Category: Beritajatim.com Politik

  • 3 Tahun Kepemimpinan Eri Cahyadi-Armuji, Inilah Seabrek Capaian Program dan Segudang Prestasinya!

    3 Tahun Kepemimpinan Eri Cahyadi-Armuji, Inilah Seabrek Capaian Program dan Segudang Prestasinya!

    Surabaya (beritajatim.com) – Tiga tahun sudah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji memimpin Kota Surabaya. Berbagai terobosan dan inovasinya kian nyata dan dapat dirasakan langsung oleh warga. Seabrek capaian program yang dilakukannya, dan segudang prestasinya, menjadi bukti nyatabahwa keduanya berhasil memimpin Kota Surabaya.

    Satu di antara capaian program yang telah dilakukannya adalahdalam bidang infrastruktur. Sejak tahun 2021-2023, PemerintahKota (Pemkot) Surabaya sudah membangun jalan sepanjang584.036,15 meter, baik pembangunan jalan melalui flexible pavement, maupun pembangunan jalan melalui rigid pavement.

    “Selain itu, sampai dengan tahun 2023, pemkot telah melakukanpembangunan dan rehabilitasi 1.177 Balai RW. Kini, Balai RW tidak hanya berfungsi sebagai gedung pertemuan, namun juga dimanfaatkan untuk meningkatkan akses pelayanan publik, baikyang bersifat administratif maupun pelayanan non administratif. Jadi, Balai RW menjadi pusat pelayanan kepada warga,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Surabaya Irvan Wahyudrajad.

    Pemkot Surabaya juga mengebut pembangunan dan pemasanganPenerangan Jalan Umum (PJU) di berbagai penjuru kota. Adapun PJU yang dipasang sampai dengan tahun 2023 sebanyak105.846 titik di 7.960 lokasi. Lalu, di tahun 2024 ini, akandilakukan pembangunan PJU di 7.586 titik.

    Sedangkan untuk mengantisipasi genangan di musim hujan, sejak masa kepemimpinan Eri Cahyadi-Armuji, Pemkot Surabaya sudah membangun saluran air sepanjang 109.506,722 meter. Bahkan, pemkot juga membangun 7 rumah pompa baru, yaitu Rumah Pompa Undaan, Rumah Pompa Gersikan, Rumah Pompa Merr, Rumah Pompa Bulak, Rumah Pompa Kebraon, Rumah Pompa Boezem Aquatic, dan Rumah Pompa Bukit Barisan, sehingga total rumah pompa sampai dengan tahun 2023 sebanyak 75 lokasi.

    “Ada pula pemasangan 6 stasiun hujan yang ada di Rumah Pompa Undaan, Rumah Pompa Gadukan, Rumah Pompa Kebraon, Rumah Pompa Wonorejo 1, Rumah Pompa Bulak, dan Rumah Pompa Merr,” kata Irvan.

    Di samping itu, Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi salah satufokus Pemkot Surabaya dalam upaya pembangunanberkelanjutan. Makanya, di tahun 2023 pemkot merevitalisasisemua taman dan RTH di Surabaya. Hingga saat ini, terdapat921 taman yang terdiri dari 178 taman aktif dan 743 taman pasif.

    “Luas RTH publik pada tahun 2023 sebesar 7.363, 51 hektaratau 22,01 persen. Luasan ini telah memenuhi standar Ruang Terbuka Hijau Publik pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan PemanfaatanRuang Terbuka Hijau, yaitu minimal 20 persen,” tegasnya.  

    Selanjutnya dalam bidang pendidikan, capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) di Surabaya terus meningkat. Tahun 2021 HLS di Surabaya mencapai 14,81 tahun, kemudian tahun 2022 HLS di Surabaya mencapai 14,83 tahun, dan tahun 2023 HLS di Surabaya mencapai 14,85 tahun.

