Category: Beritajatim.com Politik

  • Sentra Terpadu Kartini Kemensos Serahkan Bantuan Atensi ke 81 Penerima Manfaat di Magetan 

    Sentra Terpadu Kartini Kemensos Serahkan Bantuan Atensi ke 81 Penerima Manfaat di Magetan 

    Magetan (beritajatim.com) – Sentra Terpadu Kartini Kementerian Sosial di Temanggung, Jawa Tengah, menyerahkan bantuan atensi pada 81 penerima manfaat (PM) di Magetan. Total nilai bantuan mencapai Rp167.697.800.

    Bantuan tersebut diserahkan pada PM di Gedung Karang Taruna Dinas Sosial, Jalan MH Haryono Kelurahan Kepolorejo Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Rabu (27/3/2024).

    Kepala Sentra Terpadu Kartini Kemensos Iyan Kusmadiana mengatakan, pihaknya memberikan bantuan atensi pada sejumlah PM di Triwulan pertama 2024. 

    Bantuan tersebut merupakan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak. Pertama berupa sembako dan peralatan olahraga kluster anak dengan 18 PM, kemudian sembako dan nutrisi untuk kluster lansia dengan 19 PM dan kluster penyandang disabilitas yakni 16 PM. 

    Selanjutnya, ada pula bantuan pelatihan vokasional dan atau pembinaan kewirausahaan. Bantuan tersebut diserahkan pada penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Total 13 PM.  Kemudian ada dukungan aksesibilitas berupa alat bantu bagi penyandang disabilitas sebanyak 15 PM. 

    Bantuan kewirausahaan tersebut berupa peralatan sesuai dengan pekerjaan PM. Seperti berupa gerobak dan peralatan angkringan, mesin jahit kain, mesin untuk membuat sepatu, serta peralatan gerobak sayur.

    “Kemensos melalui Sentra Terpadu Kartini di Temanggung, memberikan bantuan atensi. INi bantuan bagi lansia, disabilitas, kelompok rentan, dan anak-anak. Semua penerima sudah melalui proses asesmen yang berdasar dari DTKS. Bantuan berupa nutrisi, ada pula alat bantu berupa kursi roda,” kata Iyan. 

    “Total penerima manfaat ada 81, dengan nilai total sekitar Rp168 juta. kegiatan ini terlaksana dengan kerja sama. dengan Pemerintah Kabupaten Magetan melalui DInas Sosial,” lanjutnya. 

    Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Suwito mengatakan pihaknya meminta Dinas Sosial agar segera mempersiapkan penerimaan bantuan di triwulan mendatang. 

    “Kami berterima kasih. Dan untuk triwulan berikutnya bisa segera disiapkan, agar para penyandang disabilitas dan kelompok rentan segera bisa mendapatkan bantuan,” kata Suwito. 

    Dalam waktu dekat, warga yang masuk dalam DTKS (data terpadu kesehajteraan sosial) dan menderita katarak bakal memperoleh kesemaptan untuk menajalankan operasi secara gratis oleh Sentra Terpadu Kartini Kemensos.

    “Segera kami bantu pendataan, karena Magetan juga disebutkan sebagai salah satu wilayah dengan penderita katarak terbanyak. Karenanya, kami harap, masyarakat yang masuk DTKS bisa mendapatkan bantuan operasi katarak,” pungkasnya.  [fiq/beq]

  • Ini 5 Gugatan Kubu Ganjar-Mahfud terhadap Hasil Pemilu

    Ini 5 Gugatan Kubu Ganjar-Mahfud terhadap Hasil Pemilu

    Jakarta (beritajatim.com) – Tim Kuasa Hukum Ganjar-Mahfud mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 (PHPU Presiden) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ada lima gugatan terhadap hasil Pemilu 2024 yang diajukan paslon nomor 03 ini.

    Menurut Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, yang pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

    Kedua, membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Hasil Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.

    “Ketiga, mendiskualifikasi Prabowo dan Gibran selaku pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 13 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 14 November 2023,” kata Todung.

