Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • PPP Desak Pemkab Jember Atasi Pendangkalan Sungai

    PPP Desak Pemkab Jember Atasi Pendangkalan Sungai

    Jember (beritajatim.com) – Musim hujan tiba dan mengguyur hampir setiap hari. DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta pemerintah daerah mengambil langkah-langkah agar bencana tidak terjadi dan meluas.

    “Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengantisipasi potensi banjir dan longsor dengan melakukan normalisasi saluran air yang mengalami pendangkalan,” kata Indah Permatasari, juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

    PPP juga mendesak Pemerintah Kabupaten Jember untuk memberikan perhatian khusus pada daerah- daerah rawan longsor. “Langkah ini diperlukan untuk meminimalkan risiko bencana yang dapat merugikan masyarakat,” kata Indah.

    Fatmawati, juru bicara Fraksi Partai Nasional Demokrat, mengingatkan soal potensi megathrust atau gempa besar di Jember, termasuk soal bentuk mitigasi bencana, anggaran mitigasi dan respons cepat darurat bencana.

    Tak hanya bencana banjir, Nasdem juga mengingatkan pentingnya antisipasi bencana kebakaran. Fatmawati mempertanyakan kemampuan anggaran Rp 600 juta dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2025 untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban kebakaran di seluruh wilayah kabupaten Jember, terutama jika dibandingkan dengan jumlah unit kendaraan pemadam kebakaran.

    Saat ini, banjir terjadi di tiga desa Kecamatan Tempurejo, yakni Desa Wonoasri, Curahnongko, dan Andongrejo, yang diawali hujan dengan intensitas sedang dan lebat pada pukul dua siang, Kamis (28/11/2024). Hujan berintensitas tinggi terjadi hingga pukul tujuh malam di wilayah Kecamatan Tempurejo.

    Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jember Penta Satria mengatakan, sekitar Pukul 23.00 WIB, curah hujan semakin meningkat, sehingga mengakibatkan banjir.

    Air membanjiri halaman dan jalan desa dengan ketinggian air 50 cm – 1 meter dan air mulai memasuki dalam rumah warga dengan ketinggian rata-rata 50 centimeter,” kata Penta.

    Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, 34 keluarga di Desa Andongrejo, 213 keluarga di Desa Curahnongko, dan 42 keluarga di Desa Wonoasri terdampak banjir.[wir]

  • Hadiri Pelantikan PWNU Jatim di Tebuireng Jombang, Warsubi Ucapkan Selamat Kepada Pengurus

    Hadiri Pelantikan PWNU Jatim di Tebuireng Jombang, Warsubi Ucapkan Selamat Kepada Pengurus

    Jombang (beritajatim.com) – Pelantikan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dilaksanakan di Lapangan Universitas KH Hasyim Asy’ari (Unhasy) Tebuireng Jombang, Sabtu (30/11/2024) malam.

    Calon Bupati (Cabup) Jombang nomor urut 2, H Warsubi menghadiri pelantikan tersebut. Dia hadir dengan balutan busana putih dan peci hitam. Warsubi merasa terhormat bisa menjadi bagian dari proses penting dalam organisasi Islam terbesar di Indonesia itu.

    Cabup Jombang yang meraup suara terbanyak ini juga mengungkapkan selamat kepada KH Anwar Mansyur sebagai Rais Syuriyah dan KH Abdul Hakim Mahfufz sebagai Ketua Tanfidziyah. Keduanya diketahui telah terpilih pada Konferensi Wilayah (Konferwil) XVIII NU Jawa Timur di Universitas KH Hasyim Asy’ari pada Sabtu, 3 Agustus 2024.

    “Kami berharap dengan terpilihnya para ulama tersebut, PWNU Jawa Timur dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang besar bagi umat dan bangsa. Semoga amanah ini menjadi berkah dan membawa kemajuan bagi organisasi dan masyarakat luas,” lanjut Warsubi.

    Pelantikan PWNU masa khidmat 2024-2029 langsung dipimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Proses pelantikan dilakukan Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Akhmad Said Asrori.

    Usai pelantikan, pengurus menerima ucapan selamat dari sejumlah tokoh yang hadir, antara lain Mustasyar PBNU KH Ahmad Mustofa Bisri dan KH Abdullah Ubab, Katib Aam KH Akhmad Said Asrori, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, dan Bendahara Umum H Gudfan Arif.

