Category: Beritajatim.com Politik

  • Pantau Rekapitulasi Suara Pilkada Jatim 2024, Pj Gubernur: Partisipasi Pemilih 75 Persen

    Pantau Rekapitulasi Suara Pilkada Jatim 2024, Pj Gubernur: Partisipasi Pemilih 75 Persen

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono meninjau langsung Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2024 di Hotel DoubleTree by Hilton Surabaya, Senin (9/12/2024).

    Didampingi Ketua KPU Jatim Aang Kunaifi, Adhy mengikuti hasil rekapitulasi perhitungan suara dari 3 kabupaten, yakni Sampang, Mojokerto dan Lamongan.

    Adhy menyampaikan, rekapitulasi hasil akhir perhitungan suara telah dimonitoring olehnya sejak 8 Desember 2024 kemarin. Dan, hingga hari ini, proses rekapitulasi berjalan dengan kondusif bahkan beberapa kabupaten/kota berhasil disahkan tanpa adanya keberatan dari saksi masing-masing calon.Pj Gubernu

    “Dua hari ini kita monitor jalannya rapat pleno perhitungan rekap akhir di tingkat provinsi baik untuk bupati, walikota maupun gubernur dan sampai kemarin memang ada 16 kabupaten kota. Dan, hari ini saya mantau langsung 3 kabupaten tadi berjalan dengan kondusif dan tidak ada persoalan,” kata Adhy Karyono.

    Lebih lanjut, ia menyebutkan, proses Pilkada Jatim tahun 2024 mulai dari pemungutan suara hingga rekapitulasi suara sudah berjalan sesuai dengan ketetapan peraturan yang berlaku.

    “Semua sudah sesuai dengan aturan dan proses rekapitulasi hingga saat ini juga berjalan dengan baik. Tidak ada perdebatan, klaim atau gugatan dan sebagainya. Tadi kita bisa lihat sampai perhitungan kabupaten ke-19, aman-aman saja,” katanya.

    Dalam kesempatan ini, Adhy juga memberikan apresiasi kepada jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang telah bertugas hingga tahapan rekapitulasi suara.
    Tak lupa pula aparat keamanan baik TNI dan Polri, yang selama ini menjaga kondusivitas proses Pilkada Jatim tahun 2024.

    “Saya apresiasi KPU, Bawaslu dan semua penyelenggara pemilu, bahwa proses Pilkada di Jatim sudah berjalan dengan baik,” katanya.

    Sementara itu, Ketua KPU Jatim Aang Kunaifi menyampaikan, proses rekapitulasi hasil akhir perhitungan suara dilaksanakan selama dua hari terhitung sejak 8-9 Desember 2024.

    Sejauh ini, kata Aang, proses rekapitulasi berjalan dengan aman, lancar dan kondusif. Dari hasil rekapitulasi suara di 19 kabupaten, jumlah partisipasi pada Pilkada Jatim 2024 terbilang cukup baik.

    “Sejauh ini semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada perdebatan dan semua saksi dapat menerima hasilnya. Kalau untuk partisipasi masyarakat, sejauh ini dari hasil laporan di angka 75 persen,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Pemkab Madiun Siapkan Rp11 M Perbaiki Jembatan Klumutan

    Pemkab Madiun Siapkan Rp11 M Perbaiki Jembatan Klumutan

    Madiun (beritajatim.com)– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun menyiapkan dana sebesar Rp11 miliar untuk perbaikan Jembatan Klumutan yang terletak di Desa Klumutan, Kecamatan Saradan. Jembatan sepanjang 25 meter ini dijadwalkan mulai diperbaiki awal 2025.

    Jembatan Desa Klumutan memiliki peran penting sebagai penghubung antara empat dusun, yaitu Dusun Bangle, Dusun Sumberan, Dusun Megurun, dan Dusun Bruwok. Namun, sejak diterjang banjir pada tahun 2019, kondisi jembatan semakin memburuk. Retakan yang muncul membuat warga setempat harus melakukan perbaikan secara swadaya menggunakan material sementara seperti bambu dan balok kayu.

    Meski demikian, solusi ini hanya bersifat darurat, dan keamanan jembatan tetap menjadi kekhawatiran bagi pengguna jalan.Upaya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat telah dilakukan, namun pembangunan jembatan belum terealisasi hingga saat ini.

    Menanggapi kondisi ini, Penjabat (Pj.) Bupati Madiun, Tontro Pahlawanto, menyatakan bahwa Pemkab Madiun akan menggunakan anggaran dari APBD Kabupaten Madiun untuk melaksanakan perbaikan jembatan tersebut.