    Keempat, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan PSU untuk pemilihan Pilpres 2024 antara paslon nomor 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024. “Kelima, memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan tersebut,” ujar Todung.

    Dia pun membeberkan sejumlah pelanggaran. Menurutnya, pelanggaran paling jelas adalah penerimaan pendaftaran paslon 02 yang tidak memenuhi syarat dalam PKPU No. 19/2023. Pelanggaran selanjutnya terjadi beruntun yaitu verifikasi yang tidak berdasarkan PKPU No. 19/2023. Selanjutnya, terdapat kejanggalan dan kesalahan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum 2024.

    “Pada hari pemungutan suara, pelanggaran juga banyak terjadi, mulai dari ketidaksesuaian jadwal, hingga surat suara yang telah dicoblos,” lanjutnya.

    Todung menyesalkan pelanggaran juga masih terjadi pasca pemungutan suara. Misalnya, KPPS tidak memberikan C Hasil Salinan, hingga ketidaksesuaian jumlah Surat Suara dengan jumlah pemilih.

    “Terdapat juga kejanggalan dan pelanggaran sesudahnya, sehingga membuat gaduh,” katanya.

    Todung jugs menuding terjadi pelanggaran yang pada intinya berupa penggunaan teknologi informasi yang problematika dan menyesatkan melalui penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap).

    Ada 5 permasalahan pada Sirekap, yaitu persiapan yang tidak memiliki landasan hukum, algoritma input data penghitungan suara dalam masa persiapan menguntungkan paslon 02.

    Selanjutnya, penggunaan Sirekap menghambat penyelenggaraan Pilpres 2024 dengan banyaknya kendala teknis yang dihadapi oleh penggunanya, dan memuat data-data keliru yang menguntungkan paslon 02 dalam rekapitulasi, dan data yang ditampilkan melalui laman resminya mengalami perubahan tampilan tanpa alasan yang jelas. [hen/aje]

  • Berangkat dari Hotel Mandarin, Ganjar-Mahfud Hadir Sidang Perdana PHPU Presiden di MK

    Berangkat dari Hotel Mandarin, Ganjar-Mahfud Hadir Sidang Perdana PHPU Presiden di MK

    Jakarta (beritajatim.com) – Ganjar Pranowo dan Mahfud MD rencana akan menghadiri sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 (PHPU Presiden) Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka di dampingi puluhan advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Hukum Ganjar-Mahfud yang akan berangkat bersama-sama dari Hotel Mandarin.

    Sidang diawali pidato Ganjar dan Mahfud sekitar 10 menit, kemudian dilanjutkan pembacaan gugatan dan argumen.

    Diketahui, MK telah meregistrasi permohonan PHPU Presiden Tahun 2024 yang dimohonkan Tim Hukum Ganjar-Mahfud pada Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) melalui sistem e-BRPK, pada Senin (25/3/2024).

    Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menjelaskan, nepotisme dan abuse of power yang terjadi di seluruh penjuru Indonesia selama penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (Pilpres 2024) adalah pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 22E ayat (1) yang mengancam keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

    “Penyelenggaraan Pilpres 2024 yang sudah ditentukan hasilnya melalui cara-cara yang melawan hukum dan melanggar etika merupakan lonceng kematian bagi tatanan sosial-politik di Indonesia,” katanya.

    Oleh karena itu, demi memastikan demokrasi bisa tetap ditegakkan di Indonesia, MK sebagai pelindung dari demokrasi dan pelindung dari konstitusi perlu mengambil sikap mendiskualifikasi paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang menjadi sumber dari segala nepotisme, yang kemudian melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh wilayah Indonesia.

    Todung menyebut ada dua argumen yang menjadi dasar permintaan Pemohon yaitu: pertama, terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) berupa nepotisme yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi guna memenangkan paslon 02 dalam 1 putaran pemilihan.

    “Kedua, terdapat berbagai pelanggaran prosedur pemilihan umum dalam setiap tahapan Pilpres 2024,” ujar Todung. [hen/beq]

  • Musrenbang 2024, Bupati Tuban Tekankan Program Berkelanjutan

    Musrenbang 2024, Bupati Tuban Tekankan Program Berkelanjutan

    Tuban (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., tekankan penyusunan RPJPD Kabupaten Tuban 2025-2045 dan RKPD Kabupaten Tuban tahun 2025 berkelanjutan.

