Category: Beritajatim.com Politik

  • Partisipasi Pemilih Tak Sesuai Target, KPU Kabupaten Pasuruan Salahkan Cuaca

    Partisipasi Pemilih Tak Sesuai Target, KPU Kabupaten Pasuruan Salahkan Cuaca

    Pasuruan (beritajatim.com) – Partisipasi pemilih dalam Pilkada Pasuruan tak sesuai target yang dipatok oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) setempat. Hanya saja, KPU justru menyalahkan cuaca terkait partisipasi pemilih saat pencoblosan 27 November lalu.

    Ketua KPU Kabupaten Pasuruan, Ainul Yaqin mengatakan bahwa dalam pemilihan gubernur tingkat partisipasi sebesar 75,18 persen. Sedangkan pada pemilihan bupati turun 0,7 persen atau sekitar 75,11 persen.

    “Untuk sebelumnya kami menargetkan 87 persen. Saat ini target partisipasi 75,18 persen untuk pemilih gubernur, dan 75,11 persen untuk pemilihan bupati. Pilbup sebelumnya hanya 67 persen,” jelas Yaqin, Rabu (4/12/2024).

    Yaqin juga menjelaskan bahwa salah satu faktor turunnya tingkat partisipasi ini karena cuaca. Sehingga banyak masyarakat yang enggan berangkat ke TPS dikarenakan hujan.

    Saat ditanya terkait masifnya sosialisasi, Komisioner KPU Kabupaten Pasuruan Divisi Parmas Sosdiklih, Moh Rois mengatakan bahwa pihaknya sudah gencar melakukan sosialisasi. Bahkan sosialisasi yang sebelumnya masih belum tuntas, H-1 sudah diselesaikan semuanya.

    “Kami sudah gencar melakukan sosialisasi bahkan kami bekerjasama dengan KPPS untuk mengumumkan di speaker masjid. Namun untuk selebihnya kami serahkan ke masyarakat sendiri,” ungkapnya. [ada/suf]

  • KPU Pamekasan Ajak Masyarakat Jaga Kondusifitas

    KPU Pamekasan Ajak Masyarakat Jaga Kondusifitas

    Pamekasan (beritajatim.com) – Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum ) Pamekasan, Mahdi mengingatkan sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat, agar bersama dan selalu menjaga kondusifitas, persatuan dan kesatuan.

    Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Serentak 2024, di Gedung Serbaguna PKP RI Pamekasan, Jl Kemuning 22 Pamekasan, Rabu (4/12/2024).

    Ajakan tersebut bukan tanpa alasan, sebab sejak awal tahapan pesta demokrasi, pihaknya selalu mengingatkan serta mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk selalu menjaga kondusifitas sesuai dengan tagline Pilkada Pamekasan Bersahabat.

    “Sejak awal kami juga komitmen menyukseskan pilkada Pamekasan, agar dapat berjalan aman dan lancar. Untuk itu mari kita tetap jaga persatuan hingga proses pelantikan maupun pasca pelantikan,” kata Ketua KPU Pamekasan, Mahdi.

    Sejauh ini, berbagai tahapan pilkada serentak sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ketentuan yang ditetapkan hingga memasuki tahap rekapitulasi tingkat kabupaten. “Maka dari itu, mari kita semua selalu menjaga kondusifitas, dan tetap jaga persatuan dan kesatuan,” ajaknya.

    Sebelumnya pihaknya juga menyampaikan jika kesuksesan pilkada di Pamekasan, tidak lepas dari partisipasi langsung dari seluruh lapisan masyarakat. “Hal ini tentu tidak lepas dari peran serta seluruh lapisan masyarakat yang berpartisipasi aktif menyukseskan pilkada serentak di Pamekasan, baik untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, maupun pemilihan bupati dan wakil bupati Pamekasan,” jelasnya.

    “Kesuksesan ini merupakan kesuksesan bersama, dan sejak awal kami juga komitmen menyukseskan pilkada Pamekasan, dapat berjalan aman dan lancar. Untuk itu mari kita tetap jaga persatuan hingga proses pelantikan maupun pasca pelantikan,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dimulai dari rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, dan sudah menyelesaikan rekapitulasi di empat dari total 13 kecamatan berbeda di Pamekasan.

