Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Serahkan SK Kenaikan Pangkat, Pj Wali Kota Kediri Singgung Peningkatan Kompetensi ASN

    Serahkan SK Kenaikan Pangkat, Pj Wali Kota Kediri Singgung Peningkatan Kompetensi ASN

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat ASN Pemerintah Kota Kediri di Ruang Joyoboyo Balaikota Kediri, Senin (25/3/2024). Pada periode April 2024 ini, ASN yang menerima SK kenaikan pangkat ada 164 orang dengan rincian 17 orang golongan IV, 128 orang golongan III, dan 21 orang golongan II.

    “Selamat kepada ASN yang pada hari ini telah naik pangkat. Kenaikan pangkat ini bukan hadiah atau pemberian yang datang begitu saja. Namun, ini merupakan bentuk apresiasi Pemkot Kediri dari hasil dedikasi dan kinerja bapak ibu selama ini yang terus menunjukkan progress lebih baik,” terang Pj Wali Kota Kediri.

    Periode kenaikan pangkat, mulai Januari 2024 berubah dari 2 periode menjadi 6 periode per tahun. Zanariah menegaskan bahwa dengan berubahnya periode kenaikan pangkat ini bisa memacu kinerja  dan motivasi ASN. Kenaikan pangkat ini juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

    Pj Wali Kota Kediri Serahkan SK Kenaikan Pangkat ASN

    Pj Wali Kota Kediri juga berharap ASN yang telah mendapat SK kenaikan pangkat ini terus meningkatkan kompetensi dan kualitas diri dan menerapkannya dalam segala elemen pelayanan.

    “Tidak hanya belajar tupoksi sehari-hari, melainkan bisa meningkatkan personal skill seperti belajar Artificial Intelligent, belajar data analisis untuk mempertajam critical thinking, sampai menekuni bahasa asing agar bisa memperluas jaringan,” tambahnya.

    Tidak kalah penting juga, Zanariah mengingatkan agar para ASN untuk membiasakan brainstorming dengan tim riset dan mendengarkan kebutuhan masyarakat. “Kuatkan kolaborasi, koordinasi dan konsolidasi sehingga inovasi program dan kebijakan yang dibentuk dapat tepat sasaran,” tutupnya.

    Turut hadir pula Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ferry Djatmiko dan Kepala BKPSDM Kota Kediri Un Ahmad Nurdin. [nm/kun]

  • Petani Jember: Kebijakan Soeharto Lebih Baik daripada Jokowi

    Petani Jember: Kebijakan Soeharto Lebih Baik daripada Jokowi

    Jember (beritajatim.com) – Kebijakan Presiden Soeharto pada masa Orde Baru di sektor pertanian masih lebih baik dibandingkan kebijakan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Petani lebih makmur pada masa Orde Baru dibandingkan saat ini.

    Hal ini disampaikan Heru Sumekto, petani asal Kecamatan Sukorambi, saat berunjuk rasa di depan kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (25/3/2024). “Dalam hal pertanian, lebih baik zaman Pak Harto daripada sekarang. Itu saya sendiri yang merasakan karena saya sejak zaman Pak Harto sudah jadi petani,” katanya.

    “Dulu di zaman Pak Harto, pedagang padi tidak boleh menentukan harga lebih rendah daripada HPP (Harga Pembelian Pemerintah) terendah dan tidak boleh membeli di atas HPP tertinggi,” kata Heru

    Kebijakan ini, menurut Heru, membuat harga pangan stabil. “Pada zaman Pak Harto, petani betul-betul dianakemaskan. Akhirnya swasembada pangan pada masa itu terbukti dan bahkan kita sampai ekspor pangan. Kenapa di era sekarang tidak ada seperti itu?” katanya.

    Kesulitan yang dialami petani membuat regenerasi sumber daya manusia di sektor pertanian terhambat. “Saya mengajak anak-anak muda sulit sekali. Sedangkan di luar negeri, seperti Vietnam, banyak pemuda yang bertani, karena di sana petani disubsidi padinya bukan pupuknya. Padi diambil dengan harga tinggi oleh pemerintah, beras dijual dengan harga murah kepada masyarakat,” kata Heru.

