Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • PPP Jember: Efek Sandiaga Uno Tak Sesuai Harapan, Tapi…

    PPP Jember: Efek Sandiaga Uno Tak Sesuai Harapan, Tapi…

    Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Jember, Jawa Timur, menilai efek kehadiran Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) partai tersebut tidak sesuai harapan.

    Alih-alih mendongkrak suara, PPP justru gagal memenuhi ambang batas elektoral minimal empat persen yang disyaratkan undang-undang untuk punya wakil di DPR RI. Berdasarkan rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum RI, PPP secara nasional hanya mengantongi 5.878.777 suara atau 3,87 persen.

    “Keberadaan Ketua Bappilu Bang sandiaga Uno yang kita harapkan bisa membawa efek elektoral, ternyata tidak berdampak secara elektoral. Tapi dalam situasi dan kondisi seperti sekarang, PPP tidak perlu mencari kambing hitam dan saling menyalahkan,” kata Ketua DPC PPP Jember Madini Farouq, Kamis (21/3/2024).

    Madini menegaskan, kegagalan ini membutuhkan evaluasi secara nasional dan bukan evaluasi individual. “Apakah kegagalan ini karena pergantian ketua umum yang dilaksanakan sebelum muktamar, sehingga mengakibatkan orang luar melihat PPP ini partai yang kurang kondusif stabilitas internalnya? Ataukah karena faktor ketua umum yang sekarang berstatus pelaksana tugas kurang maksinmal dalam membesarkan partai?” katanya.

    Evaluasi ini, menurut Madini, harus dilakukan melalui forum resmi seperti rapat pimpinan nasional (rapimnas). “Yang terpenting adaah bagaimana kita harus mau melakukan evaluasi internal tanpa perlu mengkambing hitamkan dan mencati siapa yang paling bertanggung jawab atas kegagalan ini,” katanya.

    Lebih lanjut Madini berharap masih ada partai di DPR RI yang memperhatikan dan memperjuangkan aspirasi politik umat Islam setelah PPP gagal kembali ke parlemen. “Terutama dalam rangka melakukan fungsi amar ma’ruf nahi munkar dan menjaga NKRI dari upaya-upaya untuk membawa ke arah yang tidak sesuai dengan syariat Islam,” katanya. [wir]

  • Dishub Ponorogo Uji Coba One Way Perubahan Arus Akhir Pekan

    Dishub Ponorogo Uji Coba One Way Perubahan Arus Akhir Pekan

    Ponorogo (beritajatim.com) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten. Ponorogo akan menerapkan uji coba one way perubahan arus di sejumlah ruas jalan protokol sesuai hasil evaluasi dengan forum komunikasi lalu lintas. Uji coba tersebut dijadwalkan pada Sabtu (23/3/2024).

    “Sudah pasti, uji coba one way untuk perubahan arus yang baru akan dilakukan pada hari Sabtu nanti,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Ponorogo, Wahyudi, Kamis (21/3/2024).

    Penerapan uji coba yang dilakukan akhir pekan nanti sudah dipikir masak-masak oleh Dishub Ponorogo. Akhir pekan dipilih karena motilitasnya relatif sepi, jika dibandingkan dengan hari-hari efektif kerja.

    “Hari yang pendek ya Sabtu dan Minggu. Jam kerja dinas libur. Sehingga ditetapkan hari Sabtu nanti dimulai,” katanya.

    Wahyudi menyebutkan, saat ini pihaknya sedang mengebut pekerjaan terkait sarana dan prasarana perubahan arus tersebut. Untuk traffic light di Jalan Gajah Mada sudah terpasang.

    Terkait banner tulisan dan petunjuk arah, kata Wahyudi tidak terlalu berat, sehingga bisa dikerjakan jelang penerapan perubahan arus one way itu.

    “Bapak Bupati sudah sepakat, forum komunikasi lalu lintas juga sudah. Sarana dan prasarana segera akan dilengkapi oleh petugas,” katanya.

