Category: Beritajatim.com Politik

  • KPU Kota Probolinggo Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Pilgub dan Pilwali 2024

    KPU Kota Probolinggo Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Pilgub dan Pilwali 2024

    Probolinggo (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara pada Selasa (3/12/2024). Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Baseban Sena, Kota Probolinggo. Acara ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kota Probolinggo.

    Rapat yang dimulai pukul 08.30 WIB ini membahas hasil rekapitulasi suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo.

    Ketua KPU Kota Probolinggo, Radfan Faizal, memaparkan hasil rekapitulasi suara yang telah selesai dilakukan. Dirinya menyebutkan hasil rekapitulasi telah sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019.

    Meski ada saksi pasangan calon yang tidak menandatangani berita acara, hal tersebut tidak memengaruhi keabsahan hasil rekapitulasi.

    “Jika ada saksi pasangan calon yang tidak menandatangani, maka alasannya harus dicatat. Namun, ini tidak memengaruhi hasil penetapan rekapitulasi,” jelas Radfan.

    Ia juga menegaskan bahwa rapat pleno ini merupakan penetapan hasil pemilu, tetapi belum termasuk penetapan calon terpilih.

    “Penetapan calon terpilih akan dilakukan setelah proses hukum di Mahkamah Konstitusi selesai,” tambahnya.

    Radfan menjelaskan, pasangan calon yang ingin mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki waktu tiga hari setelah hasil rekapitulasi diumumkan. Jika tidak ada gugatan dalam waktu tersebut, MK akan mengeluarkan surat keterangan bahwa tidak ada sengketa.

    “Surat dari MK ini akan menjadi dasar bagi KPU untuk menetapkan calon terpilih. Jika tidak ada gugatan, maka penetapan calon terpilih akan segera dilakukan,” tutup Radfan.

    Pelaksanaan rapat pleno terbuka ini menjadi salah satu tahapan penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas proses demokrasi di Kota Probolinggo. Dengan hasil rekapitulasi yang diumumkan, masyarakat dapat melihat hasil pemilihan secara terbuka dan jelas. [ada/aje]

  • KPU Kota Probolinggo Tetapkan Hasil Rekapitulasi Suara Pilgub dan Pilwali 2024

    KPU Kota Probolinggo Tetapkan Hasil Rekapitulasi Suara Pilgub dan Pilwali 2024

    Probolinggo (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo, Selasa (3/12/2024) malam.

    Rapat ini berlangsung di Gedung Baseban Sena, Kota Probolinggo, mulai pukul 08.30 WIB hingga pukul 19.00 WIB.

    Ketua KPU Kota Probolinggo, Radfan Faizal, menyampaikan hasil rekapitulasi suara yang telah mencapai 100 persen dari lima kecamatan di wilayah Kota Probolinggo.

    Radfan memaparkan perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur:

    1. Pasangan Nomor Urut 1
    – Hj. Luluk Nur Hamida – H. Lukmanul Hakim
    – Perolehan Suara: 4.271
    – Persentase: 2,3%

    2. Pasangan Nomor Urut 2
    – Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestianto Dardak
    – Perolehan Suara: 76.722
    – Persentase: 57,8%

    3. Pasangan Nomor Urut 3
    – Dr. (HC) Ir. Tri Rismaharini, MT – Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans)
    – Perolehan Suara: 51.820
    – Persentase: 39%

    Untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo, hasil suara adalah sebagai berikut:
    1. Pasangan Nomor Urut 1
    – Sri Setyo Pertiwi – Moh. Rachman Sawaludin
    – Perolehan Suara: 1.650
    – Persentase: 1,21%

    2. Pasangan Nomor Urut 2
    – Fernanda Zulkarnaen – Abdullah
    – Perolehan Suara: 30.643
    – Persentase: 22,47%

    3. Pasangan Nomor Urut 3
    – Dr. H. Aminuddin, Sp. – Ina Duwi Lestari
    – Perolehan Suara: 53.520
    – Persentase: 39,15%

    4. Pasangan Nomor Urut 4
    – Dr. Hadi Zaenal Abidin – Zaenal Arifin
    – Perolehan Suara: 50.897
    – Persentase: 37,23%

    Radfan menjelaskan bahwa hasil rapat pleno ini merupakan penetapan hasil rekapitulasi suara, tetapi belum termasuk penetapan calon terpilih. Penetapan tersebut akan dilakukan setelah masa pengajuan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.

