Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Nur Rahmawati Resmi Dilantik Sebagai Nahkoda Baru Bank Daerah Lamongan 2024-2029

    Nur Rahmawati Resmi Dilantik Sebagai Nahkoda Baru Bank Daerah Lamongan 2024-2029

    Lamongan (beritajatim.com) – Bank Daerah Lamongan (BDL) resmi memiliki nakhoda baru setelah Nur Rahmawati dilantik sebagai Direktur Utama periode 2024-2029 oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, pada Jumat (6/12/2024) di Pendopo Lokatantra.

    Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Pak Yes menegaskan pentingnya peran pemimpin dalam menentukan arah kebijakan dan kemajuan perusahaan.

    BDL, sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), memiliki tanggung jawab ganda: memberikan pelayanan publik di bidang perbankan sekaligus menjadi sumber pendapatan bagi daerah.

    “Pemimpin memiliki peran penting dalam membawa kemajuan perusahaan. Terutama dalam memberikan public service yang maksimal dan mendukung pembangunan daerah,” ujar Pak Yes.

    Pak Yes juga menekankan pentingnya transformasi digital di era modern ini. Menurutnya, digitalisasi di sektor perbankan tidak hanya untuk mengikuti perkembangan zaman tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kemudahan layanan.

    “Transformasi digital ini sangat penting. Selain menyesuaikan dengan perkembangan zaman, digitalisasi akan memudahkan manajemen pekerjaan dan meningkatkan transparansi,” lanjutnya.

    Transformasi tersebut juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pak Yes menggarisbawahi bahwa SDM pelayanan publik harus menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG), seperti keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, dan independensi.

    “Pengembangan SDM yang profesional dan berintegritas akan menjadi fondasi penting untuk mencapai target perusahaan dan membangun kepercayaan publik,” tambah Pak Yes.

    Sebagai Direktur Utama BDL yang baru, Nur Rahmawati diharapkan mampu membawa inovasi dan semangat baru dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Fokus utama meliputi penguatan layanan perbankan, peningkatan pendapatan daerah, dan optimalisasi pelayanan digital untuk masyarakat Lamongan.

    Pelantikan ini menandai babak baru bagi BDL dalam upaya mendukung pembangunan ekonomi Lamongan melalui pengelolaan keuangan yang profesional dan transparan. [fak/ian]

  • Simulasi Makan Bergizi di Kabupaten Malang Pakai Dana Patungan

    Simulasi Makan Bergizi di Kabupaten Malang Pakai Dana Patungan

    Malang (beritajatim.com) – Simulasi makan bergizi gratis bagi pelajar sekolah di Kabupaten Malang selama bulan Desember 2024 ini, berada di 6 lembaga sekolah.

    “Yang sudah terjadwal saat ini ada enam sekolah, siap kita lakukan simulasi pendistribusian makan bergizi,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Suwadji, Jumat (6/12/2024) siang.

    Kata Suwadji, simulasi dilakukan untuk melihat kesiapan lembaga sekolah dalam mendukung program Presiden Prabowo Subianto. “Karena ini program pusat, ya kita dukung. Hanya saja untuk pelaksanaan makan bergizi gratis kedepan kami masih harus menuju petunjuk teknis (Juknis) dari pemerintah pusat,” tegas Suwadji.

    Menurut Suwadji, langkah yang ia lakukan untuk mendukung program tersebut, pihaknya sudah menyiapkan data sekolah dan jumlah siswa di seluruh Kabupaten Malang yang akan menerima makan bergizi gratis.

    Suwadji mengaku, dari hasil pengamatan di hari pertama simulasi makan bergizi Kamis (5/12/2024) lalu di SDN Negeri Penarukan, Kepanjen, lima puluh persen murid sekolah dasar banyak yang tidak sarapan pagi. “Siswa sangat senang menerima makan bergizi. Karena hampir lima puluh persen murid sekolah dasar ternyata banyak yang tidak sarapan pagi sebelum ke sekolah,” tuturnya.

    Estimasi waktu yang pas pendistribusian makan bergizi untuk siswa SD, lanjut Suwadji, adalah pada jam istirahat. “Secara detail kami melihat murid murid ini sebaiknya diberikan makan bergizi saat jam istirahat. Sekitar pukul sembilan dan sepuluh pagi, sehingga begitu istirahat selesai mereka bisa masuk ke ruang kelas dengan kondisi perut kenyang,” terangnya.