    Perubahan arus yang diinginkan oleh forum komunikasi lalu lintas itu, menyeluruh untuk ruas-ruas jalan yang pada tanggal 14 Februari 2024 lalu diberlakukan satu arah atau one way.

    Mulai dari Jalan Haji Oemar Said (HOS) Cokroaminoto kembali jalur arusnya ke arah selatan. Jalan Gajah Mada yang pada uji coba arusnya ke barat, nanti akan diganti searah ke timur. Untuk Jalan Jenderal Besar Sudirman masih tetap ke arah barat arusnya.

    Sementara untuk Jalan Sultan Agung yang pada uji coba arahnya ke selatan, nanti dibalik searah ke utara. Penerapan arus kebalikannya itu juga berlaku untuk Jalan KH. Ahmad Dahlan. Jika semula searah ke arah timur, nantinya akan diubah ke arah barat.

    Sementara untuk Jalan Dr. Sutomo dan Jalan MH. Thamrin dibalikan semula sebelum uji coba. Dimana, berlaku searah untuk kendaraan roda empat. Jalan Dr. Sutomo kembali searah ke timur, sedangkan untuk Jalan MH. Thamrin searah ke arah barat. Sementara untuk roda dua, kedua jalan itu (Dr. Sutomo dan MH. Thamrin) boleh untuk 2 arah.

    “Sementara untuk Jalan Bhayangkara, dikembalikan pada arus semula. Yakni satu jalur ke arah utara,” pungkas Wahyudi. [end/beq]

  • Temukan Oknum Jukir Nakal di Surabaya, Laporkan!

    Temukan Oknum Jukir Nakal di Surabaya, Laporkan!

    Surabaya (beritajatim.com) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya bakal lebih intens melakukan pengawasan untuk mencegah adanya oknum juru parkir (Jukir) yang menarik tarif melebihi ketentuan.

    Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Tundjung Iswandaru mengakui jika masih ada oknum Jukir yang menarik tarif parkir melebihi ketentuan. Padahal besaran tarif parkir sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018.

    “Selama ini (penindakan) sudah dilakukan, dan kami sekarang gandeng paguyuban. Saya rasa paguyuban sendiri sudah melakukan pembinaan, tapi ini memang harus sering dilakukan sehingga tidak terjadi pelanggaran seperti itu,” kata Tundjung, Kamis (21/3/2024).

    Menurut dia, pelanggaran soal tarif parkir melebihi ketentuan, biasanya marak terjadi saat dua minggu terakhir sebelum Hari Raya Idulfitri. Dimana saat itu banyak warga yang tengah berbelanja kebutuhan di pasar atau pusat-pusat perbelanjaan.

    “Itu biasanya dibuat kesempatan oleh jukir-jukir nakal untuk mengutip parkir melebihi tarif. Ini bukan hal yang baru, ini tiap tahun terjadi dan kami berusaha semaksimal mungkin untuk menekan hal tersebut,” ujarnya.

    Tundjung menyebut, berdasarkan data di bulan November 2023 – Februari 2024, pihaknya menerima 64 pengaduan soal tarif parkir melebihi ketentuan. Pengaduan inipun telah ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi berupa teguran lisan hingga pemberhentian sebagai juru parkir.

    “Pengaduan itu masuk melalui Command Center (CC) 112, aplikasi WargaKu hingga hotline. Ini belum termasuk yang dilaporkan secara japri atau di media sosial yang kami ketahui,” ungkap dia.

    Tundjung mengimbau masyarakat apabila menemukan pelanggaran parkir, dapat menghubungi hotline Dishub melalui whatsapp di nomor 081802626112. Selain itu laporan juga dapat disampaikan melalui CC 112 dan aplikasi WargaKu. “Jika menemukan pelanggaran parkir atau pungutan lebih tinggi, silahkan laporkan, kami segera melakukan penindakan,” tegasnya.[asg/kun]

  • PPP Jember: Ini Kegagalan Bersama, Elite di Jakarta Jangan Sok Tahu!

