Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Pj Wali Kota Mojokerto Pastikan Bansos Tidak Ada Potongan

    Pj Wali Kota Mojokerto Pastikan Bansos Tidak Ada Potongan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Penjabat (Pj.) Wali Kota Mojokerto Moh Ali Kuncoro memastikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat tidak ada potongan. Hal tersebut disampaikan saat meninjau penyaluran bantuan kepada tukang becak di Pendopo Sabha Kridatama, Rumah Rakyat.

    Sebanyak 362 tukang becak menerima bansos. Bantuan tersebut akan disalurkan selama tiga hari dari tanggal 19 sampai dengan 21 Maret 2024. Dimana tanggal 19 disalurkan kepada tukang becak dan lansia kurang mampu, lansia mulai tanggal 19 sampai dengan 23 Maret 2024.

    Sementara tanggal 20 disalurkan kepada anak yatim/piatu non panti dan tanggal 21 disalurkan kepada penyandang disabilitas. Uang tunai sebesar Rp350 ribu untuk tukang becak, Rp500 ribu untuk lansia, Rp350 ribu untuk disabilitas dan Rp1 juta untuk anak yatim/piatu non panti.

    Bantuan untuk tukang becak tersebar di tiga kecamatan. Dengan rincian 95 orang dari Kecamatan Kranggan, 163 orang dari Kecamatan Magersari, dan 104 orang dari Kecamatan Prajuritkulon. Sementara untuk penyandang disabilitas, 129 orang dari Kecamatan Magersari, 73 orang dari Kecamatan Prajuritkulon.

    Dan 73 orang dari Kecamatan Kranggan. Sedangkan bantuan untuk lansia kurang mampu diberikan kepada 408 orang dari Kecamatan Magersari, 269 orang dari Kecamatan Prajuritkulon, dan 362 orang dari Kecamatan Kranggan. Bantuan kepada anak yatim/piatu non panti diberikan kepada 115 anak dari Kecamatan Magersari.

    Sebanyak 97 anak dari Kecamatan Prajuritkulon, dan 73 anak dari Kecamatan Kranggan. Seluruh penerima bantuan sosial ini merupakan warga Kota Mojokerto yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).

    “Kita berikan full tanpa ada potongan, saya harapkan bantuan ini bisa mengurangi beban, meningkatkan pendapatan meskipun ini sesaat, kita masifkan dengan program-program yang lain. Karena di tahun 2024 ini total anggaran yang kita programkan untuk pengentasan kemiskinan sebanyak Rp135 miliar,” ungkapnya, Selasa (19/3/2024).

    Anggaran senilai Rp135 miliar untuk pengentasan kemiskinan tersebut tersebar di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mekanisme penyaluran bantuan seluruhnya akan dilakukan di Pendopo Sabha Kridatama Rumah Rakyat, kecuali untuk lansia kurang mampu akan disalurkan secara door to door (home visit).

    “Bansos ini dari APBD Kota Mojokerto tahun 2024, yang kita berikan untuk 362 orang tukang becak, 1.039 lansia kurang mampu, 285 anak yatim/piatu non panti, dan 275 orang penyandang disabilitas. Semoga dengan bantuan ini dapat bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi sebentar lagi kan lebaran,” tegasnya. [tin/kun]

  • Kedai Kopi Kapiten di Pandaan Pasuruan Tunggak Pajak

    Kedai Kopi Kapiten di Pandaan Pasuruan Tunggak Pajak

    Pasuruan (beritajatim.com) – Selama rapat pansus kopi kapiten, terungkap beberapa fakta baru. Selain besaran anggaran sebanyak Rp10 miliar selama 8 tahun, Kedai Kopi Kapiten yang berada di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan menunggak pajak mulai 2023.

    Anggota Pansus dari fraksi Gerindra, Kasiman mengatakan, selama ini sarana promosi kopi Kapiten menggunakan gedung Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Namun sampai saat ini, sewa pembinaan tidak mampu dibayar hingga menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

    “Disperindag harus mampu menagih sewa yang dikelola oleh pihak ketiga, yakni gedung atau kedai kopi Kapiten yang ada di Kecamatan Pandaan. Tagihan tersebut harus sesuai appraisal awal dan harus dibayarkan,” katanya.

    Kasiman juga mengatakan jika kopi Kapiten tidak mampu membayar sewa gedung, maka pihaknya harus menyerahkan ke Disperindag. Sehingga nantinya akan kembali diolah oleh Pemda Pasuruan untuk kepentingan lainnya.

    “Kalau sudah, gedungnya harus diserahkan kembali ke Pemda biar tidak mangkrak. Toh kopi Kapiten terhadap masyarakat juga tidak ada manfaatnya, malah yang berkembang di masyarakat kopi sachet,” tambahnya.