    Menurut Mas Lindra sapaan Bupati Tuban, penyusunan RPJPD 2025-2045 menjadi pondasi pembangunan Kabupaten Tuban untuk 20 tahun mendatang. Namun, dokumen RPJPD akan diturunkan menjadi RPJM Daerah tiap 5 tahun dan RKPD Daerah tiap tahun.

    “Pemkab Tuban akan selalu berkomitmen menyelaraskan visi RPJPD Kabupaten Tuban dengan visi RPJPD Pemprov Jatim dan RPJPN, yaitu dengan program berkelanjutan,” tutur Mas Lindra.

    Ia juga menambahkan, bahwa hasil penyelarasan implementasi RPJPD Daerah Kabupaten tersebut diwujudkan menjadi Tuban Pusat Pangan Nasional Dan Industri, Kolaboratif, Inovatif, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.

    “Penyelarasan RPJPD Tuban dan RPJPN ini menghasilkan 4 konsep besar pembangunan, yaitu Tuban Tumbuh, Tuban Akselerasi, Tuban Ekspansi, dan Tuban Sejahtera,” paparnya.

    Sehingga, yang ditargetkan tingkat kemiskinan di tahun 2025 menjadi 13,5 persen dan pada tahun 2045 dapat turun menjadi 6 persen.

    Selain itu, PDRB Tuban di tahun 2025 ditargetkan mampu menyentuh 74 sampai 75 juta per kapita dan di tahun 2045 menjadi 200-242 juta per kapita.

    “Di samping itu, ditargetkan juga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun 2025 menjadi 72,5 dan di tahun 2045 mampu menyentuh angka 81,5,” terang mas Lindra.

    Lanjut, ia juga menjelaskan tren pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tuban memiliki arah positif, dengan menandakan program pemerataan pembangunan berjalan sesuai perencanaan.

    “Jadi bonus demografi yang akan dirasakan Kabupaten Tuban tahun 2045 menjadi pisau bermata ganda,” kata Lindra.

    Pihaknya juga akan melakukan langkah strategis guna menyelaraskan pembanguan berkelanjutan dan berdampingan dengan lingkungan, melalui Pengembangan dan pengelolaan SDM, sehingga akan menjadi potensi yang mendukung pembangunan.

    “Apabila tidak dapat dikelola akan menyebabkan IPM Kabupaten Tuban mengalami penurunan,” tambahnya.

    Oleh karena itu, ia berharap forum ini menjadi wahana penyampaian gagasan pembangunan di Kabupaten Tuban. Adapun poin penting dalam forum Musrenbang membahas sejumlah kebijakan pembangunan Kabupaten Tuban 2025-2045.

    “Jadi kebijakan ini sangat dinantikan oleh masyarakat, demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten Tuban,” pungkasnya. [ayu/aje]

  • ADD Tak Cair 100%, Pelayanan Desa se-Blitar Terancam Macet

    ADD Tak Cair 100%, Pelayanan Desa se-Blitar Terancam Macet

    Blitar (beritajatim.com) – Pelayanan seluruh desa se-Kabupaten Blitar terancam macet. Hal itu terjadi setelah Alokasi Dana Desa (ADD) tidak cair 100 persen sesuai ketentuan, lantaran alasan ada kendala dalam proses transfer dari pusat ke daerah.

    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bambang Dwi Purwanto mengatakan, untuk ADD tahap pertama ini hanya cair 25 persen.

    Padahal sesuai Perbup Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Pencarian Alokasi Dana Desa seharusnya 60 persen. Namun realisasinya hanya 25 persen.

    “Pencairan ADD ini sesuai dana transfer atau dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat. Setelah kami hitung dan mampunya hanya 25 persen atau sekitar Rp36 miliar untuk 220 desa yang sudah cair akhir pekan lalu dan ada yang sebagian minggu ini,” kata Bambang, Rabu (27/3/2024).