    PPP Jember: Ini Kegagalan Bersama, Elite di Jakarta Jangan Sok Tahu!

    Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta semua pihak agar tidak mencari kambing hitam kegagalan partai itu menembus ambang batas elektoral di senayan.

    Berdasarkan rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum RI, PPP secara nasional hanya mengantongi 5.878.777 suara atau 3,87 persen. Gagal memenuhi syarat ambang batas elektoral empat persen, PPP dipastikan tak akan memiliki wakil di DPR RI kecuali gugatan di Mahkamah Konstitusi dikabulkan.

    “Ini adalah kegagalan kita semua sebagai kader PPP. Tanggung jawab kita bersama untuk memperbaiki PPP ke depan, agar kembali dicintai dan dipercaya untuk memperjuangkan apirasi politik umat Islam,” kata Ketua DPC PPP Jember Madini Farouq, Kamis (21/3/2024).

    “Ini jadi catatan bagi semua elite di Jakarta. Jangan merasa sok tahu apa yang paling diperlukan PPP tanpa mendengar masukan tokoh-tokoh dan kiai. PPP ini milik umat, bukan milik segelintir elite di Jakarta,” kata Madini.

    Madini mengusulkan dua langkah pasca kegagalan ini. Pertama, melakukan kajian dan evaluasi internal untuk memperbaiki sejumlah kekurangan. “Kita juga harus mau mendengar masukan dari para pakar politik yang punya keberpihakan atau kepedulian terhadap politik Islam di Indonesia, termasuk para ulama dan tokoh-tokoh agama maupun cendekiawan muslim,” katanya.

    Madini meminta agar masukan para tokoh itu dijadikan bahan untuk menyusun cetak biru perjuangan PPP ke depan. “Dengan demikian, partai tidak salah langkah. Siapapun yang akan jadi nakhoda atau ketua umum yang terpilih dalam muktamar, blue print ini harus jadi pedoman,” katanya.

    Madini menegaskan perlunya PPP memiliki platform ideologi yang jelas. “Yang jika dilaksanakan akan membawa PPP menjadi partai yang dipercaya dan dicintai umat Islam,” katanya. [wir]

  • DPRD Surabaya Bakal Pelototi LKPJ Wali Kota TA 2023

    DPRD Surabaya Bakal Pelototi LKPJ Wali Kota TA 2023

    Surabaya (beritajatim.com) – DPRD Surabaya bakal melototi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2023. Juga membentuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan penyelidikan.

    Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti mengatakan dalam pidato wali kota, yang disampaikan Wakil Wali Kota, Armuji. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah melakukan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), pemenuhan kebutuhan dasar dan transformasi ekonomi yang inklusif menuju Surabaya Maju, Humanis dan Berkelanjutan.

    “Nah, di situ disampaikan capaian-capaian angka kemiskinan, kemudian terkait dengan indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, kemudian upaya-upaya pengentasan pengangguran yang disampaikan juga didalam dokumen yang dibaca oleh Pak Wakil Wali Kota,” kata Reni, Kamis (21/3/2024).

    Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebut indeks pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan di Kota Pahlawan naik. Namun, ia menilai yang disampaikan pemkot hanya sebuah kuantitatif atau dengan angka-angka belaka.

    “Nanti tugasnya Pansus untuk menyoroti dan cek dari apa yang m njadi fungsi pengawasan DPRD, terkait apa yang disampaikan Pak Wakil Wali Kota tadi,” sebutnya.

    Disinggung mengenai serapan anggaran Pemkot Surabaya di Tahun Anggaran (TA) 2023, Reni mengatakan bahwa Rapat Paripurna LKPJ kali ini tidak menyinggung keuangan. Untuk pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023, akan dilaksanakan antara Bulan Juni atau Juli.

