Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Kediri Sandang Predikat ke 7 Kota Paling Toleran se-Indonesia

    Kediri Sandang Predikat ke 7 Kota Paling Toleran se-Indonesia

    Kediri (beritajatim.com) – Sebagai salah satu dari 10 kota yang menyandang predikat Kota Paling Toleran di Indonesia, Kota Kediri menjadi daya tarik bagi daerah lain untuk belajar dan melakukan kunjungan kerja, seperti yang dilaksanakan FKUB Kota Blitar hari ini di Ruang Kilisuci Balaikota Kediri.

    Kunjungan kerja tersebut diterima dan disambut hangat oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Kota Kediri bersama seluruh anggota FKUB Kota Kediri dan beberapa satuan kerja terkait. Kabag Kesra Pemkot Kediri, Ahmad Jainudin saat menyambut kedatangan FKUB Kota Blitar mengatakan bahwa Kota Kediri memiliki luas 63,4 Km dengan 3 kecamatan dan 46 Kelurahan.

    Meskipun tidak terlalu luas, Jainudin menegaskan bahwa Kota Kediri cukup harmoni, terlebih dengan adanya FKUB, kerukunan dan kekompakkan seluruh umat beragama di Kota Kediri bisa terjalin.

    “Sesuai jargon Harmoni Kediri The Service City, Kota Kediri sebagai kota pelayanan yang kita utamakan. Jasa-jasa pelayanan ini Insyaallah bisa meningkatkan PAD,”ungkapnya.

    Jainudin menjelaskan lebih lanjut dengan meningkatnya PAD suatu kota/kabupaten juga harus diimbangi dengan meningkatnya kondusifitas yang ada di wilayah. “Maka dari itu, peran serta FKUB di Kota Kediri sangat sentral dalam menjaga kondusifitas,”ujarnya.

    Momentum kunjungan dan silaturahmi ini, Jainudin harapkan bisa membah ilmu dalam mewujudkan kota yang toleran dan bahagia baik bagi Kota Kediri maupun Kota Blitar kedepannya.

    “Insyaallah kalau banyak silaturahmi itu dipermudah rejekinya, diperpanjang usianya. Yang terpenting kita semua bahagia, seperti Kota Kediri yang menjadi kota bahagia, dimana yang mempengaruhi salah satunya keguyuban dan kerukunan antar umat beragama,”pungkasnya.

    Sementara itu, Ketua FKUB Kota Blitar, Sukri Alfi yang memimpin rombongan kunker mengucapkan terimakasih atas sambutan yang mereka terima. Sukri juga menyampaikan maksud dan tujuan rombongan FKUB Kota Blitar pada kunker pada hari ini, dimana pihaknya ingin belajar dan studi tiru dari FKUB Kota Kediri dalam mewujudkan kota yang harmonis dan bisa masuk dalam 7 besar Kota Paling Toleransi se-Indonesia.

    “Dari kunjungan ini, kami ingin akan memperoleh sesuatu yang belum kami lakukan di Kota Blitar terkait dengan program-program FKUB yang bisa kita adopsi sehingga kemajuan dalam pengelolaan FKUB Kota Blitar,”ungkapnya.

    Melalui kunker ini, Sukri berharap hubungan Pemerintah dan FKUB di seluruh komponen bisa semakin harmonis, rukun, damai, sejahtera,adem, ayem rukun untuk membangun kota yang sejahtera, aman, baldatun toyyibatun warobbun ghofur. [nm/kun]

  • Pemkab Kediri Revitalisasi Masjid An-Nur Pare, Tahap Pertama Rp 3,9 M

    Pemkab Kediri Revitalisasi Masjid An-Nur Pare, Tahap Pertama Rp 3,9 M

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Kediri tengah melakukan revitalisasi sejumlah bangunan Masjid An-Nur yang berada di Kecamatan Pare. Revitalisasi pada tahap pertama tersebut diketahui digelontorkan dengan anggaran sebesar Rp3,9 miliar.

    Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Kabupaten Kediri Irwan Chandra Wahyu Purnama menyampaikan, revitalisasi pada sejumlah bangunan tersebut difokuskan pada peningkatan aksesibilitas jamaah ke dalam masjid, termasuk jalur khusus bagi kalangan disabilitas.

    “Kami ingin memperbaiki sejumlah bangunan sesuai analisa kami terutama kenapa masjid ini relatif sepi,” kata Irwan, Selasa (3/11/2024).

    Disebutkan, revitalisasi Masjid An-Nur Pare pada tahap pertama dilakukan dengan membangun toilet dan tempat wudhu yang ramah bagi disabilitas dan lansia. Kemudian, membongkar pagar sisi timur masjid dan beberapa trab sebagai upaya menambah kapasitas kantong parkir kendaraan.

    Tidak hanya itu, revitalisasi juga menyasar perbaikan interior maupun eksterior. Di bagian interior, revitalisasi dilakukan pada dinding kaca masjid yang diganti menggunakan terawangan guna meminimalisir audio mendengung. Sedang, di bagian eksterior dilakukan mengecat ulang sejumlah atap. “Semua itu kita lakukan sebagai upaya menciptakan kesan nyaman bagi jamaah yang hendak ke masjid,” terangnya.

    Namun demikian, Irwan menyebut, artistik bangunan Masjid An-Nur secara umum tidak akan diubah. Seperti pada arsitektur bangunan khas Jawa, atap tajug berbentuk piramid, serta bangunan beratap joglo. “Yang pasti kita tidak merubah bentuk asli bangunan,” tegasnya.

    Adapun, revitalisasi tahap pertama tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2024. Sedangkan untuk tahap kedua akan dilanjutkan pada tahun depan. [ADV PKP/nm]

  • Indikator Pembangunan Jember Positif Jelang Akhir Tahun 2024

    Indikator Pembangunan Jember Positif Jelang Akhir Tahun 2024

    Jember (beritajatim.com) – Sejumlah indikator pembangunan Kabupaten Jember, Jawa Timur, menunjukkan tren positif menjelang akhir tahun 2024. Bupati Hendy Siswanto berharap daya beli masyarakat Jember tetap bagus.

    “Alhamdulillah, pengendalian inflasi (tahunan) kita bagus, 1,44 persen. Cuma harapan kita adalah 2,5 persen plus satu atau minus satu, sehingga daya beli bagus. Ini masih rendah, tapi daya beli kan kurang bagus nantinya,” kata Hendy, ditulis Rabu (4/12/2024).

    Pertumbuhan ekonomi Jember juga membaik, yakni 4,93 persen. “Dulu di awal kami memimpin Jember pada 2021, pertumbuhan kita minus 2,98 persen,” kata Hendy.

    Angka pengangguran pun turun dari 4,01 persen menjadi 3,93 persen. “Alhamdulillah, capaian-capaian positif sudah terjadi di akhir tahun 2024,” kata Hendy.

    Namun Hendy tak mau lengah. Saat ini hujan masih belum terlalu deras mengguyur. Setiap orang diminta waspada saat intensitas hujan semakin tinggi. “Harus hari-hati. Kabar BMKG, musim hujan sebenarnya pada Januari-Februari 2025,” katanya.

    Bulan depan Pemkab Jember harus bersiap menyongsong datangnya Ramadan. “Ketersediaan pangan kita harus terjaga betul, karena bulan Ramadan masuk pada akhir Februari 2025. Kesiapan harus matang. Jangan sampai terjadi inflasi tinggi, karena cuaca bisa membuat lahan sawah puso. Sawah yang tergenang panennya nanti, bukan sekarang,” kata Hendy.

    Sejauh ini stok beras di Jember juga aman. “Bahkan Bulog kita menyuplai lima kabupaten,” kata Hendy. [wir]

  • Pemkab Kediri Respon Cepat Aduan Warga, Perhalus Jalan Pare-Kandangan

    Pemkab Kediri Respon Cepat Aduan Warga, Perhalus Jalan Pare-Kandangan

    Kediri (beritajatim.com) – Merespon aduan warga terkait kerusakan ruas jalan Pare-Kandangan, Pemerintah Kabupaten Kediri berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dilakukan pemeliharaan. Ruas jalan yang semula rusak itu pun kini telah diaspal halus.

