Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Satgas Pangan Mabes Polri Cek Ketersediaan Jagung di Tuban

    Satgas Pangan Mabes Polri Cek Ketersediaan Jagung di Tuban

    Tuban (beritajatim.com) – Tim Satuan tugas (Satgas) pangan Mabes Polri yang dipimpin oleh Brigjen Pol. Helfi Assegaff, bersama Kementrian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI), turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan ketersediaan jagung. Kegiatan ini diadakan karena ketersediaan pakan ternak dalam mempengaruhi harga ayam dan telur yang masih tinggi di pasaran.

    Selain pengecekan ketersediaan jagung, tim juga turut mengikuti panen raya jagung varietas NK 7328 di lahan Gapoktan Manunggal Rejeki, Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada hari Selasa (19/3/2024). Hal ini sebagai bentuk dukungan terhadap ketersediaan bahan pangan di wilayah Jawa Timur.

    Brigjen Pol. Helfi Assegaff, Wakasatgas pangan Mabes Polri, menjelaskan bahwa hasil panen raya jagung di Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dilakukan di luas hamparan panen mencapai 517 hektar. “Pengecekan langsung ini penting untuk memastikan ketersediaan jagung, karena ini berkaitan dengan ketersediaan pakan ternak yang berdampak pada harga ayam dan telur,” ujar Helfi.

    Helfi juga menambahkan bahwa tugas Satgas pangan meliputi pengawasan dari hulu hingga hilir, termasuk ketersediaan pupuk bersubsidi dan pengawalan dari produsen hingga konsumen akhir. Dia berharap dengan hasil panen raya ini, semua pihak, baik petani maupun peternak ayam, dapat mendapatkan keuntungan.

    Selain pengecekan terhadap penerima pupuk bersubsidi, tim Satgas pangan juga akan memeriksa jumlah, lokasi, serta harga pembelian dan penjualan yang telah ditetapkan. “Jika ada ketidaksesuaian, tindakan akan diambil terhadap pihak terkait,” kata Helfi.

    Kapolres Tuban, AKBP Suryono, menyatakan bahwa Satgas pangan Polres Tuban akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap proses produksi pangan, termasuk jagung. Tujuannya adalah untuk memastikan stok pangan di Kabupaten Tuban mencukupi dan mampu berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Suryono menyampaikan bahwa kolaborasi dengan pemerintah daerah, kepala dinas, dan pemangku kepentingan terkait akan dilakukan untuk menjaga stabilitas harga pangan agar tetap terjangkau dan menghindari kenaikan yang dapat menyebabkan inflasi. “Dalam hal ini, juga perlu memperhatikan penyerapan hasil produksi agar tidak memengaruhi harga,” tutup Suryono. [ayu/kun]

  • Gugatan Demokrat di MK Berpeluang Untungkan Golkar Jember

    Gugatan Demokrat di MK Berpeluang Untungkan Golkar Jember

    Jember (beritajatim.com) – Gugatan Partai Demokrat belum masuk ke Mahkamah Konstitusi. Namun hasil gugatan tersebut berpeluang menguntungkan Partai Golkar di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    Partai Demokrat menggugat perolehan suara di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten untuk Daerah Pemilihan 1, Demokrat akhirnya memperoleh 12.672 suara dan Nasdem memperoleh 12.748 suara.

    Hanya berselisih 76 suara, Kursi DPRD Jember pun akhirnya menjadi milik David Handoko Seto dari Nasdem yang memperoleh suara tertinggi di internal partai tersebut.

    Namun Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Jember Try Sandi Apriana menggugat hasil itu. Dia menemukan adanya dugaan penggelembungan suata Partai Nasdem di 23 tempat pemunguran suara Kecamatan Kaliwates.

    Sandi lantas mencontohkan hasil di TPS 10 Kelurahan Jemberkidul. “Di C-Hasil perolehan suara Nasdem tertulis 7 suara. Namun di D-Hasil Kecamatan tertulis 8 suara. Di TPS 22 Kelurahan Sempusari yang seharusnya (Nasdem) mendapat 7 suara, di D-Hasil Kecamatan ditambahkan angka 1 menjadi 17,” katanya.