    “Jadi ini beda, dengan LPJ APBD ya, ini kinerja. Jadi kinerja ini adalah tentang bagaimana pengendalian banjirnya bagaimana, tercapai ndak. Terkait dengan pengelolaan sampahnya tercapai ndak indeksnya, terkait tentang penanganan pengangguran seperti apa. Terkait penanganan kemiskinan seperti apa, seperti itu,” ujarnya.

    Secara detail, Reni berharap Pansus LKPJ dapat meneliti lebih mendalam tentang laporan yang telah dibuat pemkot. Hingga kemudian menghasilkan sebuah rekomendasi dari DPRD Surabaya, untuk pembangunan kota.

    Namun secara umum, pihaknya menyoroti upaya Pemkot Surabaya secara anggaran dan secara kinerja yang sudah tercapai, serta beberapa poin masih punya Pekerjaan Rumah (PR). Diantaranya penanganan terhadap angka pengangguran yang dinilai layak menjadi sorotan.

    Sebab, upaya-upaya pemkot dalam menangani pengangguran saat ini kerap membuka job fair melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan pihak swasta untuk penyerapan tenaga kerja, hingga Rumah Padat Karya.

    “Fakta di lapangan, kita masih ketemu dengan masyarakat yang anaknya lulus kuliah, lulus sekolah. Lalu mencari kerja itu tidak mudah. Saya kira ini yang perlu didalami, terkait dengan pengentasan pengangguran masih menjadi tantangan buat Pemkot Surabaya,” tegasnya. [asg/beq]

  • Mensyukuri Prabowo-Gibran Menang, Khofifah: Jangan Euforia!

    Mensyukuri Prabowo-Gibran Menang, Khofifah: Jangan Euforia!

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Khofifah Indar Parawansa mensyukuri penetapan hasil Pemilu 2024 dengan kemenangan pasangan Prabowo-Gibran.

    Namun, Khofifah mengimbau kepada seluruh pendukung Prabowo-Gibran untuk tidak melakukan aksi euforia berlebihan saat merayakan kemenangan.

    “Pengumuman ini sudah ditunggu-tunggu sejak lama, dan Alhamdulillah hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. 96 juta lebih pemilih mempercayakan paslon Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode lima tahun kedepan,” ungkap Khofifah di kediamannya di Jemursari Surabaya, Kamis (21/3/2024).

    “Saya berharap semua pihak bisa mengendalikan diri dan menerima hasil Pemilu 2024 dengan bijak. Bagi pendukung, simpatisan, relawan Prabowo-Gibran sebaiknya tidak perlu ada euforia berlebihan saat merayakan kemenangan. Cukup doakan saja Bapak Prabowo dan Bapak Gibran mampu membawa kebaikan dan kemajuan bagi Indonesia,” tambah dia.

    Sebagai informasi Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menang dalam Pilpres 2024 berdasarkan hasil rekapitulasi suara 38 provinsi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU Hasyim Asy’ari dalam Keputusan KPU bernomor 360/2024 pada rapat pleno pengumuman rekapitulasi nasional Pemilu 2024, Rabu (20/3/2024).

    Hasilnya, Prabowo-Gibran menang di 36 dari 38 provinsi di Indonesia. Mereka juga unggul dalam pemungutan suara di luar negeri. Dua provinsi lainnya dimenangkan oleh Anies-Muhaimin. Sementara itu, Ganjar-Mahfud tak menang di provinsi mana pun.

    Lebih lanjut, Khofifah juga menyampaikan ucapan rasa syukurnya karena Pemilu 2024 berjalan dengan aman, damai, lancar, dan menggembirakan. Menurutnya, pasca penetapan hasil rekapitulasi oleh KPU selayaknya para elite politik untuk memberikan kesejukan dan tidak membuat suasana damai tersebut menjadi keruh dengan narasi-narasi yang memberikan tensi disharmoni.

