Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • THR Pemkot Malang Bakal Cair Tanggal 25 Maret 2024

    THR Pemkot Malang Bakal Cair Tanggal 25 Maret 2024

    Malang (beritajatim.com) – Hari Raya Idul Fitri 2024 Pemerintah Kota Malang bakal menggelontorkan anggaaran sebesar Rp29.008.723.800 untuk tunjangan hari raya (THR).

    Jumlah sebesar itu akan diberikan pada Aparatur Sipil Negara, Pekerja Negeri Sipil (PNS) hingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Malang, Totok Kasianto mengatakan, prosedur pencairan THR sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024.

    “Di Kota Malang, terdapat sebanyak 5.462 PNS dan 1.463 PPPK, sehingga keseluruhan total mencapai 6.925 aparatur negara,” ujar Totok, Senin, (18/3/2024).

    Sementara itu, Pj Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan bahwa mereka sudah mengalokasikan THR bagi ASN, PNS dan PPPK sesuai aturan pemerintah pusat.

    “Sudah, itu kan ketentuan dari pusat kita sudah mengalokasikan,” imbuh Totok.

    THR ini akan cair pada 25 Maret 2024 mendatang. Wahyu mengatakan, THR bagi ASN, PNS dan PPPK akan cair sebesar 1 kali gaji bulanan tanpa tunjangan.

    “Nanti kita cek lagi, kan biasanya satu kali gaji tanpa tunjangan. 25 Maret akan cair,” ujar Wahyu. [luc/but]

  • Pj Gubernur Adhy Beri Dukungan Terhadap Potensi Energi di Jatim

    Pj Gubernur Adhy Beri Dukungan Terhadap Potensi Energi di Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Gubernur Jatim, Adhy Karyono menyampaikan nota penjelasan atas usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2019 Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Jatim Tahun 2019-2050.

    Penyampaian tersebut disampaikan saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Senin (18/3/2024).

    Dalam sambutannya, Adhy mengatakan, usulan Raperda tentang perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2019 mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Sub bidang Energi Baru Terbarukan.

    Adhy melanjutkan, pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren tambahan di bidang energi dan sumber daya mineral pada sub bidang Energi Baru Terbarukan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dituangkan dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

    Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemprov Jatim membentuk Perda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Timur yang mengakomodir kewenangan tambahan sesuai Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023.

    Lebih lanjut, sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024-2029 dimana capaian target Bauran Energi merupakan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah.

    “Dalam rangka pengelolaan energi di Jawa Timur, maka ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2050 yang memuat kebijakan dan strategi untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi,” ujar Pj. Gubernur Adhy.

    Menurut Adhy, peran energi sangat penting bagi pembangunan nasional mengingat energi dapat mewujudkan keseimbangan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.

    Selain itu, energi juga berperan sebagai pendorong utama berkembangnya sektor lain, khususnya sektor industri dan transportasi. Hal itu selaras dengan Jatim sebagai provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Maka tingkat konsumsi energi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup besar. Hal ini merupakan tantangan dalam memenuhi pasokan dan kebutuhan energi,” kata Adhy.

    Energi di Jawa Timur ini, lanjut Adhy, memiliki beragam potensi sumber energi. Mulai energi fosil dan energi baru terbarukan. Selain itu, usaha hulu migas Jawa Timur memiliki 16 Blok Wilayah Kerja (WK) produksi. Masing-masing 8 blok wilayah kerja migas pengembangan dan 4 blok wilayah kerja migas eksplorasi.

    “Potensi energi berupa gas bumi di Jawa Timur sebesar 5.377,9 Billion Cubic Feed (BCF). Sedangkan, potensi minyak bumi sebesar 264,2 juta barel,” katanya.

    “Termasuk potensi energi terbarukan sebesar 188.410 Mega Watt (MW), yakni energi panas bumi sebesar 1.280 MW yang tersebar di Gunung Blawan Ijen, Ngebel Ponorogo, Gunung Pandan, Gunung Arjuno Welirang, Songgoriti, Gunung Iyang Argopuro, Gunung Lawu, Gunung Wilis,” urainya menambahkan.

