Category: Beritajatim.com Politik

  • PDIP Jember: Pemilu Tahun Ini Melebihi Pilkades

    PDIP Jember: Pemilu Tahun Ini Melebihi Pilkades

    Jember (beritajatim.com) – Pemilihan umum di Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada 2024 ini sangat brutal melebihi pemilu-pemilu sebelumnya. Kecurangan terjadi bahkan sebelum pencoblosan.

    “Kalau kita bicara money politics atau hal-hal kecurangan, terutama sebelum coblosan dan penghitungan, kalau dulu mungkin masih diam-diam. Kalau ini terang-terangan, melebihi pemilihan kepala desa. Semua orang tahu, si A melakukan apa, si B melakukan ini. Lebih parah daripada pilkades,” kara Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Jember Widarto, ditulis Selasa (19/3/2024).

    “Money politics menjadi sesuatu yang terang-terangan. Kalau dulu sembunyi-sembunyi. Itu yang menurut saya kalau dibiarkan terus bisa membahayakan demokrasi kita,” kata Widarto.

    Widarto melihat hal ini terjadi karena banyak faktor. “Cuma kami tak akan menilai pihak luar. Kami justru akan melakukan otokritik kepada partai. Prinsipnya kami belum mampu memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat,” kata alumnus Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ini.

    Kegagalan pendidikan politik ini membuat cara pandang masyarakat saat pemilu semakin liberal. “Meskipun masih banyak juga yang idealis, yang memberi (uang) pun belum tentu dipilih,” kata Widarto.

    Pekerjaan rumah PDI Perjuangan, menurut Widarto, adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa keberadaan partai politik bukan untuk membeli suara. “Tapi bagaimana selama lima tahun memberikan advokasi dan akses kepada masyarakat, ikut memperjuangkan hak-hak masyarakat di eksekutif maupun legislatif, melalui legislasi dan program. Bukan kemudian mengumpulkan sebanyak-banyaknya duit, tebar uang, money politics,” katanya.

    “Kalau begitu rumusnya (melakukan politik uang, red), tidak perlu lagi ada orang yang berdarah-darah membantu masyarakat. Nanti Dewan juga akan banyak yang malas turun (menemui masyarakat pemilih), karena mereka tahu rumusnya adalah kumpulkan duit sebanyak-banyaknya mendekati Hari-H pemilu,” kata Widarto.

    Pendidikan politik untuk publik ini yang membuat Widarto bersemangat untuk rajin menyapa masyarakat, setelah dilantik menjadi anggota DPRD Jember 2024-2029. “Kami ingin menjelaskan dan menunjukkan bukti kepada masyarakat, bahwa begini lho politik sebenarnya. Harus hadir di tengah masyarakat, meskipun jauh dari pemilu. Tentu tidak mudah, di tengah masyarakat dan demokrasi yang semakin liberal. Tapi apapun harus kami lakukan, karena itu jalan politik kami,” katanya. [wir]

  • Menaker Terbitkan SE THR 2024, Desak Para Gubernur Lakukan Hal Ini

    Menaker Terbitkan SE THR 2024, Desak Para Gubernur Lakukan Hal Ini

    Jakarta (beritajatim.com)- Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah akhirnya secara resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait Tunjangan Hari Raya (THR). Dalam SE ini ditujukan untuk gubernur dan meminta para gubernur melakukan 3 hal ini.

    Dalam SE Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan Ida menekankan bahwa pemberian tunjangan hari raya (THR) keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. THR keagamaan wajib dibayarkan secara penuh dan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

    ”Sekali lagi saya pertegas kembali bahwa THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil. Saya minta perusahaan agar memberikan perhatian dan taat terhadap ketentuan ini,” ujar Ida melansir situs resmi Sekretaris Kabinet RI.

    Untuk memastikan pelaksanaan pembayaran THR tahun 2024, Menaker meminta gubernur beserta seluruh jajaran setidaknya melakukan 3 hal ini:

    1. Mengupayakan agar perusahaan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota membayar THR keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    2. Mengimbau perusahaan agar membayar THR keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR keagamaan.