    “Kami telah menetapkan anggaran sebesar Rp 11 miliar dari APBD untuk perbaikan Jembatan Klumutan,” ungkap Tontro, pada Senin (9/12/2024).

    Tontro menambahkan bahwa perbaikan ini sangat mendesak mengingat Desa Klumutan dan wilayah sekitarnya sering terdampak banjir. “Jika tidak segera diperbaiki, kerusakan jembatan akan semakin parah, terutama saat musim hujan,” tegasnya.

    Dengan dimulainya perbaikan pada awal 2025, diharapkan Jembatan Klumutan dapat kembali berfungsi optimal dan memberikan keamanan bagi warga yang melintas. Perbaikan ini juga menjadi salah satu langkah penting Pemkab Madiun untuk meningkatkan infrastruktur wilayah dan mendukung aktivitas masyarakat sekitar. [fiq/beq]

  • Demokrat Jatim Salurkan 500 Sembako ke Warga Terdampak Banjir Prambon Sidoarjo

    Demokrat Jatim Salurkan 500 Sembako ke Warga Terdampak Banjir Prambon Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Partai Demokrat Jawa Timur dan Sidoarjo membagikan bantuan 500 paket sembago bagi warga terdampak banjir di Kecamatan Prambon Sidoarjo, Senin (9/12/2024).

    Diketahui, beberapa hari lalu meski kini perlahan mulai surut, banjir menggenangi ratusan rumah warga Desa Bendotretek dan Temu Kecamatan Prambon. Itu akibat air sungai meluap setelah curah hujan deras.

    Selain dua desa di Kecamatan Prambon, banjir juga melanda lima desa di Kecamatan Balongbendo dalam beberapa hari ini.

    Aksi peduli warga terdampak banjir oleh Partai Demokrat ini, dipimpin oleh Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak.

    Emil Dardak datang didampingi Ketua Komisi A yang juga anggota Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur Dedi Irwansa dan Ketua DPC Partai Demokrat Sidoarjo, Zahlul Yussar.

    Selain ke dapur umum di Balai Desa Temu, rombongan Partai Demokrat ini juga bertemu dengan warga terdampak banjir di Dusun Pejaraan Desa Bendotretek.

    Di dusun yang terendam banjir sejak Sabtu lalu dan kini mulai surut itu, Emil didampingi Dedi Irwansa dan Zahlul Yussar, menyerahkan sembako ke warga terdampak banjir. Warga juga bergantian meminta foto bersama Emil Dardak.

    “Ini bentuk kepedulian teman-teman Demokrat untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak banjir,” cetus Emil yang juga Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih hasil Pilkada 2024.

    Ia pun menyampaikan terima kasihnya ke BPBD Jawa Timur, BPBD Sidoarjo dan Dinas Sosial Sidoarjo yang sudah menangani dampak banjir di wilayah Prambon dan Balongbendo, dengan membuka dapur umum.

    “Karena kelihatannya yang paling sulit ini adalah memasak. Dengan adanya dapur ini bisa membantu warga. Tadi ada sekitar 1000 nasi bungkus di Balai Desa Temu,” beber Emil.

    Emil menjelaskan, banjir di Desa Bendotretek ini wilayah terjadi setelah hampir 20 tahun wilayah tersebut tidak pernah kebanjiran. Namun akibat kejadian jebol di Dam Tarik, maka air meluber hingga di desa tersebut.

    Ke depannya, Emil berharap dilakukan normalisasi sungai yang bekerjasama dengan BBWS Brantas karena sungai tersebut di bawah kewenangan BBWS Brantas.

    Sedangkan soal lahan pertanian yang terancam gagal panen akibat banjir, sesuai SOP, Emil meminta agar dilakukan pendataan untuk pengajuan mendapatkan bantuan.

    Emil menambahkan, Pemprov Jawa Timur membangun dengan panduan Indeks Resiko Bencana, sebagai upaya mengurangi kerentanan terhadap bencana.

    Sedagkan upaya ntuk mengurangi ancaman banjir, dilakukan dari sisi hulu dengan melakukan konservasi hutan. Sedangkan dari sisi hilir, dilakukan dengan penguatan tanggul, misalnya di Kali Lamong.

    Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jatim Dedi Irwansa menambahkan, aksi ini merupakan reaksi cepat yang ditunjukkan Partai Demokrat terhadap berbagai persoalan masyarakat.

