Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Pemkab Sidoarjo Kebut Perbaikan Jalan Jumputrejo

    Pemkab Sidoarjo Kebut Perbaikan Jalan Jumputrejo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemkab Sidoarjo langsung merespon tuntutan warga Dusun Keling Desa Jumputrejo Kec. Sukodono dengan perbaikan jalan pada Rabu (20/3/2024). Pemkab menurunkan tim Satgas Jalan dari Dinas PU Bina Marga SDA untuk melakukan pengurukan.

    Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) mengatakan, perbaikan ruas jalan Dusun Keling Jumputrejo tidak hanya dilakukan tambal sulam. Ia meminta dilakukan peninggian karena titik jalan rusak yang dikeluhkan warga posisinya lebih rendah.

    “Jalan yang rusak itu lebih rendah, sehingga kalau hujan air ngantong. Terutama jalan yang di depan Masjid Badrul Hasan lebih ditinggikan lagi,” ujar Gus Muhdlor.

    Bupati menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan karena beberapa ruas jalan desa mengalami kerusakan pasca hujan.

    “Perbaikan jalan rusak terus dilakukan, kemarin jalan Kletek sudah mulai diperbaiki dan hari ini tadi jalan Keling Jumputrejo. Kemudian ruas jalan lingkar Timur dan Jalan Brigjen Katamso Waru juga sudah dilakukan perbaikan. Kami atas nama pemkab mohon maaf perjalanan terganggu karena adanya perbaikan jalan,” urai Gus Muhdlor.

    Kepala Dinas PU Bina Marga dan SDA, Dwi Eko Saptono menjelaskan, tahap pertama akan dilakukan peninggian jalan dengan menguruk jalan rusak yang lokasinya di depan Masjid Badrul Hasan. “Jalan yang diperbaiki panjangnya kurang lebih 100 meter dan jalan depan masjid itu akan ditinggikan sekitar 15 cm,” rinci Dwi.

    Dwi menambahkan, penanganan jalan rusak di Dusun Keling Desa Jumputrejo dikerjakan hari ini. Delapan orang tim Satgas Jalan telah bekerja. Saat ini mereka sedang meratakan Sirtu urug di atas jalan yang rusak. Kurang lebih tingginya 15 cm. Setelah itu akan dipadatkan menggunakan mesin pemadat yang telah ada dilokasi.

    “Kira-kira 5-6 hari pengerjaan jalan aspal ini akan selesai, itupun jika tidak terkendala hujan, mudah-mudahan cuaca mendukung sehingga pengerjaan perbaikan jalan ini dapat cepat selesai,” jelasnya.

    Dwi yang pernah menjabat Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Pemkab Sidoarjo mengatakan, pengerjaan jalan rusak di Dusun Keling Desa Jumputrejo sudah masuk dalam e-katalog lokal.

    “Sebenarnya perbaikan jalan di Dusun Keling ini sudah masuk di e-katalog. Pihak ketiga sudah ditunjuk untuk segera melakukan perbaikannya,” jelasnya.

    Sementara itu Koordinator Satgas Jalan Dinas PU Bina Marga dan SDA, Bambang Kristanto mengatakan, kerusakan jalan di Dusun Keling Desa Jumputrejo disebabkan drainase air yang tidak begitu lancar.

    Ia melihat sebagian besar gorong-gorong air ada di dalam pagar rumah warga. Parahnya rumah warga bersama drainasenya lebih tinggi dari jalan tersebut. Alhasil air menggenangi sebagian jalan jika terjadi hujan.

    “Kebanyakan drainase air ada di dalam pagar warga, rumah warga juga lebih tinggi dari jalan ini sehingga air hujan kurang lancar mengalir. [isa/beq]

  • Annuqa Tour and Travel Sumenep Tak Terdaftar di Kemenag

    Annuqa Tour and Travel Sumenep Tak Terdaftar di Kemenag

    Sumenep (beritajatim.com) – PT Annuqa (Anugerah Nurani Qonaah) Tour and Travel di Jalan Raya Lenteng No. 29 Kebunagung Sumenep tidak terdaftar di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sumenep sebagai sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU).