    “Pasangan calon yang ingin mengajukan gugatan ke MK memiliki waktu tiga hari setelah hasil rekapitulasi diumumkan. Jika tidak ada gugatan, MK akan mengeluarkan surat keterangan bahwa tidak ada sengketa, dan KPU dapat menetapkan calon terpilih,” jelas Radfan.

    Dengan selesainya proses rekapitulasi suara ini, KPU Kota Probolinggo memastikan bahwa seluruh tahapan Pilkada 2024 berjalan transparan dan sesuai regulasi. Proses selanjutnya akan menunggu hasil dari MK sebelum menetapkan pasangan calon terpilih. (ada/ted)

  • Rekapitulasi KPU, Warsubi-Salman Pemenang Pilkada Jombang 2024

    Rekapitulasi KPU, Warsubi-Salman Pemenang Pilkada Jombang 2024

    Jombang (beritajatim.com) – KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Jombang tuntas melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pilbup Jombang 2024 di Ball Room Hotel Yusro, Selasa (3/12/2024) malam.

    Hasilnya, pasangan H Warsubi-KH Salmanuidn Yazid (Warsubi-Gus Salman) atau WarSa unggul telak dengan memperoleh 515.880 suara. Sedangkan Mundjidah Wahab-Sumrambah atau MuRah hanya meraup 173.098 suara.

    Selanjutnya, suara sah 688.978 dan tidak sah 33.063 suara. Jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pilkada Jombang sebesar 1.012.800 orang. Hasil penghitungan tersebut dibacakan oleh Ketua KPU Jombang Ahmad Udi Masjkur.

    Pasangan calon (paslon) nomor 02 tersebut menyapu bersih kemenangan di 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang. Hasil penghitungan ini tertuang dalam surat keputusan KPU Jombang nomor 1467 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Jombang tahun 2024.

    Rapat pleno terbuka ini berjalan cukup Panjang. Dimulai Selasa (3/12/2024) pagi dan berakhir pada tengah malam. Itu karena tidak semua penghitungan berjalan lancar. Teknisnya, masing-masing PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) membacakan hasilnya.

    Hasil yang pertama kali dibacakan adalah Pilgub (Pemilihan Gubernur) Jatim. Setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan hasil Pilbup (Pemilihan Bupati) Jombang 2024.

    Dari 21 kecamatan, terdapat dua PPK yang harus membuka kotak dan menghitung ulang. Yakni, PPK Ngoro dan Jombang. Walhasil, rapat pleno tersebut akhirnya bisa dituntaskan. “Mundjidah Wahab-Sumrambah memperoleh 173.098 suara. Sedangkan Warsubi-Salman mendapatkan 515.880 suara,” kata udi.

    Pilkada Jombang digelar 27 November 2024. Ada dua pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU. Yaitu, nomor urur 01 Mundjidah Wahab-Sumrambah (MuRah). Pasangan ini diusung PDIP (10 kursi), PPP (4 kursi), Partai Demokrat (6 kursi). Totalnya 20 kursi. Pasangan ini juga didukung partai non-parlemen, Hanura.

    Kemudian, paslon nomor urut 02 H Warsubi-KH Salmanudin Yazid (WarSa). Pasangan ini diusung oleh sejumlah partai. Di antaranya, Partai Gerindra (8 kursi), PKB (12 kursi), Partai Golkar (5 kursi), PKS (3 kursi), serta Partai Nasdem (2 kursi). Totalnya 30 kursi.

    Sedangkan partai non-parlemen yang memberikan rekomendasi untuk pasangan ini adalah PAN (Partai Amanat Nasional), PSI (Partai Solidaritas Indonesia) dan Partai Gelora. [suf]

  • Calon Petahana Tumbang di Pilkada Jombang, Pengamat Ungkap Penyebabnya

    Calon Petahana Tumbang di Pilkada Jombang, Pengamat Ungkap Penyebabnya

    Jombang (beritajatim.com) – Calon petahana Mundjidah Wahab-Sumrambah tumbang dalam Pilkada Jombang yang digelar 27 November 2024. Sang penantang, H Warsubi-KH Salmanudin Yazid (Warsubi-Gus Salman) atau Warsa, menang telak dengan selisih cukup tinggi.