    3. Membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum THR Keagamaan Tahun 2024 di masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang terintegrasi melalui website https://poskothr.kemnaker.go.id

    “Saya juga minta kepada para gubernur/bupati/wali kota untuk mengawasi pelaksanaan pemberian THR keagamaan di wilayah masing-masing,” imbuhnya.

    Ida menambahkan, Kemnaker juga telah membuka Posko THR untuk melayani konsultasi perhitungan THR peserta pengaduan secara fisik atau tatap muka, dan juga secara online. Adapun secara online, masyarakat dapat menghubungi via poskothr.kemnaker.go.id, menghubungi call center 1500-630, atau whatsapp 08119521151.

    “Dengan dikeluarkannya SE ini maka Posko THR Kementerian Ketenagakerjaan telah dibuka kembali,” tandasnya. [aje]

     

  • Jalan Mayjen Sungkono Gresik Rusak Parah Segera Diperbaiki

    Jalan Mayjen Sungkono Gresik Rusak Parah Segera Diperbaiki

    Gresik (beritajatim.com) – Jalan Mayjen Sungkono Gresik yang mengalami kerusakan parah segera diperbaiki. Jalan yang menjadi urat nadi perekonomian dengan banyaknya industri di kawasan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah setempat.

    Seperti diketahui, selain rusak parah, Jalan Mayjen Sungkono juga bergelombang. Parahnya lagi, ada lubang besar berdiamater 12 meter yang bisa membahayakan pengguna jalan. Bila tidak berhati-hati mobil maupun pengendara motor bisa terjerembab di kubangan air keruh.

    Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU-TR) Eddy Pancoro menuturkan, soal keluhan jalan yang rusak parah dalam proses pengerjaan.

    “Sebelumnya kita sudah lakukan penanganan darurat berupa pengurukan pada akhir Februari 2024 lalu. Pengerjaan berikutnya sudah dilakukan Tim URC PUPR Gresik dengan pengeprasan bahu jalan agar air tidak menggenang,” tuturnya, Selasa (19/3/2024).

    Saat ini, lanjut dia, DPU-TR Gresik menunggu proses e-katalog pengadaan aspal untuk pengaspalan di ruas jalan tersebut. Targetnya di bulan ini kita lakukan pengerjaan pengaspalan.

    Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Gresik Dhiannita Tri Astuti mengakui ada beberapa pengerjaan perbaikan jalan sempat tertunda karena beberapa kendala termasuk di antaranya cuaca. Kendati demikian, saat ini berbagai pengerjaan sudah berjalan.

    “Tidak hanya Jalan Mayjen Sungkono, kerusakan serupa juga di Jalan Morowudi, kita lakukan penanganan sementara sambil menunggu penanganan secara permanen,” ungkapnya.

    Selain jalan ada juga jembatan yang mengalami kerusakan. Yakni, jembatan penghubung Desa Tenggor dan Desa Pacuh di Kecamatan Balongpanggang.

    “Pengerjaan ini sempat terhambat akibat cuaca. Kami memastikan masalah tersebut sudah ditangani dan pengerjaan bisa berlanjut hingga ditargetkan selesai sebelum Hari Raya Idulfitri,” paparnya.

    Ia menambahkan, penanganan jalan di ruas lain juga sudah masuk dalam agendanya. Seperti Jalan Morowudi yang rencananya akan dibeton tahun ini.