    “Tidak ada nama PT Annuqa di Kemenag Sumenep. Kalau tidak ada namanya, berarti tidak terdaftar,” terang Staf Pendaftaran dan Pembatalan Haji Kemenag Sumenep, Deni Aditria, Rabu (20/3/2024).

    Ia menjelaskan, seharusnya selurih biro travel umrah di Sumenep terdata di Kemenag, mengingat Kemenag merupakan pembina dan pengawas penyelenggaraan haji dan umrah. “Sampai saat ini tidak ada yang melaporkan ataupun mengajukan permohonan pembuatan PT Annuqa,” terangnya.

    Sebelumnya, PT Annuqa dikeluhkan oleh sejumlah warga Sumenep yang akan berangkat umroh. Mereka mengaku sudah membayar sejumlah uang ke PT Annuqa untuk biaya umroh. Namun hingga saat ini, para calon jemaah umroh tidak mendapatkan kejelasan keberangkatan mereka hingga bertahun-tahun.

    ‘Tugas Kemenag itu pengawasan dan pembinaan. Sudah berkali-kali PT. Annuqa tour and trevel itu mendapat teguran dari kami. Bahkan kami juga datang kesana, tetapi tidak ada yang menemui kami,” tutur Deni.

    Tidak hanya itu, lanjutnya, Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur juga tidak pernah ditemui saat datang ke kantor PT Annuqa. Karena itu, jika ada masyarakat yang merasa dirugikan dan ditipu oleh trevel ilegal itu, disarankan langsung melaporkan ke pihak kepolisian.

    “Tugas kita pengawasan dan pembinaan. Kalau soal ada jemaah yang merasa tertipu, monggo bawa langsung ke ranah hukum,” sarannya.

    Sementara pemilik Pihak PT. Annuqa Tour dan Travel Sumenep, Inni Farhiana menolak berkomentar saat dikonfirmasi terkait izin operasional PT yang selama ini bergerak di bidang umroh dan haji.

    Ia meminta konfirmasi langsung ke kuasa hukumnya, segala persoalan yang berkaitan dengan PT Annuqa.

    Kuasa Hukum PT Annuqa tour dan travel Sumenep, Syaiful ketika dikonformasi mengakui memang PT Annuqo masih belum bisa berdiri sendiri dan masih dikerjasamakan dengan pihak lain atau perusahaan lain yang juga bergerak dibidang trevel dan umrah.

    “Kalau PPIU kita numpang, istilahnya ada kebiasaan di travel itu kerja sama dengan pihak lain,” kata Syaiful saat dikonfirmasi. (tem)

  • Blitar Siapkan Rp44,9 M untuk THR ASN, Bupati, dan DPRD

    Blitar Siapkan Rp44,9 M untuk THR ASN, Bupati, dan DPRD

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Blitar mengalokasikan anggaran sebesar Rp44,9 miliar untuk kebutuhan Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 1445 Hijriah/2024 Masehi. Anggaran THR tersebut akan diperuntukkan bagi 9.195 ASN dan Non-ASN.

    Adapun rincian anggaran THR 2024 itu, yakni Rp33,2 miliar untuk PNS dan Rp11,5 miliar diperuntukkan bagi PPPK. Serta sisanya Rp250 juta untuk Non ASN yang terdiri dari Bupati Blitar dan 50 orang pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Blitar.

    “Karena sudah ada aturan tentang THR yaitu PP No 14/2024, maka anggarannya juga sudah dialokasikan sesuai kebutuhan. Dimana ASN terdiri dari PNS sebanyak 6.292 orang dan PPPK 2.852 orang, serta Non ASN 51 orang,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar, Kurdiyanto.

    Nantinya setiap PNS dan PPPK bakal mendapatkan THR dengan komponen gaji pokok, tunjangan pangan, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/umum dan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Demikian juga untuk Non ASN, yaitu bupati dan pimpinan serta anggota DPRD besarnya juga mengacu penghasilan Maret 2024

    “Besarnya THR mengacu pada komponen penghasilan Maret 2024 ini, ditambah 1 kali atau 100 persen TPP paling banyak yang diterima tiap bulan,” paparnya.