    “Hasil dari pilihan rakyat ini harus bisa diterima seluruh pihak. Namun, apabila merasa tidak puas akan hasilnya, sebaiknya menggunakan jalur-jalur konstitusional yang diatur oleh peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.

    Sementara itu, kepada seluruh masyarakat khususnya di Jawa Timur, Khofifah berpesan untuk kembali bersatu meski berbeda pilihan. Khofifah menyebutnya sebagai proses rekonsiliasi massal karena harus dilakukan di tingkatan elit politik, tokoh masyarakat, hingga masyarakat luas.

    “Pemilu sudah selesai, saatnya kita kembali bergandengan tangan, hidup rukun dan damai, serta merajut hubungan yang mungkin sempat kusut karena perbedaan pilihan politik. Saatnya untuk bersatu dan kembali membangun Jawa Timur menjadi lebih baik,” pungkasnya. [tok/beq]

  • PPP Jember Masih Berharap Lolos Via Jalur MK

    PPP Jember Masih Berharap Lolos Via Jalur MK

    Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Jember, Jawa Timur, berharap partai tersebut bisa lolos ke Senayan melalui perjuangan hukum di Mahkamah Konstitusi.

    Berdasarkan rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum RI, PPP secara nasional hanya mengantongi 5.878.777 suara atau 3,87 persen. Gagal memenuhi syarat ambang batas elektoral empat persen, PPP dipastikan tak akan memiliki wakil di DPR RI kecuali gugatan di MK dikabulkan.

    “Semoga PPP masih lolos melalui gugatan ke MK yang akan dilakukan pengurus DPP. Berdasatkan hitungan internal, PPP seharusnya berada di atas ambang batas empat persen,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP Kabupaten Jember Madini Farouq, Kamis (21/3/2024).

    Madini mengaku sangat sedih dengan kegagalan PPP kali ini. “Ini sungguh ironis. Di negara yang mayoritas penduduknya umat Islam, ternyata partai Islam yang berlambangkan ka;bah gagal menembus Senayan,” katanya.

    Madini menyebut peristiwa ini sebagai musibah politik bagi PPP. “Ini pukulan bagi umat Islam, terutama terhadap kalangan politisi muslim yang aktif di PPP. Boleh jadi ini adalah ujian bagi PPP, terutama di tingkat nasional. Entah karena faktor internal atau eksternal, sehingga PPP tidak bisa lolos ambang batas yang dipersyaratkan,” katanya.

    Jika PPP benar-benar gagal lolos ke Senayan setelah semua ikhtiar dilakukan, Madini akan berupaya terus menyemangati kader. “Tentu ini akan berpengaruh terhadap kader-kader PPP di bawah. Tapi tugas kami sebagai pimpinan di level kabupaten adalah tetap memberikan semangat agar mereka tetap optimistis menatap masa depan,” katanya.

    “Ini harus jadi catatan dan evaluasi internal PPP. Kami tetap menyemangati kader. Ini adalah musibah nasional. Tapi kita tidak boleh larut dalam kesedihan. Kita harus membangun partai ini untuk siap menghadapi pemilu 5 tahun mendatang,” kata Madini. [wir]

  • PPP Jember: Kami Ini Sudah Jatuh, Tertimpa Tangga Pula

    PPP Jember: Kami Ini Sudah Jatuh, Tertimpa Tangga Pula

    Jember (beritajatim.com) – Kegagalan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menembus ambang batas elektoral minimal empat persen untuk masuk DPR RI, melengkapi kekalahan Ganjar Pranowo – Mahfud MD dalam pemilihan presiden.

    Berdasarkan rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum RI, PPP secara nasional hanya mengantongi 5.878.777 suara atau 3,87 persen. Sementara Ganjar-Mahfud yang didukung partai tersebut mengantongi 27.040.878 suara, berada di bawah Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka: (96.214.691 suara) dan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (40.971.906 suara).

