Category: Beritajatim.com Politik

  • Survei ARCI: Khofifah 47,2 Persen, Cak Imin 21,5 Persen, Risma 19,7 Persen

    Survei ARCI: Khofifah 47,2 Persen, Cak Imin 21,5 Persen, Risma 19,7 Persen

    Surabaya (beritajatim.com) – Lembaga survei Accurate Research And Consulting Indonesia (ARCI) merilis peta terbaru elektabilitas sejumlah nama yang digadang-gadang maju di Pilgub Jatim 2024.

    Direktur ARCI, Baihaki Sirajt menyebutkan bahwa nama petahana Khofifah Indar Parawansa unggul jauh dari nama-nama yang digadang-gadang akan menantang Ketum PP Muslimat NU di Pilgub Jatim 2024.

    “Elektabilitas Khofifah unggul jauh dari nama-nama lain. Sampai saat ini usai gelaran Pileg dan Pilpres 2024, elektabilitas Khofifah tidak tertandingi di Jawa Timur,” kata Baihaki kepada wartawan di Hotel Elmi Surabaya, Rabu (27/3/2024) petang.

    Dalam survei ARCI kategori top of mind Cagub Jatim 2024, Khofifah berada di angka 39,2 persen. Kemudian, ada nama Wagub Jatim 2019-2024 Emil Elestianto Dardak di angka 16,7 persen. Selanjutnya, ada nama Ketua Gerindra Jatim Anwar Sadad di angka 9,5 persen.

    Lalu ada nama Mensos RI Tri Rismaharini atau Risma di angka 9,4 persen. Kemudian, ada nama Ketua Golkar Jatim sekaligus Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M Sarmuji di angka 8,2 persen. Juga ada nama Bupati Sumenep Ahmad Fauzi di angka 7,8 persen. Responden yang belum menjawab sebanyak 9,2 persen.

    “Dari hasil top of mind, elektabilitas Khofifah unggul jauh. Terdekat adalah Emil yang notabene kemungkinan besar akan jadi wakil Khofifah di Pilgub Jatim 2024, jika Emil tidak menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Jika Emil menteri, yang berpeluang adalah Anwar Sadad dan Sarmuji,” jelasnya.

    “Yang menarik dari top of mind ini, geliat nama-nama ketua parpol mulai terasa di bursa Cagub Jatim, ada Anwar Sadad dan Sarmuji,” jelasnya.

    Dalam simulasi enam nama cagub Jatim, elektabilitas Khofifah semakin menguat, yakni 41,5 persen. Kemudian, ada nama Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di angka 17,2 persen, lalu Risma 11,3 persen, Anwar Sadad 10,5 persen, Sarmuji 8,2 persen, dan Ahmad Fauzi 8,1 persen. Sebanyak 3,2 persen responden belum menentukan pilihan.

    “Dalam simulasi enam nama tertutup, elektabilitas Khofifah semakin menguat di atas 40 persen. Sementara nama Cak Imin yang sejak awal Maret diisukan maju Pilgub Jatim mendapat respons cukup positif di masyarakat, meski belum kompetitif untuk melawan Khofifah, termasuk Risma yang belum bisa menandingi Khofifah,” jelasnya.

    Kemudian, Baihaki memaparkan survei ARCI ketika Pilgub Jatim 2024 mengkristal menjadi tiga nama. Yakni, Khofifah yang dimotori koalisi parpol-parpol pro Prabowo-Gibran, kemudian Cak Imin yang dimotori parpol di Koalisi Perubahan, dan Risma yang dimotori PDIP.

    “Dalam sumulasi tiga nama tertutup, Khofifah, Cak Imin, dan Risma, elektabilitas Khofifah semakin menguat di angka 47,2 persen. Sementara Cak Imin di angka 21,5 persen, dan Risma 19,7 persen. Untuk saat ini, Khofifah belum tertandingi di Pilgub Jatim 2024,” jelasnya.

    Survei ARCI dilakukan pada 15-23 Maret 2024 dengan jumlah 1.200 responden. Survei ARCI menggunakan metode stratified multistage random sampling.

