Category: Beritajatim.com Politik

  • Minta Pejabat Berhemat, Presiden Prabowo: Dana Perjalanan Dinas Capai Rp47,8 Triliun

    Minta Pejabat Berhemat, Presiden Prabowo: Dana Perjalanan Dinas Capai Rp47,8 Triliun

    Kupang (beritajatim.com) — Presiden RI Prabowo Subianto menghitung biaya perjalanan dinas bisa mencapai USD 3 miliar atau setara Rp47,8 triliun. Karenanya, dia mengimbau kepada pejabat seluruh kementerian/lembaga termasuk kepala daerah agar dapat menghemat biaya perjalanan dinas serta kegiatan-kegiatan seperti seminar dan lainnya. Menurutnya, anggaran perjalan dinas ke luar negeri seharusnya dapat dipotong 50 persen.

    “Tolonglah, ya, para menteri, puasa dulu, puasanya 5 tahun, kalau 5 tahun kita hemat 1,5 miliar dolar dari perjalanan saja,” ujar Prabowo.

    Hal itu disampaikan Prabowo di tengah-tengah menghadiri acara Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah bertajuk “Menghadirkan Kemakmuran untuk Semua” di Universitas Muhammadiyah, Kupang, NTT.

    Prabowo yakin, dengan penghematan APBN yang dilakukan nantinya bisa digunakan untuk membangun bendungan, memperbaiki sejumlah Sekolah hingga untuk program Makan Bergizi Gratis.

    “Kalau bisa dikurangi artinya bisa menghemat Rp 15 triliun. Rp 15 triliun itu berapa bendungan, berapa SD bisa kita perbaiki,” tegas Prabowo.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo pun mengajak seluruh pihak untuk belajar dari sejarah di mana pemerintah yang korup tidak dapat membawa kemakmuran kepada rakyat. Oleh sebab itu, seluruh pihak harus terus berjuang bersama demi mewujudkan hal tersebut.

    “Saya yakin kita mampu [tumbuh ekonominya] sampai 8%. Kalau pemerintah ketat, bersih, efisien, saya yakin bisa,” katanya. [hen/aje]

  • DAMARMOJO Diskominfo Mojokerto Terima 749 Aduan

    DAMARMOJO Diskominfo Mojokerto Terima 749 Aduan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Aplikasi Dengar Aspirasi Masyarakat Mojokerto (DAMARMOJO), yang diluncurkan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Mojokerto pada 9 April 2021, terus menunjukkan kinerjanya dalam menangani aduan masyarakat. Hingga 2 Desember 2024, aplikasi ini telah menerima 749 aduan, di mana 652 aduan telah selesai, 94 aduan masih diproses, dan tiga aduan belum ditindaklanjuti.

    Dalam rapat evaluasi layanan pengaduan masyarakat yang berlangsung di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), Plt. Kepala Diskominfo Mojokerto, Ardi Sepdianto, mengungkapkan bahwa aduan tersebut disampaikan kepada 49 instansi, termasuk Perumdam dan UPP Saber Pungli. Instansi dengan respon tercepat adalah Diskominfo (0,6 hari), Kecamatan Jetis (1,5 hari), dan Bapenda (2 hari).

    Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, melalui Asisten Administrasi Umum Siswadi, menegaskan pentingnya efisiensi dan kecepatan dalam pengelolaan aplikasi DAMARMOJO.

    “Kami berharap tata kelola pengaduan lebih efisien dan aduan masyarakat dapat ditangani lebih cepat serta tepat. Ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam menghadapi kendala yang ada,” ujarnya.

    Pemerintah Kabupaten Mojokerto menekankan bahwa evaluasi berkala terhadap DAMARMOJO perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memetakan kendala, meningkatkan pemahaman instansi terkait, dan mempercepat waktu respon.

