Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Bupati Mojokerto Tegaskan Transformasi Posyandu, Kini Jalankan 6 Standar Pelayanan Minimal

    Bupati Mojokerto Tegaskan Transformasi Posyandu, Kini Jalankan 6 Standar Pelayanan Minimal

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, menegaskan bahwa fungsi Posyandu di era modern telah bertransformasi signifikan menjadi penggerak strategis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2024. Penegasan ini disampaikan secara resmi saat mengukuhkan Tim Pembina Posyandu (TP Posyandu) masa bakti 2025–2030.

    Dalam regulasi terbaru tersebut, peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) ini tidak lagi terbatas pada sektor kesehatan ibu dan anak semata. Cakupan layanan kini meluas ke enam bidang krusial, yakni kesehatan, pendidikan, perumahan rakyat, pekerjaan umum, sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibum-Linmas).

    “Posyandu tidak lagi dipandang sebagai tempat menimbang balita saja, melainkan telah menjadi LKD yang menjalankan misi besar dalam 6 bidang SPM,” ungkapnya di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto.

    Gus Barra, sapaan akrab Bupati, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat Kabupaten Mojokerto dalam memperkuat pelayanan dasar. Hal ini tercermin dari data masif yang mencatat keberadaan 1.287 unit Posyandu dengan dukungan 19.305 kader aktif yang tersebar di berbagai wilayah.

    Kendati demikian, ia memberikan catatan evaluasi bahwa kuantitas Posyandu yang besar tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan implementasi program yang optimal di lapangan. Transformasi ini memerlukan penyesuaian kinerja agar relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini.

    Guna memastikan keberhasilan transformasi tersebut, orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini menekankan pentingnya dukungan terintegrasi dari seluruh lini pemerintahan. Dalam amanatnya, Gus Barra menggarisbawahi tiga pesan strategis yang wajib segera ditindaklanjuti oleh TP Posyandu.

    Poin pertama adalah perencanaan lintas level pemerintahan, mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga perangkat daerah, yang harus menempatkan Posyandu sebagai pilar vital pembangunan masyarakat. Poin kedua menyoroti aspek penganggaran yang jelas dan berkelanjutan demi pelaksanaan Posyandu 6 SPM yang konsisten dan terukur.

    Poin ketiga yang ditekankan adalah urgensi kolaborasi antar lembaga yang harus semakin diperkuat untuk menciptakan ekosistem pelayanan yang solid.

    “Baik sesama perangkat daerah maupun dengan para pemangku kepentingan. Transformasi posyandu tidak akan berhasil tanpa dukungan kebijakan daerah. Mulai hari ini, kita harus memastikan perencanaan, penganggaran, dan kolaborasi berjalan lebih kuat. Transformasi Posyandu di Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat berjalan lebih terarah sebagai motor peningkatan kualitas layanan dasar masyarakat,” urainya.

    Merespons arahan tersebut, Ketua TP Posyandu Kabupaten Mojokerto periode 2025–2030, Shofiya Hanak Al Barra, menyatakan kesiapannya. Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah cepat dengan melaksanakan delapan strategi awal untuk mengakselerasi implementasi Posyandu 6 SPM di daerah.

    Langkah-langkah taktis tersebut mencakup bimbingan teknis (Bimtek) tata kelola, asistensi registrasi kelembagaan Posyandu, hingga penerapan implementasi Posyandu 6 SPM di desa yang ditunjuk sebagai pilot project.

    “Penguatan Sistem Informasi Posyandu, hingga keikutsertaan dalam Rakornas, Rakorda, dan lomba TP Posyandu tingkat provinsi maupun nasional,” tegas Ning Hana. [tin/beq]

  • Dugaan Jual-Beli Proyek Pokir Parlemen Surabaya, AG: Uang Bantuan untuk Partai

    Dugaan Jual-Beli Proyek Pokir Parlemen Surabaya, AG: Uang Bantuan untuk Partai

    Surabaya (beritajatim.com) — Aroma busuk, dugaan praktik jual-beli proyek pokok pikiran (pokir) anggota legislatif kembali menyeruak di Surabaya.