    Survei ARCI memiliki margin of error di angka 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Sebanyak 25 persen kuisioner dilakukan quality control. (tok/ian)

  • Menkopolhukam Hadi Tjahjanto Safari Ramadhan ke Tebuireng Jombang

    Menkopolhukam Hadi Tjahjanto Safari Ramadhan ke Tebuireng Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Menkopolhukam (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan) Hadi Tjahjanto melakukan safari Ramadhan ke Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng Jombang, Rabu (27/3/2024).

    Selain melakukan silaturahmi dengan pengasuh, pengganti Mahfud MD itu juga melakukan ziarah ke malam mantan Presiden RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan makam keluarga pesantren Tebuireng lainnya.

    Kedatangan Hadi Tjahjanto disambut oleh pengasug Ponpes Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. “Sejak menjadi Menteri ATR/BPN maupun sewaktu menjadi Panglima TNI, beliau sudah biasa berkunjung ke Ponpes Tebuireng,” ungkap Gus Kikin.

    Gus Kikin juga mengakui bahwa dirinya sudah kenal lama dengan Menkopolhukam Hadi Tjahjanto. Menurut Gus Kikin, pondok pesantren selama ini selalu membersamai masyarakat. Nah, hal itu senafas dengan tugas Menkopolhukam.

    Sementara itu, Menkopolhukam mengatakan, tujuan safari Ramadhan tersebut untuk merajut dan menjaga ukhuwah seluruh lapisan masyarakat. Apabila ukhuwah itu kuat, lanjutnya, maka akan mempengaruhi stabilitas politik, hukum, dan keamanan di seluruh wilayah Indonesia.

    “Itulah sebabnya saya akan terus melaksanakan safari Ramadhan. Kebetulan saat ini adalah bulan suci Ramadhan,” katanya.

    Dia mengatakan, dirinya juga akan melakukan kunjungan pada kegiatan di Katedral Imanuel.
    “Dalam rangka kita juga menjaga ukhuwah lintas agama, supaya Indonesia ini kuat. Stabilitas politik, hukum dan keamanan juga kuat,” bebernya.

    Dalam kesempatan itu, Menkopolhukan bersama rombongan melakukan ziarah ke makam Gus Dur. Di pusara mantan Ketua Umum PBNU itu mereka memanjatkan doa secara khusuk. Lalu ditutup dengan melakukan tabur bunga di makam tersebut. [suf]

  • Kemenhub dan Polres Pasuruan Cek Kesiapan Armada Bus, Pastikan Penumpang Terangkut

    Kemenhub dan Polres Pasuruan Cek Kesiapan Armada Bus, Pastikan Penumpang Terangkut

    Pasuruan (beritajatim.com) – Menjelang Idul Fitri 2024, Kemenhub dan Polres Pasuruan melakukan giat pengecekan angkutan umum terhadap armada bus di gerbang pintu tol Pandaan, Rabu (27/3/2024).

    Menurut Mega Perwira, Korsatpel Tipe A Kemenhub mengatakan pengecekan armada bus ini akan menjadi kegiatan pelopor saat menjelang mudik lebaran. Saat dilakukan pengecekan, armada bus juga diberi pesan agar berhenti di masing-masing terminal.

    “Ini untuk mengantisipasi adanya penumpang yang tertinggal atau tidak terangkut di terminal Pandaan. Ini juga merupakan bentuk tindakan, agar awak bus tertib saat mengangkut atau menurunkan penumpang,” katanya.

    Mega juga menjelaskan bahwa kegiatan kali ini dilakukan karena mengaca pada tahun sebelumnya. Saat itu banyak penumpang yang tidak terangkut oleh bus, sehingga menunggu sangat lama dan merugikan masyarakat.

    Tak hanya itu, saat melakukan pengecekan Satlantas Pllres Pasuruan yang dipimpin oleh Kanit Gakkum, Ipda Achmad Kunaefi juga menginpeksi beberapa rangkaian bus. Dari empat bus yang keluar dari Tol Pandaan tidak ada satupun yang melanggar aturan.

