Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Pj Bupati Bondowoso Tanggapi Saran Komisi I DPRD Tentang Open Bidding

    Pj Bupati Bondowoso Tanggapi Saran Komisi I DPRD Tentang Open Bidding

    Bondowoso (beritajatim.com) – Pj Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro menanggapi plsaran DPRD Kabupaten setempat perihal open bidding, Minggu (8/12/2024).

    Komisi I DPRD Bondowoso menyarankan agar open bidding ASN eselon II digelar pasca pelantikan Bupati definitif di tahun 2025 mendatang.

    Kepada beritajatim.com, Wawan mengaku akan taat regulasi dan juga menjalin komunikasi lintas sektoral.

    “Prinsipnya apapun terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah tentu nanti akan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku, komunikasi dengan pimpinan DPRD dan komunikasi dengan calon bupati terpilih setelah ada penetapan resmi sesuai aturan yang berlaku,” jawab Wawan melalui pesan singkat.

    Ia menambahkan, open bidding ASN eselon II untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bondowoso.

    “Insya Allah semangatnya yang terbaik untuk kepentingan Bondowoso,” tegas pria yang juga Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur ini.

    Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bondowoso, Setyo Budi mengatakan, Bupati terpilih harus betul- betul mengetahui kapasitas peserta open bidding di kabupaten Bondowoso.

    “Dan posisi tersebut harus ditempati oleh para pembantu bupati yang memiliki kemampuan mumpuni,” kata Setyo Budi kepada BeritaJatim.com, Minggu (8/12/2024).

    Kemampuan yang harus dimiliki mulai dari sisi manajerial dan bisa mengambil peran bagi pembangunan ke depan, memiliki integritas dan kapasitas jelas untuk mengemban tugas yang diamanatkan.

    “Terlebih kan proses pelaksanaan open bidding di Bondowoso sedikit terlambat. Padahal angggaran pelaksanaan telah disetujui di P-APBD 2024 dan di-dok Agustus kemarin,” ulas legislator Partai Gerindra ini.

    Di sisi lain, surat rekomendasi atau persetujuan dari Mendagri, MenPAN-RB dan BKN sebagai dasar dilaksanakannya open bidding belum turun.

    “Saat ini juga bersamaan dengan akan berakhirnya pelaksanaan APBD karena sudah memasuki akhir tahun anggaran,” tutur wakil rakyat asal Desa Grujugan Kidul, Kecamatan Grujugan tersebut.

    Ia menilai bahwa sebab telah memasuki berakhirnya pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2024, sehingga tidak cukupnya ketersedian waktu bila dilaksanakan pada desember 2024.

    “Karena berdasarkan Permenpan No 15 thn 2019, untuk proses pengumuman saja dilaksanakan paling singkat 15 hari kalender sebelum batas akhir penerimaan lamaran,” urai Budi.

    Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bondowoso, Gina Belanza Mulia senada dengan pendapat tersebut.

    Bahkan ia menilai apabila open bidding eselon 2 digelar sebelum pelantikan Bupati definitif, maka kurang etis.

    “Terkait dengan wacana open bidding eselon 2 di Kabupaten Bondowoso kelihatannya kurang etis jika dilaksanakan di akhir tahun dan di masa transisi pemerintahan saat ini,” nilai Gina.

    Legislator PKB ini berpendapat, open bidding sebelum pelantikan akan mempengaruhi hak prerogatif bupati definitif. Dimana nantinya untuk menunjuk orang-orang yang kapabel dalam melaksanakan visi dan misinya.

    “Maka menjadi wajar jika hal ini menjadi sebuah pertanyaan apakah hal ini benar dilakukan atas dasar pemenuhan kebutuhan atau hanya sebuah konflik kepentingan?,” ucap Wakil rakyat asal Kecamatan Tenggarang tersebut. [awi/aje]

  • Menang Pilbup Blitar, Rijanto-Beky Bentuk Tim Sinkronisasi Program Lama dan Baru

    Menang Pilbup Blitar, Rijanto-Beky Bentuk Tim Sinkronisasi Program Lama dan Baru

    Blitar (beritajatim.com) – Rijanto-Beky resmi memenangi kontestasi Pemilihan Bupati Blitar 2024 ini. Pasangan yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN) serta Partai Nasdem tersebut menang telak atas calon Petahana Rini Syarifah-Abdul Ghoni.

