Category: Beritajatim.com Politik

  • 422 Buruh Rokok di Kota Blitar Terima BLT Rp300 Ribu

    422 Buruh Rokok di Kota Blitar Terima BLT Rp300 Ribu

    Blitar (beritajatim.com) – Sebanyak 422 buruh pabrik rokok mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) dari Pemkot Blitar. Masing-masing buruh mendapatkan BLT senilai Rp300 ribu.

    Ini merupakan penyaluran BLT dari Pemkot Blitar tahap IV. Penyalurannya pun langsung ke rekening bank masing-masing penerima yang sebelumnya telah didata oleh petugas.

    “Bantuan BLT dan bantuan sarana usaha mandiri diberikan untuk meningkatkan motivasi para penerima manfaat agar semangat dalam bekerja,” terang Sad Sasmintarti, Kepala Dinas Sosial Kota Blitar, Kamis (5/12/2024).

    Selain memberikan bantuan BLT, Dinsos Kota Blitar juga memberikan bantuan sarana usaha mandiri untuk 7 orang penerima, berupa kompor gas, wajan, teflon dan lainnya. Bantuan ini pun diharapkan bisa meringankan beban buruh pabrik di tengah mahalnya kebutuhan pokok seperti saat ini.

    “Ini merupakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk buruh pabrik rokok dan bantuan sarana usaha mandiri bagi warga penerima manfaat program keluarga harapan (PKH),” imbuhnya.

    Sementara itu, Walikota Blitar, Santoso mengatakan pemberian bantuan sosial baik berupa uang tunai maupun bantuan alat ini untuk memberikan dorongan dan semangat para penerima manfaat untuk giat bekerja.

    Santoso menjelaskan penyaluran bantuan kali ini diberikan untuk jatah bulan Oktober sampai Desember 2024. Setiap bulan nya masing-masing KPM buruh pabrik rokok menerima bantuan sebesar Rp300 ribu.

    “Semoga dengan diberikannya bantuan ini seluruh pekerja atau buruh rokok dapat bekerja dengan maksimal dan dapat meringankan beban kebutuhannya sehari-hari,” kata Santoso. [owi/beq]

  • Pilbup Blitar 2024, Rijanto-Beky Bikin Petahana Tumbang

    Pilbup Blitar 2024, Rijanto-Beky Bikin Petahana Tumbang

    Blitar (beritajatim.com) – Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Blitar nomor urut 1 Rijanto-Beky bikin paslon petahana, Rini-Ghoni tumbang. Ini didasarkan pada hasil rekapitulasi surat suara Pemilihan Bupati (Pilbup) 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar.

    Pasangan Rijanto-Beky resmi meraih perolehan suara sebanyak 504.655 suara. Sementara pasangan calon nomor urut 2, Rini-Ghoni hanya mendapatkan 137.706 suara. Rijanto-Beky pun diketahui menang di semua kecamatan di Kabupaten Blitar.

    “Paslon nomor urut 1 Rijanto-Beky memperoleh 504.655 suara, sedangkan paslon nomor urut 2, Rini-Ghoni, hanya mendapatkan 137.706 suara,” ungkap Ketua KPU Kabupaten Blitar, Sugino, Kamis (5/12/2024).

    Diketahui suara sah pada Pilbup Blitar 2024 ini ada sebanyak 642.361 dan suara tidak sah 27.976. Rekapitulasi surat suara Pilbup Blitar pun resmi selesai digelar.

    Dengan hasil tersebut, paslon Rijanto-Beky mencatatkan perolehan suara sebesar 78,56 persen dari total suara sah, sementara paslon Rini-Ghoni hanya meraih 21,44 persen.

    “Jumlah suara sah dalam Pilbup Blitar sebanyak 642.361 dan suara tidak sah 27.976,” imbuhnya.