    Berbagai upaya terus dilakukan dalam rangka meningkatkanakses pendidikan, baik melalui beasiswa maupun melaluibantuan pendukung pendidikan. Untuk yang beasiswa diberikankepada seluruh pelajar SDN dan 9.064 pelajar SD Swasta dan MI, diberikan pula kepada seluruh siswa SMPN dan 9.319 pelajar SMP Swasta dan MTs, dan juga pelajar SMA/SMK/MA sebanyak 20.356 siswa, serta Perguruan Tinggi sebanyak 3.196 mahasiswa dengan rincian 3.186 beasiswa PTN dan 10 beasiswaprofesi.

    Sedangkan bantuan pendukung pendidikan yang diberikanberupa seragam dibagikan kepada 30.078 pelajar SDN dan 7.017 siswa SD Swasta dan MI, diberikan pula seragam kepada 12.270 pelajar SMPN dan 6.386 pelajar SMP Swasta dan MTs. Selain itu, pemkot juga membantu menebus ijazah bagi 487 pelajarSMA dan tebus ijazah bagi 1.243 pelajar SMK/MA. “Nah, tebusijazah yang melibatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surabaya sebanyak 1.730 ijazah dari periode 2022-2023,” katanya.

    Selain infrastruktur dan pendidikan, Wali Kota Eri bersamajajaran Pemkot Surabaya juga fokus dalam bidang sosial dan kesejahteraan rakyat. Alhasil, Indeks Pembangunan Manusia(IPM) Surabaya juga terus naik. Pada tahun 2021 berada di angka 82,94, lalu di tahun 2022 di angka 83,32, dan di tahun 2023 berada di angka 83,99.

    “Pada tahun 2023 lalu, Surabaya juga sudah memastikan dirisebagai kota yang memenuhi 100 persen ODF (Open Defecation Free) atau bebas dari buang air besar sembarangan (BABS), karena di tahun 2023 lalu pemkot membangun jamban sebanyak7.922 unit,” kata Irvan.

    Pemkot juga terus merealisasikan Program Dandan Omah atauRutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) yang bertujuan untukmemberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat di Kota Surabaya. Pada tahun 2023, telah dilakukan perbaikan Rutilahusebanyak 3.909 unit, yang berasal dari APBD sebanyak 3.140 unit dan yang berasal dari non-APBD atau gotong royong sebanyak 769 unit. “Pada tahun 2024, kami akan melakukanperbaikan Rutilahu sebanyak 1.804 unit, yang berasal dariAPBD sebesar 1.500 unit, 240 unit berasal dari Baznas, 4 unit berasal Gereja Victory, dan 60 unit berasal dari BanggaSurabaya Peduli,” katanya.

    Selanjutnya, Pemkot Surabaya juga fokus untukmenyejahterakan warganya melalui program Padat Karya dan Penyaluran Bekerja. Melalui program ini, pemkot berhasilmenyalurkan tenaga kerja atau berhasil memberikan pekerjaankepada warga sebanyak 36.194 warga. Berkat program ini, akhirnya perekonomian Surabaya juga tumbuh. Pada tahun 2020 atau di masa pandemi Covid-19, tingkat perekonomian Surabaya -4,85 persen, kemudian di tahun 2021 naik jadi 4,29 persen dan di tahun 2022 menjadi 6,51 persen, kemudian di tahun 2023 menjadi 5,70 persen.

    Karena sudah banyak yang bekerja dan perekonomian tumbuh, akhirnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terus menurun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, TPT Surabaya pada saat pandemi Covid-19 tahun2020 berada di angka 9,79 persen. Kemudian, pada tahun 2021 angka TPT itu menjadi 9,68 persen, dan pada tahun 2022 turunmenjadi 7,62 persen, hingga akhirnya di tahun 2023 turun lagimenjadi 6,76 persen. “Jadi, pada 2022-2023 TPT turun 0,9 persen,” tegasnya.