    Pj. Gubernur Adhy juga menjelaskan, panas bumi merupakan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Nantinya, panas bumi akan menjadi andalan energi terbarukan untuk memenuhi bauran energi Jawa Timur yang ditargetkan sebesar 17,09 persen pada tahun 2025 dan 19,56 persen pada tahun 2050.

    “Selain itu, terdapat potensi energi terbarukan yang dapat dikembangkan di Jawa Timur seperti energi surya sebesar 176.390 MW, energi angin 10,200 MW, energi air 80 MW, dan energi biomassa 350 MW,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Perda ini juga selaras dengan kebijakan nasional pelaksanaan Transisi Energi menuju Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk mengakselerasi dan mendukung sepenuhnya melalui pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), penggunaan kendaraan listrik di sektor transportasi dan pengembangan jaringan gas pada sektor industri dan rumah tangga.

    Menurutnya, pengembangan pembangkit EBT setiap tahun mengalami peningkatan. Hingga saat ini, jumlah kapasitas pembangkit EBT di Jawa Timur sebesar 1.892,89 MW dengan capaian Bauran EBT 9.96 persen terhadap energi minyak bumi 45,14 persen, gas bumi 16,72 persen, dan batu bara 28,18 persen.

    “Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Jawa Timur juga meningkat secara signifikan sebanyak 7.659 unit terdiri dari Kendaraan R2 (6.1551 unit) dan Kendaraan R4 (1.504 unit),” tuturnya.

    “Keberhasilan pelaksanaan transisi energi di Jatim tentunya perlu sinergi, kontribusi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan stakeholder terkait baik Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan Swasta,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Mas Dhito dan PLN Bahas Pengembangan Program Listrik Masuk Sawah di Kediri

    Mas Dhito dan PLN Bahas Pengembangan Program Listrik Masuk Sawah di Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana alias Mas Dhito melakukan pembahasan rencana pengembangan program listrik masuk sawah bersama jajaran PLN UP3 (Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan) Kediri.

    Mas Dhito, sapaan bupati muda ini dalam pertemuan dengan PLN di ruang Pamenang Pemkab Kediri itu menyebut, salah satu upaya pemerintah Kabupaten Kediri menjaga ketahanan pangan yakni dengan menjaga kebutuhan air.

    Diakui, dalam beberapa kunjungannya, masyarakat banyak yang menanyakan perihal listrik bagi pertanian. Dalam hal ini, untuk operasional sumur pompa submersible guna pemenuhan kebutuhan air.

    “Kabupaten Kediri hari ini sedang berupaya menjaga ketahanan pangan kita. Walaupun bicara ketahanan pangan ini mata rantainya panjang sekali dan salah satunya PLN memiliki bagian sangat krusial,” katanya, Senin (18/3/2024).

    Disebutkan, memasuki musim kemarau, kebutuhan air untuk pertanian ini sangat tinggi. Melalui program listrik masuk sawah itu, peran PLN sangat dinantikan.

    Diharapkan PLN dapat mensuport program listrik masuk sawah tersebut seperti percepatan pemasangan jaringan baru, keringanan biaya pemasangan dan tarif listrik untuk pertanian.

    Disisi lain, Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan pemetaan kawasan baik secara spasial maupun koordinat lokasi-lokasi yang akan digunakan pemasangan jaringan listrik baru. Baik itu untuk sumur air tanah ataupun kegiatan pendukung pertanian di lapangan.

    Hasil pemetaan itu nantinya akan diserahkan kepada PLN untuk nantinya dipelajari dan ditindaklanjuti dengan survei ke lapangan.

    Merespon yang disampaikan Mas Dhito, Manager PLN UP3 Kediri Deny Setiawan menyampaikan pihaknya siap mendukung penuh program dari Pemerintah Kabupaten Kediri.

    “Kami akan all out untuk pelayanan kelistrikan mendukung program pemerintah daerah,” ucap Deny.