    Dengan evaluasi yang rutin, diharapkan aplikasi DAMARMOJO dapat menjadi solusi andal bagi masyarakat Mojokerto dalam menyampaikan keluhan dan mendapatkan solusi cepat. Layanan ini merupakan bagian penting dari upaya Pemkab Mojokerto untuk memberikan pelayanan publik yang optimal. [tin/beq]

  • Ipuk-Mujiono Unggul, Penetapan Pemenang Pilkada Banyuwangi Tunggu 3 Hari

    Ipuk-Mujiono Unggul, Penetapan Pemenang Pilkada Banyuwangi Tunggu 3 Hari

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Banyuwangi tingkat kabupaten telah usai. Hasilnya, pasangan petahana Ipuk Fiestiandani-Mujiono unggul atas Ali Makki Zaini-Ali Ruchi.

    Perolehan suara Ipuk-Muji berdasarkan rekapitulasi itu yakni 404.336 atau 53,11 persen. Sedangkan paslon nomor urut 02, mendapatkan 371.688 suara atau 47, 89 persen. Ada selisih 32.678 suara dari keduanya, jika persentase selisih 4,22 persen.

    Setelah ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi akan melakukan penetapan pasangan pemenang pemilu di Bumi Blambangan. Akan tetapi, keputusan penetapan masih akan menunggu 3 hari ke depan.

    “Kami masih menunggu 3 hari ke depan pasangan lain apakah akan mengajukan mengajukan gugatan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK),” ungkap Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Banyuwangi Anang Lukman Afandi, ditulis Kamis (5/12/2024).

    Jika terdapat sengketa, kata Anang, pihaknya akan menunggu keputusan MK. Paling lambat pasca keputusan itu akan segera ditetapkan pemenang Pilkada Banyuwangi.

    “Paling lambat 3 hari setelah keputusan MK, maka kita akan segera tetapkan,” pungkasnya.

    Diketahui, selain hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Banyuwangi, KPU juga melakukan rekapitulasi penghitungan Pilkada untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Hasilnya, pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak unggul di Banyuwangi.

    Rinciannya, paslon nomor 01 Luluk – Lukman memperoleh 84.161 atau 10,93 persen. Kemudian, paslon nomor 02 Khofifah – Emil mendapatkan suara 456.856 atau 59,32 persen. Sedangkan paslon nomor 03, Tri Rismaharini – Gus Hans memperoleh 229.140 suara atau 29,75 persen. [rin/beq]

  • Mengurai Kekalahan Tipis Petahana Cak Thoriq di Pilkada Lumajang 2024

    Mengurai Kekalahan Tipis Petahana Cak Thoriq di Pilkada Lumajang 2024

    Lumajang (beritajatim.com) – Pilkada Lumajang 2024 menyisakan catatan penting dalam dunia politik lokal. Tumbangnya petahana Thoriqul Haq (Cak Thoriq) dan Lucita Izza Rafika menjadi sorotan utama, terutama karena mereka kalah dengan selisih 14.204 suara dari pasangan Indah Amperawati Masdar dan Yudha Adji Kusuma.

    Kekalahan Tipis Cak Thoriq

    Seperti diketahui pasangan calon nomor urut 2, Indah Amperawati Masdar dan Yudha Adji Kusuma memperoleh 320.942 suara.

    Pasangan Indah – Yudha mengalahkan pasangan nomor urut 1, Thoriqul Haq dan Lucitta Izza Rafika, yang memperoleh 306.738 suara.

    Indah Amperawati dan Yudha Adji Kusuma diusung Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Perindo, Partai Buruh, Partai Garda Republik Indonesia, Partai Bulan Bintang, dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia.

    Sementara Thoriqul Haq dan Lucita Izza Rafika diusung Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Nusantara, dan Partai Solidaritas Indonesia.

    “Alhamdulillah, rekapitulasi suara telah ditetapkan. Proses berjalan dengan lancar dan situasi tetap kondusif,” kata Ketua KPU Lumajang Henariza Febriadmaja, Kamis (5/12/2024)

    Kekalahan ini memunculkan sejumlah analisis mendalam tentang faktor penyebabnya dan implikasinya bagi pemimpin di masa depan.