    Pihaknya berharap, dengan bantuan sembako ini akan meringankan beban masyarakat terdampak banjir di samping tim BPBD dan Dinas Sosial yang juga terus berupaya melaksanakan respon tanggap darurat.

    “Ini banjir pertama di Desa Bendotretek, tentu ini harus menjadi perhatian serius. Sebab, kita semua berharap bahwa titik-titik banjir tidak semakin meluas di Sidorjo,” cetus Dedi.

    Pihaknya pun mendorong penanganan sedimentasi sungai yang mengakibatkan luapan air ke lingkungan warga segera dilakukan.

    Hal ini agar penanganan banjir berjalan secara komperehensif. Termasuk ikhtiar mitigasi terhadap potensi banjir yang mungkin kembali terjadi.

    “Tentu ini membutuhkan kolaborasi yang baik antara Pemprov Jatim maupun Pemkab Sidoarjo, termasuk jika ada hal-hal yang perlu kita koordinasikan dengan Pemerintah Pusat. Prinsipnya, kita ingin masyarakat tidak diliputi was-was dengan potensi banjir susulan,” tutur Anggota DPRD Jatim Dapil Sidoarjo tersebut.

    Dedi pun mengapresiasi langkah cepat Pemkab Sidoarjo beserta jajarannya, termasuk pemerintahan desa yang cepat tanggap menghadapi darurat bencana.

    “Langkah pemerintah desa sudah sangat baik. Meski ini baru pertama kalinya banjir, tetapi sudah cukup siap dengan situasi darurat ini,” pungkas Dedi. [isa/beq]

  • Rekapitulasi Suara di Kabupaten Malang Berjalan Lancar Tanpa Keberatan

    Rekapitulasi Suara di Kabupaten Malang Berjalan Lancar Tanpa Keberatan

    Malang (beritajatim.com)- Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Malang telah usai. Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Periode 2025-2030, tinggal menunggu pelantikan.

    Menanggapi hal itu, Ketua Divisi Hukum KPU Kabupaten Malang Divisi, Azkari mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat langsung dalam Pilkada serentak tahun ini.

    “Alhamdulillah semua berjalan lancar. Aman dan kondusif. Reakapitulasi perolehan suara untuk Pilgub Jatim Kabupaten Malang juga lancar tanpa ada catatan keberatan saksi, yang dilaksanakan di Hotel Doble Tree Surabaya,” ungkap Azkari, Senin (9/12/2024).

    Azkari mengapresiasi dan angkat topi pada seluruh stakeholder, instansi lembaga, petugas penyelenggara dan juga pemantau pemilu.

    “Terimakasih yang tak terhingga dari kami. Apabila ada beberapa kesalahan yang tidak kami sengaja mohon dimaafkan,” tegasnya.

    Kata Azkari, dari seluruh tahapan Pemilu yang sudah dilakukan, pihaknya sejauh ini tidak menemukan catatan keberatan dari saksi maupun tim pasangan masing masing calon.

    “Terima kasih kepada semua para saksi pasangan calon yang telah mempercayai kami KPU Kabupaten Malang. Sehingga rekapitulasi penghitungan suara bisa diterima dengan,” ucapnya.

    Terakhir, Azkari juga mengucapkan terimakasih atas peran serta yang tak terhingga untuk Forkopimda Kabupaten Malang. Kapolres Malang dan Kapolres Batu beserta jajarannya. Kodim 0818 Malang-Batu dsn jajarannya. Bawaslu Kabupaten Malang beserta Panwaslu, PKD, dan PTPS se Kabupaten Malang.

    Azkari juga mengucapkan terimakasih untuk seluruh petugas PPK, PPS dan KPPS. Bakesbangpol Kabupaten Malang. Rekan rekan media baik cetak, media online maupun elektronik. Para pemantau dan seluruh tim sukses dari masing-masing paslon. Serta ketua dan anggota partai politik se Kabupaten Malang.

    “Terimakasih bagi seluruh pihak yang telah ikut andil menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 ini,” Azkari menutup. (yog/ted)

  • Bupati Lamongan Minta MUI Kuatkan Peran dalam Merawat Persatuan

    Bupati Lamongan Minta MUI Kuatkan Peran dalam Merawat Persatuan

    Lamongan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi membuka musyawarah kerja daerah (Muskerda) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lamongan, Senin (9/12/2024).

    Yuhronur berharap Muskerda yang berlangsung di Kantor MUI Lamongan tersebut dapat menghasilkan poin-poin yang bermanfaat bagi umat, khususnya masyarakat Lamongan.

