Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Safari Ramadhan, Pj Bupati Jombang Tarawih Bareng Warga

    Safari Ramadhan, Pj Bupati Jombang Tarawih Bareng Warga

    Jombang (beritajatim.com) – Rangkaian Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten Jombang kembali bergulir dengan penuh kehangatan. Pada Senin (18/3/2024) malam, Penjabat (Pj) Bupati Jombang, Sugiat S.Sos, M.Psi.T, bersama Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Jombang, menyapa masyarakat di Masjid Ba’i Al Karim Dusun Bangle, Desa Sukorejo, Kecamatan Perak.

    Antusiasme masyarakat terhadap agenda rutin tahunan ini begitu tinggi. Tokoh masyarakat, tokoh agama dan alim ulama setempat, serta unsur Forkopimda Kabupaten Jombang turut hadir memeriahkan acara.

    PJ Bupati Sugiat menjelaskan bahwa Safari Ramadhan bertujuan untuk memperkuat silaturahmi dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung.

    “Di suasana yang lebih santai dan akrab, kita dapat saling berbagi informasi, memberikan masukan, serta mendengarkan aspirasi dan keluhan dari masyarakat,” ujar Pj Bupati Sugiat, dikutip dari portal resmi Pemkab Jombang.

    Selain silaturahmi, Pj Bupati Sugiat juga mengajak masyarakat untuk memahami makna sejati dari ibadah puasa di Bulan Ramadhan.

    “Mari kita aktualisasikan makna puasa dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjaga perilaku dan tutur kata, meningkatkan kesabaran dan toleransi, serta senantiasa berbuat kebaikan,” tambahnya.

    Pada kesempatan penuh kebahagiaan tersebut, Pj Bupati Sugiat bersama Yayuk Sugiat Pj Ketua Tim Penggerak PKK dan Forkopimda serta sejumlah pejabat lainnya memberikan santunan dan paket bantuan sosial dari Dinas Sosial, Baznas, dan PT HMI (Marga Harjaya Infrastruktur) kepada warga setempat.

    Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten Jombang ini dijadwalkan menyapa warga di 10 titik lokasi. Sebelumnya, pada Kamis (14/3/2024), PJ Bupati Sugiat telah menyapa warga di Masjid “AT TAQWA” Dusun Sumoyono, Desa Cukir, Kecamatan Diwek. Berikut adalah jadwal kunjungan selanjutnya:

    19 Maret 2024:

    Kecamatan Sumobito – Masjid “BABUSSALAM” Dusun Tulungrejo, Desa Segodorejo.

    20 Maret 2024:

    Kecamatan Ngoro – Masjid “AT TAQWA” Dusun Jembar, Desa Jombok.

    21 Maret 2024:

    Kecamatan Kudu – Masjid “NURUL HUDA” Desa Kudubanjar.

    22 Maret 2024:

    Kecamatan Ploso – Masjid “BAITURRAHMAN” Desa Ploso.

    25 Maret 2024:

    Kecamatan Bandarkedungmulyo – Masjid “AI IKHLAS” Dusun Pucanganom, Desa Pucangsimo.

    27 Maret 2024:

    Kecamatan Mojowarno – Masjid “AL AZHAR” Desa Grobogan.

    28 Maret 2024:

    Kecamatan Peterongan – Masjid “MADINATUT TAQWA” Dusun Pule, Desa Tanjunggunung.

    29 Maret 2024:

    Kecamatan Jogoroto – Masjid “AL KAUTSAR” Dusun Tambar Utara, Desa Tambar.

    Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat hubungan pemerintah dan masyarakat, serta menciptakan kebersamaan dan kedamaian dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadhan. [beq]

  • Pelantikan DPRD Jatim 31 Agustus, 50 Petahana Gagal Terpilih

    Pelantikan DPRD Jatim 31 Agustus, 50 Petahana Gagal Terpilih

    Surabaya (beritajatim.com) – Pelantikan 120 Anggota DPRD Jawa Timur periode 2024-2029 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jatim akan berlangsung pada 31 Agustus 2024. Dari 120 orang, 53 anggota DPRD Jatim petahana gagal terpilih kembali.