    Termasuk menguatnya kembali trah  Sjahrazad Masdar bupati Lumajang 2 periode (2005-2015). Seperti diketahui Indah Amperawati Masdar merupakan adik dari Sjahrazad Masdar.

    Faktor Kekalahan Cak Thoriq: Dari Korupsi hingga Dinamika Politik Lokal

    1. Dugaan Korupsi dan Krisis Kepercayaan Publik
    Isu dugaan korupsi terkait pengelolaan dana erupsi Gunung Semeru menjadi salah satu titik krusial yang meruntuhkan citra Cak Thoriq.

    Pengaduan masyarakat yang tergabung dalam LSM GMPK Lumajang, disusul pemeriksaan oleh Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim, memperkuat persepsi negatif di kalangan pemilih.

    Menurut pengamat politik Universitas Brawijaya (UB) Malang, Andhyka Muttaqin, tuduhan korupsi atau maladministrasi memiliki dampak besar terhadap citra petahana.

    “Kebijakan yang tidak pro-rakyat atau terjerat isu korupsi akan sangat merusak kepercayaan masyarakat, terutama jika manfaat kinerja mereka tidak dirasakan langsung oleh publik,” jelasnya.

    2. Ekspektasi Tinggi terhadap Petahana
    Masyarakat memiliki ekspektasi besar terhadap pemimpin incumbent. Namun, ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dianggap kurang berpihak pada rakyat sering kali menjadi faktor krusial.

    “Ketika janji kampanye tidak sesuai dengan realisasinya, pemilih cenderung beralih ke kandidat baru yang menawarkan harapan,” tambah Andhyka.

    3. Konflik Internal Partai Pendukung
    Perpecahan di antara partai pengusung juga memperlemah posisi Cak Thoriq. Pasangan Indah-Yudha, yang didukung koalisi besar dari 11 partai, berhasil memanfaatkan celah ini untuk menarik simpati pemilih.

    4. Pengaruh Media Sosial
    Strategi penggunaan media sosial yang efektif oleh pasangan penantang turut menggoyahkan dominasi Cak Thoriq, terutama di kalangan pemilih muda. Kampanye berbasis digital tidak hanya memperluas jangkauan, tetapi juga membangun narasi negatif yang berpengaruh besar.

    “Media sosial menjadi alat yang sangat ampuh untuk membangun persepsi publik. Kandidat yang cerdas memanfaatkannya dapat dengan mudah mengungguli petahana,” ujar Andhyka.

    Kekalahan Cak Thoriq memberikan pelajaran penting bagi para petahana di masa mendatang. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian adalah:

    Responsif terhadap Kebutuhan Rakyat: Pemimpin harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

    Transparansi dan Integritas: Menghindari isu korupsi atau penyalahgunaan wewenang adalah kunci utama untuk mempertahankan kepercayaan publik.

    Koordinasi Partai Pendukung: Soliditas di antara partai pengusung sangat menentukan kekuatan kampanye dan mobilisasi suara.

    Strategi Komunikasi Digital: Pemanfaatan media sosial dengan narasi positif dan pendekatan kreatif menjadi kebutuhan di era politik modern.

    Pilkada Lumajang 2024 mengingatkan kita bahwa politik adalah arena dinamis yang dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari kinerja nyata hingga strategi komunikasi.

    Kekalahan Cak Thoriq bukan hanya soal angka, tetapi juga cerminan dari ekspektasi masyarakat yang semakin kritis terhadap pemimpin mereka.