    Dalam rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar diketahui bahwa pasangan Rijanto-Beky mampu memperoleh 504.655 suara. Unggul telak dari Rini-Ghoni yang hanya mendapatkan 137.706 suara.

    Kini Rijanto-Beky pun tinggal menunggu ditetapkan dan dilantik menjadi Bupati-Wakil Bupati Blitar periode 2025-2030. Sejumlah persiapan pun kini tengah dilakukan oleh tim Rijanto-Beky untuk menjalankan roda pemerintahannya.

    “Kami akan membentuk tim sinkronisasi daerah untuk menyelaraskan program-program pemerintah dan pimpinan daerah yang baru,”  ujar wakil ketua tim kampanye Rizky, Miftakhul Huda, Minggu (08/12/2024).

    Menurut Huda, pasangan Rijanto-Beky tidak muluk-muluk, semua gagasan dan janji politik selama pilkada bisa segera diakomodasi di awal tahun pemerintahan. Kendati begitu, dia berharap sebagian ide dan program kepala daerah yang baru bisa direalisasikan.

    “Paling tidak di 2025 nanti 20 persen dari visi misi bupati dan wakil bupati mulai bisa dikerjakan,” harapnya.

    Sementara itu, tim pemenangan Rini-Ghoni tampaknya tidak akan mengajukan gugatan terhadap hasil rekapitulasi suara tingkat kabupaten tersebut. Sebaliknya, mereka bersikap kesatria dengan menerima hasil akhir penghitungan suara ini.

    “Kami sampaikan selamat kepada Pak Riyanto dan Beky atas perolehan suara dalam Pilkada 2024 ini,” ujar Ketua tim pemenangan Rindu, Muhamad Rifa’i.

    Menurut dia, Bumi Penataran membutuhkan inovasi atau terobosan-terobosan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini hanya bisa diwujudkan dengan tekad dan keberanian dalam memimpin daerah.

    “Semoga bupati dan wakil bupati Blitar terpilih nanti mampu membawa Kabupaten Blitar lebih baik dan lebih maju lagi,” tandasnya. [owi/aje]

  • Said: Kenaikan PPN 12% Dorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

    Said: Kenaikan PPN 12% Dorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menjelaskan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen merupakan amanat dari Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Selain itu, kebijakan yang rencananya berlaku mulai Januari 2025 itu merupakan keputusan bersama antara DPR dengan Pemerintah.

    “Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Said melalui keterangan tertulis diterima beritajatim.com, Minggu (8/12/2024).

    Meski ada kenaikan tarif PPN, Said menegaskan sejumlah barang yang masuk kategori sangat dibutuhkan masyarakat tetap bebas. Sejumlah barang tersebut yaitu:

    Beras,
    Gabah,
    Jagung,
    Sagu,
    Kedelai,
    Garam (baik yang beriodium maupun yang tidak beriodium),
    Daging (daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus),
    Telur (telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas),
    Susu (susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas),
    Buah-buahan(buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan atau dikemas atau tidak dikemas), dan
    Sayur-sayuran (sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah).

    “Selain barang-barang di atas, semuanya dikenakan PPN menjadi 12 persen, termasuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM), seperti kendaraan, rumah, dan barang konsumsi kelas atas,” kata Said.

    Tujuan dari kebijakan ini, kata Said, agar mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi dapat berkontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara. “Nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk berbagai program sosial yang meningkatkan kualitas hidup dan memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi,” kata dia.

    Selanjutnya, Said menjelaskan realisasi penerimaan pajak per 31 Oktober 2024 tercatat sebesar Rp1.517,53 triliun, hanya 76,3 persen dari target penerimaan pajak 2024. Dengan waktu yang tersisa, menurut dia, sulit untuk bisa memenuhi target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan.

    Sedangkan terkait kenaikan PPN, akan sulit bisa mendongkrak target penerimaan pajak di 2025 jika hanya diberlakukan pada PPNBM. “Sebab PPNBM rata-rata saja sejak 2013-2022 dari pos penerimaan tidak sampai 2 persen, hanya 1,3 persen (PPnBM dalam negeri+PPnBM impor),” kata Said. [beq]

  • Evaluasi Kinerja dari Kemendagri, Iwan Kurniawan Jadi Pj Wali Kota Terbaik

    Evaluasi Kinerja dari Kemendagri, Iwan Kurniawan Jadi Pj Wali Kota Terbaik

    Malang (beritajatim.com) – Penjabat Wali Kota Malang Iwan Kurniawan meraih prestasi dalam evaluasi penilaian kinerja Penjabat Kepala Daerah oleh Mendagri. Dalam penilaian yang dilakukan di Jakarta beberapa waktu lalu, Iwan menjadi yang terbaik diantara semua Penjabat Wali Kota lainnya dengan raihan skor 84,00.

