Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Eri Cahyadi Ingin boleric Tersebar di Tiap Kelurahan untuk Angon Wong Cilik

    Eri Cahyadi Ingin boleric Tersebar di Tiap Kelurahan untuk Angon Wong Cilik

    Surabaya (beritajatim.com) – Relawan boleric [suroboyo lebih menaric] menggelar tasyakuran dan doa bersama atas kemenangan hitung cepat Eri Cahyadi-Armuji di Pilwalkot Surabaya versi Quick Count, pada Selasa (3/12/2024) malam.

    Tasyakuran doa ini dihadiri langsung Eri Cahyadi didampingi istrinya. Eri menyampaikan bahwa ke depan boleric dipercaya menyebar di seluruh Surabaya mendirikan rumah aspirasi; mengawal visi ‘Angon Wong Cilik’.

    “boleric ini saya meminta tolong agar bisa ada di masing masing kelurahan, bisa melihat di masing nasing RW. Supaya apa, bisa jadi satu turut membangun Surabaya,” ujar Eri setelah mengikuti tasyakuran di rumah makan Surabaya hari Selasa malam.

    Sementara Angon Wong Cilik yang dimaksud, Eri bilang adalah visinya di periode kedua menjabat Walikota Surabaya. Untuk mewujudkan masyarakat Surabaya sejahtera, yang bisa tertawa bersama, menangis bersama.

    “Angon wong cilik itu memang sesuai dengan visi misi saya. Saya selalu bilang kita semuanya ini harus bisa bareng bareng tertawa, nangis bersama, sesama warga Surabaya,” ungkap Eri.

    Dari situ, Koordinator boleric Surabaya Heri Irawan mengatakan akan membentuk harapan Eri Cahyadi, dengan mendirikan rayon rayon boleric di setiap wilayah Surabaya meliputi Barat, Selatan, Timur, Utara dan Pusat.

    Tasyakuran Doa Bersama Eri Cahyadi bersama boleric Surabaya (dok. Rama Indra/beritajatim.com)

    “Sebetulnya boleric sudah berdiri sejak 2018 lalu yang pusatnya ada di Citra Land. Alhamdulillah kita bisa mengembangkan sayap, boleric di Surabaya akan dipecah jadi empat rayon meliputi, wilayah Surabaya Utara, Selatan, Barat, dan Timur. Utara digabung sama yang Pusat,” terang Heri.

    Boleric yang menjadi kepanjangan tangan visi Eri dan Armuji ini, lanjut Heri, akan segera mendirikan rumah aspirasi di empat rayon. Yang mana, akan mulai aktif bergerak setelah Walikota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Walikota Armuji dilantik.

    “Secepatnya, saya harap mulai minggu depan kita sudah mulai bergerak untuk mengawal rumah aspirasi boleric. Jadi ketika pak Eri dan Armuji dilantik, kita sudah bisa jalan di rumah aspirasi tersebut,” tutupnya. [ama/but]

  • Tim Petahana Mak Rini Buka-Bukaan Tumbang di Pilbup Blitar

    Tim Petahana Mak Rini Buka-Bukaan Tumbang di Pilbup Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Pemilihan Bupati (Pilbup) Blitar telah usai digelar. Meski hasil rekapitulasi belum keluar, namun dari sejumlah hitung cepat menunjukkan Cabup Blitar petahana, Rini Syarifah, kalah dari Rijanto.

    Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA adalah salah satu lembaga survei yang telah merilis hasil hitung cepat Pilbup Blitar 2024. Hasil hitung cepat LSI Denny JA menunjukkan pasangan nomor urut 01, Rijanto-Beky unggul mutlak dari pesaingnya, Rini-Ghoni yang berstatus sebagai petahana.

    Diketahui Rijanto-Beky mendapatkan suara sebanyak 78,68 persen suara. Sementara petahana Rini-Ghoni hanya memperoleh suara sebanyak 21,38 persen. Survei LSI Denny JA ini memiliki margin eror sebesar 8 persen.

    Hasil hitung cepat lain yang dimiliki oleh internal PDIP juga menunjukkan hal serupa. Pada hitung cepat PDIP, Rijanto-Beky memperoleh suara sebesar 78,56 persen.