    Aduan mengenai kerusakan ruas jalan Pare-Kandangan itu disampaikan warga langsung kepada Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana saat tengah cuti kampanye Pilkada, tepatnya pada Selasa, 8 Oktober 2024.

    Mas Dhito sapaan akrab Hanindhito dihadapan warga menerangkan ruas Jalan Pare-Kandangan merupakan jalan provinsi sehingga perbaikan menjadi kewenangan di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Tapi apakah bupati terus lepas tangan? tidak. Karena (bagaimanapun) tetap masyarakat kabupaten yang lewat,” katanya dihadapan warga Desa Banaran, Kecamatan Kandangan saat itu.

    Menjadi janji Mas Dhito dalam kampanyenya, ketika dalam Pilkada 2024 mendapat mandat rakyat untuk kembali menjadi bupati, pihaknya akan mengusulkan ke provinsi supaya perbaikan kerusakan ruas Jalan Pare Kandangan tersebut mendapatkan prioritas.

    “Maka kalau saya diberi mandat oleh jenengan semua, saya hanya minta satu hal kepada provinsi yaitu perbaikannya Jalan Pare-Kandangan,” janjinya.

    Tak menunggu lama, hasil koordinasi yang dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kerusakan ruas Jalan Pare-Kandangan pada awal Desember ini pun dilakukan pemeliharaan dengan kegiatan pengaspalan.

    Ditemui di lokasi pekerjaan, Rafli, tim teknis lapangan menyebut pekerjaan pengaspalan itu dilakukan dari Desa Kencong hingga Desa Damarwulan, Kecamatan Kepung dengan panjang sekitar 4800 meter atau 4,8 km. “Untuk ketebalan aspal 6 centimeter,” ucapnya. [ADV PKP/nm]

  • Dana Hibah Tiga Ormas, Anggota Dewan Ini Laporkan ke BK DPRD Sidoarjo

    Dana Hibah Tiga Ormas, Anggota Dewan Ini Laporkan ke BK DPRD Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Tim Badan Kehormatan (BK) DPRD Sidoarjo menerima laporan dugaan penyimpangan prosedural penghapusan dana hibah bagi tiga Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Sidoarjo.

    Laporan itu, berisi dugaan penyimpangan penghapusan dana hibah yang sebelumnya dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) diperuntukkan tiga Ormas keagamaan. Yakni PC Muslimat, PC Fatayat Kabupaten Sidoarjo dan PD Aisyiyah.

    Berdasarkan data ketiga ormas itu, masing-masing menerima dana hibah sebesar Rp 6 miliar untuk PC Muslimat NU, Rp 4 miliar untuk PD Aisyiyah serta Rp 4 miliar untuk PC Fatayat NU Sidoarjo. Anggaran bakal dicairkan pada APBD Tahun 2025 mendatang.

    “Kami melaporkan penghapusan dana hibah untuk sejumlah ormas itu, karena kami menduga penghapusannya salah prosedural. Apalagi dihapus lima menit menjelang Rapat Paripurna di DPRD Sidoarjo pada Sabtu (30/11/2024),” ujar pelapor Usman usai menyerahkan dokumen dugaan kesalahan prosedur dan mekanisme dalam proses persetujuan RAPBD Tahun 2025 ke BK DPRD Sidoarjo, Rabu (4/12/2024).

    Laporan perkara pertama di BK DPRD Sidoarjo itu, disampaikan anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Sidoarjo, Usman. Sedangkan saat menyampaikan laporan itu, diterima langsung Ketua BK DPRD Sidoarjo, Emir Firdaus.

    “Informasinya dana hibah yang dihapus dimasukkan dalam program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo Tahun anggaran 2025. Hal ini, tentu kami menduga juga menyalahi prosedur karena belum ada rapat Banggar pergeseran maupun penghapusan anggaran itu,” ungkap mantan Ketua DPRD Sidoarjo periode 2019 – 2024 tersebut.