    Ada sejumlah indikator yang membuat Iwan mendapat skor tinggi. Seperti, implementasi program prioritas nasional dengan upaya pengendalian inflasi serta menuntaskan isu strategis daerah melalui 11 prioritas kinerjanya. Dalam mewujudkan itu, prinsip kolaborasi dibangun oleh Iwan dengan efektif hingga membuahkan hasil positif.

    Iwan sendiri telah menjabat sebagai Pj selama 4 bulan. Selama itu, dia memang getol berkolaborasi dengan berbagai pihak, revitalisasi Pasar Besar dan penanganan banjir di Jalan Sukarno Hatta diupayakannya hingga masuk rencana pembangunan tahun 2025 di KemenPUPR dan Propinsi Jawa Timur.

    Beberapa lainnya juga sudah berproses seperti pengadaan lahan parkir terpusat di kayutangan heritage, rencana gebyar bansos dan UMKM. Belum lagi kolaborasinya dalam merehabilitasi gedung sekolah rusak dan modernisasi tempat pembuangan sampah yang melibatkan dunia usaha dan swasta dalam program TSP.

    Ada lagi yang menjadi perhatian nasional seperti strategi percepatan penanganan anak tidak sekolah yang melibatkan PKBM secara gratis.

    Iwan menyebut keberhasilan yang diraihnya ini berkat dukungan yang diberikan jajaran Pemerintah Kota Malang dalam mewujudkan 11 prioritas kinerjanya. Kerjasama dengan stakeholder terkait sebagai salah satu faktor kunci keberhasilannya.

    “Tentu saya mengucapkan syukur dan Terima kasih, saya diberikan penilaian terbaik. Dan tentu ini juga tidak lepas dari amanah yang diberikan Pak Mendagri kepada saya. Saya berusaha menjalankan apa yang menjadi instruksi dan pesan beliau,” ujar Iwan.

    “Dengan jajaran di Pemkot Malang yang sudah mendukung implementasi 11 prioritas kinerja saya. Juga kepada para stakeholder, para pengusaha dan swasta yang ikut berperan aktif, memberikan sumbangsih dan problem solving nya, lewat TSP sehingga ada langkah nyata kita bersama menyelesaikan masalah di Kota Malang,” imbuhnya.

    Iwan sendiri berkomitmen untuk terus menyelesaikan prioritas kinerjanya di sisa masa jabatan sebagai Penjabat Wali Kota Malang. Dirinya memastikan dari semua prioritas itu telah menunjukkan progres yang positif.

    “Komitmen saya tentu berusaha menyelesaikan apa yang menjadi prioritas saya disini. Progres nya positif, beberapa aspek sudah ada kejelasan seperti pasar besar dan drainase di Jalan Sukarno Hatta. Rehab gedung sekolah, TPS juga, UMKM, semuanya akan terus kita selesaikan setidaknya bisa menjadi keberlanjutan bagi kepala daerah definitif nantinya,” ujar Iwan. [luc/suf]

  • Said Minta Pemerintah Jalankan Mitigasi Dampak Kenaikan PPN 12%

    Said Minta Pemerintah Jalankan Mitigasi Dampak Kenaikan PPN 12%

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, meminta pemerintah menjalankan kebijakan mitigasi terkait dampak yang potensial muncul dari kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. Sehingga kenaikan PPN tersebut tidak membebani masyarakat.

    “Hal ini untuk memastikan bahwa dampak dari kebijakan ini tidak terlalu membebani golongan masyarakat yang sudah mengalami penurunan daya beli,” ujar Said melalui keterangan tertulis diterima beritajatim.com, Minggu (8/12/2024).

    Said menekankan meski ada penyesuaian tarif PPN, penerimaan sektor pajak nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat. Bentuknya berupa program untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat dan memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi.

    “Ini adalah wujud nyata negara berperan dalam distribusi kekayaan, memastikan pajak yang dipungut lebih besar dari mereka yang memiliki kapasitas lebih tinggi,” kata dia.