    Jumlah anggaran THR 2024 ini lebih banyak jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pasalnya pada tahun ini gaji ASN naik sebesar 8 persen dari tahun 2023 lalu. Dengan kondisi itu maka secara otomatis besaran anggaran yang disediakan untuk THR pada tahun ini juga ikut meningkat.

    “Serta perbedaan aturan, jika tahun kemarin tunjangan TPP hanya 50 persen, tahun ini diberikan penuh 100 persen,” bebernya.

    Terkait kapan THR ini bakal dicairkan, BPKAD mengaku belum tahu pasti. Pasalnya saat ini masih dalam proses penyusunan Peraturan Bupati (Perbup). Karena sesuai aturan, untuk mencairkan THR harus ada Perbup yang kini sudah diproses Bagian Hukum Setda Pemkab Blitar.

    “Kalau sesuai aturan paling cepat H-10 hari kerja, sebelum Hari Raya Idul Fitri atau 26 Maret 2024 ini. Diupayakan bisa tepat waktu pencairannya,” tutupnya. [owi/beq]

  • DPRD Surabaya Nilai Penanganan Banjir Berjalan Optimal

    DPRD Surabaya Nilai Penanganan Banjir Berjalan Optimal

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah menilai penanganan banjir sudah berjalan optimal dengan massifnya pengerjaan proyek saluran air hingga penambahan rumah pompa.

    “Penanganan yang dilakukan ini mampu membuat titik genangan banjir menjadi berkurang,” kata Laila, Rabu (20/3/2024).

    Total di Surabaya saat ini punya 75 unit rumah pompa yang tersebar di beberapa wilayah. Sedangkan untuk pembangunan saluran air mencapai panjang 109.506,722 meter.

    Puluhan rumah pompa merupakan akumulasi dari adanya penambahan di beberapa kawasan, yakni Rumah Pompa Merr, Rumah Pompa Gresikan, Rumah Pompa Bulak, Rumah Pompa Kebraon, Rumah Pompa Bozem Aquatic, dan Rumah Pompa Bukit Barisan.

    Sedangkan proyek saluran air yang digarap meliputi pelebaran dan menghubungkan antar jalur air di wilayah perkampungan dan saluran utama.

    Dampak pembangunan saluran yang ditunjang penambahan rumpah pompa mampu memangkas durasi genangan banjir di Surabaya, selain titik lokasi kemunculan air saat hujan deras melanda.

    Dia pun optimistis upaya komprehensif yang ditemput pemerintah kota setempat mampu membuat Surabaya segera terbebas dari banjir.

    “Ini merupakan jawaban upaya serius pemkot menanggulangi banjir,” ujar dia.

    Sementara, Laila menyatakan terus mengawal perkembangan progres penanganan banjir yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

    Laila berharap Pemkot Surabaya bisa terus memperhatikan kondisi lingkungan yang ada, dengan mengakomodasi setiap usulan yang masuk melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan atau Musrenbangkel.

    Sebab, melalui Musrenbangkel itu dapat diketahui persoalan mendesak yang harus secepatnya ditangani oleh pemerintah, agar ke depannya masyarakat tidak mengalami dampak signifikan.

    “Bagi warga yang terpenting kampungnya tidak banjir, saluran air di kampung harus disisir dan alirannya lancar,” kata dia.[ADV]

  • Dispendukcapil Surabaya Perketat Pengawasan Pendatang

    Dispendukcapil Surabaya Perketat Pengawasan Pendatang

    Surabaya (beritajatim.com) – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan, pihaknya akan memperketat pengawasan terhadap pendatang yang masuk Kota Pahlawan pasca Lebaran nanti.

    Pengawasan tersebut akan melibatkan camat, lurah, ketua RT, dan ketua RW di masing-masing kecamatan dan kelurahan. 

    “Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) juga telah menginstruksikan kepada seluruh Camat, Lurah, dan Ketua RT dan Ketua RW untuk melakukan kontrol terhadap penduduk yang masuk di wilayahnya masing-masing. Karena yang paling tahu kan Ketua RT dan RW-nya,” kata Eddy, Rabu (20/3/2024).