    Petani di Indonesia saat ini tidak mengharapkan subsidi pupuk, asalkan produksi beras disubsidi. “Asalkan harga padi tinggi dan harga beras di masyarakat sedang,” kata Heru.

    Jumantoro, petani asal Desa Candijati, Arjasa, mendesak pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dari Rp 5 ribu menjadi Rp 7 ribu. “Sehingga petani betul-betul berdaya, bukan tak berdaya,” katanya.

    Jika kebijakan hanya retorika, Jumantoro meramalkan, kehancuran ketahanan pangan Indonesia benar-benar terjadi. “Saat ini saja dengan alokasi pupuk untuk padi hanya 2 kuintal dan jagung 2,5 kuintal, bukan peningkatan pangan yang dirasakan tapi penurunan pangan. Ke depan mengancam kedaulatan pangan kita,” keluhnya. [wir]

  • Petani Jember Surati Presiden Jokowi, Ini Isinya

    Petani Jember Surati Presiden Jokowi, Ini Isinya

    Jember (beritajatim.com) – Asosiasi Petani Pangan Indonesia Jawa Timur yang diketuai Jumantoro, petani asal Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, menulis surat untuk Presiden Joko Widodo yang bercerita soal kondisi sektor pertanian di Indonesia.

    Surat itu dibacakan Jumantoro di hadapan para wartawan yang meliput aksi unjuk rasa petani, di depan kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (25/3/2024). Surat itu berisi delapan butir kritik dan saran untuk pemerintah.

    Berikut isi lengkap surat itu.

    Dengan Hormat, Seiring salam dan doa semoga Bapak selalu diberikan Kesehatan dan dilimpahkan berkat rahmat oleh Allah SWT sehingga mendapatkan kesuksesan dalam menjalankan tugas sehari-hari.

    Bersama surat ini kami petani Jember ingin menyampaikan keluhan dan saran mengenai aturan dan sistem baru dalam penyaluran pupuk subsidi yang telah terjadi di antaranya:

    1. Dengan terbitnya permentan No.10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Menteri pertanian harus mencabut Permentan No. 10 tahun 2022 tersebut karena tidak relavan dengan apa yang menjadi kebutuhan petani yang sesungguhnya.

    2. Terkait alokasi pupuk yang tidak wajar dengan luasan yang di miliki beberapa petani. (contohnya ada di kab. Jember ada beberapa petani yang mendapatan jatah pupuk yang 1(satu) hentarnya hanya mendapat jatah 5 kg sekali tanam).

    Dan juga ada beberapa kelompok tani dan petani yang menghilang (terhapus) dari data e_alokasi yang telah diusulkan ke kementan. Sehingga di perlukan koreksi system yang padu mulai dari hulu sampai hilir sehingga kejadian tersebut tidak terjadi lagi.

    3. Proses penyaluran yang ribet/ ruwet dengan system baru yang tidak kompatibel dengan data petani yang terdaftar di e_alokasi yang sudah ada. (ini terkait dengan poit ke 2 banyaknya data petani yang menghilang.) Sehingga perlu adanya system yang lebih mudah dalam penyaluran pupuk subsidi.

    4. Menolak pencabutan pupuk subsidi (ZA, SP36) dan Mohon kepada Pemerintah agar pupuk subsidi disediakan sesuai dengan kebutuhan riel petani.

    5. Adanya jaminan harga yang menguntungkan petani pada saat panen.(Naikkan HPP Gabah petani dari Rp. 5.000 menjadi Rp. 7.000)

    6. Mohon Pak Presiden untuk membatasi impor pangan dan tingkatkan produksi dalam Negeri.

    7. Mohon Pak Presiden permudah kami para petani ini dalam penebusan pupuk subsidi seperti kami membeli BBM subsidi.

    8. Mohon kepada Bapak Presiden untuk Membubarkan Badan Pangan Nasional dan sebagai gantinya optimalkan peran BULOG.

    Demikian surat keluhan dan saran kami buat, kami berharap Bapak presiden betul -betul mengerti akan kesulitan kami, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. [wir]

  • Pj Gubernur Adhy Lepas Bantuan Pemprov Jatim ke Pulau Bawean

    Pj Gubernur Adhy Lepas Bantuan Pemprov Jatim ke Pulau Bawean

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono melepas bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Pelepasan bantuan dengan menggunakan Kapal Basarnas KN SAR Permadi tersebut dilakukan di Dermaga Mirah Tanjung Perak Surabaya, Senin (25/3/2023).