    Said pun menjelaskan rencana penerimaan pajak 2025 dengan skenario penyesuaian PPN menjadi 12 persen untuk membiayai sejumlah program prioritas. Program-program tersebut antara lain makan bergizi gratis yang membutuhkan sekitar Rp71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis Rp3,2 triliun, pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah Rp1,8 triliun, renovasi sekolah Rp 20 triliun, lumbung pangan nasional, daerah, dan desa Rp15 triliun, melanjukan program penghapusan kemiskinan ekstrem, dan penurunan prevalensi stunting.

    Sementara, terang Said, Banggar DPR memahami terjadi penurunan kelas menengah sebesar 9 juta jiwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, dari 61 juta jiwa pada 2018 menjadi 52 jiwa pada 2023. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan proporsi tabungan terhadap total pengeluaran, yang memicu pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah bawah.

    “Kami juga memahami kebijakan kenaikan PPN 12 persen akan mempengaruhi daya beli, terutama bagi kelas menengah dan masyarakat miskin,” kata dia.

    Untuk itu, Said memberikan rekomendasi agar dampak kenaikan PPN tersebut bisa dikurangi. Rekomendasi tersebut yaitu penambahan anggaran untuk perlindungan sosial ke rakyat, dengan jumlah penerima manfaat perlinsos dipertebal bukan hanya untuk rumah tangga miskin tetapi juga hampir miskin atau rentan miskin.

    “Kedua, subsidi BBM, gas LPG, listrik untuk rumah tangga miskin dipertahankan, termasuk driver ojek online hendaknya tetap mendapatkan jatah pengisian BBM bersubsidi, bahkan bila perlu menjangkau kelompok menengah bawah,” kata dia.

    Ketiga, perluasan subsidi untuk transportasi umum yang menjadi moda transportasi massal harian. Keempat, subsidi perumahan untuk kelas menengah bawah.

    Kelima, bantuan pendidikan dan beasiswa perguruan tinggi dipertebal agar bisa menjangkau kelas menengah bawah lebih banyak. Keenam, menggelar operasi pasar rutin sedikitnya dua bulan sekali agar inflasi terkendali.

    Ketujuh, memastikan penggunaan barang dan jasa UMKM di lingkungan pemerintah dan menaikkan belanja barang dan jasa pemerintah yang sebelumnya paling sedikit 40 persen menjadi 50 persen untuk menggunakan produk usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

    “Kedelapan, memberikan program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat kelas menengah. meluncurkan program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi untuk kelas menengah yang terdampak,” kata Said. [beq]

  • Saran Komisi I DPRD Bondowoso: Open Bidding Digelar Setelah Pelantikan Bupati

    Saran Komisi I DPRD Bondowoso: Open Bidding Digelar Setelah Pelantikan Bupati

    Bondowoso (beritajatim.com) – Komisi I DPRD Kabupaten Bondowoso menyarankan supaya open bidding ASN Eselon II digelar pasca pelantikan bupati-waki bupati. Open Bidding atau seleksi terbuka adalah pengisian jabatan pimpinan tinggi yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka/transparan.

    Menurut Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bondowoso, Setyo Budi, bupati terpilih harus betul- betul mengetahui kapasitas peserta open bidding di Bondowoso. “Dan posisi tersebut harus ditempati oleh para pembantu bupati yang memiliki kemampuan mumpuni,” kata Setyo Budi kepada beritaJatim.com, Minggu (8/12/2024).

    Kemampuan yang harus dimiliki mulai dari sisi manajerial dan bisa mengambil peran bagi pembangunan ke depan. Juga memiliki integritas dan kapasitas jelas untuk mengemban tugas yang diamanatkan.

    “Terlebih kan proses pelaksanaan open bidding di Bondowoso sedikit terlambat. Padahal angggaran pelaksanaan telah disetujui di P-APBD 2024 dan didok Agustus kemarin,” ulas legislator Partai Gerindra ini.

    Di sisi lain, surat rekomendasi atau persetujuan dari Mendagri, MenPAN-RB dan BKN sebagai dasar dilaksanakannya open bidding belum turun.

    “Saat ini juga bersamaan dengan akan berakhirnya pelaksanaan APBD karena sudah memasuki akhir tahun anggaran,” tutur wakil rakyat asal Desa Grujugan Kidul, Kecamatan Grujugan tersebut.

    Ia menilai, karena telah memasuki berakhirnya pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2024, sehingga tidak cukup ketersedian waktu bila dilaksanakan pada Desember 2024.