    Rijanto-Beky pun resmi keluar sebagai pemenang di Pilbup Blitar 2024 ini dengan menumbangkan petahana Rini Syarifah-Abdul Ghoni. Ini sekaligus menandakan kembalinya kejayaan PDIP di Kabupaten Blitar usai kalah di Pilbup 2020 lalu.

    Kala itu Rijanto-Marhaenis yang diusung PDIP dan berstatus sebagai petahana harus tumbang di tangan Rini-Rahmat Santoso. Kala itu Rini-Rahmat diusung oleh PKB dan PAN.

    Pertempuran itu pun kini berbalik dan Rijanto keluar sebagai pemenang. Sementara untuk kali kedua petahana harus tumbang di tangan sang penantang. [owi/beq]

  • Pasangan Rusdi-Shobih Menang Telak di Pilbup Pasuruan 2024

    Pasangan Rusdi-Shobih Menang Telak di Pilbup Pasuruan 2024

    Pasuruan (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan secara resmi menetapkan pasangan calon nomor urut 2, M. Rusdi Sutejo dan M. Shobih Asrori, sebagai pemenang Pilkada Kabupaten Pasuruan 2024. Keduanya dinyatakan unggul dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi suara yang digelar pada Selasa (5/12).

    Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 2922/2024, pasangan Rusdi-Shobih berhasil meraih 542.876 suara, mengalahkan pasangan nomor urut 1, Abdul Mujib Imron dan Wardah Nafisah, yang memperoleh 327.126 suara. Dengan total suara sah mencapai 870.002, kemenangan Rusdi-Shobih mengukuhkan mereka sebagai pemimpin Kabupaten Pasuruan periode mendatang.

    Ketua KPU Kabupaten Pasuruan, Ainul Yaqin, mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 cukup tinggi, mencapai 906.373 suara, termasuk 36.371 suara tidak sah.

    “Jumlah surat suara yang digunakan telah sesuai dengan kehadiran pemilih di tempat pemungutan suara (TPS),” terang Ainul.

    Dari total 1.235.956 surat suara yang diterima KPU, termasuk cadangan sebanyak 2,5 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 1.267 surat suara dikembalikan karena rusak atau kesalahan pencoblosan, sementara 328.316 surat suara tidak terpakai.

    Komisioner Divisi Hukum KPU Kabupaten Pasuruan, Erik Zainuri, mengapresiasi semua pihak yang berkontribusi dalam penyelenggaraan Pilkada.

    “Pilkada kali ini berlangsung aman, damai, dan kondusif tanpa insiden yang berarti,” ujarnya.

    Erik juga menyebutkan bahwa rekapitulasi suara berjalan lancar tanpa adanya keberatan dari saksi-saksi pasangan calon tingkat kabupaten. Hasil penghitungan suara dinyatakan valid dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

    Dengan kemenangan ini, pasangan M. Rusdi Sutejo dan M. Shobih Asrori siap memimpin Kabupaten Pasuruan dan diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat.

    “Pilkada 2024 menjadi awal yang baik untuk masa depan pemerintahan Kabupaten Pasuruan,” tambah Erik. [ada/beq]

  • Perlu Revolusi Pendidikan Demi Terciptanya SDM Handal Indonesia Emas 2045

    Perlu Revolusi Pendidikan Demi Terciptanya SDM Handal Indonesia Emas 2045

    Jakarta (beritajatim.com) – Pada peringatan Hari Guru Nasional 2024 yang digelar di Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, pada Kamis (28/11/2024) lalu, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan guru-guru ASN dan PPPK, serta guru-guru non-ASN.

    Ketua Bidang Pendidikan DPN Partai Gelora Sarah Handayani menilai, pernyataan Presiden Prabowo itu, harus dilihat secara menyeluruh. Sebab menurutnya, tidak sekedar bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan gaji guru saja, tetapi juga peningkatkan tunjangan sertifikasi dan kompetensi guru dalam mengajar.