    Rijanto-Beky pun unggul jauh dari sang rival yakni Rini Syarifah-Abdul Ghoni yang hanya mendapatkan 21,54 persen. Dengan kondisi tersebut kemungkinan besar sang petahana yakni Rini Syarifah yang kini berpasangan dengan Abdul Ghoni bakal tumbang di Pilkada 2024 ini.

    Ketua Tim Pemenangan Rini-Ghoni, M. Rifa’i pun buka-bukan penyebab petahana tumbang di tangan rivalnya. Menurut Rifa’i penurunan dukungan untuk petahana Rini-Ghoni terjadi sehari sebelum pencoblosan.

    Sehari pencoblosan banyak suara yang sebelumnya mendukung petahana berbalik arah. Hasilnya suara Rini-Ghoni hancur di hari pencoblosan.

    “Sebenarnya respon masyarakat selama ini bagus, kita juga tidak mau menyalahkan orang lain artinya masyarakat yang berpindah haluan gitu aja,” ungkap Rifa’i yang juga menjabat sebagai Sekretaris PKB Kabupaten Blitar tersebut, Rabu (4/12/2024).

    Sebenarnya petahana dan tim telah berupaya maksimal, namun semua upaya itu sia sia sehari jelang pencoblosan. Bahkan dari beberapa survei internal, suara petahana masih cukup bagus. Rifa’i pun nampak tidak memprediksi petahana Mak Rini bakal tumbang dengan selisih yang cukup jauh.

    “Upaya sudah maksimal waktu surveinya juga bagus tapi di H-1 jelang Pencoblosan itu sudah berbalik arah semuanya,” imbuhnya.

    Atas kekalahan ini, Tim Rini-Ghoni pun tidak mau menyalahkan pihak lain. Pihaknya pun menerima kekalahan ini sebagai bentuk bahwa masyarakat Kabupaten Blitar sudah tidak berkehendak lagi dengan kepemimpinan Mak Rini.

    “Ya itu saja kalau saya memaknai masyarakat sudah tergiur untuk berbelok arah,” imbuhnya.

    Rifa’i pun menepis isu keretakan hubungan antara Mak Rini dengan Abdul Ghoni di detik-detik terakhir pencoblosan. Menurut Rifa’i selama proses hingga hari pencoblosan Rini-Ghoni dan tim tetap solid.

    “Kita tetap solid, kok,” tegasnya.

    Pihaknya pun mengakui bahwa jelang hari pencoblosan, mesin politik petahana kurang maksimal baik itu secara kinerja maupun permodalan. Hal itulah yang disinyalir menjadi penyebab berbaliknya arah dukungan masyarakat jelang hari pencoblosan.

    “Ada modal tapi tidak maksimal,” tandasnya.

    Mak Rini pun kini harus bersiap menghadapi kenyataan dirinya bakal tumbang di pertemuan keduanya melawan Rijanto. Sebelumnya pada Pilkada 2020 lalu, Mak Rini berhasil menumbangkan Rijanto yang kala itu berstatus petahana. [owi/beq]

  • Kata Bawaslu Soal Kejadian Khusus Proses Rekapitulasi di KPU Bojonegoro

    Kata Bawaslu Soal Kejadian Khusus Proses Rekapitulasi di KPU Bojonegoro

    Bojonegoro (beritajatim.com) — Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro Weni Andriani angkat bicara soal kejadian khusus di proses rekapitulasi suara Pilkada 2024 yang dijalankan KPU Bojonegoro. Menurut dia, proses rekapitulasi perolehan suara berurutan dari pilgub dilanjutkan ke pilbup sekaligus untuk tiap-tiap kecamatan tidak menyalahi aturan.

    Pembacaan penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berurutan di setiap kecamatan itu di luar petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU sebelumnya menetapkan jika pembacaan perolehan suara untuk pilgub diselesaikan terlebih dahulu baru pembacaan untuk perolehan suara Pilbup.

    Adanya kejadian khusus dalam rekapitulasi suara tidak melanggar aturan. Aturan yang dimaksud Weni, merujuk pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18 Tahun 2024, Pasal 30 ayat (5) yang berbunyi Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

    Maka jika berlandaskan pada PKPU 18/2024, lanjut Weni, tidak ada ketentuan untuk menyelesaikan gubernur dulu sampai selesai seluruh kecamatan, setelah selesai seluruh kecamatan baru membacakan hasil pemilihan bupati. Hal demikian itu, kata Weni hanya arahan KPU Provinsi Jatim.

