Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Rekapitulasi Suara Pilgub Jatim 2024 Tuntas, Khofifah Unggul di 36 Daerah, Ini Angkanya!

    Rekapitulasi Suara Pilgub Jatim 2024 Tuntas, Khofifah Unggul di 36 Daerah, Ini Angkanya!

    Surabaya (beritajatim.com) – KPU Jatim berhasil menuntaskan rekapitulasi penghitungan suara untuk Pilgub Jatim 2024 di tingkat Provinsi Jawa Timur, di Hotel DoubleTree by Hilton Surabaya, Senin (9/12/2024) malam.

    Hasilnya, pasangan calon nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak unggul telak dengan meraih total 12.192.165 suara.

    Sementara itu, pasangan calon nomor urut 3 Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) mendapat total 6.743.095 suara. Adapun paslon nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim memperoleh total suara sebesar 1.797.332.

    Khofifah-Emil unggul di 36 daerah dari total 38 Kabupaten/kota di Jawa Timur. Sedangkan, di dua daerah lain Kota Mojokerto dan Surabaya dimenangkan oleh Risma-Gus Hans. Sementara Luluk-Lukman tidak satu pun unggul di tingkat daerah.

    Penetapan perolehan suara tersebut dilakukan oleh KPU Jatim setelah dua hari digelar proses rekapitulasi suara di tingkat provinsi yang berlangsung sejak Minggu (8/12/2024) kemarin.

    “Jumlah suara sah 20.732.592 suara dan yang tidak sah 1.204.610 suara,” kata Komisioner KPU Jatim Choirul Umam.

    Rekapitulasi suara di tingkat provinsi ini dilakukan dengan cara KPU kabupaten/kota memaparkan hasil rekapitulasi di masing-masing wilayah, baik data pemilih maupun perolehan suara pasangan calon.

    Namun karena ini merupakan rekapitulasi provinsi, sehingga hanya hasil Pilgub yang dibacakan dalam forum tersebut. Yakni, di depan jajaran KPU Jatim, Bawaslu Jatim dan para saksi masing-masing Paslon.

    Kecuali, rekapitulasi untuk Kota Surabaya yang memicu protes dari saksi pasangan calon Risma-Gus Hans yang menilai ada perbedaan hasil di beberapa kecamatan. Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya dilakukan proses perbaikan data berdasarkan rekomendasi Bawaslu Jatim.

    Ini adalah perolehan suara lengkap dalam rekapitulasi suara Pilgub Jatim 2024 di 38 daerah:

    1. Banyuwangi
    Paslon 1 : 84.161
    Paslon 2 : 456.856
    Paslon 3 : 229.140

    2. Pacitan
    Paslon 1 : 23.880
    Paslon 2 : 208.372
    Paslon 3 : 58.158

    3. Ngawi
    Paslon 1 : 28.555
    Paslon 2 : 267.142
    Paslon 3 : 144.823

    4. Kota Pasuruan
    Paslon 1 : 8.089
    Paslon 2 : 53.069
    Paslon 3 : 35.727

    5. Kabupaten Malang
    Paslon 1 : 123.889
    Paslon 2 : 715.176
    Paslon 3 : 346.803

    6. Kota Mojokerto (Risma-Gus Hans unggul)
    Paslon 1 : 3.572
    Paslon 2 : 35.646
    Paslon 3 : 37.072

    7. Trenggalek
    Paslon 1 : 15.958
    Paslon 2 : 198.753
    Paslon 3 : 140.121

    8. Ponorogo
    Paslon 1 : 58.657
    Paslon 2 : 346.065
    Paslon 3 : 139.670

    9. Kota Malang
    Paslon 1 : 32.157
    Paslon 2 : 205.529
    Paslon 3 : 174.417

    10. Kota Kediri
    Paslon 1 : 8.747
    Paslon 2 : 91.371
    Paslon 3 : 71.072

    11. Kabupaten Blitar
    Paslon 1 : 63.363
    Paslon 2 : 315.269
    Paslon 3 : 248.178

    12. Kota Batu
    Paslon 1 : 9.947
    Paslon 2 : 70.898
    Paslon 3 : 48.725

    13. Kota Blitar
    Paslon 1 : 4.974
    Paslon 2 : 45.130
    Paslon 3 : 42.550

    14. Situbondo
    Paslon 1 : 81.310
    Paslon 2 : 235.274
    Paslon 3 : 63.793

    15. Sidoarjo
    Paslon 1 : 78.400
    Paslon 2 : 455.406
    Paslon 3 : 449.507

    16. Kota Probolinggo
    Paslon 1 : 4.271
    Paslon 2 : 76.722
    Paslon 3 : 51.820

    17. Kabupaten Lamongan
    Paslon 1 : 61.807
    Paslon 2 : 418.121
    Paslon 3 : 230.546

    18. Kabupaten Lumajang
    Paslon 1 : 50.636
    Paslon 2 : 386.016
    Paslon 3 : 169.501

    19. Kabupaten Mojokerto
    Paslon 1 : 49.199
    Paslon 2 : 421.934
    Paslon 3 : 199.943

    20. Tulungagung
    Paslon 1 : 53.718
    Paslon 2 : 327.853
    Paslon 3 : 198.721

    21. Magetan
    Paslon 1 : 40.064
    Paslon 2 : 230.564
    Paslon 3 : 123.900

    22. Kabupaten Probolinggo
    Paslon 1 : 49.297
    Paslon 2 : 448.221
    Paslon 3 : 100.872

    23. Kabupaten Pasuruan
    Paslon 1 : 79.743
    Paslon 2 : 500.938
    Paslon 3 : 254.074

    24. Pamekasan
    Paslon 1 : 31.604
    Paslon 2 : 424.476
    Paslon 3 : 102.424

    25. Bojonegoro
    Paslon 1 : 44.889
    Paslon 2 : 543.131
    Paslon 3 : 159.643

    26. Kabupaten Madiun
    Paslon 1 : 37.315
    Paslon 2 : 257.801
    Paslon 3 : 123.982

    27. Kota Madiun
    Paslon 1 : 3.525
    Paslon 2 : 62.705
    Paslon 3 : 49.921

    28. Jombang
    Paslon 1 : 52.920
    Paslon 2 : 332.342
    Paslon 3 : 283.224

    29. Sumenep
    Paslon 1 : 97.003
    Paslon 2 : 425.040
    Paslon 3 : 78.115

    30. Tuban
    Paslon 1 : 35.439
    Paslon 2 : 386.812
    Paslon 3 : 163.095

    31. Bondowoso
    Paslon 1 : 68.631
    Paslon 2 : 294.701
    Paslon 3 : 66.374

    32. Sampang
    Paslon 1 : 54.206
    Paslon 2 : 469.124
    Paslon 3 : 96.486

    33. Nganjuk
    Paslon 1 : 54.376
    Paslon 2 : 338.120
    Paslon 3 : 223.565

    34. Gresik
    Paslon 1 : 47.259
    Paslon 2 : 301.722
    Paslon 3 : 261.319

    35. Bangkalan
    Paslon 1 : 70.059
    Paslon 2 : 313.975
    Paslon 3 : 141.832

    36. Kabupaten Kediri
    Paslon 1 : 64.123
    Paslon 2 : 499.765
    Paslon 3 : 288.035

    37. Jember
    Paslon 1 : 87.510
    Paslon 2 : 723.833
    Paslon 3 : 263.533

    38. Kota Surabaya (Risma-Gus Hans unggul)
    Paslon 1 : 34.079
    Paslon 2 : 308.293
    Paslon 3 : 882.414 (tok/ian)

  • Pj Wali Kota Kediri Buka Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal, Gandeng Para Pemilik Toko Kelontong

    Pj Wali Kota Kediri Buka Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal, Gandeng Para Pemilik Toko Kelontong

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah membuka Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Mojoroto. Kegiatan berlangsung di Hotel Lotus Garden, Senin (9/12/2024). Sosialisasi ini menghadirkan tiga narasumber, yakni, dari Kejaksaan Negeri, Polres Kediri Kota, dan KPP Bea Cukai.