    “Ibarat pepatah, PPP sudah jatuh tertimpa tangga,” kata Madini Farouq, Ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (21/3/2024).

    Madini mengakui ada banyak faktor yang mempengaruhi kegagalan PPP, termasuk faktor pemilihan presiden. “Ini memang perlu diteliti secara mendalam untuk menjawabnya. Tapi saya melihat di permukaan, memang banyak tokoh PPP yang kecewa. PPP dianggap salah pilih pada waktu pilpres, walaupun pilihan itu sudah melalui pertimbangan dan kajian mendalam,” katanya.

    Sebagian dari kalangan tokoh PPP tidak setuju partai itu berkoalisi dengan PDI Perjuangan yang secara ideologi tidak dekat dengan kelompok Islam. “Ini jadi salah satu faktor eksternal,” kata Madini.

    Menurut Madini, tidak tertutup kemungkinan koalisi dengan PDIP dan mendukung Ganjar membuat PPP menjadi sasaran untuk ‘dikerjai’ agar tidak lolos ke parlemen. “Ini harus dicari penyebabnya. Apakah ini karena intervensi dari rezim ataukah semata karena salah kelola partai secara internal, atau mungkin faktor ekseternal,” katanya.

    Madini menyebut PPP mendapatkan efek ekor jas negatif dari pencalonan presiden. “Ya apa boleh buat. Nasi sudah jadi bubur. Sikap politik sudah diambil dan selesai, dan sayangnya yang didukung PPP kalah. Mendukung calon yang tidak disepakati secara utuh di internal PPP, ternyata calon yang didukung itu juga kalah,” katanya.

    Madini menyerukan agar kegagalan ganda PPP ini menjadi catatan dan bahan evaluasi, terutama terhadap ketegasan arah perjuangan dan ideologi PPP. “Menurut saya PPP ini harus tegas jenis kelaminnya. Jangan menjadi partai yang tidak jelas ke mana arah dukungannya dalam membawa suara dan aspirasi umat Islam,” katanya keras.

    Madini mengingatkan, PPP selama ini dikenal sebagai partai yang menyuarakan aspirasi politik umat Islam. “Tapi ternyata dalam pilpes dianggap bertentangan dengan aspirasi politik umat Islam,” katanya. [wir]

  • PNS Hingga Tenaga Kontrak Surabaya Bakal Terima Gaji Ke-13, Kapan?

    PNS Hingga Tenaga Kontrak Surabaya Bakal Terima Gaji Ke-13, Kapan?

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut jika gaji ke-13 untuk aparatur negara sipil (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) bakal turun segera. Eri menjelaskan bakal ada yang berbeda dalam skema pemberian gaji ke-13 tahun ini.

    Eri menegaskan bahwa penerima gaji ke-13 bukan hanya dari PNS saja. Namun, lanjut dia, tenaga kontrak penunjang di Pemkot Surabaya juga bakal menerima gaji ke-13.

    “Tenaga kontrak penunjang juga akan mendapatkan gaji ke-13 ini. Kami sampaikan datanya ke Kementrian Keuangan dan tenaga kontrak penunjang akan mendapatkan gaji ke-13 ini,” ujar Eri, Kamis (21/3/2024).

    Untuk besaran nominal gaji ke-13, Eri menyebutkan, gaji pokok plus tunjangan dengan hitungan persentase. Dia berharap agar gaji ke-13 yang cair tersebut bisa menyuntikkan semangat kepada para penerima, PNS dan tenaga kontrak penunjang di Surabaya.

    Sementara, Eri memprediksi atau perkiraan gaji ke-13 turun sesuai informasi dari pemerintah pusat yakni paling cepat 26 Maret 2024 atau paling lama di awal April. “Paling cepat cairnya di 26 Maret 2024 atau nanti paling lambat di awal April 2024. Saya lupa tanggal berapa yang April,” ungkapnya.