    “Karena berdasarkan Permenpan No 15 thn 2019, untuk proses pengumuman saja dilaksanakan paling singkat 15 hari kalender sebelum batas akhir penerimaan lamaran,” urai Budi.

    Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bondowoso, Gina Belanza Mulia senada dengan pendapat tersebut. Bahkan ia menilai apabila open bidding eselon 2 digelar sebelum pelantikan bupati definitif, maka kurang etis.

    “Terkait dengan wacana open bidding eselon 2 di Kabupaten Bondowoso kelihatannya kurang etis jika dilaksanakan di akhir tahun dan di masa transisi pemerintahan saat ini,” nilai Gina.

    Legislator PKB ini berpendapat, open bidding sebelum pelantikan akan mempengaruhi hak prerogatif bupati definitif. Dimana nantinya untuk menunjuk orang-orang yang kapabel dalam melaksanakan visi dan misinya.

    “Maka menjadi wajar jika hal ini menjadi sebuah pertanyaan apakah hal ini benar dilakukan atas dasar pemenuhan kebutuhan atau hanya sebuah konflik kepentingan?,” ucap Wakil rakyat asal Kecamatan Tenggarang tersebut. [awi/suf]

  • SIER Fasilitasi Pemkab Pasuruan Promosikan Potensi Daerah

    SIER Fasilitasi Pemkab Pasuruan Promosikan Potensi Daerah

    Surabaya (beritajatim.com) – Sebagai pengelola kawasan industri milik pemerintah, PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) terus berkomitmen dalam mendukung kemajuan daerah. Contohnya, dengan Kabupaten Pasuruan, yang bersinergi dalam mempromosikan dan mengembangkan ragam potensi sumber daya daerah.

    Bertajuk ‘Bincang Santai Bersama Pj Bupati Pasuruan, Direksi PT SIER dan Tenant Kawasan Industri PIER’, SIER memfasilitasi Pemkab Pasuruan untuk mempromosikan potensi yang dimiliki Pasuruan.

    Hadir dalam momen spesial itu Penjabat (Pj) Bupati Pasuruan, Nurkholis bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD); Direktur Utama PT SIER, Didik Prasetiyono; Direktur Pemasaran dan Pengembangan PT SIER, Silvester Budi Agung; Direktur Operasional PT SIER, Lusi Erniawati, para direktur dan perwakilan tenant yang ada di kawasan industri PIER.

    Dalam kesempatan itu, Nurkholis mengucapkan terima kasih kepada SIER karena telah berkenan memfasilitas acara luar biasa ini. Dengan kerja sama ini, dia berkesempatan mengeksplorasi sekaligus mempromosikan ragam potensi sumber daya daerah kepada para tamu undangan yang hadir.

    “Kolaborasi ini merupakan langkah konkret dalam memaksimalkan potensi daerah. Kami ingin tenant di kawasan industri PIER mengenal lebih dekat keunggulan Pasuruan. Baik dari segi fasilitas pelayanan publik, sumber daya alam, tenaga kerja, maupun produk lokal. Sinergi dengan PT SIER ini menjadi peluang besar untuk memperkuat perekonomian masyarakat,” ujar Nurkholis.

    Di Pasuruan, kata Nuskholis, memiliki layanan kesehatan RSUD Bangil dan RSUD Grati yang fasilitasnya sangat baik tidak kalah dengan rumah sakit yang ada di Surabaya. Untuk itu, ia meminta kepada para tenant di kawasan industri PIER, untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan ini dalam pemenuhan layanan kesehatan bagi karyawannya.

    Selain itu, Nurkholis juga menyampaikan potensi sumber daya air yang dikelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yang juga siap dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan di Kabupaten Pasuruan. Terutama di kawasan industri PIER yang sebarannya di dua kecamatan sekaligus, yakni Rembang dan Kraton.

    “Kami juga punya sumber daya air yang dikelola Perumda. Tadi sudah ada komunikasi dengan Dirut PT SIER, Pak Didik Prasetiyono, perusahaan-perusahaan yang baru dibangun di sini akan menggunakannya. Jadi sama dengan perusahaan-perusahaan disini sebelumnya yang menggunakan air PDAM lebih dulu,” ujarnya.

    Di sisi lain, Nurkholis tak lupa mengajak seluruh pimpinan perusahaan di Pasuruan untuk berpartisipasi aktif dalam gelaran job fair. Sehingga diharapkan akan ada penambahan signifikan jumlah lowongan kerja yang ditawarkan dalam kegiatan bursa kerja di tahun-tahun selanjutnya.

