Category: Beritajatim.com Politik

  • Khofifah-Emil Ungkap Gagasan Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara di Pascasarjana Unair

    Khofifah-Emil Ungkap Gagasan Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara di Pascasarjana Unair

    Surabaya (beritajatim.com) – Cawagub Jatim terpilih, Emil Elestianto Dardak bersama sejumlah pimpinan perguruan tinggi Jatim menggelar diskusi terkait Jawa Timur Sebagai Gerbang Baru Nusantara di Ruang Kuliah Internasional 5, Gedung Pascasarjana Unair, Surabaya, Sabtu (7/12/2024).

    Emil yang mewakili Khofifah Indar Parawansa menyampaikan gagasannya untuk Jatim Gerbang Naru Nusantara 5 tahun ke depan.

    “Saya datang kesini hanya sebagai mantan Wakil Gubernur Jatim. Karena, belum ada keputusan apapun terkait hasil pemilu kemarin. Para akademisi ini pengen mengetahui lebih jauh tentang gagasan Gerbang Baru Nusantara ini,” kata Emil saat ditemui di gedung Pascasarjana Universitas Airlangga.

    Menurut Emil, definisi dari Gerbang Baru Nusantara adalah antisipasi pergeseran center of gravity dari Selat Malaka ke arah yang lebih tengah di Indonesia. Kondisi ini, diungkapkannya, tergambarkan dalam rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN) Indonesia 2025-2029.

    “Bahwa kawasan Timur Indonesia akan semakin diakselerasi pertumbuhannya. Share ekonominya diperkirakan meningkat enam persen. Sebaliknya di kawasan barat Indonesia akan turun enam persen,” ungkapnya.

    Mantan Bupati Trenggalek ini menyebut wilayah Jawa Timur menjadi konektor utama di wilayah Timur Indonesia. Sehingga, provinsi ini harus bersiap-siap.

    “Tidak bisa lagi berharap daerah lain mengirim bahan baku lagi ke Jatim. Karena kemungkinan provinsi lain akan mengolah sendiri bahan bakunya menjadi bahan setengah jadi. Nah sekarang kita berusaha mendorong mereka (provinsi lain), mengirimkan barang setengah jadinya kesini (Jatim). Industri di Jatim akan mengolah barang setengah jadi tadi menjadi bahan jadi. Maka koneksi kita ke wilayah lain dan pasar ekspor harus semakin kuat. Harus semakin canggih,” bebernya.

    Emil mendapat banyak masukan dari akademisi dari berbagai kampus di Jatim. Salah satunya mengenai perizinan yang dianggap masih sulit di Jatim. Hal itu pun akan diperbaiki oleh gubernur dan wakil gubernur yang terpilih nanti.

    “Tadi banyak masukan yang diberikan ke kami. Ada yang spesifik bicara mengenai logistik. Mulai logistik laut maupun darat. Ada juga yang bicara kawasan industri berbasis teknologi. Bagaimana keberadaan perguruan tinggi yang melimpah di Jatim bisa berbanding lurus dengan perkembangan teknologi,” ucapnya.

    Menurutnya, hal terberat yang harus dilakukan adalah mengubah paradigma masyarakat. Tidak bisa cepat putus asa ketika ada kegagalan. “Ini kan grand desain. Pasti akan ada kegagalan. Kalau kita tidak siap menerima realita itu, pokoknya semua harus berhasil, ya susah,” jelasnya.

    Ia juga mengungkapkan, saat ini pintu masuk Jatim masih di wilayah utara Jatim. Tetapi, pembangunan infrastruktur di selatan saat ini juga sedang dilakukan. “Program yang baik ini kan harus kita lanjutkan lagi,” tandasnya.

    Wakil Rektor III Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam mengapresiasi gagasan Jatim Gerbang Baru Nusantara.