    Adapun jenis bantuan yang dikirim di antaranya lauk pauk, nasi siap saji, mie instan dan minyak goreng masing-masing sebanyak 50 karton. Ada juga sarden 10 karton dan telur ayam sebanyak 400 kg.

    Lebih lanjut, beras sebanyak 970 kg, bubur bayi 2 dus, pop mie 6 dus, teh 22 dus, kopi 39 dus, snack makanan ringan 20 dus, makanan bayi 1 dus, snack bayi 2 dus, susu 1 dus, abon 2 dus, kering tempe 6 pack dan kering kentang sebanyak 4 pack.

    Selain itu, juga dikirimkan tenda keluarga 1 buah, terpal 200 buah, kasur lipat 15 pcs, matras 255 lembar, pampers anak 31 dus, pempers dewasa 8 dus, pembalut 4 dus, tikar 5 pcs dan selimut 200 lembar.

    Juga ada genset sebanyak 1 buah, kompor+tungku sebanyak 5 buah, dandang 3 buah, wajan 2 buah, kontainer stik kompor dan perlengkapan sebanyak 1 buah.

    Dalam sambutannya, Adhy yang didampingi Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyampaikan, bahwa bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar para korban gempa di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik.

    “Pastikan urusan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, bagaimana masyarakat terlindungi dengan baik, jangan ada yang terlantar dan jangan sampai ada masalah,” ujarnya.

    Adhy mengatakan, bantuan yang dikirim saat ini merupakan kumpulan bantuan dari berbagai Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan para donatur.

    “Ini terkumpul dari para OPD, dari beberapa simpatisan dan para donatur, kita sedang terus menghimpun lebih banyak lagi bantuan,” katanya.

    Selain bahan kebutuhan dasar yang dikirim, Adhy menyampaikan, juga ada barang material untuk bangunan yang dikirim melalui Pelabuhan Paciran, Kabupaten Lamongan.

    “Kapal yang di Paciran itu ada yang membawa semen, genteng yang akan digunakan untuk membantu rehab rumah masyarakat yang dilakukan secara mandiri,” terang Adhy.

    Lebih lanjut, Adhy menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mengirimkan personel dari para relawan seperti Jatim Sosial Care (JSC) dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) untuk membantu para korban gempa dari sisi psikologis.

    Sehingga, diharapkan bisa memberikan ketenangan dan kedamaian kepada masyarakat korban gempa di Pulau Bawean.

    “Saya minta JSC, Tagana yang punya kapasitas untuk trauma healing, layanan dukungan psikososial untuk gunakan ilmunya membantu masyarakat,” katanya.

    “Ada banyak kelompok rentan, anak-anak, lansia dan ibu hamil, rasa trauma itu yang paling penting untuk dihilangkan, sehingga masyarakat nantinya bisa hidup dengan tenang dan kembali normal,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan ini, Adhy menyampaikan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat dan stakeholder dari mulai pemerintah pusat, provinsi maupun daerah serta dari pihak swasta yang turut serta meringankan beban masyarakat korban gempa di Pulau Bawean.

    “Terima kasih yang tak terhingga, semoga ini menjadi ladang amal kita, terlebih di bulan suci Ramadhan ini. Mudah-mudahan semua diridhoi yang Maha Kuasa dan semoga semua segera pulih dan normal seperti sedia kala,” pungkasnya. [tok/but]

  • Ada 56 Orang Daftar Komisioner KPU Ponorogo

    Ada 56 Orang Daftar Komisioner KPU Ponorogo

    Ponorogo (beritajatim.com) – Sedikitnya ada 56 peserta yang mendaftarkan diri untuk menjadi komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ponorogo.