    Bagi petahana lainnya, ini menjadi momentum untuk introspeksi dan memperbaiki strategi, baik dalam bekerja maupun berkampanye, demi menjaga kepercayaan rakyat. (ted)

  • Hasil Pilkada Trenggalek 2024: Mas Ipin-Mas Syah Unggul 80% Suara

    Hasil Pilkada Trenggalek 2024: Mas Ipin-Mas Syah Unggul 80% Suara

    Trenggalek (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Trenggalek telah menuntaskan proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

    Pasangan Calon (Paslon) Mochamad Nur Arifin dan Syah Muhammad Natanegara, yang akrab dikenal sebagai Mas Ipin-Mas Syah, unggul telak atas kotak kosong dengan perolehan suara mencapai 80 persen. Berdasarkan hasil resmi, Paslon tersebut meraih 282.576 suara, sementara kotak kosong hanya mendapat 67.131 suara.

    Ketua KPU Trenggalek, Istatiin Nafiah, menjelaskan bahwa hasil rekapitulasi telah disahkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK).

    “Setelah ditandatangani oleh komisioner dan saksi, hasil ini akan dijadikan dasar penerbitan SK terkait rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Trenggalek,” ujar Istatiin, Rabu (4/12/2024).

    Fokus Mas Ipin pada Penguatan APBD 2025
    Setelah penghitungan cepat (quick count) menunjukkan hasil yang serupa, Mochamad Nur Arifin, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Trenggalek, menyampaikan bahwa fokus utama kepemimpinannya ke depan adalah penguatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

    Menurut Mas Ipin, kemenangan kotak kosong dapat membawa kerugian besar bagi masyarakat, terutama jika Pilkada ulang harus dilakukan pada tahun 2025.

    “Yang paling saya pikirkan adalah bagaimana menyelamatkan APBD. Dengan tidak adanya Pilkada ulang, kita bisa menghemat sekitar Rp 64 miliar, yang bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain,” ungkap Mas Ipin beberapa waktu lalu.

    Penguatan APBD, lanjutnya, akan memungkinkan Pemkab Trenggalek untuk lebih fokus pada pembangunan infrastruktur, pengelolaan keuangan daerah, serta program-program sosial dan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat.

    Respons terhadap Gerakan Kotak Kosong
    Menanggapi isu gerakan kotak kosong yang sempat mencuat di Trenggalek, Mas Ipin memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh. Ia justru mengapresiasi semua pihak yang telah berpartisipasi dalam Pilkada.

    “Saya ucapkan terima kasih. Hal ini menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih keras selama lima tahun ke depan demi melayani masyarakat Trenggalek,” ujar lulusan Magister Sumberdaya Manusia Universitas Airlangga Surabaya tersebut.

    Dengan hasil ini, Pasangan Mas Ipin-Mas Syah siap melanjutkan kepemimpinan mereka dan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Trenggalek. (ted)

  • Kewajiban Transaksi BBM JBKP (Pertalite) Menggunakan QR Code di Kediri

    Kewajiban Transaksi BBM JBKP (Pertalite) Menggunakan QR Code di Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri membuka sekaligus memberikan arahan pada Sosialisasi Penerapan Kewajiban Transaksi BBM JBKP (Pertalite) menggunakan QR Code, Rabu (4/12/2024).

    Sosialisasi ini bertempat di Ruang Ki Hajar Dewantara BKPSDM Kota Kediri dan menghadirkan narasumber dari PT. Pertamina Patra Niaga Sales Brand Manager Kediri I Fuel Wicaksono Ardi Nugroho.

    Pada kesempatan ini, PJ Wali Kota Kediri menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah mengambil kebijakan baru terkait pembelian BBM jenis Pertalite. Mulai per 1 Oktober, pembelian Pertalite untuk kendaraan roda empat akan menggunakan sistem QR Code.

    Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan distribusi dan memantau bahan bakar bersubsidi agar tepat sasaran. Adanya sosialisasi ini, menjadi bagian dari upaya Pemkot Kediri untuk mengimplementasikan teknologi dalam sistem pembelian bahan bakar guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dan meningkatkan akurasi data para pengguna.

    “Tentunya kita semua berharap, edukasi berkelanjutan terkait transisi ke sistem baru ini tidak mengganggu kebutuhan sehari-hari masyarakat,” imbuhnya.