    Bagi Usman, dugaan kesalahan prosedur dan mekanisme rapat pimpinan dengan fraksi itu karena untuk membahas penghapusan hibah. Hal itu tidak sesuai PP Nomor 12 Tahun 2018 dan Tatib DPRD. “Karena fraksi bukan alat kelengkapan dewan. Kita punya Banggar, kenapa mengajak fraksi dalam penghapusan anggaran itu,” paparnya.

    Ketua BK DPRD Sidoarjo, Emir Firdaus mengaku telah menerima berkas laporan Usman. Namun belum mempelajari secara detail isi laporan yang dimasukkan pelapor dalam amplop coklat itu.

    “Berkas laporan anggota ini nanti baru akan dibuka bersama 4 anggota BK lain, untuk dikaji bersama-sama. Kami upayakan dalam waktu 2 sampai 3 hari ke depan akan menggelar rapat bersama anggota BK lainnya untuk menyikapi laporan ini,” tegas Ketua DPD PAN Sidoarjo yang juga anggota Banggar DPRD Sidoarjo ini.

    Emir menandaskan dalam laporan itu poin utamanya adalah soal dugaan penghapusan dana hibah bagi tiga Ormas yakni PC Muslimat, PC Fatayat dan PD Aisyiyah Sidoarjo.
    “Dalam laporan ini, ada tiga Ormas yang dihapus beberapa menit sebelum rapat Paripurna persetujuan APBD 2025 kemarin,” urainya.

    Selain itu, lanjut Emir soal poin mekanisme dalam proses persetujuan APBD, yang diduga tidak melibatkan Banggar DPRD Sidoarjo dalam penghapusan hibah Ormas diduga menyalahi prosedur. Bahkan, dirinya sebagai anggota Banggar DPRD tidak tahu menahu soal penghapusan dana hibah itu.

    “Padahal alokasi dana hibah itu sudah dicantumkan dalam KUA-PPAS dan plafon anggaran Tahun 2025. Dugaan kami, karena diduga Banggar belum bersepakat dengan penghapusan hibah itu, pimpinan lalu menarik seluruh fraksi untuk dimintai persetujuan,” ungkapnya.

    Sementara anggota Banggar dari Fraksi PAN DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso, membenarkan dana hibah itu sudah masuk KUA-PPAS. Bangun merinci dana hibah itu untuk PC Muslimat Rp 6 miliar, PD Aisyiah Rp 4 miliar dan PC Fatayat sebesar Rp 4 miliar.

    “Saat itu, Tim Anggaran Pemkab Sidoarjo tidak mau memasukkan dana hibah itu ke dalam APBD. Kecuali kalau dana itu untuk biaya kegiatan. Sebenarnya, kami (DPRD Sidoarjo) tidak pernah menolak pemberian hibah, justru Tim Anggaran Pemkab Sidoarjo yang menolak setelah dapat masukan dari pihak lain,” ungkapnya.

    Bangun menegaskan jika penghapusan itu anggarannya bakal digunakan untuk kegiatan OPD Pemkab Sidoarjo. “Kalau konstruksinya seperti itu akan menyulitkan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah). Bahkan penggeseran dana hibah itu nanti bisa merepotkan OPD yang menerima pergeseran anggaran itu,” terang Bangun. (isa/kun)

  • Perbaikan 525 Meter Jalan Ambles di Bandealit Jember Butuh Waktu 15 Hari

    Perbaikan 525 Meter Jalan Ambles di Bandealit Jember Butuh Waktu 15 Hari

    Jember (beritajatim.com) – Perbaikan 525 meter jalan beraspal di Bandealit yang termasuk kawasan Taman Nasional Meru Betiri, Kabupaten Jember, Jawa Timur, membutuhkan waktu kurang lebih 15 hari.

    Jalan beraspal tersebut ambles setelah digerojok hujan deras, Kamis (28/11/2024). “Berdasarkan investigasi kami, ada air yang masuk ke fondasi jalan, sehingga fondasi tergerus terbawa air dan lapisan aspal di atasnya ambles,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Jember Eko Ferdianto, Rabu (4/12/2024).

