Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Pilbup Malang 2024 Usai, Ketua KPU Sampaikan Maaf dan Terimakasih

    Pilbup Malang 2024 Usai, Ketua KPU Sampaikan Maaf dan Terimakasih

    Malang (beritajatim.com)– Rekapitulasi perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2024 telah rampung. Paslon nomer urut 1 Sanusi dan Lathifah Shohib, memenangi kontestasi dengan meraih 782.356 suara.

    Sementara pasangan calon nomer urut 2 Gunawan dan Umar Usman (GUS) meraih 399.144 suara. Menanggapi hal itu, Ketua KPU Kabupaten Malang Abdul Fatah meminta maaf apabila selama masa tahapan kampanye, dirinya mewakili seluruh jajaran komisioner KPU selama bertugas jika ada salah kata maupun perbuatan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Malang.

    “Mohon maaf apabila kami ada salah kata dan perbuatan. Terimakasih juga kami ucapkan pada seluruh komisioner dan staf KPU yang bertugas hingga tingkat TPS. Terimakasih Bawaslu dan seluruh petugasnya hingga tingkat TPS,” ungkap Fatah, Jumat (6/12/2024).

    Pihaknya juga memberikan apresiasi yang tinggi pada seluruh petugas pemungutan suara baik tingkat desa, kelurahan hingga pada hari penghitungan suara di 4 ribu lebih TPS hingga masuk rekapitulasi pada tingkat kecamatan.

    “Terimakasih buat kawan kawan KPPS, PPK, petugas TPS, Panwascam. Apresiasi kami juga buat seluruh saksi masing masing pasangan calon. Saksi pada rekapitulasi final di DPRD Kabupaten Malang, terimakasih atas dedikasi dan kerjasamanya hingga proses rekapitulasi suara berjalan lancar tanpa hambatan,” tegas Fatah.

    Menurut Fatah, pihaknya angkat topi dengan seluruh saksi yang dengan legawa, menerima hasil rekapitulasi suara di tingkat KPU.

    “Terimakasih untuk para saksi masing masing paslon, yang dengan lapang dada menerima hasil akhir rekapitulasi penghitungan suara tanpa ada yang keberatan. Sekali lagi terimakasih,” tambah Askari, Divisi Hukum KPU Kabupaten Malang.

    Terakhir, Fatah mewakili seluruh Komisioner KPU Kabupaten Malang yang bertugas, juga memberikan apresiasi tinggi untuk seluruh jajaran Kepolisian Resor Malang dan Kodim 0818 Malang-Batu dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang yang berperan aktif mengamankan jalannya pesta demokrasi lima tahunan di Kabupaten Malang secara aman dan kondusif.

    “Terimakasih pak Kapolres, pak Dandim dan pak Kajari turut mensukseskan Pilbup Malang 2024 yang damai tanpa permusuhan,” kata Fatah.

    Fatah juga memberikan apresiasi yang tinggi bagi seluruh tim kampanye maupun relawan masing masing pasangan calon yang tetap menjaga persaudaraan meski berbeda pilihan.

    “Untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malang 2024, apabila ada kekeliruan maupun kesalahan selama kami bertugas mohon di maafkan. Sekali lagi terimakasih,” Fatah mengakhiri.

    Mereka kemudian mengucapkan terimakasih kepada Forkominda, Kapolres, Kodim 0818 Malang Batu, Bawaslu Kabupaten Malang beserta Panwaslu, PKD, dan PTPS se Kabupaten Malang, PPK, PPS dan KPPS Kabupaten Malang, Bakesbangpol Kabupaten Malang, Media Cetak, Media Online dan Media Elektronik, Pemantau Pemilu, Tim Sukses masing-masing Paslon dan Ketua dan Anggota Partai Politik se Kabupaten Malang. [yog/aje]

  • Khofifah-Emil Raup 67,34 Persen Suara Pilgub Jatim di Jember

    Khofifah-Emil Raup 67,34 Persen Suara Pilgub Jatim di Jember

    Jember (beritajatim.com) – Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak mendominasi perolehan suara pemilihan gubernur di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sebanyak 723.833 orang warga memilih mereka di bilik suara atau 67,34 persen dari 1.111.656 orang pemilih yang hadir di tempat pemungutan suara.