    Pemberian gaji ke-13 itu diumumkan Presiden Joko Widodo melalui PP 14 Tahun 2024. Nominal gaji ke-13 akan dibayarkan secara penuh tanpa ada potongan atas iuran apapun. Untuk pajak penghasilan akan ditanggung pemerintah.[asg/kun]

  • THM Buka, SE Bupati Ngawi Soal Bulan Ramadhan Masih Diabaikan 

    THM Buka, SE Bupati Ngawi Soal Bulan Ramadhan Masih Diabaikan 

    Ngawi (beritajatim.com) – Tempat hiburan malam (THM) di Ngawi masih ada yang buka pada bulan Ramadhan. Buktinya, anggota Polsek Kwadungan masih mendapati salah satu THM di Kwadungan yang buka dan beroperasi pada Selasa (19/03/2024) dini hari. 

    Tak hanya buka, bahkan ada pengunjung yang datang. Berikut, ada pula pemandu lagu yang sedang bekerja melayani sejumlah pengunjung. Mereka pun akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian untuk dibina.

    Padahal, dalam SE Bupati Ngawi nomor 100.3.4.2/06.95/404319/2024 tentang Ketertiban umum Selama Bulan Suci Ramadhan 1445 H dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 sudah jelas. Di surat yang dilayangkan pada 8 Maret 2024 itu, kegiatan usaha hiburan malam dan karaoke ditutup selama bulan Suci Ramadhan. 

    Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono pun menyayangkan masih adanya karaoke yang buka selama bulan Ramadhan. ‘’Meski begitu, apa yang dilakukan pihak kepolisian sudah tepat. Khususnya untuk mencegah konflik antar masyarakat. Dikhawatirkan jika ada THM yang buka dan ada masyarakat yang tidak berkenan, bisa saja muncul konflik. Nah, pihak kepolisian sudah melangkah dengan baik dengan melakukan pengamanan dan sweeping,’’ terang Ony, Kamis (21/3/2024).

    Ony mengatakan, sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh THM bisa saja mengakibatkan pencabutan izin. Apalagi, dalam sweeping polisi, bisa jadi ada temuan-temuan lain seperti perdagangan alkohol tanpa izin hingga tindakan asusila yang mungkin saja terjadi. ‘’Kalau dinilai sudah tidak sesuai izin dan peruntukannya, maka bisa saja dicabut izinnya,’’ kata Ony. 

    Diketahui, dalam SE tersebut ada enam hal yang disampaikan oleh Ony. Edaran tersebut mendasar Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 01 Tahun 2017 tentang ketentraman dan Ketertiban Umum dalam rangka menyambut bulan Suci Ramadhan 1445 H dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H Tahun 2024, agar tercipta situasi yang nyaman, tentram dan tertib maka dilakukan beberapa langkah.

    Diantaranya, Kegiatan Usaha berupa Cafe, Resto, Rumah Makan, Rumah Makan Cepat Saji, Pertokoan, Minimarket, Supermarket wajib dan tempat usaha lainnya untuk mematuhi aturan mulai operasional usaha disesuaikan dengan perizinan yang dimiliki.

    Kemudian, untuk usaha makan dan minum menggunakan tirai penutup pada siang hari dan mengumandangkan adzan saat Adzan Magrib sebagai tanda berbuka Puasa. UNtuk pedagang Kaki Lima / PKL yang berjualan pada lokasi sementara/trotoar boleh berjualan di atas pukul 16.00 WIB dengan tetap menjaga Ketertiban.

    Masyarakat dilarang membuat, menyimpan, membawa, mengedarkan, menjual membakar/membunyikan petasan dan sejenisnya. Kemudian, bagi warga masyarakat yang tidak menjalankan ibadah puasa dihimbau untuk tidak merokok, makan dan minum di tempat umum yang bukan digunakan untuk kegiatan makan minum. [fiq/kun]