    PLN UP3 Kediri, menurut Deny, siap mendukung dan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam mensukseskan program listrik masuk sawah sebagaimana disampaikan Bupati Dhito.

    Adapun untuk biaya pemasangan listrik dipastikan lebih murah. Pelanggan hanya dikenakan biaya penyambungan, sedang untuk beton tiang listrik tidak dibebankan kepada pelanggan.

    Adapun untuk tarif listrik, nantinya akan menggunakan tarif bisnis yang jauh lebih murah dibandingkan tarif rumah tangga.

    Untuk menindaklanjuti program tersebut, diungkapkan Deny, pihaknya nantinya perlu melakukan survei ke lapangan. Survei itu untuk memastikan faktor keselamatan dari pemasnagan jaringan listrik itu.

    Perlu diperhatikan lokasi pemasangan tiang termasuk keamanan kondisi kontur tanah. Diterangkan, menjadi antisipasi PLN pemasangan tiang berada di lokasi tanah gembur. Sebab, kontur tanah yang gembur dinilai rawan tiang untuk roboh.

    “Permohonan dari warga akan kita survei, kira-kira ada tidak tempat untuk pemasangan tiang ini, kontur tanah juga kita lihat,” urainya.

    Secara terpisah, Plt Kepala Dispertabun Kabupaten Kediri Anang Widodo menyebut, untuk pengembangan program tersebut, pihaknya mengaku fokus untuk lahan dengan indeks pertanaman (IP) satu kali atau dua kali dalam satu tahun. Harapannya pada lahan itu, IP dapat ditingkatkan.

    “Kami berusaha memetakan daerah yang krisis masuk skala prioritas, ini kelompok bukan perorangan. Secara koordinat yang IP 1, IP 2 titiknya mana saja, nanti kita serahkan teknis ke PLN,” tambahnya. [ADV PKP/nm/but]

  • Pilwali Surabaya, PDIP: Eri dan Armuji Paling Banyak Dibicarakan

    Pilwali Surabaya, PDIP: Eri dan Armuji Paling Banyak Dibicarakan

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPC PDIP Kota Surabaya Adi Sutarwijono menyebut pihaknya masih menunggu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) soal Pemilihan Wali (Pilwali) Kota Surabaya. Termasuk soal rekom wali kota Eri Cahyadi untuk dicalonkan kembali.

    “Kita akan menunggu petunjuk teknis dari DPP soal Pilwali, biasanya proses yang cukup berjenjang sebelum nanti diputuskan oleh DPP,” kata Adi Sutarwijono di DPRD Surabaya, Senin (18/3/2024).

    Awi sapaan lekatnya mengatakan, hingga saat ini DPC belum memunculkan nama calon Wali Kota Surabaya 2024. Sebab, PDIP baru saja menyelesaikan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu). 

    “Sampai sekarang belum (ada nama calon Wali Kota Surabaya) itu adalah kewenangan DPP PDI Perjuangan. Hak mutlak, proses belum dimulai. Kita baru menyelesaikan Pemilu 2024,” ujar mantan jurnalis ini.

    Meski begitu, Awi mengakui nama calon dari PDIP  yang saat ini banyak dibicarakan adalah Eri Cahyadi dan Armuji. “Saat ini masih pak Eri, Armuji, yang banyak dibicarakan,” kata dia.

    Oleh karena itu, Awi mengucapkan terima kasih kepada Eri dan Armuji atas kerja keras yang telah dilakukan. Keduanya saat ini tengah fokus menyelesaikan tugasnya di Pemerintahan Kota Surabaya. 

    “Kita semua berharap bahwa di sisa waktu , bisa memaksimalkan kerja-kerja untuk kesejahteraan masyarakat yang itu memberikan harapan yang lebih baik untuk Surabaya di tahun 2024,” terangnya. 

    Ditanya soal harapan Partai Golkar membentuk koalisi besar untuk mendukung Eri Cahyadi, Awi mengucap terima kasih. Sebab, hal itu merupakan bagian dari catatan positif atas kepemimpinan Eri-Armuji.