    “Monggo Bapak Ibu bisa lebih aktif lagi dalam kegiatan bursa kerja yang intens digelar Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan. Di Kabupaten Pasuruan banyak sekali perusahaan. Sehingga ke depannya lebih banyak lagi lowongan kerja yang ditawarkan ke masyarakat,” tandasnya.

    Sementara itu, Direktur Utama PT SIER, Didik Prasetiyono menyampaikan, kolaborasi ini selaras dengan visi perusahaan dalam menciptakan kawasan industri hijau, berkelanjutan yang mendukung pengembangan ekonomi lokal.

    “Kami percaya bahwa integrasi antara industri dan potensi lokal akan memberikan manfaat berkelanjutan bagi semua pihak, termasuk masyarakat sekitar. Hal ini sejalan dengan upaya kami untuk memperkuat hubungan harmonis dengan pemangku kepentingan,” paparnya.

    Di hadapan Pj Bupati Pasuruan dan para tenant, Didik yang juga Wakil Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia juga memaparkan perkembangan dan pengembangan kawasan industri PIER saat ini.

    Seperti pengembangan kawasan area selatan kawasan PIER, revitalisasi jalan, pembangunan transit point, revitalisasi lampu penerangan jalan umum (PJU), pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Lestari, pembangunan gudang logistic 6 chamber hingga aksi menciptakan kawasan hijau dengan tanam pohon.

    “Saat ini SIER sedang membangun transit point di dalam kawasan industri PIER, untuk menyediakan fasilitas parkir sementara bagi truk investor di kawasan PIER sebelum dilakukan proses bongkar muat barang,” ujarnya.

    Fasilitas ini dibangun dengan luas kurang lebih 6.000 meter persegi, dan diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan membantu kelancaran rantai pasok logistik di dalam kawasan PIER. Fasilitas ini ditargetkan akan beroperasi pada akhir 2024,” pungkas Didik. [tok/suf;

  • Jadi Produk Unggulan, Pemkab Kediri Patenkan Nanas Simplek

    Jadi Produk Unggulan, Pemkab Kediri Patenkan Nanas Simplek

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Kediri memberikan perhatian penuh terhadap sektor pertanian. Kali ini dengan mendaftarkan nanas simplek ke Kementerian Pertanian melalui Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP).

    Menurut Kabid Pengelolaan Hortikultura Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri Dwi Kristiyono, hal tersebut karena melihat buah ini memiliki potensi yang besar sebagai salah satu produk unggulan Kabupaten Kediri. Proses pendaftaran verietas nanas simplek ini cukup memakan waktu dan proses yang panjang.

    “Mulai dari identifikasi, baik daun, bunga, buah, kandungan nutrisi, rasa dan lain-lain, dilanjutkan observasi. Proses ini Dinas bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan juga dengan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Jawa Timur,” ujar Dwi Kristiyono kepada wartawan.

    Apabila nanas simpek sudah terdaftar di Kementan, maka dia, akan lebih mudah untuk menjaga kelestarian dan keamanan varietas serta memberi kemudahan bagi masyarakat Kediri untuk mengembangkannya.

    Pihaknya mengatakan, jika varietas tersebut dimiliki oleh Pemkab Kediri, nanas tersebut tidak akan klaim milik pihak lain, sehingga masyarakat Kediri lebih mudah untuk mengembangkan varietas simplek.

    “Pengajuan mulai tahun 2023 dan pada bulan Agustus 2024 tanda daftar varietas keluar. Dan dilanjutkan untuk proses lebih lanjut ke pelepasan varietas. Sehingga bisa menjadi varietas unggul nasional,” imbuh dia.

    Ke depan, pihaknya akan tetap fokus untuk mendampingi varietas nanas simplek supaya terdaftar resmi di Kementerian Pertanian. “Rencana di 2025 kita mendampingi semoga pelepasasan varietas nanas simplek bisa berhasil,” paparnya.

    Dwi menambahkan proses panjang juga berangkat dari mengikuti umur tanaman tersebut. Mulai dari benih tumbuh kecil, selanjutnya proses bunga, berbuah, kondisi warna buah sampai kestabilan tanaman.

    Pemkab Kediri bersama BRIN dan juga dari BPSB Provinsi Jawa Timur mendampingi selama proses mulai masa tanam sampai panen dan memotret keunggulan dan keunikan varietas dibanding varietas unggul yang sudah ada. Selain itu juga pembuatan makalah untuk diusulkan masuk varietas unggul ke Kementan.