    Suara terbanyak diraih PKB dengan 27 kursi, urutan kedua diduduki PDIP memperoleh 21 kursi (berkurang 6 kursi). Kemudian, Gerindra memperoleh 21 kursi (bertambah 6 kursi), Golkar 15 kursi (bertambah 2 kursi), Demokrat 11 kursi (berkurang 3 kursi), NasDem 10 kursi (bertambah 1 kursi), PKS 5 kursi (bertambah 1 kursi), PAN 5 kursi (berkurang 1 kursi), PPP 4 kursi (berkurang 1 kursi), dan pendatang baru PSI 1 kursi.

    Yang hilang sama sekali adalah kursi milik PBB dan Partai Hanura. Pada Pileg 2019, masing-masing mendapatkan 1 kursi.

    Berikut Anggota DPRD Jatim yang gagal terpilih kembali untuk periode 2024-2029:

    1. Dapil Jatim I (Surabaya)

    Syamsul Arifin (PKB)
    Agatha Retnosari (PDIP)
    Hadi Dediyansah (Gerindra)
    Hartoyo (Demokrat)
    Agustin Poliana (PDIP)

    2. Dapil Jatim II (Sidoarjo)

    Kusnadi (PDIP)-tidak nyaleg
    Ach Amir Aslichin (PKB)-tidak nyaleg
    Khulaim (PAN)

    3. Dapil Jatim III (Kabupaten dan Kota Pasuruan dan Probolinggo)

    Muzamil Syafi’i (NasDem)
    Ahmad Hilmy (PKB)
    Kusnadi (Demokrat)
    Rohani Siswanto (Gerindra)-tidak nyaleg kembali
    Anwar Sadad (Gerindra)-maju caleg DPR RI

    4. Dapil Jatim IV (Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso)

    Hermanto (PDIP)
    Akik Zaman (PKB)

    5. Dapil Jatim V (Jember dan Lumajang)

    Umi Zahrok (PKB)
    Hari Putri Lestari (PDIP)
    Karimullah Dahrujiadi (Golkar)
    Artono (PKS)
    Reno Zulkarnaen (Demokrat)

    6. Dapil Jatim VI (Malang Raya)

    Sugeng Pujianto (PDIP)
    Dwi Hari Cahyono (PKS)
    Gunawan (PDIP)
    Daniel Rohi (PDIP)

    7. Dapil Jatim VII (Blitar dan Tulungagung)

    Mochamad Alimin (Golkar)
    Bambang Rianto (Hanura)

    8. Dapil Jatim VIII (Kota dan Kabupaten Kediri)

    Heri Setiawan (PDIP)
    Subianto (Demokrat)
    Basuki Babussalam (PAN)

    9. Dapil Jatim IX (Pacitan, Trenggalek, Ngawi, Magetan, Ponorogo)

    Bambang Juwono (PDIP)
    HM Noer Soetjipto (Gerindra)
    Riyadh Rosyadi (PKS)
    Eko Prasetyo Wahyudiarto (Demokrat)
    Suyatmi Priasmoro (NasDem)
    Khusni M Husni (PKB)
    Diana Amaliyah Verawatiningsih (PDIP)

    10. Dapil Jatim X (Jombang dan Mojokerto)

    Gatot Supriyadi (PDIP)
    Kuswanto (Demokrat)
    A Sillahuddin (PPP)

    11. Dapil Jatim XI (Madiun dan Nganjuk)

    Ida Bagus Nugroho (PDIP)
    Aisyah Lilia Agustini (PKB)
    Mayjen TNI (Purn) Istu Hari Subagio (Golkar)

    12. Dapil Jatim XII (Tuban dan Bojonegoro)

    Go Tjong Ping (PDIP)
    Surawi (Demokrat)
    Agung Supriyatno (PAN)

    13. Dapil Jatim XIII (Gresik dan Lamongan)

    Ufiq Zuroida (PKB)
    Andy Firasadi (PDIP)
    Amar Saifudin (PAN)

    14. Dapil Jatim XIV (Madura)

    Aliyadi (PKB)
    Nur Fitriana (PKB)
    Mohammad Ashari (NasDem)
    Muhammad Bin Mu’afi Zaini (Golkar)
    Mathur Husyairi (PBB)
    Zainal Abidin (Demokrat)

    [tok/beq]

  • Istri Sekda Masuk 3 Besar Lelang Jabatan Kepala Bakesbangpol Ponorogo

    Istri Sekda Masuk 3 Besar Lelang Jabatan Kepala Bakesbangpol Ponorogo

    Ponorogo (beritajatim.com) – Istri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ponorogo Besse Tenrisampeang, masuk dalam daftar 3 nama calon pimpinan tinggi pratama, pada lelang jabatan kepala Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Ponorogo.