    Sementara itu, Kepala Disperindag Kabupaten Pasuruan, Diana Lukita mengatakan, sejak 2023 telah mengundurkan diri dari jabatannya. Meski begitu, Disperindag mengklaim bahwa telah menagih pembayaran pajak tersebut.

    “Gedung tersebut disewa sama APEKI, sejak tahun 2023 sudah mengundurkan diri. Tapi kami tetap menagih untuk membayar pemanfaatan aset,” jelas Diana singkat. [ada/beq]

  • PKB Jember Usulkan Rekap Suara Pemilu Tidak Dilakukan di Kecamatan

    PKB Jember Usulkan Rekap Suara Pemilu Tidak Dilakukan di Kecamatan

    Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengevaluasi penyelenggaraan pemilihan umum tahun ini. PKB berharap pemilu mendatang bisa berjalan efisien dan tidak melelahkan.

    “Pemilu itu melelahkan. Pra dan pasca sama-sama melelahkan. Ngapain kita rekapitulasi suara di kecamatan kalau saat di kabupaten muncul masalah semua?” kata Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi, ditulis Selasa (19/3/2024).

    “Rekapitulasi di tingkat kecamatan hampir seminggu lebih. Rekap di tingkat kabupaten seminggu lebih. Hampir setengah bulan kita diombang-ambingkan angka-angka,” kata Ayub.

    Ayub menilai perlu ada pemangkasan alur rekapitulasi surat suara untuk mengantisipasi kelelahan petugas dan menekan potensi kecurangan. “Kenapa (rekap) tidak di kabupaten saja setelah rekap di TPS? Semakin lama (masa rekap di kecamatan), semakin hilang suara. Jadi PPK hanya berfungsi administratif,” kata Ayub.

    Usulan Ayub ini didasarkan pada banyaknya protes dan temuan perubahaan suara saat rekapitulasi di tingkat kabupaten. “Saya menjadi saksi PKB tingkat kabupaten sejak Pemilu 2004 sampai saat ini. Pemilu paling brutal dan tersistematis ya tahun ini. Bagaimana oknum penyelenggara bermain dan dengan gampangnya mengubah angka,” katanya.

    Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) yang seharusnya menjadi kontrol dan memberikan informasi publik soal perolehan suara peserta pemilu, menurut Ayub, justru jadi biang masalah. “Untungnya kami sudah antisipasi jauh-jauh hari dengan menguatkan peran saksi. PKB melakukan pelatihan 7.780 orang saksi sebanyak tiga kali,” katanya.

    Ayub lantas membongkar modus dugaan kecurangan yang memanfaatkan masa rekapitulasi di level kecamatan. “Kalau saat rekapitulasi suara tidak akan ada masalah karena yang ditampilkan lembar plano. Begitu di akhir (jelang penandatanganan persetujuan saksi), ada penundaan karena alasan teknis terkait pencetakan lembar yang akan ditandatangani,” katanya.

    Rasa lelah membuat saksi partai menyetujui penundaan itu. “Draft dikirim soft copy dalam bentuk PDF. Begitu besok, pleno terakhir penandatanganan formulir DA, formulir tebal ditaruh di meja dan saksi dipanggil untuk tanda tangan,” kata Ayub.

    Di sinilah persoalan muncul. Saksi hanya mengecek perolehan suara partai masing-masing, dan akan menandatangani formulir DA itu ketika sudah sesuai dengan data yang dimilikinya. “Siapa yang mau melihat perolehan suara tiap TPS dan tiap desa partai lain? Di situlah terjadi penggelembungan. Jadi suara bukan dicuri, tapi suara partai lain menggelembung,” kata Ayub.

    “Jadi modus berganti. Tidak mungkin suara partai besar yang punya saksi kuat diambil. Tapi pergeseran suara dari partai yang tidak punya saksi, utak-atik caleg internal, semua dimainkan,” kata Ayub. Modus ini terungkap setelah dilakukan pengecekan data C-Hasil yang dimiliki PKB dengan data hasil rekap tingkat kecamatan. [wir]

  • Pj Wali Kota Kediri Sampaikan Capaian Kinerja 2023 dalam LKPJ

    Pj Wali Kota Kediri Sampaikan Capaian Kinerja 2023 dalam LKPJ

    Kediri (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Wali Kota Kediri, Zanariah, memaparkan capaian kinerja Pemerintah Kota Kediri tahun 2023 dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada Rapat Paripurna DPRD Kota Kediri, Selasa (14/3/2024). Rapat Paripurna ini dilaksanakan di Ruang Sidang DPRD Kota Kediri dimana dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus.

    “Substansi materi yang dilaporkan dalam LKPJ ini adalah pelaksanaan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Kediri tahun 2023 menunjukkan bahwa 8 dari 9 indikator masuk kategori sangat tinggi, serta terdapat 1 indikator yang perlu ditingkatkan,” terang Pj Wali Kota Kediri.