    “Pak Prabowo ingin melakukan revolusi pendidikan, seperti juga yang dicita-citakan Partai Gelora. Nah, untuk meningkatkan kualitas SDM kita, maka bagian terkecil dari tulang punggung suatu bangsa itu, adalah kualitas manusianya. Maka pemerintah perlu membuka akses pendidikan untuk semua warga negara,” ujarnya.

    Dia menjelaskan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki ‘political will’ atau kemauan politik untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, termasuk di dalamnya soal kompetensi dan peningkatan kesejahteraan guru.

    “Jadi apa yang disampaikan Pak Prabowo soal kenaikan gaji guru itu adalah sebagai bentuk political will atau kemauan politik dari pemerintah,” tegas Dosen Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka ini.

    Artinya, dalam melakukan revolusi pendidikan itu, Presiden Prabowo akan meningkatkan sarana dan fasilitas pendidikan. Lalu, profesionalitas, kualitas, kompetensi dan peningkatan kesejahteraan guru-guru, karena guru adalah kunci untuk kebangkitan dan tonggak bagi berdirinya sebuah negara. Apalagi pemerintah juga telah menyusun visi Indonesia Emas 2045.

    “Mudah-mudahan dengan adanya political will, keinginan politik dari pemimpin kita, maka semuanya bisa terjadi. Partai Gelora akan mengawal revolusi pendidikan ini,” kata Sarah. [hen/beq]

  • Disperindag Lamongan Cek Ketersediaan BBM dan Uji Tera Jelang Nataru, Ini Hasilnya

    Disperindag Lamongan Cek Ketersediaan BBM dan Uji Tera Jelang Nataru, Ini Hasilnya

    Lamongan (beritajatim.com) – Menjelang Natal dan tahun baru (Nataru), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lamongan salah satunya menyidak SPBU, demgan menggandeng pihak Pertamina.

    Sidak kali ini menyasar SPBU yang berada di titik vital. Ajtara lain di SPBU Nginjen, Kecamatan Deket dan SPBU Kalikapas Kecamatan Lamongan.

    Kepala Disperindag Lamongan, Anang Taufik, mengungkapkan bahwa sidak kali ini dilakukan sebagai upaya memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat saat Nataru.

    “Sidak ini sebagai langkah persiapan menghadapi Nataru, paling tidak kebutuhan masyarakat aman apalagi libur juga lumayaan panjang, jadi warga yang mudik dari luar pulang kampung kaitan BBM, Sembako dan semuanya kebutuhan masyatakat kita pastikan aman,” kata Anang, Kamis (5/11/2024).

    Selain mengecek ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM), dalam sidak tersebut juga dilakukan uji tera, untuk memastikan takaran yang diberikan kepada konsumen benar-benar akurat.

    Dimas Mulyo Widyosaputro, perwakilan SBM 3 Pertamina Fuel Surabaya, memastikan bahwa hasil sidak di Lamongan tidak ditemukan kecurangan takaran BBM.

    “Uji Tera atau takaran BBM sejumlah SPBU di Lamongan hasilnya sudah sesuai, jadi takaranya pasti pas,” ujar Dimas.

    Disperindag Lamongan bersama Pertsmina melakukan sidak di sejumlah SPBU untuk mengecek tertersediaan BBM dan antisipasi kecutangan takaran, Kamis (5/12/2024).

    Dengan telahbdilakukan uji tera, kata Dimas, masyarakat tidak perlu khawatir terjadinya kecurangan takaran pada saat mengisi BBM di SPBU.

    Sementara mengenai fenomena kelangkaan BBM jenis Pertalite, Dimas menyampaikan bahwa hal itu akan segera ditindaklanjuti. Salah satunya dengan mengatur jadwal pengiriman.

    “Untuk saat ini kami akan menyesuaikan kebutuhan dari masing-masing SPBU. Memang ada kendala pengiriman mungkin jeda berapa jam kosong, tapi nanti akan segera datang,” ucapnya.