    Nantinya sisa pencairan ADD akan dihitungkan lagi dari dana yang ditranfer oleh pemerintah pusat. Pemkab Blitar mengklaim pencairan ADD tidak molor, hanya saja sistem transfer DAU tahun ini berbeda dengan sebelumnya.

    Pihaknya, telah melakukan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Blitar terkait langkah-langkah dalam masalah ini. Untuk sisa pencairan tahap I, pihaknya masih mengusahakan ke pemerintah pusat.

    Untuk sementara DPMD dapast memastikan sebelum lebaran semua kepala desa dan perangkatnya menerima siltap selama 3 bulan.

    “ADD ini juga termasuk insentif untuk BPD dan RT/RW. Mekanismenya, pemerintah desa harus melakukan pengajuan, lalu diverifikasi oleh kecamatan, DPMD, BPKAD dan langsung ditranfer. Sebagian desa yang belum cair ADD ini masih dalam proses verfikasi,” bebernya.

    Sementara itu, Pengurus Papdesi Kabupaten Blitar IDZ mengaku hanya menerima 25 persen ADD.

    Dia menyayangkan pencairan ADD yang tidak sesuai dari peraturan bupati (perbup). Sebab, selain pencairan ADD yang berkurang, juga mengalami keterlambatan. Seharusnya, ADD bisa dicairkan pada Januari.

    Keterlambatan dan kurangnya pencairan ADD ini tampaknya bakal mempengaruhi kinerja pemerintah desa. Karena dituntut untuk tetap bekerja keras, namun hak yang harus diterima ternyata tidak diperhatikan.

    “Kami berharap ADD jangan sampai mundur dari Januari, karena siltap itu hak kami. Selain itu, mundur dan penurunan pencairan ADD tahap I ini mengganggu kinerja dan kegiatan pemerintah desa,” pungkasnya. [owi/beq]

  • Hasrat Dua Petahana Maju Lagi di Pilwali dan Pilbup Blitar 2024

    Hasrat Dua Petahana Maju Lagi di Pilwali dan Pilbup Blitar 2024

    Blitar (beritajatim.com) – Dua petahana yakni Wali Kota Blitar, Santoso dan Bupati Blitar, Rini Syarifah sama-sama berhasrat untuk maju lagi di Pilkada 2024 mendatang. Santoso yang kini berstatus sebagai Wali Kota Blitar aktif tidak segan mengungkapkan keinginannnya maju kembali di Pilwali bulan November mendatang.

    Saat ini, Santoso masih menunggu rekomendasi dari PDIP terkait pencalonannya kembali dalam Pilwali Kota Blitar 2024-2029. Patut dinanti apakah Santoso mendapatkan rekomendasi dari PDIP untuk maju kembali di pesta demokrasi tingkat lokal tersebut.

    Jika tidak mendapatkan rekomendasi, akankah Santoso melompat ke partai lain demi bisa maju kembali di Pilwali 2024 mendatang?

    “Insya Allah siap kembali maju pada Pilkada 2024 jika mendapat rekomendasi dari parpol (partai politik),” kata Santoso, Wali Kota Blitar.

    Di sisi lain, Rini Syarifah yang menjabat sebagai Bupati Blitar aktif pun terang-terangan mengungkapkan keinginannnya untuk maju kembali sebagai AG 1. Mak Rini, sapaan akrab dari Bupati Blitar tersebut, beberapa kali mengungkapkan niatnya maju kembali sebagai Calon Bupati Blitar untuk periode kedua.

    Bupati Blitar RIni Syatifah atau Mak Rini telah mengutarakan niat untuk maju kembali di Pilbup Blitar 2024. (Foto: Winanto/beritajatim.com)

    Langkah Mak Rini maju kembali di Pilbup Blitar 2024 jauh lebih ringan, lantaran partainya yakni PKB telah memenuhi syarat untuk mengusung sendiri Calon Bupati. Pada Pileg 2024 ini, PKB memperoleh 11 kursi legislatif.