    “Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Ibu para pelaku usaha toko kelontong dan masyarakat. Selama ini telah bersinergi dan berkontribusi dalam pembangunan. Khususnya di bidang perdagangan,” ujarnya.

    Zanariah mengatakan, salah satu peran penting pelaku usaha toko kelontong ini adalah dengan tidak memperjual belikan rokok ilegal. Seperti rokok polos tidak dilekati pita cukai, rokok dilekati pita cukai palsu, rokok dilekati pita cukai bebas, dan rokok dilekati pita cukai yang salah peruntukannya. Setiap hasil penjualan barang kena cukai di Kota Kediri manfaatnya juga kembali ke masyarakat.

    Berupa dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang digunakan untuk menyokong terbatasnya APBD Kota Kediri. “Pemkot Kediri yang diberi amanah untuk mengelola DBHCHT memanfaatkan untuk program-program yang memberi dampak positif bagi masyarakat. Yakni pada bidang kesehatan, perekonomian, perbaikan jalan, dan lainnya,” ungkapnya.

    Pj Wali Kota Kediri menjelaskan dengan banyaknya manfaat program menggunakan DBHCHT maka sudah menjadi kewajiban untuk menjaga ekosistem peredaran rokok dan barang kena cukai lainnya di Kota Kediri tetap legal. Pemkot Kediri terus berkomitmen untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Terlebih sekarang ada banyak modus yang digunakan, seperti modus terbaru saat ini adalah melalui pengiriman jasa paket.

    Salah satu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat yakni melalui sosialisasi yang dilakukan seperti ini. “Saya harap melalui sosialisasi ini kita semua memiliki pemahaman yang lengkap tentang peraturan yang berlaku di bidang cukai. Angka peredaran barang kena cukai ilegal bisa ditekan. Sehingga dana cukai yang dihimpun negara juga semakin optimal untuk membangun daerah dan masyarakat,” jelasnya.

    Pada kesempatan ini, Pj Wali Kota Kediri Zanariah mengingatkan masyarakat harus hati-hati apabila ada orang yang menawarkan rokok yang ciri-cirinya masuk kategori ilegal. Jangan sampai menerima dan menjual di toko. Karena sesuai UU nomor 39 tahun 2007 tentang cukai, barang siapa menimbun, menjual barang kena cukai ilegal akan ada ancaman pidananya.

    Dalam sosialisasi ini akan diulas. Apa yang didapat dalam sosialisasi ini bisa disebar luaskan kepada lingkungan sekitar. “Saya berpesan jangan sampai masyarakat terlibat dalam peredaran barang kena cukai ilegal. Nanti kalau Bapak Ibu tahu di lapangan ada transaksi jual beli rokok ilegal bisa laporkan ke Bea Cukai atau Satpol PP,” pungkasnya.

    Turut hadir, Kepala Satpol PP Syamsul Bahri, perwakilan Inspektorat, perwakilan KPP Bea Cukai, perwakilan Camat Mojoroto, dan Lurah Mojoroto. [nm/ian]

  • Pj Wali Kota Kediri Kedatangan Tamu Presenter Helmy Yahya, Hal Ini yang Dibincangkan

    Pj Wali Kota Kediri Kedatangan Tamu Presenter Helmy Yahya, Hal Ini yang Dibincangkan

    Kediri (beritajatim.com) – Kota Kediri kembali mendapat sorotan positif berkat kepemimpinan Pj Wali Kota Zanariah yang dinilai inovatif dan membanggakan. Hal ini disampaikan langsung oleh presenter kenamaan Helmy Yahya saat berkunjung ke Rumah Dinas Wali Kota Kediri pada Senin (9/12/2024).