    “Dari PKPU tersebut kan bisa diartikan 1 kecamatan dibaca gubernur dulu baru bupati, tidak harus menunggu keseluruhan kecamatan menyelesaikan gubernur dulu baru memulai lagi untuk bupati, artinya kan proses rekap (yang disepakati tadi) tidak menyalahi PKPU,” tegasnya.

    Sementara, Tim Saksi Cabup dan Cawabup Nomor Urut 2, Setyo Wahono-Nurul Azizah, Dauzin Nazula yang mengikuti tahap rekapitulasi mengaku telah menyepakati adanya perubahan proses rekapitulasi. Selain itu, saksi dari cabup-cawabup maupun Cabup-cawabup juga menerima.

    Sementara Komisioner KPU Bojonegoro Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih (Sosdiklih), Partisipasi Masyarakat (Parmas), dan Sumber Daya Manusia (SDM), Waryono membenarkan, bahwa rekapitulasi rencananya ditargetkan selesai dalam satu hari. “Mudahan-mudahan bisa selesai satu hari,” harapnya. [lus/beq]

  • KPU Tuban Tunggu Pemberitahuan MK untuk Penetapan Bupati Terpilih

    KPU Tuban Tunggu Pemberitahuan MK untuk Penetapan Bupati Terpilih

    Tuban (beritajatim.com) – Meski pasangan calon (Paslon) 02 Aditya Halindra Faridzky – Joko Sarwono telah unggul dalam rekapitulasi perolehan suara Pilkada Tuban 2024 dengan 83,9 persen suara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tuban belum menetapkan pasangan terpilih. Penetapan resmi masih menunggu surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ada tidaknya permohonan perselisihan hasil pemilihan.

    Ketua KPU Tuban, Zakiyatul Munawaroh, menjelaskan bahwa tahapan penetapan akan dilakukan sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18 Tahun 2024. Penetapan dilakukan setelah KPU Kabupaten/Kota memperoleh surat pemberitahuan dari MK mengenai registrasi perkara.

    “Jika tidak ada permohonan perselisihan, penetapan dilakukan paling lambat tiga hari setelah pemberitahuan dari MK. Namun, jika ada permohonan, proses akan menunggu hingga MK membacakan putusan,” ujar Zakiyatul Munawaroh, Rabu (4/12/2024).

    Dalam rekapitulasi suara, Paslon 02 Aditya Halindra Faridzky – Joko Sarwono berhasil unggul telak dengan perolehan 83,9 persen suara. Sementara Paslon 01 Riyadi – Wafi Abdul Rosyid hanya meraih 16,1 persen suara.

    Zakiyatul Munawaroh berharap proses Pilkada Tuban berjalan lancar tanpa adanya perselisihan hasil pemilihan.

    “Mudah-mudahan tidak ada perkara. Sesuai tagline KPU Tuban, Pilbup Tuban adem ayem,” ungkap Zakiya.

    Sesuai aturan, tahapan penetapan akan dilakukan jika:

    Tidak Ada Permohonan Perselisihan
    Penetapan dilakukan paling lambat tiga hari setelah KPU menerima surat pemberitahuan dari MK bahwa tidak ada perkara yang diregistrasi.
    Ada Permohonan Perselisihan
    Jika terdapat permohonan, KPU akan menunggu putusan dari MK sebelum menetapkan pasangan terpilih.

    Dengan selisih perolehan suara yang signifikan, banyak pihak berharap proses penetapan berjalan mulus tanpa adanya perselisihan hukum. [ayu/beq]

  • Proses Rekapitulasi Pilkada Bojonegoro 2024 Gunakan Kejadian Khusus, Ada Apa?

    Proses Rekapitulasi Pilkada Bojonegoro 2024 Gunakan Kejadian Khusus, Ada Apa?

    Bojonegoro (beritajatim.com) — Proses rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Serentak 2024 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro menggunakan formulir D kejadian khusus. Hal itu diberlakukan baik untuk penghitungan suara di Pilbup Bojonegoro maupun Pilgub Jatim.

    Sebab dalam proses rekapitulasi suara itu disepakati tidak sesuai petunjuk teknis (juknis) yang dikeluarkan KPU. Sesuai juknis KPU semestinya perolehan suara Pilgub dibaca hingga selesai tiap kecamatan baru kemudian kembali ke perolehan Pilbup Bojonegoro tiap kecamatan.