    Dalam simulasi tersebut, kata Suwadji, per kotak makanan yang ia bagikan senilai Rp 15 ribu per siswa. Anggaran tersebut ia dapat secara swadaya melibatkan guru, Kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) serta Korwil Dinas Pendidikan di masing masing Kecamatan. “Anggaran simulasi kita lakukan secara patungan, urunan bersama K3S, guru dan Korwil Dinas Pendidikan di setiap Kecamatan,” ucapnya.

    Suwadji menambahkan, secara keseluruhan jumlah pelajar sekolah yang menjadi naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam program makan bergizi gratis sebanyak 343.771 siswa.

    Dengan rincian tingkat PAUD sebanyak 73.861 siswa. Lalu tingkat SD sebanyak 167.219 siswa. Kemudian tingkat SMP 91.253 siswa. Tingkat PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebanyak 11.095 siswa. Dan tingkat SKB sebanyak 343 siswa. (yog/kun)

  • Ini Rekapitulasi Lengkap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan 2024

    Ini Rekapitulasi Lengkap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan 2024

    Pamekasan (beritajatim.com) – Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Pamekasan, dipastikan tuntas seiring dengan selesainya proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten, Kamis (5/12/2024) kemarin.

    Proses rekapitulasi yang dilaksanakan melalui Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, dipusatkan di Gedung Serbaguna PKP RI Pamekasan, Jl Kemuning 22 Pamekasan, sejak Rabu hingga Kamis (4-5/12/2024).

    Termasuk proses rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, dilaksanakan pasca proses rekapitulasi pemilihan bupati dan wakil bupati Pamekasan, tuntas.

    Berdasar hasil rekapitulasi tersebut, pasangan calon (paslon) nomor urut 2 untuk Pilkada Pamekasan, yakni KH Kholilurrahman Sukriyanto (KHARISMA) mendapatkan suara terbanyak dibanding dua paslon lainnya, yakni Fattah Jasin dan Mujahid Anshori (TAUHID), serta Muhammad Baqir Aminatullah dan Taufadi (BERBAKTI).

    Paslon nomor urut 1 TAUHID mendapatkan total dukungan sebanyak 17.307 suara (3%), paslon nomor urut 2 KHARISMA meraih dukungan sebanyak 291.246 suara (50,9%), serta paslon nomor urut 3 BERBAKTI mendulang sebanyak 263.740 suara (46,1%).

    Sementara untuk total suara sah pada pelaksanaan pesta demokrasi yang digelar serentak pada 27 November 2024 lalu, terdata sebanyak 572.293 suara dari total sebanyak 666.048 orang yang terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

    Dengan angka tersebut, tingkat partisipasi masyarakat Pamekasan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 mencapai angka sebesar 87,05 persen. Hal tersebut selaras dengan Salinan SK KPU Nomor 1438 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024.

    Namun untuk menetapkan bupati dan wakil bupati terpilih, sementara masih menunggu Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) melalui e-BRPK dari Mahkamah Konstitusi (MK), guna mengetahui apakah ada permohonan sengketa atau tidak.

    Namun jika ada BRPK, maka selanjutnya tinggal menunggu keputusan MK untuk penetapan pasangan calon alias paslon terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Pamekasan, Periode 2024-2029. [pin/kun]

    Berikut Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan 2024:
    Kecamatan Batumarmar:
    1. TAUHID: 310 suara
    2. KHARISMA: 32.292 suara*
    3. BERBAKTI: 21.203 suara
    Sah: 54.436 suara
    Tidak Sah: 865 suara

    Kecamatan Galis:
    1. TAUHID: 715 suara
    2. KHARISMA: 9.210 suara
    3. BERBAKTI: 10.667 suara*
    Sah: 20.592 suara
    Tidak Sah: 365 suara

    Kecamatan Kadur:
    1. TAUHID: 594 suara
    2. KHARISMA: 15.179 suara*
    3. BERBAKTI: 14.292 suara
    Sah: 30.065 suara
    Tidak Sah: 517 suara

    Kecamatan Larangan:
    1. TAUHID: 1.177 suara
    2. KHARISMA: 18.346 suara*
    3. BERBAKTI: 17.882 suara
    Sah: 37.405 suara
    Tidak Sah: 551 suara