    “Melalui musyawarah kerja daerah saya mengharapkan hasil yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kabupaten Lamongan,” tutur Bupati yang akrab didapa Pak Yes itu.

    Menurut Pak Yes, hasil muskerda MUI Lamongan yang menjadi patokan kerja selama satu tahun kedepan, mempunyai peranan penting bagi kemaslahatan umat.

    “Kami mendorong bersama MUI, agar masyarakat mendapatkan pencerahan, membina lebih baik untuk kejaaan Lamongan,” ujar Pak Yes.

    Terlebih, kata Pak Yes, kehadiran MUI Lamongan dalam memperkokoh persatuan masyarakat dan kesatuan bangsa sekaligus menjaga moral dan akhlak.

    “Aktivitas-aktivitas demokrasi nasional mulai dari pemilihan presiden, legislatif, pemerintah daerah akan mengganggu ketentaram dan persatuan kesatuan. Tugas kita bersama, kita jalin, kita rajut sehingga menjadi daerah yang sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” tambah Pak Yes.

    Diketahui, indeks kesalehan sosial (IKS) Kabupaten Lamongan tahun 2023 sebesar 89,19 persen. Angka tersebut berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Timur.

    Sementara itu, Wakil Ketua MUI Jawa Timur Hasan Mutawakkil Alallah mengatakan, seorang ulama harus mampu meningkatkan ilmu dan menjaga lisan. Sebab, ulama menjadi panutan bagi masyarakat.

    “Fungsi majelis ulama adalah menenangkan utama masyarakat Lamongan. Jadi, pemimpin jangan dzolim kemaslahatan umat harus di utamakan mudah-mudahan para ulama dapat bertutur baik,” pungkasnya. (fak/ted)

  • Tunnel TIJ-KBS di Surabaya Dilengkapi Diorama Satwa dan Pertunjukan Cahaya

    Tunnel TIJ-KBS di Surabaya Dilengkapi Diorama Satwa dan Pertunjukan Cahaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Proyek tunnel bagi pejalan kaki yang menghubungkan Terminal Joyoboyo (TIJ) dengan Kebun Binatang Surabaya (KBS) kini tengah memasuki tahap akhir dan diperkirakan akan diresmikan dalam waktu 10 hari ke depan.

    Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengungkapkan bahwa tunnel ini akan menawarkan pengalaman berbeda bagi pengunjung, dengan suguhan menarik sepanjang perjalanan dari TIJ ke KBS. Mulai dari area parkir TIJ hingga pintu masuk KBS, pengunjung akan dimanjakan dengan pemandangan ‘video mapping’ bertemakan alam dan satwa.

    “Kami ingin memberikan sensasi baru bagi pengunjung, jadi saat melewati tunnel ini, mereka akan disuguhkan dengan diorama-diorama yang berkaitan dengan kehidupan satwa di kebun binatang. Ini akan memberikan pengalaman yang menarik, terutama bagi keluarga yang berkunjung,” ujar Eri saat meninjau proyek tunnel pada Senin (9/12/2024).

    Eri menambahkan bahwa semua kebocoran pada bangunan tunnel telah diperbaiki dan proyek ini dipastikan selesai tepat waktu. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung, sekaligus menjadi daya tarik wisata baru di Surabaya.

    Eri berharap tunnel TIJ-KBS dapat segera diresmikan sebelum libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2024 (Nataru), dan berfungsi sebagai tempat wisata yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surabaya.

    “Kami berharap ini dapat menjadi destinasi baru yang akan menarik lebih banyak wisatawan dan memberikan kontribusi positif untuk PAD Kota Surabaya,” jelasnya.

    Dengan fasilitas tambahan seperti diorama satwa dan pertunjukan cahaya, tunnel ini diproyeksikan menjadi salah satu ikon wisata baru di Surabaya, memberikan pengalaman unik yang akan semakin memperkaya kunjungan ke Kebun Binatang Surabaya. [ram/beq]

  • DPRD Surabaya Usulkan Reformasi Zonasi PPDB, Gabungkan Skoring Akademis

    DPRD Surabaya Usulkan Reformasi Zonasi PPDB, Gabungkan Skoring Akademis

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Abdul Ghoni Muklas Ni’am, angkat suara terkait polemik penghapusan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

    Dia menegaskan pentingnya reformasi sistem ini agar lebih adil dan tidak menimbulkan polemik yang meresahkan masyarakat setiap tahunnya.