    Sandi meyakini Demokrat unggul dengan selisih kurang lebih 100-200 suara atas Nasdem di Daerah Pemilihan 1 jika tak ada dugaan penggelembungan suata. “Cuma yang kami laporkan adalah data Kecamatan Kaliwates,” katanya, Rabu (20/3/2024).

    Mengacu hasil penetapan suara KPU Jember, Demokrat sama sekali tidak memperoleh kursi kendati mengantongi 12.672 suara. Namun, jka majelis hakim MK mengabulkan permohonan Demokrat, maka bukan hanya Demokrat saja yang memperoleh satu kursi, namun Golkar pun akan memperoleh posisi Wakil Ketua DPRD Jember.

    Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Jember, ada tiga partai yang memiliki jumlah enam kursi untuk lima tahun mendatang, yakni Partai Nasional Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Keadilan Sejahtera. Posisi ketua diduduki Gerindra yang memiliki 11 kursi dan dua jatah posisi wakil ketua dimiliki Partai Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan yang masing-masing punya delapan kursi.

    Dengan perolehan 146.163 suara, Nasdem praktis menjadi wakil ketua ketiga di DPRD Jember, mengalahkan Partai Golongan Karya yang mengantongi 126.617 suara dan Partai Keadilan Sejahtera yang mengantongi 111.240 suara.

    Jika MK mengabulkan permohonan Demokrat, maka otomatis kursi Nasdem berkurang menjadi lima kursi, sehingga jatah Wakil Ketua DPRD Jember pun menjadi milik Golkar.

    Maka posisi wakil ketua bisa menjadi milik satu di antara enam caleg terpilih Golkar ini, yakni M. Ahmad Birbik Munajil Hayat (Daerah Pemilihan 1), Agung Budiman (Daerah Pemilihan 2), Suciati (Daerah Pemilihan 4), Sujarwo Adiono (Daerah Pemilihan 5), Mochammad Holil Asyari (Daerah Pemilihan 6), dan Nilam Noor Fadilah Wulandari (Daerah Pemilihan 7).

    Holil paling berpeluang menjadi wakil ketua. Selain lima legislator Golkar lainnya adalah wajah baru, Holil adalah satu dari dua anggota DPRD Jember yang berhasil masuk parlemen empat kali berturut-turut sejak Pemilu 2009.

    Ketua Badan Saksi dan Wakil Ketua Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jember, Dima Ahyar, menilai positif peluang tersebut. “Kalau dinamika yang berkenaan dengan hal-hal ini memberikan sesuatu yang positif buat Golkar, tentu kami menyambut baik. Tapi berkenaan dengan gugatan tersebut, itu ruang dan kepentingan Demokrat,” katanya, Rabu (20/3/2024). [wir]

  • Kuota Bantuan Permakanan Lansia di Blitar Menyusut 50 Persen

    Kuota Bantuan Permakanan Lansia di Blitar Menyusut 50 Persen

    Blitar (beritajatim.com) – Program bantuan permakanan matang untuk lansia di Kabupaten Blitar bakal dilanjutkan tahun ini. Namun, kuota lansia yang bakal menerima bantuan permakanan ini menyusut hingga 50 persen dari sebelumnya.

    Hal itu diungkapkan langsung Koordinator Pendamping PKH Dinsos Kabupaten Blitar Mohammad Asrofi. Menurutnya pada tahun ini jumlah lansia yang bakal menerima bantuan permakanan matang hanya sekitar 400 orang.

    Jumlah tersebut menyusut 50 persen dari tahun 2023 lalu. Dimana pada tahun lalu, jumlah lansia yang menerima bantuan permakanan matang di Bumi Penataran mencapai 800 orang.

    “Tahun ini mengalami penyusutan kuota. Ketika dilakukan pendataan, ada sebagian lansia yang sudah meninggal dunia, pindah domisili, dan bertambah usia. Sehingga syarat mendapatkan bantuan ini tidak terpenuhi,” kata Asrofi, Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Blitar, Rabu (20/03/24).

    Dengan penyusutan tersebut, itu artinya setiap kecamatan hanya ada 20 lansia yang bakal menerima bantuan permakanan matang. Pendataan pun akan dilakukan untuk menentukan siapa-siapa saja lansia yang berhak mendapatkan bantuan tersebut.