    Demikian hasil rapat pleno rekapitulasi suara pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Jawa Timur, di Hotel Luminor, Kamis (5/12/2024).

    Sementara itu, pasangan Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta didukung 263.533 orang pemilih atau 24,52 persen. Pasangan Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim dicoblos 87.510 orang atau 8,14 persen.

    Setelah proses rekapitulasi tingkat kabupaten ini, KPU Jember akan melanjutkan proses rekapitulasi tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur di Surabaya pada 8-9 Desember 2024.

    “Alhamdulillah proses (di Jember) tidak ada kendala. Tidak ada keberatan dari saksi. Tidak ada kejadian khusus. Ada catatan-catatan dari Bawaslu, tapi lebih pada administrasi yang bisa kami sesuaikan,” kata Ketua KPU Jember Dessi Anggraeni.

    Sementara itu, Wiwin Kurnia Riza, komisioner Bawaslu Jember, mengatakan, ada beberapa saran dan perbaikan yang langsung ditindaklanjuti panitia pemilihan kecamatan (PPK). Tak ada personalan genting di lapangan. [wir]

  • Pemkab Lamongan Dianugerahi Sebagai Daerah Sangat Inovatif pada IGA 2024

    Pemkab Lamongan Dianugerahi Sebagai Daerah Sangat Inovatif pada IGA 2024

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan mendapatkan anugerah sebagai daerah sangat inovatif pada Innovative Government Award (IGA) tahun 2024, di Hotel Mercure Surabaya, Kamis (5/12/2024).

    Penghargaan tersebut diresahkan langsung oleh Direktur Inovasi dan Science Techno Park Universitas Indonesia (DISTP UI), Ahmad Gamal, kepada Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi.

    IGA merupakan penghargaan tahunan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengapresiasi komitmen dan keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan inovasi di bidang tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan layanan publik.

    Pada tahun 2024 Kabupaten Lamongan naik kelas menjadi Kabupaten sangat inovatif, dari yang sebelumnya berstatus Kabupaten Inovatif di tahun 2021-2023.

    “Alhamdulillah pada IGA 2024, Pemerintah Kabupaten Lamongan mendapatkan penghargaan kategori sangat inovatif. Tentu ini bentuk keberhasilan komitmen kita dalam memberikan layanan publik yang berkualitas,” tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu.

    Pak Yes menjelaskan, pada penilaian IGA 2024 Kabupaten Lamongan melaporkan 107 inovasi ke Kemendagri. Dari keseluruhan inovasi, ada 2 inovasi yang menjadi keunggulan Lamongan. Mulai dari digital Pasar Online Lamongan (POL) dan non digital sampahku tanggung jawabku (Samtaku).

    Pada Inovasi Samtaku, berhasil mengurangi sampah hingga 22,5 persen atau setara dengan 52,3 ton per hari. Secara nilai ekonomi, inovasi Samtaku mampu menghasilkan nilai ekonomi sampah Rp 5 Miliar per tahun dari yang sebelumnya Rp 100 juta per tahun.

    “Salah satu inovasi kami adalah Samtaku, inovasi ini memiliki tujuan untuk menciptakan kebersihan lingkungan di Kabupaten Lamongan. Dan Alhamdulillah kami dapat mengimplementasikannya hingga saat ini,” jelas Pak Yes.

    Samtaku ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Lamongan akan prioritas Presiden yakni green economy. Selain itu ada juga olahan limbah untuk usaha ternak dan asuransi sapi ternak sejahtera (Ombak Si Petra), investasi sampah untuk kesehatan (ISUK), sistem manajemen tanaman sehat berbasis agro teknologi ( Simas Agro).