    Sehingga PKB bisa saja mencalonkan Mak Rini sebagai Cabup Blitar 2024-2029 tanpa harus koalisi. Posisi Rini Syarifah yang menjabat sebagai Ketua DPC PKB tentu juga lebih menguntungkan.

    Sebagai pemimpin partai, Mak Rini tutup mata bakal melaju sebagai Calon Bupati periode 2024-2029 mendatang.

    “Insya Allah saya maju lagi. Tidak ada alasan untuk tidak maju lagi,” ucap Rini Syarifah.

    Kini patut dinanti apakah keduanya bisa terpilih kembali. Atau justru tergeser oleh pendatang baru.

    Pilbup dan Pilwali 2024 juga dipastikan bakal berjalan lebih menarik. Namun hingga kurang 8 bulan belum ada nama-nama baru yang muncul dan dijagokan maju bersaing dengan petahana. [owi/beq]

  • Info Loker Jatim! Pemkab Sumenep Rekruitmen 420 CPNS dan PPPK

    Info Loker Jatim! Pemkab Sumenep Rekruitmen 420 CPNS dan PPPK

    Sumenep (beritajatim.com) – Info loker (lowongan kerja ) Jawa Timur (Jatim) dibuka. Kali ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep pada tahun 2024 kembali membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, Edy Rasiyadi mengatakan, pihaknya telah menerima surat dari Menteri PAN-RB berisi persetujuan rekrutmen ASN di lingkungan Pemkab Sumenep.

    “Surat tersebut menyetujui rekrutmen CPNS dan PPPK sebanyak 420 orang, sesuai usulan kami,” katanya, Rabu (27/03/2024).

    420 CPNS tersebut terdiri dari 46 CPNS dan 374 PPPK. Sebagian besar yang dibutuhkan merupakan tenaga pendidikan dan kesehatan. Kemudian sisanya tenaga teknis.

    “Kalau untuk CPNS, 21 formasinya diantaranya untuk dokter, dokter spesialis, radiologi. Kemudian 25 lainnya tenaga teknis seperti auditor dan akuntan,” terang Edy.

    Sedangkan untuk PPPK, 203 formasinya untuk guru, mulai guru kelas, guru agama, oalah raga, kesenian, dan TIK. Kemudian 46 lagi formasinya untuk tenaga kesehatan, dan 125 lainnya untuk formasi tenaga teknis.

    “Pelaksanaan tahapan rekrutmennya diperkirakan akhir April atau awal Mei. Kami masih menunggu petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat tentang rekrutmen CPNS ini,” ujar Edy. [tem/aje]

  • Camat Silo Jember Sempat Tak Percaya Kopi Varietas Baru Dibabat

    Camat Silo Jember Sempat Tak Percaya Kopi Varietas Baru Dibabat

    Jember (beritajatim.com) – Joni Pelita, Camat Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, sempat tak percaya kopi varietas baru Milo Pace dibabat oleh Pemerintah Desa Pace pada medio Februari 2024. Pembabatan tersebut dipicu oleh perbedaan dukungan saat pemilihan kepala desa.

    Hasan menyewa tanah kas Desa Pace seluas tiga hektare untuk membudidayakan kopi Milo Pace. Ia sudah menyewa tanah kas desa itu sejak 1998 dan tidak ada masalah selama ini, termasuk dengan Kepala Desa Muhammad Farhan saat awal menjabat.

    Namun pemilihan kepala desa tahun lalu rupanya memecah kongsi Hasan dan Farhan. Hasan sempat memberitahu Joni Pelita soal kemungkinan sewa tanah kas desa tak diperpanjang oleh Pemerintah Desa Pace.

    “Saat hendak pelaksanaan pemilihan kepala desa,Pak Haji Hasan menyampaikan kepada saya, bahwa nanti ketika Pak Farhan menang pilkades, itu (tanah kas desa yang ditanami) kopi tidak akan disewakan dan akan dibabat,” kata Joni, ditulis Rabu (27/3/2024).

    Joni saat itu tidak percaya. “Saya bilang begini: tidak mungkinlah. Masa kopi sebagus itu dibabat,” katanya. Apalagi selama dua periode menjabat kepala desa, hubungan Farhan dengan Hasan baik-baik saja.

