Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Suara Tak Sampai 4 Persen, Anak Ketua PPP Jatim dan 2 Petahana Gagal ke Senayan!

    Suara Tak Sampai 4 Persen, Anak Ketua PPP Jatim dan 2 Petahana Gagal ke Senayan!

    Surabaya (beritajatim.com) – DPW PPP Jatim buka suara terkait gagalnya PPP lolos ke DPR RI karena belum mampu melampaui ambang batas parlemen/parliamentary threshold (PT) 4 persen pada Pileg DPR RI 2024.

    Wakil Ketua DPW PPP Jatim, Mujahid Ansori kepada beritajatim.com, Rabu (20/3/2024) malam mengatakan, PPP kehilangan 12 kursi secara nasional dan 3 kursi di antaranya dari Jatim.

    Tiga kursi dari Jatim itu, salah satunya adalah milik anak Ketua DPW PPP Jatim, Mundjidah Wahab. Yakni, Ema Umiyyatul Chusnah (Ning Ema).

    “Kami kehilangan tiga kursi DPR RI dari Jatim. Ketiganya adalah petahana. Yakni, dari Dapil Madura ada H Achmad Baidowi, dari Dapil Jatim 3 (Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso) ada Sy. Anas Tahir dan dari Dapil Jatim 8 (Jombang, Madiun, Mojokerto, Nganjuk) ada Ema Umiyyatul Chusnah (Ning Ema),” kata Mujahid kepada beritajatim.com.

    Mujahid menegaskan, pihaknya tetap mendorong DPP PPP agar terus berjuang sampai titik darah penghabisan melalui jalur Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Kami tetap optimistis bisa lolos DPR RI. Ini karena penghitungan internal kami, suara PPP memperoleh kisaran 4,02 persen hingga 4,1 persen. Kami tetap minta DPP terus berjuang sampai titik darah penghabisan,” tegasnya.

    Sekadar diketahui, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) gagal lolos ke DPR untuk kali pertama, karena belum mampu melampaui ambang batas parlemen/parliamentary threshold (PT) 4 persen pada Pileg DPR RI 2024.

    Hal ini diketahui berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat nasional yang dilakukan KPU RI terhadap perolehan suara di 38 provinsi dan 128 wilayah luar negeri pada Rabu (20/3/2024) malam.

    Dari hasil itu, PPP mendapatkan 5.878.777 suara dari total 84 daerah pemilihan (dapil).

    Dibandingkan dengan jumlah suara sah Pileg DPR RI 2024 di yang mencapai 151.796.630 suara, PPP hanya meraup 3,87 persen suara.

    Mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, partai politik yang gagal meraup sedikitnya 4 persen suara sah nasional tidak dapat mengonversi suaranya menjadi kursi di Senayan. (tok/ian)

  • Gagal Lolos Senayan, PPP Sebut Ada Selisih 200 Ribu Suara dari Survei Internal

    Gagal Lolos Senayan, PPP Sebut Ada Selisih 200 Ribu Suara dari Survei Internal

    Jakarta (beritajatim.com) – Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional KPU RI, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapatkan 5.878.777 suara (3,87%) dari suara sah nasional sebesar 151.796.630 suara. Dengan begitu, PPP gagal lolos ke Senayan karena di bawah ambang batas Parlemen sebesar 4 persen.

    Wakil Ketua Bappilu Nasional PPP Achmad Baidowi atau yang biasa disapa Awiek menyebut, data internal menunjukkan bahwa PPP sudah melewati angka 4% selisih sekitar 200.000 suara.

    Menurutnya, PPP sudah mempersiapkan tim hukum yang dipimpin pengacara senior Soleh Amin untuk mengajukan gugatan. Data-data kami kumpulkan dari DPC dan saat ini sedang verifikasi.

    “Sesuai ketentuan UU, PPP memiliki waktu 3 hari untuk menyikapi hasil rekapitulasi nasional dengan mengajukan ke MK,” kata Awiek, Rabu (20/3/2024).

    Meski begitu, dia menegaskan, PPP menghormati hasil rekapitulasi nasional yang diumumkan KPU sebagai bagian dari tahapan pemilu sesuai ketentuan UU Pemilu yakni 35 hari setelah pemungutan suara.