    “Ruas Morowudi di bulan ini akan masuk proses lelang, dan kita targetkan pada pertengahan tahun ini masuk proses pengerjaan. Selain di Morowudi, kita juga ada pengerjaan pelebaran Jalan Bringkang-Lampah. Insha Allah akhir April 2024 sudah bisa mulai pekerjaan,” imbuhnya. [dny/beq]

  • Pemkab Blitar Siapkan Rp 2 Miliar untuk Perbaiki Jalur Pasir Sumberasri

    Pemkab Blitar Siapkan Rp 2 Miliar untuk Perbaiki Jalur Pasir Sumberasri

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar berkomitmen akan memperbaiki jalan Sumberasri Kecamatan Nglegok. Untuk itu dana sebesar Rp. 2 Miliar telah disiapkan oleh Pemkab Blitar untuk memperbaiki jalur pasir tersebut.

    Nantinya anggaran tersebut akan digunakan untuk melakukan perbaikan jalan sepanjang 1 kilometer di Sumberasri. Proses perbaikannya pun dilakukan secara betonisasi.

    “Kita sudah anggarkan Rp. 2 miliar untuk perbaikan jalan di Sumberasri Nglegok, ini bersumber dari APBD Kabupaten Blitar,” kata Hamdan Zulkifli Kurniawan, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Selasa (19/03/24).

    Selama ini jalan Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar memang belum tersentuh perbaikan karena keterbatasan anggaran. Kondisi jalan yang rusak parah ditambah kendaraan yang melintas adalah tru bertonase besar, maka perbaikan harus dilakukan dengan cara betonisasi.

    Sementara anggaran Pemkab Blitar pada tahun-tahun lalu dilakukan refokusing akibat covid-19. Sehingga jalan Sumberasri, Nglegok Kabupaten Blitar baru bisa dilakukan perbaikan pada tahun ini.

    “Perbaikan dilakukan dengan cara betonisasi karena di sana kan jalur pasir yang tonasenya cukup besar,” tegasnya.

    Jalan Sumberasri sendiri merupakan jalur alternatif penghubung Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri. Jalur ini sudah rusak sejak kepulauan tahun lalu dengan kondisi jalan yang berlubang serta berdebu.

    Tidak sedikit pengendara yang mengeluhkan kondisi jalan yang rusak parah. Bahkan beberapa diantaranya terjatuh saat melintasi jalan rusak ini.

    Warga pun berharap jalan ini bisa segera dilakukan perbaikan sehingga tidak korban jiwa akibat jalan yang rusak.

    “Anggaran yang kita miliki sekitar Rp. 2 miliar rupiah itu hanya mengcover 1 km untuk perbaikan jalan yang rusak di Sumberasri,” pungkasnya.

    Jalan Sumberasri sendiri memang menjadi jalur kendaraan pengangkut pasir. Disana setiap hari hilir mudik truk-truk pengangkut pasir yang mayoritas kelebihan muatan.

    Kondisi itu tentu membuat jalan menjadi mudah rusak. Sebenarnya harus ada tindakan tegas dari pihak terkait agar truk-truk pasir ini tertib dan tidak melebihi tonase. [owi/aje]

  • Mentan dan Pangdam V/Brawijaya ke Desa Tulungagung Wujudkan Bojonegoro sebagai Lumbung Pangan

    Mentan dan Pangdam V/Brawijaya ke Desa Tulungagung Wujudkan Bojonegoro sebagai Lumbung Pangan

    Bojonegoro  (beritajatim.com) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay bersinergi dalam kunjungan kerja di Desa Tulungagung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro.

    Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau program pompanisasi dan menyalurkan bantuan benih padi, jagung, serta dua unit pompa air.

    Apresiasi untuk Sinergi dan Semangat

    Mentan Amran mengapresiasi semangat Gubernur, Pangdam, dan Bupati Bojonegoro dalam meningkatkan Bojonegoro sebagai lumbung pangan nomor satu di Indonesia.

    “Saya sangat mengapresiasi semangat Gubernur, Pangdam dan Bupati untuk meningkatkan Bojonegoro sebagai lumbung pangan nomor satu di Indonesia,” ujar Mentan Amran.

    Lumbung Pangan sebagai Senjata Ampuh

    Mentan Amran menekankan pentingnya lumbung pangan sebagai senjata ampuh dalam menghadapi krisis pangan.