    Kecamatan Pademawu:
    1. TAUHID: 3.306 suara
    2. KHARISMA: 31.060 suara*
    3. BERBAKTI: 21.065 suara
    Sah: 55.431 suara
    Tidak Sah: 922 suara

    Kecamatan Pagantenan:
    1. TAUHID: 485 suara
    2. KHARISMA: 27.402 suara*
    3. BERBAKTI: 22.912 suara
    Sah: 50.799 suara
    Tidak Sah: 682 suara

    Kecamatan Pakong:
    1. TAUHID: 571 suara
    2. KHARISMA: 11.601 suara*
    3. BERBAKTI: 10.919 suara
    Sah: 23.091 suara
    Tidak Sah: 319 suara

    Kecamatan Palengaan:
    1. TAUHID: 612 suara
    2. KHARISMA: 28.595 suara
    3. BERBAKTI: 34.398 suara*
    Sah: 63.605 suara
    Tidak Sah: 433 suara

    Kecamatan Pamekasan:
    1. TAUHID: 6.323 suara
    2. KHARISMA: 24.188 suara*
    3. BERBAKTI: 21.672 suara
    Sah: 52.183 suara
    Tidak Sah: 1.331 suara

    Kecamatan Pasean:
    1. TAUHID: 453 suara
    2. KHARISMA: 19.319 suara*
    3. BERBAKTI: 19.265 suara
    Sah: 39.037 suara
    Tidak Sah: 468 suara

    Kecamatan Proppo:
    1. TAUHID: 748 suara
    2. KHARISMA: 30.891 suara*
    3. BERBAKTI: 29.916 suara
    Sah: 61.555 suara
    Tidak Sah: 606 suara

    Kecamatan Tlanakan:
    1. TAUHID: 1.430 suara
    2. KHARISMA: 21.250 suara*
    3. BERBAKTI: 16.276 suara
    Sah: 38.956 suara
    Tidak Sah: 938 suara

    Kecamatan Waru:
    1. TAUHID: 583 suara
    2. KHARISMA: 21.282 suara
    3. BERBAKTI: 23.273 suara*
    Sah: 45.138 suara
    Tidak Sah: 302 suara

    *Paslon UNGGUL

  • Resmi! Gus Miftah Mengundurkan Diri dari Jabatan Utusan Khusus Presiden

    Resmi! Gus Miftah Mengundurkan Diri dari Jabatan Utusan Khusus Presiden

    Surabaya (beritajatim.com) – Miftah Maulana Habiburahman, yang lebih dikenal dengan nama Gus Miftah, telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

    Keputusan ini diambil menyusul kontroversi yang muncul akibat video viral yang menampilkan dirinya dianggap merendahkan seorang penjual es teh.

    Dalam siaran langsung yang ditayangkan melalui media nasional pada Jumat (6/12/2024), Gus Miftah menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto atas kepercayaan yang telah diberikan.

    “Kepada Bapak Presiden, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya,” ujarnya dengan nada penuh penghormatan.

    Gus Miftah menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil atas inisiatif pribadi tanpa tekanan dari pihak mana pun.

    “Keputusan ini bukan karena tekanan siapa pun, bukan juga permintaan pihak tertentu. Ini murni keputusan pribadi yang telah saya renungkan dengan mendalam,” jelasnya.

    Ia mengungkapkan bahwa keputusan tersebut lahir dari proses panjang berdoa, bermuhasabah, dan melaksanakan salat istikharah.

    Dalam pernyataannya, Gus Miftah menekankan bahwa rasa cinta dan hormat kepada Presiden Prabowo menjadi salah satu alasan utama di balik keputusannya untuk mundur.

    “Keputusan ini saya ambil karena rasa hormat dan cinta mendalam kepada Bapak Presiden. Saya ingin menjaga kehormatan beliau dan kepercayaan yang telah diberikan,” tambahnya.

    Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, telah menegurnya.