    Acuan pendataannya pun masih sama yakni dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Lalu syaratnya juga masih sama, yakni lansia tunggal di dalam KK dan tidak sedang menerima bantuan program lainnya.

    Anggarannya pun masih sama tiap lansia. Yakni, Rp 30 ribu dengan dua kali makan dalam sehari. Menu makanan yang diberikan untuk lansia ini pun juga sudah disesuaikan dengan saran dan kajian ahli gizi. Yakni berupa nasi, lauk pauk, sayur, buah potong, dan air mineral.

    “Sedangkan untuk bantuan makan disabilitas, jumlah sasarannya tidak berubah, masih sama dengan tahun lalu yakni ada 200 lebih disabilitas. Bantuan ini sudah dijalankan untuk delapan kecamatan sejak Februari,” ungkapnya.

    Bantuan makan untuk lansia dan disabilitas yang ada di Kabupaten Blitar ini dilakukan melalui pengadaan barang tipe empat.Dengan begitu, semua proses pengolahan hingga distribusi bantuan makanan diserahkan kepada kelompok masyarakat (pokmas).

    Maka dari itu, Dinsos Kabupaten Blitar hanya bertugas mengawasi penyaluran bantuan makanan ini. Data untuk penerima bantuan makan ini dari Kemensos melalui pokmas di masing-masing kecamatan.

    Kemudian, pokmas menunjuk titik-titik mana saja yang bisa melaksanakan pemasakan makanannya sehingga bukan di setiap desa.

    “Masyarakat yang penasaran atau ingin mengetahui bantuan ini dapat langsung tanya ke kecamatan atau pokmas yang ditunjuk oleh kecamatan,” pungkasnya. [owi/beq]

  • Demokrat Bersiap Perjuangkan 1 Kursi DPRD Jember ke MK

    Demokrat Bersiap Perjuangkan 1 Kursi DPRD Jember ke MK

    Jember (beritajatim.com) – Partai Demokrat bersiap memperjuangkan satu kursi DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, ke Mahkamah Konstitusi. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) akan mempersiapkan kuasa hukum.

    Demokrat mendapat kesempatan tiga kali 24 jam sejak 20 Maret 2024 untuk melayangkan gugatan ke MK. “Daftar ini pun yang antre banyak. Kalau sudah diterima pendaftarannya dan ada nomor register, saya baru berani ngomong banyak,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Jember Try Sandi Apriana, Rabu (20/3/2024).

    Gugatan ke MK ini harus ditandatangani Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. “Dan pengacaranya dari DPP, karena pernah mendalami sidang MK pada 2019,” kata Sandi.

    Sandi sudah mempersiapkan data-data yang dibutuhkan. “Data-data itu cukup kuat, karena ada dugaan penggelembungan suara yang mungkin dilakukan oknum penyelenggara,” katanya.

    “Suara Partai Nasdem naik signifikan melebihi suara Partai Demokrat, sehingga bisa memperoleh kursi terakhir. Padahal kami mendapatkan kursi terakhir kalau tidak ada penggelembungan suara. Demokrat unggul 50 suara di Kecamatan Kaliwates saja kalau tidak digelembungkan,” kata Sandi.

    Sandi meyakini Demokrat unggul dengan selisih kurang lebih 100-200 suara atas Nasdem di Daerah Pemilihan 1 jika tak ada dugaan penggelembungan suata. “Cuma yang kami laporkan adalah data Kecamatan Kaliwates,” katanya.

    Dugaan penggelembungan suara ini terjadi di 23 tempat pemunguran suara Kecamatan Kaliwates. Sandi lantas mencontohkan hasil di TPS 10 Kelurahan Jemberkidul. “Di C-Hasil perolehan suara Nasdem tertulis 7 suara. Namun di D-Hasil Kecamatan tertulis 8 suara. Di TPS 22 Kelurahan Sempusari yang seharusnya (Nasdem) mendapat 7 suara, di D-Hasil Kecamatan ditambahkan angka 1 menjadi 17,” katanya.