    Inovasi selanjutnya adalah POL. Hadirnya inovasi ini bisa mempermudah belanja karena sistem online, muncul lapangan pekerjaan baru, dan mendukung produk unggulan Lamongan.

    “Inovasi ini berkontribusi pada peningkatan PAD dan peningkatan ekonomi masyarakat Lamongan,” tuturnya. (fak/ian)

  • Anggaran Makan Gratis Dipotong, Pemkot Surabaya Tunggu Kepastian Pemerintah Pusat

    Anggaran Makan Gratis Dipotong, Pemkot Surabaya Tunggu Kepastian Pemerintah Pusat

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota [Pemkot] Surabaya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Terkait penerapan anggaran Makan Bergizi Gratis [MBG] yang dipangkas dari Rp15 ribu menjadi Rp10 ribu per porsi/anak, Kamis (5/12/2024).

    Pemangkasan MBG ini, Presiden Prabowo bilang disesuaikan dengan kondisi keluarga menengah ke bawah di Indonesia. Yang rata rata memiliki 3 – 4 anak, sehingga setiap keluarga tersebut mendapat bantuan makan bergizi Rp30-Rp40 ribu per hari.

    Menanggapi perubahan anggaran MBG tersebut, Walikota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan masih akan menunggu petunjuk teknis, dan juga komunikasi lebih lanjut dari pemerintahan pusat. “Ya kita nunggu keputusan pusat saja,” terang Eri, Kamis (5/12).

    Dia juga belum bisa menjelaskan rencana detail ke depan apakah ada pihak vendor [UMKM] yang urung mengundurkan diri, melihat kabar dipangkasnya anggaran MBG ini. Kata Eri, dirinya masih menunggu kepastian dari pemerintah yang ada di atasnya. “Kita belum bisa menyampaikan hal itu [apakah vendor mengundurkan diri], karena kita menunggu juknisnya dulu dari pemerintah pusat,” ucap Eri.

    “Dan juga menunggu kepastian harganya berapa insyaallah kita akan kooridnasi lagi. Jadi menunggu dulu ya kepastiannya,” tutup Walikota Surabaya itu. [kun]

  • Sidoarjo Raih IGA 2024 dari Kemendagri RI

    Sidoarjo Raih IGA 2024 dari Kemendagri RI

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Berkat inovasi pelayanan publik yang terus dilakukan, Kabupaten Sidoarjo dinilai terinovatif pada ajang Innovative Goverment Award (IGA) tahun 2024.

    Penghargaan IGA 2024 diterima langsung oleh Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi dari Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo di Hotel Mercure Surabaya Grand Mirama, Kamis, (5/12/2024).

    Plt. Bupati Sidoarjo mengapresiasi kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sidoarjo yang telah mengembangkan inovasi pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo.
    Penghargaan IGA 2024 merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi bersama antar OPD Sidoarjo.

    Plt Bupati Sidoarjo menilai penghargaan IGA menjadi motivasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan pelayanan publiknya.

    “Kerja keras dan kolaborasi antar OPD Sidoarjo kita berbuah manis dengan kembali mendapatkan penganugerahan IGA 2024. Kemendagri menilai Sidoarjo produktif dalam membuat inovasi yang berkelanjutan,” ucapnya usai menerima penghargaan IGA 2024.

    Dia menyatakan banyaknya inovasi yang berkualitas adalah wujud meningkatnya pelayanan publik di Sidoarjo. Inovasi-inovasi pelayanan publik tersebut akan memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan.

    Karena menurutnya, tujuan diciptakannya inovasi itu sendiri adalah untuk memberikan pelayanan yang semakin cepat, tepat dan transparan sesuai tuntutan masyarakat saat ini.