    Eddy menegaskan, jika setelah lebaran idul fitri mendatang ditemukan ada penduduk yang statusnya tidak jelas, maka Ketua RT dan Ketua RW wajib melaporkannya ke kecamatan dan kelurahan untuk dilakukan pendataan.

    “Nanti akan kita tindak lanjuti dengan pendataan penduduk non permanen. Kalau misal di sini (Surabaya) mereka tidak punya pekerjaan, kemudian menjadi beban, mereka harus kembali ke daerah asal,” tegas Eddy. 

    Dia mengungkapkan, untuk tinggal menetap dan memiliki KTP dengan alamat domisili Kota Surabaya itu tidak mudah. Sebab, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh penduduk yang pindah dari luar kota tersebut. Selain harus ada tujuan yang jelas, penduduk itu juga harus tinggal di satu alamat domisili. 

    “Sebelum mereka disetujui (pindah), kelurahan akan kroscek. Misal, dia pindah ke alamat Gayungan Gang 3 No. 4, kita cek di lokasi, apakah ada atau tidak. Kalaupun ada, dia harus foto bersama dengan petugas kelurahan itu, untuk memastikan secara fisik mereka ada di (alamat) situ,” ungkapnya. 

    Dia melanjutkan, jika nantinya saat kroscek penduduk tersebut tidak ada di lokasi, atau tidak tinggal di alamat sesuai dengan permohonan pindah, secara otomatis tidak akan disetujui.

    “Tapi ternyata nanti dicek di lapangan itu tidak ada, atau cuma namanya saja yang penting dapat KTP Surabaya, tidak kita setujui,” lanjutnya. 

    Pihaknya tidak ingin, pasca lebaran nanti ada penduduk yang pindah ke Surabaya namun statusnya fiktif, atau sekadar menumpang alamat. Apalagi, sampai ada oknum yang ingin memanfaatkan bantuan dari Pemkot Surabaya.

    “Maka dari itu harus kita cek, jangan sampai mereka pindah ke sini itu cuma fiktif saja. Namanya ada, tapi tinggal di daerahnya, dengan alasan nanti sekolah gampang, kalau sakit gampang,” pungkasnya. [asg/beq]

  • 273 PNS Pemkab Mojokerto Naik Pangkat

    273 PNS Pemkab Mojokerto Naik Pangkat

    Mojokerto (beritajatim.com) – Sebanyak 273 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto naik pangkat pada periode 1 April 2024. Dengan rincian, PNS golongan IV sebanyak 28 orang, PNS golongan III sebanyak 167 orang, PNS golongan II sebanyak 78 orang.

    Kenaikan pangkat PNS tersebut dilakukan sebanyak enam kali dalam setahun. Hal itu sebagaimana telah diatur dalam pasal 2 peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 24 Juli Tahun 2023. Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati secara langsung langsung menyerahkan Surat Keterangan (SK) kenaikan pangkat tersebut.

    “Berarti kalau 6 kali dalam satu tahun maka setiap 2 bulan sekali ini bisa dilaksanakan untuk penyerahan ketika keputusan kenaikan pangkat. Tentu ini dilakukan sesuai dengan waktunya masing-masing,” terangnya di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), Pemkab Mojokerto.

    Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini berharap, kenaikan pangkat PNS tersebut dapat meningkatkan pelayanan kepegawaian di Pemkab Mojokerto. Dengan peraturan baru yang memberikan kemudahan pelayanan terhadap PNS, Bupati berharap akan berdampak signifikan.

    “Semakin meningkatkan kinerja PNS, bekerja harus dengan cara yang luar biasa. Untuk itu, PNS perlu meningkatkan kapasitas dan terus mengembangkan potensi diri mampu berinovasi untuk kemajuan organisasi dengan tetap mengedepankan BERAKHLAK, melayani bangsa serta integritas profesional dan pengabdian,” katanya.

    Orang nomor satu di lingkup Pemkab Mojokerto ini mengingatkan jika ada penilaian terkait dengan IP ASN yang semuanya dibebani untuk melaksanakan peningkatan kapasitas dalam setahun untuk masing-masing PNS. Bupati meminta untuk bisa dipenuhi dan harus didukung dengan peningkatan kapasitas.

    Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mojokerto dan Tatang Marhaendrata. Hadir pula Asisten dan Staf Ahli Bupati, serta Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Mojokerto. [tin/kun]

  • Bupati Ngawi Ony Minta Maaf ke Masyarakat, Ada Apa?

    Bupati Ngawi Ony Minta Maaf ke Masyarakat, Ada Apa?

    Ngawi (beritajatim.com) – Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono tiba-tiba meminta maaf pada masyarakat. Permintaan maaf itu dia unggah di salah satu grup media sosial. Ada apa?

    Dalam surat itu, Ony meminta maaf pada warga Ngawi karena kondisi jalan yang belum mulus seperti yang diharapkan. 

    “Assalamu’alaikum wr wb.

    Di Bulan Ramadhan ini ijinkan kami memohon maaf kepada saudaraku seluruh warga masyarakat Ngawi dan yang melintasi kab Ngawi dengan ke tidak nyamanan jalan baik jalan Nasional, Jalan Propinsi, Jalan Kabupaten.

    Percepatan penanggulangan Jalan di Ngawi telah diusahakan, mengawali periode kami menjadi Bupati kami berusaha merampungkan Infrastruktur Ngawi Bag Utara, Kec Karanganyar, Kec Pitu, Kec Kasreman Kec Bringin dan beberapa spot yg urgen. Tahap berikutnya Insyaallah menyelesaikan PR Ngawi bagian Selatan.

    Penggunaan metode Rigid Beton memang Cost-nya tinggi, tapi ini yg kita ambil strategi supaya jalan lebih awet namun karena management anggaran kita tidak bisa kerjakan serentak.

    Kami mohon kerjasama, Kesabaran, ke hati2 an dan Doa panjenengan supaya permasalahan ini segera mendapatkan solusi terbaik. Yakinlah, Insyaallah kami telah bekerja optimal dengan penuh integritas.

    Doakan kami bisa memegang amanah dengan Istiqomah.

    Terima kasih atas perhatiannya, semoga dengan kebersamaan dan guyub rukun ini Allah mengijabah setiap Doa kita. Aamiin

    Ony Anwar Harsono ST MH,’’ tulis Ony dalam unggahan pada 16 Maret 2023. 

    Surat itu diunggah pasca seorang gadis 27 tahun asal Magetan meninggal dunia imbas terjeblos jalan berlubang hingga tertabrak truk tronton di Jalan Nasional Ngawi-Mantingan, masuk Desa Pengkol, Kecamatan Mantingan pada tanggal yang sama. 

    Ony mengatakan, setidaknya apa yang diunggahnya untuk menjawab masyarakat yang mengeluhkan kondisi jalan baik jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Karena, apapun jenis jalannya, Bupati yang lebih dulu mendapatkan keluhan soal kondisinya. 

    “Masyarakat ini kan pasti wadulnya ke Bupati. Sekaligus, kami berikan pemahaman bahwa kami di Kabupaten juga intens berkomunikasi dengan Kementerian PUPR untuk membahas jalan nasional kemudian dengan pihak provinsi untuk urusan jalan provinsi,” kata Ony, Rabu (20/3/2024) 

    Untuk jalan nasional di Ngawi, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak ahli dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tentu, dengan kontur tanah yang labil, bakal membuat jalan jadi mudah rusak. Sehingga sebenarnya perlu dibeton. 

    “Namun, setelah dikaji kembali, ternyata belum urgent untuk dibeton. Bisanya ya diaspal, tapi dengan pondasi yang memang tebal. Begitu kata ahlinya,” papar Ony. 