    Keempat kecamatan yang dipastikan selesai proses rekapitulasi untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Pamekasan, masing-masing kecamatan Galis, Pademawu, Pamekasan (Kota), serta Kecamatan Tlanakan.

    Sementara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Pamekasan, diikuti tiga paslon berbeda, yakni Fattah Jasin dan Mujahid Anshori (TAUHID), KH Kholilurrahman dan Sukriyanto (KHARISMA), serta Muhammad Baqir Aminatullah dan Taufadi (BERBAKTI). [pin/suf]

  • Langgar Netralitas di Pilkada Mojokerto, Kades Randuharjo Divonis 1 Bulan Penjara

    Langgar Netralitas di Pilkada Mojokerto, Kades Randuharjo Divonis 1 Bulan Penjara

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kades (Kepala Desa) Randuharjo, Edo Yudha Astira (35) divonis satu bulan penjara dalam kasus dugaan pelanggaran netralitas di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) 2 bulan penjara.

    Terdakwa juga didenda sebesar Rp5 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan kurungan selama satu bulan. Vonis tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Fransiskus Wilfrirdus di ruang Candra, Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto, Rabu (4/12/2024).

    Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 188 UU RI Nomor 1 Tahun 2015 jo Pasal 71 ayat (1) UU RI Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Hakim menilai tindakan terdakwa dianggap menguntungkan salah satu pasangan calon kepala daerah.

    Selain itu juga mencoreng netralitas yang seharusnya dijaga seorang Kades dalam pesta demokrasi. Tindakan terdakwa dinilai mencederai kepercayaan masyarakat dan memberikan contoh buruk bagi aparatur pemerintah lainnya. Sementara hal-hal yang meringankan.

    Yakni terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah terlibat pelanggaran hukum menjadi faktor yang meringankan hukuman. “Dengan ini menjatuh hukuman terdakwa 1 bulan penjara dan denda Rp5 juta rupiah dan jika tidak dibayar diganti kurungan 1 bulan,” tegasnya.

    Selain vonis 1 bulan penjara dan denda, Majelis Hakim juga memerintahkan pengembalian sejumlah barang bukti yang disita selama proses hukum. Termasuk ponsel, flashdisk dan dokumen terkait, kepada pihak-pihak yang berhak. Usai pembacaan vonis, baik terdakwa maupun JPU menyatakan pikir-pikir.

    Kedua pihak diberikan waktu untuk memutuskan apakah akan menerima atau mengajukan banding atas keputusan tersebut. Pada sidang sebelumnya, JPU menuntut dua bulan penjara dan denda sebesar Rp5 juta subsider satu bulan penjara kepada terdakwa. [tin/suf]

  • DPRD Ancam Gunakan Hak Angket untuk Pj Bupati Jombang

    DPRD Ancam Gunakan Hak Angket untuk Pj Bupati Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Anggota Komisi A DPRD Jombang Kartiyono akan menggalang hak angket jika Pj (Penjabat) Bupati Jombang Teguh Narutomo melakukan reposisi atau mutasi jabatan.

    Tanggapan serius komisi A tersebut menyusul adanya informasi mengenai PJ Bupati yang akan segera melakukan reposisi beberapa pejabat strategis di lingkungan Pemkab Jombang.

    “Kami sangat menyayangkan jika hal ini benar-benar dijalankan oleh Pj bupati. Padahal, selama beberapa minggu ke depan, bupati terpilih akan segera dilantik dan harus melaksanakan kewajiban konstitusinya. Yang salah satunya adalah menyusun RPJMD yg di dalam nya di tuangkan Visi Misi Bupati terpilih 2025-2030,” ujar politikus PKB ini.

    Kartiyono menilai, rencana Pj Bupati Jombang tersebut janggal. Sebab, jika tindakan itu dilakukan, dilihat dari perspektif Peraturan Perundangan serta norma dan etika pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan transisi, harusnya Pj bupati sangat memahami hal tersebut tidak etis dilakukan.

    Terlebih seorang Pj bupati dalam mereposisi dan mutasi pejabat telah diberikan rambu-rambu yang jelas. “Sesuai dengan PP 49 th 2008 serta dipertegas lagi dengan Surat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 820/6040/SJ tentang Mutasi Pegawai oleh Pejabat Kepala Daerah. Ini sudah jelas rambu-rambunya. Lalu kenapa mau diotak-atik lagi,” tambahnya.