    “Mainnya kecil-kecil. (Angka) di-mark up supaya tidak ketahuan. Kalau ketahuan mungkin akan bilang salah data,” kata Sandi, sebagaimana dilansir Beritajatim.com, Selasa (5/3/2024).

    Sandi melaporkan temuan ini kepada Bawaslu Jember. Namun dugaan itu gagal dipersoalkan di forum rekapitulasi tingkat Kabupaten Jember di Hotel Aston, Senin (4/3/2024) malam, karena saksi Demokrat tak membawa surat tugas fisik (hard copy) sehingga ditolak Komisi Pemilihan Umum.

    Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten untuk Daerah Pemilihan 1, Demokrat akhirnya memperoleh 12.672 suara dan Nasdem memperoleh 12.748 suara. Hanya berselisih 76 suara. Kursi DPRD Jember pun akhirnya menjadi milik David Handoko Seto dari Nasdem yang memperoleh suara tertinggi di internal partai tersebut.

    Demokrat pun tidak memiliki wakil di DPRD Jember. Dengan 42.032 suara, partai berlambang bintang mercy ini gagal mengikuti jejak Partai Amanat Nasional yang memperoleh 61.900 suara dan masih memiliki satu kursi perwakilan di Jalan Kalimantan 86 Jember.

    Sandi berharap ada koreksi soal perolehan suara ini di MK. “Proses ke MK tidak akan terjadi kalau KPU mau merespons laporan kami,” katanya. [wir]

  • Soal Pilbup Banyuwangi, Begini Sikap Ipuk Fiestiandani

    Soal Pilbup Banyuwangi, Begini Sikap Ipuk Fiestiandani

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Ipuk Fiestiandani saat ini masih menjabat sebagai Bupati Banyuwangi. Masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2024 mendatang. Sementara Pemilihan Bupati (Pilbub) akan berlangsung tahun ini juga.

    Sementara, tahapan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) agenda pemilihan Bupati Banyuwangi akan dilaksanakan pada November tahun ini. Muncul teka-teki siapa yang akan menggantikan Bupati Banyuwangi sekarang.

    Sejauh ini ada sejumlah nama bertebaran menjadi suksesor orang nomor 1 di Banyuwangi. Namun, kans Ipuk Fiestiandani bisa jadi akan bertahan untuk melanjutkan kepemimpinannya.

    Sosok petahana ini digadang masih akan masuk dalam bursa pencalonan Bupati Banyuwangi berikutnya. Apalagi, istri dari Men-PAN RB ini masih menjabat satu periode.

    Menyinggung masalah itu, Bupati Ipuk memiliki sikap dan pandangan sendiri. Dirinya cukup hati-hati dalam menanggapi Pilbub Banyuwangi periode 2024-2029.

    Soal politik, Ipuk menyebut dirinya belum menentukan sikapnya di Pilbub Banyuwangi. Pihaknya lebih memilih untuk fokus pada tugas yang diemban hingga akhir masa jabatan.

    “Saya sendiri masih menyelesaikan tugas karena masih ada waktu setahun (menjabat),” terang Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

    Bupati Ipuk yang maju melalui PDI Perjuangan dan sejumlah partai pendukung itu mengaku, saat ini tugasnya masih berat. Sejumlah PR masih belum tuntas dikerjakan.

    “Tantangannya masih berat, harga beras masih belum terkendali. Itu PR saya,” pungkasnya. [rin/aje]

  • Gerindra Dukung Jadi Cabup Lumajang, Ini Jawaban Indah Amperawati

    Gerindra Dukung Jadi Cabup Lumajang, Ini Jawaban Indah Amperawati

    Jember (beritajatim.com) – Keberhasilan Partai Gerindra memenangi pemilu di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menyebabkan nama Indah Amperawati menguat sebagai kandidat bupati. Indah siap menanti perintah dari Dewan Pimpinan Pusat Gerindra.

    Indah adalah Wakil Bupati Lumajang yang mendampingi Bupati Thoriqul Haq dari Partai Kebangkitan Bangsa pada periode 2018 – 2023. “Komunikasi dengan Cak Thoriq masih terjalin dengan baik. Tapi DPP Gerindra merasa sebelas kursi (DPRD Lumajang) sudah cukup untuk memberangkatkan kader sendiri. Logika politiknya kan begitu,” katanya Indah, kepada beritajatim.com, Rabu (20/3/2024).