    Pemkab Kediri harus ada komitmen untuk pegembangannya. Untuk itu varietas-varietas yang akan dilepas, harus punya keunggulan dan nilai ekonomis yang cukup tinggi.

    Sebagai informasi, Nanas Simplek sendiri mulai dikenal dan dikembangkan masyarakat Kediri sejak ahun 2000. Dengan sebaran di Kecamatan Ngancar, Plosoklaten, Kecamatan Wates, Kecamatan Puncu, dan Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.

    Aroma buah nanas ini sangat harum menyengat dan tekstur daging lembut ketika sudah matang. Lalu, dagingnya tidak berserat, manis dan segar serta sedikit asam. Sedangkan potensi hasil panen bisa mencapak 65 sampai 80 ton per hektare.

    Dan nanas tersebut memiliki keunggulan ukuran mahkota kecil, rasa sangat manis, tidak berserat serta bisa beradaptasi di dataran rendah kabupaten Kediri dan sekitarnya. [ADV PKP/nm]

  • Pj Wali Kota Bangga Kediri Jadi Tuan Rumah HATERI ke-39

    Pj Wali Kota Bangga Kediri Jadi Tuan Rumah HATERI ke-39

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah menyambut baik dan bangga Kota Kediri menjadi tuan rumah Peringatan Hari Senam Tera Indonesia (HATERI) ke-39. Hal itu diungkapkan pada Malam Keakraban HATERI, Sabtu (7/12). Acara berlangsung di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri.

    “Selamat datang di Kota Kediri kehadiran Bapak Ibu sangat berarti bagi kami dalam memeriahkan acara ini. Kami sangat bersyukur Kota Kediri terpilih sebagai tuan rumah. Saya dapat informasi dari Pak Hariyanto peringatan HATERI kalau angkanya genap diadakan setingkat provinsi kalau ganjil diadakan secara nasional,” ujarnya.

    Zanariah mengungkapkan acara ini tidak hanya sebagai peringatan semata namun juga menjadi ajang silaturahmi yang sangat berharga. Khusunya bagi seluruh pengurus Senam Tera Indonesia pusat hingga daerah. Melalui acara ini, dapat saling berbagi pengalaman, ide dan inovasi untuk memajukan olahraga senam tera di Indonesia.

    Senam tera bukan hanya sekedar ajang olahraga tetapi merupakan bagian dari budaya bangsa. Upaya dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan produktif. “Di Kota Kediri senam tera cukup eksis. Alhamdulillah tahun lalu bisa sampai meraih prestasi juara I Pornas di Palembang,” ungkapnya.

    Pj Wali Kota Kediri menjelaskan Pemkot Kediri terus berkomitmen mendorong berkembangnya kreativitas senam tera. Kota Kediri pernah berkesempatan menjadi tuan rumah diklat pelatih se-Indonesia. Selain itu juga memberikan wadah senam tera untuk berekspresi di CFD Jalan Dhoho.

    Harapannya melalui penyelenggaraan HATERI di Kota Kediri, senam tera dapat semakin dikenal dan digemari masyarakat luas. Serta menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari masyarakat Indonesia.

    “Mari kita doakan puncak acara berjalan dengan lancar dan sukses. Selamat menikmati suasana Kota Kediri semoga nyaman dan berkesan. Sebelum besok pulang ke daerah asal bisa membeli oleh-oleh khas Kota Kediri,” jelasnya.

    Ketua Umum Pengurus Nasional Senam Tera Indonesia Letjen TNI Marinir (Purn) Nono Sampono memberikan apresiasi atas dukungan dari Pemkot Kediri. Rangkaian kegiatan HATERI ke-39, mendapat dukungan dari Pemkot Kediri. Mulai dari Rakernas hingga Gebyar HATERI. “Terima kasih telah memberi ruang untuk senam tera. Kami berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Pj Wali Kota dan jajaran telah mendukung berbagai kegiatan,” ujarnya.

    Letjen TNI Marinir (Purn) Nono Sampono menambahkan Senam Tera Indonesia berada di bawah KORMI. Senam tera inu melibatkan masyarakat secara kolektif. Tujuannya untuk memasyarakatkan dan membudayakan olahraga. Dalam catatan WHO bahwa kesehatan dan kebugaran di Indonesia masih bermasalah, yakni di angka 72,3 persen.