    Seorang kontraktor berinisial HH, mengaku telah menyerahkan uang hingga Rp195 juta kepada seorang anggota DPRD Kota Surabaya berinisial AG (41). Uang itu disebut sebagai “syarat” untuk mendapatkan proyek pokir senilai total Rp1,95 miliar.

    Namun, dari janji nilai proyek tersebut, HH mengklaim baru menerima pekerjaan senilai Rp600 juta. Sisanya, sekitar Rp1,3 miliar, tak kunjung terealisasi sejak akhir 2020.

    “Saya sudah menunggu sejak akhir 2020. Tapi sampai sekarang belum ada kabar,” ujar HH kepada beritajatim.com, Selasa (2/12/2025).

    HH menegaskan bahwa ia bukan pihak yang memulai pendekatan. Ia mengenal AG dari seorang kader partai berlambang merah berinisial SL pada 2019.

    Saat itu, SL menyampaikan bahwa AG memiliki “jatah” proyek pokir senilai Rp1,45 miliar dan menawari HH untuk bertemu jika berminat.

    “Awalnya saya yang ditawari. Bukan saya yang cari-cari lalu kasih uang. Tidak. Saya ditawari dulu,” kata HH.

    Pertemuan pertama berlangsung di sebuah restoran mie di Jalan MERR Surabaya. Di sana, HH, SL, dan AG membahas proyek yang menawarkan prospek miliaran rupiah itu.

    Di tengah obrolan, SL menyebut AG membutuhkan uang Rp10 juta. HH mengaku langsung menyerahkannya secara tunai karena merasa sudah ada kesepakatan pengerjaan pokir.

    Pertemuan berlanjut di Kantor Kecamatan Bulak. Seusai diskusi, HH kembali dimintai uang Rp50 juta oleh SL, dengan alasan AGM sedang bermasalah dengan seorang kontraktor lain, RN, yang disebut merasa ditipu karena tak mendapat proyek yang dijanjikan.

    “SL meminta saya men-take over proyek RN. Alasannya, AG tidak mau berurusan lagi dengan RN. Saya transfer waktu itu langsung ke rekening AG,” ungkap HH seraya menunjukkan bukti-bukti transfer.

    Dokumen yang diterima beritajatim.com menunjukkan ada enam kali transfer dari HH kepada AGM, berlangsung dari November 2020 hingga Maret 2021, dengan nominal berbeda-beda.

    Menurut HH, kesepakatan lisan antara dirinya dan AG adalah: ia membayar 10 persen dari total nilai proyek yang dijanjikan, yakni sekitar Rp1,9 miliar. “Saya sudah mengerjakan proyek dari dia Rp600 juta. Masih ada Rp1,3 miliar yang belum diberikan,” tegasnya.

    HH mengaku telah melakukan segala cara untuk menagih janji tersebut, mulai menghubungi langsung AGM hingga menyurati DPC Partai Merah pada 18 Desember 2024. Ia juga melampirkan bukti transfer dalam surat itu. “Saya kesal karena setiap saya telpon tidak pernah direspons,” ucap HH.

    Uang Bantuan untuk Partai

    Saat dikonfirmasi beritajatim.com, AG membenarkan bahwa ia mengenal HH. Namun, ia menolak anggapan adanya perjanjian proyek. Ia berdalih tidak pernah ada kontrak tertulis antara dirinya dan HH.

    “Terkait uang, itu adalah sumbangan atau bantuan kepada partai. Semacam bantuan sosial. Kalau dapat (proyek) ya alhamdulillah, kalau tidak ya bagaimana?” kata AG.

    AG juga mengakui bahwa ia pernah ditegur oleh plt ketua Partai terkait persoalan ini. Ia menyebut telah mengutus tim pribadinya untuk menemui HH, namun gagal karena rumah HH disebut dalam keadaan kosong.

    “Saya sudah menyuruh tim menemui HH. Tapi rumahnya kosong, tidak ketemu. Tolong disampaikan saja kalau mau menyelesaikan baik-baik, biar nanti dihubungi tim saya,” tutur AGM. (ang/ted)

  • Bupati Tuban Apresiasi Institusi Bebas Rokok: Rumah Sakit hingga Sekolah Masuk Daftar Terbaik

    Bupati Tuban Apresiasi Institusi Bebas Rokok: Rumah Sakit hingga Sekolah Masuk Daftar Terbaik

    Tuban (beritajatim.com) – Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky memberikan penghargaan kepada institusi yang berhasil menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Rokok (KTbR) sebagai bentuk apresiasi atas komitmen lembaga dalam menjaga lingkungan yang lebih sehat.

