sudah menyertakan berkas, 85 orang di Pamekasan, 73 menyertakan berkas, 107 orang di Sampang, 99 menyertakan berkas, dan 125 orang di Bangkalan, 121 menyertakan berkas,” kata anggota Timsel KPU Jatim 1 Zona Madura, Dr Abdul Gaffar, Rabu (20/3/2024).

    Berdasar jumlah tersebut, terdapat sebanyak 27 orang pendaftar belum mengirimkan berkas persyaratan. Meliputi 4 pendaftar di Bangkalan 4 orang, 12 pendaftar di Pamekasan, 8 pendaftar di Sampang, dan 3 pendaftar lainnya di Sumenep.

    “Jadi tidak menutup kemungkinan total pendaftar seperti yang terdata dalam aplikasi Siakba, atau bahkan sebaliknya. Tapi kita masih menunggu berkas yang diposkan (dikirim melalui pos),” ungkap pria yang tercatat sebagai dosen di IAI Al-Khairat Pamekasan.

    Tidak hanya itu, jumlah pendaftar yang melebihi angka 100 orang di tiap kabupaten di Madura, nantinya akan diterapkan sistem rangking. “Perangkingan ini kita lakukan melalui skor penilaian pendukung, seperti ijazah, pernah aktif di organisasi, pernah ikut pelatihan kepemiluan, memiliki pengalaman di penyelenggara hingga menulis artikel di jurnal,” jelasnya.

    “Artinya kalau misalnya ada 121 orang pendaftar, maka sebanyak 21 orang nantinya akan dieliminasi dan diambil 100 orang. Kalau kurang dari 100 orang, tetap normal seperti biasa,” pungkasnya.

    Seperti diketahui, pendaftaran calon komisioner KPU Jatim 1 Zona Madura, secara resmi dibuka sejak sejak 8-19 Maret 2024. Disusul penelitian administrasi mulai 8-26 Maret 2024 mendatang.

    Sementara penetapan hasil penelitian administrasi pada 27 Maret 2024, serta pengumuman hasil penelitian administrasi pada 28-30 Maret 2024 mendatang. [pin/ted]

  • Partai Demokrat Buka Pendaftaran Cakada 2024, Syarat: Ada Pertimbangan 8 Lembaga Survei

    Partai Demokrat Buka Pendaftaran Cakada 2024, Syarat: Ada Pertimbangan 8 Lembaga Survei

    Jakarta (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Membuka Pendaftaran Calon Kepala Daerah (Cakada) dan Wakil Kepala Daerah untuk bertarung pada pemilihan umum  tanggal 27 November 2024.

    Surat DPP Partai Demokrat bernomor 19/SEINT/DPP.PO//2424 bulan Maret 2024 yang ditanda tangani Sekretaris Jendral H Teuku Riefky Harsya ditujukan kepada Ketua DPD Partai Demokrat se Indonesia dan Ketua DPC Partai Demokrat se Indonesia.

    Dalam keterangan surat tersebut berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, tentang Tahapan dan Jadwal Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 untuk membuka pendaftara Cakada.

    “Diinstruksikan kepada seluruh Ketua DPD dan DPC Partai Demokrat di seluruh Indonesia untuk membuka pendaftaran bagi para Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk mengikuti Pilkada Serentak Tahun 2024,” kata Teuku Riefky dalam keterangan tertulis tersebut, Rabu (20/3/2024).

    Teuku Riefky menambahkan pembukaan pendaftaran dapat di sebarluaskan melalui media elektronik dan konvensional baik media internal partai maupun media eksternal lainnya.

    Sebagai bahan pertimbangan agar para Calon Kepala Daerah dapat melaksanakan survei dengan menggunakan lembaga survei yang kredibel diantaranya:

    1. Indikator

    2. SMRC

    3. LSI

    4. Indexstat

    5. Parameter Politik Indonesia

    6. Dinamis Research & Consulting

    7. Poltracking

    8. Indobarometer

    Demikian surat tersebut yang ditembuskan ke Ketua Umum dan Kepala Bappilu Partai Demokrat. (ted)

    https://www.youtube.com/watch?v=yPUBXHIAYIA

  • Pj Wali Kota Kediri Lakukan Rapat Koordinasi Bersama TPAKD

    Pj Wali Kota Kediri Lakukan Rapat Koordinasi Bersama TPAKD

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah TPAKD Kota Kediri melakukan rapat koordinasi di Ruang Kilisuci Hotel Grand Surya, Selasa (19/3/2024).

    Zanariah menyampaikan bahwa berdasarkan hasil survei wilayah Kantor OJK pada tahun 2022, tingkat inklusi keuangan Kota Kediri 2,46 persen berada di atas nasional. Tingkat inklusi keuangan nasional tahun 2022 tercatat sebesar 85,10 persen sedangkan, untuk Kota Kediri sebesar 87,56 persen.

    “Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Kediri sudah sangat mudah mengakses layanan jasa keuangan seperti permodalan, pembiayaan dan investasi. Sayangnya, kemudahan mengakses layanan jasa keuangan tidak diimbangi dengan pengetahuan dan pemahaman resiko masyarakat tentang pembiayaan atau investasi yang memadai,” ungkap Pj Wali Kota Kediri.