    “Kami dari Kantor Komunikasi Kepresidenan ikut menyayangkan kejadian yang kurang baik yang terjadi belakangan ini dan itu melibatkan utusan khusus Presiden Republik Indonesia,” kata Hasan dalam video yang dibagikan ke wartawan, Rabu (4/12/2024) lalu. [fyi/ian]

  • Tersisa 2 Pekan, Proyek Revitalisasi Alun-alun Kota Blitar Masih 65 Persen

    Tersisa 2 Pekan, Proyek Revitalisasi Alun-alun Kota Blitar Masih 65 Persen

    Blitar (beritajatim.com) – Batas waktu pengerjaan proyek revitalisasi alun-alun Kota Blitar tinggal 2 pekan lagi. Namun hingga saat ini progres pembangunan dan perbaikan titik nol kota tersebut masih mencapai 65 persen saja.

    Proyek revitalisasi alun-alun Blitar tahap kedua ini menelan anggaran hingga Rp.1,4 miliar rupiah. Anggaran yang tidak sedikit tersebut digelontorkan dengan harapan bisa mempercantik alun-alun Blitar sehingga bisa menjadi destinasi wisata gratis bagi warga.

    “Iya (progres masih 65 persen) karena pengerjaan yang bersifat pabrikan seperti pagar, lampu dekoratif dan lain-lain kan belum terpasang sehingga kalau itu dipasang bisa meningkat progresnya,” kata Jajuk Indihartati, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Blitar, Jumat (06/12/2024).

    Perbaikan ini merupakan tahap ke 2, setelah beberapa bulan lalu alun-alun Kota Blitar juga telah dilakukan revitalisasi. Dalam tahap dua ini ada beberapa pengerjaan mulai dari renovasi pagar, pemasangan lampu dekoratif, lintasan lari, hingga penggantian tiang bendera untuk upacara bendera.

    Sebenarnya alun-alun Kota Blitar telah memiliki tiang bendera. Namun tiang bendera tersebut dianggap tidak sesuai sehingga perlu dilakukan perbaikan.

    “Tinggi tiang bendera di Alun Alun sisi utara saat ini sekitar 12 meter. Nantinya tiang bendera ini akan lebih tinggi disesuaikan dengan standar lapangan upacara yang ada di Istana Negara Republik Indonesia yang mencapai 15 meter,” bebernya.

    Alun-alun Kota Blitar sisi selatan, Jumat (06/12/2024). (foto : Winanto/beritajatim.com)

    Kini patut ditunggu seperti apa wajah baru alun-alun Blitar. Dan bisakah proyek revitalisasi tahap ke dua ini selesai tepat waktu.

    “ Insyaallah akan selesai tepat waktu,” pungkasnya.

    Tahun lalu, DLH Kota Blitar mengalokasikan anggaran sekitar Rp.2,7 miliar untuk pembangunan tahap satu. Pada tahap satu lalu, DLH Kota Blitar fokus untuk merevitalisasi titik nol kota di bagian selatan. (owi/ted)

  • 6 Kecamatan di Lamongan Berpotensi Terdampak Bencana Hidrometeorologi

    6 Kecamatan di Lamongan Berpotensi Terdampak Bencana Hidrometeorologi

    Lamongan (beritajatim.com) – Sebanyak enam kecamatan di Kabupaten Lamongan berpotensi terdampak bencana hidrometeorologi seperti angin kencang hingga banjir.

    Merujuk pada hasil mitigasi uang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan, keenam kecamatan tersebut yakni Kecamatan Glagah, Karangbinangun, Karanggeneng, Turi, Laren dan Babat.

    Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menyampaikan tantangan bencana ke depan semakin kompleks, dampak perubahan iklim semakin terasa dan membuat dampak bencana semakin signifikan.

    “Merespon hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah memprogramkan kegiatan mitigasi bencana baik struktural maupun nonstruktural,” kata Yuhronur saat memimpin apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi tahun 2024-2025 yang diikuti oleh BPBD, Kodim 0182, Polres Lamongan, Satpoll PP, Dinkes, Dishub, Dinsos, lembaga keagamaan, di Alun-Alun Kabupaten Lamongan, Jumat (6/12/2024).

    Menurut Bupati yang akrab disapa Pak Yes tersebut, apel kesiapaiagaan menjadi media untuk membangun sinergitas dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai kemungkinan risiko terjadinya bencana.

    Apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi tahun 2024-2025 di Alun-Alun Kabupaten Lamongan, Jumat (6/12/2024).