    Zanariah menjelaskan realisasi capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Kediri yang pertama yakni Indeks Reformasi Birokrasi. Realisasinya tahun 2023 sebesar 74,63 dengan capaian sebesar 102,23 % dari target yang ditetapkan, sehingga masuk kategori sangat tinggi. Capaian tersebut tercermin dari diraihnya predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh DPMPTSP dan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri 9 kali berturut-turut.

    Kedua, Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 3,54 dengan capaian sebesar 94,40 persen dari target yang ditetapkan, sehingga masuk kategori sangat tinggi. Komponen IKM yang memiliki nilai tinggi antara lain unsur biaya/tarif, sistem mekanisme dan prosedur serta penanganan pengaduan, saran dan masukan.

    Selanjutnya, realisasi capaian kinerja Indikator Kinerja Utama ketiga, Skor Smart City tahun 2023 sebesar 3,2 dengan capaian sebesar 92,75 persen dari target yang ditetapkan, sehingga masuk kategori sangat tinggi. Capaian skor Smart City didukung oleh inovasi yang ada pada setiap pilar.

    Keempat, Indeks Pembangunan Manusia tahun 2023 sebesar 80,97 dengan capaian sebesar 102,11 persen dari target yang ditetapkan, sehingga masuk kategori sangat tinggi. Peningkatan IPM didukung oleh program Pemerintah Kota Kediri antara lain, bantuan pendidikan, bus sekolah, jaminan kesehatan nasional, home care, pelatihan kerja berbasis kompetensi, bantuan modal serta lainnya.

    Kemudian Indikator Kinerja Utama Kelima, pertumbuhan ekonomi Kota Kediri tahun 2023 sebesar 1,92 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya. Turunnya pertumbuhan ekonomi karena rendahnya pertumbuhan industri pengolahan sebesar 0,62 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya yakni sebesar 2,94 persen. Kontribusi industri pengolahan, yang didominasi oleh industri pengolahan tembakau, terhadap struktur perekonomian di Kota Kediri sebesar 79,99 persen, sehingga sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Kediri.

    Keenam, Indeks Gini Kota Kediri sebesar sebesar 0,40 dengan capaian sebesar 91,89 persen dari target yang ditetapkan, sehingga masuk kategori sangat tinggi. Indeks Gini Kota Kediri tahun 2023 masuk kategori moderat, hal ini menunjukkan adanya pemerataan pendapatan masyarakat.

    Ketujuh, tingkat kemiskinan Kota Kediri Tahun 2023 sebesar 7,15 persen dengan capaian sebesar 99,30 persen dari target yang ditetapkan, sehingga masuk kategori sangat tinggi. Program untuk menurunkan tingkat kemiskinan antara lain, bantuan sosial bagi masyarakat miskin, rehabilitasi rumah tidak layak huni, program pemberdayaan masyarakat, penciptaan wirausaha baru, pelatihan kerja dan bantuan modal. Kedelapan, Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) sebesar 4,55 dengan capaian sebesar 108,33 persen dari target yang ditetapkan, sehingga masuk kategori sangat tinggi.

    Terakhir, Indeks Kota Layak Huni (IKLH) tahun 2023 sebesar 79,83 dengan capaian sebesar 100,04 persen dari target yang ditetapkan, sehingga masuk kategori sangat tinggi. Indikator IKLH yang nilainya sangat baik antara lain, fasilitas keamanan, keselamatan kota, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan pengelolaan air bersih.

    Sementara itu, pendapatan daerah tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp 1.452.213.119.779 dan terealisasi sebesar 1.478.072.837.267 atau sebesar 101,78 persen. Belanja daerah tahun 2023, telah dianggarkan sebesar Rp 1.920.256.048.812, dan terealisasi sebesar Rp 1.566.450.723.233 atau sebesar 81,58 persen. Di tahun 2023, Kota Kediri mendapat 9 penghargaan dari berbagai pihak yakni Kota Toleran Peringkat 5 di Indonesia.

    Emas Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji 2023, UI Green City Metric, UHC Award, Swasti Saba kategori Padapa, Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Nindya, Opini WTP 9 tahun berturut-turut, Pemerintah Daerah Kab/Kota dengan Transaksi Terbanyak dalam Pemanfaatan Pengadaan Barang/ Jasa melalui Jatim Belanja Online (Jatim Bejo) dan Pemerintah Daerah dengan Partisipasi Tertinggi dalam Sulingjar untuk Guru SMP.

    Terakhir Pj Wali Kota Kediri berharap , laporan ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan di tahun-tahun yang akan datang. “Kolaborasi dengan semua pihak yang baik ini menjadi kunci utama keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya.

    Hadir pula Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, perwakilan Forkopimda Kota Kediri, anggota DPRD Kota Kediri, dan Kepala OPD Pemerintah Kota Kediri. [nm/beq]

  • PKB Jember Desak Bawaslu Tangani Dugaan Kecurangan Pemilu Secara Hukum

    PKB Jember Desak Bawaslu Tangani Dugaan Kecurangan Pemilu Secara Hukum

    Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menangani dugaan kecurangan dalam pemilihan umum secara hukum.