    Lebih lanjut, Zanariah menerangkan bahwa guna percepatan peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Kota Kediri, sasaran program kerja TPAKD tahun ini berfokus pada ibu rumah tangga, masyarakat kelurahan, pelajar, penyandang disabilitas, mahasiswa dan UMKM.

    Beberapa program tersebut yakni program untuk pelajar ada program Kejar (Satu Rekening, Satu Pelajar) melalui simpanan pelajar atau produk tabungan lainnya. Kemudian sasaran program bagi UMKM Kota Kediri melalui asistensi dan pendampingan untuk penerima bantuan modal bersama lembaga jasa keuangan dan Disperdagin.

    Pj Wali Kota Kediri Lakukan Rapat Koordinasi Bersama TPAKD

    Jadi para penerima bantuan modal dari Pemerintah Kota Kediri, diberi pelatihan pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan sederhana, guna memastikan keberlanjutan bisnis. Lalu, dukungan akses keuangan untuk peserta pelatihan keterampilan kerja dan petani. Selanjutnya ada percepatan inklusi keuangan pada sentra ekonomi lokal.

    Ada pula kredit/pembiayaan melawan rentenir melalui optimalisasi Kurnia dan KUR. Peningkatan edukasi literasi keuangan kepada kelompok rentan juga jadi rencana. Selain itu, ada program sasaran untuk mahasiswa berupa duta literasi keuangan yang diterjunkan dalam KKN pada masyarakat dimana para mahasiswa KKN didapuk sebagai duta literasi keuangan yang memberikan edukasi kepada masyarakat di Kota Kediri tentang inklusi keuangan.

    Serta, keterbukaan informasi rencana tata ruang dan promosi peluang investasi mengoptimalkan penyebarluasan informasi rencana tata ruang terutama berkaitan dengan lokasi yang menarik untuk investasi. Contohnya seperti hotel, kawasan bisnis, perkantoran, ruang pertemuan serta pariwisata, sebagai dampak dibangunnya tol dan bandara kepada para calon investor potensial yang difasilitasi oleh lembaga jasa keuangan.

    Terakhir, Pj Wali Kota Kediri berpesan dari program-program tersebut, TPAKD Kota Kediri harus menguatkan komitmen dan sinergi atas pelaporan progress program kerjanya. Dengan begitu, semua program dapat terlaksana optimal sesuai rencana.

    “Saya berharap percepatan akses keuangan daerah Kota Kediri dapat berjalan optimal dan khususnya tingkat literasi keuangan masyarakat dapat semakin meningkat,” tutupnya.

    Turut hadir Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri Choirur Rofiq, Kepala OJK Kediri Bambang Supriyanto, Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ferry Djatmiko, Kepala OPD Pemerintah Kota Kediri, dan pimpinan perbankan. [nm/ian]

  • Pj Wali Kota Kediri Buka Bersama dan Santuni Anak Yatim

    Pj Wali Kota Kediri Buka Bersama dan Santuni Anak Yatim

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah buka bersama dengan ASN di beberapa OPD Pemerintah Kota Kediri yang bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kota Kediri, Selasa (19/3/2024). Sebelum buka bersama, acara diisi dengan tausiyah oleh Ketua PCNU Kota Kediri Abu Bakar Abdul Jalil.

    Pada kesempatan itu, Pj Wali Kota Kediri menuturkan tahun ini dapat berjumpa kembali dengan Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Meskipun ada perbedaan awal puasa, namun hal ini tidak mengurangi esensi ibadah justru semakin menguatkan kerukunan serta toleransi pada sesama.

    “Saya bersyukur hari ini bisa berbuka bersama dengan semua yang hadir di sini ASN dari beberapa OPD Pemerintah Kota Kediri. Acara ini baru pertama kali digelar, semoga ke depan bisa berkelanjutan dengan seluruh OPD,” imbuhnya.

    Pj Wali Kota Kediri Buka Bersama dan Santuni Anak Yatim

    Tak lupa, Zanariah juga berpesan karena di awal Bulan Ramadan ini menghadapi kenaikan harga beberapa komoditas sembako, maka TPID Kota Kediri mengadakan operasi pasar murni untuk menstabilkan harga. Dengan begitu, dihimbau untuk tidak selalu bijak dalam berbelanja terutama untuk ASN sehingga dapat menjadi contoh masyarakat Kota Kediri.

    Terakhir Pj Wali Kota Kediri juga meminta para OPD untuk menguatkan koordinasi, konsolidasi dan kolaborasi dalam melaksanakan program kegiatan.

    Pada kegiatan ini juga dilakukan penyerahan santunan kepada anak yatim dan pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Kediri.

    Hadir pula Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Asisten Pemerintahan dan Kesra Mandung Sulaksono, Asisten Ekonomi dan Pembangunan M. Ferry Djatmiko, Asisten Administrasi Umum Tanto Wijohari, Kepala OPD Pemerintah Kota Kediri dan ASN di beberapa OPD Pemerintah Kota Kediri. [nm/ian]