    Dari jumlah yang mendaftar itu, tercatat diantaranya merupakan pendaftar perempuan. Saat ini, panitia seleksi (pansel) dari KPU sedang meneliti berkas-berkas dari para pendaftar.

    “Tercatat ada 56 pendaftar di wilayah Ponorogo termonitor lewat Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan AdHoc (SIAKBA). Kita masih melakukan verifikasi,” kata Ketua Pansel Jatim 6, M. Sarif Toyib, Senin (25/03/2024).

    Toyib mengungkapkan bahwa pihaknya pada Selasa (26/3) besok akan melakukan rapat pleno untuk penetapan hasil penelitian administrasi dari para pendaftar. Setelah itu, selang sehari kemudian akan dilakukan pengumuman yang lolos tahap administrasi.

    “Jadi nanti akan ada 2 kategori yakni memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS),” katanya.

    Dari 56 pendaftar calon komisioner KPU Ponorogo itu, Toyib mengungkapkan bahwa rata-rata mereka sudah mempunyai pengalaman dalam kepemiluan. Mulai dari tingkat PPS, PPK, Panwascam, hingga komisioner incumbent.

    “Dari 56 orang itu, 4 orang yang mendaftar merupakan komisioner incumbent,” katanya.

    Untuk diketahui sebelumnya, KPU membuka rekrutmen komisioner atau anggota KPU Ponorogo untuk periode 2024-2029. Panitia seleksi (pansel) dari KPU pun mulai melakukan sosialisasi pendaftaran bakal calon anggota sejak awal bulan Maret lalu.

    Tahapan seleksi bakal calon anggota KPU kabupaten/kota ini, untuk keseluruhan prosesnya, dimulai pada tanggal 8 Maret hingga nanti 28 April 2024 saat tahapan penyampaian nama calon anggota KPU kabupaten/kota.

    Peserta yang lolos dalam seleksi administrasi, akan segera melakukan tes tertulis dan tes psikologi. Lolos lagi, peserta akan melakukan tes kesehatan dan wawancara. Peserta yang pernah berkecimpung dalam penyelenggaraan pemilu, akan menjadi pertimbangan tim pansel.

    “Untuk segala tahapan seleksi calon anggota komisioner KPU kabupaten/kota ini, nanti bisa dilihat di media sosial KPU,” pungkas Toyib.(end/ted)

  • Paripurna DPRD Magetan Usai Pemilu Hanya Dihadiri 26 Orang

    Paripurna DPRD Magetan Usai Pemilu Hanya Dihadiri 26 Orang

    Magetan (beritajatim.com) – Paripurna perdana DPRD Magetan pasca Pemilu 2024 hanya dihadiri 26 anggota pada Senin (25/3/2024).

    Agenda rapat tersebut yakni Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Magetan Tahun Anggaran 2023.

    Nampak hadir Ketua DPRD Magetan Sujatno, kemudian Wakil Ketua DPRD Pangajoman, Nur Wachid, dan Suwarno. Kemudian, diikuti sejumlah anggota.

    Ketua DPRD Magetan Sujatno mengatakan, dengan sejumlah 26 orang anggota yang hadir maka rapat sudah dinyatakan quorum. Maka kemudian rapat dilanjutkan.

    Selain dihadiri Pj Bupati Magetan Hergunadi, dihadiri pula Kapolres Magetan AKBP Satria Permana, Dandim 0804 Magetan Letkol Inf Hasan Dasuki.

    Dalam rapat tersebut, Hergunadi menyampaikan sejumlah garis besar terkait sejumlah program yang dilaksanakan tahun 2023.Anggota dewan yang hadir, mengikuti pembacaan rincian tersebut sampai rapat selesai.

    “Rapat paripurna dihadiri 26 orang sesuai absensi dan dinyatakan quorum,” kata Sujatno. [fiq/beq]

  • Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Minta Agar Tingkatkan Keamanan Menjelang Idul Fitri

    Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Minta Agar Tingkatkan Keamanan Menjelang Idul Fitri

    Pasuruan (beritajatim.com) – Sekretaris Dewan, Ridwan menanggapi hilangnya salah satu sepeda motor pegawai harian bernama Rangga. Menurut Ridwan kejadian ini sebagai masukan bagi seluruh pegawai agar tetap berhati-hati.