    “Agar ini tidak jadi preseden buruk dan ada efek jera, (dugaan kecurangan) ini harus masuk dalam pidana pemilu. Ini wajib. Tugas Bawaslu. Ketika saat rekapitulasi suara ada permasalahan dan itu bisa dibuktikan, ya masuk pelanggaran,” kata Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi, ditulis Selasa (19/3/2024).

    PKB sempat melaporkan sejumlah dugaan kesalahan rekapitulasi beberapa waktu lalu dan terbukti. “Seharusnya Bawaslu turun untuk memeriksa apakah ini pelanggaran administratif, apakah ini hanya salah input. Salah input kalau cuma 50-100 suara masuk akal. Tapi kalau sampai ribuan, masa salah input semua dan terstruktur, massif di beberapa tempat pemungutan suara,” kata Ayub.

    Ayub menuding pelaku dugaan manipulasi rekapituasli suara pemilu adalah penjahat demokrasi. “Tidak menunjukkan hasil suara rakyat yang betul-betul datang dari TPS. Maka itu, hari ini dalam pemilu di Indonesia yang menentukan bukan suara rakyat, tapi suara penghitungan. Di TPS, ada 10 suara. Tapi saat penghitungan, bisa jadi 0, bisa jadi 100,” katanya.

    Ayub kemudian membandingkan dugaan kecurangan pada pemilu-pemilu sebelumnya dengan pemilu saat ini. “Kalau dulu, pergeseran tak sampai ratusan suara. Ini ribuan suara,” katanya.

    Ayub menilai pelaku dugaan pelanggaran sangat berani. “Beberapa kali oknum PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) datang ke saya meminta maaf. Saya maafkan, tapi saya tidak akan melupakan perbuatan mereka. Biar itu jadi efek jera. Bukan hanya menjadi temuan pelanggaran administratif,” katanya.

    Kecurangan dalam pemilu, menurut Ayub, termasuk perbuatan zalim. “Bahaya itu. Orang yang seharusnya tidak terpilih menjadi terpilih, Hak kepemilikan kursi parlemen menjadi tidak jelas. Seharusnya milik caleg A bisa bergeser ke caleg B di internal partai saja,” katanya.

    Kritik dialamatkan Ayub kepada Bawaslu Jember. “Hari ini temuan lebih banyak dari partai. Seharusnya Bawaslu kan jemput bola. Bawaslu punya pengawas TPS dan pengawas di kecamatan. Masa cuma menunggu laporan? Kan seharusnya mereka tahu,” katanya.

    Bawaslu, menurut Ayub, seharusnya menjemput bola begitu ada dugaan pelanggaran. “Masa partai dulu yang tahu. Jadi kayak aparat dalam film India. Seharusnya kan Bawaslu punya mitigasi, bahwa di daerah ini rawan sehingga begitu ada kejadian bisa merekomendasikan kepada KPU dan KPU menegur jajarannya di bawah,” sindirnya. [wir]

  • 10 Caleg Perempuan Melenggang ke DPRD Surabaya, Siapa Saja?

    10 Caleg Perempuan Melenggang ke DPRD Surabaya, Siapa Saja?

    Surabaya (beritajatim.com) – KPU Surabaya menetapkan hasil Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2024) dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 66 Tahun 2024. Sejumlah nama terpilih menjadi anggota DPRD Surabaya.

    Khusus perempuan, ada 10 caleg yang berhasil melenggang ke DPRD Surabaya periode 2024-2029. 

    10 Caleg tersebut yaitu Laila Mufidah (PKB), Aning Rahmawati (PKS), Ajeng Wira Wati (Gerindra), Herlina Harsono Nyoto (Demokrat), dan Juliana Evawati (PAN).

    Kemudian Luthfiyah (Gerindra), Ais Shafiyah (PKB), Siti Maryam (PDIP), Enny Minarsih (PKS), dan Zuhrotul Mar’ah (PAN).

    Komposisi tersebut terdiri dari 8 petahana dan 2 wajah baru (Ais Shafiyah dan Enny Minarsih). Sedangkan peraih suara tertinggi kalangan caleg perempuan direbut Laila Mufidah yang kini duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya dengan 13.865 suara.

    Di posisi kedua dengan suara 13.859 diperoleh Aning Rahmawati yang merupakan wakil ketua Komisi C DPRD Surabaya. Lalu disusul wakil ketua Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati dengan suara 11.467.