    Di sisi jalan yang ambles tersebut, ada tebing dan semacam saluran air alami yang muncul saat musim hujan. Air yang mengalir dari atas tebing menggerojok dan menghantam batu besar, sehingga dibelokkan ke jalan beraspal itu. “Kebetulan (bahu) jalan itu belum ditutup beton. Air masuk ke fondasi,” kata Eko.

    Kondisi tersebut terhitung kasus spesifik. “Itu di luar perkiraan kami,” kata Eko.

    Menurut Eko, di bagian lain jalan yang dibangun tanpa ada bahu jalan beton, tidak terjadi kerusakan atau tanah ambles. “Memang tidak ada aliran air cukup deras di situ,” katanya.

    Proyek jalan Bandealit sepanjang 800 meter dibangun pertama pada akhir 2023 dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jember sendiri. Pembangunan jalan dilanjutkan sepanjang 7,9 kilometer dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 14 miliar dari pemerintah pusat sejak Juni 2024.

    Dinas PUBMSDA Jember akan melanjutkan pembangunan empat kilometer jalan hingga pantai Bandealit dengan anggaran Rp 4 miliar. “Sebagian mungkin bisa kami fokuskan untuk penguatan jalan yang dibangun sekarang. Mungkin ada beberapa titik dinding penahan tanah yang tidak bisa kami anggarkan sekarang, kami alokasikan tahun depan,” kata Eko.

    Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo menilai, perencanaan jalan itu kurang tepat. “Batas akhir pengerjaannya 15 November 2024, dan ini masih pengaspalan tahap pertama. Seharusnya ini sudah selesai, malah terjadi seperti ini,” katanya.

    Ardi tidak sepakat ini dikatakan kejadian luar biasa atau force majeur. “Ini pengerjaannya belum selesai. Kalau sudah mengajukan adendum, kan denda berjalan. Ada konsekuensi yang harus terselesaikan sesuai regulasi,” katanya. [wir]

  • Hasto Tegaskan Jokowi, Gibran Hingga Bobby Nasution Bukan Lagi Bagian dari PDIP

    Hasto Tegaskan Jokowi, Gibran Hingga Bobby Nasution Bukan Lagi Bagian dari PDIP

    Jakarta (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka hingga Bobby Nasution, bukan lagi menjadi bagian dari PDIP. Namun Hasto tidak menyebut secara tegas apakah Jokowi dan keluarga telah dipecat oleh PDIP.

    “Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto saat ditanya wartawan apakah Jokowi telah dipecat sebagai kader partai, Rabu (4/12/2024).

    Menurut Hasto, praktik-praktik politik yang dilakukan Jokowi dan keluarga tentunya harus bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi semua pihak, utamanya bagaimana menjalankan disiplin partai.

    “Dan kemudian bagaimana rapat Kerja Nasional yang ke V, kami juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannya kemudian bisa berubah dan merubahkan cita-cita yang membentuknya,” tutur Hasto.

    Hasto menambahkan, keanggotaan PDI Perjuangan bukanlah semata-mata pada ada atau tidaknya, tetapi pada komitmennya di dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.

    “PDI Perjuangan percaya pada nilai-nilai Satyam Eva Jayate. Sehingga mereka yang menahan angin akan menuai badai. Itulah yang kita yakini sebagai suatu bangsa. Karena di dalam sejarah peradaban keempat manusia, tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun mampu bertahan, kecuali mereka-mereka akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah,” paparnya. [hen/suf]

  • Saksi Paslon Teguh-Farida Tolak Tanda Tangan Hasil Rekapitulasi KPU Bojonegoro

    Saksi Paslon Teguh-Farida Tolak Tanda Tangan Hasil Rekapitulasi KPU Bojonegoro

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Saksi pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro nomor urut 01 Teguh Haryono-Farida Hidayati menolak membubuhkan tanda tangan dalam berita acara hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara dalam Pilkada Bojonegoro 2024.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro telah merampungkan rekapitulasi perolehan suara Pilkada Serentak 2024 di tingkat kabupaten. Baik untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, maupun bupati dan wakil bupati. Rapat pleno rekapitulasi selesai dalam satu hari, pada Selasa (3/4/2024).