    “Sementara posisi dokumen sudah tidak di dalam kotak dan segelnya sudah dibuka. Karena formulir D Kejadian Khusus ada di dalam kotak (suara) tersebut,” kata Komisioner KPU Bojonegoro, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Ariel Sharon, Rabu (4/12/2024).

    Kesepakatan menggunakan formulir D kejadian khusus itu telah mendapat persetujuan dari sejumlah pihak. Baik dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun masing-masing saksi dari pasangan calon bupati-wakil bupati maupun gubernur-wakil gubernur.

    “Dengan demikian, mohon apapun yang terjadi ditulis dalam kejadian khusus,” tegas Ariel Sharon.

    Koordinator Divisi (Koordiv) Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bojonegoro, Weni Andriani ikut menyepakati formulir D kejadian khusus itu karena untuk lebih menjamin keamanan surat suara yang sudah dikeluarkan dari segel kotak suara sudah dibuka.

    “Kalau kotak sudah terbuka apakah kita bisa memastikan bahwa itu nanti dikembalikan ke sana kemudian ada sesuatu halnya?. Saya hanya memastikan saja, misalnya gubernur ini dalam satu hari tidak selesai, artinya bupati dilanjutkan besok, apakah kita bisa memastikan kotak yang sudah tidak tersegel ini untuk dibaca berikutnya?” ujar Weni kembali.

    Pertanyaan dari Bawaslu ini lalu disampaikan sebagai penawaran kepada para saksi masing-masing calon bupati dan calon wakil bupati. Tawaran ini ditanggapi oleh Sekretaris Pemenangan Cabup 1, Asep Awaluddin. Ia menilai hal itu mengkhawatirkan.

    “Kalau (pembacaan suara) gubernur tidak selesai, dan mungkin dilanjutkan besok, ini mengkhawatirkan itu yang sudah dibuka segelnya, atau sekalian aja langsung suara gubernur dan bupati satu kecamatan diselesaikan. Tapi terserah KPU bagaimana dengan juknisnya, apakah kesepakatan ini bisa menggugurkan juknisnya?” ungkap Asep.

    Ariel kemudian menawarkan pendapat itu kepada para saksi yang lain, apakah bisa disepakati. Kesepakatan itu nantinya akan dicatat dalam kejadian khusus. Tawaran ini disepakati oleh saksi dari pihak calon bupati nomor urut 2, Dauzin Nazula. Begitupun saksi dari pilgub seluruhnya menyepakati.

    Koordinator Divisi (Kordiv) Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kabupaten Bojonegoro, Waryono menambahkan, dari adanya kesepakatan itu, maka pembacaan formulir kejadian khusus, dilanjutkan pembacaan perolehan suara pilgub dan pilgub sekaligus untuk tiap kecamatan.

    “Kalau misalnya hari ini tidak selesai di lanjut besok, jadi kotak yang dibuka diselesaikan,” tandas Waryono. [lus/beq]

  • Gus Mamak Kunjungi Lokasi Banjir Malang Selatan, Dorong Percepatan Bantuan

    Gus Mamak Kunjungi Lokasi Banjir Malang Selatan, Dorong Percepatan Bantuan

    Malang (beritajatim.com) – Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra dari Daerah Pemilihan Malang Raya, H. Ma’ruf Mubarok, yang akrab disapa Gus Mamak, mengunjungi lokasi terdampak banjir di Malang Selatan. Kunjungan ini bertujuan memberikan dukungan moral, bantuan langsung, sekaligus mendengar aspirasi warga terdampak bencana.

    Dalam dialognya bersama warga, Gus Mamak menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan bantuan dari pemerintah pusat.

    “Kami sangat prihatin dengan bencana banjir ini. Selain memberikan bantuan, saya akan memastikan pemerintah segera mengambil langkah melalui program pemulihan dan pencegahan agar bencana serupa tidak terulang,” ujar Gus Mamak yang juga merupakan anggota Komisi VII DPR RI.

    Selain memberikan bantuan langsung, Gus Mamak menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengatasi banjir. Ia berjanji akan membawa aspirasi warga ke DPR RI guna mendapatkan dukungan anggaran tambahan untuk penanganan pascabencana serta pembangunan infrastruktur pengendalian banjir.