    Dia pun meminta kepada seluruh caleg PPP dan kader PPP untuk tetap semangat ikut mengawal perjuangan di MK. “Dan kami menyampaikan terimakasih atas perjuangan dan kontribusi dalam menjaga partai warisan ulama ini,” ujar Awiek. [ian]

  • APPD Laporkan Connie Ruhakundini Bakrie ke Polrestabes Surabaya

    APPD Laporkan Connie Ruhakundini Bakrie ke Polrestabes Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Aliansi Pemuda Peduli Demokrasi (APPD) menggeruduk Polrestabes Surabaya untuk menyatakan sikap terkait adanya tuduhan sejumlah polres yang memiliki akses aplikasi Sirekap milik KPU.

    Dalam aksi tersebut, APPD ingin mempertanyakan sekaligus menyatakan sikap atas penyataan Connie Ruhakundini Bakrie atas tuduhan terhadap Mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno yang menyebut sejumlah polres memiliki akses ke Sirekap KPU.

    “Meskipun Connie sudah menyatakan kembali dalam sosial medianya bahwa tuduhan terhadap Polri adalah salah paham dirinya atas interpretasi yang tidak berdasar, tapi bukan berarti hal tersebut dianggap selesai begitu saja melalui permintaan maaf,” ujar Koordinator Aksi, Rafian, Rabu (20/3/2024).

    Rafian menilai, tuduhan Connie memiliki implikasi yang berbahaya bagi harmonisasi berbangsa dan berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

    “Tuduhan Connie jelas mempunyai implikasi hukum, harus ditindaklanjuti dan negara ini harus memastikan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum. Tuduhan Connie jelas berbahaya di tengah kontestasi yang belum selesai,” ujarnya.

    Selain itu, menurutnya tuduhan Connie jelas berniat untuk mencoreng nama baik kepolisian. Tuduhan tersebut cenderung merendahkan marwah institusi Polri.

    “Kami atas nama aliansi pemuda yang terdiri dari elemen aktivis mahasiswa, pemuda dan pengusaha muda ingin memastikan bahwa Polri memberikan klarifikasi atas tuduhan Connie tersebut,” tegas Rafian.

    Ia menambahkan, ketika tuduhan tersebut tidak berdasar, maka harus ada tindakkan tegas. Tindakan tersebut juga sekaligus membuktikan jika Polri bersikap netral dan tidak pandang bulu.

    “Jangan sampai kerja kepolisian yang sudah terbukti bagus dalam mengawal pemilu, dideligitimasi oleh siapa pun,” imbuh Rafian.

    Tak hanya melakukan demonstrasi, APPD juga secara resmi melaporkan postingan Connie ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes Surabaya.

    Mereka menilai tindakan yang dilakukan Connie berbahaya dan mengandung unsur pidana. “Jika tidak ada tindakan tegas, sama halnya dengan membiarkan ujaran kebencian dan fitnah subur di Indonesia,” katanya. [ipl/but]

  • BPJS Kesehatan Kediri Beri Layanan JKN Selama Libur Lebaran

    BPJS Kesehatan Kediri Beri Layanan JKN Selama Libur Lebaran

    Kediri (beritajatim.com) – BPJS Kesehatan komitmen untuk memberikan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) selama periode cuti bersama dan libur lebaran yang jatuh pada 8 hingga 15 April 2024. Komitmen ini mengacu pada prinsip portabilitas yang telah diterapkan BPJS Kesehatan.

    Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri Tutus Novita Dewi mengatakan, prinsip portabilitas tersebut diwujudkan dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara bagi peserta JKN di seluruh wilayah Indonesia, pada Rabu (20/3/2024).

    Peserta yang berada di luar wilayah tempat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terdaftar, dapat mengakses pelayanan rawat jalan di FKTP lain paling banyak 3 kali kunjungan dalam waktu satu bulan.

    “BPJS Kesehatan juga menyediakan berbagai kanal layanan seperti pelayanan piket di kantor cabang yang beroperasi dari pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB waktu setempat,” jelas Tutus.