    Dimana yang sehat dan bugar hanya 27,7 persen. “Tentu ini menjadi PR kita bersama. Kita harus mendorong masyarakat untuk sehat dan bugar. Senam tera ini tidak hanya sekedar olahraga namun juga menjunjung nilai-nilai kebangsaan,” imbuhnya.

    Dalam kegiatan ini juga dilakukan penyerahan plakat, kostum HATERI ke-39, dan juga lukisan. Ada pula pemotongan tumpeng dari Ketua Umum Pengurus Nasional Senam Tera Indonesia untuk Pj Wali Kota Kediri dan Ketua Pengurus Senam Tera Provinsi Jawa Timur SM.Hariyanto.

    Turut hadir, Dewan Kehormatan Pengurus Nasional Senam Tera Indonesia Adi Sujatno, Ketua Harian Pengurus Nasional Senam Tera Indonesia Juniwati Masjchun, Ketua Panitia Pusat HATERI Najib Buchory, Sekretaris Daerah Bagus Alit, perwakilan Forkopimda, Ketua Pengurus Senam Tera Indonesia Provinsi se-Indonesia, Kepala OPD, dan tamu undangan lainnya. [nm]

  • Heru ‘Pak Carik’ Kunker ke Tulungagung Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan

    Heru ‘Pak Carik’ Kunker ke Tulungagung Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi IX DPR RI, Heru Tjahjono melakukan kunjungan kerja ke Desa Bono, Kecamatan Boyolangu dan Desa Gesikan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung.

    Mantan Sekdaprov Jatim yang akrab disapa ‘Pak Carik’ ini ingin bersilaturahmi dengan masyarakat sekaligus mensosialisasikan program-program BPJS Ketenagakerjaan.

    Dalam kesempatan tersebut, Heru yang juga mantan Bupati Tulungagung dua periode ini menyampaikan apresiasi atas dukungan masyarakat selama ini, baik saat ia menjabat sebagai Bupati Tulungagung maupun setelah terpilih menjadi anggota legislatif.

    “Terima kasih kepada masyarakat, khususnya Desa Bono, yang sudah mempercayai saya selama 10 tahun sebagai Bupati. Kini, setelah terpilih menjadi anggota DPR RI, saya berharap silaturahmi ini terus terjaga. Ibarat kata, ini adalah temu kangen, tombo kangen bagi warga Tulungagung. Dimanapun bertemu dengan saya, mari kita tetap guyub rukun,” ujar Heru di hadapan warga.

    Selain mempererat hubungan, Heru mengarahkan perhatian pada pentingnya pemahaman masyarakat tentang program-program BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk pekerja migran yang banyak berasal dari Tulungagung. Menurutnya, pemerintah saat ini tengah menggencarkan perluasan cakupan peserta BPJS Ketenagakerjaan di sektor informal, termasuk pekerja migran.

    Dalam acara ini, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tulungagung, Bisri Yusmadi, turut memberikan pemaparan mengenai manfaat program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal. Ia menjelaskan detail program beserta iurannya yang terjangkau.

    “Alhamdulillah, hari ini kami bersama Pak Heru menyampaikan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat. Program yang kami fokuskan adalah untuk pekerja bukan penerima upah, seperti pekerja mandiri. Dengan iuran minimal Rp 16.800 per bulan, masyarakat sudah mendapatkan perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian,” ujar Bisri.

    Ia juga menambahkan, peserta dapat menambah manfaat dengan iuran sebesar Rp 20.000, sehingga total menjadi Rp 36.800 per bulan. “Tambahan Rp 20.000 ini berfungsi sebagai tabungan yang suatu saat bisa diambil jika peserta membutuhkan dana. Ini adalah langkah strategis dari negara untuk melindungi masyarakat dengan biaya yang sangat terjangkau,” jelasnya.

    Bisri juga mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif. “Kami melihat banyak pertanyaan yang menunjukkan perhatian dan kesadaran masyarakat akan pentingnya program ini. Harapan kami, mereka benar-benar memanfaatkan program ini dan tidak hanya berhenti pada tahap sosialisasi,” tuturnya.

    Dengan kunjungan ini, Heru dan BPJS Ketenagakerjaan berharap masyarakat Tulungagung, khususnya pekerja sektor informal, dapat lebih memahami manfaat dari program perlindungan ketenagakerjaan ini. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendapatkan jaminan sosial yang lebih baik. [tok/suf]