    Selanjutnya pengurus PBNU menerima buku profil pengurus PWNU Jawa Timur oleh KH Abdul Hakim Mahfudz. Pelantikan ini diikuti oleh 1480 undangan dari perwakilan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), lembaga, banom se-Jawa Timur dan pengurus PWNU se-Indonesia.

    Hadir juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur KH Moh Hasan Mutawakkil Alallah, Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, Calon Gubernur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa, Forkopimda Kabupaten Jombang, serta tamu undangan lainnya. [suf]

  • DPRD Kota Malang Dorong Pemkot Gunakan E-Retribusi Pasar

    DPRD Kota Malang Dorong Pemkot Gunakan E-Retribusi Pasar

    Malang (beritajatim.com) – Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji meminta Pemkot Malang sudah seharusnya menerapkan E-Retribusi untuk 26 pasar rakyat di Kota Malang. Menurutnya, e-retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan terserap efisien jika dilakukan secara digital.

    Jika retribusi ini terserap maksimal. Maka bisa dikembalikan kepada pedagang dalam bentuk pemeliharaan, revitalisasi, dan program kesejahteraan lainnya. Bayu menjabarkan, berdasarkan kajian potensi yang pernah dilakukan, retribusi pasar seharusnya mampu mencapai Rp15 miliar per tahun. Namun, target retribusi yang dipatok pada 2025 justru hanya Rp8,5 miliar.

    Bayu lantas meminta Pemerintah Kota Malang segera beralih menggunakan sistem e-retribusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Apalagi ada sekitar 10 ribu pedagang yang berjualan di pasar.

    “Metode manual sangat berpotensi kebocoran. Kota-kota lain yang sudah menerapkan e-retribusi berhasil meminimalkan potensi tersebut. Pemerintah Kota Malang perlu segera mengimplementasikan sistem ini,” ujar Bayu, Sabtu, (30/11/2024).

    Untuk mempermudah pelaksanaan e-retribusi dia menyarankan agar Pemkot Malang menggandeng pihak ketiga, seperti perbankan. Dengan e-retribusi seluruh setoran pedagang dapat langsung masuk ke kas daerah tanpa potongan ataupun kebocoran.

    Sistem e-retribusi diharapkan menjadi solusi efektif untuk meningkatkan PAD sekaligus memastikan manfaat yang optimal bagi para pedagang dan masyarakat Kota Malang.

    “Retribusi yang masuk harus benar-benar kembali ke pedagang dalam bentuk program-program yang mendukung kesejahteraan mereka dan perbaikan pasar,” ujar Bayu. (Luc/kun)

  • Sosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan ke Keluarga Besar TNI/Polri, Kondang: Mari Sama Bersinergi

    Sosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan ke Keluarga Besar TNI/Polri, Kondang: Mari Sama Bersinergi

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Timur, Kondang Kusumaning Ayu melaksanakan kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Surabaya. Kegiatan ini dihadiri sekitar 150 peserta dari PKBB (Paguyupan Keluarga Besar Brimob), PEPABRI (Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-POLRI, dan Ibu PERIP (Purnawirawan) wilayah Kota Surabaya.

    Dalam sambutannya, Mbak Kondang panggilan akrabnya menyampaikan bahwa salah satu tugas MPR RI adalah melakukan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan kepada seluruh elemen masyarakat untuk menjadi dasar utama menjaga keberagaman. “Yakni, sebagai kekuatan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” ujarnya, Sabtu (30/11/2024).

    Menurut dia, MPR RI sebagai Lembaga negara terus mensosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan. Yaitu, Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR, NKRI Sebagai Bentuk Negara dan Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara.

    Acara sosialisasi ini juga melibatkan Letkol. (Purn.) Drs. Didi Suryadi,M.A.P sebagai pengisi materi yang ahli dalam bidangnya. Sehingga tujuan dari kegiatan ini dilaksanakan semakin menambah wawasan kebangsaan kepada para peserta yang hadir. “Hal ini dapat dilihat dari semangat para peserta saat menyampaikan beberapa pertanyaan dan usulan kepada kami,” tutur Kondang.

    Dengan adanya kegiatan ini dia berharap bisa memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sebagai bangsa dan negara. “Mari kita bersama-bersama bersinergi dan berkolaborasi sehingga setiap elemen masyarakat menerakannya pada kehidupan sehari-hari,” tegas anggota Komite I DPD RI ini.