    Kartiyono Kembali menegaskan pihaknya tidak akan segan menggalang hak angket DPRD. Sebab saat ini tidak ada alasan yang sangat mendesak untuk melakukan mutasi besar-besaran di lingkup Pemkab.

    “Saya justru curiga. Ada indikasi kesengajaan untuk membajak bupati terpilih agar kesulitan dalam mewujudkan visi dan misinya. Ini tidak baik, hal ini akan menimbulkan kemarahan publik,” tegasnya.

    Hal tersebut, kata dia, bisa diukur jika melihat rekapitulasi penghitungan suara hasilnya menunjukkan pasangan calon (paslon) Warsubi-Salmanudin Yazid (WarSa) meraih kemenangan signifikan dengan total 515.880 suara.

    Sementara, Paslon Mundjidah Wahab-Sumrambah (MuRah) hanya mendapatkan 173.098 suara. “Ini, adalah bukti jika keinginan perubahan dari rakyat Jombang sangatlah kuat,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo memberikan sinyal pelantikan promosi pejabat di lingkup Pemkab Jombang dilakukan usai Pemilihan kepala daerah serentak berkhir. Kepastian itu, ia terima langsung dari Kemendagri.

    “Jadi sesuai arahan pak Mendagri ditahan dulu sampai selesai pengumuman Pilkada,” ujar dia, Jumat (29/11/2024).

    Menurutnya, kewenangan Pemkab Jombang sebatas mengusulkan. Selebihnya, untuk persetujuan usulan adalah wewenang Kemendagri. “Kalau kewenangan kami mengusulkan ke Kemendagri, kalau beliau setuju kita jalankan, kalau tidak kita serahkan ke bupati selanjutnya,” tandasnya. [suf]

  • PKS Kritisi Pengalihan Dua TPA Jadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu di Jember

    PKS Kritisi Pengalihan Dua TPA Jadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu di Jember

    Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengkritisi rencana pengalihan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kencong dan Tanggul menjadi TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu).

    TPST adalah tempat yang digunakan untuk mengolah sampah secara menyeluruh melalui proses pengumpulan, pemilahan, daur ulang, penggunaan kembali untuk diolah, dan diproses akhir.

    Rencana tersebut sempat disinggung Pejabat Bupati Jember Imam Hidayat, saat sidang paripurna pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 pada pertengahan November 2024. Pemerintah Kabupaten Jember sudah menganggarkan sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2023 dan kajian rencana induk pengelolaan sampah tingkat kabupaten.dan kriterian kesiapan rencana pengalihan tersebut.

    “Perubahan ini untuk memaksimalkan pengelolaan sampah dengan pemilahan dan pemanfaatan sampah organik dan non organik. Selain itu, kajian ini juga dapat digunakan untuk mendapatkan bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah pusat,” kata Imam saat itu.

    Juru bicara Fraksi PKS Ahmad Rusdan mengatakan, rencana pengalihan TPA Kencong dan TPA Tanggul menjadi TPST tak boleh hanya berhenti pada nama. “Pengaplikasiannya juga perlu dimaksimalkan,” katanya.

    PKS menyarankan Pemkab Jember juga memberikan fasilitas atau anggaran terhadap bank sampah yang dikelola masyarakat yang sudah terbentuk di Jember. “Dengan demikian pengelolahan sampah dapat dimaksimalkan,” kata Rusdan.

    Achmad Dhafir Syah, juru Fraksi PKS lainnya, mengingatkan setiap hari masyarakat Jember memproduksi 1.700 ton sampaj setiap hari, yang terdiri atas sampaj organik dan non organik. “Namun setiap hari Pemkab Jember hanya bisa mengangkut sekitar 350 ton sampah, meski telah dibantu 90 unit bank sampah yang dikelola masyarakat,” katanya.

    Dhafir mengkritik alokasi anggaran operasional yang hanya sampai pertengahan tahun. “Banyak kegiatan yang tidak masuk dalam anggaran. Eksekusi Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah masih kurang,” katanya. [wir]

  • KPU Pamekasan Laksanakan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pilkada 2024

    KPU Pamekasan Laksanakan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pilkada 2024

    Pamekasan (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Serentak 2024, di Gedung Serbaguna PKP RI Pamekasan, Jl Kemuning 22 Pamekasan, Rabu (4/12/2024).