    Gagasan ini sungguh progresif dan futuristik, ini adalah energi baru. Saya pikir gagasan ini akan bisa menghentak dan punya impact yang luas dan kompleks. Tidak semata soal bagaimana daya ungkit ekonomi kawasan semata, tetapi juga bisa mengembalikan kepercayaan dan keyakinan diri warga Jatim bahwa Bumi Majapahit ini adalah pusat keunggulan peradaban nasional,” katanya.

    “Perubahan mindset dan paradigma ini yang penting bisa ditangkap dari gagasan baru ini. Saya yakin jika ini serius dilakukan akan bisa mengembalikan lagi kepercayaan diri masyarakat Jatim bahwa kawasan ini adalah pusat dan akselerator pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya Indonesia Timur,” pungkasnya. [tok/suf]

  • Akademisi Ingatkan Pj Bupati Jombang Tentang Aturan Mutasi Jabatan di Masa Transisi

    Akademisi Ingatkan Pj Bupati Jombang Tentang Aturan Mutasi Jabatan di Masa Transisi

    Jombang (beritajatim.com) – Akademisi Universitas Brawijaya (UB) Malang, Nana Abdul Aziz mengatakan, jika terjadi mutasi sebelum pelantikan bupati terpilih tentu akan mempengaruhi stabilitas, sehingga alangkah lebih bijaknya mutasi dilakukan setelah pelantikan.

    Hal itu diungkapkan dosen Administrasi Publik  UB usai diminta pendapatnya tentang rencana reposisi atau mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Jombang sebelum bupati terpilih dilantik. Rencana mutasi tersebut sudah disampaikan Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo beberapa waktu lalu.

    “Apalagi jika mutasi dilakukan beberapa bulan sebelum pelantikan, tindakan tersebut tidak mencerminkan political ethic yang baik. Ini preseden buruk dalam perilaku organisasi pemerintahan kita,” katanya, Sabtu (7/12/2024).

    Selain itu, lanjut Nana, Bawaslu telah menyampaikan hal ini kepada Menteri Dalam Negeri sebagai pihak yang mengoordinasikan para kepala daerah, melalui surat bernomor 438/PM/K1/03/2024 yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Maret lalu.

    “Bawaslu mengimbau kepada Menteri Dalam Negeri untuk memastikan tidak terdapat penggantian pejabat baik oleh Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota maupun penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Wali Kota 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024,” jelas Nana.

    Menurut Nana, ini merupakan tindakan tegas Bawaslu untuk mengantisipasi netralitas ASN saat proses Pemilukada berlangsung hingga Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik. Jika proses itu dipaksa untuk dilakukan maka akan mencederai proses Pemilu.

    Pada Pasal 71 ayat (2), UU Pilkada nomer 10 tahun 2016 disebutkan bahwa kepala daerah tidak dapat mengganti pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatannya, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri. Nah, Menteri yang dimaksud adalah Menteri Dalam Negeri.

    Sementara itu, pada Pasal 162 ayat (3), ditegaskan bahwa kepala daerah yang ingin melakukan mutasi atau penggantian pejabat dalam kurun waktu tersebut harus memperoleh persetujuan tertulis dari menteri.

    “Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah),” demikian bunyi pasal 190 UU Pilkada.

    “Idealnya walau tidak bicara soal regulasi. Harusnya memang mutasi jabatan tidak dilakukan ketika masa transisi. Ini kaitannya dengan political ethic,” ujar Dosen yang kini menempuh pendidikannya S3 di Bandirma Onyedi Eylul University (BANU) Turki.

    “Jika proses mutasi tetap dilakukan dalam proses pemilukada berlangsung, ini akan menimbulkan banyak kecurigaan. Seolah-olah ada tendensi politik di dalamnya yang membuat mereka mengambil keputusan mutasi pegawai. Ini harusnya bisa dilakukan saat Bupati baru dilantik,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo memberikan sinyal pelantikan promosi pejabat di lingkup Pemkab Jombang dilakukan usai Pemilihan kepala daerah serentak berkhir. Kepastian itu, ia terima langsung dari Kemendagri.