    “Lumbung pangan merupakan senjata ampuh dalam menghadapi terjadinya krisis pangan. Sebab, kalau krisis pangan melanda, tentu akan mengubah krisis politik dan sosial diantara kita,” kata Mentan Amran.

    Meningkatkan Produksi Padi di Jawa Timur

    Melalui program pompanisasi, diharapkan produksi padi di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Bojonegoro, dapat meningkat.

    “Saya harap program pompanisasi ini bisa meningkatkan produksi padi di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Bojonegoro,” kata Mentan Amran.

    Sinergi dan Dukungan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan

    Kunjungan dan sinergi antara Mentan Amran dan Pangdam V/Brawijaya menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk TNI, sangatlah penting dalam mencapai tujuan ini. (ted)

  • Ribuan Marbot, Penjaga Makam dan Ketua RT di Malang Dapat Jamsostek

    Ribuan Marbot, Penjaga Makam dan Ketua RT di Malang Dapat Jamsostek

    Malang (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mendaftarkan 26.400 pekerja kategori rentan di Kota Malang. Mereka didaftarkan sebagai peserta penerima manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) BPJS Ketenagakerjaan. Mereka yang terkaver Jamsostek ini terdiri dari Ketua RT/RW, Satlinmas, guru ngaji, guru minggu, marbot, mudin, penjaga makam, dan kader luskesos .

    Keikutsertaan pekerja kategori rentan dalam program BPJS Ketenagakerjaan demi memberikan perlindungan jaminan sosial kepada masyarakat oleh Pemkot Malang.

    “Ini adalah bagian dari upaya kami memberikan proteksi terhadap para pekerja kategori rentan dari resiko. Maka penyerahan kepesertaan dan manfaat Program Jamsostek ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan para pekerja itu,” ujar Wahyu.

    Penyerahan simbolis kepesertaan Jamsostek dilakukan pada Apel Pagi ASN di Halaman Balaikota Malang, Senin (18/3/2024).

    Pendaftaran kepesertaan tahun 2024 ini diberikan kepada Ketua RT/RW, Satlinmas, guru ngaji, guru minggu, marbot, mudin, penjaga makam, dan kader luskesos di wilayah Kota Malang.

    “Kami daftarkan dan kami bayarkan mulai Januari 2024. Ini memang kami menganggarkan dari APBD agar mereka tercover di Jamsostek BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Wahyu.

    Mekanisme pembayaran iuran peserta Program Jamsostek ini dianggarkan setiap bulan oleh masing-masing kelurahan dan perangkat daerah terkait.

    “Maka saya imbau juga agar kelurahan dan perangkat daerah terkait, tidak terlambat dalam membayarkan preminya,” ujar Wahyu. [luc/aje]

  • THR Pemkot Malang Bakal Cair Tanggal 25 Maret 2024

    THR Pemkot Malang Bakal Cair Tanggal 25 Maret 2024

    Malang (beritajatim.com) – Hari Raya Idul Fitri 2024 Pemerintah Kota Malang bakal menggelontorkan anggaaran sebesar Rp29.008.723.800 untuk tunjangan hari raya (THR).

    Jumlah sebesar itu akan diberikan pada Aparatur Sipil Negara, Pekerja Negeri Sipil (PNS) hingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Malang, Totok Kasianto mengatakan, prosedur pencairan THR sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024.

    “Di Kota Malang, terdapat sebanyak 5.462 PNS dan 1.463 PPPK, sehingga keseluruhan total mencapai 6.925 aparatur negara,” ujar Totok, Senin, (18/3/2024).

    Sementara itu, Pj Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan bahwa mereka sudah mengalokasikan THR bagi ASN, PNS dan PPPK sesuai aturan pemerintah pusat.

    “Sudah, itu kan ketentuan dari pusat kita sudah mengalokasikan,” imbuh Totok.