    Tentu saja, kalahnya calon petahana ini cukup mengejutkan. Betapa tidak, Mundjidah-Sumrambah adalah Bupati-Wakil Bupati Jombang periode 2018-2023. Mereka kembali berpasangan mengikuti kontestasi Pilkada 2024.

    Sesuai hasil quick count atau hitung cepat Lingkar Survei Indonesia (LSI), Warsubi-Salman meraih suara 74,49 persen dan Mundjidah-Sumrambah 25,51 persen suara. Hasil tersebut tidak jauh berbeda dengan real count dari Tim Warsubi-Salman.

    Hingga Kamis (28/11/2024) pukul 00.00, telah masuk suara dari 1942 TPS se Kabupaten Jombang (100%). Perolehan suara untuk Warsubi-Salman adalah sebanyak 550.500 (75,07%). Sementara Mundjidah-Sumrambah memperoleh suara 182.848 (24,93%).

    Hal senada juga nampak dalam rapat pleno terbuka pengitungan suara Pilkada serentak 2024 yang dilakukan oleh KPU Jombang, Selasa (3/12/2024) malam. Pasangan Mundjidah-Sumrambah tertinggal jauh. Sang penantang Warsubi-Salman menyapu bersih kemenangan di 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang.

    Warsubi-Salman mendulang 515.880 suara. Sedangkan Mundjidah-Sumrambah hanya meraup 173.098 suara. Selanjutnya, suara sah 688.978 dan tidak sah 33.063 suara. Jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pilkada Jombang sebesar 1.012.800 orang.

    Jubir (Juru Bicara) pasangan WarSa, Muhammad Subaidi Muchtar berpandangan, kemenangan Warsubi-Salman adalah karena kepercayaan yang tinggi masyarakat terhadap program-program WarSa yang betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat.

    “Abah Warsubi dan Gus Salman merasa terharu atas tingginya kepercayaan masyarakat Jombang kepada Warsa. Kepercayaan yang tinggi tersebut artinya, program yang di tawarkan Warsa memang betul-betul yang menjadi kebutuhan dan harapan masyakat,” ungkapnya.

    Tingkat Kepuasan Menurun

    Pernyataan Subaidi ini selaras dengan hasil survei yang dilakukan LSI Denny JA pada pertengahan November 2024. Lembaga ini mengungkap fakta mengejutkan bahwa 70,9% masyarakat Jombang ingin ganti bupati.

    Hasil survei ini meneguhkan temuan Pusdeham Unair dimana 77,7% masyarakat Jombang menginginkan hadirnya pemimpin baru yang jujur dan amanah. Saat didalami alasan kenapa masyarakat Jombang ingin ganti bupati, kedua lembaga kredibel ini sama-sama menemukan fakta di lapangan bahwa tidak ada legacy yang bisa berdampak pàda perbaikan ekonomi masyarakat.

    Justru kepemimpinan lama hanya memproduksi kemiskinan dan pengangguran. Survei tersebut juga mengungkap bahwa tingkat kepuasan kinerja Mundjidah-Sumrambah rendah. Padahal keduanya memimpin Jombang selama lima tahun, yakni 2018 sampai 2023.

    Peneliti LSI (Lingkaran Survei Indonesia) Denny JA Fadhli Fakhri Fauzan dalam siaran persnya merinci, secara personal kesukaan terhadap Warsubi di angka 95,4% dan Salmanudin di angka 95,2%. Sementara Mundjidah di angka 86,8% dan Sumrambah di angka 89,1%.

    “Kondisi ini juga turut didasari oleh tingkat kepuasaan terhadap kinerja dan tingkat keberhasilan Mundjidah Wahab-Sumrambah sebagai kepala daerah sebelumnya yang semakin menurun,” jelasnya.

    Angka kepuasan dan keberhasilan yang rendah ini, lanjutnya, menjadi penyebab tingkat menginginkan kembali pasangan petahana menjadi rendah. Yakni, hanya di angka 31,8% dibanding yang tidak menginginkan di angka 55,9%.