    “Jadi sesuai arahan pak Mendagri ditahan dulu sampai selesai pengumuman Pilkada,” ujar dia, Jumat (29/11/2024).

    Menurutnya, kewenangan Pemkab Jombang sebatas mengusulkan. Selebihnya, untuk persetujuan usulan adalah wewenang Kemendagri. “Kalau kewenangan kami mengusulkan ke Kemendagri, kalau beliau setuju kita jalankan, kalau tidak kita serahkan ke bupati selanjutnya,” tandas Teguh. [suf]

  • KPH Perhutani Bojonegoro Siapkan Lahan 5.130 Hektar untuk Pabrik Etanol-Metanol

    KPH Perhutani Bojonegoro Siapkan Lahan 5.130 Hektar untuk Pabrik Etanol-Metanol

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bojonegoro telah menyiapkan lahan seluas 5.130 hektar untuk pendirian pabrik Etanol-Metanol yang dicanangkan oleh Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto di wilayah Bojonegoro.

    Lahan yang disiapkan tersebut dengan rincian, pelepasan kawasan untuk pabrik seluas 130 hektar dan luas untuk budidaya tanaman sebagai bahan baku seluas 5.000 hektar. Untuk lahan budidaya tanaman tersebut rencana dengan sistem kerjasama.

    “Luas pelepasan kawasan untuk pabrik 130 hektar. Luas untuk budidaya tanaman 5.000 hektar dengan sistem kerjasama,” ujar Administratur/KKPH Bojonegoro Slamet Juwanto melalui KSS Humas KPH Perhutani Bojonegoro Sunyoto, Sabtu (7/12/2024).

    Sunyoto menambahkan, rencana pendirian pabrik Etanol-Metanol di wilayah Bojonegoro sudah menjadi pembahasan secara internal untuk penyusunan pertimbangan teknis. “Untuk pendirian pabrik Etanol-Metanol di RPH Sawitrejo BKPH Clangap,” katanya.

    Sedangkan, budidaya tanaman sebagai bahan baku Etanol-Metanol rencananya berupa tanaman sorgum yang akan ditanam pada lahan seluas 5.000 hektar. Budidaya tanaman akan dilakukan dengan sistem kerjasama antara Perum Perhutani, perusahaan, dan LMDH.

    “Kemungkinan kerjasama tripartite antara Perum Perhutani, PT, dan LMDH,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, pembangunan pabrik Etanol – Metanol di Kabupaten Bojonegoro yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto itu menarik investasi mencapai US$ 1,2 miliar atau setara Rp19 triliun.

    Rencananya pabrik tersebut akan di bangun di kawasan peruntukan industri (KPI) yang berada di Kecamatan Gayam. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki aksesibilitas yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan logistik dan infrastruktur. [lus/kun]

  • Dandim 0818 Malang-Batu Buka Lomba Drumband Tingkat Umum

    Dandim 0818 Malang-Batu Buka Lomba Drumband Tingkat Umum

    Malang (beritajatim.com) – Komandan Kodim (Dandim) 0818/Malang-Batu, Letkol Inf Yuda Sancoyo, M.Han., secara resmi membuka perlombaan drumband Play pass/Konser tingkat TK, SD, SLTP, SLTA, dan umum sederajat di lapangan Makodim 0818, Kepanjen, Kabupaten Malang, Sabtu (07/12/2024).

    Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur Forkopimda dan stakeholder terkait. Menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, serta masyarakat dalam mendukung pengembangan kreativitas anak muda.

    Sebanyak 32 tim dari berbagai sekolah dan komunitas turut ambil bagian dalam kompetisi ini, menciptakan suasana meriah yang penuh antusiasme.

    Dalam sambutannya, Letkol Inf Yuda Sancoyo mengungkapkan bahwa perlombaan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan semangat berkompetisi secara sehat di kalangan pelajar, tetapi juga sebagai upaya menumbuhkan kembali kecintaan terhadap seni drumband.