    “Penghargaan ini akan memacu kami untuk terus berinovasi serta mendorong kami untuk terus memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat,” imbuhnya.

    Penganugerahan IGA tahun 2024 sendiri diterima Kabupaten Sidoarjo untuk yang ketiga kalinya berturut-turut. Kali pertama diterima ditahun 2022 sebagai Kabupaten Sangat Inovatif. Tahun 2023 kemudian Kabupaten Sidoarjo dinobatkan kembali sebagai Kabupaten Sangat Inovatif pada IGA 2023 oleh Kemendagri RI. (isa/kun)

  • Sayembara Rp8 Miliar Harun Masiku, Pengamat: Kebuntuan Sistem Hukum

    Sayembara Rp8 Miliar Harun Masiku, Pengamat: Kebuntuan Sistem Hukum

    Surabaya (beritajatim.com) – Keberadaan Harun Masiku, buronan dalam kasus suap terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024, kembali menjadi perhatian setelah Maruarar Sirait mengumumkan sayembara senilai Rp8 miliar untuk yang mampu menemukan Harun Masiku.

    Pengamat hukum dan aktivis antikorupsi, Hardjuno Wiwoho, menganggap langkah ini menunjukkan kebuntuan dalam penanganan kasus yang telah lama berlarut.

    Dia menyoroti lemahnya koordinasi antar-lembaga penegak hukum, yang menurutnya menjadi penyebab utama kegagalan menangkap Harun meskipun sudah ada informasi terkait keberadaannya.

    “Kasus Harun Masiku tidak hanya soal seorang individu, tetapi telah menjadi simbol persoalan mendasar dalam sistem hukum kita,” ujar Hardjuno kepada media di Surabaya, Kamis (5/12/2024).

    Sebagai kandidat doktor bidang Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Hardjuno menilai bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan dua elemen penting yang harus diperkuat untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

    Dia juga menilai bahwa keterlibatan individu dalam menawarkan sayembara semacam ini merupakan bukti nyata kegelisahan masyarakat terhadap sistem hukum yang mandek.

    “Sayembara ini menunjukkan keprihatinan masyarakat. Namun, keadilan tidak boleh hanya bergantung pada inisiatif individu. Aparat penegak hukum harus mempercepat penyelidikan dan mengevaluasi kendala yang ada,” tegasnya.

    Momentum ini, menurut Hardjuno, harus dimanfaatkan oleh lembaga penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk meningkatkan efektivitas dan kredibilitas mereka dalam memberantas korupsi.

    Dia juga menyampaikan agar pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam melawan korupsi yang disebutnya sebagai “penyakit sistemik.”

    “Kasus ini adalah cerminan dari bagaimana kita memerangi korupsi, yang merupakan penyakit sistemik yang menggerogoti moralitas bangsa dan pembangunan nasional,” lanjut Hardjuno.

    Hardjuno menekankan pentingnya hukum ditegakkan tanpa pandang bulu untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran hukum lainnya.

    “Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan kasus Harun Masiku dan buronan lainnya. Ini bukan hanya tentang keadilan dalam satu kasus, tetapi tentang memperkuat sistem hukum negara,” pungkasnya. [asg/ian]

  • Pj Wali Kota Mojokerto Ajak Maknai Hari Anti Korupsi Dunia sebagai Sebuah Gerakan Moral dan Revolusi Mental

    Pj Wali Kota Mojokerto Ajak Maknai Hari Anti Korupsi Dunia sebagai Sebuah Gerakan Moral dan Revolusi Mental

    Mojokerto (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto, Moh. Ali Kuncoro mengajak seluruh masyarakat memaknai peringatan Hari Anti Korupsi Dunia (Hakordia) sebagai sebuah gerakan moral dan revolusi mental. Hal tersebut disampaikan saat menjadi narasumber talkshow pencegahan korupsi melalui pengendalian gratifikasi, peringatan Hakordia 2024.