    Zanariah menambahkan melalui data subsidi tepat, Pemerintah Kota Kediri akan dapat memberikan manfaat diantaranya, mengatur penyaluran kuota BBM subsidi secara lebih efektif, sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya antrian panjang di SPBU.

    Lalu, dengan adanya data yang jelas, dapat meningkatkan potensi pendapatan daerah melalui penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari BBM non-subsidi. Membantu dalam melakukan pengawasan terhadap penyaluran subsidi, sehingga dapat memastikan bahwa subsidi BBM benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

    Di akhir arahannya, Pj Wali Kota Kediri berharap sosialisasi ini bisa menjadi forum yang produktif, di mana narasumber dan seluruh peserta dapat saling bertukar pikiran, bersama-sama mencari solusi serta memperkuat kolaborasi guna mencapai target-target yang telah ditentukan.

    Di samping itu, pengetahuan yang diperoleh dari sosialisasi ini, ke depan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat terkait sistem baru dalam pengisian BBM ini.

    Perlu diketahui, Kota Kediri mendapatkan kouta Pertalite sebesar 59.973 kilo liter, dan telah terealisasi 80 persen atau sebanyak 49.192 kilo liter dan estimasi kuota habis pada 31 Desember 2024. Untuk tahun 2025, diusulkan sebanyak 65.970 kilo liter atau meningkat 10% dari kuota per 31 Oktober 2024.

    Hadir pula Kepala Bagian Perekonomian Tetuko Erwin Sukarno, Kepala Disperdagin Wahyu Kusuma Wardani, Camat Pesantren Widiantoro, Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Kediri Hasanuddin, serta peserta sosialisasi dari kelurahan se-Kota Kediri. [nm/ted]

  • Pj Wali Kota Kediri Salurkan BLT DBHCHT Untuk Buruh Pabrik Rokok Susulan

    Pj Wali Kota Kediri Salurkan BLT DBHCHT Untuk Buruh Pabrik Rokok Susulan

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah menyalurkan BLT DBHCT kepada buruh pabrik rokok susulan, Rabu (4/12/2024). Bertempat di Balai Kelurahan Semampir, penerima berjumlah 69 orang. Bantuan yang diterima oleh para penerima sejumlah 1 juta rupiah.

    Zanariah menjelaskan sebagai mana amanat Permenkeu Nomor 215/PMK.07/2021 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi DBHCHT, bantuan ini merupakan kewajiban Pemkot Kediri. Untuk menyalurkan BLT sebagai apresiasi negara untuk para pahlawan cukai Kota Kediri. DBHCHT merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting.

    Selain untuk memberikan bantuan langsung, dana ini juga digunakan untuk berbagai program pembangunan. Seperti, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. “Alhamdulillah bantuan ini telah kita lakukan dengan tertib dan lancar. Berdasar data Dinas Sosial total penerima manfaat sebanyak 3.916 orang” jelasnya.

    Pj Wali Kota Kediri menambahkan bahwa tidak semua pekerja di industri rokok terdata dengan sempurna. Oleh karena itu, Pemkot Kediri selalu berusaha untuk memastikan bahwa setiap warga yang berhak mendapat bantuan benar-benar menerimanya. Melalui pendataan ulang, Dinsos menerima usulan baru dari empat pabrik rokok.

    Dari total 245 orang yang diusulkan ada 69 yang lolos verifikasi dan berhak menerima bantuan. “Bapak Ibu patut bersyukur karena Kota Kediri masih bisa menganggarkan bantuan langsung tunai susulan. Belum tentu di daerah lain ada,” imbuhnya.

    Terakhir, Zanariah berpesan agar bantuan yang disalurkan ini dipergunakan dengan bijak. Dukung dan belilah hasil dari UMKM-UMKM yang ada di Kota Kediri. Sehingga perputaran uang tetap ada di Kota Kediri dan membuat perekonomian di Kota Kediri semakin melesat.