    Bagi yang mengakses layanan non tatap muka melalui Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA), dapat dilayani dari pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB.

    “Layanan yang disediakan bagi peserta JKN mencakup layanan informasi, layanan administrasi, dan layanan pengaduan. Selain itu, peserta JKN juga dapat memanfaatkan layanan administrasi JKN melalui Aplikasi Mobile JKN,” lanjut Tutus.

    Selain itu, dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada pemudik selama libur lebaran, BPJS Kesehatan telah menyiapkan Posko Mudik mulai dari tanggal 5 hingga 9 April 2024.

    Lokasi Posko Mudik Kesehatan tersebar di beberapa titik strategis seperti Terminal Pulo Gebang di Jakarta Timur, Pelabuhan Merak di Banten, Rest Area Tol Cikampek KM 88A di Purwakarta, Rest Area Tol Palikanci KM 207A di Cirebon, Rest Area Tol Ungaran KM 429A di Kabupaten Semarang, Terminal Purabaya di Sidoarjo, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta di Kota Makassar.

    “Posko tersebut menyediakan berbagai layanan seperti konsultasi kesehatan, fasilitas relaksasi bagi pemudik, pemeriksaan kesehatan, penyediaan obat-obatan, tindakan sederhana darurat, dan pemberian rujukan bila diperlukan. Diharapkan masyarakat dapat merasakan kemudahan dan kenyamanan dalam mengakses layanan kesehatan selama periode libur lebaran ini,” ujar Tutus.

    Untuk peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau yang dikenal sebagai peserta mandiri, diimbau untuk rutin melakukan pembayaran iuran setiap bulannya per tanggal 10 agar status kepesertaan tetap aktif. BPJS Kesehatan juga telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 960 ribu kanal pembayaran untuk mempermudah peserta JKN dalam melakukan pembayaran iuran.

    Tutus juga menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan telah menerapkan janji layanan JKN di fasilitas kesehatan, yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam rangka Transformasi Mutu Layanan.

    “Dengan adanya janji layanan JKN, peserta JKN dapat merasakan berbagai kemudahan dalam mengakses layanan JKN. Seperti cukup menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan, dan tidak memerlukan fotokopi berkas. BPJS Kesehatan juga menegaskan bahwa tidak ada biaya tambahan bagi peserta JKN saat mengakses layanan di fasilitas kesehatan, asalkan berobat sesuai prosedur, serta dilayani setara tanpa diskriminasi,” jelas Tutus.

    Peserta JKN dapat langsung menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 165 untuk pencarian informasi fasilitas terdekat bagi yang melakukan perjalanan mudik. Tutus menambahkan bahwa peserta JKN juga dapat mengakses melalui Aplikasi Mobile JKN untuk mengetahui lokasi fasilitas kesehatan terdekat.

    “Kini terdapat fitur i-Care JKN yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan. Melalui inovasi ini, mempermudah dokter di fasilitas kesehatan mengakses riwayat medis peserta JKN dalam 12 bulan terakhir, guna memberikan pelayanan yang lebih cepat dan tepat. Bahkan peserta JKN pun dapat mengakses juga melalui Aplikasi Mobile JKN,” ucap Tutus.

    Tutus mengimbau bagi yang melakukan perjalanan mudik untuk senantiasa menjaga kesehatan dengan makanan bergizi seimbang, kurangi makanan tinggi gula, perbanyak asupan air putih, istirahat cukup, dan usahakan tetap berolahraga ringan.

    “Jangan lupa juga untuk selalu memastikan bahwa kepesertaan JKN kita semua aktif, sehingga saat hendak mengakses layanan di fasilitas kesehatan tidak terkendala,” kata Tutus. [nm/ian]

  • Pilkada Surabaya, Wawali Cak Ji: Sik Akeh Kerjoan, Rek!

    Pilkada Surabaya, Wawali Cak Ji: Sik Akeh Kerjoan, Rek!

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji atau Cak Ji, belum berkenan memberikan tanggapan terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang akan berlangsung pada November. Cak Ji mengatakan saat ini masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. 

    “Sik akeh kerjoan (masih banyak pekerjaan), Rek!” ujar Cak Ji, menggunakan logat khas Suroboyoan, Rabu (20/3/2024).