    “Hendak berburu pergi ke hutan, Jangan lupa membawa senapan. Jika Pancasila ingin jadi kenyataan. Ayo teruskan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan,” pungkasnya. (tok/kun)

  • Pasangan Mubarok Menang di Pilbup Mojokerto 2024, Pedagang Jamu Ini Bagikan Gratis Dagangannya 

    Pasangan Mubarok Menang di Pilbup Mojokerto 2024, Pedagang Jamu Ini Bagikan Gratis Dagangannya 

    Mojokerto (beritajatim.com) – Hasil Quick Count Deks Pilkada Pemkab Mojokerto, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra-Muhammad Rizal Oktavian unggul. Meski belum diumumkan resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto namun masyarakat menyambut kemenangan ini.

    Salah satunya yang dilakukan pedagang jamu asal Dusun Gembongan RT 14 RW 7, Desa Jotangan, Kecamatan Mojosari, Rukanah. Ia memiliki nazar membagikan jamu dagangannya gratis kepada masyarakat jika pasangan Mubarok (Muhammad Al Barra-Muhammad Rizal Oktavian) menang dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto, 27 November 2024 lalu.

    Dalam media sosial (medsos) TikTok dan Instagram pribadi milik Calon Bupati (Cabup) Mojokerto, @Gus Barra dibagikan video jika ia sudah bertemu dengan pedagang jamu tersebut. Dalam video tersebut bagaimana ia memiliki niat untuk membagikan jamu dagangannya kepada masyarakat jika Mubarok menang.

    “Aku nadar ya Allah, Gus Barra dadi yo. Nek Gus Barra dadi, jamu ku sak ronjot tak kek-kekno wong sak ronjot-ronjot e (Saya nazar ya Allah, Gus Barra jadi (Bupati) ya. Kalau Gus Barra jadi, jamu saya beserta tas kurir saya bagi-bagikan ke masyarakat sak tas kurirnya,” ucapnya.

    “Saya sekarang bersama dengan Bu Rukayah, beliau Bu Rukayah yang jualan jamu, dibagi-bagikan gratis karena Mubarok menang. Dan karena kecintaannya kepada Mubarok sehingga jualan jamunya digratiskan. Sak menten niki pinten (satu botol ini harganya berapa?),” ungkap Gus Barra (Muhammad Al Barra).

    Dalam video tersebut pedagang jamu tersebut menyampaikan jika jamu dalam kemasan botol bekas air mineral berukuran 1 liter tersebut dijual dengan harga Rp12 ribu. Ia membagikan sebanyak 20 botol kepada masyarakat saat mengetahui hasil Quick Count Deks Pilkada Pemkab Mojokerto, pasangan Mubarok menang.

    “Rp12 ribu, pas mbagi-bagi aken (pas membagi-bagikan) itu berapa botol? 20 botol dibagi-bagikan karena Mubarok menang. Ini adalah bentuk kecintaan kepada Mubarok, semoga Bu Rukayah selalu diberikan kesehatan, rezekinya lancar, jamunya tambah laris. Kalau pesen jamunya Bu Rukayah, bisa pesan di nomor ini,” ucap Gus Barra.

    Usai bertemu dengan Calon Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra dan istrinya Shofia Hana, ia mengaku cukup senang lantaran diterima dengan baik. “Alhamdulilah disambut baik dengan keluarga Gus Barra. Orangnya benar-benar ramah, merakyat, tidak sombong dan Ning Hana sangat merangkul. Dijamu sangat istimewa padahal kita bukan apa-apa,” ujarnya.

    Aksi membagikan gratis dagangan jamu jualannya tersebut dilakukan sebagai rasa syukurnya atas kemenangan pasangan Mubarok di Pilkada Mojokerto 2024. Ia berharap, Gus Barra-dr Rizal dalam memimpin kabupaten Mojokerto di lima tahun kedepan semoga bisa amanah dan membawa perubahan di Kabupaten Mojokerto.

    “Saya lakukan itu tanpa pamrih, murni sebagai bancakan (Syukuran) karena Gus Barra menang. Karena saya punya nazar kalau Mubarok menang saya akan gratiskan dagangan saya. Semoga kabupaten Mojokerto di pimpin Gus Barra, bisa mewujudkan perubahan dan Mojokerto makin Barokah,” harapnya.