    Selain Tenri, 2 nama lainnya yakni Ranto Haribowo dan Sugeng Prasetyo. Daftar 3 nama itu diumumkan oleh tim panitia seleksi daerah (panselda) pada tanggal 18 Maret kemarin. Selanjutnya, hasil 3 besar itu diserahkan kepada Bupati Ponorogo beserta hasil nilainya.

    “Tim panselda melaporkan kepada Bupati, terkait dengan hasil penilaian dari 3 orang itu,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo, Andy Susetyo, Selasa (19/03/2024).

    Peserta yang masuk 3 besar untuk calon kepala Bakesbangpol Ponorogo ini, kata Andy sudah melewati beberapa proses seleksi. Yang dimulai pada tanggal 13 Maret menjalani seleksi kompetensi manajerial di BKD Provinsi Jawa Timur (Jatim).

    Dilanjut sehari setelahnya dilakukan tes kesehatan dan pengumpulan makalah. Kemudian pada tanggal 15 Maret, dilakukan seleksi kompetensi bidang yang diadakan oleh Panselda.

    “Dari rapat panselda pada tanggal 18 Maret kemarin, dikumpulkan seluruh nilai, karena memang ada penilaiannya tersendiri, dan masing-masing mempunyai nilai bobot berbeda,” ungkap mantan Kepala Dinas Pertanian itu.

    Andy menjelaskan bahwa dalam penilaian akhir, ada 4 komponen nilai dan mempunyai bobot berbeda-beda. Meliputi nilai rekam jejak sebanyak 20 persen, nilai assesment di provinsi 25 persen, pembuatan makalah 20 persen dan yang tertinggi ada dalam penilaian wawancara sebanyak 35 persen.

    “Hasil nilanya memang tidak di umumkan, hanya nama saja, dan daftar nama itu urutannya berdasarkan abjad,” katanya.

    Untuk hasil nilai, diberikan khusus kepada Bupati dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Ya, setelah mendapatkan hasil dari Panselda itu, bupati kemudian mengirimkan hasil itu ke KASN. Pengiriman hasil 3 besar lelang jabatan kepala Bakesbangpol ini, untuk mendapatkan rekomendasi pelantikan dari KASN.

    “Harapan kita tanggal 20 atau 21 Maret itu rekomendasi sudah turun dari KASN. Sehingga paling lambat tanggal 22 Maret, Bupati Sugiri sudah bisa melakukan pelantikan kepada 1 nama yang akhirnya terpilih menjadi Kepala Bakesbangpol Ponorogo,” pungkasnya. (end/ted)

  • PDIP Surabaya Bakal Evaluasi Wilayah Tak Capai Target Suara

    PDIP Surabaya Bakal Evaluasi Wilayah Tak Capai Target Suara

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPC PDIP Surabaya, Adi Sutarwijono menyatakan bakal mengevaluasi beberapa wilayah yang tak capai target dalam perolehan suara di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

    Awi, begitu ia kerap disapa, mengakui ada gelombang politik yang menggerus cukup deras. Meski begitu, PDIP tetap berhasil mempertahankan kemenangan di Pileg Surabaya walaupun harus kehilangan 4 kursi DPRD.

    “Kami banyak melakukan evaluasi kemarin dan satu yang membanggakan, seluruh jaringan mulai level DPC sampai level anak ranting seluruh Kota Surabaya all out, bekerja memenangkan Paslon Ganjar Pranowo-Mahfud MD,” ujar Awi, sapaan lekatnya, Selasa (19/3/2024).

    Fenomena saling sikut sesama kader PDIP, menurut Awi, merupakan hal biasa dalam politik. Menurut dia, dalam dunia politik pasti ada kompetisi untuk meraih kemenangan. 

    “Jadi di kompetisi pemilu pasti terjadi dinamika seperti itu. Karena itu, yang terjun di kompetisi ini harus siap mental. Artinya, siap kalah dan siap menang,” tegas mantan jurnalis ini.