    “Mari kita maknai peringatan hari anti korupsi ini jangan hanya sebatas seremonial belaka, tapi mari kita maknai sebagai sebuah gerakan moral, dan revolusi mental. Ada tiga jenis korupsi berdasarkan skala dan paparannya, yaitu petty corruption, grand corruption, dan political corruption,” ungkapnya di Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, Kamis (5/12/2024).

    Petty corruption adalah korupsi skala kecil, seperti pungutan liar, gratifikasi, penyuapan, uang pelican. Grand corruption atau biasa disebut korupsi kelas kakap adalah korupsi dengan nilai kerugian negara yang fantastis, miliaran hingga triliunan rupiah. Sementara Political corruption atau korupsi politik terjadi ketika pengambil keputusan politik menyalahgunakan wewenangnya dengan memanipulasi kebijakan, prosedur.

    “Seperti penyuapan, jual beli suara, nepotisme, atau pembiayaan kampanye. Menghilangkan korupsi itu memang tidak mudah, tapi bisa kita minimalisir, melalui peningkatan transparansi, penguatan sistem pengawasan, edukasi masif, serta reformasi birokrasi yang bebas dari celah korupsi. Mari kita mulai dari diri sendiri dengan hal-hal kecil, seperti disiplin tidak korupsi waktu bekerja,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, capaian MCP (Monitoring Center for Prevention) Kota Mojokerto tahun 2024  cukup tinggi yakni sebesar 91, menduduki peringkat 2 se-Jawa Timur. MCP merupakan tolak ukur bagi KPK dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan tujuan mendorong perbaikan sistem dan regulasi serta implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan. [tin/ian]

  • Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia, Pemkab Bondowoso Edukasi Masyarakat Lewat Warung Kejujuran

    Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia, Pemkab Bondowoso Edukasi Masyarakat Lewat Warung Kejujuran

    Bondowoso (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Bupati Bondowoso, Muhamad Hadi Wawan Guntoro, secara resmi membuka Pekan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2024 di Alun-alun Raden Bagus Asra, Rabu (4/12/2024).

    Mengusung tema “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju”, acara ini bertujuan memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari.

    Acara yang berlangsung hingga 7 Desember 2024 ini diinisiasi oleh Inspektorat Kabupaten Bondowoso dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk Kasatgas Penindakan Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI, Sri Kuncoro Hadi, SH., MH., dan anggota Satgas lainnya. Turut hadir jajaran FORKOPIMDA, kepala OPD, camat, serta pelaku UMKM.

    Salah satu inovasi menarik dalam Pekan HAKORDIA adalah Warung Kejujuran, sebuah konsep unik yang menghadirkan aneka makanan dan minuman ringan tanpa penjaga. Harga makanan mulai dari Rp3.000 hingga Rp8.000 tertera di kemasan, dan pembeli diminta membayar sendiri ke kotak kejujuran yang telah disediakan.

    Pj Bupati Bondowoso menyampaikan bahwa warung ini bukan sekadar fasilitas, melainkan bentuk edukasi nyata untuk menanamkan nilai kejujuran di tengah masyarakat.

    “Warung Kejujuran ini melatih masyarakat untuk berlaku jujur, dimulai dari hal sederhana. Konsep ini sudah diterapkan di beberapa titik di Bondowoso, dan diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain,” ujar Muhamad Hadi Wawan Guntoro.

    Dalam sambutannya, Pj Bupati juga mengajak seluruh masyarakat Bondowoso untuk terlibat aktif dalam pemberantasan korupsi, mulai dari tindakan kecil dalam kehidupan sehari-hari.

    “Momen HAKORDIA ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk menguatkan komitmen memberantas korupsi. Masyarakat memiliki peran besar, terutama dalam menanamkan nilai-nilai integritas dari lingkup terkecil,” tegasnya.