    Tak hanya itu Ridwan juga mengatakan bahwa akan memberlakukan peraturan baru bagi apra tamu. Peraturan tersebut membatasi para tamu untuk parkir di area belakang area gedung DPRD Kabupaten Pasuruan.

    “Untuk semua tamu yang bawa motor dan mobil tidak boleh bawa motor sampai ke belakang. Saat ini kita sudah siapkan parkiran yang berada di depan, dan itu di khususkan para tamu,” jelasnya.

    Pihaknya juga akan melaporkan kejadian kehilangan ini kepada polisi dan akan membawa sejumlah barang bukti berupa surat dan juga rekaman CCTV. Diketahui disekitaran lokasi kejadian terdapat satu CCTV yang terpasang.

    Menurut rekaman CCTV tersebut terlihat pelaku mulai masuk kedalam area parkir gedung DPRD Kabupaten Pasuruan sekitar pukul 11.56 WIB. Pelaku berboncengan dengan rekannya yang menggunakan pakaian hitam putih masuk langsung kedalam area parkir.

    Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan mengatakan bahwa dirinya sangat prihatin atas kejadian yang menimpa.pegawai kontrak tersebut. Sehingga dirinya meminta agar mengevaluasi keamanan di sekitaran area gedung DPRD.

    Tak hanya itu, Dion sapaan akrabnya juga berpesan kepada pihak kepolisian agar lebih meningkatkan pengawasannya. Hal ini dikarenakan para pencuri lebih profesional, seperti yang dilakukan pencuri di area parkir gedung DPRD Kabupaten Pasuruan.

    “Saya himbau untuk kepolisian agar lebih meningkatkan keamanan, mengingat menjelang hari raya Idul Fitri. Pencuri sekarang lebih kreatif dan modusnya beragam, seperti yang terekam, pelaku menggunakan pakaian ASN sedangkan temannya pakai seragam pegawai harian,” terang Dion.

    Tak hanya itu, Dion juga mengantisipasi kamanan dibeberapa ruang publik. Seperti halnya puskesmas, dan juga kantor pemerintahan Kabupaten Pasuruan agar lebih berhati-hari lagi. (ada/ted)

  • Pakar Tata Kota Apresiasi Program Betonisasi Sidoarjo 

    Pakar Tata Kota Apresiasi Program Betonisasi Sidoarjo 

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pembangunan infrastruktur yang merata di berbagai sektor dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di bawah kepemimpinan Bupati H. Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor). Salah satu yang menjadi perhatian publik adalah masifnya proyek betonisasi  hingga merata sampai menyentuh wilayah Sidoarjo Barat.

    Pengamat Perencanaan Wilayah dan Kota, Dr (Cand) Moch. Shofwan, M.Sc., CHRM., IABI. mengatakan bahwa Sidoarjo sebagai kabupaten penyangga ibu kota Provinsi Jawa Timur tentu menjadi ujung tombak dalam mendulang pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

    Kedudukan Kabupaten Sidoarjo, menurut pakar tata kota itu, harus menjadi daerah yang kuat dan mandiri. Oleh sebab itu dibutuhkan perencanaan tata wilayah dan kota yang baik yang dampaknya bisa dirasakan jangka pendek sekaligus jangka panjang.

    “Untuk menjadi kabupaten yang kuat dan mandiri yang harus diperhatikan yakni menata dan meningkatkan infrastruktur publik. Bahwa pembangunan jalan beton yang menjadi program prioritas Pemkab Sidoarjo merupakan kabar yang menggembirakan bagi semua lapisan masyarakat,” kata Shofwan Senin (25/3/2024).