    Cak Ji bersama dengan Wali Kota Eri Cahyadi, berkomitmen kuat untuk fokus pada penyelesaian program dan pembangunan di Kota Surabaya. Di Bulan Ramadhan ini, salah satu fokus utama adalah masalah sembako yang menjadi penyumbang inflasi tertinggi.

    “Oleh karena itu, Pemkot bersama sejumlah pihak getol menggelar pasar murah untuk menjamin agar masyarakat bisa membeli dengan harga terjangkau,” ungkap Cak Ji.

    Selama tiga tahun kepemimpinan Eri Cahyadi dan Armuji, Kota Surabaya telah mengalami berbagai terobosan dan inovasi yang dirasakan langsung oleh warganya. Prestasi dan program yang telah dilaksanakan menjadi bukti nyata dari keberhasilan mereka dalam memimpin kota.

    Dalam bidang infrastruktur, Pemkot Surabaya telah membangun jalan sepanjang 584.036,15 meter dari tahun 2021 hingga 2023, melalui metode flexible pavement dan rigid pavement.

    Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) juga menjadi prioritas, dengan 105.846 titik penerangan yang telah dipasang hingga tahun 2023 di 7.960 lokasi, dan rencana pembangunan PJU di 7.586 titik pada tahun 2024.

    Untuk mengantisipasi genangan air saat musim hujan, Pemkot Surabaya telah membangun saluran air sepanjang 109.506,722 meter dan 7 rumah pompa baru, sehingga total rumah pompa mencapai 75 lokasi hingga tahun 2023.

    Menurutnya, masih ada waktu untuk membahas Pilkada, dan saat ini yang terpenting adalah menyelesaikan pekerjaan yang ada.

    “Wis pokoke saiki kerjo sik Rek, ojok mbahas pilihan kepala daerah sik adoh (Sudah, pokoknya sekarang kerja dulu, jangan bahas Pilkada, masih jauh),” pungkas mantan Ketua DPRD Surabaya ini. [asg/beq] 

  • Pemkab Sidoarjo Kebut Perbaikan Jalan Jumputrejo

    Pemkab Sidoarjo Kebut Perbaikan Jalan Jumputrejo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemkab Sidoarjo langsung merespon tuntutan warga Dusun Keling Desa Jumputrejo Kec. Sukodono dengan perbaikan jalan pada Rabu (20/3/2024). Pemkab menurunkan tim Satgas Jalan dari Dinas PU Bina Marga SDA untuk melakukan pengurukan.

    Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) mengatakan, perbaikan ruas jalan Dusun Keling Jumputrejo tidak hanya dilakukan tambal sulam. Ia meminta dilakukan peninggian karena titik jalan rusak yang dikeluhkan warga posisinya lebih rendah.

    “Jalan yang rusak itu lebih rendah, sehingga kalau hujan air ngantong. Terutama jalan yang di depan Masjid Badrul Hasan lebih ditinggikan lagi,” ujar Gus Muhdlor.

    Bupati menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan karena beberapa ruas jalan desa mengalami kerusakan pasca hujan.

    “Perbaikan jalan rusak terus dilakukan, kemarin jalan Kletek sudah mulai diperbaiki dan hari ini tadi jalan Keling Jumputrejo. Kemudian ruas jalan lingkar Timur dan Jalan Brigjen Katamso Waru juga sudah dilakukan perbaikan. Kami atas nama pemkab mohon maaf perjalanan terganggu karena adanya perbaikan jalan,” urai Gus Muhdlor.

    Kepala Dinas PU Bina Marga dan SDA, Dwi Eko Saptono menjelaskan, tahap pertama akan dilakukan peninggian jalan dengan menguruk jalan rusak yang lokasinya di depan Masjid Badrul Hasan. “Jalan yang diperbaiki panjangnya kurang lebih 100 meter dan jalan depan masjid itu akan ditinggikan sekitar 15 cm,” rinci Dwi.