    Apel tersebut juga untuk mengecek kesiapan sarana dan prasarana dalam menghadapi bencana hidrometerologi tahun 2024. Meliputi kendaraan angkut, kendaraan damkar, kendaraan darat dan perairan, pompa air mobile, gergaji, tenda pengungsi, serta kelengkapan lainnya. Adapun kesiapan logistik berupa bahan makanan.

    “Sebagaimana prakiraan BMKG pada bulan November minggu ke-4 sampai dengan bulan Desember 2024, Kabupaten Lamongan memasuki fase peralihan musim dari kemarau ke musim penghujan. Masa tersebut berpotensi terhadap perubahan cuaca yang tidak mendukung,” tututnya.

    Pak Yes menjelaskan, mitigasi bencana struktural direalisasikan pada penanganan tanggul kritis dan jebol, waduk di wilayah Kabupaten Lamongan, normalisasi Kaligawe oleh BBWS sepanjang 4,5 Km, pengerukan saluran perkotaan di dataran rendah, elektrik pintu operasional, pompa pengendali banjir dengan kapasitas 5000 liter, operasi pompa mobile, dan lainnya.

    Apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi tahun 2024-2025 di Alun-Alun Kabupaten Lamongan, Jumat (6/12/2024).

    Sedangkan pada mitigasi non struktural telah dilakukan penanganan darurat kekeringan melalui dropping air bersih ke 15 kecamatan dan 69 desa, 102 terpal, 204 jirigen, pembentukan dan pembinaan desa tangguh bencana sebanyak 88 desa, kemudian kita lakukan sosialisasi edukasi bencana kepada masyarakat yang rentan, pelajar PAUD sampai dengan SMA, Lamongan Green and Clean, dan Desa Berseri.

    “Pemkab Lamongan tidak hanya mengaktifkan posko hidrometeorologi dan posko penanggulangan bencana di wilayah rawan, melainkan di seluruh 27 Kecamatan. Tentu disana juga dilengkapi dengan personel,” tuturnya. (fak/but)

  • Try Sutrisno Dukung LaNyalla Perjuangkan Kembalinya Pancasila ke Konstitusi

    Try Sutrisno Dukung LaNyalla Perjuangkan Kembalinya Pancasila ke Konstitusi

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Presiden RI ke-6, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, menyampaikan dukungannya kepada Ketua DPD RI ke-5, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, untuk terus memperjuangkan pengembalian Pancasila sebagai norma hukum tertinggi dalam Konstitusi Indonesia. Dalam pertemuan di kediaman Try Sutrisno di Menteng, Jakarta Pusat, mantan Panglima ABRI itu menegaskan pentingnya mengembalikan jati diri bangsa melalui revisi konstitusi.

    “Kita wajib mengkaji ulang Konstitusi yang telah diamandemen pada 1999 hingga 2002. Solusinya adalah mengembalikan naskah asli UUD 1945, lalu menyempurnakannya dengan teknik addendum, tanpa mengganti sistem bernegara Indonesia,” ujar Try Sutrisno.

    Try Sutrisno mengungkapkan kekhawatirannya terhadap perubahan sistem bernegara pasca-reformasi yang dinilai semakin menjauhkan Indonesia dari nilai-nilai Pancasila. Ia menyoroti ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi, di mana rakyat tetap menderita meskipun memiliki hak memilih presiden secara langsung.

    “Rakyat memang bisa nyoblos lima menit, tapi nasib mereka tetap terpinggirkan selama lima tahun. Demokrasi yang kita jalankan ini menghabiskan ratusan triliun dari pajak rakyat, tetapi tidak menghasilkan perubahan berarti. Sistem Pancasila yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa adalah yang paling cocok untuk Indonesia,” tegasnya.

    Mengacu pada pengalaman negara lain, seperti Amerika Serikat, Try menekankan pentingnya menggunakan teknik addendum untuk menyempurnakan UUD 1945 tanpa mengganti naskah aslinya.

    “Konstitusi Amerika Serikat sudah diamandemen 27 kali tanpa mengubah naskah aslinya. Addendum digunakan untuk menyesuaikan dengan tantangan zaman tanpa mengubah fondasi sistem bernegara. Ini yang harus kita adopsi untuk menjaga keutuhan nilai-nilai bangsa,” jelasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, LaNyalla menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan kembalinya Pancasila ke dalam Batang Tubuh UUD 1945, meskipun ia tidak lagi menjabat sebagai Ketua DPD RI.