    “Sistem zonasi sebaiknya tidak dihapus, tetapi diperbaiki dengan menggabungkannya menggunakan jalur skoring akademis,” ujar Ghoni, Senin (9/12/2024).

    Dia menjelaskan, penghapusan zonasi tanpa pengganti yang jelas hanya akan memperburuk situasi. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah orang tua siswa harus melakukan pengukuran jarak rumah ke sekolah dengan sangat teliti karena anak mereka tidak diterima.

    Selain itu, praktik manipulasi administrasi, seperti pemindahan Kartu Keluarga (KK), menjadi tantangan tersendiri yang mencederai prinsip keadilan dalam PPDB.

    “Kami ingin sistem PPDB ini tidak lagi menimbulkan masalah seperti orang tua yang sibuk mengukur jarak rumah ke sekolah atau bahkan memindahkan Kartu Keluarga hanya demi diterima di sekolah tertentu,” ujar Abdul Ghoni.

    “Dengan menggabungkan zonasi dan jalur skoring akademis, kami berharap siswa berprestasi tetap mendapatkan penghargaan, tanpa mengesampingkan aspek pemerataan pendidikan,” tambahnya.

    Sistem ini, menurutnya, juga akan mengurangi tekanan sosial bagi masyarakat sekaligus mendorong kompetisi yang sehat.

    Abdul Ghoni menekankan bahwa reformasi ini adalah langkah strategis untuk menciptakan sistem PPDB yang lebih transparan, adil, dan dapat diterima oleh semua pihak.

    “Kami akan terus mengevaluasi kebijakan ini agar benar-benar menjawab kebutuhan pendidikan di Surabaya,” pungkasnya.[asg/ted]

  • Paslon JADI Gugat Hasil Pilbup Magetan 2024 ke MK

    Paslon JADI Gugat Hasil Pilbup Magetan 2024 ke MK

    Magetan (beritajatim.com) – Hasil Pemilihan Bupati-Wakil Bupati (Pilbup) Kabupaten Magetan tahun 2024 resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan ini diajukan oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 3, Sujatno dan Ida Yuhana Ulfa, sebagaimana tercatat dalam akta pengajuan permohonan elektronik dengan Nomor 30/PAN.MK/e-AP3/12/2024 pada Kamis (5/12) pukul 16.11 WIB.

    Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati ini diwakili oleh kuasa hukum Wakit Nurohman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Desember 2024.

    Hingga kini, pihak paslon nomor 3 yang dikenal dengan nama JADI belum memberikan tanggapan resmi terkait gugatan tersebut.

    Hasil Rekapitulasi Suara Pilbup Magetan 2024

    Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Magetan, berikut rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon:

    Paslon 01, Nanik Endang Rusminiarti-Suyatni Priasmoro (NIAT) 137.347 suara

    Paslon 02, Hergunadi-Basuki Babussalam (HEBAT) 131.264 suara

    Paslon 03, Sujatno-Ida Yuhana Ulfa (JADI) 136.083 suara

    Jumlah suara sah tercatat sebanyak 404.694 suara, sementara suara tidak sah berjumlah 11.180, dengan total pemilih mencapai 415.874 orang.

    KPU dan Bawaslu Magetan Tanggapi Gugatan

    Ketua KPU Magetan, Noviano Suyide, membenarkan adanya gugatan yang diajukan paslon 03 ke MK. Sejauh ini hanya paslon 03 yang mengajukan gugatan terkait hasil Pilkada tersebut.

    “Kami sudah mendapatkan informasi terkait gugatan perselisihan hasil pemilihan ini dari berita yang beredar. Saat ini, KPU Kabupaten Magetan akan berkonsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur untuk membahas langkah selanjutnya sambil menunggu materi gugatan yang diajukan,” ungkap Noviano pada Senin (9/12/2024).

    Sementara itu, Komisioner Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Magetan, M. Ramzi, juga mengonfirmasi kebenaran informasi ini. “Berdasarkan data yang tersedia di laman MK, memang benar paslon 03 mengajukan gugatan terkait hasil Pilkada Magetan,” ujar Ramzi.