    Indah menegaskan, kerja politik Gerindra sangat terukur dan termonitor DPP. “Sehingga DPP menyampaikan sebagaimana disampaikan Pak Bambang Haryadi, bahwa Pak Prabowo dan Profesor Sufmi Dasco support sambil melihat suara dan gerakan rakyat. Saya diharuskan mendengarkan suara dan gerakan rakyat, apakah mereka punya harapan terhadap Gerindra,” katanya.

    Indah merasa masih harus mendengarkan suara rakyat. Keputusan untuk mencalonkan diri menjadi bupati masih menanti perintah DPP dan suara rakyat. “Kalau DPP memberikan mandat, saya harus siap, menjadi apapun,” katanya.

    Sebelumnya, Wakil Bendahara Umum DPP Gerindra Bambang Haryadi menyebut Indah kader berprestasi jika mengacu pada capaian Gerindra di Kabupaten Lumajang pada pemilu kali ini. “Prestasi ini sudah diketahui Pak Prabowo Subianto dan Ketua Harian Pak Sufmi Dacso Ahmad,” katanya, Jumat (15/3/2024).

    Sebagai bentuk penghargaan, Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya mendukung Indah Amperwati untuk mencalonkan diri menjadi bupati Lumajang. “Bukan hanya support politik, tapi logistik untuk pemenangan Bunda Indah juga akan kami support sepenuhnya,” kata Bambang. [wir]

  • Indah Amperawati Jadi Ketua, Kursi Gerindra di DPRD Lumajang Bertambah Signifikan

    Indah Amperawati Jadi Ketua, Kursi Gerindra di DPRD Lumajang Bertambah Signifikan

    Jember (beritajatim.com) – Kursi Partai Gerakan Indonesia Raya di DPRD Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, bertambah signifikan dalam dua kali pemilihan umum sejak Indah Amperawati menjadi ketua dewan pimpinan cabang.

    Dalam Pemilu 2014, Gerindra memperoleh lima kursi perwakilan DPRD Lumajang. Setelah Indah terpilih menjadi Ketua DPC Gerindra Lumajang pada 2017, junlah kursi di DPRD setempat meningkat menjadi delapan perwakilan pada Pemilu 2019.

    Tren pertambahan kursi terus berlanjut pada Pemilu 2024. Kali ini Gerindra menjadi pemenang pemilu dengan merebut sebelas kursi DPRD Lumajang, mengalahkan Partai Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan. Partai berlambang kepala garuda ini memperoleh 139 ribu suara.

    “Anak-anak bersemangat. Terbukti dalam pemilihan presiden, calon kami menang dengan perolehan suara 68 persen lebih. Kursi DPR RI Daerah Pemilihan Lumajang – Jember bertanbah satu kursi dari satu menjadi dua, dan kursi DPRD Jawa Timur naik dari dua menjadi tiga,” kata Indah kepada beritajatim.com, Rabu (20/3/2024).

    Sementara itu, enam dari delapan petahana DPRD Lumajang yang mencalonkan diri sukses terpilih kembali. “Jadi saya tidak hanya senang perolehan kursi Gerindra naik, tapi incumbent terpilih semua. Itu kan jadi tolok ukur,” kata Indah.

    Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Jawa Timur menelepon Indah untuk mengucapkan selamat dan terima kasih. “Loyalitas teman-teman sudah teruji. Tinggal bagaimana semangat yang ada tetap dijaga. Perjuangan tak pernah berhenti sampai di sini,” kata Indah.

    Mendapat pujian dari pengurus pusat dan daerah, Indah justru memberikan sanjungan untuk para kader dan pengurus yang bekerja keras untuk menjaga kredibilitas Gerindra di Lumajang. “Kuncinya, saya selalu menekankan teman-teman kader dan anggota DPRD dari Gerindra untuk terus menebar kebaikan dan bermanfaat untuk masyarakat, karena itu modal sosial yang tidak akan pernah dilupakan masyarakat,” katanya.