    Lebih lanjut, Shofwan mengungkapkan, betonisasi jalan memberikan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya yakni perekonomian di sepanjang jalan yang dibeton hidup dan tumbuh. “Harga properti akan ikut naik. Sedangkan dalam jangka panjangnya pemerintah lebih efisien dalam menghemat anggaran karena anggaran tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran biaya pemeliharaan jalan,”ungkapnya.

    Kabupaten/kota yang berkembang dan maju menurut Shofwan pasti memiliki kualitas infrastruktur jalan yang baik. Hal itu penting karena akan mempermudah aksesibilitas bagi para pelaku bisnis, masyarakat, warga antar kecamatan bahkan antar kabupaten dalam berinteraksi satu dengan lainnya. Karena tidak lagi terganggu dengan infrastruktur jalan yang rusak atau berlubang.

    “Tentunya, dampak positif selain masyarakat yang sejahtera, juga semakin berkembangnya investasi yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Mengingat Sidoarjo saat ini sebagai kabupaten yang menjadi ujung tombak ibu kota Provinsi Jawa Timur, yaitu Surabaya,” jelasnya.

    Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas PGRI Adi Buana Surabaya itu mengapresiasi langkah Pemkab Sidoarjo yang mengedepankan konsep pemerataan (equity) dalam membangun infrastruktur. Tata ruang pembangunan infrastruktur berkaitan dengan perubahan pola dan fisik. Yaitu, pemerataan pembangunan yang mendorong berkembangnya sumber daya manusia (SDM), sosial, hingga ekonomi di suatu wilayah.

    “Jadi penerapan equity dalam membangun infrastruktur harus menjadi pertimbangan mendasar. Karena jika tidak menerapkan konsep pemerataan maka kawasan tersebut perekonomiannya akan stagnan atau mandek,” ujar Shofwan.

    Anggota IPLBI (Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia) itu berharap pembangunan di Sidoarjo ini juga mampu meningkatkan efisiensi pelayananan jasa distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang sudah tinggi tingkat perkembangannya.

    “Lompatan Sidoarjo sekarang ini sudah signifikan, sehingga diharapkan dengan pembangunan ini ikut mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan industri bagi masyarakat lokal,” harapnya. [isa/but]

  • Perangkat Desa di Blitar Dipastikan Tak Dapat THR

    Perangkat Desa di Blitar Dipastikan Tak Dapat THR

    Blitar (beritajatim.com) – Seluruh Kepala desa (kades) dan perangkat desa di Kabupaten Blitar dipastikan tidak menerima tunjangan hari raya (THR) dari pemerintah. Lantaran mereka bukan golongan aparatur sipil negara (ASN) dan belum ada regulasi yang mengatur THR bagi perangkat desa.

    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Blitar, Bambang Dwi Purwanto mengatakan, kades dan perangkat desa tidak mendapat THR. Sehingga Pemkab Blitar tidak menganggarkan untuk THR Kades dan perangkat.

    “Pemerintah tidak pernah menganggarkan THR bagi perangkat desa, yang bersumber dari APBD dan APBDes. Kami juga belum pernah menemui regulasi bahwa perangkat desa dapat menerima THR. Jadi, mereka hanya menerima penghasilan tetap (siltap),” kata Bambang, Senin (25/03/24).

    Bambang menjelaskan bahwa dalam undang-undang desa, kades dan perangkatnya berstatus bukan ASN. Maka dari itu, mereka tidak masuk list jatah THR yang diberikan oleh pemerintah daerah. Meskipun begitu, pihaknya memastikan akan terus update terkait regulasi kebijakan ini.

    Pemerintah pusat pada 15 Maret lalu mengumumkan terkait ketentuan THR kepada ASN. Sayangnya, perangkat desa statusnya saat ini belum jelas. Hingga kini tidak dianggarkan untuk THR kades dan perangkat desa.

    Bambang mengaku banyak menerima pertanyaan terkait THR kades. Namun, pihaknya hanya bisa menjawab belum adanya regulasi tersebut.

    Menurut Bambang, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sempat melakukan pendataan daerah mana saja yang telah menerapkan pemberian THR. Untuk di Kabupaten Blitar, selama ini belum melakukan kebijakan tersebut.