    “Karena di sini saya lihat juga banyak ibu-ibu tolong nanti belanjakan untuk yang bermanfaat. Beli lah makanan yang bergizi untuk keluarga dan anak-anak kita juga,” pesannya.

    Turut hadir, Kepala Dinas Sosial Paulus Luhur, Kepala Bagian Perekonomian Tetuko Erwin, Camat Kota Bagus Hermawan, Lurah Semampir Rizki, perwakilan PT. Gudang Garam, perwakilan Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan tamu undangan lainnya. [nm/ted]

  • Sah! Rekapitulasi Pilkada Banyuwangi, Ipuk – Mujiono Menang

    Sah! Rekapitulasi Pilkada Banyuwangi, Ipuk – Mujiono Menang

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Rekapitulasi penghitungan hasil pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banyuwangi rampung. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi menyampaikan hasil tersebut pasangan Ipuk Fiestiandani – Mujiono unggul.

    Perolehan suara paslon nomor urut 01 itu total mendapat 404.336 atau 53,11 persen. Sedangkan paslon nomor urut 02, mendapatkan 371.688 suara atau 47, 89 persen. Ada selisih 32.678 suara dari keduanya, jika persentase selisih 4,22 persen.

    Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Banyuwangi sebanyak 1.348.925. Tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Banyuwangi ini mencapai 59 persen.

    Hasil rapat rekapitulasi tersebut final dan disahkan. Meski, saksi dari pasangan nomor urut 02 Ali Makki Zaini dan Ali Ruchi menolak menandatangani hasil rapat.

    “Itu menjadi hak dari masing masing saksi paslon, akan tetapi tidak mempengaruhi dari keabsahan maupun untuk melanjutkan ke tahap berikutnya,” kata Ketua KPU Banyuwangi, Dian Purnawan.

    Namun, kata Dian, KPU memberikan waktu selama 3 hari kepada paslon Bupati dan Wakil Bupati menyikapi hasil tersebut. Jika dinilai kurang puas atas hasil rekapitulasi, maka dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Ada sengketa maupun tidak ada sengketa dari hasil pemilihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), penetapan pemenang Pilkada Banyuwangi kita tetap menunggu pemberitahuan dari MK,” pungkasnya. [rin/aje]

  • Kepercayaan dan Jenuh Faktor Penurunan Angka Partisipasi Pilkada 2024 di Lumajang

    Kepercayaan dan Jenuh Faktor Penurunan Angka Partisipasi Pilkada 2024 di Lumajang

    Lumajang (beritajatim.com) – Proses rekapitulasi hasil perolehan suara dalam Pilkada 2024 yang digelar dalam rapat pleno terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lumajang telah selesai. Namun, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada tahun ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) sebelumnya.

    Halim Bahriz, anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pasangan calon (paslon) memiliki dampak pada tingkat partisipasi proses penyelenggaraan Pilkada 2024

    “Program atau janji yang ditawarkan paslon juga dapat memengaruhi partisipasi masyarakat dalam Pilkada,” tambahnya.

    Selain faktor kepercayaan, Halim juga menyoroti rasa jenuh juga menjadi salah satu penyebab utama menurunnya tingkat partisipasi masyarakat.

    “Penurunan ini disebabkan oleh pelaksanaan yang waktunya berdekatan dengan pelaksanaan Pilpres sebelumnya, sehingga masyarakat merasa jenuh,” ujar Halim saat ditemui di Gedung Rock Convention Center, Rabu (4/12/2024) malam.

    Berdasarkan data, tingkat partisipasi masyarakat Lumajang pada Pilpres dan Pileg 2024 mencapai 83,5 persen. Dari total 837.666 Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 699.451 orang menggunakan hak pilihnya.

    Sementara itu, tingkat partisipasi pada Pilkada tercatat lebih rendah, yaitu 76,87 persen dari 838.595 DPT. Rinciannya, sebanyak 642.024 orang berpartisipasi dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub), dan 641.864 orang mengikuti Pemilihan Bupati (Pilbup).