    Keberhasilan program ini juga berdampak pada penurunanangka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kota Surabaya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angkakemiskinan Surabaya pada tahun 2021 berada di angka 5,23 persen atau sekitar 152,49 ribu jiwa, kemudian di tahun 2022 turun menjadi 4,72 persen atau sekitar 138,21 ribu jiwa, dan di tahun 2023 turun lagi menjadi 4,65 persen atau sekitar 136,37 ribu jiwa.

    Sedangkan angka kemiskinan ekstrem Surabaya pada tahun2021 berada di angka 1,2 persen atau sekitar 35 ribuan, kemudian pada tahun 2022 angkanya turun menjadi 0,8 persenatau sekitar 23 ribuan.  “Jadi, data kemiskinan ekstrem yang kitaterima terakhir sampai tahun 2022, dan mulai 2021-2022 angkakemiskinan ekstrem itu sudah ada penurunan sekitar 0,4 persen,” ujarnya.

    Di samping itu, salah satu fokus utama Wali Kota Eri bersamajajaran Pemkot Surabaya adalah menekan angka stunting dan akhirnya angka stunting Surabaya terendah se-Indonesia. Hingga awal bulan Maret 2024, angka stunting di Surabaya tersisa 255 anak dan sebanyak 47 kelurahan di Surabaya sudahzero stunting aktif serta 5 puskesmas juga sudah zero stunting aktif.

    Sementara Angka Kematian Ibu (AKI) juga terus turun dari57,27 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2021 menjadi 32,59 di tahun 2023. Penurunan itu juga diikuti oleh turunnya Angka Kematian Bayi (AKB) setiap tahunnya, dari 4,96 per 1000 kelahiran hidup di tahun 2021, menjadi 4,04 di tahun 2023.“Surabaya juga sudah 100 persen UHC (Universal Health Coverage), artinya seluruh warga Kota Surabaya sudah tercover BPJS Kesehatan,” tegasnya.

    Berbagai terobosan dan inovasinya itu akhirnya berbuah manis. Sejak dilantik pada 26 Februari 2021 hingga pertengahan Maret 2024, sebanyak 111 penghargaan sudah diraihnya, terdiri daripenghargaan secara personal sebanyak 30, lalu penghargaannasional sebanyak 78, dan penghargaan internasional sebanyak 3 penghargaan. (ADV)

  • Pj Wali Kota Kediri Dukung Pelaku Usaha Miliki Sertifikasi Halal

    Pj Wali Kota Kediri Dukung Pelaku Usaha Miliki Sertifikasi Halal

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah terus mendorong para pelaku usaha untuk melengkapi salah satu legalitas usahanya yakni sertifikasi halal. Maka dari itu, digelarlah sosialisasi dan fasilitasi Sertifikasi Halal ini sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kota Kediri kepada para pelaku usaha agar semakin mudah dan mengerti cara pengurusan sertifikasi halal produknya, Selasa (19/3/2024).

    Sosialisasi diselenggarakan di Ruang Joyoboyo Balaikota Kediri, dengan menghadirkan dua narasumber yaitu Yamsul Umam dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan Nuhdi Futuhal Arifin dari Kemenag Kota Kediri.

    “Kota Kediri ini memiliki fokus pengembangan pada sektor perdagangan dan jasa. Oleh karena itu, perlindungan konsumen juga sangat penting dan menjadi perhatian. Artinya para pelaku usaha harus menghadirkan produk yang berkualitas, bersih, sehat dan tentunya juga halal. Namun sayangnya di Kota Kediri, masih banyak pelaku usaha yang belum mengantongi sertifikasi halal,” terang Pj Wali Kota Kediri.

    Lebih lanjut, Zanariah menerangkan bahwa menurut data Disperdagin Kota Kediri, tahun 2023 dari 13.133 pelaku industri termasuk 8.765 pelaku usaha makanan dan minuman, baru 3.657 pelaku usaha yang mendapat sertifikasi halal. Maka dari itu, Pemkot Kediri terus menggenjot para pelaku usaha ini untuk mengurus sertifikasi halal, dengan melakukan sosialisasi hingga memfasilitasi pengurusan sertifikasi halal ini.