    “Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat memupuk rasa kebersamaan, kedisiplinan, dan kreativitas generasi muda sekaligus memberikan ruang bagi mereka untuk menyalurkan bakat seni,” kata Letkol Yuda.

    Letkol Yuda berharap, acara ini dapat menumbuhkan eksistensi grup drum band di Kabupaten Malang dan Batu, serta mempersiapkan grup unggulan untuk Porprov 2025 yang salah satunya akan ada lomba drum band.

    “Kami mencoba membantu Pemerintah Daerah memberikan gambaran cabang-cabang olahraga tertentu. Syukur-syukur kalau dalam Porprov itu nanti memang benar-benar ada yang diunggulkan untuk ikut lomba, maka Kabupaten Malang dan Batu sudah siap,” tegasnya.

    Kehadiran para peserta dari berbagai jenjang pendidikan hingga kalangan umum mendapat apresiasi luas dari masyarakat setempat. Banyak warga dan pihak sekolah yang menyambut baik inisiatif ini, mengingat drumband merupakan salah satu seni pertunjukan yang memiliki nilai edukasi dan mampu membangun semangat nasionalisme.

    Kemeriahan perlombaan ini juga menjadi ajang silaturahmi bagi pelajar, guru, dan orang tua, yang turut mendukung dan menyemangati para peserta. Beragam atraksi dan penampilan yang disuguhkan memberikan hiburan sekaligus inspirasi bagi penonton yang hadir.

    Pembukaan ini ditandai dengan acara seremonial dengan pemberangkatan peserta lomba oleh Dandim beserta Forkopimda dan pejabat tinggi lainnya

    Perlombaan drumband di Makodim 0818 ini diharapkan menjadi agenda rutin tahunan yang mampu mendorong prestasi pelajar, sekaligus menghidupkan kembali tradisi seni budaya di tengah perkembangan zaman.

    Dengan suksesnya penyelenggaraan tahun ini, kegiatan ini diharapkan dapat terus memberikan dampak positif bagi masyarakat Malang-Batu. (yog/kun)

  • Rakerda, PKS Jombang Siap Kawal Pemerintahan Warsubi-Salman Lima Tahun ke Depan

    Rakerda, PKS Jombang Siap Kawal Pemerintahan Warsubi-Salman Lima Tahun ke Depan

    Jombang (beritajatim.com) – PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Kabupaten Jombang siap mengawal pemerintahan H Warsubi-KH Salmanudin Yazid atau WarSa hingga lima tahun ke depan.

    Hal itu disampaikan Ketua DPD PKS Jombang Didik Darmadi saat Rakerda (Rapat Kerja Daerah) yang bertempat di salah satu hotel di kota santri, Sabtu (7/12/2024). “Rakerda ini merupakan bagian penguatan program-program PKS yang berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam melayani Masyarakat,” ujar Didik.

    Alumnus UB (Universitas Brawijaya) ini menegaskan bahwa dukungan PKS Jombang terhadap Warsa bukan sebatas di awal Pilkada. Namun pihaknya ikut mengawal dalam perjalanan pemerintah Warsubi-Gus Salman hingga lima tahun ke depan.

    “Karena itu terkait wacana mutasi jabatan oleh Pj Bupati Jombang, kami turut menolak bersama anggota dewan lainnya. Karena rencana tersebut tidak tepat,” ujar Didik Darmadi.

    Didik kemudian membeber dua alasan penolakan itu. Pertama, menghormati suara 515.880 masyarakat setara dengan 74,88% yang memilih Warsa. Kedua, Pj Bupati Jombang seharusnya tidak mencederai etika publik.

    “Bila Pj Bupati Jombang bersikeras melakukan mutasi sebelum pelantikan bupati terpilih, maka kami melalui Fraksi PKS akan menggunakan hak konstitusional di DPRD Jombang,” tegasnya.

    Sementara itu Warsubi dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam membangun Jombang lebih baik, tidak cukup sendiri namun perlu kolaborasi. Nah, salah satu mitra kolaborasi membangun Jombang itu adalah PKS.