    “Saya terima kasih Golkar memberikan apresiasi itu semua, bagian dari warga Surabaya yang kemudian memberikan rapor positif terhadap Mas Eri dan Pak Armuji,” kata dia.

    Awi menyebut, di PDIP tak ada istilah koalisi, yang ada adalah kerjasama. Bila Golkar ingin kerjasama mengusung Eri Cahyadi, maka harus menyamakan gagasan dan pikiran dengan tujuan membangun kota Surabaya yang lebih baik ke depannya. 

    “Kami sebetulnya gak mengenal istilah koalisi, tapi kerjasama, kerjasama itu kan harus disamakan dulu pikirannya, gagasannya Surabaya ini ke depan, jangan sampai juga misalnya kerjasama itu hanya didasarkan oleh satu kekuasaan. Tapi kita harus arahkan betul untuk membangun Surabaya ini lebih baik. Kemudian mensejahterakan dan memajukan rakyat Surabaya,” pungkas dia. [asg/but]

  • Rembuk Stunting, Ikhtiar Pemkot Mojokerto Siapkan Generasi Emas 2045

    Rembuk Stunting, Ikhtiar Pemkot Mojokerto Siapkan Generasi Emas 2045

    Mojokerto (beritajatim.com) – Rembuk Stunting adalah salah satu ikhtiar Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto untuk mempersiapkan generasi emas di tahun 2045. Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj.) Wali Kota Mojokerto, Moh Ali Kuncoro saat membuka kegiatan Rembuk Stunting Kota Mojokerto Tahun 2024 di Pendopo Sabha Kridatama, Rumah Rakyat.

    “Ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk mempersiapkan generasi emas di tahun 2045. Ini menjadi tanggung jawab semua elemen strategis yang ada di Kota Mojokerto, harus gerakan yang harmonis partnership multihelix, baik pemerintah, TNI-Polri, pengusaha, media, akademisi semua harus kita libatkan,” ungkapnya, Senin (18/3/2024).

    Berdasarkan hasil Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM), prevalansi stunting di Kota Mojokerto menunjukkan penurunan selama 4 tahun terakhir. Yakni 9.04 persen pada tahun 2019, 7.71 persen di tahun 2020, 4.84 persen di tahun 2021, 3.12 persen di tahun 2022, dan menjadi 2.04 persen di tahun 2023.

    “Per akhir tahun 2023 angka stunting kita masih di angka 2.04 atau setara 122 balita stunting, ini dari total balita di Kota Mojokerto sebanyak 6.145 balita. Dan Alhamdulillah pada Februari tahun ini sudah terjadi penurunan yang cukup signifikan, sehingga data terakhir tekoreksi di angka 2 persen atau 117 balita,” tambahnya.

    Pada tahun 2023, Kota Mojokerto mendapat predikat ‘Kota Terinovatif’ dimana yang menjadi indikator penilaian utama adalah inovasi terkait pencegahan stunting, yakni inovasi Canting Gula Mojo (Cegah Stunting, Gerak Unggul Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto) dan Gempa Genting (Segenggam Sampah Gawe Stunting).

    “Ini sesuatu yang luar biasa dan ini diapresiasi oleh Kemendagri, sehingga Kota Mojokerto mendapat predikat Kota Terinovatif se-Indonesia. Kita tadi sudah melakukan penandatanganan komitmen bersama dan berikrar bahwa tahun 2024 Kota Mojokerto harus menjadi kota yang Zero New Stunting,” ujarnya.

    Sosok yang akrab disapa Mas Pj ini mengatakan hingga saat ini Pemkot Mojokerto terus berkomitmen dan bekerja keras untuk mewujudkan Kota Mojokerto Zero New Stunting di tahun 2024. Sebagai komitmen nyata, tahun 2024 Pemkot Mojokerto menyiapkan total anggaran  sebesar Rp98,2 milar untuk penanganan stunting.