    Beberapa petahana perempuan yang angkat koper dari Yos Sudarso di antaranya Khusnul Khotimah (PDIP), Norma Yunita (PDIP), Dyah Katarina (PDIP), Ashri Yuanita (PDIP), Elok Cahyani (Demokrat), Tri Indah (PDIP), Pertiwi Ayu Krishna (Golkar), Camelia Habiba (PKB), Lembah (Golkar), dan Reni Astuti (PKS). [asg/beq]

  • Dewan Pers Minta Menteri Bahlil Berikan Hak Jawab ke Tempo

    Dewan Pers Minta Menteri Bahlil Berikan Hak Jawab ke Tempo

    Jakarta (beritajatim.com) – Dewan Pers meminta Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memberikan hak jawab terkait laporan utama Majalah Tempo edisi 4-10 Maret 2023 bertajuk ‘Tentakel Nikel Menteri Bahlil’. Dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 7/PPR-DP/III/2024, Dewan Pers menyatakan liputan Tempo tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik secara prosedural.

    Rekomendasi hak jawab diminta Dewan Pers Bahlil tak memberikan ruang klarifikasi sebelum liputan tersebut terbit. Ia mengabaikan tujuh upaya Tempo meminta konfirmasi dan jawaban atas seluruh informasi dalam liputan itu, melalui surat ke kantor dan rumah dinasnya, dua kali mencegatnya seusai debat calon presiden, lewat staf khususnya, dan melalui seorang politikus senior.

    “Permintaan wawancara sudah kami ajukan sejak pada 15 Januari hingga akhir Februari 2024,” kata Setri.

    Pada 29 Februari 2024, Bahlil baru memberikan pernyataan di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Pernyataan itu pun sudah dimasukkan dalam tulisan di Majalah Tempo.

    Karena itu, dalam putusannya, Dewan Pers meminta Menteri Bahlil, sebagai pejabat publik, lebih terbuka kepada pers ketika diminta penjelasan atau konfirmasi atas sebuah informasi.

    “Agar tercipta keberimbangan, keakuratan dalam pemberitaan dan terhindar dari penghakiman,” demikian tertulis dalam PPR Dewan Pers.

    Menurut Dewan Pers penyembunyian identitas narasumber dalam liputan tersebut telah sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Dewan Pers menilai keterangan pada sampul edisi tersebut tidak akurat karena menyebut Menteri Bahlil telah mencabut ribuan izin nikel.

    Padahal, khusus tambang nikel, hingga Januari lalu hanya berjumlah 109 izin. Dewan Pers merekomendasikan Tempo memuat hak jawab disertai permintaan maaf kepada Menteri Bahlil dan pembaca atas kekeliruan dalam kalimat tersebut.

    Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers memutuskan Tempo wajib memuat hak jawab Menteri Bahlil atas pelbagai informasi yang terdapat dalam liputan tersebut.

    “Kami siap memberikan ruang hak jawab Menteri Bahlil secara proporsional seperti putusan Dewan Pers,” kata Pemimpin Redaksi Tempo Setri Yasra pada 18 Maret 2024.

    Liputan Tempo menyorot kebijakan pencabutan izin usaha pertambangan oleh Menteri Bahlil sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Investasi dan Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Investasi. Selain kewenangan mencabut izin, Menteri Bahlil juga berwenang menghidupkan kembali IUP dengan syarat tertentu.

    Kepada Tempo, para pengusaha mengaku diminta uang atau saham oleh Menteri Bahlil dan orang-orang dekatnya jika ingin izin tersebut dihidupkan kembali. Ada sebelas narasumber yang memberikan informasi kepada Tempo dan telah dicek akurasinya. Dewan Pers menilai Tempo telah melakukan uji informasi atas pengakuan-pengakuan tersebut.

    Setri Yasra mengatakan siap memberikan ralat atas keterangan di bawah judul sampul tersebut. Sebab, kata dia, dari keterangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dari 2.078 izin yang dicabut Menteri Bahlil, sebanyak 1.749 berupa izin pertambangan mineral.

    Selain mengadukan majalah Tempo, Menteri Bahlil juga mengadukan siniar Bocor Alus Politik yang membahas topik yang sama. Bocor Alus merupakan siniar jurnalistik Tempo yang tayang di YouTube setiap Sabtu dan menjadi pengantar topik liputan majalah Tempo yang terbit setiap Ahad.

    Atas tayangan Bocor Alus Politik, Dewan Pers menyatakan memenuhi kewajiban etik dengan menayangkan upaya konfirmasi berupa teks dalam tayangan tersebut. [beq]

  • 3 Tahun Kepemimpinan Eri Cahyadi-Armuji, Inilah Seabrek Capaian Program dan Segudang Prestasinya!

    3 Tahun Kepemimpinan Eri Cahyadi-Armuji, Inilah Seabrek Capaian Program dan Segudang Prestasinya!

    Surabaya (beritajatim.com) – Tiga tahun sudah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji memimpin Kota Surabaya. Berbagai terobosan dan inovasinya kian nyata dan dapat dirasakan langsung oleh warga. Seabrek capaian program yang dilakukannya, dan segudang prestasinya, menjadi bukti nyatabahwa keduanya berhasil memimpin Kota Surabaya.