    Sementara itu, Kades Ngoran, Kecamatan Nglegok, Imam Saiful menyayangkan tidak adanya THR bagi kades dan perangkatnya. Sebab, pihaknya juga aparatur pemerintah yang sama dengan ASN. Harusnya, kata dia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar membuat peraturan bupati terkait THR perangkat desa.

    “ASN aja dapat THR. Kami juga ingin mendapatkan hal yang sama karena kinerjanya sama. Sebagai pelaksana di bawah, kami merasa tidak ada perhatian. Ya kami berharap dapat disamakan dengan ASN,” ungkapnya.

    Imam menjelaskan bahwa memang pada tahun sebelumnya tidak ada anggaran THR untuk perangkat desa. Hanya siltap yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD) itu yang diterima oleh pegawai di lingkungan pemerintah desa. [owi/but]

  • Golkar Punya 5 Opsi Koalisi Pilkada Jember

    Golkar Punya 5 Opsi Koalisi Pilkada Jember

    Jember (beritajatim.com) – Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember, Jawa Timur, baru akan dilangsungkan pada November 2024. Namun Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jember sudah memiliki lima opsi koalisi.

    Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Jember Nurdiansyah Rachman mengatakan, pihaknya mengusulkan nama sang ketua Karimullah Dahrujiadi untuk mendapatkan rekomendasi calon bupati dari Dewan Pimpinan Pusat partai tersebut.

    Pengajuan nama Karimullah tak lepas dari keberhasilannya mendongkrak kursi Golkar di DPRD Jember dari dua perwakilan menjadi enam perwakilan pada pemilu kali ini. “Kami sudah melayangkan surat resmi kepada DPP Partai Golkar hari ini, Senin (25/3/2024). Surat itu dilengkapi simulasi opsi koalisi yang bisa ditempuh Partai Golkar,” kata Nurdiansyah.

    Koalisi harus dilakukan, karena kursi Golkar di DPRD Jember tak mencukupi untuk mencalonkan pasangan bupati dan wakil bupati secara mandiri. Dibutuhkan minimal 10 kursi untuk pencalonan mandiri. Berdasarkan hasil Pemilu 2024, hanya Gerindra yang punya 10 kursi di Jalan Kalimantan 86.

    Opsi pertama koalisi adalah melanjutkan koalisi pemilihan presiden bersama Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat yang berarti ada 17 kursi DPRD Jember. Opsi berikutnya adalah koalisi PDI Perjuangan – Golkar yang menguasai 14 kursi.

    Koalisi Gerindra – Golkar yang memiliki 16 kursi juga masuk pertimbangan. Ada pula opsi koalisi gemuk bersama Partai Nasional Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional yang setara dengan 24 kursi DPRD Jember. Alternatif koalisi lainnya adalah Golkar – Partai Nasional Demokrat yang berkekuatan 12 kursi.

    “Sejauh ini kami sudah berkomunikasi dengan sejumlaj pihak, antara lain Bupati Jember Hendy Siswanto, politisi Gerindra Muhammad Fawait, mantan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nanang Handoko Prasetyo, mantan bupati Faida, dan berapa tokoh ulama di Jember,” kata Nurdiansyah.

    Nurdiansyah berharap nantinya rekomendasi resmi partai didasarkan empat hal. “Survei (elektabilitas kandidat), kaderisasi parpol, konsensus elit internal parpol, dan kemampuan finansial,” katanya.

    Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Jember Karimullah Dahrujiadi sebelumnya mengatakan, kesuksesan saat pemilihan presiden dan pemilihan legislatif memotivasi para kader untuk berpartisipasi dan mengambil langkah strategis saat pilkada.

    “Bagaimana caranya sukses pilkada juga bisa kita raih demi kebaikan kesejahteraan masyarakat Jember,” kata Karimullah.

    DPD Partai Golkar Jember akan menengaskan kepada enam caleg terpilih agar bekerja keras memanfaatkan momen Ramadan untuk menyapa konstituen. “Dalam penyapaan itu saya meyakini ada aspirasi dan nformasi yang bisa ditangkap para caleg terpilih,” kata Karimullah. [wir]