    “Setidaknya ada tiga poin membangun Jombang. Pertama memberantas kebodohan yaitu terkait pendidikan, kedua memberantas kemiskinan dan ketiga memberikan pelayanan kesehatan,” kata Cabup Jombang yang memenangkan Pilkada serentak 27 November 2024 ini.

    Rekerda ini juga dihadiri sejumlah pengurus PKS lainnya. Yakni, Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan, Staf Jatijaya Rochmad Abidin, BPD 8 Muhammad Nur Salim, KD D8 Ahmad Fathoni, serta Ketua MPD Suharmono.

    Kemudian, Badan Pengurus Harian DPD PKS Jombang meliputi Ketua Didik Darmadi, Sekretaris Muhammad Arifin, Bendahara Faiza, Wakil DED Safari, juga anggota DPRD Jombang dari PKS, Muhamad Said dan M. Thoyib Faizin.

    Hadir pula seluruh pengurus DPD (Dewan Pengurus Daerah), para Ketua dan Sekretaris DPC Se- Kabupaten Jombang serta kader pelopor. [suf]

  • Amankan Rekapitulasi Surat Suara, Polda Jatim Terjunkan 532 Personil

    Amankan Rekapitulasi Surat Suara, Polda Jatim Terjunkan 532 Personil

    Surabaya (beritajatim.com) – Kepolisian Daerah Jawa Timur menerjukn 532 personil guna pengamanan pelaksanaan penghitungan surat suara hasil pilkada serentak tahun 2024, yang dilaksanakan di Hotel Dobel Tree, Surabaya, Sabtu (7/12/2024).

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, melaksanakan Penghitungan surat suara dimulai pada tanggal 7-10 Desember 2024. Kegiatan pengamanan dimulai dari Apel kesiapan pengamanan rekapitulasi surat suara.

    Apel dipimpin oleh AKBP Subagiyo, selaku Kasub Satgas Sterilisasi Ops Mantap Praja Semeru 2024, yang diikuti anggota jajaran dari Samapta, Brimob, Binmas, Intelkam, Polairud dan Ditpamovit.

    “Apel gelar pasukan personil sudah siap semua mulai dari Brimob, Samapta, Binmas, Intelkam, Polairud, Ditpamovit semua terlibat pengamanan Rekapitulasi surat suara di Jatim,” kata AKBP Subagiyo, Kasub Satgas Sterilisasi Ops Mantap Praja Semeru 2024, Sabtu (7/12/2024) sore.

    Selain itu juga dijelaskan, bahwa hari ini belum dilakukan penghitungan surat suara tetapi kotak suara pilkada Jatim sudah tiba di Hotel Dobel Tree, sehingga pihaknya mempunyai kewajiban dan mengamankan surat suara. “Kegiatan penghitungan mulai dilakukan besok dan anggota siap mengamankan surat suara,” terang dia.

    Sementara untuk pola pengamanan seluruh anggota yang terlibat nantinya dibagi menjadi tiga ring, untuk ring satu di dalam area penghitungan dengan melibatkan anggota intelejen.

    “Sementara di ring 2 ada di pintu masuk nantinya ada security KPU yang dibantu oleh anggota. Untuk ring dua ada di luar depan hotel dibagi dengan samapta dan brimob, sedangkan di ring tiga ada di pintu luar dan di halaman akan stanby brimob,” terangnya.

    Sementara tim dari Jihandak melakukan sterilisasi di lokasi penghitungan surat suara bersama dengan juga K-9.
    “Selama proses penghitungan mulai dilakukan, nanti akan ada pembatasan jumlah tamu yang masuk maupun yang tidak diperbolehkan masuk,” pungkasnya. [uci/kun]

  • Paslon Khofifah-Emil Menang Telak di Sampang

    Paslon Khofifah-Emil Menang Telak di Sampang

    Sampang (beritajatim.com) – Rapat pleno terbuka rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara pemilihan serentak 2024 tingkat kabupaten di Kabupaten Sampang, 5 – 6 Desember 2024 telah selesai.