    THR ini akan cair pada 25 Maret 2024 mendatang. Wahyu mengatakan, THR bagi ASN, PNS dan PPPK akan cair sebesar 1 kali gaji bulanan tanpa tunjangan.

    “Nanti kita cek lagi, kan biasanya satu kali gaji tanpa tunjangan. 25 Maret akan cair,” ujar Wahyu. [luc/but]

  • Pj Gubernur Adhy Beri Dukungan Terhadap Potensi Energi di Jatim

    Pj Gubernur Adhy Beri Dukungan Terhadap Potensi Energi di Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Gubernur Jatim, Adhy Karyono menyampaikan nota penjelasan atas usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2019 Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Jatim Tahun 2019-2050.

    Penyampaian tersebut disampaikan saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Senin (18/3/2024).

    Dalam sambutannya, Adhy mengatakan, usulan Raperda tentang perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2019 mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Sub bidang Energi Baru Terbarukan.

    Adhy melanjutkan, pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren tambahan di bidang energi dan sumber daya mineral pada sub bidang Energi Baru Terbarukan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dituangkan dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

    Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemprov Jatim membentuk Perda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Timur yang mengakomodir kewenangan tambahan sesuai Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023.

    Lebih lanjut, sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024-2029 dimana capaian target Bauran Energi merupakan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah.

    “Dalam rangka pengelolaan energi di Jawa Timur, maka ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2050 yang memuat kebijakan dan strategi untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi,” ujar Pj. Gubernur Adhy.

    Menurut Adhy, peran energi sangat penting bagi pembangunan nasional mengingat energi dapat mewujudkan keseimbangan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.

    Selain itu, energi juga berperan sebagai pendorong utama berkembangnya sektor lain, khususnya sektor industri dan transportasi. Hal itu selaras dengan Jatim sebagai provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Maka tingkat konsumsi energi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup besar. Hal ini merupakan tantangan dalam memenuhi pasokan dan kebutuhan energi,” kata Adhy.

    Energi di Jawa Timur ini, lanjut Adhy, memiliki beragam potensi sumber energi. Mulai energi fosil dan energi baru terbarukan. Selain itu, usaha hulu migas Jawa Timur memiliki 16 Blok Wilayah Kerja (WK) produksi. Masing-masing 8 blok wilayah kerja migas pengembangan dan 4 blok wilayah kerja migas eksplorasi.

    “Potensi energi berupa gas bumi di Jawa Timur sebesar 5.377,9 Billion Cubic Feed (BCF). Sedangkan, potensi minyak bumi sebesar 264,2 juta barel,” katanya.

    “Termasuk potensi energi terbarukan sebesar 188.410 Mega Watt (MW), yakni energi panas bumi sebesar 1.280 MW yang tersebar di Gunung Blawan Ijen, Ngebel Ponorogo, Gunung Pandan, Gunung Arjuno Welirang, Songgoriti, Gunung Iyang Argopuro, Gunung Lawu, Gunung Wilis,” urainya menambahkan.

    Pj. Gubernur Adhy juga menjelaskan, panas bumi merupakan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Nantinya, panas bumi akan menjadi andalan energi terbarukan untuk memenuhi bauran energi Jawa Timur yang ditargetkan sebesar 17,09 persen pada tahun 2025 dan 19,56 persen pada tahun 2050.

    “Selain itu, terdapat potensi energi terbarukan yang dapat dikembangkan di Jawa Timur seperti energi surya sebesar 176.390 MW, energi angin 10,200 MW, energi air 80 MW, dan energi biomassa 350 MW,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Perda ini juga selaras dengan kebijakan nasional pelaksanaan Transisi Energi menuju Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk mengakselerasi dan mendukung sepenuhnya melalui pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), penggunaan kendaraan listrik di sektor transportasi dan pengembangan jaringan gas pada sektor industri dan rumah tangga.