    Ketua KPU Lumajang, Henariza Febriadmaja, merinci data partisipasi berdasarkan jenis kelamin. Dalam Pilgub, jumlah pemilih laki-laki yang menggunakan hak pilihnya adalah 301.935, sementara pemilih perempuan mencapai 340.089. Sedangkan dalam Pilbup, jumlah pemilih laki-laki yang berpartisipasi adalah 301.775, dan pemilih perempuan tetap sama di angka 340.089.

    “DPT laki-laki 410.890, perempuan 427.705, jumlah 838.595. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilihnya, laki-laki 301.935, perempuan 340.089, jumlah 642.024 untuk Pilgub. Jumlah pemilih DPT yang menggunakan hak pilihnya, laki-laki 301.775, perempuan 340.089, jumlah 641.864 untuk Pilbup” papar Febri

    Penurunan tingkat partisipasi ini menjadi perhatian serius KPU Lumajang. Mereka berkomitmen untuk meningkatkan sosialisasi dan memperbaiki strategi agar partisipasi masyarakat pada pemilu mendatang dapat kembali meningkat. [vid/aje]

  • Sah! KPU Lumajang Tetapkan Khofifah-Emil dan Indah-Yudha Peroleh Suara Terbanyak

    Sah! KPU Lumajang Tetapkan Khofifah-Emil dan Indah-Yudha Peroleh Suara Terbanyak

    Lumajang (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lumajang resmi menggelar rapat pleno terbuka untuk mengumumkan hasil akhir rekapitulasi suara Pilkada 2024.

    Acara ini berlangsung di Gedung Rock Convention Center, Kelurahan Jogoyudan, Lumajang, pada Rabu (4/12/2024).

    Proses rekapitulasi yang melibatkan 1.650 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 21 kecamatan di Lumajang kini telah selesai. Dengan demikian, hasil perolehan suara untuk Pilgub Jawa Timur dan Pilbup Lumajang dinyatakan sah dan final.

    “Alhamdulillah, rekapitulasi suara telah ditetapkan. Proses berjalan dengan lancar dan situasi tetap kondusif,” ujar Ketua KPU Lumajang, Henariza Febriadmaja.

    Rekapitulasi suara untuk Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

    1. Pasangan calon nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah – Lukman Khakim, memperoleh 50.636 suara.

    2. Pasangan calon nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestianto Dardak, meraih 386.016 suara.

    3. Pasangan calon nomor urut 3, Tri Rismaharini – Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), mendapatkan 169.501 suara.

    “Jumlah suara untuk Pilgub Jatim adalah 50.636 untuk paslon nomor 1, 386.016 untuk nomor 2, dan 169.501 untuk nomor 3,” jelas Henariza yang akrab disapa Febri.

    Sementara itu, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut 2, Indah Amperawati Masdar dan Yudha Adji Kusuma. Mereka berhasil mengungguli pesaingnya dengan perolehan 320.942 suara.

    Pasangan Indah – Yudha mengalahkan pasangan nomor urut 1, Thoriqul Haq dan Lucitta Izza Rafika, yang memperoleh 306.738 suara. Selisih suara antara kedua pasangan mencapai 14.204 suara.

    “Rincian suara untuk Pilbup, pasangan nomor urut 1 mendapat 306.738 suara, dan pasangan nomor urut 2 memperoleh 320.942 suara. Total suara sah mencapai 627.680, sementara suara tidak sah berjumlah 16.630. Dengan demikian, total suara, baik sah maupun tidak sah, adalah 644.310 suara,” tambah Febri.

    Usai penetapan hasil rekapitulasi, tahapan berikutnya adalah penetapan pasangan calon terpilih. Proses ini akan dilakukan setelah tenggat waktu tiga hari untuk pengajuan perselisihan hasil melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Jika dalam periode tersebut tidak ada gugatan yang masuk, KPU dapat langsung menetapkan pasangan calon terpilih sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18 Tahun 2024. [vid/aje]