    Secara umun, Pertamina memastikan bahwa stok BBM aman menjelang dan saat Nataru mendatang. Hal itu juga diperkuat dengan koordinasi dengan Fuel Tuban.

    “Stok BBM kami pastikan aman kami juga koordinasi dengan Tuban semua aman. Secara global aman untuk menyambut Nataru,” ujarnya.

    Selain SPBU, Disperindag Lamongan juga menggelar sidak di sejumlah SPBE dan distributor LPG di 5 lokasi berbeda. (fak/ted)

  • Tingkat Partisipasi Pemilih Pilkada Magetan 2024 Belum Capai Target

    Tingkat Partisipasi Pemilih Pilkada Magetan 2024 Belum Capai Target

    Magetan (beritajatim.com) – Proses rekapitulasi suara Pilbup Magetan tingkat kabupaten telah selesai, dan angka partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Magetan mencapai 78,2%, sementara untuk pemilihan Gubernur sedikit lebih tinggi, yaitu 78,3%.

    Namun, angka ini masih belum mencapai target partisipasi sebesar 82% yang diharapkan, meskipun menunjukkan peningkatan dibandingkan tiga Pilkada terakhir.

    “Sebagai perbandingan, tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada 2013 tercatat 72%, kemudian meningkat menjadi 75,46% pada Pilkada 2018, dan kini naik kembali menjadi 78,2-78,3% pada 2024,” kata Ketua KPU Magetan, Noviano Suyide, Kamis (05/12/2024).

    Meski mengalami peningkatan, angka partisipasi tersebut juga mengungkapkan bahwa sekitar 21% warga Magetan tidak menyalurkan hak pilihnya.

    Salah satu alasan utama tingginya angka Golput ini adalah banyaknya warga yang bekerja di luar daerah, bahkan hingga luar negeri, yang tidak dapat pulang untuk mengikuti pemilihan. Sebagian besar dari mereka berada di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya.

    “Pada Pemilihan umum pemilih masih dapat menggunakan hak pilihnya di daerah tempat mereka tinggal. Namun, dalam Pilkada serentak seperti ini, pemilih harus berada di wilayah provinsi terkait, dalam hal ini Jawa Timur, untuk memberikan suara mereka. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan angka partisipasi,” katanya.

    Meski belum mencapai target, pemerintah kabupaten memberikan apresiasi kepada masyarakat Magetan atas partisipasi yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan komitmen warga dalam menggunakan hak pilih mereka sebagai bentuk partisipasi aktif dalam demokrasi.

    Kenaikan partisipasi ini diharapkan terus berlanjut pada pemilu-pemilu mendatang. Pemerintah juga akan terus berupaya mencari solusi atas tantangan-tantangan yang ada, terutama untuk meningkatkan kesadaran dan aksesibilitas pemilih, sehingga target partisipasi dapat tercapai di masa depan.

    “Dengan kerja sama seluruh pihak, kami optimis bahwa tingkat partisipasi dapat terus meningkat, demi mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif dan berkualitas,” pungkasnya. [fiq/ted]

  • Soal Rencana Mutasi Jabatan, Ini Sikap Fraksi Gerindra Jombang

    Soal Rencana Mutasi Jabatan, Ini Sikap Fraksi Gerindra Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jombang buka suara terkait rencana mutasi atau reposisi jabatan di lingkup Pemkab oleh Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo.

    Gerindra mendesak Pj Bupati Jombang untuk menghentikan rencana tersebut. “Rencana mutasi sangat tidak elok. Karena saat ini tidak ada situasi luar biasa yang mengharuskan dan memaksa segera dilakukan reposisi dan mutasi,” ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jombang Achmad Fachruddin, Kamis (5/12/2024).

    Achmad Fachruddin menjelaskan, terkait reposisi dan mutasi jabatan sudah diatur dalam PP No.49 Tahun 2008. Hal itu diperjelas lagi dengan adanya Surat Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 820/6040/SJ tentang Mutasi Pegawai oleh Pejabat Kepala Daerah.