    Menurutnya, pengembangan pembangkit EBT setiap tahun mengalami peningkatan. Hingga saat ini, jumlah kapasitas pembangkit EBT di Jawa Timur sebesar 1.892,89 MW dengan capaian Bauran EBT 9.96 persen terhadap energi minyak bumi 45,14 persen, gas bumi 16,72 persen, dan batu bara 28,18 persen.

    “Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Jawa Timur juga meningkat secara signifikan sebanyak 7.659 unit terdiri dari Kendaraan R2 (6.1551 unit) dan Kendaraan R4 (1.504 unit),” tuturnya.

    “Keberhasilan pelaksanaan transisi energi di Jatim tentunya perlu sinergi, kontribusi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan stakeholder terkait baik Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan Swasta,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Mas Dhito dan PLN Bahas Pengembangan Program Listrik Masuk Sawah di Kediri

    Mas Dhito dan PLN Bahas Pengembangan Program Listrik Masuk Sawah di Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana alias Mas Dhito melakukan pembahasan rencana pengembangan program listrik masuk sawah bersama jajaran PLN UP3 (Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan) Kediri.

    Mas Dhito, sapaan bupati muda ini dalam pertemuan dengan PLN di ruang Pamenang Pemkab Kediri itu menyebut, salah satu upaya pemerintah Kabupaten Kediri menjaga ketahanan pangan yakni dengan menjaga kebutuhan air.

    Diakui, dalam beberapa kunjungannya, masyarakat banyak yang menanyakan perihal listrik bagi pertanian. Dalam hal ini, untuk operasional sumur pompa submersible guna pemenuhan kebutuhan air.

    “Kabupaten Kediri hari ini sedang berupaya menjaga ketahanan pangan kita. Walaupun bicara ketahanan pangan ini mata rantainya panjang sekali dan salah satunya PLN memiliki bagian sangat krusial,” katanya, Senin (18/3/2024).

    Disebutkan, memasuki musim kemarau, kebutuhan air untuk pertanian ini sangat tinggi. Melalui program listrik masuk sawah itu, peran PLN sangat dinantikan.

    Diharapkan PLN dapat mensuport program listrik masuk sawah tersebut seperti percepatan pemasangan jaringan baru, keringanan biaya pemasangan dan tarif listrik untuk pertanian.

    Disisi lain, Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan pemetaan kawasan baik secara spasial maupun koordinat lokasi-lokasi yang akan digunakan pemasangan jaringan listrik baru. Baik itu untuk sumur air tanah ataupun kegiatan pendukung pertanian di lapangan.

    Hasil pemetaan itu nantinya akan diserahkan kepada PLN untuk nantinya dipelajari dan ditindaklanjuti dengan survei ke lapangan.

    Merespon yang disampaikan Mas Dhito, Manager PLN UP3 Kediri Deny Setiawan menyampaikan pihaknya siap mendukung penuh program dari Pemerintah Kabupaten Kediri.

    “Kami akan all out untuk pelayanan kelistrikan mendukung program pemerintah daerah,” ucap Deny.

    PLN UP3 Kediri, menurut Deny, siap mendukung dan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam mensukseskan program listrik masuk sawah sebagaimana disampaikan Bupati Dhito.

    Adapun untuk biaya pemasangan listrik dipastikan lebih murah. Pelanggan hanya dikenakan biaya penyambungan, sedang untuk beton tiang listrik tidak dibebankan kepada pelanggan.

    Adapun untuk tarif listrik, nantinya akan menggunakan tarif bisnis yang jauh lebih murah dibandingkan tarif rumah tangga.

    Untuk menindaklanjuti program tersebut, diungkapkan Deny, pihaknya nantinya perlu melakukan survei ke lapangan. Survei itu untuk memastikan faktor keselamatan dari pemasnagan jaringan listrik itu.

    Perlu diperhatikan lokasi pemasangan tiang termasuk keamanan kondisi kontur tanah. Diterangkan, menjadi antisipasi PLN pemasangan tiang berada di lokasi tanah gembur. Sebab, kontur tanah yang gembur dinilai rawan tiang untuk roboh.