    Berdasarkan regulasi dari Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Perda KTR Nomor 1 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 55 Tahun 2018, yang kemudian diperkuat dengan SK Satgas KTR Tahun 2023. Satgas telah mulai melakukan monitoring dan evaluasi sejak tahun 2023 dan penilaian diterapkan pada 2024 di 20 kecamatan. Sedangkan, di tahun 2025 penilaian berlanjut pada tingkat OPD, fasilitas kesehatan, dan sekolah.

    Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Tuban, drg. Roikan, M.H., menyampaikan apresiasi atas capaian para penerima penghargaan dan menilai urutan terbaik menjadi bukti adanya kompetisi positif antar lembaga dalam mendorong lingkungan yang lebih sehat.

    “Kami berharap kebijakan ini terus berjalan secara konsisten dan penerapan KTR menjadi budaya bersama, bukan hanya untuk memenuhi penilaian. Namun menjaga lingkungan yang sehat, terutama di layanan kesehatan, instansi pemerintah, dan sekolah,” ujar drg. Roikan, Senin (01/12/2025).

    Menurutnya, keberhasilan ini dapat menginspirasi lebih banyak institusi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap KTR dan KTBR serta memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya ruang publik yang bebas asap rokok.

    “Kami dari Dinas Kesehatan P2KB juga sudah menyediakan layanan UBM (Usaha Berhenti Merokok) di seluruh puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Tuban, untuk mendeteksi perokok lewat pelayanan CKG dan layanan konsultasi untuk masyarakat yang ingin berhenti merokok,” tambahnya.

    Sebagai informasi, pada tingkat pelayanan kesehatan, penghargaan terbaik pertama diraih Rumah Sakit dr. R. Koesma Kabupaten Tuban, disusul RS NU Tuban.

    Pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah, penghargaan KTBR terbaik diberikan kepada Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tuban. Yang kedua, Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Dan yang ketiga, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban.

    Untuk jenjang sekolah menengah atas, penghargaan diberikan kepada SMAN 1 Tuban, diikuti SMAN 3 Tuban. Sementara itu, pada jenjang sekolah menengah pertama, SMPN 1 Tuban meraih posisi terbaik, disusul SMPN 3 Tuban dan SMPN 5 Tuban. [dya/kun]

  • Seleksi Kepala DPRKPP Surabaya, Kandidat Unsung Transformasi Kota Layak Huni Berbasis Big Data

    Seleksi Kepala DPRKPP Surabaya, Kandidat Unsung Transformasi Kota Layak Huni Berbasis Big Data

    Surabaya (beritajatim.com) – Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, Adi Gunita, mengajukan sebuah konsep tentang permukiman kota layak huni berbasis big data saat mengikuti uji kelayakan (fit and proper test) seleksi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya pada Senin (1/12/2025).

    Seperti diketahui, Adi Gunita bersama dua kandidat lainnya, Iman Kristian dan Aly Murtadlo, tengah bersaing untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) sebagai Ketua DPRKPP Surabaya tersebut.

    Dalam presentasinya, Adi mengajukan proposal yang berjudul “Transformasi Perumahan dan Permukiman Surabaya Menuju Kota Layak Huni, Inklusif, dan Berbasis Inovasi Digital.” Ia menyoroti isu-isu prioritas yang dianggap penting untuk pengembangan Kota Pahlawan.

    “Isu ini meliputi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), kawasan prioritas penanganan atau kumuh ringan, serta squatter sebagai bangunan yang berdiri di atas lahan yang dilarang,” ujar Adi dalam paparannya di Ruang Sidang Wali Kota, Balai Kota Surabaya, Senin (1/12/2025).

    Isu kedua adalah peningkatan kualitas tata ruang kota. Hal ini meliputi penataan media ruang (reklame), dokumen tata ruang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ), serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

    Sedangkan ketiga, ia menekankan perlunya percepatan sinkronisasi data antar Perangkat Daerah (PD) dan lintas dinas sebagai dasar kebijakan dan acuan operasional.