    Dwi menambahkan, penanganan jalan rusak di Dusun Keling Desa Jumputrejo dikerjakan hari ini. Delapan orang tim Satgas Jalan telah bekerja. Saat ini mereka sedang meratakan Sirtu urug di atas jalan yang rusak. Kurang lebih tingginya 15 cm. Setelah itu akan dipadatkan menggunakan mesin pemadat yang telah ada dilokasi.

    “Kira-kira 5-6 hari pengerjaan jalan aspal ini akan selesai, itupun jika tidak terkendala hujan, mudah-mudahan cuaca mendukung sehingga pengerjaan perbaikan jalan ini dapat cepat selesai,” jelasnya.

    Dwi yang pernah menjabat Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Pemkab Sidoarjo mengatakan, pengerjaan jalan rusak di Dusun Keling Desa Jumputrejo sudah masuk dalam e-katalog lokal.

    “Sebenarnya perbaikan jalan di Dusun Keling ini sudah masuk di e-katalog. Pihak ketiga sudah ditunjuk untuk segera melakukan perbaikannya,” jelasnya.

    Sementara itu Koordinator Satgas Jalan Dinas PU Bina Marga dan SDA, Bambang Kristanto mengatakan, kerusakan jalan di Dusun Keling Desa Jumputrejo disebabkan drainase air yang tidak begitu lancar.

    Ia melihat sebagian besar gorong-gorong air ada di dalam pagar rumah warga. Parahnya rumah warga bersama drainasenya lebih tinggi dari jalan tersebut. Alhasil air menggenangi sebagian jalan jika terjadi hujan.

    “Kebanyakan drainase air ada di dalam pagar warga, rumah warga juga lebih tinggi dari jalan ini sehingga air hujan kurang lancar mengalir. [isa/beq]

  • Annuqa Tour and Travel Sumenep Tak Terdaftar di Kemenag

    Annuqa Tour and Travel Sumenep Tak Terdaftar di Kemenag

    Sumenep (beritajatim.com) – PT Annuqa (Anugerah Nurani Qonaah) Tour and Travel di Jalan Raya Lenteng No. 29 Kebunagung Sumenep tidak terdaftar di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sumenep sebagai sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU).

    “Tidak ada nama PT Annuqa di Kemenag Sumenep. Kalau tidak ada namanya, berarti tidak terdaftar,” terang Staf Pendaftaran dan Pembatalan Haji Kemenag Sumenep, Deni Aditria, Rabu (20/3/2024).

    Ia menjelaskan, seharusnya selurih biro travel umrah di Sumenep terdata di Kemenag, mengingat Kemenag merupakan pembina dan pengawas penyelenggaraan haji dan umrah. “Sampai saat ini tidak ada yang melaporkan ataupun mengajukan permohonan pembuatan PT Annuqa,” terangnya.

    Sebelumnya, PT Annuqa dikeluhkan oleh sejumlah warga Sumenep yang akan berangkat umroh. Mereka mengaku sudah membayar sejumlah uang ke PT Annuqa untuk biaya umroh. Namun hingga saat ini, para calon jemaah umroh tidak mendapatkan kejelasan keberangkatan mereka hingga bertahun-tahun.

    ‘Tugas Kemenag itu pengawasan dan pembinaan. Sudah berkali-kali PT. Annuqa tour and trevel itu mendapat teguran dari kami. Bahkan kami juga datang kesana, tetapi tidak ada yang menemui kami,” tutur Deni.

    Tidak hanya itu, lanjutnya, Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur juga tidak pernah ditemui saat datang ke kantor PT Annuqa. Karena itu, jika ada masyarakat yang merasa dirugikan dan ditipu oleh trevel ilegal itu, disarankan langsung melaporkan ke pihak kepolisian.

    “Tugas kita pengawasan dan pembinaan. Kalau soal ada jemaah yang merasa tertipu, monggo bawa langsung ke ranah hukum,” sarannya.

    Sementara pemilik Pihak PT. Annuqa Tour dan Travel Sumenep, Inni Farhiana menolak berkomentar saat dikonfirmasi terkait izin operasional PT yang selama ini bergerak di bidang umroh dan haji.

    Ia meminta konfirmasi langsung ke kuasa hukumnya, segala persoalan yang berkaitan dengan PT Annuqa.