    Dalam Pemilu 2024 di Kota Surabaya, PDIP meraih 336.698 suara dari total 1.539.002 suara sah. Itu dari hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kota Surabaya.

    Perolehan Pemilu 2024 itu setara dengan 21,87 persen. Dari rekapitulasi di KPU Kota Surabaya, diketahui PDIP meraih 11 kursi di DPRD Kota Surabaya dari total 50 kursi.

    PDIP juga berhasil memenangkan perolehan suara di 22 dari 31 kecamatan. Yakni, Kecamatan Tambaksari, Semampir, Pabean Cantikan, Kenjeran, Rungkut, Wonokromo, Tegalsari, Sawahan, Genteng, Gubeng, Sukolilo, Simokerto, Bubutan, Krembangan, Benowo, Pakal, Jambangan, Gununganyar, Mulyorejo, Bulak, Sambikerep dan Kecamatan Sukomanunggal.

    Sedangkan PDIP kalah di 9 kecamatan, yakni: Kecamatan Karangpilang, Tandes, Lakarsantri, Wonocolo, Wiyung, Dukuh Pakis, Gayungan, Tenggilis Mejoyo dan Asemrowo. [asg/beq]

  • Ini 10 Caleg DPRD Surabaya Suara Terbanyak, dari Mantan Wartawan Hingga Anak Wawali

    Ini 10 Caleg DPRD Surabaya Suara Terbanyak, dari Mantan Wartawan Hingga Anak Wawali

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya telah menetapkan hasil pemilu legislatif 2024 melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 66 Tahun 2024. Berikut daftar 10 caleg DPRD Surabaya yang mendapat suara terbanyak pada pemilu legislatif (Pileg) 2024 berdasarkan penetapan KPU:

    1. Mochamad Mahmud
    Suara terbesar diraih oleh politisi kawakan Demokrat M. Machmud. Mantan wartawan ini memeroleh sebanyak 17.066 suara.

    2. Yona Bagus Widyatmoko
    Peraih suara terbesar kedua diraih pendatang baru dari Gerindra. Yakni, Yona Bagus Widyatmoko dengan 16.872 suara.

    3. Arjuna Rizki
    Peraih suara terbanyak ketiga diraih Arjuna Rizki. Politisi muda sekaligus putra Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengantongi 16.157 suara.

    4. Baktiono
    Peraih suara terbanyak keempat diraih politisi kawakan PDIP, Baktiono. Baktiono yang melenggang 6 periode ini mendapat 16.049 suara.

    5. M Faridz Afif
    Peraih suara terbanyak kelima diraih pendatang baru dari PKB, M Faridz Afif. Ketua Ansor Surabaya ini mendapat 15.576 suara.

    6. Bahtiyar Rifai
    Peraih suara terbanyak keenam diraih oleh politisi Gerindra, Bahtiyar Rifai. Sekretaris Gerindra Surabaya ini meraih 13.927 suara.

    Peraih suara terbanyak ketujuh diraih oleh politisi perempuan PKB, Laila Mufidah. Dia meraih 13.865 suara. Peraih suara terbanyak kedelapan diraih oleh politisi PKS, Aning Rahmawati. Wakil Ketua Komisi C ini meraih 13.859 suara. Peraih suara terbanyak kesembilan diraih oleh pendatang baru dari PDIP, M Eri Irawan. Mantan jurnalis Jawa Pos dan Kabarbisnis ini meraih 13.384 suara. Peraih suara terbanyak kesepuluh dari oleh politisi PDIP, Budi Leksono. Politisi kawakan ini meraih 13.271 suara.[asg/kun]

  • Pj Wali Kota Mojokerto Pastikan Bansos Tidak Ada Potongan

    Pj Wali Kota Mojokerto Pastikan Bansos Tidak Ada Potongan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Penjabat (Pj.) Wali Kota Mojokerto Moh Ali Kuncoro memastikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat tidak ada potongan. Hal tersebut disampaikan saat meninjau penyaluran bantuan kepada tukang becak di Pendopo Sabha Kridatama, Rumah Rakyat.

    Sebanyak 362 tukang becak menerima bansos. Bantuan tersebut akan disalurkan selama tiga hari dari tanggal 19 sampai dengan 21 Maret 2024. Dimana tanggal 19 disalurkan kepada tukang becak dan lansia kurang mampu, lansia mulai tanggal 19 sampai dengan 23 Maret 2024.