    “Saat ini kita terus bekerja keras bagaimana angka stunting yang masih ada ini terus kita intervensi sehingga semakin berkurang. Saya pikir kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, asalkan kita lakukan secara masif, spesifik, sensitif, dan koordinatif dan bersifat sapu jagat, hampir semua OPD kita libatkan,” pungkasnya. [tin/but]

  • Aduan Menteri Bahlil, Dewan Pers Perintahkan Tempo Minta Maaf

    Aduan Menteri Bahlil, Dewan Pers Perintahkan Tempo Minta Maaf

    Jakarta (beritajatim.com) – Dewan Pers mengeluarkan rekomendasi dan memerintahkan Tempo meminta maaf kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Hal ini terkait aduan Bahlil ke Dewan Pers atas konten pada Majalah Tempo serta program podcast Bocor Alus Politik (BAP) di kanal YouTube Tempo.co.

    Berdasarka surat rekomendasi yang dikeluarkan Dewan Pers, Tempo dinyatakan melanggar Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik karena menyampaikan informasi yang tidak akurat. Melalui surat itu pula, Dewan Pers mengharuskan Tempo melayani hak jawab beserta permintaan maaf.

    “Teradu (Tempo) wajib melayani Hak Jawab dari Pengadu (Bahlil) secara proporsional, disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat pembaca, selambat-lambatnya pada edisi berikutnya setelah Hak Jawab diterima,” tulis Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu dalam surat tersebut, Senin (18/3/2024).

    Dalam surat tersebut Bahlil pun diminta untuk memberikan Hak Jawab kepada Tempo selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah surat dari Dewan Pers tersebut diterima dalam format ralat dengan prinsip-prinsip pemberitaan atau karya-karya jurnalistik, namun tidak boleh mengubah substansi atau makna Hak Jawab yang diajukan.

    “Teradu wajib melaporkan bukti tindak lanjut PPR ini ke Dewan Pers selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah Hak Jawab dimuat. Apabila Pengadu tidak memberikan Hak Jawab dalam batas waktu, maka Teradu tidak wajib untuk memuat Hak Jawab,” tulis surat tersebut lagi.

    Sementara itu jika Tempo tidak melayani Hak Jawab bisa dipidana denda senilai Rp500 juta Keputusan ini pun bersifat final dan mengikat secara etik. Dalam surat tersebut Tempo terbukti melanggar Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik karena tidak akurat.

    Menanggapi surat tersebut, Bahlil mengaku tidak ambil pusing dan tetap menghormati Tempo sebagai media yang kredibel. Dirinya pun menghormati Undang-Undang Kebebasan Pers yang ada.

    “Alhamdulillah, hari ini baru kami terima, saya baru terima surat cinta dari Dewan Pers yang menyatakan bahwa Tempo dalam kesimpulan dan rekomendasi Dewan Pers itu meminta maaf kepada saya sebagai pengadu dan memberikan hak jawab yang proporsional dan melanggar pasal 1 kode etik, itu rekomendasi dari Dewan Etik. Tapi saya suka kok, kita bersahabat,” kata Bahlil dalam acara Konferensi Pers Prospek Investasi Pascapemilu 2024 di Jakarta.

    Ia pun berharap Tempo dapat berbenah terkait manajamen pemberitaan mereka khususnya dalam meminta waktu kepada narasumber yang dituju. Bahlil menyatakan kesiapannya untuk diwawancara jika sudah dijadwalkan sebelumnya.

    “Saya pun diberikan sanksi oleh Dewan Pers. Bahwa kalau pers meminta waktu harus diberi waktu. Saya taat waktu tapi jangan minta di banyak dan jangan memaksa hari ini. Ini kadang berita mau naik besok kalian baru minta hari ini. Itu yang bikin saya pusing kadang-kadang,” ujar Bahlil.

    Meski begitu, Bahlil tetap memandang Tempo sebagai salah media yang hebat. Begitu juga dengan media-media lain yang dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah untuk kebaikan Indonesia.