    Kemudian, untuk jalan kabupaten, pihaknya menjadwalkan untuk rehabilitasi di belasan ruas jalan di tahun 2024. “Semoga tahun 2024 ini semua bisa diperbaiki dna kondisinya sudah mantap,” pungkasnya. [fiq/beq]

  • Tiga Program TMMD ke 119 di Pasuruan Telah Rampung, 300 KK Merasa Terbantu

    Tiga Program TMMD ke 119 di Pasuruan Telah Rampung, 300 KK Merasa Terbantu

    Pasuruan (beritajatim.com) – Program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke 119 di wilayah Kabupaten Pasuruan telah rampung. Ada tiga program dalam TMMD kali ini yang dikerjakan di Desa Kalipang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan.

    Ketiga progran tersebut, diantaranya yakni pembangunan plengsengan dengan ketinggian kurang lebih 2 meter. Kemudian dilanjut dengan pengerjaan pavinganisasi dengan panjang 700 meter dan 300 meter. Dan juga rehab rumah sebanyak 20 unit dengan ukuran 7×4 meter.

    Menurut Danpussenif Letjen TNI, Teguh Muji Angkasa mengatakan bahwa kegiatan TMMD ke 119 ini telah selesai. Teguh juga menjelaskan bahwa keviatan TMMD ini ada dua bentuk pekerjaan, diantaranya fisik dn non fisik. “Yang fisik tadi sudah jelas kami lihat jelas pembangunannya rapi. Sehingga semua masyarakat bisa merasakan dampaknya, seperti sungai yang tak lagi longsor dan jalan yang sudah bagus,” jelas Teguh, Rabu (20/3/2024).

    Teguh juga menjelaskan bahwa, kegiatan TMMD ke 119 ini bisa membantu sebanyak kurang lebih 300 kepala keluarga. Pekerjaan TMMD ini dilakukan oleh beberapa pihak dengan jangka waktu satu bulan. “Alhamdulillah target sudah sesuai kurang lebih 1 bulan. Kita punya planning perencanaan dan 1 bulan kita lakukan dan semuanya selesai dan memuaskan, bahkan selama ramadhan kita masih bekerja,” tambahnya.

    Sementara itu, salah satu pemilik rumah yang dilakukan rehab yakni Amari (51) merasa sangat bersyukur. Pasalnya selama 45 tahun rumah Amari tak pernah direnovasi dan dengan keadaan yang sangat parah. “Semua kondisinya tidak memungkinkan untuk ditempati, terus saya tau kalau rumah akan diperbaiki, dan sangat bersyukur. Soalnya kalo hujan biasanya bocor dan kondisinya tidak layak,” kata Amar yang kesehariannya berjualan jeli di sekolah. (ada/kun)

  • Diuntungkan Gugatan Demokrat, Golkar Jember: Berkah Ramadhan!

    Diuntungkan Gugatan Demokrat, Golkar Jember: Berkah Ramadhan!

    Jember (beritajatim.com) – Partai Golongan Karya menyambut baik rencana gugatan sengketa hasil pemilu Partai Demokrat ke Mahkamah Konstitusi. Kemenangan Partai Demokrat di Mahkamah Konstitusi akan menjadi berkah bagi Golkar.

    “Kalau kemudian dari hasil itu memberikan sesuatu yang positif buat Golkar, kami anggap berkah. Berkah Ramadan. Kan sesuatu yang positif tidak bisa kita tutupi kalau ikut senang,” kata Ketua Badan Saksi dan Wakil Ketua Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jember, Dima Ahyar, Rabu (20/3/2024).

    Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Jember, ada tiga partai yang memiliki jumlah enam kursi untuk lima tahun mendatang, yakni Partai Nasional Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Keadilan Sejahtera. Posisi ketua diduduki Gerindra yang memiliki 11 kursi dan dua jatah posisi wakil ketua dimiliki Partai Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan yang masing-masing punya delapan kursi.

    Dengan perolehan 146.163 suara, Nasdem praktis menjadi wakil ketua ketiga di DPRD Jember, mengalahkan Partai Golongan Karya yang mengantongi 126.617 suara dan Partai Keadilan Sejahtera yang mengantongi 111.240 suara.

    Demokrat sama sekali tidak memperoleh kursi kendati mengantongi 12.672 suara. Namun, jka majelis hakim MK mengabulkan permohonan Demokrat, maka bukan hanya Demokrat saja yang memperoleh satu kursi, namun Golkar pun akan memperoleh posisi Wakil Ketua DPRD Jember karena kursi Nasdem berkurang tinggal lima.