    Satu di antara capaian program yang telah dilakukannya adalahdalam bidang infrastruktur. Sejak tahun 2021-2023, PemerintahKota (Pemkot) Surabaya sudah membangun jalan sepanjang584.036,15 meter, baik pembangunan jalan melalui flexible pavement, maupun pembangunan jalan melalui rigid pavement.

    “Selain itu, sampai dengan tahun 2023, pemkot telah melakukanpembangunan dan rehabilitasi 1.177 Balai RW. Kini, Balai RW tidak hanya berfungsi sebagai gedung pertemuan, namun juga dimanfaatkan untuk meningkatkan akses pelayanan publik, baikyang bersifat administratif maupun pelayanan non administratif. Jadi, Balai RW menjadi pusat pelayanan kepada warga,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Surabaya Irvan Wahyudrajad.

    Pemkot Surabaya juga mengebut pembangunan dan pemasanganPenerangan Jalan Umum (PJU) di berbagai penjuru kota. Adapun PJU yang dipasang sampai dengan tahun 2023 sebanyak105.846 titik di 7.960 lokasi. Lalu, di tahun 2024 ini, akandilakukan pembangunan PJU di 7.586 titik.

    Sedangkan untuk mengantisipasi genangan di musim hujan, sejak masa kepemimpinan Eri Cahyadi-Armuji, Pemkot Surabaya sudah membangun saluran air sepanjang 109.506,722 meter. Bahkan, pemkot juga membangun 7 rumah pompa baru, yaitu Rumah Pompa Undaan, Rumah Pompa Gersikan, Rumah Pompa Merr, Rumah Pompa Bulak, Rumah Pompa Kebraon, Rumah Pompa Boezem Aquatic, dan Rumah Pompa Bukit Barisan, sehingga total rumah pompa sampai dengan tahun 2023 sebanyak 75 lokasi.

    “Ada pula pemasangan 6 stasiun hujan yang ada di Rumah Pompa Undaan, Rumah Pompa Gadukan, Rumah Pompa Kebraon, Rumah Pompa Wonorejo 1, Rumah Pompa Bulak, dan Rumah Pompa Merr,” kata Irvan.

    Di samping itu, Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi salah satufokus Pemkot Surabaya dalam upaya pembangunanberkelanjutan. Makanya, di tahun 2023 pemkot merevitalisasisemua taman dan RTH di Surabaya. Hingga saat ini, terdapat921 taman yang terdiri dari 178 taman aktif dan 743 taman pasif.

    “Luas RTH publik pada tahun 2023 sebesar 7.363, 51 hektaratau 22,01 persen. Luasan ini telah memenuhi standar Ruang Terbuka Hijau Publik pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan PemanfaatanRuang Terbuka Hijau, yaitu minimal 20 persen,” tegasnya.  

    Selanjutnya dalam bidang pendidikan, capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) di Surabaya terus meningkat. Tahun 2021 HLS di Surabaya mencapai 14,81 tahun, kemudian tahun 2022 HLS di Surabaya mencapai 14,83 tahun, dan tahun 2023 HLS di Surabaya mencapai 14,85 tahun.

    Berbagai upaya terus dilakukan dalam rangka meningkatkanakses pendidikan, baik melalui beasiswa maupun melaluibantuan pendukung pendidikan. Untuk yang beasiswa diberikankepada seluruh pelajar SDN dan 9.064 pelajar SD Swasta dan MI, diberikan pula kepada seluruh siswa SMPN dan 9.319 pelajar SMP Swasta dan MTs, dan juga pelajar SMA/SMK/MA sebanyak 20.356 siswa, serta Perguruan Tinggi sebanyak 3.196 mahasiswa dengan rincian 3.186 beasiswa PTN dan 10 beasiswaprofesi.

    Sedangkan bantuan pendukung pendidikan yang diberikanberupa seragam dibagikan kepada 30.078 pelajar SDN dan 7.017 siswa SD Swasta dan MI, diberikan pula seragam kepada 12.270 pelajar SMPN dan 6.386 pelajar SMP Swasta dan MTs. Selain itu, pemkot juga membantu menebus ijazah bagi 487 pelajarSMA dan tebus ijazah bagi 1.243 pelajar SMK/MA. “Nah, tebusijazah yang melibatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surabaya sebanyak 1.730 ijazah dari periode 2022-2023,” katanya.

    Selain infrastruktur dan pendidikan, Wali Kota Eri bersamajajaran Pemkot Surabaya juga fokus dalam bidang sosial dan kesejahteraan rakyat. Alhasil, Indeks Pembangunan Manusia(IPM) Surabaya juga terus naik. Pada tahun 2021 berada di angka 82,94, lalu di tahun 2022 di angka 83,32, dan di tahun 2023 berada di angka 83,99.