    Banjir di wilayah Malang Selatan disebabkan oleh tingginya intensitas hujan selama beberapa pekan terakhir. Akibatnya, ratusan rumah terendam dan sejumlah fasilitas umum rusak.

    Kehadiran Gus Mamak di lokasi mendapat apresiasi dari warga terdampak. Salah seorang korban banjir mengungkapkan rasa terima kasih atas perhatian langsung dari legislator tersebut.

    “Kami merasa lebih diperhatikan dengan kehadiran Gus Mamak. Kami berharap bantuan terus berlanjut dan ada solusi jangka panjang untuk masalah banjir ini,” ujar warga.

    Langkah cepat dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk memulihkan kondisi wilayah terdampak. Warga berharap agar perhatian pemerintah tidak hanya berupa bantuan sementara, tetapi juga solusi konkret untuk mencegah banjir di masa depan. [yog/beq]

  • Golkar Jember Percaya Konsistensi Komitmen Koalisi Besar Fawait-Djoko Cegah Pecah Kongsi

    Golkar Jember Percaya Konsistensi Komitmen Koalisi Besar Fawait-Djoko Cegah Pecah Kongsi

    Jember (beritajatim.com) – Duet Muhammad Fawait-Djoko Susanto diusung koalisi tujuh partai parlemen dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur. Partai Golongan Karya (Golkar), sebagai salah satu pengusung, percaya koalisi besar itu tak akan pecah kongsi, selama komitmen besama dijalankan dengan konsisten.

    “Apa yang jadi sebuah komitmen ya harus konsisten (dijalankan). Dengan koalisi besar, tentu penyikapannya adalah dengan profesionalisme dan proporsional,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Jember Karimullah Dahrujiadi, Rabu (4/12/2024).

    “Kalau bicara proporsional, semua terlibatlah dalam pemenangan Gus Fawait. Parameter yang bisa digunakan salah satunya adalah jumlah kursi. Itu salah satu yang bisa dijadikan parameter, bagaimana bupati dan wakil bupati dihadapkan pada koalisi ini, menyikapi masing-masing partai,” kata Karimullah.

    Karimullah menyadari ada fenomena perpecahan koalisi di beberapa daerah. “Awalnya kita berangkat bareng-bareng, di perjalanan kadang-kadang ada yang tidak seiring. Dibuktikan dengan adanya pecah kongsi. Itu bagian dari (akibat) ketidakkonsistenan dalam komitmen,” katanya.

    “Kita mengawal, sudah terpilih, dan kita akan mengawal setelah terpilih. Kita akan masukkan seluruh pemikiran dan usulan kami. Paling tidak kami mengingatkan kembali apa yang menjadi komitmen, sehingga pecah kongsi itu tidak terjadi di Jember,” kata Karimullah.

    Bupati memiliki kewenangan untuk mengangkat tim ahli. Karimullah menegaskan, hal ini perlu menjadi perhatian ke depan.

    “Dalam pemberdayaan kader, terutama pengurus yang kita anggap layak, punya kapasitas, punya integritas, atau kekuatan-kekuatan yang ada irisan dengan Golkar dalam sebuah pembagian posisi atau kekuasaan, saya pikir itu perlulah jadi perhatian. Biar tidak dalam posisi ‘lho aku mendukung, kok tibak e ngene (kok ternyata begini, red). Pasti itu akan jadi perhatian dan penilaian masing-masing partai,” kata Karimullah. [wir]

  • Sosiolog UMM Beber Faktor Penentu Kemenangan WarSa di Pilkada Jombang

    Sosiolog UMM Beber Faktor Penentu Kemenangan WarSa di Pilkada Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Sosiolog UMM (Universitas Muhammadiyah Malang), Profesor Wahyudi Winarjo menyebut bahwa kemunculan pasangan H Warsubi-KH Salmanudin Yazid (Warsubi-Gus Salman) atau WarSa sudah banyak diharapkan oleh mayoritas masyarakat Jombang.

    Oleh sebab itu, dalam Pilkada yang digelar 27 November 2024, pasangan nomor urut 2 ini menang telak hingga 75 persen. Bahkan sanggup menyapu bersih kemenangan di 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang.

    Berdasarkan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pilbup Jombang 2024 yang digelar KPU setempat di Ball Room Hotel Yusro, Selasa (3/12/2024) malam, pasangan WarSa unggul telak dengan memperoleh 515.880 suara.