    Modal sosial itu dipercaya Indah bisa mengalahkan taktik politik uang. “Money politics marak. Tapi itu bukan satu-satunya faktor (yang bisa membuat calon legislator dipilih masyarakat). Itu bisa kami buktikan. Masyarakat sekarang bisa memilih dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Kalau pertimbangannya cuma money politics, Gerindra tidak akan menang,” kata Indah.

    Indah berharap sebelas legislator Gerindra di DPRD Lumajang 2024 – 2029 benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat. “Bisa benar-benar mengambil hati dan simpati masyarakat, sehingga pada Pemilu 2029 mereka tetap bertahan,” katanya.

    Menjelang pemilihan kepala daerah pada November 2024, Indah berharap semangat kader dan pengurus tak kendur. “Pilkada adalah kunci utama memilih pemimpin dan pelayan masyarakat. Bupati dan wakil bupati adalah pelayan masyarakat. Masyarakat memilih pelayan yang terbaik untuk melayani mereka,” katanya.

    Indah akan mengintensifkan konsolidasi dan komuikasi internal partai. “Kalau semangatnya agak turun, ya kami semangati. Gerindra ini sudah teruji. Ketika pemilihan presiden kemarin, kami diharapkan bisa berjibaku sendiri. Teman-teman luar biasa. Tanpa support dana, terus bergerak,” katanya. [wir]

  • Dinsos Kota Kediri Awasi Penyaluran Bansos, Tak Tepat Sasaran Silahkan Lapor

    Dinsos Kota Kediri Awasi Penyaluran Bansos, Tak Tepat Sasaran Silahkan Lapor

    Kediri (beritajatim.com) – Dinas Sosial Kota Kediri mengawasi penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk program keluarga harapan (PKH) dan program sembako. Pengawasan tersebut untuk memastikan penyaluran bantuan dari Kementerian Sosial tepat sasaran sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Kepala Dinas Sosial Kota Kediri Paulus Luhur Budi P mengatakan, pihaknya menerjunkan timnya untuk mengawasi pembagian Program Bansos Sembako dan PKH Batch MA-A09 Tahun 2024. Dimana, program itu merupakan kegiatan rutin bantuan program sembako dan PKH yang disalurkan melalui kantor Pos yakni tiga bulan sekali, serta melalui Himbara yakni dua bulan sekali.

    “Khusus tahun ini untuk penyaluran di kantor Pos tiga bulan dibagi menjadi dua bulan, karena kemarin program sembako sudah dibagikan Bulan Januari selanjutnya tinggal Februari dan Maret,” jelasnya.

    Penyaluran sendiri dimulai pada tanggal 19 hingga 21 Maret 2024 itu menyasar sebanyak 5.239 penerima, dengan rincian: 1.609 Kecamatan Kota; 1.764 Kecamatan Mojoroto; serta 1.866 Kecamatan Pesantren.

    Dinsos Kota Kediri Awasi Penyaluran Bansos

    Adapun skema penyaluran yakni Kemensos bekerjasama dengan PT Pos sebagai pihak yang ditunjuk melakukan pembagian, kemudian mendistribusikan undangan ke masing-masing kelurahan untuk diteruskan kepada warga penerima bantuan.

    “Peran Dinsos yakni monitoring dan penerima pengaduan. Untuk masyarakat yang mengetahui ada warga yang tidak mampu yang belum menerima bansos, silakan mendaftarkan di kelurahan setiap tanggal 16 sampai 25. Terus kalau ada warga yang mampu tapi dapat bansos silakan dilaporkan melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos di Play Store atau melalui kelurahan. Nanti ketika sudah dilaporkan, kita teruskan ke pusat dan akan dinonaktifkan ke periode berikutnya,” tegasnya.

    Nominal yang disalurkan sejumlah Rp. 200.000 perbulan untuk program sembako dan nominal PKH tergantung komponen yang dimiliki, Paulus juga menyebut syarat-syarat bagi penerima bantuan yakni: keluarga tidak mampu yang masuk DTKS. “Kalau PKH pengajuan di kelurahan ada lima syarat: ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, serta disabilitas,” ucap Paulus.

    Melalui program ini Ia berharap agar bantuan yang diberikan dibelanjakan secara bijak terutama untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terutama kebutuhan pangan di bulan Ramadan ini.