    Menurut Kunaefi pelanggaran yang dimaksud yakni dengan memasang klakson yang berlebihan sehingga membahayakan awak bus. Selain itu, pengarahan ke terminal bus juga sangat membantu kepada pihak kepolisian. “Ini juga merupakan manifestasi kami untuk mendata bus baik AKDP maupun AKAP. Sehingga jika ada hal yang tidak memungkinkan untuk kedepannya kami sudah memiliki data lengkap,” jelasnya. (ada/kun)

  • Istri Bupati Kediri Pimpin Penyaluran Paket Sembako Bagi Lansia

    Istri Bupati Kediri Pimpin Penyaluran Paket Sembako Bagi Lansia

    Kediri (beritajatim.com) – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kediri Eriani Annisa Hanindhito memimpin kegiatan penyaluran hasil infaq Pondok Ramadhan kepada lansia dan warga kurang mampu.

    Penyaluran infaq dilakukan bertahap, dan memasuki pekan ketiga Ramadan ini Mbak Cicha bersama TP PKK Kabupaten Kediri melakukan penyaluran yang dipusatkan di Pendopo Kecamatan Purwoasri, Rabu (27/3/2024).

    “Penyaluran hasil infaq dan sedekah selama Pondok Ramadan ini kami wujudkan berupa paket sembako,” kata istri Bupati Hanindhito Himawan Pramana ini.

    Menurut Mbak Cicha, penyaluran sembako tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat ditengah harga bahan pokok yang naik. Masing-masing paket sembako yang dibagikan berisi beras, mie instan dan minyak. “Meski paket ini tidak terlalu banyak jumlahnya tapi sangat dibutuhkan,” ucap Mbak Cicha.

    Selain kegiatan penyaluran infaq, pada Bulan Ramadan ini TP PKK Kabupaten Kediri akan menggelar kegiatan pasar murah yang pelaksanaannya akan dilakukan mendekati hari raya. “Pasar murah akan diadakan di tanggal 1,3,5 dan 7 (April) mudah-mudahan bisa membantu masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya.

    Istri Bupati Kediri Pimpin Penyaluran Paket Sembako Bagi Lansia

    Sementara itu, Ketua Pokja I TP PKK Kabupaten Kediri Dyah Saktiana menambahkan, kegiatan Pondok Ramadhan yang diadakan TP PKK bersama seluruh elemen masyarakat dan jajaran OPD di Pemkab Kediri sejauh ini masih terus berjalan.

    Setidaknya hingga pekan ketiga Ramadhan ini masih ada tiga kali pertemuan. Hasil infaq yang terkumpul nantinya akan kembali disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

    Selain ditujukan kepada masyarakat secara langsung, penyaluran hasil infaq selama Pondok Ramadhan menurut Dyah Saktiana bisa dilakukan di panti asuhan maupun lembaga. “Ini masih ada kegiatan infaq tiga kali lagi yang nantinya akan kita salurkan kembali,” tambahnya. [nm/kun]

  • Jelang Pilgub Jatim 2024, Popularitas Cak Imin Tempel Ketat Khofifah-Emil

    Jelang Pilgub Jatim 2024, Popularitas Cak Imin Tempel Ketat Khofifah-Emil

    Surabaya (beritajatim.com) – Jelang Pilgub Jatim 2024, popularitas Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menempel ketat Khofifah-Emil. Hal itu berdasarkan survei yang dilakuka  Accurate Research Consulting Indonesia (ARCI). Survei itu pada 15-23 Maret 2024 dengan jumlah 1.200 responden. Survei ARCI menggunakan metode stratified multistage random sampling.

    Survei ARCI memiliki margin of error di angka 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Sebanyak 25 persen kuisioner dilakukan quality control.

    “Di dalam survei ini menunjukkan secara popularitas atau tingkat keterkenalan kandidat oleh masyarakat Jatim. Yakni, incumbent Khofifah Indar Parawansa 98,7 persen, Emil Elestianto Dardak 91,6 persen, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) 98,6 persen, Tri Rismaharini 78,5 persen, Anwar Sadad 76,9 persen,” kata Direktur ARCI, Baihaki Sirajt kepada wartawan di Hotel Elmi Surabaya, Rabu (27/3/2024) petang.

    Selanjutnya, M. Sarmuji 71,5 persen, Azwar Anas 46,7 persen, Ahmad Fauzi 52,7 persen, Anna Muawanah 48,3 persen, Sri Rahayu 38,1 persen, Heru Tjahjono 41,4 persen dan Bayu Airlangga 21,2 persen.