    Sementara tanggal 20 disalurkan kepada anak yatim/piatu non panti dan tanggal 21 disalurkan kepada penyandang disabilitas. Uang tunai sebesar Rp350 ribu untuk tukang becak, Rp500 ribu untuk lansia, Rp350 ribu untuk disabilitas dan Rp1 juta untuk anak yatim/piatu non panti.

    Bantuan untuk tukang becak tersebar di tiga kecamatan. Dengan rincian 95 orang dari Kecamatan Kranggan, 163 orang dari Kecamatan Magersari, dan 104 orang dari Kecamatan Prajuritkulon. Sementara untuk penyandang disabilitas, 129 orang dari Kecamatan Magersari, 73 orang dari Kecamatan Prajuritkulon.

    Dan 73 orang dari Kecamatan Kranggan. Sedangkan bantuan untuk lansia kurang mampu diberikan kepada 408 orang dari Kecamatan Magersari, 269 orang dari Kecamatan Prajuritkulon, dan 362 orang dari Kecamatan Kranggan. Bantuan kepada anak yatim/piatu non panti diberikan kepada 115 anak dari Kecamatan Magersari.

    Sebanyak 97 anak dari Kecamatan Prajuritkulon, dan 73 anak dari Kecamatan Kranggan. Seluruh penerima bantuan sosial ini merupakan warga Kota Mojokerto yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).

    “Kita berikan full tanpa ada potongan, saya harapkan bantuan ini bisa mengurangi beban, meningkatkan pendapatan meskipun ini sesaat, kita masifkan dengan program-program yang lain. Karena di tahun 2024 ini total anggaran yang kita programkan untuk pengentasan kemiskinan sebanyak Rp135 miliar,” ungkapnya, Selasa (19/3/2024).

    Anggaran senilai Rp135 miliar untuk pengentasan kemiskinan tersebut tersebar di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mekanisme penyaluran bantuan seluruhnya akan dilakukan di Pendopo Sabha Kridatama Rumah Rakyat, kecuali untuk lansia kurang mampu akan disalurkan secara door to door (home visit).

    “Bansos ini dari APBD Kota Mojokerto tahun 2024, yang kita berikan untuk 362 orang tukang becak, 1.039 lansia kurang mampu, 285 anak yatim/piatu non panti, dan 275 orang penyandang disabilitas. Semoga dengan bantuan ini dapat bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi sebentar lagi kan lebaran,” tegasnya. [tin/kun]

  • Kedai Kopi Kapiten di Pandaan Pasuruan Tunggak Pajak

    Kedai Kopi Kapiten di Pandaan Pasuruan Tunggak Pajak

    Pasuruan (beritajatim.com) – Selama rapat pansus kopi kapiten, terungkap beberapa fakta baru. Selain besaran anggaran sebanyak Rp10 miliar selama 8 tahun, Kedai Kopi Kapiten yang berada di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan menunggak pajak mulai 2023.

    Anggota Pansus dari fraksi Gerindra, Kasiman mengatakan, selama ini sarana promosi kopi Kapiten menggunakan gedung Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Namun sampai saat ini, sewa pembinaan tidak mampu dibayar hingga menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

    “Disperindag harus mampu menagih sewa yang dikelola oleh pihak ketiga, yakni gedung atau kedai kopi Kapiten yang ada di Kecamatan Pandaan. Tagihan tersebut harus sesuai appraisal awal dan harus dibayarkan,” katanya.

    Kasiman juga mengatakan jika kopi Kapiten tidak mampu membayar sewa gedung, maka pihaknya harus menyerahkan ke Disperindag. Sehingga nantinya akan kembali diolah oleh Pemda Pasuruan untuk kepentingan lainnya.

    “Kalau sudah, gedungnya harus diserahkan kembali ke Pemda biar tidak mangkrak. Toh kopi Kapiten terhadap masyarakat juga tidak ada manfaatnya, malah yang berkembang di masyarakat kopi sachet,” tambahnya.

    Sementara itu, Kepala Disperindag Kabupaten Pasuruan, Diana Lukita mengatakan, sejak 2023 telah mengundurkan diri dari jabatannya. Meski begitu, Disperindag mengklaim bahwa telah menagih pembayaran pajak tersebut.