    “Para pelaku usaha harus memiliki sertifikasi halal paling lambat 17 Oktober 2024. Dan yang hadir di sini merupakan pelaku usaha yang akan mendapat fasilitas sertifikasi halal dari Pemerintah Kota Kediri,” imbuhnya.

    Menurut Pj Wali Kota Kediri, mengantongi sertifikasi halal ini menjadi nilai tambah untuk menghadirkan rasa percaya konsumen, sehingga berdampak pada peningkatan omset usaha. Harapannya dengan adanya sosialisasi ini meningkatkan kesadaran pelaku usaha terkait pentingnya sertifikasi halal. Terutama bagi pelaku usaha nasi goreng dan soto tamanan. Apalagi Soto Tamanan ini juga sudah ditetapkan sebagai zona kawasan halal, aman dan sehat.

    Terakhir, Zanariah juga mengingatkan untuk para pengelola rumah potong unggas, juga perlu memastikan proses penyembelihannya telah sesuai syariat. Karena produk kuliner dari bahan baku unggas ini juga banyak dikonsumsi oleh masyarakat.

    Turut mendampingi Kepala Disperdagin Kota Kediri Wahyu Kusuma Wardani, narasumber dan para pelaku usaha. [nm]

  • PDIP Jember Nilai Bawaslu Tidak Lagi Ditakuti

    PDIP Jember Nilai Bawaslu Tidak Lagi Ditakuti

    Jember (beritajatim.com) – PDI Perjuangan menilai pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam pemilu kali inu masih kurang kuat untuk mencegah pelanggaran aturan.

    “Gregetnya kurang, sehingga orang tidak takut melakukan money politics,” kata Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Jember Widarto, ditulis Selasa (19/3/2024).

    “Seharusnya kan orang takut melakukan money politics, dan masyarakat takut menerima. Tapi semua orang tahu, dalam Pemilu 2024, tidak ada takut-takutnya soal itu. Terbuka, terang-terangan, dan itu bisa ditanyakan ke semua tempat,” kata Widarto.

    PDI Perjuangan memperbaiki situasi ini dengan melakukan perlawanan dalam pemilihan presiden secara konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi. “Agar ada koreksi, tidak direplikasi ketika di pilkada,” kata Widarto.

    Selain itu, Widarto juga mendesak agar kinerja Bawaslu diperbaiki, terutama karena masih ada momentum pemilihan bupati dan pemilihan gubernur tahun ini. “Semua tahapan harus dilakukan dan diawasi dengan baik. Terutama sekali lagi tidak hanya pada proses coblosan dan rekapitulasi, tapi proses panjangnya yang sangat penting. Mobilisasi kekuatan, modal, dan sumber daya manusia ada di situ,” katanya.

    “Kalau pilkada ya mulai dari proses pencalonan, proses pendaftaran, proses penetapan, kampanye, itu sangat penting untuk diawasi dengan baik oleh Bawaslu dan Sentra Gakkumdu (Penegak Hukum Terpadu). Tentu kalau pilkada semakin terang lagi soal netralitas aparatur sipil negara, netralitas aparat, penggunaan APBD dan lain sebagainya,” kata Widarto.

    “Apalagi yang sudah dicontohkan oleh pemilihan presiden tidak ada koreksi. Pasti akan direplikasi. Contoh kalau ingin menang, harus begini,” kata Widarto. [wir]

  • PDIP Jember: Pemilu Tahun Ini Melebihi Pilkades

    PDIP Jember: Pemilu Tahun Ini Melebihi Pilkades

    Jember (beritajatim.com) – Pemilihan umum di Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada 2024 ini sangat brutal melebihi pemilu-pemilu sebelumnya. Kecurangan terjadi bahkan sebelum pencoblosan.