    “Maka kami berharap kepada Pj Bupati Jombang untuk menghentikan rencana mutasi dan atau reposisi jabatan di lingkup Pemkab Jombang, termasuk pengisian dan atau pergantian jabatan Direktur BUMD dan Pengawas BUMD Kabupaten Jombang,” tegasnya.

    Fraksi Gerindra yakin dan percaya, bahwa Pj Bupati Jombang ingin meninggalkan Kabupaten jombang kesan dan kenangan yang terindah. Selain itu, tetap terjalin hubungan yang harmonis dengan Pemka Jombang dan seluruh elemen masyarakat.

    “Mari kita bersama-sama menyusun RPJMD tahun 2026 sesuai dengan vivi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Bapak Warsubi dan Gus Salman. Sehingga pemerintah yang baru bisa menjalankan visi misi dengan baik,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo memberikan sinyal pelantikan promosi pejabat di lingkup Pemkab Jombang dilakukan usai Pemilihan kepala daerah serentak berkhir. Kepastian itu, ia terima langsung dari Kemendagri.

    “Jadi sesuai arahan pak Mendagri ditahan dulu sampai selesai pengumuman Pilkada,” ujar dia, Jumat (29/11/2024).

    Menurutnya, kewenangan Pemkab Jombang sebatas mengusulkan. Selebihnya, untuk persetujuan usulan adalah wewenang Kemendagri. “Kalau kewenangan kami mengusulkan ke Kemendagri, kalau beliau setuju kita jalankan, kalau tidak kita serahkan ke bupati selanjutnya,” tandas Teguh. [suf]

  • Dua Partai Besar Bersilaturahim: Yak Opo Nek Bupatine Jember PKB, PDIP Wakile?

    Dua Partai Besar Bersilaturahim: Yak Opo Nek Bupatine Jember PKB, PDIP Wakile?

  • Sudah Tertangkap Tangan Saat Bagi Uang, Bawaslu Pasuruan: Tidak Cukup Bukti

    Sudah Tertangkap Tangan Saat Bagi Uang, Bawaslu Pasuruan: Tidak Cukup Bukti

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pengamanan penyebar money politik yang terjadi di Kecamatan Rejoso sia-sia. Pasalnya Bawaslu Kabupaten Pasuruan saat ini telah menghentikan kasus tersebut.

    Menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Arie Yoenianto mengatakan bahwa hal tersebut tidak cukup bukti. Sehingga kasus money politik dan lima kasus lainnya dihentikan oleh Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

    “Ada enam perkara yang masuk dan semuanya dihentikan karena tidak cukup bukti. Ini dilakukan setelah pembahasan kedua bersama gakkumdu,” jelas Arie, Kamis (5/12/2024).

    Keenam kasus tersebut diantaranya yakni pembagian uang dalam kampanye akbar di lapangan Martopuro yang dilakukan oleh paslon 01. Kemudian cabup Mujib yang menjanjikan sapi saat kampanye akbar dan pendukung paslon 02 yang membagikan sembako dalam acara santunan.

    Dua kasus lainnya didapat dari vidio tiktok cabup Rusdi yang berisi janji untuk mendatangkan sound horeg brewok jika terpilih. Semua kasus tersebut sudah dalam pembahasan dan melakukan serangkaian klarifikasi.

    Sementara itu, Zahid Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pasuruan mengatakan, pihaknya beserta personil Gakkumdu telah melakukan upaya proses penanganan pelanggaran sesuai dengan prosedur.

    Melakukan registrasi perkara, klarifikasi hingga melakukan pembahasan akhir bersama untuk menentukan status perkara.

    “Kami melakukan pembahasan kedua dari 6 perkara yang dilaporkan dan temuan. Kami mengundang pihak-pihak termasuk saksi ahli yang telah dicantumkan dalam laporan untuk dimintai klarifikasi,” ungkapnya.