    “Gedung tersebut disewa sama APEKI, sejak tahun 2023 sudah mengundurkan diri. Tapi kami tetap menagih untuk membayar pemanfaatan aset,” jelas Diana singkat. [ada/beq]

  • PKB Jember Usulkan Rekap Suara Pemilu Tidak Dilakukan di Kecamatan

    PKB Jember Usulkan Rekap Suara Pemilu Tidak Dilakukan di Kecamatan

    Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengevaluasi penyelenggaraan pemilihan umum tahun ini. PKB berharap pemilu mendatang bisa berjalan efisien dan tidak melelahkan.

    “Pemilu itu melelahkan. Pra dan pasca sama-sama melelahkan. Ngapain kita rekapitulasi suara di kecamatan kalau saat di kabupaten muncul masalah semua?” kata Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi, ditulis Selasa (19/3/2024).

    “Rekapitulasi di tingkat kecamatan hampir seminggu lebih. Rekap di tingkat kabupaten seminggu lebih. Hampir setengah bulan kita diombang-ambingkan angka-angka,” kata Ayub.

    Ayub menilai perlu ada pemangkasan alur rekapitulasi surat suara untuk mengantisipasi kelelahan petugas dan menekan potensi kecurangan. “Kenapa (rekap) tidak di kabupaten saja setelah rekap di TPS? Semakin lama (masa rekap di kecamatan), semakin hilang suara. Jadi PPK hanya berfungsi administratif,” kata Ayub.

    Usulan Ayub ini didasarkan pada banyaknya protes dan temuan perubahaan suara saat rekapitulasi di tingkat kabupaten. “Saya menjadi saksi PKB tingkat kabupaten sejak Pemilu 2004 sampai saat ini. Pemilu paling brutal dan tersistematis ya tahun ini. Bagaimana oknum penyelenggara bermain dan dengan gampangnya mengubah angka,” katanya.

    Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) yang seharusnya menjadi kontrol dan memberikan informasi publik soal perolehan suara peserta pemilu, menurut Ayub, justru jadi biang masalah. “Untungnya kami sudah antisipasi jauh-jauh hari dengan menguatkan peran saksi. PKB melakukan pelatihan 7.780 orang saksi sebanyak tiga kali,” katanya.

    Ayub lantas membongkar modus dugaan kecurangan yang memanfaatkan masa rekapitulasi di level kecamatan. “Kalau saat rekapitulasi suara tidak akan ada masalah karena yang ditampilkan lembar plano. Begitu di akhir (jelang penandatanganan persetujuan saksi), ada penundaan karena alasan teknis terkait pencetakan lembar yang akan ditandatangani,” katanya.

    Rasa lelah membuat saksi partai menyetujui penundaan itu. “Draft dikirim soft copy dalam bentuk PDF. Begitu besok, pleno terakhir penandatanganan formulir DA, formulir tebal ditaruh di meja dan saksi dipanggil untuk tanda tangan,” kata Ayub.

    Di sinilah persoalan muncul. Saksi hanya mengecek perolehan suara partai masing-masing, dan akan menandatangani formulir DA itu ketika sudah sesuai dengan data yang dimilikinya. “Siapa yang mau melihat perolehan suara tiap TPS dan tiap desa partai lain? Di situlah terjadi penggelembungan. Jadi suara bukan dicuri, tapi suara partai lain menggelembung,” kata Ayub.

    “Jadi modus berganti. Tidak mungkin suara partai besar yang punya saksi kuat diambil. Tapi pergeseran suara dari partai yang tidak punya saksi, utak-atik caleg internal, semua dimainkan,” kata Ayub. Modus ini terungkap setelah dilakukan pengecekan data C-Hasil yang dimiliki PKB dengan data hasil rekap tingkat kecamatan. [wir]

  • Pj Wali Kota Kediri Sampaikan Capaian Kinerja 2023 dalam LKPJ

    Pj Wali Kota Kediri Sampaikan Capaian Kinerja 2023 dalam LKPJ

    Kediri (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Wali Kota Kediri, Zanariah, memaparkan capaian kinerja Pemerintah Kota Kediri tahun 2023 dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada Rapat Paripurna DPRD Kota Kediri, Selasa (14/3/2024). Rapat Paripurna ini dilaksanakan di Ruang Sidang DPRD Kota Kediri dimana dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus.