    Kuasa Hukum PT Annuqa tour dan travel Sumenep, Syaiful ketika dikonformasi mengakui memang PT Annuqo masih belum bisa berdiri sendiri dan masih dikerjasamakan dengan pihak lain atau perusahaan lain yang juga bergerak dibidang trevel dan umrah.

    “Kalau PPIU kita numpang, istilahnya ada kebiasaan di travel itu kerja sama dengan pihak lain,” kata Syaiful saat dikonfirmasi. (tem)

  • Blitar Siapkan Rp44,9 M untuk THR ASN, Bupati, dan DPRD

    Blitar Siapkan Rp44,9 M untuk THR ASN, Bupati, dan DPRD

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Blitar mengalokasikan anggaran sebesar Rp44,9 miliar untuk kebutuhan Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 1445 Hijriah/2024 Masehi. Anggaran THR tersebut akan diperuntukkan bagi 9.195 ASN dan Non-ASN.

    Adapun rincian anggaran THR 2024 itu, yakni Rp33,2 miliar untuk PNS dan Rp11,5 miliar diperuntukkan bagi PPPK. Serta sisanya Rp250 juta untuk Non ASN yang terdiri dari Bupati Blitar dan 50 orang pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Blitar.

    “Karena sudah ada aturan tentang THR yaitu PP No 14/2024, maka anggarannya juga sudah dialokasikan sesuai kebutuhan. Dimana ASN terdiri dari PNS sebanyak 6.292 orang dan PPPK 2.852 orang, serta Non ASN 51 orang,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar, Kurdiyanto.

    Nantinya setiap PNS dan PPPK bakal mendapatkan THR dengan komponen gaji pokok, tunjangan pangan, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/umum dan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Demikian juga untuk Non ASN, yaitu bupati dan pimpinan serta anggota DPRD besarnya juga mengacu penghasilan Maret 2024

    “Besarnya THR mengacu pada komponen penghasilan Maret 2024 ini, ditambah 1 kali atau 100 persen TPP paling banyak yang diterima tiap bulan,” paparnya.

    Jumlah anggaran THR 2024 ini lebih banyak jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pasalnya pada tahun ini gaji ASN naik sebesar 8 persen dari tahun 2023 lalu. Dengan kondisi itu maka secara otomatis besaran anggaran yang disediakan untuk THR pada tahun ini juga ikut meningkat.

    “Serta perbedaan aturan, jika tahun kemarin tunjangan TPP hanya 50 persen, tahun ini diberikan penuh 100 persen,” bebernya.

    Terkait kapan THR ini bakal dicairkan, BPKAD mengaku belum tahu pasti. Pasalnya saat ini masih dalam proses penyusunan Peraturan Bupati (Perbup). Karena sesuai aturan, untuk mencairkan THR harus ada Perbup yang kini sudah diproses Bagian Hukum Setda Pemkab Blitar.

    “Kalau sesuai aturan paling cepat H-10 hari kerja, sebelum Hari Raya Idul Fitri atau 26 Maret 2024 ini. Diupayakan bisa tepat waktu pencairannya,” tutupnya. [owi/beq]

  • DPRD Surabaya Nilai Penanganan Banjir Berjalan Optimal

    DPRD Surabaya Nilai Penanganan Banjir Berjalan Optimal

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah menilai penanganan banjir sudah berjalan optimal dengan massifnya pengerjaan proyek saluran air hingga penambahan rumah pompa.

    “Penanganan yang dilakukan ini mampu membuat titik genangan banjir menjadi berkurang,” kata Laila, Rabu (20/3/2024).

    Total di Surabaya saat ini punya 75 unit rumah pompa yang tersebar di beberapa wilayah. Sedangkan untuk pembangunan saluran air mencapai panjang 109.506,722 meter.

    Puluhan rumah pompa merupakan akumulasi dari adanya penambahan di beberapa kawasan, yakni Rumah Pompa Merr, Rumah Pompa Gresikan, Rumah Pompa Bulak, Rumah Pompa Kebraon, Rumah Pompa Bozem Aquatic, dan Rumah Pompa Bukit Barisan.

    Sedangkan proyek saluran air yang digarap meliputi pelebaran dan menghubungkan antar jalur air di wilayah perkampungan dan saluran utama.