    Joni meminta kepada Hasan untuk tidak banyak berkomentar agar suasana tidak memanas. “Saya selalu menyampaikan ke Pak Haji Hasan, nanti kalau dikomentari nanti tambah ramai,” katanya.

    Sebelumnya, Joni juga sempat terkejut karena kopi varietas baru itu tumbuh di atas lahan tanah kas desa. “Kalau tumbuh di lahan tanah kas desa akan riskan,” katanya.

    Setelah memenangi pilkades, menurut Joni, Farhan melayangkan tiga surat peringatan kepada Hasan. “Terakhir pada 28 Desember 2023. Isinya, pengosongan lahan, termasuk gedung kecil untuk istirahat di situ,” katanya.

    Sebelum pembabatan kopi milik Hasan, Joni mendekati Farhan dan sejumlah tokoh masyarakat. Ia juga bertemu Hasan dan Zainal Arifin, petani rekan Hasan, dua hari jelang pemilu. Ia minta mereka mendekati beberapa tokoh masyarakat.

    Joni meminta seorang tokoh agar bekerja sama dengan Hasan untuk mencegah pembabatan. “Kopi itu seharusnya pada 1 Januari 2024 dibabat Pak Farhan, karena 28 Desember 2023 adalah warning terakhir untuk mengosongkan lahan,” kata Joni.

    Joni mencoba melakukan mediasi agar permasalahan itu segera selesai. “Ini ada kopi varietas (baru) yang jadi brand. Saya berupaya menyelamatkan kopi. Tapi saya gagal, karena pada Februari 2024 terjadi pembabatan. Itu pun mau pembabatan tidak memberitahu Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan),” katanya.

    Joni baru tahu setelah mendapat informasi dari Kepolisian Sektor Sempolan. “Pagi itu saya telepon Pak Farhan, tidak bisa. Saya coba telepon perangkat desa lain, juga tidak bisa. Pada saat itu berbarengan ada orang yang mati gantung diri di Desa Harjomulyo. Saya ke sana dulu,” katanya.

    Dari Harjomulyo, Joni langsung meluncur ke Pace untuk mencegah pembabatan. “Tapi ternyata di situ sudah dibabat habis. Akhirnya saya langsung ke balai desa. Karena sudah rusak, kami tak bisa berupaya kembali. Saya berusaha melakukan mediasi ke Pak Farhan, tetap tidak bisa,” katanya.

    Beberapa hari setelah kejadian, Hasan dan Ketua Forum Petani Jember Jumantoro menemui Joni di Pendapa Wahyawibawagraha. “Kebetulan saya ada acara di pendapa. Ada Pak Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Imam Sudarmaji,” kata Joni.

    Dari kronologi peristiwa itu, Joni menyimpulkan, konflik terjadi karena pilkades. Namun budidaya kopi di atas tanah kas desa juga memunculkan pertanyaan. “Tanah kas desa itu sewanya per tahun. Kok ditanami kopi? Kopi ini di peraturan bupati tentang pengelolaan aset desa, maksimal perpanjangan sewanya tiga tahun. Kalau di bawah itu tidak ada masalah, asalkan ada peraturan desanya. Itu peraturan desanya (menyebutkan) satu tahun,” katanya.

    Ini yang menurut Joni tidak sesuai dengan kondisi tanaman. “Kalau satu tahun kan palawija yang umurnya pendek. Saya tidak tahu bagaimana prosesnya ujug-ujug ditanami kopi,” katanya.

    DPRD Jember melakukan rapat gabungan Komisi A dan Komisi B di gedung parlemen, Senin (25/3/2024) malam dengan mengundang Dinas TPHP Jember, camat Silo, penyewa, dan kepolisian. Namun Kepala Desa Pace Muhammad Farhan tidak hadir. [wir]

  • Bupati Mojokerto Salurkan Bantuan CPP Gelombang II di 10 Desa

    Bupati Mojokerto Salurkan Bantuan CPP Gelombang II di 10 Desa

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati kembali menyalurkan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah terdaftar di daftar Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Penyaluran bantuan CPP gelombang II ini dilaksanakan di 10 desa.