    Rapat pleno yang digagas KPU Pamekasan, dihadiri jajaran komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pamekasan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Pamekasan, dan perwakilan partai politik (parpol).

    Selain itu juga tampak hadir sejumlah saksi dari masing-masing pasangan calon (paslon), baik untuk paslon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, serta para saksi dari paslon bupati dan wakil bupati Pamekasan.

    Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU Pamekasan, Mahdi memaparkan berbagai program yang sudah dilakukan selama tahapan pilkada serentak 2024 berlangsung. Mulai dari perencanaan, pembentukan badan adhoc hingga memasuki tahapan rekapitulasi tingkat kabupaten.

    “Berbagai tahapan Pilkada Serentak 2024 ini sudah kami laksanakan sesuai dengan regulasi, mulai dari tahap sosialisasi, kampanye, pemilihan, penghitungan hingga hari ini rekapitulasi tingkat kabupaten,” kata Ketua KPU Pamekasan, Mahdi.

    Pihaknya bersyukur beragam tahapan yang sudah dilalui dapat berjalan sesuai dengan harapan bersama. “Hal ini tentu tidak lepas dari peran serta seluruh lapisan masyarakat yang berpartisipasi aktif menyukseskan pilkada serentak di Pamekasan, baik untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, maupun pemilihan bupati dan wakil bupati Pamekasan,” ungkapnya.

    “Kesuksesan ini merupakan kesuksesan bersama, dan sejak awal kami juga komitmen menyukseskan pilkada Pamekasan, dapat berjalan aman dan lancar. Untuk itu mari kita tetap jaga persatuan hingga proses pelantikan maupun pasca pelantikan,” imbuhnya.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat maupun stakeholder yang sudah bersama komitmen mewujudkan pilkada aman, damai dan kondusif, sesuai dengan tagline Pilkada Pamekasan Bersahabat.

    “Terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat maupun stakeholder, para tokoh dan lainnya. Khususnya rekan-rekan KPPS, PPS dan PPK yang iktu serta menyukseskan berbagai tahapan pilkada, termasuk rekan-rekan keamanan dari TNI-Polri bersama pihak terkait,” jelasnya.

    Tidak kalah penting, pihaknya juga kembali mengingatkan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menjaga kondusifitas. “Mari kita semua selalu menjaga kondusifitas, dan tetap jaga persatuan dan kesatuan,” pungkasnya. [pin/ted]

  • Unggul di Pilkada Bojonegoro 2024, Ini Kata Setyo Wahono

    Unggul di Pilkada Bojonegoro 2024, Ini Kata Setyo Wahono

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bojonegoro 2024 telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro. Hasil perolehan suara terbanyak itu disampaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara, Selasa (3/12/2024).

    Berdasarkan hasil rekapitulasi, pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Bojonegoro nomor urut 02, Setyo Wahono-Nurul Azizah meraih suara terbanyak. Setyo Wahono dan Nurul Azizah meraih suara sebanyak 701.249 suara atau 89.34 persen.

    Sementara rivalnya pasangan nomor urut 01, Teguh Haryono-Farida Hidayati, meraih suara 83.709 atau 10,66 persen.

    “Hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan KPU dengan quick count dan perhitungan internal yang kita lakukan tidak ada berbedaan yang berarti. Artinya kami unggul dalam Pilkada 2024 ini, ujar Bupati Bojonegoro terpilih, Setyo Wahono, Rabu (4/12/2024).

    Kemenangan ini, lanjut Setyo Wahono, bukan hanya kemenangan dirinya dengan Nurul Azizah. Namun, lanjut pria asal Desa Dolokgede Kecamatan Tambakrejo itu, kemangan yang diraih merupakan juga merupakan kemenangan seluruh warga masyarakat Bojonegoro.

    Setyo Wahono juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan saling bahu membahu untuk mewujudkan kemenangan dalam Pilkada Bojonegoro ini. Termasuk masing-masing pendukung kontestan Pilkada Bojonegoro agar saling merangkul untuk menciptakan Bojonegoro yang guyup dan adem.

    “Kepada seluruh partai pengusung, segenap relawan dan ormas yang telah bekerja keras untuk memenangkan Setyo Wahono-Nurul Azizah, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,” terang Wahono.