    “Dua hari rapat pleno terbuka berjalan lancar sesuai dengan jadwal tahapan,” terang Aliyanto, ketua KPU Sampang, Sabtu (7/12/2024).

    Ia menambahkan, setelah rapat pleno terbuka tingkat Kabupaten selesai kemudian disusul dengan agenda sela njutnya yakni rapat pleno terbuka di Provinsi Jatim yang akan dilaksanakan7 – 8 Desember 2024. “Untuk rapat pleno terbuka di Provinsi yakni rekap perolehan suara Pilgub,” imbuhnya.

    Ia menjelaskan, Adapun, hasil rekap tingkat Kabupaten perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon (Paslon) Gubernur Jatim di Kabupaten Sampang, nomor urut 01 Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim mendapatkan 53.206 suara.

    Nomor urut 02, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak mendapatkan 469.124 suara. Paslon nomor urut 03, Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans mendapatkan 96.486 suara. [sar/kun]

  • Pj Gubernur Jatim Tinjau Langsung Lokasi Banjir di Pasuruan, Apresiasi Kesiapsiagaan Warga

    Pj Gubernur Jatim Tinjau Langsung Lokasi Banjir di Pasuruan, Apresiasi Kesiapsiagaan Warga

    Pasuruan (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono meninjau langsung lokasi banjir yang melanda sejumlah desa di Kecamatan Rejoso dan Grati, Kabupaten Pasuruan, pada Sabtu (7/12/2024) sekaligus memberikan bantuan warga terdampak.

    Dalam kunjungannya, Pj Gubernur memberikan apresiasi kepada warga yang telah membentuk desa tangguh. “Warga di sini sudah sangat siap menghadapi banjir. Mereka memiliki tim relawan, jalur evakuasi, dan tempat pengungsian yang memadai,” begitu Pj Gubernur memuji.

    Meskipun demikian, Pj Gubernur juga menyoroti permasalahan struktural yang menjadi penyebab utama banjir di wilayah ini, yaitu kondisi geografis yang cekungan dan debit sungai yang tinggi. Beliau menekankan pentingnya tata ruang kota yang lebih komprehensif untuk mengatasi masalah ini.

    “Perlu ada upaya jangka panjang untuk memperbaiki tata ruang kota. Ini bukan hanya masalah Kabupaten Pasuruan, tetapi juga masalah Jawa Timur,” tegas Pj Gubernur.

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyalurkan bantuan sosial berupa sembako kepada warga terdampak. Selain itu, Pemprov juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi jangka panjang terkait masalah banjir di Pasuruan.

    “Kami akan terus berupaya untuk membantu warga yang terdampak banjir. Baik itu dalam bentuk bantuan langsung maupun dalam jangka panjang melalui perbaikan infrastruktur,” tambah Pj Gubernur. (ada/ian)

  • Mitigasi Judol-Narkoba, Muslimat NU Gandeng Mensos Gus Ipul

    Mitigasi Judol-Narkoba, Muslimat NU Gandeng Mensos Gus Ipul

    Surabaya (beritajatim.com) – Pimpinan Pusat (PP) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) melakukan audiensi dengan Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Kementerian Sosial RI baru-baru ini.

    Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas sejumlah isu strategis terkait penyelenggaraan Kongres XVIII Muslimat NU yang rencananya akan dilaksanakan pada 11-15 Februari 2025 di Kota Surabaya, Jawa Timur.

    Dalam audiensi tersebut, PP Muslimat NU mengundang Gus Ipul sebagai narasumber di salah satu agenda kongres. Materi yang diusulkan adalah strategi mitigasi sekaligus solusi atas berbagai penyakit sosial masyarakat yang saat ini menjadi tantangan besar, seperti maraknya judi online, penyalahgunaan narkoba, dan isu-isu sosial lainnya yang mengancam stabilitas keluarga dan generasi bangsa.