    Untuk menjawab persoalan tersebut, Adi menawarkan sejumlah langkah strategis, di antaranya adalah optimalisasi strategi berbasis penerapan teknologi informasi untuk memperkuat efektivitas pendataan dan pemantauan progres penanganan.

    “Pemutakhiran basis data sumber daya lokal dalam konteks permukiman dan tata ruang mendukung perencanaan yang tepat sasaran dan berkelanjutan,” jelasnya.

    Optimalisasi ini, menurutnya akan diwujudkan melalui penguatan perencanaan berbasis data spatial One Map One Policy atau simpul jaringan yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai One Source.

    “Sistem ini adaptif, terintegrasi, dan terukur untuk mendukung smart governance,” kata Adi.

    Selain itu, Adi juga menekankan penanganan berbasis kolaboratif yang dikembangkan lebih jauh ke multi-stakeholder dengan semangat co-creation dan co-governance, interaksi antara pemerintah dan swasta.

    “Kolaborasi ini mencakup peningkatan skema kemitraan pemerintah-swasta (penyediaan apartemen bersubsidi), program social impact partnership, mekanisme insentif pada program pembangunan berbasis dampak sosial, dan pemberdayaan komunitas serta organisasi masyarakat dalam implementasi program pembangunan berbasis wilayah dan inklusi sosial,” paparnya.

    Sebagai kesimpulan, Adi menyatakan bahwa peningkatan kualitas perumahan ke depan tidak hanya fokus pada perbaikan fisik, tetapi juga melibatkan masyarakat melalui place making dan program Kampung Pancasila untuk membentuk lingkungan yang berkelanjutan.

    Ia optimistis bahwa implementasi sistem digital, pemanfaatan Big Data dan AI, dapat meningkatkan efisiensi, ketepatan analisis, dan arah kebijakan.

    “Strategi ini sangat mungkin diterapkan untuk mendukung perencanaan yang lebih akurat, responsif, dan berbasis bukti data yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan program prioritas,” tutupnya. (rma/kun)

  • Bupati Tuban Serukan Tiga Semangat Kerja ASN, Guru, dan Tenaga Kesehatan di Empat Hari Besar Nasional

    Bupati Tuban Serukan Tiga Semangat Kerja ASN, Guru, dan Tenaga Kesehatan di Empat Hari Besar Nasional

    Tuban (beritajatim.com) – Dalam rangka memperingati empat momentum nasional Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 KORPRI, HUT ke-80 PGRI, Hari Guru Nasional 2025, dan Hari Kesehatan Nasional ke-61 Tahun 2025, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menekankan pentingnya soliditas dan profesionalisme kepada para ASN Pemkab Tuban dan guru PGRI.

    Mas Lindra sapaan Bupati Tuban menegaskan bahwa Korpri telah menjalani perjalanan panjang selama 54 tahun. Ini tentu sebagai pilar terdepan negara dengan tema tahun 2025 yakni Bersatu, Berdaulat, Bersama Korpri Mewujudkan Indonesia Maju, menjadi penegasan agar Korpri tetap menjaga netralitas, memperkuat pelayanan, serta menjadi penggerak transformasi digital di era birokrasi modern.

    “Ada delapan tekad kesiapsiagaan Korpri yang harus dijalankan. Sehingga, ASN harus memperkuat persatuan korps, menegakkan netralitas, meningkatkan kompetensi, menjunjung nilai kejujuran dan disiplin, siaga bencana, mendukung peningkatan pendapatan daerah, mengawal reformasi birokrasi, hingga menjaga nama baik Korpri,” ujar Mas Lindra, Senin (01/12/2025).

    Lanjut, pihaknya juga menyinggung momentum Hari Kesehatan Nasional dan menekankan pentingnya pembangunan generasi sehat yang menjadi fondasi Indonesia 2045. Menurutnya, capaian transformasi kesehatan nasional termasuk lebih dari 52 juta warga yang telah mengikuti cek kesehatan gratis.