    Pengamat politik Jombang Mukari menyampaikan pernyataan yang tidak jauh berbeda. Menurutnya, hasil Pilkada Jombang sangat mengejutkan, yakni tumbangnya calon petahana Mundjidah-Sumrambah. Padahal kedua sosok tersebut memilik basis massa yang solid, juga ketokohannya cukup kuat.

    Namun demikian, menurut Mukari, untuk mengoreksi petahana cukup mudah. Kelemahannya bisa dipelajari banyak orang. Karena mereka sudah menjabat selama lima tahun.

    Mukari melanjutkan bahwa masyarakat memilik tiga hal yang perlu dijelaskan. Pertama, persoalan masyarakat yang bisa diatasi, kemudian kebutuhan yang bisa dipenuhi, serta harapan masyarakat kedepan.

    “Nah, ketika petahana tidak bisa memenuhi tiga unsur kebutuhan masyarakat tersebut, maka mereka akan memilih calon yang lain. Mereka meninggalkan petahana dan memilih pendatang baru,” kata dosen Fisipol Undar (Universitas Darul Ulum) Jombang ini, Selasa (3/12/2024).

    Mukari menambahkan bahwa konteks Pilkda hari ini tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, sangat tergantung dengan kondisi politik nasional. Yakni, semacam pertarungan antara partai penguasa dengan kubu yang menempatkan diri sebagai oposisi.

    Pilkada Jombang digelar 27 November 2024. Ada dua pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU. Yaitu, nomor urur 01 Mundjidah Wahab-Sumrambah (MuRah). Pasangan ini diusung PDIP (10 kursi), PPP (4 kursi), Partai Demokrat (6 kursi). Totalnya 20 kursi. Pasangan ini juga didukung partai non-parlemen, Hanura.

    Kemudian, paslon nomor urut 02 H Warsubi-KH Salmanudin Yazid (WarSa). Pasangan ini diusung oleh sejumlah partai. Di antaranya, Partai Gerindra (8 kursi), PKB (12 kursi), Partai Golkar (5 kursi), PKS (3 kursi), serta Partai Nasdem (2 kursi). Totalnya 30 kursi.

    Sedangkan partai non-parlemen yang memberikan rekomendasi untuk pasangan ini adalah PAN (Partai Amanat Nasional), PSI (Partai Solidaritas Indonesia) dan Partai Gelora. [suf]

  • Cara Pemkot Malang Tingkatkan Daya Saing Daerah

    Cara Pemkot Malang Tingkatkan Daya Saing Daerah

    Malang (beritajatim.com) – Kota Malang masuk nominator sebagai 40 Pemerintah daerah mulai tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota karena memiliki kinerja bagus dalam menjalankan roda pemerintahan di 2024.

    Lima kunci keberhasilan kinerja Kota Malang melalui peningkatan daya saing daerah. Kelima upaya itu antara lain melalui sektor perekonomian, infrastruktur, investasi, sumber daya alam serta sumber daya manusia. Dalam paparannya, Iwan menjelaskan pencapaian tersebut baik secara kualitatif dan kuantitatif. Pun juga dengan korelasi dan kesinambungan dari kelima upaya tersebut.

    Penjabat Wali Kota Malang Iwan Kurniawan mengatakan, kelima sektor tersebut mampu memberikan nilai lebih bagi Kota Malang. Iwan pun mengapresiasi kinerja yang telah dilakukan jajarannya, terlebih dengan adanya daya saing yang berimbas positif bagi pembangunan Kota Malang.

    “Tentu, penguatannya menyangkut kelima sektor tadi, perekonomian, infrastruktur, investasi, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Semuanya ada progres dan hasil, jadi ini yang patut kita syukuri,” ujar Iwan.

    “Dan saya juga mengapresiasi kinerja yang telah dilakukan dari Pemkot Malang, ini menjadi pelecut bagi kita untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” imbuhnya.

    Iwan berharap kinerja dan pencapaian dari Kota Malang akan terus meningkat dimasa mendatang. Iwan yakin, potensi besar Kota Malang mampu memberi daya ungkit bagi kemajuan Kota Malang.