    “Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Teguh Haryono dan Mbak Farida Hidayati telah menjadi partner kami dalam menjaga alam demokrasi di Bojonegoro dapat berjalan dengan baik. Juga kepada penyelenggara, KPU dan Bawaslu yang telah secara profesional melaksanakan Pilkada ini,” pungkasnya. [lus/beq]

  • Bupati Jember Hendy Berjanji Kawal Perbaikan Jalan Provinsi Jatim yang Rusak

    Bupati Jember Hendy Berjanji Kawal Perbaikan Jalan Provinsi Jatim yang Rusak

    Jember (beritajatim.com) – Warga melakukan aksi protes terhadap kerusakan jalan provinsi di Kecamatan Puger, Balung, dan Rambipuji, Kabupaten Jember, Jawa Timur, kemarin. Bupati Hendy Siswanto berjanji mengawal perbaikan jalan tersebut.

    Kerusakan jalan berdasarkan pernyataan warga dan anggota DPRD Jember diakibatkan truk bermuatan material melebihi kapasitas jalan. Sebagian dari truk-truk yang melebihi kapasitas itu adalah pengangkut semen PT Imasco. Hingga hari ini belum ada pernyataan resmi dari PT Imasco mengenai protes warga ini.

    Bupati Hendy Siswanto prihatin dengan kondisi jalan tersebut. “Titik-titik jalan yang rusak tersebut sepenuhnya kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sulit bagi Pemerintah Kabupaten Jember mengintervensi,” katanya, Rabu (4/12/2024).

    Soal andil truk-truk PT Imasco terhadap kerusakan jalan tersebut, Hendy pernah membuat kebijakan dan pembicaraan berkali-kali. Ia meminta kepada Imasco untuk bisa berkontribusi lebih besar terhadap daerah dibanding perusahaan lain. “Karena skalanya (skala usaha) lebih besar,” katanya.

    Menurut Hendy, kontribusi lebih besar PT Imasco ini adalah bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan warga terdampak. “Sayang komunikasi ini masih terkendala,” katanya.

    Harapan Hendy agar Imasco berkontribusi besar bukannya tanpa alasan. “Jalan sepanjang 22 kilometer yang terentang dari pintu keluar PT. Imasco sampai pertigaan Kaliputih Kecamatan Rambipuji mengalami kerusakan karena truk-truk bermuatan besar atau overload milik PT Imasco. Sementara kemampuan jalan provinsi batas maksimalnya hanya 10 ton,” katanya.

    Sejak menjabat pada 2021 hingga saat ini, menurut Hendy, Pemkab Jember selalu meminta bantuan perbaikan jalan kepada Pemprov Jatim. Namun terdapat perbedaan pola anggaran antara pemprov dan Pemkab Jember, sehingga warga harus lebih bersabar.

    “Terakhir, saya pastikan Pemkab Jember akan terus mengawal perbaikan sampai tuntas, dan kami juga menyiapkan dan menyediakan apa-apa yang dibutuhkan warga terdampak, senyampang itu tidak melanggar peraturan berlaku,” kata Hendy. [wir]

  • Paslon WALI Menang Telak di Pilwali Malang, Sapu Bersih 5 Kecamatan

    Paslon WALI Menang Telak di Pilwali Malang, Sapu Bersih 5 Kecamatan

    Malang (beritajatim.com) – Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat – Ali Muthohirin (WALI), keluar sebagai pemenang Pilwali Kota Malang 2024.

    Berdasarkan rekapitulasi suara yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang pada Selasa (3/12/2024), pasangan WALI berhasil menyapu bersih kemenangan di lima kecamatan di Kota Malang dengan total perolehan suara 203.257.

    Pasangan WALI unggul di semua kecamatan di Kota Malang dengan rincian sebagai berikut:

    Kecamatan Kedungkandang: WALI memperoleh 53.681 suara, ABADI 26.318 suara, dan HC-Ganis 19.295 suara.
    Kecamatan Klojen: WALI mengantongi 24.233 suara, ABADI 28.132 suara, dan HC-Ganis 8.142 suara.
    Kecamatan Blimbing: WALI unggul dengan 42.932 suara, ABADI 28.132 suara, dan HC-Ganis 16.328 suara.
    Kecamatan Sukun: WALI meraih 46.936 suara, ABADI 30.752 suara, dan HC-Ganis 17.753 suara.
    Kecamatan Lowokwaru: WALI mendapatkan 35.475 suara, ABADI 31.344 suara, dan HC-Ganis 12.629 suara.