    Namun, menurut Baihaki, secara akseptabilitas atau tingkat kesukaan kepada kandidat menunjukkan bahwa Khofifah Indar Parawansa 76,5 persen, Emil Elestianto Dardak 71,2 persen, Abdul Muhaimin lskandar 41,7 persen, Tri Rismaharini 51,2 persen, Anwar Sadad 53,8 persen, M. Sarmuji 45,2 persen, Azwar Anas 38,9 persen, Ahmad Fauzi, 41,7 persen, Anna Muawanah 27,8 persen, Sri Rahayu 21,5 persen, Heru Tjahjono 20,7 persen dan Bayu Airlangga 13,5 persen. [tok/suf]

  • 751 Orang Terima SK PPPK, Ini Pesan Bupati Ponorogo

    751 Orang Terima SK PPPK, Ini Pesan Bupati Ponorogo

    Ponorogo (beritajatim.com) – Sebanyak 751 orang akhirnya terima surat keputusan (SK) Bupati Ponorogo terkait dengan pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

    Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko pun memberikan pesan kepada aparatur sipil negara (ASN) yang baru di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo itu.

    “Saya berpesan untuk meningkatkan etos kerja,” kata Kang Giri sapaan Bupati Sugiri Sancoko, ditulis Rabu (27/03/2024).

    Dalam kesempatan itu, Bupati Sugiri mengungkapkan bahwa setelah menerima SK, diharapkan pegawai yang sebelumnya honorer dan saat ink sudah menjadi PPPK, bisa meningkatkan kinerjanya. Dengan begitu, tentu akan meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

    “Tidak lagi honorer, tentu sudah jelas setelah menerima SK, pengabdiannya,” katanya.

    Bupati meminta para ratusan PPPK yang sudah menerima SK ini, ke depan bekerja dengan hati yang tulus. Tidak hanya sekedar untuk memenuhi jumlah absen masuknya saja. Kualitas pekerja yang harus penting ditingkatkan. Dengan begitu, Kabupaten Ponorogo ini, dibangun dengan semangat dan dikerjakan sepenuh hati. Sehingga hasilnya nanti bisa bagus.

    “Bekerjalah dengan segenap hati, jangan hanya sekedar absen. Kualitas pekerjaan yang penting, dan itu memang yang terpenting,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, 751 PPPK yang menerima SK Bupati Ponorogo itu  terdiri dari 3 formasi. Yakni terdiri dari 251 formasi guru, 129 formasi tenaga teknis, dan 371 tenaga kesehatan. Penyerahan SK itu dilakukan pada hari Selasa (26/3) kemarin di Gedung Sasana Praja.

    Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo Andy Susetyo, bahwa sebenarnya Pemkab Ponorogo diberikan jatah PPPK sebanyak 912 formasi. Namun, tahun 2024 ini yang sampai tahap pemberkasan dan dinyatakan lulus hanya 751 orang.

    Sehingga tersisa ada 161 formasi yang masih belum terisi. Dimana dari jumlah itu, termasuk 6 formasi dokter spesialis, kosong karena tidak ada pendaftarnya.

    “Banyak yang belum ter-cover, termasuk 6 formasi dokter spesialis yang kosong. Ya mudah-mudahan bisa terisi dalam penerimaan CPNS nantinya,” pungkas Andy. [end/beq]

  • Didukung JKSN Jatim Gandeng Emil Lagi, Ini Kata Khofifah

    Didukung JKSN Jatim Gandeng Emil Lagi, Ini Kata Khofifah

    Surabaya (beritajatim.com) – Ratusan kiai dan tokoh agama hadir dalam acara Silaturahmi & Konsolidasi Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) di Pondok Pesantren (PP) Amanatul Ummah, Jalan Siwalankerto Utara Surabaya.

    Dalam pertemuan ini, para kiai dan tokoh agama JKSN se-Jawa Timur memberi rekomendasi dukungan kepada Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak untuk kembali melanjutkan memimpin Jawa Timur.

    Dalam konsolidasi yang dihadiri ratusan kiai dari 38 kabupaten/kota, mereka secara kompak mendeklarasikan diri untuk siap memenangkan Khofifah-Emil periode kedua.