    “Saya harap kinerjanya (Pemkot Malang) akan semakin baik, pencapaiannya terus meningkat. Saya yakin potensi besar ini bisa dimanfaatkan, bisa di optimalkan. Tentu ini sejalan dengan tujuan kita bersama untuk memajukan pembangunan di Kota Malang,” ujar Iwan. (luc/kun)

  • Serunya Festival Kita Bisa Banyuwangi Saat Hari Disabilitas Internasional

    Serunya Festival Kita Bisa Banyuwangi Saat Hari Disabilitas Internasional

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bertepatan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional, Kabupaten Banyuwangi menggelar Festival Kita Bisa, Selasa (3/12/2024). Ajang ini menampilkan beragam karya kreatif anak-anak muda penyandang disabilitas di Banyuwangi.

    Anak-anak dari berbagai sekolah tersebut memamerkan hasil karya mereka di stan-stan yang berjajar di depan aula SD Negeri Model Banyuwangi, yang menjadi venue kegiatan. Ada kain batik, anyaman dari limbah plastik, aneka kerupuk, snack, robot bertenaga surya, hingga tempat sampah yang menggunakan sensor gerak.

    Ada juga yang memamerkan kemampuannya di bidang coding. Salah satunya Ibrahim, siswa penyandang border line dari SMPN 3 Banyuwangi tersebut mampu membuat game Pin Ball dengan bimbingan guru pendampingnya.

    Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan Festival Kita Bisa sudah menjadi agenda rutin di Banyuwangi sebagai panggung aktualisasi bagi para anak muda difabel. “Ini salah satu wujud komitmen pemkab untuk memberikan akses pendidikan yang sama kepada anak-anak muda daerah,” ujar Iouk.

    Sejak 2013 Banyuwangi pemkab telah mewujudkan sekolah inklusi yang ramah bagi para penyandang disabilitas. Hingga hari ini, semua sekolah negeri dari tingkat PAUD sampai SMA/ sederajat telah berstatus inklusif.

    Pemkab juga telah meluncurkan inovasi Si-Denakwangi (Aplikasi Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus Kabupaten Banyuwangi). Aplikasi ini digunakan untuk mendeteksi jenis ketunaan peserta didik berkebutuhan khusus.

    Dengan identifikasi tersebut layanan dan pembelajaran yang diterapkan para guru pendamping khusus (GPK) betul-betul tepat sesuai kondisi anak didik berkebutuhan khusus-nya. Harapannya ini dapat memaksimalkan prestasi mereka

    Tak hanya di sektor pendidikan, pemkab juga terus mengupayakan pemenuhan hak-hak disabilitas pada berbagai bidang yang lain. Misalnya terpenuhinya fasilitas disabilitas di tempat-tempat publik hingga terbukanya peluang di dunia kerja.

    “Pemkab juga rutin menggelar rembug anak dan ABK untuk menjaring aspirasi mereka untuk kami jadikan bahan penyusunan kebijakan daerah. Lewat rembug ini kita berharap aspirasi mereka bisa terakomodir,” urai Ipuk.

    Asisten Pemerintahan dan kesra MY Bramuda menambahkan di Banyuwangi saat ini terdapat 191 sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, mulai dari tingkat paud, SD, SMP, hingga SMA/sederajat. Sekolah-sekolah ini didampingi oleh 11 Sekolah Luar Biasa (SLB) yang bertindak sebagai konsultan. Adapun jumlah guru pendamping khusus (GPK) sebanyak 250 orang.

    “Secara berkala para GPK ini kami berikan bimtek untuk meningkatkan kapasitasnya. Sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjembatani kesulitan belajar ABK di sekolah inklusi,” kata Bramuda.

    Sebelum acara puncak, imbuh dia, Festival Kita Bisa dimulai dengan berbagai kegiatan yang mewadahi kreativitas dan potensi anak-anak berkebutuhan khusus. “Sejak kemarin (2/12) kita sudah menggelar Porseni dan Bimtek inklusif, puncaknya kita laksanakan hari ini dengan menampilkan berbagai karya para ABK,” pungkasnya. (rin/kun)

  • Kotak Kosong Surabaya Tepis Tudingan KIPP Pakai Politik Uang, Buka Sayembara Rp1 Miliar

    Kotak Kosong Surabaya Tepis Tudingan KIPP Pakai Politik Uang, Buka Sayembara Rp1 Miliar

    Surabaya (beritajatim.com) – Koordinator paslon 02 Kotak Kosong Surabaya, Heru Satrio, menepis pernyataan Komite Independen Pemantau Pemilu [KIPP] Jatim yang menyebut kotak kosong melakukan praktik money politic dalam Pilwalkot Surabaya 2024.