    Sekedar diketahui, hasil quick count Desk Pilkada Pemkab Mojokerto, Pasangan Mubarok ini meraih 372.289 suara atau 53,4 persen. Sementara itu, pasangan Calon Bupati-Wakil Mojokerto nomor urut 1, Ikfina Fahmawati-Sa’dulloh Syarofi dengan 46,6 persen atau 325.170 pemilih. [tin/kun]

  • APBD Kabupaten Pasuruan 2025 Akhirnya Disahkan, Defisit Capai Rp 369 Miliar

    APBD Kabupaten Pasuruan 2025 Akhirnya Disahkan, Defisit Capai Rp 369 Miliar

    Pasuruan (beritajatim.com) – Setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang, DPRD Kabupaten Pasuruan akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna pada Sabtu (30/11/2024).

    Dalam APBD 2025, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 3,9 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp 4,3 triliun. Hal ini mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp 369,72 miliar. Defisit ini rencananya akan ditutup melalui pembiayaan netto.

    Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, mengatakan, “Defisit anggaran ini akan diatasi dengan pembiayaan netto. Kami berharap APBD ini dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk pembangunan Kabupaten Pasuruan,” jelasnya.

    Penjabat Bupati Pasuruan, Nurkholis, mengapresiasi kerja sama yang baik antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam proses pembahasan APBD. Ia berharap APBD 2025 dapat menjadi pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan program dan kegiatannya.

    “Dengan disahkannya APBD 2025, kita dapat segera melaksanakan program-program pembangunan yang telah direncanakan. Saya berharap seluruh OPD dapat bekerja sama dengan baik dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pasuruan,” ujar Nurkholis.

    Juru Bicara Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Eko Suryono, menyampaikan beberapa catatan penting terkait APBD 2025. Salah satu catatan penting adalah terkait dengan belum adanya pendampingan hukum bagi masyarakat rentan. Eko menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk memberikan perhatian khusus pada kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum.

    “Kami berharap pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang cukup untuk memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat, terutama anak, perempuan, dan masyarakat miskin,” tegas Eko. (ada/kun)

  • Partisipasi Pilkada Rendah, KPU Harus Lakukan Evaluasi

    Partisipasi Pilkada Rendah, KPU Harus Lakukan Evaluasi

    Jakarta (beritajatim.com) – Survei Charta Politika menunjukkan bahwa Pilkada Jakarta hanya diikuti 58 persen daftar pemilih tetap. Jadi, ada 42 persen pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya alias golput pada pilkada serentak kali ini.

    Sementara Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), tingkat partisipasi pilkada di sejumlah daerah berada di bawah 50 persen. Misalnya, di Tambora, Jakarta Barat, dan Bandung, Jawa Barat, pemilih yang menggunakan hak suaranya kurang dari separuh dari daftar pemilih tetap (DPT).

    Terkait hal tersebut, Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Mohammad Toha KPU harus melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan pilkada kali ini. Jika angka partisipasi Pilkada 2024 hanya 50 persen, bahkan di bawah 50 persen, maka angka partisipasi mengalami penurunan dibanding pilkada sebelumnya.

    Dia menyebut, pada Pilkada 2015 angka partisipasi pemilih mencapai 64,02 persen. Pada Pilkada 2017 angkanya naik menjadi 74,20 persen. Kemudian pada Pilkada 2018, tingkat partisipasi pemilih mencapai 73,24 persen. Sedangkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 sebanyak 73,4 persen. “Penurunan partisipasi itu menjadi bahan evaluasi, kenapa partisipasi pemilih bisa menurun? Apa penyebabnya?,” katanya.

    Dia menegaskan bahwa Pilkada 2024 menelan biaya cukup besar, sekitar Rp 37,4 triliun. Jadi, sangat merugi jika angka partisipasi pemilihnya rendah. Pilkada merupakan pesta demokrasi. Yang berpesta adalah rakyat. Jika rakyat enggan menyalurkan hak pilihnya, maka ada yang salah dengan pesta itu.

    Menurut Toha, tentu ada sejumlah kemungkinan yang menjadi penyebab menurunnya angka partisipasi pemilih. Misalnya, apakah masa kampanye yang pendek menjadi penyebab penurunan partisipasi?

    Dengan masa kampanye yang pendek, maka waktu sosialisasi para pasangan calon (paslon) sangat terbatas, sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup. “Tentu ini harus dikaji secara mendalam,” ucapnya.