    Pengasuh PP Amanatul Ummah, Prof. Dr. K.H. Asep Saifuddin Chalim, M.A yang juga merupakan Ketua Dewan Penasihat JKSN mengatakan, bahwa dengan bertambahnya 1250 pesantren yang tergabung dalam JKSN, kian memperkuat dukungan terhadap Khofifah-Emil.

    Bahkan, JKSN Jatim siap all out baik dari luar maupun dari dalam untuk memenangan Khofifah, yang selama ini diniliai memiliki kontribusi tinggi terhadap dunia pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal.

    “Beliau ini banyak sekali jasanya, tapi saya sampaikan di pendidikan, luar biasa itu di Jawa Timur yang namanya Bosda atau Bosda Madin itu sekolah negeri swasta semuanya sama. Betapa itu menunjukkan kepedulian kepada swasta dan negeri,” tegasnya.

    Menurut tokoh agama yang akrab disapa Kiai Asep ini, Khofifah-Emil perlu untuk dilanjutkan dua periode. “Jadi, perlu sekali untuk dilanjutkan dan orang-orang pada bersyukur beliau tidak menjadi cawapres. Ini karena Jawa Timur sangat membutuhkan Ibu Khofifah, tapi memang bersama-sama dengan Pak Emil. Pak Emil juga sosok yang piawai yang berakhlakul karimah untuk kepribadiannya sangat disenangi kalangan kiai-kiai,” tandasnya.

    Menanggapi Deklarasi JKSN Jatim, Khofifah yang tampak hadir bersama Emil, kompak mengucapkan terima kasih dan bersyukur atas dukungan para kiai di Jawa Timur, yang telah mendeklarasikan dukungan.

    “Alhamdulillah, kami mendapatkan banyak respons positif, dukungan dari sangat banyak elemen. Mudah-mudahan di malam Ramadhan ini, dukungan dari para kiai, santri, dari semua kabupaten/kota se-Jawa Timur semuanya berjalan dengan lancar, makin solid. Dan, mudah-mudahan kami menang seiring dengan ridho Allah,” pungkasnya.

    Seperti diketahui, sejak Desember lalu selain mengantongi surat rekomendasi dari PAN, Gerindra, Golkar dan Partai Demokrat, sejumlah dukungan dari relawan terus mengalir. [tok/beq]

  • Petani Minta Bupati Jember Mediasi Konflik Pembabatan Kopi

    Petani Minta Bupati Jember Mediasi Konflik Pembabatan Kopi

    Jember (beritajatim.com) – Petani meminta Bupati Hendy Siswanto agar memediasi konflik pembabatan kurang lebih tiga ribu batang pohon kopi robusta varietas baru Milo Pace, yang ditanam di atas lahan tanah kas desa seluas tiga hektare.

    Varietas Milo Pace ditanam dan dikembangkan Hasan Putra bersama petani lainnya dan sudah didaftarkan sebagai kopi dengan indikasi geografis khas Jember. Pembabatan oleh Kepala Desa Muhammad Farhan terjadi pada medio Februari 2024, justru setelah varietas Milo Pace didaftarkan Bupati Hendy ke Direkrotat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

    “Pak Bupati sebagai pemangku kebijakan saja dilecehkan, apalagi kami. Tapi jangan anggap kami diam. Kami akan bergerak. Saya minta tolong ke depan kalau ada masalah seperti ini, tolong segera tindaklanjuti,” kata Ketua Forum Petani Jember Jumantoro, Rabu (27/3/2024).

    Jumantoro mengatakan siap menunggu bupati. “Kalau mau, saya tunggui itu Pak Bupati. Cuma kan tidak etis, karena ada wakil rakyat,” katanya.

    Alananto, kuasa hukum petani, menegaskan, petani kopi di Pace menghormati Bupati Hendy Siswanto. Apalagi pendaftaran varietas ke Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual atas nama bupati.

    “Bupati memiliki kewajiban hukum maupun moral terhadap apa yang terjadi di Desa Pace ini. Karena sampai detik ini, kami menanyakan petani, belum ada tanggapan sama sekali, apa langkah ke depan untuk menyelesaikan permasalahan ini,” kata Alananto.

    Petani ingin tahu langkah bupati. “Tapi kami juga membatasi waktu. Kalau dalam beberapa waktu ke depan tidak ada upaya mediasi atau langkah-langkah yang diambil Bapak Bupati dalam menyelesaikan permasalahan ini, kami tentu tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut,” tambah Alananto.