    Heru Satrio tegas menyebutkan bahwa tidak ada praktik money politic yang dilakukan pason kotak kosong. Kata dia, gerakan yang dilakukan relawan di Surabaya adalah murni swadaya; sejak dalam hati.

    “Tundingan sangat naif dan mengada – ada ketika KIPP berbicara ada temuan money politic [politik uang] yang dilakukan kotak kosong. Karena kotak kosong ini identik dengan swadaya, kotak kosong identik dengan pergerakan hati,” terang Heru dikonfirmasi beritajatim.com, Selasa (3/12/2024) sore.

    Bahkan, Heru Satrio bilang kalau kotak kosong di Surabaya ini tidak ada vendor atau investor yang membiayai gerakan mereka. Mulai dari pembiayaan saksi di TPS, ia menyebut mendapat dana makan siang untuk saksi; diambil dari uang kas MAKI.

    “Tidak ada satupun yang menjadi vendor ataupun investor kotak kosong,” ucap Heru, yang sekaligus Ketua dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia [MAKI] Jawa Timur itu.

    “Serta untuk memberikan konsumsi kepada saksi kami di TPS saja kita menggunakan swadaya kas MAKI sendiri. Habis hampir Rp47 juta,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Heru yang terlanjur merasa kesal ini pun kemudian membuat sayembara. Barang siapa yang dapat membuktikan kotak kosong di Surabaya melakukan politik uang, akan diberi imbalan Rp1 Miliar.

    “Kalau perlu saya buka sayembara. Untuk yang bisa menemukan money politic di kotak kosong, saya ikhtiarkan uang saya Rp1 Miliar untuk itu. Temukan orang tersebut dengan saya langsung,” tegas dia.

    Pemilih di Surabaya yang banyak mencoblos kotak kosong ini, lanjut Heru, adalah legitimasi dari rasa kekesalan masyarakat kepada paslon 01 petahana Eri Cahyadi-Armuji.

    Heru Satrio bilang, dari legitimasi hasil Pilwalkot 2024 ini Eri Cahyadi-Armuji hanya mendapatkan 44 persen suara. Sisanya adalah pemilih yang tak hadir ke TPS dan 16 persen suara murni dari kami kotak kosong.

    “Eri Cahyadi-Armuji hanya meraih total 44 persen dari DPT di Surabaya. Artinya mereka juga tidak legitimate. Dihitung dari tingkat ketidak hadiran pemilih di Surabaya 45 persen, yang hadir cuma 55 persen, sedangkan perolehan suara kotak kosong 16 persen,” tutup dia.

    Diberitakan sebelumnya, Komite Independen Pemantau Pemilu [KIPP] Jawa Timur, Herdian mengaku menemukan praktik money politic, yang dilakukan oleh paslon 02 kotak kosong di Pilwakot Surabaya, hari Senin (2/12) kemarin.

    Ketua KIPP Jawa Timur, Herdian bilang praktik money politic tersebut ditemukan di Kecamatan Pabean Cantikan, tepatnya di wilayah Krembangan Utara pada saat hari H pencoblosan, hari Rabu 27 November 2024 lalu.

    “Kami temukan ada indikasi money politic [politik uang] di daerah Krembangan Utara, di Kecamatan Pabean Cantikan,” kata Herdian saat dikonfirmasi beritajatim.com, pada Senin (2/12/2024) petang.

    Herdian mengaku terkejut mengetahui; ada kotak kosong yang melakukan politik uang di Surabaya. Sebab dibilang, biasanya yang melakukan praktik melanggar politik uang; calon – calon bergambar.

    “Sampai saat ini kita masih terus selidiki terlusuri bersama teman teman. Termasuk pihak Bawaslu dan Pawascam dan lain lain,” ujar Herdian melalui sambungan telepon.