    “Kami mengapresiasi capaian penurunan stunting balita menjadi 19,8 persen, peningkatan layanan rujukan hingga bedah jantung terbuka di 29 provinsi, dan cakupan JKN yang telah menjangkau 98 persen penduduk. Sehingga, transformasi kesehatan tidak bisa berjalan tanpa budaya kerja tenaga kesehatan yang lebih adaptif, profesional, dan berorientasi pelayanan,” tambahnya.

    Selanjutnya, pada peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-80, pihaknya menegaskan pentingnya peran guru sebagai agen pembelajaran dan memaparkan sejumlah program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru. Di antaranya beasiswa Rp 3 juta rupiah per semester bagi guru yang belum S1, tunjangan sertifikasi Rp 2 juta rupiah per bulan bagi guru non-ASN, dan insentif honorer sebesar Rp 400 ribu rupiah per bulan mulai 2026.

    “Kami juga mengapresiasi upaya perlindungan hukum bagi guru melalui kerja sama dengan Polri dan harapannya di usia 80 ini PGRI tetap menjadi wadah yang independen dan mampu mendampingi guru dalam menghadapi persoalan hukum. Serta, RUU Sisdiknas dapat memperkuat substansi kesejahteraan dan perlindungan bagi guru dan dosen,” tutur Mas Lindra.

    Oleh sebab itu, Mas Lindra mengajak seluruh anggota Korpri, tenaga kesehatan, dan guru memperkuat sinergi dan menekankan tiga semangat kerja. Yang pertama, bekerja lebih keras dan cerdas. Yang kedua, memperkuat persatuan dan integritas. Yang ketiga, berani berinovasi demi kemajuan bangsa.

    “Sekali lagi selamat kepada Korpri, tenaga kesehatan, dan seluruh guru atas peringatan tahunannya. Kepada seluruh anggota Korpri, insan kesehatan, dan guru beserta semua insan pendidikan, saya titipkan bangsa ini di pundak bapak/ibu sekalian. Mari kita bersinergi, luruskan niat, perkuat motivasi, dan teguhkan jati diri,” serunya. [dya/kun]

  • Tanggal 1 Desember, Pemkab Bojonegoro Gelar Upacara Peringatan Tiga Hari Besar

    Tanggal 1 Desember, Pemkab Bojonegoro Gelar Upacara Peringatan Tiga Hari Besar

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menegaskan komitmennya dalam transformasi digital birokrasi, kualitas pendidikan, dan layanan kesehatan primer. Hal ini disampaikan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono saat memimpin upacara gabungan peringatan tiga hari bersejarah di halaman Gedung Putih, Senin (1/12/2025).

    Tiga momentum besar yang diperingati secara serentak itu adalah HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-54, Hari Guru Nasional (HGN) ke-80, dan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61. Peringatan ini disebut sebagai fondasi utama pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Bojonegoro yang berkarakter dan berdaya saing.

    Korpri 54: ASN Wajib Adaptif dan Inovatif

    Di hadapan Aparatur Sipil Negara (ASN), Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyoroti pentingnya profesionalisme dan responsivitas. Mengusung tema HUT Korpri ke-54 ‘Bersatu Berdaulat Bersama Korpri Mewujudkan Indonesia Maju’, Bupati meminta ASN di Bojonegoro untuk tidak gagap teknologi.

    “ASN harus mampu beradaptasi dengan teknologi, bekerja lebih cepat, efisien, inovatif, dan berdaya saing,” ujar Bupati Setyo Wahono.

    Bupati asal Desa Dolokgede Kecamatan Tambakrejo Bojonegoro itu juga menekankan pentingnya pelayanan publik yang transparan. “Saya mengajak seluruh ASN untuk terus menguatkan komitmen dalam memberikan layanan yang cepat, tepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” tegasnya.

    HGN 80: Guru sebagai Pilar Utama Transformasi Pendidikan

    Beralih ke sektor pendidikan, momentum HGN menjadi pengingat akan peran sentral guru di tengah tantangan zaman. Di era digitalisasi pendidikan, guru dinilai sebagai pilar penting dalam mencerdaskan sekaligus membentuk karakter generasi.

    Bupati Setyo Wahono menyampaikan apresiasi mendalam kepada para pendidik. “Terima kasih pada seluruh guru di Kabupaten Bojonegoro atas semua dharma bakti yang tak ternilai. Teruslah mengabdi untuk negeri. Di tanganmu kualitas SDM menjadi penentu kemajuan bangsa dan negara,” ucapnya.