    “Kalau kita bicara money politics atau hal-hal kecurangan, terutama sebelum coblosan dan penghitungan, kalau dulu mungkin masih diam-diam. Kalau ini terang-terangan, melebihi pemilihan kepala desa. Semua orang tahu, si A melakukan apa, si B melakukan ini. Lebih parah daripada pilkades,” kara Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Jember Widarto, ditulis Selasa (19/3/2024).

    “Money politics menjadi sesuatu yang terang-terangan. Kalau dulu sembunyi-sembunyi. Itu yang menurut saya kalau dibiarkan terus bisa membahayakan demokrasi kita,” kata Widarto.

    Widarto melihat hal ini terjadi karena banyak faktor. “Cuma kami tak akan menilai pihak luar. Kami justru akan melakukan otokritik kepada partai. Prinsipnya kami belum mampu memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat,” kata alumnus Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ini.

    Kegagalan pendidikan politik ini membuat cara pandang masyarakat saat pemilu semakin liberal. “Meskipun masih banyak juga yang idealis, yang memberi (uang) pun belum tentu dipilih,” kata Widarto.

    Pekerjaan rumah PDI Perjuangan, menurut Widarto, adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa keberadaan partai politik bukan untuk membeli suara. “Tapi bagaimana selama lima tahun memberikan advokasi dan akses kepada masyarakat, ikut memperjuangkan hak-hak masyarakat di eksekutif maupun legislatif, melalui legislasi dan program. Bukan kemudian mengumpulkan sebanyak-banyaknya duit, tebar uang, money politics,” katanya.

    “Kalau begitu rumusnya (melakukan politik uang, red), tidak perlu lagi ada orang yang berdarah-darah membantu masyarakat. Nanti Dewan juga akan banyak yang malas turun (menemui masyarakat pemilih), karena mereka tahu rumusnya adalah kumpulkan duit sebanyak-banyaknya mendekati Hari-H pemilu,” kata Widarto.

    Pendidikan politik untuk publik ini yang membuat Widarto bersemangat untuk rajin menyapa masyarakat, setelah dilantik menjadi anggota DPRD Jember 2024-2029. “Kami ingin menjelaskan dan menunjukkan bukti kepada masyarakat, bahwa begini lho politik sebenarnya. Harus hadir di tengah masyarakat, meskipun jauh dari pemilu. Tentu tidak mudah, di tengah masyarakat dan demokrasi yang semakin liberal. Tapi apapun harus kami lakukan, karena itu jalan politik kami,” katanya. [wir]

  • Menaker Terbitkan SE THR 2024, Desak Para Gubernur Lakukan Hal Ini

    Menaker Terbitkan SE THR 2024, Desak Para Gubernur Lakukan Hal Ini

    Jakarta (beritajatim.com)- Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah akhirnya secara resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait Tunjangan Hari Raya (THR). Dalam SE ini ditujukan untuk gubernur dan meminta para gubernur melakukan 3 hal ini.

    Dalam SE Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan Ida menekankan bahwa pemberian tunjangan hari raya (THR) keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. THR keagamaan wajib dibayarkan secara penuh dan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

    ”Sekali lagi saya pertegas kembali bahwa THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil. Saya minta perusahaan agar memberikan perhatian dan taat terhadap ketentuan ini,” ujar Ida melansir situs resmi Sekretaris Kabinet RI.

    Untuk memastikan pelaksanaan pembayaran THR tahun 2024, Menaker meminta gubernur beserta seluruh jajaran setidaknya melakukan 3 hal ini:

    1. Mengupayakan agar perusahaan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota membayar THR keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    2. Mengimbau perusahaan agar membayar THR keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR keagamaan.

    3. Membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum THR Keagamaan Tahun 2024 di masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang terintegrasi melalui website https://poskothr.kemnaker.go.id

    “Saya juga minta kepada para gubernur/bupati/wali kota untuk mengawasi pelaksanaan pemberian THR keagamaan di wilayah masing-masing,” imbuhnya.