    Ibu ibu tersebut secara halus mengaku, lanjut dia, saat saya tanya apa dia menerima amplop untuk mencoblos calon tertentu. “Kita menggalinya, kita merubah cara dengan pendekatan. “Buk? apa ada yang ngamplop ta?”. Nah terus ia jawab: “iya mas aku kemarin malam dapet, sama ibu ibu yang lain juga dapet”,” jelas dia. [kun]

  • Musim Hujan, Pemkot Kediri Intensifkan Pemantauan Debit Sungai Brantas

    Musim Hujan, Pemkot Kediri Intensifkan Pemantauan Debit Sungai Brantas

    Kediri (beritajatim.com) – Hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Kediri dan sekitarnya beberapa hari terakhir telah menyebabkan peningkatan debit air di Sungai Brantas. Merespons hal tersebut, Pemerintah Kota Kediri melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) aktif melakukan pemantauan intensif terhadap kondisi Sungai Brantas.

    Kegiatan ini dilakukan secara rutin untuk memastikan keamanan dan antisipasi dini terhadap potensi bencana. Salah satu kegiatan pemantauan berlangsung pada Selasa sore (3/12/2024).

    Kepala Pelaksana BPBD Kota Kediri, Joko Arianto, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemantauan terbaru, debit Sungai Brantas menunjukkan tren penurunan. “Dibandingkan dengan kondisi puncak pada tanggal 29 November lalu, debit Sungai Brantas kini sudah mulai surut dan mendekati kondisi normal seperti biasanya,” ujar Joko saat ditemui di bantaran Sungai Brantas.

    Meski demikian, Joko menegaskan bahwa pemasangan safety line di sejumlah titik rawan sepanjang bantaran Sungai Brantas akan tetap dipertahankan sebagai langkah preventif. “Safety line tetap kami pasang, terutama di area yang sering menjadi lokasi aktivitas warga, seperti wilayah dermaga ini,” jelasnya.

    BPBD Kota Kediri aktif melakukan pemantauan intensif terhadap kondisi Sungai Brantas.

    Joko juga mengingatkan bahwa musim penghujan telah dimulai sejak akhir Oktober dan diperkirakan berlangsung hingga Mei 2025, dengan puncak curah hujan diprediksi terjadi pada Januari 2025, berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

    Dalam kesempatan tersebut, Joko memberikan imbauan kepada masyarakat, termasuk pengunjung, pedagang, dan warga setempat, untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di sekitar bantaran Sungai Brantas. “Kami mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan mengurangi aktivitas di bantaran sungai, khususnya menghindari melintasi area safety line yang telah dipasang demi keamanan bersama,” tambahnya.

    Selain itu, Joko juga mengajak seluruh masyarakat Kota Kediri untuk menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah banjir yang berpotensi terjadi akibat curah hujan yang tinggi. “Jaga kebersihan lingkungan dan hindari membuang sampah di sungai maupun selokan. Langkah sederhana ini sangat membantu mencegah terjadinya banjir,” pungkasnya. [nm/kun]

  • Pemkot Kediri Asah Kemahiran Warganya Membuat Tas Anyaman

    Pemkot Kediri Asah Kemahiran Warganya Membuat Tas Anyaman

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri kembali menggelar pelatihan kewirausahaan gratis untuk masyarakat, Selasa (3/12/2024) di Balai pertemuan Kelurahan Tamanan. Kali ini melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian menggelar pelatihan bertajuk peningkatan mutu produk kerajinan tas anyaman. Pelatihan ini menyasar 17 ibu rumah tangga.

    Saat ditemui di tempat terpisah, Wahyu Kusuma Wardani, Kepala Disperdagin mengatakan pelatihan ini mengakomodir usulan Musrenbang tahun 2023 dari Kelurahan Tamanan. ”Dalam Musrenbang saat kita identifikasi Kelurahan Tamanan membutuhkan pelatihan tas anyaman. Sehingga kita adakan pelatihan ini untuk mengakomodir kebutuhan mereka,” ujarnya.

    Pelatihan ini difokuskan untuk mengasah kreatifitas, meningkatkan mutu dan kualitas produk sehingga para peserta lebih banyak dibekali praktik secara langsung.

    “Para peserta ini sudah memiliki basic untuk membuat tas anyaman dan telah memiliki produk yang dipasarkan baik dalam kota maupun luar kota. Jadi kita tinggal meningkatkan pengembangan model serta bahan-bahannya karena bahan tas anyaman bermacam-macam,” kata Wahyu.