    “Pada tahun 2023 lalu, Surabaya juga sudah memastikan dirisebagai kota yang memenuhi 100 persen ODF (Open Defecation Free) atau bebas dari buang air besar sembarangan (BABS), karena di tahun 2023 lalu pemkot membangun jamban sebanyak7.922 unit,” kata Irvan.

    Pemkot juga terus merealisasikan Program Dandan Omah atauRutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) yang bertujuan untukmemberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat di Kota Surabaya. Pada tahun 2023, telah dilakukan perbaikan Rutilahusebanyak 3.909 unit, yang berasal dari APBD sebanyak 3.140 unit dan yang berasal dari non-APBD atau gotong royong sebanyak 769 unit. “Pada tahun 2024, kami akan melakukanperbaikan Rutilahu sebanyak 1.804 unit, yang berasal dariAPBD sebesar 1.500 unit, 240 unit berasal dari Baznas, 4 unit berasal Gereja Victory, dan 60 unit berasal dari BanggaSurabaya Peduli,” katanya.

    Selanjutnya, Pemkot Surabaya juga fokus untukmenyejahterakan warganya melalui program Padat Karya dan Penyaluran Bekerja. Melalui program ini, pemkot berhasilmenyalurkan tenaga kerja atau berhasil memberikan pekerjaankepada warga sebanyak 36.194 warga. Berkat program ini, akhirnya perekonomian Surabaya juga tumbuh. Pada tahun 2020 atau di masa pandemi Covid-19, tingkat perekonomian Surabaya -4,85 persen, kemudian di tahun 2021 naik jadi 4,29 persen dan di tahun 2022 menjadi 6,51 persen, kemudian di tahun 2023 menjadi 5,70 persen.

    Karena sudah banyak yang bekerja dan perekonomian tumbuh, akhirnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terus menurun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, TPT Surabaya pada saat pandemi Covid-19 tahun2020 berada di angka 9,79 persen. Kemudian, pada tahun 2021 angka TPT itu menjadi 9,68 persen, dan pada tahun 2022 turunmenjadi 7,62 persen, hingga akhirnya di tahun 2023 turun lagimenjadi 6,76 persen. “Jadi, pada 2022-2023 TPT turun 0,9 persen,” tegasnya.

    Keberhasilan program ini juga berdampak pada penurunanangka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kota Surabaya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angkakemiskinan Surabaya pada tahun 2021 berada di angka 5,23 persen atau sekitar 152,49 ribu jiwa, kemudian di tahun 2022 turun menjadi 4,72 persen atau sekitar 138,21 ribu jiwa, dan di tahun 2023 turun lagi menjadi 4,65 persen atau sekitar 136,37 ribu jiwa.

    Sedangkan angka kemiskinan ekstrem Surabaya pada tahun2021 berada di angka 1,2 persen atau sekitar 35 ribuan, kemudian pada tahun 2022 angkanya turun menjadi 0,8 persenatau sekitar 23 ribuan.  “Jadi, data kemiskinan ekstrem yang kitaterima terakhir sampai tahun 2022, dan mulai 2021-2022 angkakemiskinan ekstrem itu sudah ada penurunan sekitar 0,4 persen,” ujarnya.

    Di samping itu, salah satu fokus utama Wali Kota Eri bersamajajaran Pemkot Surabaya adalah menekan angka stunting dan akhirnya angka stunting Surabaya terendah se-Indonesia. Hingga awal bulan Maret 2024, angka stunting di Surabaya tersisa 255 anak dan sebanyak 47 kelurahan di Surabaya sudahzero stunting aktif serta 5 puskesmas juga sudah zero stunting aktif.

    Sementara Angka Kematian Ibu (AKI) juga terus turun dari57,27 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2021 menjadi 32,59 di tahun 2023. Penurunan itu juga diikuti oleh turunnya Angka Kematian Bayi (AKB) setiap tahunnya, dari 4,96 per 1000 kelahiran hidup di tahun 2021, menjadi 4,04 di tahun 2023.“Surabaya juga sudah 100 persen UHC (Universal Health Coverage), artinya seluruh warga Kota Surabaya sudah tercover BPJS Kesehatan,” tegasnya.

    Berbagai terobosan dan inovasinya itu akhirnya berbuah manis. Sejak dilantik pada 26 Februari 2021 hingga pertengahan Maret 2024, sebanyak 111 penghargaan sudah diraihnya, terdiri daripenghargaan secara personal sebanyak 30, lalu penghargaannasional sebanyak 78, dan penghargaan internasional sebanyak 3 penghargaan. (ADV)

  • Pj Wali Kota Kediri Dukung Pelaku Usaha Miliki Sertifikasi Halal

    Pj Wali Kota Kediri Dukung Pelaku Usaha Miliki Sertifikasi Halal

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah terus mendorong para pelaku usaha untuk melengkapi salah satu legalitas usahanya yakni sertifikasi halal. Maka dari itu, digelarlah sosialisasi dan fasilitasi Sertifikasi Halal ini sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kota Kediri kepada para pelaku usaha agar semakin mudah dan mengerti cara pengurusan sertifikasi halal produknya, Selasa (19/3/2024).