    Ida menambahkan, Kemnaker juga telah membuka Posko THR untuk melayani konsultasi perhitungan THR peserta pengaduan secara fisik atau tatap muka, dan juga secara online. Adapun secara online, masyarakat dapat menghubungi via poskothr.kemnaker.go.id, menghubungi call center 1500-630, atau whatsapp 08119521151.

    “Dengan dikeluarkannya SE ini maka Posko THR Kementerian Ketenagakerjaan telah dibuka kembali,” tandasnya. [aje]

     

  • Jalan Mayjen Sungkono Gresik Rusak Parah Segera Diperbaiki

    Jalan Mayjen Sungkono Gresik Rusak Parah Segera Diperbaiki

    Gresik (beritajatim.com) – Jalan Mayjen Sungkono Gresik yang mengalami kerusakan parah segera diperbaiki. Jalan yang menjadi urat nadi perekonomian dengan banyaknya industri di kawasan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah setempat.

    Seperti diketahui, selain rusak parah, Jalan Mayjen Sungkono juga bergelombang. Parahnya lagi, ada lubang besar berdiamater 12 meter yang bisa membahayakan pengguna jalan. Bila tidak berhati-hati mobil maupun pengendara motor bisa terjerembab di kubangan air keruh.

    Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU-TR) Eddy Pancoro menuturkan, soal keluhan jalan yang rusak parah dalam proses pengerjaan.

    “Sebelumnya kita sudah lakukan penanganan darurat berupa pengurukan pada akhir Februari 2024 lalu. Pengerjaan berikutnya sudah dilakukan Tim URC PUPR Gresik dengan pengeprasan bahu jalan agar air tidak menggenang,” tuturnya, Selasa (19/3/2024).

    Saat ini, lanjut dia, DPU-TR Gresik menunggu proses e-katalog pengadaan aspal untuk pengaspalan di ruas jalan tersebut. Targetnya di bulan ini kita lakukan pengerjaan pengaspalan.

    Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Gresik Dhiannita Tri Astuti mengakui ada beberapa pengerjaan perbaikan jalan sempat tertunda karena beberapa kendala termasuk di antaranya cuaca. Kendati demikian, saat ini berbagai pengerjaan sudah berjalan.

    “Tidak hanya Jalan Mayjen Sungkono, kerusakan serupa juga di Jalan Morowudi, kita lakukan penanganan sementara sambil menunggu penanganan secara permanen,” ungkapnya.

    Selain jalan ada juga jembatan yang mengalami kerusakan. Yakni, jembatan penghubung Desa Tenggor dan Desa Pacuh di Kecamatan Balongpanggang.

    “Pengerjaan ini sempat terhambat akibat cuaca. Kami memastikan masalah tersebut sudah ditangani dan pengerjaan bisa berlanjut hingga ditargetkan selesai sebelum Hari Raya Idulfitri,” paparnya.

    Ia menambahkan, penanganan jalan di ruas lain juga sudah masuk dalam agendanya. Seperti Jalan Morowudi yang rencananya akan dibeton tahun ini.

    “Ruas Morowudi di bulan ini akan masuk proses lelang, dan kita targetkan pada pertengahan tahun ini masuk proses pengerjaan. Selain di Morowudi, kita juga ada pengerjaan pelebaran Jalan Bringkang-Lampah. Insha Allah akhir April 2024 sudah bisa mulai pekerjaan,” imbuhnya. [dny/beq]

  • Pemkab Blitar Siapkan Rp 2 Miliar untuk Perbaiki Jalur Pasir Sumberasri

    Pemkab Blitar Siapkan Rp 2 Miliar untuk Perbaiki Jalur Pasir Sumberasri

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar berkomitmen akan memperbaiki jalan Sumberasri Kecamatan Nglegok. Untuk itu dana sebesar Rp. 2 Miliar telah disiapkan oleh Pemkab Blitar untuk memperbaiki jalur pasir tersebut.