    “Saya sangat menghargai Tempo. Tempo adalah majalah langganan saya, favorit saya. Sejak mahasiswa, saya suka dan saya apresiasi. Saya meyakini kinerja pemerintah hanya dapat berjalan dengan baik jika terdapat koordinasi dan kolaborasi yang terjalin secara positif antara semua media dengan pemerintah,” kata Bahlil mengakhiri.

    Diberitakan sebelumnya, Bahlil melaporkan konten pada podcast Bocor Alus Politik (BAP) yang ditayangkan di Youtube tempo.co dan pemberitaan Majalah Tempo ke Dewan Pers. Ia memberikan kuasa kepada Staf Khusus Menteri Investasi/Kepala BKPM Tina Talisa yang menemui Dewan Pers didampingi Kepala Biro Hukum Rilke Jeffri Huwae di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Senin (4/3/2024).

    Tina mengungkapkan bahwa Bahlil berkeberatan karena sebagian informasi yang disampaikan ke publik mengarah kepada tudingan dan fitnah, juga sarat dengan informasi yang tidak terverifikasi. Informasi tersebut dinilai tidak akurat dan belum terverifikasi tersebut menimbulkan kesan negatif kepada Bahlil Lahadalia dan juga Kementerian Investasi/BKPM. Sesuai dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, kata Tina, pengaduan sengketa pemberitaan diatur Dewan Pers untuk mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. [beq]

  • PKB Ponorogo Kehilangan Kader Terbaiknya, Moh. Erkamni Meninggal Dunia

    PKB Ponorogo Kehilangan Kader Terbaiknya, Moh. Erkamni Meninggal Dunia

    Ponorogo (beritajatim.com) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ponorogo kehilangan kader terbaiknya. Ya, Moh. Erkamni, calon legislatif (caleg) petahana dari daerah pemilihan (dapil) 4 yang meliputi Kecamatan Bungkal, Ngrayun, Slahung, dan Sambit itu, meninggal dunia.

    Kader yang menjabat sebagai wakil ketua DPC PKB Ponorogo itu, dikabarkan menghembuskan nafas terakhir di RSUD dr. Harjono pada Senin (18/3) dini hari.

    “Almarhum meninggal sebelum pukul 03.00 WIB di RSUD dr. Harjono Ponorogo,” kata Sekretaris DPC PKB Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, Senin (18/03/2024).

    Berdasarkan informasi yang diterima oleh Dwi, almarhum Erkamni diindikasikan meninggal disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Diperkirakan, yang bersangkutan sudah menjalani opname di RSUD dr. Harjono Ponorogo sekitar 2-3 hari.

    “Masuk IGD RSUD dr. Harjono Ponorogo pada hari Sabtu (16/3) lalu, dan meninggal dunia hari Senin dini hari,” katanya.

    Dwi mengaku kaget mendapatkan kabar meninggalnya koleganya di partai yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar itu. Ia mengingat ketemu dengan Erkamni pada akhir Februari lalu. Saat itu dirinya sempat salaman dan bertukar kabar.

    “Ya ketemu terakhir pada akhir Februari lalu, kita bersalaman dan saling bertukar kabar. DPC PKB Ponorogo kehilangan kader terbaiknya,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, Moh. Erkamni menjadi anggota DPRD Ponorogo sejak tahun 2010. Dengan kendaraan partai PKB, Ia selalu terpilih untuk menjadi wakil rakyat di dapil 4 hingga pemilihan legislatif (Pileg) 2024 ini. Pada pileg 2024 ini, Ia berhasil masuk ke DPRD Ponorogo lagi setelah mendapatkan 7.998 suara. Jumlah itu yang terbanyak diantara caleg PKB lainnya dari dapil 4.(end/ted)

  • Bupati Tuban Safari Ramadan di Ponpes Imarotul Khoirot Widang

    Bupati Tuban Safari Ramadan di Ponpes Imarotul Khoirot Widang

    Tuban (beritajatim.com) – Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky melaksanakan Safari Ramadan 1445 H/2024 M yang bertempat di Pondok Pesantren (Ponpes) Imarotul Khoirot di Desa Minohorejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban. Senin (18/03/2024).