    “Melalui Sidang Paripurna DPD RI pada 14 Juli 2023, kami telah menetapkan untuk mengembalikan sistem bernegara sesuai dengan rumusan pendiri bangsa, yakni Pancasila sebagai norma hukum tertinggi. Penyempurnaan ini dilakukan melalui teknik addendum agar celah penyimpangan di masa lalu tidak terulang,” tegas LaNyalla.

    Sebagai langkah lanjutan, Try Sutrisno mengungkapkan rencananya untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto. Ia percaya Prabowo memiliki visi patriotik yang sejalan dengan gagasan pengembalian Pancasila sebagai dasar negara yang kokoh.

    “Prabowo, dengan jiwa nasionalismenya yang kuat, dapat menjadi mitra strategis dalam perjuangan ini. Apalagi cita-cita ini juga tercantum dalam AD/ART Partai Gerindra,” ujar Try.

    LaNyalla menambahkan bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk memenuhi janji reformasi, tetapi juga untuk memastikan Indonesia kembali pada jati diri sebagai negara Pancasila yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. [beq]

  • Peringati Hakordia, Kejari Sidoarjo Gelar Sarasehan Pustaka

    Peringati Hakordia, Kejari Sidoarjo Gelar Sarasehan Pustaka

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), Kejari Sidoarjo menggelar Sarasehan Pustaka dengan tema ‘Pengadaan, Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Milik Pemerintah Daerah yang Baik Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi’, di Aula Baharuddin Lopa Kantor Kejari Sidoarjo, Jumat (6/12/2024).

    Hadir dalam sarasehan itu Kepala Kejari Sidoarjo Roy Rovalino Herudiansyah, Plt Bupati Sidoarjo H. Subandi, Sekda dr. Fenny Apridawati, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, dan para OPD Pemkab Sidoarjo.

    Kepala Kejari Sidoarjo Roy Rovalino Herudiansyah menyatakan sarasehan memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) secara bersama se-Jawa Timur, temanya hari pengelolaan aset daerah.

    “Supaya dalam pengelolaan tersebut lebih tertata lagi dan tentunya ada perbaikan-perbaikan sistem sehingga dalam pencegahan korupsi lebih baik lagi atau lebih mendalam lagi dengan perbaikan tata sistem dan tata kelola. Tentunya tidak hanya tindakan pada perkara korupsi tetapi memperbaiki dari sistem yang ada sehingga bisa bermanfaat dan berguna bagi kompetensi Sidoarjo tentunya bagi masyarakat Sidoarjo,” ucapnya.

    Sambung Roy, dengan pengolahan aset juga menambah PAD sehingga apa yang dicita-citakan masyarakat Sidoarjo bersama dapat tercapai, dan perlunya penataan yang lebih bagus untuk menekan angka korupsi.

    Sementara, Plt Bupati Sidoarjo H. Subandi mengapresiasi acara Sarasehan Pustaka dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tersebut.

    “Di Kabupaten Sidoarjo, kasus korupsi terus jadi sorotan. Sebagai Plt Bupati bertugas untuk menyelesaikan terutama memecahkan masalah korupsi yang ada di Sidoarjo. Saya akan tegak lurus dalam memberantas korupsi yang sudah ada,” paparnya.

    Disebutkan dalam sarasehan itu, pengertian aset pemerintanh merupakan segala bentuk kekayaan yang dimiliki oleh negara atau pemerintah, baik yang berbentuk fisik maupun non-fisik, yang digunakan untuk kepentingan umum dan menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintah. Aset ini dapat berupa tanah, bangunan, peralatan, uang, hingga hak atas kekayaan intelektual atau sumber daya alam yang dimiliki oleh negara.

    Pengertian aset Pemerintah/barang milik negara/daerah berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 adalah semua barang yang dibeli diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang mencakup 4 hal, yaitu barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014). (isa/but)

  • Pilkada Lamongan, Inilah Real Count Suara Yes-Dirham dan Ghofur-Firosya

    Pilkada Lamongan, Inilah Real Count Suara Yes-Dirham dan Ghofur-Firosya

    Lamongan (beritajatim.com) – Hasil real count Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan 2024 akhirnya busa diketahui, setelah Komisi Pemilihan Umum KPU Lamongan menuntaskan rekapitulasi suara tingkat kabupaten.