    Nantinya anggaran tersebut akan digunakan untuk melakukan perbaikan jalan sepanjang 1 kilometer di Sumberasri. Proses perbaikannya pun dilakukan secara betonisasi.

    “Kita sudah anggarkan Rp. 2 miliar untuk perbaikan jalan di Sumberasri Nglegok, ini bersumber dari APBD Kabupaten Blitar,” kata Hamdan Zulkifli Kurniawan, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Selasa (19/03/24).

    Selama ini jalan Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar memang belum tersentuh perbaikan karena keterbatasan anggaran. Kondisi jalan yang rusak parah ditambah kendaraan yang melintas adalah tru bertonase besar, maka perbaikan harus dilakukan dengan cara betonisasi.

    Sementara anggaran Pemkab Blitar pada tahun-tahun lalu dilakukan refokusing akibat covid-19. Sehingga jalan Sumberasri, Nglegok Kabupaten Blitar baru bisa dilakukan perbaikan pada tahun ini.

    “Perbaikan dilakukan dengan cara betonisasi karena di sana kan jalur pasir yang tonasenya cukup besar,” tegasnya.

    Jalan Sumberasri sendiri merupakan jalur alternatif penghubung Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri. Jalur ini sudah rusak sejak kepulauan tahun lalu dengan kondisi jalan yang berlubang serta berdebu.

    Tidak sedikit pengendara yang mengeluhkan kondisi jalan yang rusak parah. Bahkan beberapa diantaranya terjatuh saat melintasi jalan rusak ini.

    Warga pun berharap jalan ini bisa segera dilakukan perbaikan sehingga tidak korban jiwa akibat jalan yang rusak.

    “Anggaran yang kita miliki sekitar Rp. 2 miliar rupiah itu hanya mengcover 1 km untuk perbaikan jalan yang rusak di Sumberasri,” pungkasnya.

    Jalan Sumberasri sendiri memang menjadi jalur kendaraan pengangkut pasir. Disana setiap hari hilir mudik truk-truk pengangkut pasir yang mayoritas kelebihan muatan.

    Kondisi itu tentu membuat jalan menjadi mudah rusak. Sebenarnya harus ada tindakan tegas dari pihak terkait agar truk-truk pasir ini tertib dan tidak melebihi tonase. [owi/aje]

  • Mentan dan Pangdam V/Brawijaya ke Desa Tulungagung Wujudkan Bojonegoro sebagai Lumbung Pangan

    Mentan dan Pangdam V/Brawijaya ke Desa Tulungagung Wujudkan Bojonegoro sebagai Lumbung Pangan

    Bojonegoro  (beritajatim.com) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay bersinergi dalam kunjungan kerja di Desa Tulungagung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro.

    Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau program pompanisasi dan menyalurkan bantuan benih padi, jagung, serta dua unit pompa air.

    Apresiasi untuk Sinergi dan Semangat

    Mentan Amran mengapresiasi semangat Gubernur, Pangdam, dan Bupati Bojonegoro dalam meningkatkan Bojonegoro sebagai lumbung pangan nomor satu di Indonesia.

    “Saya sangat mengapresiasi semangat Gubernur, Pangdam dan Bupati untuk meningkatkan Bojonegoro sebagai lumbung pangan nomor satu di Indonesia,” ujar Mentan Amran.

    Lumbung Pangan sebagai Senjata Ampuh

    Mentan Amran menekankan pentingnya lumbung pangan sebagai senjata ampuh dalam menghadapi krisis pangan.

    “Lumbung pangan merupakan senjata ampuh dalam menghadapi terjadinya krisis pangan. Sebab, kalau krisis pangan melanda, tentu akan mengubah krisis politik dan sosial diantara kita,” kata Mentan Amran.