    Terlepas dari peluang tersebut, Dima mengatakan, keberhasilan Golkar merebut enam kursi DPRD Jember merupakan kerja keras semua pihak. “Saya kira karena persiapan dan perencanan yang baik, dan optimalisasi semua stakeholder yang berjalan baik. Baik itu struktural pengurus, organisasi sayap, calon legislator,” katanya.

    Enam enam caleg terpilih Golkar di DPRD Jember adalah M. Ahmad Birbik Munajil Hayat (Daerah Pemilihan 1), Agung Budiman (Daerah Pemilihan 2), Suciati (Daerah Pemilihan 4), Sujarwo Adiono (Daerah Pemilihan 5), Mochammad Holil Asyari (Daerah Pemilihan 6), dan Nilam Noor Fadilah Wulandari (Daerah Pemilihan 7).

    Lima legislator Golkar adalah wajah baru, kecuali Holil yang masuk parlemen empat kali berturut-turut sejak Pemilu 2009. [wir]

  • Anggota DPRD Ponorogo Meninggal, KPU Wait and See

    Anggota DPRD Ponorogo Meninggal, KPU Wait and See

    Ponorogo (beritajatim.com) – Beberapa hari lalu, ada anggota DPRD Ponorogo meninggal dunia. Anggota tersebut yakni Moh Erkamni dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ponorogo pun wait and see terkait dengan Pergantian Antar Waktu (PAW). Salah satu Komisioner KPU Ponorogo, Arwan Hamidi mengungkapkan bahwa pihaknya  masih menunggu surat PAW dari DPRD Ponorogo.

    “Kita sifatnya pasif untuk memproses PAW ini,” ungkap Arwan, Rabu (20/3/2024).

    Hingga saat ini, kata Arwan pihaknya belum menerima surat dari partai politik (parpol) melalui pimpinan DPRD Ponorogo. Namun, jika surat itu masuk, pihaknya akan melakukan kajian dulu. Sebab, secara aturan PAW dapat dilakukan sebelum 6 bulan berakhirnya masa jabatan. Yakni sesuai dengan Pasal 112 ayat 3 PP 12/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota.

    “Saat ini masa jabatan DPRD  periode 2019-2024 tinggal 5,5 bulan,” katanya.

    Atas aturan itu, potensi adanya PAW pun relatif kecil. Arwan pun kembali menegaskan bahwa  pihaknya sifat hanya menunggu surat dari pimpinan DPRD dan melakukan kajian sesuai dengan aturan yang ada.

    Diberitakan sebelumnya, PKB Ponorogo kehilangan kader terbaiknya. Ya, Moh. Erkamni, calon legislatif (caleg) petahana dari daerah pemilihan (dapil) 4 yang meliputi Kecamatan Bungkal, Ngrayun, Slahung, dan Sambit itu, meninggal dunia. Kader yang menjabat sebagai wakil ketua DPC PKB Ponorogo itu, dikabarkan menghembuskan nafas terakhir di RSUD dr. Harjono pada Senin (18/3/2024) dini hari.

    Berdasarkan informasi yang diterima oleh Sekretaris DPC PKB Ponorogo Dwi Agus Prayitno, almarhum Erkamni diindikasikan meninggal disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Diperkirakan, yang bersangkutan sudah menjalani opname di RSUD dr. Harjono Ponorogo sekitar 2-3 hari.

    “Masuk IGD RSUD dr. Harjono Ponorogo pada Sabtu (16/3/2024) lalu, dan meninggal dunia hari Senin (18/3/2024) dini hari,” katanya.

    Dwi mengaku kaget mendapatkan kabar meninggalnya koleganya di partai yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar itu. Ia mengingat ketemu dengan Erkamni pada akhir Februari lalu. Saat itu dirinya sempat salaman dan bertukar kabar.

    “Ya ketemu terakhir pada akhir Februari lalu, kita bersalaman dan saling bertukar kabar. DPC PKB Ponorogo kehilangan kader terbaiknya,” pungkasnya. [end/beq]