    Dampak pembangunan saluran yang ditunjang penambahan rumpah pompa mampu memangkas durasi genangan banjir di Surabaya, selain titik lokasi kemunculan air saat hujan deras melanda.

    Dia pun optimistis upaya komprehensif yang ditemput pemerintah kota setempat mampu membuat Surabaya segera terbebas dari banjir.

    “Ini merupakan jawaban upaya serius pemkot menanggulangi banjir,” ujar dia.

    Sementara, Laila menyatakan terus mengawal perkembangan progres penanganan banjir yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

    Laila berharap Pemkot Surabaya bisa terus memperhatikan kondisi lingkungan yang ada, dengan mengakomodasi setiap usulan yang masuk melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan atau Musrenbangkel.

    Sebab, melalui Musrenbangkel itu dapat diketahui persoalan mendesak yang harus secepatnya ditangani oleh pemerintah, agar ke depannya masyarakat tidak mengalami dampak signifikan.

    “Bagi warga yang terpenting kampungnya tidak banjir, saluran air di kampung harus disisir dan alirannya lancar,” kata dia.[ADV]

  • Dispendukcapil Surabaya Perketat Pengawasan Pendatang

    Dispendukcapil Surabaya Perketat Pengawasan Pendatang

    Surabaya (beritajatim.com) – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan, pihaknya akan memperketat pengawasan terhadap pendatang yang masuk Kota Pahlawan pasca Lebaran nanti.

    Pengawasan tersebut akan melibatkan camat, lurah, ketua RT, dan ketua RW di masing-masing kecamatan dan kelurahan. 

    “Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) juga telah menginstruksikan kepada seluruh Camat, Lurah, dan Ketua RT dan Ketua RW untuk melakukan kontrol terhadap penduduk yang masuk di wilayahnya masing-masing. Karena yang paling tahu kan Ketua RT dan RW-nya,” kata Eddy, Rabu (20/3/2024).

    Eddy menegaskan, jika setelah lebaran idul fitri mendatang ditemukan ada penduduk yang statusnya tidak jelas, maka Ketua RT dan Ketua RW wajib melaporkannya ke kecamatan dan kelurahan untuk dilakukan pendataan.

    “Nanti akan kita tindak lanjuti dengan pendataan penduduk non permanen. Kalau misal di sini (Surabaya) mereka tidak punya pekerjaan, kemudian menjadi beban, mereka harus kembali ke daerah asal,” tegas Eddy. 

    Dia mengungkapkan, untuk tinggal menetap dan memiliki KTP dengan alamat domisili Kota Surabaya itu tidak mudah. Sebab, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh penduduk yang pindah dari luar kota tersebut. Selain harus ada tujuan yang jelas, penduduk itu juga harus tinggal di satu alamat domisili. 

    “Sebelum mereka disetujui (pindah), kelurahan akan kroscek. Misal, dia pindah ke alamat Gayungan Gang 3 No. 4, kita cek di lokasi, apakah ada atau tidak. Kalaupun ada, dia harus foto bersama dengan petugas kelurahan itu, untuk memastikan secara fisik mereka ada di (alamat) situ,” ungkapnya. 

    Dia melanjutkan, jika nantinya saat kroscek penduduk tersebut tidak ada di lokasi, atau tidak tinggal di alamat sesuai dengan permohonan pindah, secara otomatis tidak akan disetujui.

    “Tapi ternyata nanti dicek di lapangan itu tidak ada, atau cuma namanya saja yang penting dapat KTP Surabaya, tidak kita setujui,” lanjutnya. 

    Pihaknya tidak ingin, pasca lebaran nanti ada penduduk yang pindah ke Surabaya namun statusnya fiktif, atau sekadar menumpang alamat. Apalagi, sampai ada oknum yang ingin memanfaatkan bantuan dari Pemkot Surabaya.

    “Maka dari itu harus kita cek, jangan sampai mereka pindah ke sini itu cuma fiktif saja. Namanya ada, tapi tinggal di daerahnya, dengan alasan nanti sekolah gampang, kalau sakit gampang,” pungkasnya. [asg/beq]