    Adapun Safari Ramadan di Kecamatan Widang menjadi lokasi pertama dan bakal dilanjutkan ke beberapa wilayah Kecamatan di Tuban.

    Pada kesempatan tersebut, Bupati Tuban turut menyerahkan sejumlah bantuan kepada warga. Diantaranya, bantuan paket sembako, santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan dan bantuan bahan material untuk warga terdampak bencana banjir.

    Mas Lindra sapaan Bupati Tuban mengatakan, Safari Ramadan kali ini menjadi momen untuk menguatkan kebersamaan, sekaligus menjadi wahana melatih kepekaan sosial.

    “Mari kita berbagi kebahagiaan sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat, mengingat beberapa waktu lalu beberapa desa di Kecamatan Widang tergenang banjir,” ucap Mas Lindra.

    Menurutnya, adanya musibah kejadian banjir beberapa hari yang lalu menjadi pengingat untuk introspeksi diri. Salah satunya yakni cara hidup berdampingan dengan alam.

    “Dengan melestarikan alam maka alam memberikan hasil bumi yang berkualitas dan menjaga manusia,” paparnya.

    Selain itu, pihaknya juga menyinggung soal Pemilu Serentak beberapa waktu lalu mencapai 86 persen. Kata mas Lindra selama pasca pemilu, masyarakat diimbau untuk menghargai perbedaan sebagai wujud implementasi persatuan dan kesatuan bangsa.

    “Jangan mau kita dipecah belah akibat adu domba,” serunya.

    Ia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan selama ini. Sebab, proses yang ditempuh selama kurang lebih 3 tahun membawa kesan yang mendalam. “Saya mohon maaf apabila selama memimpin membuat kesalahan dan khilaf,” tutup Lindra.

    Sementara itu, pengasuh ponpes Imarotul Khoirot, KH. Amiril Ismail juga mengucapkan terima kasih atas kunjungan Safari Ramadan oleh Bupati Tuban serta Forkopimda dan bersama rombongan lainnya.

    Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky saat melakukan safari Ramadan.

    Hal ini sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran Pemkab Tuban terhadap kalangan santri dan ponpes, dengan begitu KH Amiril Ismail berharap Pemkab Tuban dapat lebih memberikan perhatian dan dukungan kepada masyarakat, khususnya kepada kalangan warga ponpes.

    “Harapan kami, kebijakan yang diambil mampu membawa manfaat bagi kemaslahatan umat,” ujar KH Amiril Ismail.

    Sebagai informasi, tahun ini Safari Ramadan dilaksanakan satu hari di empat lokasi, dimana satu tempat untuk lima kecamatan. Selaim di Ponpes Imarotul Khoirot Desa Minohorejo Kecamatan Widang, juga dilaksanakan di Ponpes Al Falah Desa Punggulrejo Kecamatan Rengel, Ponpes Assalam Putri Kecamatan Bangilan dan Ponpes Al Hikmah Desa Margomulyo Kecamatan Kerek. [ayu/but]

  • Harga Bahan Pokok di Pasar Tuban: Beras Turun, Telur, Daging Ayam dan Minyak Goreng Naik

    Harga Bahan Pokok di Pasar Tuban: Beras Turun, Telur, Daging Ayam dan Minyak Goreng Naik

    Tuban (beritajatim.com) – Memasuki pekan kedua Ramadan, harga beberapa bahan pokok di Pasar Tuban mengalami fluktuasi. Harga beras kian hari berangsur turun, sedangkan harga telur, daging ayam dan minyak goreng masih cukup tinggi.

    Salah satu pedagang telur di Pasar Pramuka Tuban, Paenah, mengungkapkan bahwa harga telur mengalami kenaikan lagi dalam 3 hari terakhir. Dari harga awal Rp 28 ribu per kilogram, kini naik menjadi Rp 31 ribu.