    Dalam kunjungan tersebut, Helmy didampingi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kediri, Yayat Cadarajat, dan berbincang panjang lebar tentang berbagai potensi serta prestasi Kota Kediri.

    Helmy Yahya mengungkapkan kekagumannya terhadap perkembangan Kota Kediri yang kini tidak hanya dikenal sebagai pusat industri besar seperti PT Gudang Garam Tbk, tetapi juga sebagai daerah yang terus menggali potensi lain, seperti pariwisata dan jasa.

    “Saya dengar Ibu Zanariah adalah salah satu Pj Wali Kota terbaik di Indonesia, bahkan masuk empat besar nasional, dan tiga lainnya adalah laki-laki. Ini luar biasa membanggakan,” ujar Helmy Yahya.

    Menurutnya, kolaborasi yang dijalin Zanariah dengan berbagai stakeholder seperti BI, OJK, perbankan, hingga perusahaan besar menjadi kunci dalam mengembangkan potensi lokal.

    Zanariah menjelaskan berbagai langkah yang telah dilakukan selama masa jabatannya. Fokusnya adalah memperkuat sektor jasa dan pariwisata, mengingat Kota Kediri memiliki keterbatasan sumber daya alam.

    Salah satu strategi utama adalah mengoptimalkan keberadaan Bandara Dhoho di Kabupaten Kediri dengan menjadikan Kota Kediri sebagai pusat akomodasi wisata.

    “Kami menghidupkan kembali homestay untuk mendorong ekonomi kerakyatan, bekerja sama dengan Stasiun Kediri untuk meningkatkan akses wisatawan, serta menjaga sumber mata air yang menjadi aset penting daerah ini,” ungkap Zanariah.

    Helmy Yahya juga menyoroti potensi historis Kota Kediri yang menurutnya belum tergali secara optimal. Dengan sejarah besar Kerajaan Kediri dan Dhaha, Kediri dapat menjadi destinasi wisata sejarah kelas dunia.

    “Kalau bisa dikemas dengan storytelling yang kuat, seperti Acropolis di Yunani atau Ephesus di Turki, Kediri bisa dikenal lebih dari sekadar kota Gudang Garam,” kata Helmy.

    Zanariah menambahkan bahwa upaya kolaborasi dengan PT KAI untuk menanam pohon mangga podang sebagai pohon pelindung dan revitalisasi aset-aset heritage, seperti lokomotif tua di Stasiun Kediri, merupakan langkah konkret dalam memperkuat citra Kediri sebagai destinasi wisata historis.

    Di akhir pertemuan, Helmy Yahya mengapresiasi visi Zanariah dalam memanfaatkan potensi lokal dan berharap penerusnya dapat melanjutkan program-program yang telah dirintis.

    “Kediri harus dikenal lebih luas, tidak hanya sebagai kota industri tetapi juga pusat budaya dan sejarah yang kaya. Apa yang sudah dimulai oleh Ibu Zanariah harus diteruskan,” tutup Helmy Yahya. [nm/ian]

  • Pj Wali Kota Kediri Zanariah Tinjau Pelaksanaan OPM Jelang Natal dan Tahun Baru

    Pj Wali Kota Kediri Zanariah Tinjau Pelaksanaan OPM Jelang Natal dan Tahun Baru

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah meninjau pelaksanaan Operasi Pasar Murni (OPM), Senin (9/12/2024) di Kelurahan Dermo. OPM ini digelar mulai tanggal 9-13 Desember secara bergiliran di kelurahan-kelurahan Kota Kediri. Untuk tanggal 9 Desember ini, pelaksanaan ada di Kelurahan Dermo, Kelurahan Banjaran dan Kelurahan Betet.