    Diketahui sebelumnya Bawaslu bersama Polres Pasuruan Kota telah mengamankan empat orang yang tertangkap tangan menyebarkan selembaran amplop untuk memilih salah satu calon. Saat diamankan keempat orang yersebut masih menyimpan 290 amplop yang berisi Rp 20 ribu tiap amplopnya.

    Sementara itu total amplop yang di bawa sebelumnya yakni sekitar 1.647 amplop dan sudah dibagikan sebanyak 1.358 amplop. Saat diamankan keempatorang tersebut mendapatkannya melalui salah satu anggota DPRD Kabupaten Pasuruan yakni Laily Qomariah yang berasal dari PKB. (ada/ted)

  • Reog Resmi Warisan Budaya Takbenda UNESCO, Khofifah: Kesenian Jatim Mendunia

    Reog Resmi Warisan Budaya Takbenda UNESCO, Khofifah: Kesenian Jatim Mendunia

    Surabaya (beritajatim.com) – Kesenian Reog Ponorogo resmi masuk dalam Daftar Warisan Budaya Takbenda (WBTb) atau Intangible Cultural Heritage UNESCO, dalam kategori ‘In Need of Urgent Safeguarding’.

    Penetapan ini berlangsung pada Sidang Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage Sesi ke-19 di Asunción, Paraguay, pada tanggal 3 Desember 2024.

    Atas penetapan ini, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan rasa syukur dan bangganya. Menurutnya, kesenian kebanggaan masyarakat Ponorogo dan Jawa Timur ini akan semakin mendunia dan membawa nama baik tidak hanya Jawa Timur tapi juga Indonesia.

    “Alhamdulillah penetapan ini menjadi bukti bahwa Reog Ponorogo merupakan kesenian asli dari Indonesia, asli dari Ponorogo, Jatim, yang kaya akan filosofi, tradisi, dan sejarah. Karena sejatinya bila kesenian Reog ini dimainkan dimanapun, di luar negeripun, namanya akan tetap Reog Ponorogo,” kata Khofifah di Surabaya, Kamis (5/12/2024).

    Khofifah mengatakan, penetapan status ini sekaligus menjadi pengakuan dan perlindungan internasional bahwa Reog Ponorogo ini berasal dari Indonesia. Sehingga tidak ada negara lain yang berhak mengklaim atau mengakui kesenian ini berasal dari negaranya.

    “Penetapan ini merupakan hasil dari upaya panjang masyarakat, seniman, dan pemerintah dalam melestarikan dan mempromosikan seni ini di tingkat global. Karena sebelumnya, Reog Ponorogo telah tercatat sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia oleh Mendikbud RI pada tahun 2013,” katanya.

    Menurutnya, setelah penetapan ini, maka langkah berikutnya adalah memastikan regenerasi seniman Reog Ponorogo dan menjaga keaslian tradisi ini agar tetap relevan dan dikenal luas di tingkat global. Termasuk menjaga keberlanjutan dan eksistensi Reog Ponorogo, terutama di kalangan generasi muda.

    “Yang tidak kalah penting adalah bagaimana menjaga regenerasi Reog Ponorogo ke depannya. Bagaimana kita mengenalkan Reog ini kepada generasi muda. Baik melalui sekolah, sanggar seni, maupun komunitas-komunitas budaya lebih luas lagi. Saat ini regenerasi telah berjalan sangat baik, sanggar sanggar juga banyak berdiri sehingga keberlanjutannya harus dijaga dan ditingkatkan ,” katanya.

    “Termasuk bagaimana kita terus mempromosikan Reog Ponorogo ke tingkat global. Dengan dukungan promosi yang terintegrasi dan pengelolaan yang baik, maka akan memberikan dampak luar biasa bagi pariwisata Jatim. Sehingga hal ini akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat,” pungkasnya. [tok/beq]