    Sedikitnya 2.984 KPM dari 10 desa di lima kecamatan mendapatkan bantuan berupa beras sebanyak 10 kg. Penyaluran bantuan beras ini dilaksanakan di Balai Desa Mlirip dan Balai Desa Jetis, Kecamatan Jetis. Desa Brayublandong dan Jatirowo, Kecamatan Dawarblandong. Desa Sidoharjo dan Terusan, Kecamatan Gedeg.

    Desa Jabon dan Ngarjo, Kecamatan Mojoanyar. Selanjutnya di Desa Trowulan dan Sentonorejo, Kecamatan Trowulan. Melalui bantuan CPP ini, Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini berharap dapat meringankan beban para KPM dan juga mengajak KPM untuk bersyukur atas rezeki yang telah diterima.

    “Alhamdulillah, untuk bantuan cadangan pangan yang Januari sudah diterima dan sekarang bantuan yang kedua. Pemerintah melalui badan pangan nasional menyalurkan bantuan dari cadangan beras milik pemerintah yang kemudian disalurkan kepada bapak ibu yang berhak menerima,” jelasnya, Selasa (25/3/2024).

    Orang nomor satu di lingkup Pemkab Mojokerto juga menegaskan, jika untuk penyaluran bantuan CPP gelombang III akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Dalam penyaluran bantuan CPP tersebut akan menggandeng BULOG sebagai distributor. Bupati berharap tidak ada kendala sehingga bisa segera disalurkan.

    “Nanti untuk bantuan tahap ketiga akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, semoga saja tidak ada kendala,” pungkasnya didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Mojokerto Teguh Gunarko, Kepala Dinas Pangan dan Perikanan (Dispari) Kabupaten Mojokerto M Riduwan, jajaran Forkopimca setempat, serta para Kepala Desa. [tin/ian]

  • PJ Walkot Kediri Ingatkan ASN Beramal di Bulan Suci Ramadan

    PJ Walkot Kediri Ingatkan ASN Beramal di Bulan Suci Ramadan

    Kediri (beritajatim.com) – PJ Wali Kota Kediri kembali buka bersama dengan ASN dan tenaga teknis di beberapa OPD Pemerintah Kota Kediri di Masjid RSUD Gambiran, Selasa (26/3/2024). Beberapa OPD yang hadir dalam acara ini Inspektorat, Dinas PUPR, Dipendukcapil, Dinas Sosial, BPBD, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Koperasi dan UMTK, serta RSUD Gambiran.

    Saat ditemui, Zanariah terus memberikan semangat kepada para ASN maupun tenaga teknis Pemerintah Kota Kediri walaupun dalam keadaan berpuasa, namun harus tetap memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

    “Apalagi beberapa hari yang lalu, RSUD Gambiran berhasil menjadi Top BUMD Award Bintang 4. Penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan,” ucap Zanariah.

    Di samping itu, PJ Wali Kota Kediri juga mengingatkan di malam ke-16 Ramadan ini semakin mendekati malam Nuzulul Quran. Oleh karena itu terus perbanyak tadarus. Semoga semua amal ibadah selama Bulan Ramadan ini diterima oleh Allah SWT. “Saya harap perbanyak amalan di bulan suci Ramadan ini,” imbuhnya.

    Tak lupa, Zanariah juga menghimbau para ASN Pemerintah Kota Kediri ini untuk berzakat, infaq dan sedekah melalui BAZNAS Kota Kediri. Karena zakat, infaq, sedekah ini merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Tidak hanya untuk meraih pahala namun dampak baiknya juga bisa langsung dirasakan oleh sesama manusia.

    Pada kesempatan ini, juga dilakukan santunan anak yatim dan pegawai kebersihan di lingkup RSUD Gambiran Kota Kediri. Turut hadir Kepala OPD Pemerintah Kota Kediri, pegawai ASN dan tenaga teknis Pemerintah Kota Kediri. [nm/kun]