    HKN 61: Prioritaskan Layanan Kesehatan Primer

    Terakhir, peringatan HKN ke-61 menjadi sorotan untuk memperkuat sistem kesehatan yang inklusif. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen penuh untuk menghadirkan infrastruktur kesehatan yang lebih merata dan mudah dijangkau.

    Apresiasi tinggi disampaikan kepada seluruh insan kesehatan, dari dokter hingga tenaga penunjang. “Tiga peringatan besar ini menyatukan komitmen kita untuk menguatkan pelayanan publik, memajukan pendidikan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” pungkasnya.

    Sebagai penutup, Bupati mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dan berkolaborasi. Peringatan ini harus menjadi penguat tekad agar Pemkab Bojonegoro terus bergerak maju, memberikan pelayanan terbaik, dan mewujudkan Bojonegoro yang mandiri dan berdaya saing.

    Setelah upacara, seluruh ASN di Pemkab Bojonegoro langsung menjalani Cek Kesehatan Gratis. Hal ini dilakukan sebagai wujud nyata pelayanan prima dan integritas. [lus/ian]

  • Nasdem Minta Anggaran Mitigasi Bencana di Jember Ditambah

    Nasdem Minta Anggaran Mitigasi Bencana di Jember Ditambah

    Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta alokasi anggaran mitigasi bencana, pembangunan tanggul, serta program penghijauan di daerah rawan bencana ditambah.

    Budi Wicaksono, juru bicara Nasdem mengingatkan, Jember rawan banjir dan longsor. “Penanganan bencana alam tidak hanya pasca, tapi prabencana dalam bentuk sosialisasi dan mitigasi,” katanya.

    Selain membutuhkan dukungan anggaran, Budi memandang perlunya dukungan regulasi berupa peraturan daerah yang mengatur masalah bencana. “Raperdanya sudah berulang tahun karena eksekutif kurang greget menyelesaikannya,” sindirnya.

    Nasdem juga mendesak pengaktifan, pemberdayaan, dan fasilitasi kembali komunitas relawan yang diwadahi dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana. “Ini perlu dilakukan kembali setelah vakum selama dua kepemimpinan kepala daerah sebelumnya,” kata Budi. Menurutnya, wadah untuk relawan bencana bisa meringankan beban pemerintah daerah.

    Ketua Fraksi Partai Nasdem David Handoko Seto mengatakan, setiap akhir tahun anggaran, hampir semua organisasi perangkat daerah pengampu lepas tangan ketika ada bencana. “Pemkab seharusnya hadir turun tangan, tapi selalu bicara enggak ada anggaran,” katanya.

    David berharap ke depan ada anggaran bencana atau force majeur. “Kalau enggak dipakai, ya sudah nanti kembali ke jadi Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) berikutnya,” katanya.

    “Selama personel BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) kendati seragamnya seperti tentara Vietnam, tapi enggak ada gagah-gagahnya ketika kejadian bencana. Hanya bisa memberikan bantuan untuk kebutuhan satu dua hari, berupa makanan siap saji atau terpal paling mentok. Tidak bisa membantu bahan bangunans untuk meringankan beban masyarakat,” kata David.

    Saat ini, kata David, anggaran BPBD minim. “Dari Rp 8 miliar sekian, Rp 5 miliar lebih untuk belanja pegawai,” katanya.

    David mengusulkan penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk menngani bencana. “Daripada selama ini CSR-CSR mereka hanya untuk kebutuhan-kebutuhan lokal saja,” katanya. [wir]

  • Pemkot Kediri Tutup Total Jembatan Brawijaya Dua Hari untuk Pergantian Regel dan Pekerjaan Struktur

    Pemkot Kediri Tutup Total Jembatan Brawijaya Dua Hari untuk Pergantian Regel dan Pekerjaan Struktur

    Kediri (beritajatim.com) – Penutupan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai langkah mitigasi risiko karena pekerjaan mencakup pelepasan regel lama, pemasangan regel baru, hingga pemasangan ACP dan komponen struktural lainnya yang membutuhkan ruang kerja aman.