    Atau sosok calon yang diusung tidak diminati masyarakat. Mungkin karena calon tersebut tidak dikenal masyarakat atau karena kandidat itu dari luar daerah, sehingga pemilih tidak menyukainya. Karena masyarakat tidak senang dengan pasangan calon yang diusung, mereka kemudian memutuskan untuk golput. “Tentu kita akan menunggu evaluasi dan kajian mendalam yang dilakukan KPU,” papar Mohammad Toha. [kun]

  • PDIP Jatim Ungkap Kejanggalan Pilkada Magetan, Klaim Kemenangan Masih Memanas

    PDIP Jatim Ungkap Kejanggalan Pilkada Magetan, Klaim Kemenangan Masih Memanas

    Magetan (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Budi Sulistyono, yang akrab disapa Kanang, menanggapi hangatnya saling klaim kemenangan antara pasangan calon (paslon) nomor urut satu, Nanik-Suyat, dan paslon nomor urut tiga yang diusung PDIP, Sujatno-Ida, dalam Pilkada Magetan. Menurut Kanang, hasil resmi dari proses pemilu ini masih jauh dari kata final.

    “Ya, kalau menurut saya ini belum final. Ada klaim sana klaim sini ya sudah, biarkan saja,” ujar Kanang kepada beritajatim, Sabtu (30/11/2024).

    Meski demikian, Kanang menekankan pentingnya memastikan proses pemilu berjalan secara jujur dan adil. Dia mengungkapkan ada sejumlah kejanggalan yang ditemukan di berbagai lokasi, meski belum secara spesifik menyebut detail pelanggaran tersebut.

    “Tapi yang kita monitor sebenarnya proses. Proses pemilu ini jujur dan adil enggak? Tapi saya melihat, tim kita melihat bahwa ada kejanggalan-kejanggalan di mana-mana. Ya saya enggak sebut di mana kejanggalannya,” ungkap mantan Bupati Ngawi ini.

    Kanang juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal proses pemilu dengan teliti untuk memastikan pemimpin Magetan yang terpilih nantinya memiliki legitimasi kuat, bukan sekadar hasil dari manipulasi.

    “Inilah yang saya akan monitor betul, akan saya teliti betul secara mikro, sehingga ke depan Magetan akan mendapatkan bupati yang legitimit betul, tidak berdasarkan akal-akalan. Maka akal-akalan inilah yang kita akan tentang, akan kita lawan,” tegasnya.

    PDIP Siapkan Gugatan Jika Diperlukan
    Saat ditanya terkait kemungkinan membawa dugaan pelanggaran ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kanang menyebut bahwa langkah tersebut masih dalam pertimbangan. Menurutnya, keputusan itu akan diambil setelah melalui evaluasi yang lebih mendalam. “Oh, itu nanti. Itu nanti ya. Apakah itu sampai ke sana atau tidak, itu nanti,” ujar anggota DPR RI Komisi VI ini.

    Berdasarkan hitungan internal PDIP, Kanang mengungkapkan bahwa pasangan Sujatno-Ida saat ini masih unggul dengan selisih suara tipis. Namun, dia menekankan perlunya pengawasan ekstra untuk memastikan validitas data. “Ya, kita masih unggul. Masih unggul selisih 250 Itu iya. Di atas itu bahkan, di atas itu. Cuman kita harus teliti lagi, ya karena kita kawal lagi,” ungkap Kanang.

    Di optimistis bahwa selisih suara tersebut dapat terus meningkat dengan pengawalan ketat. PDIP, menurut Kanang, juga fokus mendalami berbagai pelanggaran yang ditemukan selama proses pemilu. “Mungkin tidak hanya 250 itu atau 500 melampaui itu. Maka kita yang sedang akan melakukan mana-mana yang memang ada pelanggaran-pelanggaran,” tutupnya.

    Hingga kini, hasil akhir Pilkada Magetan masih proses rekapitulasi tingkat kecamatan dan menunggu keputusan resmi dari KPU.[asg/kun]

  • Mungkinkah Pemungutan Suara Ulang (PSU) Terjadi di Pilbup Magetan?

    Mungkinkah Pemungutan Suara Ulang (PSU) Terjadi di Pilbup Magetan?

    Magetan (beritajatim.com) – Isu pemungutan suara ulang (PSU) menjadi perbincangan hangat di Magetan setelah saksi pasangan calon (paslon) bupati nomor urut 03, Sujatno-Ida Yuhana Ulfa, menolak menandatangani hasil rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.