    “Substansi materi yang dilaporkan dalam LKPJ ini adalah pelaksanaan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Kediri tahun 2023 menunjukkan bahwa 8 dari 9 indikator masuk kategori sangat tinggi, serta terdapat 1 indikator yang perlu ditingkatkan,” terang Pj Wali Kota Kediri.

    Zanariah menjelaskan realisasi capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Kediri yang pertama yakni Indeks Reformasi Birokrasi. Realisasinya tahun 2023 sebesar 74,63 dengan capaian sebesar 102,23 % dari target yang ditetapkan, sehingga masuk kategori sangat tinggi. Capaian tersebut tercermin dari diraihnya predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh DPMPTSP dan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri 9 kali berturut-turut.

    Kedua, Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 3,54 dengan capaian sebesar 94,40 persen dari target yang ditetapkan, sehingga masuk kategori sangat tinggi. Komponen IKM yang memiliki nilai tinggi antara lain unsur biaya/tarif, sistem mekanisme dan prosedur serta penanganan pengaduan, saran dan masukan.

    Selanjutnya, realisasi capaian kinerja Indikator Kinerja Utama ketiga, Skor Smart City tahun 2023 sebesar 3,2 dengan capaian sebesar 92,75 persen dari target yang ditetapkan, sehingga masuk kategori sangat tinggi. Capaian skor Smart City didukung oleh inovasi yang ada pada setiap pilar.

    Keempat, Indeks Pembangunan Manusia tahun 2023 sebesar 80,97 dengan capaian sebesar 102,11 persen dari target yang ditetapkan, sehingga masuk kategori sangat tinggi. Peningkatan IPM didukung oleh program Pemerintah Kota Kediri antara lain, bantuan pendidikan, bus sekolah, jaminan kesehatan nasional, home care, pelatihan kerja berbasis kompetensi, bantuan modal serta lainnya.

    Kemudian Indikator Kinerja Utama Kelima, pertumbuhan ekonomi Kota Kediri tahun 2023 sebesar 1,92 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya. Turunnya pertumbuhan ekonomi karena rendahnya pertumbuhan industri pengolahan sebesar 0,62 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya yakni sebesar 2,94 persen. Kontribusi industri pengolahan, yang didominasi oleh industri pengolahan tembakau, terhadap struktur perekonomian di Kota Kediri sebesar 79,99 persen, sehingga sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Kediri.

    Keenam, Indeks Gini Kota Kediri sebesar sebesar 0,40 dengan capaian sebesar 91,89 persen dari target yang ditetapkan, sehingga masuk kategori sangat tinggi. Indeks Gini Kota Kediri tahun 2023 masuk kategori moderat, hal ini menunjukkan adanya pemerataan pendapatan masyarakat.

    Ketujuh, tingkat kemiskinan Kota Kediri Tahun 2023 sebesar 7,15 persen dengan capaian sebesar 99,30 persen dari target yang ditetapkan, sehingga masuk kategori sangat tinggi. Program untuk menurunkan tingkat kemiskinan antara lain, bantuan sosial bagi masyarakat miskin, rehabilitasi rumah tidak layak huni, program pemberdayaan masyarakat, penciptaan wirausaha baru, pelatihan kerja dan bantuan modal. Kedelapan, Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) sebesar 4,55 dengan capaian sebesar 108,33 persen dari target yang ditetapkan, sehingga masuk kategori sangat tinggi.

    Terakhir, Indeks Kota Layak Huni (IKLH) tahun 2023 sebesar 79,83 dengan capaian sebesar 100,04 persen dari target yang ditetapkan, sehingga masuk kategori sangat tinggi. Indikator IKLH yang nilainya sangat baik antara lain, fasilitas keamanan, keselamatan kota, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan pengelolaan air bersih.

    Sementara itu, pendapatan daerah tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp 1.452.213.119.779 dan terealisasi sebesar 1.478.072.837.267 atau sebesar 101,78 persen. Belanja daerah tahun 2023, telah dianggarkan sebesar Rp 1.920.256.048.812, dan terealisasi sebesar Rp 1.566.450.723.233 atau sebesar 81,58 persen. Di tahun 2023, Kota Kediri mendapat 9 penghargaan dari berbagai pihak yakni Kota Toleran Peringkat 5 di Indonesia.