    “Harga minyak goreng juga naik dari Rp 16 ribu menjadi Rp 18 ribu per kilogram,” terang Paenah, Senin (18/4/2024).

    Sementara itu, kabar baik datang dari harga beras yang mengalami penurunan. Harga beras premium yang semula tembus Rp 17 ribu per kilogram, kini turun menjadi Rp 15 ribu.

    “Harga bahan pokok memang tidak stabil, kadang turun kadang naik, apalagi menjelang lebaran seperti ini,” kata Paenah.

    Senada dengan Paenah, pedagang daging ayam Listika juga mengungkapkan bahwa harga daging ayam masih tergolong tinggi. Harga ayam potong saat ini mencapai Rp 40 ribu per kilogram, naik dari harga sebelumnya Rp 33 ribu.

    Harga ayam kampung juga mengalami kenaikan dari Rp 70 ribu menjadi Rp 85 ribu per kilogram. Sedangkan harga ayam broiler naik dari Rp 38 ribu menjadi Rp 50 ribu.

    Listika menjelaskan, kenaikan harga ayam terjadi karena memasuki bulan Ramadan dan berpotensi terus naik hingga menjelang lebaran. Meskipun demikian, ia bersyukur pembeli masih ramai dan tidak ada yang mengeluh.

    “Alhamdulillah, pembeli masih ramai dan lancar. Sehari bisa habis sekitar 50 ekor ayam potong dan 35 sampai 40 ekor ayam kampung,” tutup Listika. (ted)

  • Kopi Kapiten Pasuruan Sedot Anggaran Rp10 Miliar

    Kopi Kapiten Pasuruan Sedot Anggaran Rp10 Miliar

    Pasuruan (beritajatim.com) – Perkara Kopi Kapiten Pasuruan berlanjut dengan berlangsungnya pansus pertama kali. Dalam pansus kopi kapiten kali ini menghadirkan dua dinas, yakni Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Dinas Perindustrian Perdagangan.

    Pansus yang berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam ini berlangsung sedikit alot. Pasalnya setiap masing-masing fraksi memberikan pertanyaan kepada kedua kepala dinas.

    Menurut ketua pansus kopi kapiten, Najib, pelaksanaan pansus ini untuk mengetahui latar belakang kopi kapiten. Terbukti dalam pansus ini, kopi kapiten sejak tahun 2015 hingga 2023 mendapat anggaran sebanyak Rp10 miliar.

    “Kali ini kami melakukan pansus kopi kapiten untuk mengetahui latar belakang kapiten ini apa. Sehingga nanti kami melakukan kroscek dengan data yang sudah kami himpun barusan,” jelas Najib, Senin (18/3/2024).

    Sementara itu, dari Fraksi Gerindra, Kasiman mengatakan bahwa anggaran sebanyak Rp10 miliar tersebut tidak langsung kepada petani. Melainkan kepada lembaga swasta, yakni Asosiasi Petani Kopi Indonesia (APEKI).

    Kasiman mengatakan bahwa kali ini Pemda Pasuruan tertipu dengan kopi kapiten. “Kenapa kopi ini dianggarkan lebih banyak dari produk lainnya, apa perkara logo yang ada gambarnya mantan bupati,” tanya Kasiman.

    Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Lilik Widji Astuti mengatakan bahwa pihaknya tak hanya menganggarkan untuk para petani kopi. Bahkan anggaran sebanyak Rp10 miliar tersebut diberikan kepada 8 kecamatan yang memiliki potensi kopi.

    Lilik juga menjelaskan sebanyak 163 kelompok tani dari 8 kecamatan di Kabupaten Pasuruan memiliki brand sendiri-sendiri. Namun tetap di atas brand kelompok tani tersebut di atasnya masih ada logo kopi kapiten.

    “Kopi kapiten ini merupakan produk kopi asli dari Pasuruan. Kami juga memiliki 163 kelompok tani yang ada di Kabupaten Pasuruan,” jelasnya singkat. [ada/suf]