    “Permohonan dari warga akan kita survei, kira-kira ada tidak tempat untuk pemasangan tiang ini, kontur tanah juga kita lihat,” urainya.

    Secara terpisah, Plt Kepala Dispertabun Kabupaten Kediri Anang Widodo menyebut, untuk pengembangan program tersebut, pihaknya mengaku fokus untuk lahan dengan indeks pertanaman (IP) satu kali atau dua kali dalam satu tahun. Harapannya pada lahan itu, IP dapat ditingkatkan.

    “Kami berusaha memetakan daerah yang krisis masuk skala prioritas, ini kelompok bukan perorangan. Secara koordinat yang IP 1, IP 2 titiknya mana saja, nanti kita serahkan teknis ke PLN,” tambahnya. [ADV PKP/nm/but]

  • Pilwali Surabaya, PDIP: Eri dan Armuji Paling Banyak Dibicarakan

    Pilwali Surabaya, PDIP: Eri dan Armuji Paling Banyak Dibicarakan

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPC PDIP Kota Surabaya Adi Sutarwijono menyebut pihaknya masih menunggu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) soal Pemilihan Wali (Pilwali) Kota Surabaya. Termasuk soal rekom wali kota Eri Cahyadi untuk dicalonkan kembali.

    “Kita akan menunggu petunjuk teknis dari DPP soal Pilwali, biasanya proses yang cukup berjenjang sebelum nanti diputuskan oleh DPP,” kata Adi Sutarwijono di DPRD Surabaya, Senin (18/3/2024).

    Awi sapaan lekatnya mengatakan, hingga saat ini DPC belum memunculkan nama calon Wali Kota Surabaya 2024. Sebab, PDIP baru saja menyelesaikan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu). 

    “Sampai sekarang belum (ada nama calon Wali Kota Surabaya) itu adalah kewenangan DPP PDI Perjuangan. Hak mutlak, proses belum dimulai. Kita baru menyelesaikan Pemilu 2024,” ujar mantan jurnalis ini.

    Meski begitu, Awi mengakui nama calon dari PDIP  yang saat ini banyak dibicarakan adalah Eri Cahyadi dan Armuji. “Saat ini masih pak Eri, Armuji, yang banyak dibicarakan,” kata dia.

    Oleh karena itu, Awi mengucapkan terima kasih kepada Eri dan Armuji atas kerja keras yang telah dilakukan. Keduanya saat ini tengah fokus menyelesaikan tugasnya di Pemerintahan Kota Surabaya. 

    “Kita semua berharap bahwa di sisa waktu , bisa memaksimalkan kerja-kerja untuk kesejahteraan masyarakat yang itu memberikan harapan yang lebih baik untuk Surabaya di tahun 2024,” terangnya. 

    Ditanya soal harapan Partai Golkar membentuk koalisi besar untuk mendukung Eri Cahyadi, Awi mengucap terima kasih. Sebab, hal itu merupakan bagian dari catatan positif atas kepemimpinan Eri-Armuji.

    “Saya terima kasih Golkar memberikan apresiasi itu semua, bagian dari warga Surabaya yang kemudian memberikan rapor positif terhadap Mas Eri dan Pak Armuji,” kata dia.

    Awi menyebut, di PDIP tak ada istilah koalisi, yang ada adalah kerjasama. Bila Golkar ingin kerjasama mengusung Eri Cahyadi, maka harus menyamakan gagasan dan pikiran dengan tujuan membangun kota Surabaya yang lebih baik ke depannya. 

    “Kami sebetulnya gak mengenal istilah koalisi, tapi kerjasama, kerjasama itu kan harus disamakan dulu pikirannya, gagasannya Surabaya ini ke depan, jangan sampai juga misalnya kerjasama itu hanya didasarkan oleh satu kekuasaan. Tapi kita harus arahkan betul untuk membangun Surabaya ini lebih baik. Kemudian mensejahterakan dan memajukan rakyat Surabaya,” pungkas dia. [asg/but]