    Dengan gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, hasil akhir Pilkada Magetan 2024 kini menunggu putusan resmi dari MK. Seluruh pihak diharapkan dapat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. [fiq/beq]

  • Harkanas ke-11, Pemkab Kediri Tingkatkan Konsumsi Ikan Perkuat Ketahanan Pangan

    Harkanas ke-11, Pemkab Kediri Tingkatkan Konsumsi Ikan Perkuat Ketahanan Pangan

    Kediri (beritajatim.com) – Dinas Perikanan Kabupaten Kediri memperingati Hari Ikan Nasional (Harkanas) ke-11 dengan menggelar tasyakuran dan berbagai kegiatan edukatif. Acara berlangsung di Desa Canggu, Kecamatan Badas, bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi perikanan dan promosi konsumsi ikan untuk ketahanan pangan daerah.

    Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kediri, Nur Hafid, menjelaskan acara ini diisi dengan lomba poster konsumsi ikan dan ageng-ageng ikan nila. “Ini bagian dari upaya memperkuat branding Kabupaten Kediri sebagai penghasil ikan nila terbesar di Jawa Timur,” ujarnya.

    Pengukuhan Asosiasi Tilapia Indonesia Kabupaten Kediri menjadi sorotan acara. Menurut Hafid, langkah ini menegaskan peran Kediri sebagai satu-satunya kabupaten dengan asosiasi tilapia.

    “Kami fokus meningkatkan kualitas indukan ikan nila melalui anggaran khusus tahun 2025,” tambahnya.

    Kabupaten Kediri mencatat produksi ikan lele mencapai 16 ribu ton per tahun, dengan produksi nila pembesaran sebesar 350 ton. Benih nila yang dihasilkan sebanyak 14 juta ekor per tahun, cukup untuk memenuhi kebutuhan pembudidaya di Jawa Timur.

    Rangkaian kegiatan juga melibatkan Gerakan Makan Ikan (Gemarikan) dengan makan bergizi gratis dan program dukungan budidaya. “Melalui program ini, kami berharap perikanan dapat menopang ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Hafid.

    Juhari, pembudidaya ikan lele asal Desa Muneng, menyampaikan apresiasinya atas pembinaan pemerintah yang meningkatkan pengetahuan pembudidaya. Namun, ia berharap subsidi pakan dan alat penunjang budidaya diberikan untuk meringankan beban usaha.

    Dinas Perikanan berharap momentum Harkanas dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan kolaborasi ini, sektor perikanan di Kabupaten Kediri diharapkan menjadi pilar penting ketahanan pangan daerah. [ADV PKP/nm]

  • Pemkab Blitar Belum Tentukan Besaran UMK 2025, Bagaimana Nasib Buruh ?

    Pemkab Blitar Belum Tentukan Besaran UMK 2025, Bagaimana Nasib Buruh ?

    Blitar (beritajatim.com) – Hingga akhir tahun ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar belum menentukan besaran Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2025. Pemkab Blitar hingga kini masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat.

    Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Blitar, Tavip Wiyono. Menurut Tavip hingga saat Pemkab Blitar masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat yang selanjutkan akan digunakan rujukan pembahasan dengan dewan pengupahan.

    Tentunya dengan kondisi tersebut, para buruh di Kabupaten Blitar tengah bertanya-tanya. Mayoritas buruh pun tentu berharap UMK Kabupaten Blitar 2025 bisa meningkat sehingga kesejahteraan mereka bisa tercapai.

    “Update UMK ini masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat karena kemarin kita sudah mendapatkan surat nanti kita menyesuaikan surat yang dari pusat itu turunnya nanti kita menyesuaikan,” ungkap Tavip Wiyono, Kepala Disnaker Kabupaten Blitar, Senin (9/12/2024).

    Diketahui UMK Kabupaten Blitar tahun 2024 adalah sebesar Rp 2.256.050. Jumlah tersebut naik sekitar 1,85 persen atau selisih sekitar Rp 40.978 jika dibanding UMK tahun 2023.

    Terkait UMK Kabupaten Blitar tahun 2025, Disnaker Kabupaten Blitar masih enggan berspekulasi. Pasalnya hingga saat ini belum dilakukan pembahasan soal besaran UMK tahun 2025. “Belum (menentukan besaran UMK) itu nanti kita rapatkan dengan dewan pengupahan itu menunggu turunnya surat tersebut,” tegasnya.

    Nantinya sudah dirapatkan dengan dewan pengupahan, besaran UMK Kabupaten Blitar tahun 2025 bakal diusulkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Besaran usulan UMK tersebut nantinya bakal dibahas lagi dan disahkan oleh Pemprov Jatim. “Dan itu nanti yang menentukan adalah provinsi kita mengusulkan angka UMK tapi yang menetapkan provinsi,” tandasnya. (owi/kun)