    Proses rekapitulasi dilakukan sejak selasa pagi, hingga pukul 00.00 WIB, sebelum diumumkan hasilnya sekitar pukul 00.30 WIB, rabu dini hari (4/12/2024). Rapat pleno ini dilakukan untuk rekapitulasi calon gubernur dan wakil gubernur Jatim, serta calon bupati dan wakil bupati Bojonegoro.

    Hasil perolehan suara untuk Paslon Bupati-Wakil Bupati nomor urut 01 Teguh Haryono-Farida Hidayati meraih suara 83.709, atau 10,66 persen. Sedangkan paslon 02 meraih suara sah sebanyak 701.249 suara dengan persentasi 89,34 persen. Sehingga, total suara sah dalam Pilkada Bojonegoro sebanyak 784.985 suara.

    Setelah selesai dilakukan rekapitulasi, masing-masing saksi paslon yang hadir diminta untuk melakukan tanda tangan dalam berita acara. Namun saksi paslon 01 Teguh-Farida menolak untuk menandatangani berita acara hasil rapat pleno tersebut.

    Saat dikonfirmasi saksi paslon tersebut enggan membeberkan alasan tidak membubuhkan tanda tangan. “Iya, kami tidak menandatangani berita acara, alasan kami sudah dicatat oleh KPU Bojonegoro,” kata saksi paslon 01, Asep Awaludin, Rabu (4/12/2024).

    Sementara itu, Komisioner KPU Kabupaten Bojonegoro Divisi Teknis Penyelenggaraan, Ariel Sharon mengatakan, jika yang tidak menandatangani berita acara merupakan saksi paslon 01 Pilbup Bojonegoro, dan saksi paslon 03 Pilgub Jatim.

    “Penolakan tanda tangan di berita acara itu tidak menjadi persoalan, dan tahapan tetap berjalan sesuai adanya. Karena menolak bertanda tangan itu hak dari masing-masing paslon,” kata Ariel. [lus/suf]

  • Rekapitulasi KPU Gresik, Yani-Alif Raup 366.944 Suara, Kotak Kosong 247.479 Suara

    Rekapitulasi KPU Gresik, Yani-Alif Raup 366.944 Suara, Kotak Kosong 247.479 Suara

    Gresik (beritajatim.com)- Rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gresik, mulai 3-4 Desember 2024 tuntas. Dalam rapat pleno terbuka tersebut, pasangan calon (Paslon) Yani-Alif meraup 366.944 suara, sementara kotak kosong mendapat 247.479 suara.

    Untuk suara sah tercatat sebanyak 614.423. Sedangkan suara tidak sah mencapai 35.749. Total suara sah dan tidak sah ada 650.172 suara.

    Meski proses demokrasi pilkada berjalan aman terkendali, namun jumlah partisipasi pemilih mengalami penurunan. Dari 971.750 daftar pemilih tetap (DPT). Jumlah partisipasi yang menggunakan hak suaranya hanya 650.172 pemilih.

    “Angka partisipasi menurun, namun ada kesuksesan tersendiri yang dicatat di Pilkada Gresik,” ujar Komisioner Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim Miftahur Rozaq, Rabu (4/12/2024).

    Pada Pilkada Gresik kali ini, paslon Yani-Alif unggul di 11 kecamatan di Gresik Selatan dan Pulau Bawean. Sementara di Gresik Utara ada enam kecamatan yang dimenangi kotak kosong. Diantaranya, Kecamatan Kebomas, Gresik Kota, Manyar, Sidayu, Bungah, dan Kecamatan Ujungpangkah.

    Ketua KPU Gresik Akhmad Taufik menyatakan meski telah menyelesaikan tahapan rekapitulasi, pihaknya baru akan menetapkan Bupati dan Wakil Bupati Gresik terpilih pada 8 Desember 2024.