    Kepala Dinas PUPR Endang Kartika Sari menjelaskan bahwa pemasangan struktur jembatan menggunakan material berat seperti baja WF, alat berat, serta pekerjaan pengelasan dan pemasangan baut yang berpotensi menimbulkan risiko jatuhnya material jika jembatan tetap dibuka. “Untuk menjamin keamanan para pengguna jalan, jembatan harus ditutup total selama pekerjaan berlangsung,” jelasnya.

    Penutupan total Jembatan Brawijaya dijadwalkan pada Senin (1/12) dan Selasa (2/12) mulai pukul 22.00 WIB hingga 05.00 WIB. Selama periode ini masyarakat diimbau menggunakan jalur alternatif dan memanfaatkan dua jembatan utama, yakni Jembatan Bandar Ngalim dan Jembatan Semampir, untuk menghindari kemacetan di pusat kota.

    Setelah regel baru terpasang sepenuhnya, Jembatan Brawijaya akan memasuki tahap penutupan sebagian dengan sistem buka-tutup setengah badan. Jika sisi selatan ditutup, maka sisi utara dibuka untuk dua lajur kendaraan dari arah timur dan barat, dan berlaku sebaliknya. Skema ini diperkirakan berlangsung selama satu minggu.

    Terkait progres, Dinas PUPR menyebut perbaikan Jembatan Brawijaya telah mencapai 30 persen dan ditargetkan selesai pada pertengahan Desember 2025. Endang meminta masyarakat memahami ketidaknyamanan yang muncul selama proses perbaikan berlangsung.

    “Saya mengharap pengertian dari masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi selama proses perbaikan Jembatan Brawijaya. Langkah ini dilakukan demi memastikan jembatan dapat kembali berfungsi dengan aman dan optimal bagi seluruh pengguna jalan,” pungkasnya. [nm/kun]

  • Inflasi Kediri Turun, Tapi Harga Pangan Masih Bergerak Liar: Ini Penyebabnya

    Inflasi Kediri Turun, Tapi Harga Pangan Masih Bergerak Liar: Ini Penyebabnya

    Kediri (beritajatim.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kediri mencatat inflasi month-to-month (m-to-m) sebesar 0,19 persen pada November 2025, atau turun 0,21 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Informasi tersebut disampaikan Kepala BPS Kota Kediri Emil Wahyudiono dalam rilis daring pada Senin (1/12), yang sekaligus menjelaskan faktor penyebab kenaikan dan penurunan harga berbagai komoditas sepanjang November.

    Menurut Emil, fluktuasi harga pada bulan tersebut dipengaruhi sejumlah peristiwa, antara lain penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi pada 1 November 2025, kenaikan harga beberapa komoditas hortikultura dan daging sapi akibat pasokan terbatas, kenaikan harga emas global, serta penurunan harga beras, daging, dan telur ayam ras. Kombinasi faktor tersebut membentuk pergerakan inflasi di Kota Kediri.

    Sejumlah komoditas tercatat memberikan andil inflasi m-to-m November, di antaranya tomat dan bawang merah dengan kontribusi masing-masing 0,05 persen; sawi hijau sebesar 0,04 persen; cabai merah 0,03 persen; serta kangkung, cabai rawit, daging sapi, sewa rumah, dan kacang panjang masing-masing 0,02 persen. Adapun emas perhiasan, terong, wortel, bayam, ketimun, dan brokoli turut menyumbang inflasi 0,01 persen.

    Di sisi lain, beberapa komoditas justru menahan laju inflasi dengan memberikan andil deflasi. Daging ayam ras dan beras masing-masing memberikan deflasi -0,06 persen; pisang -0,02 persen; serta telur ayam ras, kelapa, dan salak masing-masing -0,01 persen. Pergerakan harga ini mencerminkan dinamika permintaan dan pasokan menjelang akhir tahun.

    Emil mengingatkan beberapa hal yang perlu diwaspadai pada Desember 2025 sebagai masukan bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kediri. Faktor tersebut meliputi intervensi pemerintah pusat terhadap harga angkutan udara, darat, dan kereta api; kecukupan stok beras, telur ayam ras, daging ayam ras, dan bahan pangan lain menjelang Natal dan libur akhir tahun; penyesuaian harga BBM yang masih berlangsung; serta potensi kenaikan harga emas global.