    Komoditas yang dijual dalam OPM beras premium dengan harga Rp63.000 per pack dengan kemasan 5 kilogram, minyak goreng Rp14.500 per botol, gula pasir Rp14.000 per kilogram, telur ayam Rp22.000 per kilogram.

    Setiap kelurahan disediakan stok untuk beras premium 160 pack, gula pasir 400 kilogram, minyak goreng sebanyak 336 botol, dan telur ayam sebanyak 200 kilogram. Untuk syarat pembelian adalah warga ber-KTP Kota Kediri.

    Zanariah menjelaskan pelaksanaan OPM ini untuk menjaga inflasi di Kota Kediri agar tetap stabil. Di mana menjelang Natal dan Tahun Baru ini, ada kecenderungan beberapa komoditas mengalami kenaikan harga. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi inflasi di Kota Kediri.

    “Ini menyongsong Natal dan Tahun baru pemerintah pusat memerintahkan daerah untuk menjaga inflasi. Agar konsumsi masyarakat bisa dibantu dengan OPM ini. Alhamdulillah Pemkot Kediri masih ada anggaran untuk subsidi,” jelasnya.

    Pj Wali Kota Kediri berpesan kepada masyarakat agar tidak melakukan panic buying. Serta boros pada makanan. Artinya banyak membeli namun akhirnya dibuang. Pemkot Kediri berusaha untuk terus menjaga ketersediaan bahan pangan di Kota Kediri.

    “Jangan membeli berlebihan karena panik. Harus tetap hemat dan efisien. Kita akan evaluasi juga bagaimana pelaksanaan OPM ini terhadap masyarakat,” pungkasnya.

    Turut mendampingi, Kepala Disperdagin Wahyu Kusuma, Lurah Dermo Yudi Koncoro, dan tamu undangan lainnya. [nm/ian]

  • Terima 115 Gugatan Pilkada, MK Diharap Jaga Integritas

    Terima 115 Gugatan Pilkada, MK Diharap Jaga Integritas

    Jakarta (beritajatim.com) – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 115 gugatan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024. Rinciannya, sebanyak 86 terkait pemilihan calon bupati dan wakil bupati, dan 29 permohonan terkait pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota.

    Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Indrajaya mengingatkan agar tidak ada hakim MK yang bermain mata dengan pihak yang berperkara. Hakim MK harus bekerja secara profesional dan menjaga integritas dalam menangani perselisihan pilkada.

    “Integritas harus dijaga. Jangan ada lagi hakim MK yang tersangkut kasus suap penanganan perkara pilkada,” tegasnya.

    Indrajaya mengatakan, semua pihak yang mengajukan gugatan persilisihan pilkada harus diterima dengan baik oleh MK. Para pasangan calon mempunyai hak itu mengajukan gugatan ke MK, jika mereka tidak menerima hasil pilkada yang telah diumumkan KPU di daerah masing-masing.

    “Kalau ada yang tidak puas dengan hasil pilkada, silahkan tempuh jalur hukum ke MK, karena itu dijamin oleh konstitusi,” katanya.

    Di lain sisi, menurutnya, MK harus imparsial dalam menerima gugatan perselisihan pilkada. Tidak pilih kasih dalam menangani perkara pilkada. Semua pasangan calon memiliki hak yang sama dan setara di mata hukum.

    Selalin itu, lanjutnya, dalam menangani perkara gugatan pilkada MK juga transparan. “MK harus transparan dalam setiap perkara. Jangan ada perkara yang ditutup-tutupi. Masyarakat berhak mengetahui proses penanganan perselisihan pilkada,” ujarnya.

    Indrajaya pun mengajak para pendukung pasangan calon untuk menahan diri dan tidak terprovokasi. Mereka harus mentaati aturan yang telah ditetapkan. Jika mereka tidak puas, karena dinilai ada kecurangan, mereka bisa melaporkan kepada pihak terkait.