    Hadir dalam kesempatan bersamaan, Yanti, penerima bantuan asal Kelurahan Semampir menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah atas bansos yang Ia terima. “Terima kasih Bu Menteri sudah diberikan bansos. Alhamdulillah sudah satu tahun ini Saya menerima bansos,” kata Yanti.

    Dirinya juga menilai proses pendistribusian pun berjalan dengan lancar berkat petugas si lokasi. “Prosesnya daftar dan tanda tangan terus langsung ke meja penerima” terangnya. Rencananya, Yanti akan memanfaatkan bantuan tersebut untuk mencukupi kebutuhan Ramadhan tahun ini, utamanya untuk kebutuhan keluarga. [nm/ted]

  • BHS Sebut Laporan ke Bawaslu Surabaya Terindikasi Rekayasa

    BHS Sebut Laporan ke Bawaslu Surabaya Terindikasi Rekayasa

    Surabaya (beritajatim.com) – Politikus Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS) buka suara terkait panggilan klarifikasi oleh Bawaslu Kota Surabaya dalam dugaan money politic (politik uang).

    Caleg DPR RI terpilih periode 2024-2029 ini menegaskan, pihaknya mendapat informasi oleh Bawaslu terkait adanya laporan dugaan money politic di RW 5 Ngagelrejo Dapil 4 Surabaya. Yakni, diduga dilakukan oleh Bahtiyar Rifai, Cahyo Harjo Prakoso dan Bambang Haryo Soekartono. Namun, tudingan itu tidak berdasar.

    “Setelah diklarifikasi, peristiwa tersebut yang dilaporkan terjadi pada 5 Januari 2024. Sedangkan, saya melakukan kunjungan ke Ngagelrejo hanya sekali pada 24 Januari 2024 di RW 11 yang saat itu bersama tandem Cahyo Harjo Prakoso Caleg DPRD Provinsi dan Arieska Pertiwi Caleg DPRD Kota. Jadi, bukan dengan Bahtiyar yang seperti dituduhkan terdapat kartu nama tandem dengan Bahtiyar. Ini karena Bahtiyar tidak tandem di wilayah Ngagelrejo tersebut,” jelas pemilik sapaan akrab BHS ini.

    BHS mengatakan, saat itu kunjungan di Ngagelrejo dihadiri oleh Ketua RW 11 dan RT 1-7 Ngagelrejo dan dirinya tidak pernah hadir bersama Bahtiyar di Ngagelrejo. Ini karena tandem wilayah dapil tersebut sudah dipetakan sendiri-sendiri dan Ngagelrejo adalah milik caleg Arieska.

    Maka itu, lanjut BHS, dipastikan tuduhan pelaporan tersebut tidak berdasar. “Dan bahkan, begitu ditanyakan ke Bawasalu siapa nama yang melakukan transaksi yang ada di foto tersebut saat itu, dari Bawaslu tidak dijelasakan. Ini termasuk juga siapa yang melaporkan juga tidak dijelaskan,” tukasnya.

    Kalau pelaporan berupa foto atau video yang dilakukan oleh orang lain isinya dugaan money politic, menurut dia, bukti tidak kuat dan bisa dilakukan oleh siapapun dengan tujuan merekayasa. Ini terkecuali bila ada bukti calegnya sendiri yang menyerahkan uang kepada konstituen, itu adalah bukti yang kuat. Seharusnya pada saat terjadinya transaksi, pelapor harus menangkap kedua pelaku tersebut dan segera dilaporkan ke Bawaslu.

    “Saya meminta kepada Bawaslu serta Kepolisian untuk segera menangkap orang yang merekayasa laporan tersebut agar proses menjadi jelas dan sudah seharusnya yang bersangkutan harus mendapatkan jerat hukum,” ujar BHS.

    Dijelaskan BHS didepan Bawaslu, bahwa dirinya telah memiliki konstituen captive dari mitra usaha perusahaannya yang memiliki mitra kerja 600 perusahaan dan siap untuk menyumbangkan 50 hingga 1.500 suara. Ini belum lagi mitra usahanya mulai dari kontaktor, subkon dan supplier sebanyak 250 yang siap menyumbanhkan suara, banner, baliho serta ribuan bendera.