    “Kami mengimbau ada beberapa hal yang perlu diwaspadai di Bulan Desember… harga emas secara global juga kemungkinan masih mengalami kenaikan sehingga berdampak terhadap harga emas perhiasan,” jelasnya.

    Ia menambahkan, kebijakan pemerintah pusat terkait harga angkutan masih dinantikan mengingat mobilisasi masyarakat diperkirakan meningkat menjelang libur panjang. Pada komoditas hortikultura, daging ayam ras, dan telur ayam ras, permintaan diperkirakan naik seiring perayaan Natal dan libur akhir tahun.

    “Selain itu perlu diperhatikan juga terkait peningkatan permintaan akibat operasional SPPG pada Program MBG, Pemkot Kediri perlu memperhatikan jumlah pasokannya,” ujarnya. Emil mengimbau masyarakat tetap berbelanja secara bijak dan tidak melakukan panic buying. [nm/kun]

  • DPRD Tuban Beri Penting untuk Peserta Ujian CAT Seleksi Perangkat Desa

    DPRD Tuban Beri Penting untuk Peserta Ujian CAT Seleksi Perangkat Desa

    Tuban (beritajatim.com) – DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Tuban kembali berperan dalam menyukseskan pelaksanaan seleksi perangkat desa. Kali ini, DPRD Tuban turut serta menyosialisasikan persiapan ujian Computer Assisted Test (CAT) dalam rangka seleksi perangkat desa se-Kecamatan Jenu.

    Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi dengan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya yang bertujuan untuk memantau, mengawasi, serta memberikan informasi yang diperlukan oleh peserta tes.

    Ketua Komisi II DPRD Tuban, Fahmi Fikroni, yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan pesan penting kepada peserta ujian. “Kami berpesan kepada seluruh peserta tes, untuk terus mempersiapkan diri belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa lolos dalam tes perangkat desa,” ujar Fahmi Fikroni.

    Sosialisasi ini diadakan pada Senin, 1 Desember 2025, dan bertujuan untuk memastikan transparansi dan integritas pelaksanaan tes.

    Fahmi juga menekankan agar peserta tidak mudah percaya dengan pihak-pihak yang menawarkan iming-iming kelulusan atau memberi kisi-kisi soal dengan imbalan uang. “Jangan pernah percaya, karena setiap kali tes perangkat desa dilaksanakan pasti selalu ada riak-riak seperti ini,” tegas Fahmi. Menurutnya, praktik-praktik tersebut hanya merugikan peserta dan tidak menjamin kelulusan.

    Selanjutnya, Fahmi mengingatkan agar peserta selalu percaya pada kemampuan diri sendiri dan berdoa kepada Allah agar tes berjalan lancar. “Sebelum tes untuk belajar terlebih dahulu,” pesannya.

    Ia juga memberikan keyakinan kepada peserta bahwa tes yang diselenggarakan oleh Unair sudah teruji kredibilitasnya dan tidak akan ada pihak yang berani bermain curang dalam pelaksanaan ujian.

    Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga transparansi, Fahmi menjelaskan bahwa Komisi II DPRD Tuban, yang membidangi hukum dan pemerintahan, akan terus mengawasi jalannya tes perangkat desa ini. “Kami akan mengawal, mengawasi, dan memantau langsung pelaksanaan tes ini,” kata Fahmi yang juga merupakan anggota fraksi PKB.

    Dalam kesempatan tersebut, Fahmi mengucapkan terima kasih kepada Unair yang telah menyelenggarakan tes perangkat desa dengan baik, jujur, dan transparan. “Alhamdulillah selama ini tes perangkat desa yang diadakan langsung di kampus Unair berjalan dengan baik jujur dan sangat transparan,” imbuhnya.

    Fahmi berharap kerjasama antara DPRD Tuban dan Unair terus berlanjut demi menghasilkan perangkat desa yang berkompeten dan layak menjabat. “Berdasarkan Perbup No 11 Tahun 2022, tes perangkat desa menguji lima aspek, yakni Bahasa Indonesia, pengetahuan pemerintahan desa, komputer, pendidikan agama, dan pengetahuan umum,” pungkas Fahmi. [dya/suf]