    Sebagai representasi pemerintah, Camat Silo Joni Pelita mengaku sudah berusaha mencegah aksi pembabatan ini begitu Farhan menerbitkan surat peringatan pertama untuk Hasan. Masa sewa lahan Hasan memang berakhir pada Desember 2023.

    Joni mengundang Farhan untuk hadir di ruang kerjanya untuk membicarakan persoalan tersebut. “Saya memang belum bisa mempertemukan Pak Haji Hasan dengan Farhan. Kalau saya mempertemukan mereka, bisa-bisa saya dituduh membela Pak Haji Hasan,” katanya.

    Perselisihan antara Farhan dan Hasan tak lepas dari urusan perbedaan dukungan saat pilkades. Hasan bukan pendukung Farhan. “Ini semua karena politik,” kata Joni.

    Joni juga mendekati tokoh masyarakat untuk meredam konflik. “Ternyata tokoh juga tidak mampu,” katanya.

    Joni menegaskan posisinya netral sebagai camat kepada Farhan. “Kalau tidak ada kopi (di atas lahan yang disewa Hasan), slakan mau diapakan,” katanya.

    Setelah pembabatam, Joni sempat menelepon Farhan. Adu mulut terjadi. “Kalau begini, saya gagal memimpin Anda,” kata Joni saat itu.

    Joni menilai Farhan memang sengaja berniat membabat kopi yang ditanam Hasan. “Muspika tidak diberitahu (sebelum pembabatan). Kalau Muspika tahu, saya bisa blokade kebun itu agar tidak ada yang masuk,” katanya.

    Joni berharap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jember juga dilibatkan menyelesaikan persoalan di Pace. “Kami tetap bertanggung jawab di wilayah. Tanggung jawab di wilayah berat, katena dinamikanya luar biasa,” katanya.

    Fenomena kepala desa bertindak semaunya bukan fenomena baru. “Persoalan kepala desa memang luar biasa. Pemerintahan desa adalah pemerintahan terendah dalam bingkai NKRI. Tapi dia berani ke atasan. Ini pekerjaan rumah kita bersama untuk membenahi itu. Kenapa kepala desa kok begitu,” kata Joni.

    Sejumlah camat juga pernah mengeluhkan perilaku kepala desa lepada Joni. Joni lantas mengusulkan agar tingkat kepatuhan kades dikaitkan dengan alokasi anggaran di desa tersebut. “Biar ada takutnya. Kalau seperti ini dibiarkan, bupati saja dilawan, apalagi camat. Saya minta data saja sulit. Lain dengan zaman Orde Baru,” katanya.

    DPRD Jember sudah melakukan rapat gabungan Komisi A dan Komisi B di gedung parlemen, Senin (25/3/2024) malam dengan mengundang Dinas TPHP Jember, camat Silo, penyewa, dan kepolisian. Namun Kepala Desa Pace Muhammad Farhan tidak hadir. [wir]

  • Kopi Dibabat, Kuasa Hukum Petani Beri Kesempatan Bupati Jember Memediasi

    Kopi Dibabat, Kuasa Hukum Petani Beri Kesempatan Bupati Jember Memediasi

    Jember (beritajatim.com) – Alananto, kuasa hukum petani kopi yang menjadi sasaran pembabatan oleh Pemerintah Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, memberikan kesempatan kepada Bupati Hendy Siswanto untuk memediasi konflik.

    Pemerintah Desa Pace membabat kurang lebih tiga ribu batang pohon kopi robusta varietas baru Milo Pace yang ditanam di atas lahan tanah kas desa seluas tiga hektare medio Februari 2024. Varietas itu ditanam dan dikembangkan Hasan Putra bersama petani lainnya dan sudah didaftarkan sebagai kopi dengan indikasi geografis khas Jember.

    Tim kuasa hukum petani sebenarnya sudah menyiapkan konstruksi hukum untuk ditindaklanjuti. Alananto sudah mempelajari dokumen terkait persoalan itu. “Saya sangat kaget, betapa mudahnya oknum dengan enaknya menebang habis kopi yang menjadi varietas unggulan,” kata Alananto, ditulis Rabu (27/3/2024).