    Ketua Umum PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan bahwa isu-isu ini menjadi perhatian utama Muslimat NU karena dampaknya sangat luas bagi masyarakat, terutama di kalangan perempuan dan anak-anak.

    Khofifah menyebut, data menunjukkan bahwa hingga tahun 2024, jumlah pengguna judi online di Indonesia mencapai 6 juta orang, dengan kerugian ekonomi masyarakat akibat judi ini diperkirakan mencapai Rp27 triliun setiap tahun. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa 3,6 juta orang di Indonesia terjerat penyalahgunaan narkoba, dengan tren peningkatan yang semakin mengkhawatirkan di kalangan remaja.

    Lebih lanjut, Khofifah menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan elemen lain dalam mitigasi penyakit sosial ini. Menurutnya, penyelesaian masalah ini membutuhkan pendekatan yang holistik. Di level regulasi, penegakan hukum atas pelaku judi online dan narkoba harus diperkuat. Di sisi lain, tambah Khofifah, perlu ada kampanye edukasi yang masif dan konsisten, khususnya kepada keluarga, sebagai benteng utama melindungi generasi muda.

    “Kongres ini akan menjadi momentum untuk merumuskan langkah konkret dalam menjawab tantangan sosial masyarakat. Kami berharap pemaparan dari Menteri Sosial dan nara sumber lainnya dapat memberikan pencerahan dan arahan strategis bagi Muslimat NU dalam memperkuat peran sosial kami di masyarakat,” ujar Khofifah.

    Kongres ke-18 Muslimat NU rencananya akan dihadiri oleh sekitar 2.860 peserta yang terdiri atas perwakilan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Cabang Istimewa (PCI) Muslimat NU dari berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri. Selain membahas isu sosial, kongres ini juga akan menjadi ajang evaluasi program kerja organisasi dan perumusan agenda strategis Muslimat NU ke depan.

    Muslimat NU berharap, melalui kongres ini, solusi konkret atas persoalan sosial masyarakat dapat dirumuskan dengan pendekatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. PP Muslimat NU mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersinergi dalam menjaga harmoni sosial dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bermartabat. [tok/beq]

  • Partisipasi Masyarakat Mojokerto di Pilbup 2024 Naik Signifikan

    Partisipasi Masyarakat Mojokerto di Pilbup 2024 Naik Signifikan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Partisipasi masyarakat menyalurkan hak suara dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto 2024 naik signifikan dibandingkan 2020. Angkanya mencapai 84,74 persen dibanding pada Pilbup Mokokerto 2020 lalu, sebanyak 78,78 persen.

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto, Afnan Hidayat mengatakan, jumlah pemilih yang menyalurkan suara pada Pilbup Mojokerto 2024 sebanyak 716.588 jiwa atau 84,74 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) 845.655 jiwa. “Terdiri dari 697.933 suara sah dan 18.655 suara tidak sah,” ungkapnya, Sabtu (7/12/2024).

    Jika dibandingkan dengan Pilbup Mojokerto 2020, partisipasi pemilih sebesar 648.423 jiwa atau 78,78 persen dari DPT 823.014 jiwa. Afnan menyebut jika penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Mojokerto 2020 digelar di tengah pandemi Covid-19.

    “Kenaikannya signifikan dibanding kabupaten/kota lain. Terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Mojokerto sudah menjaga Pilkada yang berintegritas dan kondusif. Ini menunjukkan masyarakat sudah mulai melek politik dalam Pilkada 2024,” katanya.

    Menurutnya semua berkat kerjasama pasangan calon (paslon), stakeholder terkait masyarakat, TNI/Polri dan media. Terlebih dari Badan Adhoc KPU Kabupaten Mojokerto mulai dari PPK, PPS dan KKPS yang sudah bekerjasama menjaga Kabupaten Mojokerto damai dan kondusif. [tin/beq]