    Rapat Pleno rekapitulasi dimulai Kamis (5/12/2024) siang hingga malam hari di aula Hotel Mahkota Lamongan. Proses rekapitulasi dibagi menjadi 5 sesi.

    Hasilnya, pasangan Cabup-Cawabup Lamongan nomor urut 2, Yuhronur Efendi-Dirham Akbar Aksara memperoleh total 407.541 suara. Sedangkan paslon nomor urut 1, Abdul Ghofur-Firosya Shalati meraih 327.345 suara.

    Rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan di Hotel Mahkota Lamongan

    Ketua KPU Lamongan, Mahrus Ali yang memimpin rapat pleno, memastikan semua pihak menyetujui hasil rekapitulasi suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan tersebut.

    “Semua saksi dari kedua Paslon juga sudah membubuhkan tanda tangannya di berita acara rekapitulasi tingkat kabupaten yang menandakan proses tersebut telah tuntas,” kata Mahrus, saat dikonfirmasi, Jumat (6/12/2024).

    Mahrus mengungkapkan, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 di Lamongan ini mencapai 73,58 persen, dari total daftar pemilih tetap (DPT) di Lamongan sebanyak 1.035.507 pemilih.

    Dari 73,58 persen tingkat partisipasi masyarakat tersebut, jumlah suara sah yang diperoleh sebanyak 734.886 suara. Sementara jumlah suara tidak sah sebanyak 27.022 suara.

    “Terima kasih kepada seluruh masyarakat Lamongan yang telah ikut berpartisipasi dan menjaga Pilkada di Lamongan tetap kondusif,” ujar Mahrus. (fak/but)

  • Anggaran Sosialisasi Setengah Miliar Rupiah, KPU Blitar Gagal Penuhi Target

    Anggaran Sosialisasi Setengah Miliar Rupiah, KPU Blitar Gagal Penuhi Target

    Blitar (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar gagal memenuhi target partisipasi masyarakat di Pilkada 2024 ini. Sebelumnya, KPU Kabupaten Blitar menargetkan partisipasi masyarakat di Pilkada 2024 ini sebesar 75 persen.

    Namun nyatanya, tingkat partisipasi masyarakat hanya mencapai 69,44 persen. Tentu kondisi itu cukup mengecewakan pasalnya KPU Kabupaten Blitar telah menggelontorkan anggaran lebih dari setengah miliar rupiah untuk mensosialisasikan Pilkada kepada masyarakat.

    Secara gamblang, Ketua KPU Kabupaten Blitar Sugino menjelaskan rincian anggaran iklan sosialisasi Pilkada 2024. Secara keseluruhan dana iklan sosialisasi KPU Kabupaten Blitar mencapai Rp.545 juta rupiah.

    “Untuk iklan kampanye Rp545 juta dibagi 8 media cetak, 5 media radio, dan 6 media tv,” ungkap Sugino, Ketua KPU Kabupaten Blitar, Jumat (6/12/2024).

    Nilai tersebut tentu cukup fantastis untuk iklan Pilkada. Namun hasilnya partisipasi masyarakat di Pilkada 2024 ini masih di bawah target yang ditentukan.

    “Untuk iklan kampanye Rp545 juta dibagi 8 media cetak, 5 media radio, dan 6 media tv,” ungkap Sugino.

    Angka partisipasi yang masih jauh dari target ini tentu mengecewakan sejumlah pihak. Tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Blitar.

    Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Blitar menargetkan partisipasi masyarakat antara 75-80 persen di Pilkada 2024. Ini relevan dengan jumlah anggaran yang digelontorkan oleh Pemkab Blitar kepada KPU Kabupaten Blitar sebesar Rp.64 miliar.

    “Target untuk Pilkada 2024 adalah 75 persen, namun belum bisa tercapai,” ungkap Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Blitar, Setiyana.

    Optimisme tinggi sempat diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar untuk pesta demokrasi warga Kabupaten Blitar ini. Apalagi bila data ini dikomparasi dengan partisipasi masyarakat pada Pemilu lalu yang mencapai 81 persen. (owi/but)