    Pemerintah Kota Kediri kembali menggelar pelatihan kewirausahaan gratis untuk masyarakat

    Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan dapat berkreasi menciptakan desain baru, memproduksi tas anyaman berkualitas sehingga lebih diminati masyakat. Dalam hal pemasaran, Wahyu melanjutkan Disperdagin akan membantu memperluas pemasaran dan fasilitasi pengurusan merk dagang.

    “Tindaklanjut kegiatan ini bagi para peserta yang belum memiliki merk dagang, tahun depan akan kita fasilitasi untuk pembuatan merk dan akun SIINAS,” jelasnya.

    Pelatihan ini akan diselenggarakan selama dua hari mulai tanggal 3 sampai 4 Desember 2024. Dengan menghadirkan Kamirin yang merupakan pengajar sekaligus pemilik usaha Crafirafi Tulungagung sebagai narasumber.

    Sementara itu ditemui di sela-sela pelatihan Indiah Eviriyanti Ketua komunitas tas anyaman Kelurahan Tamanan mengatakan komunitasnya sudah berjalan hampir 1,5 tahun. Dalam perjalanannya Evi dan komunitasnya sudah berhasil memasarkan produk hingga ke Papua.

    “Saya mengajak ibu-ibu untuk berkreasi dan menambah omzet penghasilan dengan membuat tas anyaman. Alhamdulillah selain mengurus rumah tangga, ibu-ibu bisa menambah penghasilan dan produknya sudah diminati masyarakat,” ungkapnya.

    Evi menambahkan saat ini produk yang banyak diminati ialah tas anyaman untuk souvenir. Untuk menghasilkan 1 tas, dikatakan Evi perlu waktu sekitar 10 hari tergantung tingkat kerumitan dan model tas. “Ibu-ibu ini siap menerima order berapapun yang diminta. Produk kami memiliki kisaran harga 6 ribu sampai 90 ribu,” tambahnya.

    Melalui pelatihan ini, Evi berharap komunitasnya bisa menciptakan banyak produk, bisa mengikuti kebutuhan pasar dan semakin mahir membuat produk tas anyaman.

    “Harapannya selain mengurus rumah tangga ibu-ibu bisa menghasilkan uang dari rumah sehingga ekonomi bisa meningkat dan stunting pelan-pelan bisa menurun karena mereka bisa memberikan gizi tambahan untuk anak-anaknya,” pungkasnya. [nm/kun]

  • Pemkot Kediri Tingkatkan Pemahaman Regulasi Baru Perkoperasian

    Pemkot Kediri Tingkatkan Pemahaman Regulasi Baru Perkoperasian

    Kediri (beritajatim.com) – Sebagai upaya dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Peraturan Perundangan Perkoperasian, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (Dinkop UMTK) menggelar sosialisasi yang diikuti seratus peserta dari koperasi tingkat primer Kota Kediri, baik dari Kopwan, Koperasi RW, KPRI, KSU, dan KSP, Selasa (3/12/2024).

    Bambang Priambodo, Kepala Dinkop UMTK Kota Kediri menyebut tujuan digelarnya kegiatan yang berlokasi di salah satu hotel di Kota Kediri tersebut untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi yang menyangkut Peraturan Perundangan Perkoperasian Tahun 2024.

    Dalam kegiatan yang dimulai sejak pukul 8.00 WIB itu, terdapat beberapa materi yang menjadi pembahasan, di antaranya: Uji Kelayakan dan Kepatuhan (UKK) bagi pengurus dan pengawas koperasi, Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2024, Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2024 Deputi Bidang Perkoperasian Tanggal 8 Oktober 2024, serta modernisasi koperasi.

    Dinkop UMTK Kota Kediri menggelar sosialisasi yang diikuti seratus peserta dari koperasi tingkat primer

    “Saat ini sudah memasuki era digital. Maka dari itu sebuah keharusan koperasi dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era globalisasi dan digitalisasi dengan melihat kelembagaan, usaha, dan keuangan,” jelasnya. Agar materi dapat tersampaikan dengan baik, Pemkot Kediri turut menghadirkan beberapa narsumber dari LPK Payameda Jaya Kediri.

    “Saya berharap semua peserta sosialisasi dapat mengikuti sampai selesai, sehingga semua dapat mengerti, memahami, dan melaksanakan serta menerapkan pada koperasinya masing-masing,” pungkasnya. [nm/kun]