    Sebab, selama 3×24 jam, pihaknya membuka kesempatan bagi pihak saksi maupun pemantau Pemilu untuk mengajukan sengketa Pilkada. “Jika hingga batas waktu tersebut tidak ada yang menggugat hasil rekapitulasi, maka pasangan calon Yani-Alif resmi ditetapkan sebagai Bupati-Wakil Bupati terpilih,” paparnya.

    Minimnya jumlah pemilih ini juga disorot oleh Bawaslu Gresik. Kordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Gresik Habibur Rohman menyatakan pihaknya memberi catatan atas kinerja jajaran KPU Gresik. Khususnya dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

    “Dibandibandingkan dengan 2020, jumlah DPT Gresik sebanyak 918.192 orang. Dengan partisipasi pemilih mencapai 81,1 persen atau sebanyak 745.229 orang. Menurunnya pemilih bisa jadi karena sosialisasi yang dilakukan nampaknya belum tepat sasaran,” urainya.

    Demikian halnya dengan hasil rekapitulasi suara, setidaknya terdapat 35.749 suara tidak sah. Hal tersebut disebabkan karena penggunaan data anomali hingga surat suara dalam kondisi rusak. “Ada 3 wilayah kecamatan yang masuk kejadian khusus. Yakni Kecamatan Cerme, Duduksampeyan, dan Wringinanom,” ujarnya.

    Dirinya juga menyoroti kecakapan penyelenggara tingkat TPS. Pasalnya, terdapat beberapa temuan pemilih yang salah mencoblos akibat surat suara dalam kondisi rusak. “Saat pemilih sudah mencoblos baru diketahui surat suara rusak. Lalu diperbolehkan meminta surat suara lagi,” papar Habib. [dny/suf]

    Hasil rekapitulasi KPU Gresik

    1. Paslon Yani-Alif memperoleh 366.944 suara

    2. Kotak Kosong 247.479 suara

    3. Suara sah  614.423

    4. Suara tdk sah 35.749

    5. Hadir  650.172 pemilih

  • Partisipasi Pemilih Tak Sesuai Target, KPU Kabupaten Pasuruan Salahkan Cuaca

    Partisipasi Pemilih Tak Sesuai Target, KPU Kabupaten Pasuruan Salahkan Cuaca

    Pasuruan (beritajatim.com) – Partisipasi pemilih dalam Pilkada Pasuruan tak sesuai target yang dipatok oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) setempat. Hanya saja, KPU justru menyalahkan cuaca terkait partisipasi pemilih saat pencoblosan 27 November lalu.

    Ketua KPU Kabupaten Pasuruan, Ainul Yaqin mengatakan bahwa dalam pemilihan gubernur tingkat partisipasi sebesar 75,18 persen. Sedangkan pada pemilihan bupati turun 0,7 persen atau sekitar 75,11 persen.

    “Untuk sebelumnya kami menargetkan 87 persen. Saat ini target partisipasi 75,18 persen untuk pemilih gubernur, dan 75,11 persen untuk pemilihan bupati. Pilbup sebelumnya hanya 67 persen,” jelas Yaqin, Rabu (4/12/2024).

    Yaqin juga menjelaskan bahwa salah satu faktor turunnya tingkat partisipasi ini karena cuaca. Sehingga banyak masyarakat yang enggan berangkat ke TPS dikarenakan hujan.

    Saat ditanya terkait masifnya sosialisasi, Komisioner KPU Kabupaten Pasuruan Divisi Parmas Sosdiklih, Moh Rois mengatakan bahwa pihaknya sudah gencar melakukan sosialisasi. Bahkan sosialisasi yang sebelumnya masih belum tuntas, H-1 sudah diselesaikan semuanya.

    “Kami sudah gencar melakukan sosialisasi bahkan kami bekerjasama dengan KPPS untuk mengumumkan di speaker masjid. Namun untuk selebihnya kami serahkan ke masyarakat sendiri,” ungkapnya. [ada/suf]