    “Saya juga sebagai Ketua Umum IPSI Kota Surabaya tiga periode berturut turut sangat didukung suaranya dari 38 perguruan silat, dimana satu perguruan ada yang mencapai 30 ribu anggota. Belum lagi petani di Sidoarjo yang jumlahnya sekitar 60 ribu sangat mendukung Bambang Haryo Soekartono yang telah diangkat sebagai Bapak Petani Sidoarjo oleh Gapoktan dari 18 Kecamatan di Sidoarjo. Belum lagi suara nelayan Sidoarjo dan Surabaya yang totalitas mendukung BHS serta juga UMKM, pedagang pasar, ojol dan lainnya. Jadi, saya tidak akan berlaku curang untuk mencari suara di masyarakat,” paparnya.

    BHS mengaku juga masih juga aktif di 30 organisasi yang ada komunitasnya di Surabaya maupun Sidoarjo. Inu seperti yang sudah sudah disampaikan berupa CV (curriculum vitae) kepada Bawaslu.

    “Jadi, tuduhan dugaan money politic adalah tidak benar, karena tidak bisa dipertanggungjawabkan dan cenderung ada terindikasi rekayasa yang dilakukan oleh pelapor. Ini patut untuk segera diproses hukum yang bersangkutan, dan saya mengharapkan adanya atensi dari Bawaslu dan Kepolisian untuk segera mengungkap kasus tersebut, terutama adalah identitas dari pelapor serta apa motifnya,” pungkas BHS. [tok/aje]

  • Dukung Khofifah-Emil, Demokrat Jatim Siap Sowan ke Gerindra, Golkar dan PAN

    Dukung Khofifah-Emil, Demokrat Jatim Siap Sowan ke Gerindra, Golkar dan PAN

    Surabaya (beritajatim.com) – DPD Partai Demokrat Jatim siap sowan atau mendatangi Gerindra, Golkar dan PAN untuk mendukung duet Khofifah-Emil jilid 2.

    Bendahara DPD Demokrat Jatim, dr Agung Mulyono menegaskan, pihaknya siap menjalin komunikasi dengan tiga partai yang sudah memberi rekomendasi kepada Khofifah Indar Parawansa di Pilgub Jatim 2024.

    “Komunikasi ini dilakukan untuk membahas posisi cawagub Khofifah. Kami dari Demokrat telah mengusulkan Khofifah sebagai Cagub Jatim dan Emil Dardak sebagai Cawagub Jatim. Tentu kami akan sowan ke partai-partai yang sudah memberi rekomendasi kepada Khofifah di Pilgub Jatim,” tegas caleg DPRD Jatim yang terpilih kembali dari Dapil Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso ini, Rabu (20/3/2024).

    Jika dirinci dengan penghitungan kursi DPRD Jatim, Khofifah sudah mendapat dukungan 52 kursi DPRD Jatim. Yakni, Gerindra 21 kursi, Golkar 15 kursi, Demokrat 11 kursi, dan PAN 5 kursi.

    Agung berharap semua partai pendukung Khofifah bisa menerima Emil sebagai Cawagub Jatim.

    “Kami siap duduk bersama, sowan, kita diskusi bagaimana enaknya untuk posisi cawagub Jatim. Tentunya, kami berharap semua partai pendukung bisa menerima dan mengusung cawagub Emil Dardak,” jelasnya.

    Agung menyebut duet Khofifah-Emil layak dilanjutkan. Ini karena pembangunan di Jawa Timur harus berkelanjutan hingga 5 tahun ke depan.

    “Karena keduanya kan sudah klop, sudah mengerti satu sama lain. Ritme kerjanya kan sudah ketemu, sayang kalau tidak dilanjutkan,” tukasnya.

    Pihaknya optimistis Emil akan diterima semua partai pendukung Khofifah. “Emil itu sebenarnya disebut-sebut masuk bursa menteri, tapi saya melihat beliau masih ingin mengabdi untuk Jatim bersama Khofifah. Apalagi, Khofifah merasa nyaman dengan Emil. Pokoknya kami siap duduk bersama dengan partai pendukung,” pungkasnya. [tok/aje]