    Sedangkan Mundjidah Wahab-Sumrambah atau MuRah hanya meraup 173.098 suara. Selanjutnya, suara sah 688.978 dan tidak sah 33.063 suara. Jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pilkada Jombang sebesar 1.012.800 orang.

    Dosen Sosiologi Politik, FISIP UMM ini mengatakan, sistem demokrasi di Jombang sudah terbukti efektif dalam memberikan ruang bagi rakyat untuk menyerahkan amanah kepada calon yang dikehendakinya.

    “Ketokohan Warsubi sebagai kepala desa 3 periode yang berhasil membangun desanya semaju itu mungkin juga menjadi salah satu hal pendukung yang mendorong masyarakat ingin sosok bupati yang seperti dirinya. Sosok yang peduli pada peningkatan ekonomi masyarakat sampai hal-hal terkecil,” jelasnya.

    Fenomena ini, lanjutnya, adalah salah satu faktor yang menyebabkan Warsa menang dengan tebal. “Rakyat berharap pengalaman mereka berdua dapat diimplementasikan dalam tingkat kabupaten nanti,” ungkapnya.

    Bisa dilihat, kata dia, beberapa petahana dari berbagai daerah di Indonesia juga berguguran. Hal ini dapat menjadi indikasi politik bahwa sejauh atau selama petahana dalam menjalankan pemerintahannya tidak mampu menjawab aspirasi dan kebutuhan rakyat, maka akan kesulitan untuk mempertahankan kekuasaannya.

    “Jika petahana tidak atau belum mampu menjawab kebutuhan rakyatnya, maka dengan sendirinya yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi kekuasaan, baik itu secara laten maupun manifes,” tambahnya.

    Prof Wahyudi menambahkan, bagi mayoritas rakyat Jombang, Warsa diyakini akan dapat memberikan jawaban atas masalah-masalah yang ada yang selama ini. Masalah-masalah yang muncul ketika Petahana memimpin dan tidak bisa diselesaikan secara optimal.

    Atas fenomena di atas, lanjut dia, Warsubi-Salman sebagai sosok yang diberi amanah oleh rakyat untuk menjadi pejabat daerah, harus berkomitmen menjalankan visi misi dan program yang dicanangkan.

    “Jika WarSa mampu untuk mengemban amanah. Menjalankan program sesuai dengan visi misi yang sudah disampaikan kepada masyarakat Jombang di masa kampanye, maka rakyat pasti akan terus memberikan dukungan penuh,” katanya.

    Namun sebaliknya, jika tidak amanah, melalui sistem demokrasi, rakyat bisa mengalihkan dukungannya kepada figur lain yang diyakininya dapat mengemban amanah lebih baik lagi.

    Pilkada Jombang digelar 27 November 2024. Ada dua pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU. Yaitu, nomor urur 01 Mundjidah Wahab-Sumrambah (MuRah). Pasangan petahana ini diusung PDIP (10 kursi), PPP (4 kursi), Partai Demokrat (6 kursi). Totalnya 20 kursi. Pasangan ini juga didukung partai non-parlemen, Hanura.

    Kemudian, paslon nomor urut 02 H Warsubi-KH Salmanudin Yazid (WarSa). Pasangan ini diusung oleh sejumlah partai. Di antaranya, Partai Gerindra (8 kursi), PKB (12 kursi), Partai Golkar (5 kursi), PKS (3 kursi), serta Partai Nasdem (2 kursi). Totalnya 30 kursi.

    Sedangkan partai non-parlemen yang memberikan rekomendasi untuk pasangan ini adalah PAN (Partai Amanat Nasional), PSI (Partai Solidaritas Indonesia) dan Partai Gelora. [suf]

  • KPU Kota Probolinggo Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Pilgub dan Pilwali 2024

    KPU Kota Probolinggo Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Pilgub dan Pilwali 2024

    Probolinggo (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara pada Selasa (3/12/2024). Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Baseban Sena, Kota Probolinggo. Acara ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kota Probolinggo.

    Rapat yang dimulai pukul 08.30 WIB ini membahas hasil rekapitulasi suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo.

    Ketua KPU Kota Probolinggo, Radfan Faizal, memaparkan hasil rekapitulasi suara yang telah selesai dilakukan. Dirinya menyebutkan hasil rekapitulasi telah sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019.