    Secara kumulatif, pasangan Wahyu Hidayat – Ali Muthohirin unggul dengan 203.257 suara, disusul pasangan Mochamad Anton – Dimyati Ayatullah (ABADI) dengan 132.258 suara, dan pasangan Heri Cahyono – Ganisa Pratiwi Rumpoko (HC-Ganis) dengan 74.147 suara.

    “Data rincian perolehan pasangan Wahyu Hidayat – Ali Muthohirin 203.257 suara. Heri Cahyono – Ganisa Pratiwi Rumpoko 74.147 suara. H Anton – Dimyati Ayatulloh 132.258 suara,” ujar Komisioner KPU Kota Malang, Fitri Yuliani.

    Kemenangan ini menempatkan pasangan Wahyu Hidayat – Ali Muthohirin sebagai pemimpin baru Kota Malang. [luc/beq]

  • Ini Hasil Pilwali Madiun 2024, Ada Catatan dari Bawaslu

    Ini Hasil Pilwali Madiun 2024, Ada Catatan dari Bawaslu

    Madiun (beritajatim.com) – Pasangan calon (paslon) petahana nomor urut 2, Maidi-F Bagus Panuntun, berhasil meraih kemenangan dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Madiun 2024 dengan perolehan 65.583 suara. Hasil ini unggul dari dua pasangan lainnya, yakni paslon nomor urut 3, Bonie Laksmana-Bagus Rizki Dinarwan, yang memperoleh 45.923 suara, serta paslon nomor urut 1, Inda Raya-Aldi Dwi, yang hanya meraih 5.522 suara.

    Catatan Bawaslu dalam Rekapitulasi KPU

    Proses rekapitulasi yang digelar oleh KPU Kota Madiun di Hotel Aston Madiun, Rabu (4/12/2024), mencatat beberapa poin penting yang menjadi perhatian Bawaslu Kota Madiun. Ketua Bawaslu, Wahyu Sesar, menyebut bahwa terdapat sejumlah kejadian khusus yang dilaporkan oleh PPK selama proses rekapitulasi tingkat kota.

    “Sesuai dengan PKPU 18, rekapitulasi di tingkat kota wajib membacakan kembali formulir kejadian khusus untuk disampaikan kepada saksi mandat,” jelas Wahyu.

    Ia juga menambahkan bahwa kesalahan yang ditemukan sebagian besar bersifat administratif, seperti kesalahan penulisan data pemilih dalam DPT atau pemilih pindahan yang tertukar. Bahkan, ditemukan pula kasus penempatan formulir C Hasil Plano untuk pemilihan wali kota yang salah masuk ke kategori pemilihan gubernur.

    Upaya Maksimal Bawaslu dalam Pengawasan

    Meski demikian, Wahyu menegaskan bahwa Bawaslu Kota Madiun telah melakukan berbagai langkah pencegahan dan pengawasan secara optimal.

    “Kami mengadakan bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas Pengawas TPS, PKD, dan Panwas, serta antisipasi masalah seperti kekurangan surat suara bersama KPU,” ungkapnya.

    Mengenai tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 79 persen, Wahyu menilai angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan Pilkada 2018.

    “Jika dibandingkan Pilpres sebelumnya, perbedaan terjadi karena DPK lintas kabupaten, kota, dan provinsi masih diperbolehkan mencoblos presiden, sementara Pilgub dan Pilbup tidak,” ujarnya.

    KPU Akan Fokus pada Sosialisasi Media Sosial

    Ketua KPU Kota Madiun, Pita Anjarsari, menegaskan bahwa KPU akan lebih intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat ke depan.

    “Kami sudah meningkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi. Namun, karena mayoritas pemilih kini aktif di media sosial, ke depan kami akan memaksimalkan platform digital ini,” jelas Pita.

    Pita juga menyoroti pentingnya peran calon dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. “Cara calon dalam meyakinkan masyarakat sangat memengaruhi semangat pemilih untuk menggunakan hak suaranya,” pungkasnya.

    Dengan hasil ini, Paslon Maidi-F Bagus Panuntun resmi melanjutkan kepemimpinan mereka di Kota Madiun, dan Bawaslu bersama KPU terus berupaya memperbaiki proses pemilu untuk ke depan. [fiq/but]