    Meningkatkan Produksi Padi di Jawa Timur

    Melalui program pompanisasi, diharapkan produksi padi di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Bojonegoro, dapat meningkat.

    “Saya harap program pompanisasi ini bisa meningkatkan produksi padi di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Bojonegoro,” kata Mentan Amran.

    Sinergi dan Dukungan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan

    Kunjungan dan sinergi antara Mentan Amran dan Pangdam V/Brawijaya menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk TNI, sangatlah penting dalam mencapai tujuan ini. (ted)

  • Ribuan Marbot, Penjaga Makam dan Ketua RT di Malang Dapat Jamsostek

    Ribuan Marbot, Penjaga Makam dan Ketua RT di Malang Dapat Jamsostek

    Malang (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mendaftarkan 26.400 pekerja kategori rentan di Kota Malang. Mereka didaftarkan sebagai peserta penerima manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) BPJS Ketenagakerjaan. Mereka yang terkaver Jamsostek ini terdiri dari Ketua RT/RW, Satlinmas, guru ngaji, guru minggu, marbot, mudin, penjaga makam, dan kader luskesos .

    Keikutsertaan pekerja kategori rentan dalam program BPJS Ketenagakerjaan demi memberikan perlindungan jaminan sosial kepada masyarakat oleh Pemkot Malang.

    “Ini adalah bagian dari upaya kami memberikan proteksi terhadap para pekerja kategori rentan dari resiko. Maka penyerahan kepesertaan dan manfaat Program Jamsostek ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan para pekerja itu,” ujar Wahyu.

    Penyerahan simbolis kepesertaan Jamsostek dilakukan pada Apel Pagi ASN di Halaman Balaikota Malang, Senin (18/3/2024).

    Pendaftaran kepesertaan tahun 2024 ini diberikan kepada Ketua RT/RW, Satlinmas, guru ngaji, guru minggu, marbot, mudin, penjaga makam, dan kader luskesos di wilayah Kota Malang.

    “Kami daftarkan dan kami bayarkan mulai Januari 2024. Ini memang kami menganggarkan dari APBD agar mereka tercover di Jamsostek BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Wahyu.

    Mekanisme pembayaran iuran peserta Program Jamsostek ini dianggarkan setiap bulan oleh masing-masing kelurahan dan perangkat daerah terkait.

    “Maka saya imbau juga agar kelurahan dan perangkat daerah terkait, tidak terlambat dalam membayarkan preminya,” ujar Wahyu. [luc/aje]

  • THR Pemkot Malang Bakal Cair Tanggal 25 Maret 2024

    THR Pemkot Malang Bakal Cair Tanggal 25 Maret 2024

    Malang (beritajatim.com) – Hari Raya Idul Fitri 2024 Pemerintah Kota Malang bakal menggelontorkan anggaaran sebesar Rp29.008.723.800 untuk tunjangan hari raya (THR).

    Jumlah sebesar itu akan diberikan pada Aparatur Sipil Negara, Pekerja Negeri Sipil (PNS) hingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Malang, Totok Kasianto mengatakan, prosedur pencairan THR sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024.

    “Di Kota Malang, terdapat sebanyak 5.462 PNS dan 1.463 PPPK, sehingga keseluruhan total mencapai 6.925 aparatur negara,” ujar Totok, Senin, (18/3/2024).

    Sementara itu, Pj Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan bahwa mereka sudah mengalokasikan THR bagi ASN, PNS dan PPPK sesuai aturan pemerintah pusat.

    “Sudah, itu kan ketentuan dari pusat kita sudah mengalokasikan,” imbuh Totok.

    THR ini akan cair pada 25 Maret 2024 mendatang. Wahyu mengatakan, THR bagi ASN, PNS dan PPPK akan cair sebesar 1 kali gaji bulanan tanpa tunjangan.

    “Nanti kita cek lagi, kan biasanya satu kali gaji tanpa tunjangan. 25 Maret akan cair,” ujar Wahyu. [luc/but]