    Meski ada saksi pasangan calon yang tidak menandatangani berita acara, hal tersebut tidak memengaruhi keabsahan hasil rekapitulasi.

    “Jika ada saksi pasangan calon yang tidak menandatangani, maka alasannya harus dicatat. Namun, ini tidak memengaruhi hasil penetapan rekapitulasi,” jelas Radfan.

    Ia juga menegaskan bahwa rapat pleno ini merupakan penetapan hasil pemilu, tetapi belum termasuk penetapan calon terpilih.

    “Penetapan calon terpilih akan dilakukan setelah proses hukum di Mahkamah Konstitusi selesai,” tambahnya.

    Radfan menjelaskan, pasangan calon yang ingin mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki waktu tiga hari setelah hasil rekapitulasi diumumkan. Jika tidak ada gugatan dalam waktu tersebut, MK akan mengeluarkan surat keterangan bahwa tidak ada sengketa.

    “Surat dari MK ini akan menjadi dasar bagi KPU untuk menetapkan calon terpilih. Jika tidak ada gugatan, maka penetapan calon terpilih akan segera dilakukan,” tutup Radfan.

    Pelaksanaan rapat pleno terbuka ini menjadi salah satu tahapan penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas proses demokrasi di Kota Probolinggo. Dengan hasil rekapitulasi yang diumumkan, masyarakat dapat melihat hasil pemilihan secara terbuka dan jelas. [ada/aje]

  • KPU Kota Probolinggo Tetapkan Hasil Rekapitulasi Suara Pilgub dan Pilwali 2024

    KPU Kota Probolinggo Tetapkan Hasil Rekapitulasi Suara Pilgub dan Pilwali 2024

    Probolinggo (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo, Selasa (3/12/2024) malam.

    Rapat ini berlangsung di Gedung Baseban Sena, Kota Probolinggo, mulai pukul 08.30 WIB hingga pukul 19.00 WIB.

    Ketua KPU Kota Probolinggo, Radfan Faizal, menyampaikan hasil rekapitulasi suara yang telah mencapai 100 persen dari lima kecamatan di wilayah Kota Probolinggo.

    Radfan memaparkan perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur:

    1. Pasangan Nomor Urut 1
    – Hj. Luluk Nur Hamida – H. Lukmanul Hakim
    – Perolehan Suara: 4.271
    – Persentase: 2,3%

    2. Pasangan Nomor Urut 2
    – Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestianto Dardak
    – Perolehan Suara: 76.722
    – Persentase: 57,8%

    3. Pasangan Nomor Urut 3
    – Dr. (HC) Ir. Tri Rismaharini, MT – Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans)
    – Perolehan Suara: 51.820
    – Persentase: 39%

    Untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo, hasil suara adalah sebagai berikut:
    1. Pasangan Nomor Urut 1
    – Sri Setyo Pertiwi – Moh. Rachman Sawaludin
    – Perolehan Suara: 1.650
    – Persentase: 1,21%

    2. Pasangan Nomor Urut 2
    – Fernanda Zulkarnaen – Abdullah
    – Perolehan Suara: 30.643
    – Persentase: 22,47%

    3. Pasangan Nomor Urut 3
    – Dr. H. Aminuddin, Sp. – Ina Duwi Lestari
    – Perolehan Suara: 53.520
    – Persentase: 39,15%

    4. Pasangan Nomor Urut 4
    – Dr. Hadi Zaenal Abidin – Zaenal Arifin
    – Perolehan Suara: 50.897
    – Persentase: 37,23%

    Radfan menjelaskan bahwa hasil rapat pleno ini merupakan penetapan hasil rekapitulasi suara, tetapi belum termasuk penetapan calon terpilih. Penetapan tersebut akan dilakukan setelah masa pengajuan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.

    “Pasangan calon yang ingin mengajukan gugatan ke MK memiliki waktu tiga hari setelah hasil rekapitulasi diumumkan. Jika tidak ada gugatan, MK akan mengeluarkan surat keterangan bahwa tidak ada sengketa, dan KPU dapat menetapkan calon terpilih,” jelas Radfan.

    Dengan selesainya proses rekapitulasi suara ini, KPU Kota Probolinggo memastikan bahwa seluruh tahapan Pilkada 2024 berjalan transparan dan sesuai regulasi. Proses selanjutnya akan menunggu hasil dari MK sebelum menetapkan pasangan calon terpilih. (ada/ted)