    Yunizar Wahyu, salah satu anggota tim advokasi petani, melihat perusakan kopi itu sudah terukur. Dia sudah ke lokasi kejadian dan melihat ada tanaman kopi lain yang dalam kondisi aman. Perusakan hanya terjadi terhadap kopi yang ditanam Hasan.

    Namun Alananto memilih mediasi sebagai langkah terbaik. “Kalau tinggal lapor saja, gampang. Kami tinggal datang ke teman-teman kepolisian, dibuatkan laporan, tinggal ditindaklanjuti. Tapi lagi-lagi kami memegang teguh upaya mediasi,” katanya.

    Menurut Alananto, petani kopi di Pace menghormati Bupati Hendy Siswanto. Apalagi pendaftaran varietas ke Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual atas nama bupati.

    “Bupati memiliki kewajiban hukum maupun moral terhadap apa yang terjadi di Desa Pace ini. Karena sampai detik ini, kami menanyakan petani, belum ada tanggapan sama sekali, apa langkah ke depan untuk menyelesaikan permasalahan ini,” kata Alananto.

    Petani ingin tahu langkah bupati. “Tapi kami juga membatasi waktu. Kalau dalam beberapa waktu ke depan tidak ada upaya mediasi atau langkah-langkah yang diambil Bapak Bupati dalam menyelesaikan permasalahan ini, kami tentu tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut,” tambah Alananto.

    Apalagi sebagian petani sebenarnya sudah telanjur geram, salah satunya adalah Ketua Forum Petani Jember Jumantoro. “Alhamdulillah saya bisa mengerem beliau. Beliau sudah mau melaporkan saja persoalan ini ke polisi. Tapi saya bilang jangan dulu. Kami ingin mencari upaya mediasi,” kata Alananto.

    Jumantoro membenarkan jika berang dengan pembabatan itu. “Saya ini cuma alumni Politabeh, Politeknik Tengah Sabeh (politeknik di tengah sawah, red). Bisa ngawur saya. Tapi kami akan menjaga kondusivitas wilayah. Kalau itu yang tanda tangan permohonan sertifikasi bukan Pak Bupati, saya sudah e pecapat (balas balik, red),” katanya. [wir]

  • Penerima Bantuan CPP Magetan Pakai Perhiasan, Ini Respon Dinsos 

    Penerima Bantuan CPP Magetan Pakai Perhiasan, Ini Respon Dinsos 

    Magetan (beritajatim.com) – Bantuan Pangan Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Magetan yang digelontorkan diduga tidak tepat sasaran. Buktinya, di Desa Purwosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, ada penerima Bantuan CPP yang memakai perhiasan emas.

    Tak hanya itu, ada pula yang mengambil bantuan beras menggunakan motor seharga Rp25 juta, menandakan penerima bantuan bukanlah warga miskin. Diduga bantuan CPP yang dikeluarkan kali ini tidak semuanya tepat sasaran.

    Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Magetan Parminto Budi Utomo mengatakan, untuk bantuan CPP, data yang digunakan bukan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG), melainkan dari pendataan keluarga yang dilakukan BKKBN pada 2019-2020 lalu.

    “Jadi pelaksanaanya tidak  dari kementerian sosial, melainkan dari kementerian yang lain. Serta, data yang dipakai bukanlah dari DTKS atau SKS. Meski begitu, pihak pemerintah desa bisa menyesuaikan, kan sudah punya data pengentasan kemiskinan ekstrim. Bisa diberikan ke warga yang dinilai tidak mampu,” terang Parminto, Rabu (27/3/2024)

    Menurutnya, pihak kepala desa atau kelurahan yang menganggap penerima bantuan CPP tidak cocok dengan kondisi ekonominya, bisa menggantinya dengan warga yang terdaftar di DTKS atau SIKS-NG.

    “Karenanya, kami mendukung penuh jika ada sistem graduasi untuk semua program bantuan sosial. Seperti yang sudah terlaksana di PKH, itu kan ada sistem graduasi. Dimana penerima manfaat yang sudah dibantu, memiliki usaha, usahanya lancar, maka kami usulkan bantuan dicabut. Jadi, ada evaluasinya,” katanya.

    Evaluasi terhadap bantuan sosial itu dirasa perlu, agar masyarakat tidak bermental pencari bantuan. [fiq/beq]