    Sosialisasi diselenggarakan di Ruang Joyoboyo Balaikota Kediri, dengan menghadirkan dua narasumber yaitu Yamsul Umam dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan Nuhdi Futuhal Arifin dari Kemenag Kota Kediri.

    “Kota Kediri ini memiliki fokus pengembangan pada sektor perdagangan dan jasa. Oleh karena itu, perlindungan konsumen juga sangat penting dan menjadi perhatian. Artinya para pelaku usaha harus menghadirkan produk yang berkualitas, bersih, sehat dan tentunya juga halal. Namun sayangnya di Kota Kediri, masih banyak pelaku usaha yang belum mengantongi sertifikasi halal,” terang Pj Wali Kota Kediri.

    Lebih lanjut, Zanariah menerangkan bahwa menurut data Disperdagin Kota Kediri, tahun 2023 dari 13.133 pelaku industri termasuk 8.765 pelaku usaha makanan dan minuman, baru 3.657 pelaku usaha yang mendapat sertifikasi halal. Maka dari itu, Pemkot Kediri terus menggenjot para pelaku usaha ini untuk mengurus sertifikasi halal, dengan melakukan sosialisasi hingga memfasilitasi pengurusan sertifikasi halal ini.

    “Para pelaku usaha harus memiliki sertifikasi halal paling lambat 17 Oktober 2024. Dan yang hadir di sini merupakan pelaku usaha yang akan mendapat fasilitas sertifikasi halal dari Pemerintah Kota Kediri,” imbuhnya.

    Menurut Pj Wali Kota Kediri, mengantongi sertifikasi halal ini menjadi nilai tambah untuk menghadirkan rasa percaya konsumen, sehingga berdampak pada peningkatan omset usaha. Harapannya dengan adanya sosialisasi ini meningkatkan kesadaran pelaku usaha terkait pentingnya sertifikasi halal. Terutama bagi pelaku usaha nasi goreng dan soto tamanan. Apalagi Soto Tamanan ini juga sudah ditetapkan sebagai zona kawasan halal, aman dan sehat.

    Terakhir, Zanariah juga mengingatkan untuk para pengelola rumah potong unggas, juga perlu memastikan proses penyembelihannya telah sesuai syariat. Karena produk kuliner dari bahan baku unggas ini juga banyak dikonsumsi oleh masyarakat.

    Turut mendampingi Kepala Disperdagin Kota Kediri Wahyu Kusuma Wardani, narasumber dan para pelaku usaha. [nm]

  • PDIP Jember Nilai Bawaslu Tidak Lagi Ditakuti

    PDIP Jember Nilai Bawaslu Tidak Lagi Ditakuti

    Jember (beritajatim.com) – PDI Perjuangan menilai pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam pemilu kali inu masih kurang kuat untuk mencegah pelanggaran aturan.

    “Gregetnya kurang, sehingga orang tidak takut melakukan money politics,” kata Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Jember Widarto, ditulis Selasa (19/3/2024).

    “Seharusnya kan orang takut melakukan money politics, dan masyarakat takut menerima. Tapi semua orang tahu, dalam Pemilu 2024, tidak ada takut-takutnya soal itu. Terbuka, terang-terangan, dan itu bisa ditanyakan ke semua tempat,” kata Widarto.

    PDI Perjuangan memperbaiki situasi ini dengan melakukan perlawanan dalam pemilihan presiden secara konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi. “Agar ada koreksi, tidak direplikasi ketika di pilkada,” kata Widarto.

    Selain itu, Widarto juga mendesak agar kinerja Bawaslu diperbaiki, terutama karena masih ada momentum pemilihan bupati dan pemilihan gubernur tahun ini. “Semua tahapan harus dilakukan dan diawasi dengan baik. Terutama sekali lagi tidak hanya pada proses coblosan dan rekapitulasi, tapi proses panjangnya yang sangat penting. Mobilisasi kekuatan, modal, dan sumber daya manusia ada di situ,” katanya.

    “Kalau pilkada ya mulai dari proses pencalonan, proses pendaftaran, proses penetapan, kampanye, itu sangat penting untuk diawasi dengan baik oleh Bawaslu dan Sentra Gakkumdu (Penegak Hukum Terpadu). Tentu kalau pilkada semakin terang lagi soal netralitas aparatur sipil negara, netralitas aparat, penggunaan APBD dan lain sebagainya,” kata Widarto.

    “Apalagi yang sudah dicontohkan oleh pemilihan presiden tidak ada koreksi. Pasti akan direplikasi. Contoh kalau ingin menang, harus begini,” kata Widarto. [wir]