    Rekapitulasi suara tersebut telah selesai dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 18 kecamatan pada Jumat (29/11/2024). Penolakan ini dianggap sebagai langkah awal untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Koordinator Divisi Hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Magetan, M. Ramzi, mengungkapkan bahwa ada sejumlah kondisi yang memungkinkan dilakukannya PSU sesuai Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024.

    “Dalam Pasal 50 disebutkan bahwa PSU dapat dilakukan jika terdapat gangguan keamanan yang menyebabkan pemungutan atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, PSU juga bisa dilakukan jika terjadi bencana alam atau keadaan tertentu yang membuat suara tidak valid,” jelas Ramzi, Sabtu (30/11/2024).

    Lebih lanjut, Ramzi merinci lima kondisi lain yang dapat menjadi dasar pelaksanaan PSU, yaitu:

    1. Pembukaan kotak suara atau dokumen pemungutan dan penghitungan suara dilakukan tidak sesuai aturan.

    2. Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meminta pemilih menandatangani atau memberikan tanda khusus pada surat suara yang telah digunakan.

    3. Kerusakan surat suara sah akibat tindakan petugas KPPS sehingga suara menjadi tidak valid.

    4. Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang sama atau berbeda.

    5. Pemilih yang tidak terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) tetap diberi kesempatan untuk memilih.

    Namun, Ramzi menegaskan bahwa penolakan hasil rekapitulasi suara oleh saksi paslon tidak otomatis menjadi dasar pelaksanaan PSU. PSU hanya dapat dilakukan jika ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menginstruksikan demikian. “Misalnya ada gugatan ke MK yang mendalilkan pelanggaran masif dan meminta PSU, lalu MK mengabulkan permohonan tersebut, maka PSU harus dilaksanakan,” pungkas Ramzi. [kun]

  • Bawaslu Magetan Selidiki Dugaan Penghalangan Warga Nyoblos di TPS Selotinatah

    Bawaslu Magetan Selidiki Dugaan Penghalangan Warga Nyoblos di TPS Selotinatah

    Magetan (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magetan tengah mendalami laporan terkait adanya warga yang diduga dihalangi saat hendak menggunakan hak pilih mereka pada Rabu (27/11/2024). Kejadian ini dilaporkan terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 09 Desa Selotinatah, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan.

    Anggota Bawaslu Magetan Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, M. Ramzi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima informasi tersebut dan sedang memvalidasinya.

    “Kami mendapat laporan adanya pemilih yang tidak diperbolehkan mencoblos di TPS 09 Desa Selotinatah. Saat ini, kami masih meminta klarifikasi dari rekan-rekan Pengawas TPS (PTPS) dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD),” jelas Ramzi.

    Menurut laporan awal, terdapat tiga pemilih yang tidak dilayani saat datang ke TPS sekitar pukul 12.00 WIB. “Panitia Pemungutan Suara (KPPS) setempat tidak mengizinkan mereka memilih, dengan alasan jam 12.00 hingga 13.00 WIB hanya untuk pemilih dari Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK),” tambahnya.

    Ramzi menduga adanya kesalahan interpretasi regulasi oleh KPPS. Sesuai aturan, pada jam tersebut seluruh pemilih yang memenuhi syarat tetap berhak mencoblos. “Kami masih mengumpulkan keterangan lebih lanjut. Namun, sejauh ini tidak ada indikasi pemungutan suara ulang (PSU) di TPS tersebut. Kejadian ini akan dicatat sebagai insiden khusus,” tutupnya.

    Hasil Pemungutan Suara di TPS 09 Selotinatah
    TPS 09 Desa Selotinatah mencatat total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 551 orang, dengan jumlah pemilih yang hadir sebanyak 423 orang. Hasil perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon (Paslon) adalah sebagai berikut:

    Paslon Nomor 1, Nanik Endang Rusminiarti, memperoleh 93 suara.

    Paslon Nomor 2, Hergunadi-Basuki Babussalam, memperoleh 72 suara.

    Paslon Nomor 3, Sujatno-Ida Yuhana Ulfa, unggul dengan 244 suara.

    Suara tidak sah tercatat sebanyak 14 suara.

    Bawaslu terus memantau perkembangan dan berkomitmen untuk memastikan hak pilih setiap warga terlindungi. [fiq/kun]