    Selain Warung Kejujuran, acara ini juga menghadirkan pameran UMKM yang menampilkan produk lokal unggulan dari Bondowoso, serta layanan publik yang memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.

    Kehadiran perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menambah bobot acara ini. Dalam pemaparannya, Sri Kuncoro Hadi menegaskan pentingnya kerja sama antara masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan budaya antikorupsi.

    “Kami mengapresiasi langkah Pemkab Bondowoso yang telah mengedepankan nilai kejujuran melalui Warung Kejujuran dan berbagai inisiatif lainnya. Ini langkah konkret yang bisa dicontoh oleh daerah lain,” ungkap Sri Kuncoro. [ian]

  • Pleno Terbuka KPU Pamekasan, Paslon KHARISMA Ungguli 2 Paslon Lain di Pilkada Pamekasan

    Pleno Terbuka KPU Pamekasan, Paslon KHARISMA Ungguli 2 Paslon Lain di Pilkada Pamekasan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Pasangan KH Kholilurrahman dan Sukriyanto (KHARISMA) mengungguli dua pasangan calon (paslon) lain pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pamekasan, yang digelar serentak pada Rabu (27/11/2024) lalu.

    Keunggulan paslon nomor urut 2 pada pemilihan bupati dan wakil bupati Pamekasan, berdasar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Serentak 2024 yang digagas KPU Pamekasan, Rabu (4/12/2024).

    Bahkan dalam pleno terbuka yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna PKP RI Pamekasan, Jl Kemuning 22 Pamekasan, KPU Pamekasan juga menetapkan hasil hasil perolehan suara terbanyak sekaligus berpeluang menjadi bupati dan wakil bupati Pamekasan.

    Berdasar hasil rekapitulasi tingkat kabupaten, paslon nomor urut 1 Fattah Jasin dan Mujahid Anshori (TAUHID) memperoleh sebanyak 17.307 suara sah, paslon nomor urut 2 KH Kholilurrahman dan Sukriyanto (KHARISMA) memperoleh sebanyak 291.246 suara, dan paslon nomor urut 3 Muhammad Baqir Aminatullah dan Taufadi (BERBAKTI) memperoleh sebanyak 263.740 suara,.

    “Dengan ditetapkannya hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Pamekasan, tahun 2024, Paslon KHARISMA memperoleh suara terbanyak dengan selisih lebih sebanyak 27.506 suara dari Paslon BERBAKTI,” kata Komisioner KPU Pamekasan, A Tajul Arifin, Kamis (5/12/2024).

    Selain itu pihaknya menyampaikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten. “Alhamdulillah pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten selesai tepat waktu, berjalan lancar, aman dan kondusif,” ungkapnya.

    “Tahapan berikutnya kami akan bergeser ke KPU Provinsi Jawa Timur, guna mengantarkan D Hasil untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur,” sambung pria yang menjabat sebagai Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Pamekasan.

    Sementara untuk menetapkan bupati dan wakil bupati terpilih menunggu Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) melalui e-BRPK dari Mahkamah Konstitusi (MK), guna mengetahui apakah ada permohonan sengketa atau tidak.

    Namun jika ada BRPK, maka selanjutnya tinggal menunggu keputusan MK untuk penetapan pasangan calon alias paslon terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Pamekasan, Periode 2024-2029.

    “Sesuai regulasi, nanti MK akan memberikan informasi kepada kami apakah ada gugatan atau tidak. Jika tidak ada gugatan, maka tiga hari pasca informasi tersebut, kami akan menetapkan paslon terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Pamekasan,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Bupati Hendy Serahkan Pengelolaan Bandara Jember ke Pemprov Jatim

    Bupati Hendy Serahkan Pengelolaan Bandara Jember ke Pemprov Jatim

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto melayangkan surat kepada Penjabat Gubernur Adhi Karyono untuk menyerahkan pengelolaan Bandara Notohadinegoro di Kabupaten Jember kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    Dalam surat tertanggal 29 November 2024, Hendy menyampaikan bahwa kondisi pelayanan dan infrastruktur Bandara Notohadinegoro sangat minim karena keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

    Hendy juga menyampaikan, bahwa Pejabat Sementara Bupati Imam Hidayat dalam surat tertanggal pada 12 November 2024, telah mengusulkan bantuan keuangan sebesar Rp 100 miliar untuk memperpanjang landasan pacu, serta meningkatkan kualitas infrastruktur dan kinerja pelayanan transportasi udara.