    Emas Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji 2023, UI Green City Metric, UHC Award, Swasti Saba kategori Padapa, Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Nindya, Opini WTP 9 tahun berturut-turut, Pemerintah Daerah Kab/Kota dengan Transaksi Terbanyak dalam Pemanfaatan Pengadaan Barang/ Jasa melalui Jatim Belanja Online (Jatim Bejo) dan Pemerintah Daerah dengan Partisipasi Tertinggi dalam Sulingjar untuk Guru SMP.

    Terakhir Pj Wali Kota Kediri berharap , laporan ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan di tahun-tahun yang akan datang. “Kolaborasi dengan semua pihak yang baik ini menjadi kunci utama keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya.

    Hadir pula Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, perwakilan Forkopimda Kota Kediri, anggota DPRD Kota Kediri, dan Kepala OPD Pemerintah Kota Kediri. [nm/beq]

  • PKB Jember Desak Bawaslu Tangani Dugaan Kecurangan Pemilu Secara Hukum

    PKB Jember Desak Bawaslu Tangani Dugaan Kecurangan Pemilu Secara Hukum

    Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menangani dugaan kecurangan dalam pemilihan umum secara hukum.

    “Agar ini tidak jadi preseden buruk dan ada efek jera, (dugaan kecurangan) ini harus masuk dalam pidana pemilu. Ini wajib. Tugas Bawaslu. Ketika saat rekapitulasi suara ada permasalahan dan itu bisa dibuktikan, ya masuk pelanggaran,” kata Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi, ditulis Selasa (19/3/2024).

    PKB sempat melaporkan sejumlah dugaan kesalahan rekapitulasi beberapa waktu lalu dan terbukti. “Seharusnya Bawaslu turun untuk memeriksa apakah ini pelanggaran administratif, apakah ini hanya salah input. Salah input kalau cuma 50-100 suara masuk akal. Tapi kalau sampai ribuan, masa salah input semua dan terstruktur, massif di beberapa tempat pemungutan suara,” kata Ayub.

    Ayub menuding pelaku dugaan manipulasi rekapituasli suara pemilu adalah penjahat demokrasi. “Tidak menunjukkan hasil suara rakyat yang betul-betul datang dari TPS. Maka itu, hari ini dalam pemilu di Indonesia yang menentukan bukan suara rakyat, tapi suara penghitungan. Di TPS, ada 10 suara. Tapi saat penghitungan, bisa jadi 0, bisa jadi 100,” katanya.

    Ayub kemudian membandingkan dugaan kecurangan pada pemilu-pemilu sebelumnya dengan pemilu saat ini. “Kalau dulu, pergeseran tak sampai ratusan suara. Ini ribuan suara,” katanya.

    Ayub menilai pelaku dugaan pelanggaran sangat berani. “Beberapa kali oknum PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) datang ke saya meminta maaf. Saya maafkan, tapi saya tidak akan melupakan perbuatan mereka. Biar itu jadi efek jera. Bukan hanya menjadi temuan pelanggaran administratif,” katanya.

    Kecurangan dalam pemilu, menurut Ayub, termasuk perbuatan zalim. “Bahaya itu. Orang yang seharusnya tidak terpilih menjadi terpilih, Hak kepemilikan kursi parlemen menjadi tidak jelas. Seharusnya milik caleg A bisa bergeser ke caleg B di internal partai saja,” katanya.

    Kritik dialamatkan Ayub kepada Bawaslu Jember. “Hari ini temuan lebih banyak dari partai. Seharusnya Bawaslu kan jemput bola. Bawaslu punya pengawas TPS dan pengawas di kecamatan. Masa cuma menunggu laporan? Kan seharusnya mereka tahu,” katanya.

    Bawaslu, menurut Ayub, seharusnya menjemput bola begitu ada dugaan pelanggaran. “Masa partai dulu yang tahu. Jadi kayak aparat dalam film India. Seharusnya kan Bawaslu punya mitigasi, bahwa di daerah ini rawan sehingga begitu ada kejadian bisa merekomendasikan kepada KPU dan KPU menegur jajarannya di bawah,” sindirnya. [wir]