    “Dalam rangka meningkatkan kelas layanan bandara serta tidak adanya tanggapan dari pemerintah pusat, dengan hormat kami mohon agar kiranya penyelenggaraan, pengelolaan, pengusahaan, dan pengembangan Bandata Notohadinegoro Kabupaten Jember dapat diambil alih Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” demikian pernyataan Hendy dalam suratnya.

    Dimintai konfirmasi mengenai surat tersebut, Hendy mengatakan, berat bagi Pemkab Jember untuk mengelola bandara tersebut. “Kalau kita pegang dan kita minta bantuan keuangan saja, untuk pembangunannya pun tidak ada ada anggaran,” katanya.

    Hendy mengatakan penyerahan ini bertujuan baik. “Ini untuk peningkatan kelas layanan. Bukan diserahkan begitu (saja). Ini karena Kementerian Perhubungan tidak mau menjadikan (Notohadinegoro) bandara perintis,” katanya.

    Kementerian Perhubungan menginginkan Notohadinegoro menjadi bandara komersial. Sementara Pemkab Jember berharap bandara itu menjadi bandara perintis. “Kalau komersial, berat di kita. Kalau perintis dibantu subsidi terus,” kata Hendy.

    Bandara Notohadinegoro membutuhkan biaya operasional besar. Penerbangan di bandara ini, menurut Hendy, juga membutuhkan okupansi penumpang tinggi. “Sebetulnya bukan kelas Pemkab Jember untuk menangani ini. Tentu perlu biaya tak sedikit untuk pengelolaan bandara. Sangat tepat sekali, kalau sekelas pemerintah provinsi yang turun tangan mengelola. Ini akan mengurangi beban Pemkab Jember,” katanya.

    “Intinya, bandara ini wajib dibangun pada 2025, dan harus difungsikan kembali, karena bandara ini tidaj mungkin dihapus. Diharapkan Pemprov Jatim bisa berkontribusi lebih banyak untuk bandara ini,” kata Hendy.

    Bagaimana soal bagi hasil pendapatan bandara? “Gampang. Yang penting pengelolaannya. Tidak ada bandara profit, apalagi perintis. Yang penting orang-orang bisa digaji,” kata Hendy.

    Bandara Notohadinegoro dibuka pada 2004 pada masa pemerintahan Bupati Samsul Hadi Siswoyo. Sebelumnya, Pemkab Jember sudah berkali-kali berupaya untuk menghidupkan kembali bandara Notohadinegoro untuk penerbangan komersial. Saat ini bandara tersebut hanya untuk rute penerbangan perintis ke Kabupaten Sumenep, Madura.

    Persoalan pengelolaan bandara tak juga selesai karena terbentur status lahan. Angkasa Pura tidak bisa mengelola bandara tersebut karena status tanahnya masih dimiliki PT Perkebunan Nusantara XII (sekarang PT Perkebunan Nusantara I Regional 5). Pengambilalihan lahan untuk keperluan bandara membutuhkan ganti rugi.

    Masalah status tanah ini membuat pembangunan bandara tidak berjalan maksimal. Apalagi rute penerbangan komersial Jember-Surabaya ternyata tidak cukup menjanjikan keuntungan besar bagi maskapai. Satu demi satu maskapai memilih tak lagi beroperasi karena mahalnya biaya penerbangan tidak sebanding dengan jumlah penumpang. [wir]