    “Kalau soal perselisihan hasil pilkada, mereka bisa mengajukan gugatan ke MK dengan batasan waktu yang telah ditentukan,” kata Indrajaya. [hen/but]

  • Ais Shafiyah Asfar Apresiasi Kebijakan Prabowo Naikkan PPN Jadi 12 Persen

    Ais Shafiyah Asfar Apresiasi Kebijakan Prabowo Naikkan PPN Jadi 12 Persen

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Harian DPP PKB, Ais Shafiyah Asfar, memberikan apresiasi atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% khusus untuk barang mewah. Menurut Ais, kebijakan ini mencerminkan keberpihakan Presiden terhadap rakyat kecil, sembari tetap memastikan penerimaan negara meningkat.

    “Kebijakan ini menurut kami senada dengan konsep equity efficiency trade-off, di mana penambahan penerimaan negara itu dapat ditingkatkan tanpa mengorbankan keadilan sosial. Pak Prabowo benar-benar menunjukkan keberpihakannya terhadap rakyat kecil,” ujar Ais, Senin (9/12/2024).

    Politisi muda 23 tahun ini juga menyebut bahwa kebijakan ini dirancang dengan seni pengambilan keputusan yang cermat. Dia memuji pendekatan Presiden Prabowo yang memastikan kebijakan pajak ini tidak memberatkan masyarakat kecil, melainkan menyasar golongan atas dengan cara yang adil.

    “Kami mengapresiasi bagaimana Bapak Prabowo ‘bijak’ dalam membuat ‘kebijakan’ yang bertujuan untuk menambah pemasukan negara, yang sama sekali tidak membebani rakyat kecil. Regulasi pajak ini menunjukkan seni ‘decisioning’ yang memungut pajak dengan keluhan sesedikit mungkin,” kata anggota komisi D DPRD Surabaya ini.

    Sebagai politisi perempuan dan kandidat doktor di Universitas Airlangga, Ais juga mengaitkan kebijakan ini dengan pernyataan Gus Dur yang pernah memuji keikhlasan Prabowo Subianto untuk rakyat Indonesia. Ia percaya keputusan ini adalah bukti nyata dari ungkapan tersebut.

    “Mengutip ungkapan Gus Dur, bahwa salah satu tokoh bangsa yang paling ikhlas untuk rakyat Indonesia adalah Prabowo Subianto, dan hari ini terbukti, Pak Prabowo mengambil keputusan bahwa kenaikan PPN 12% hanya diterapkan untuk barang mewah,” tutup Ais Shafiyah Asfar. [asg/but]

  • Dishub Jember Tiadakan Angkutan Sekolah Gratis pada 2025

    Dishub Jember Tiadakan Angkutan Sekolah Gratis pada 2025

    Jember (beritajatim.com) – Moch. Busairi, Wakil Ketua Paguyuban Insan Transportasi (Pintar), terpukul saat mengetahui Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Jawa Timur, meniadakan angkutan sekolah gratis (ASG) tahun depan.

    Busairi sudah mengecek informasi ini kepada Dishub. “Fix tahun 202t tidak ada program ASG. Sangat disayangkan program sebagus ini tidak diteruskan. Alasannya tidak ada anggaran,” kata Busairi, Senin (9/12/2024).

    Program angkutan sekolah gratis dimulai sejak 2 Mei 2024 hingga akhir tahun anggaran, dengan melibatkan 41 unit kendaraan angkutan kota untuk melayani antarjemput 492 orang siswa. Kendaraan sekolah gratis ini beroperasi di 12 jurusan yang melewati sejumlah sekolah menengah pertama.

    Saat ini angkutan sekolah gratis melayani siswa di 12-14 sekolah menengah pertama, mayoritas di Kecamatan Kaliwates dan Sumbersari. Terjauh, siswa beberapa sekolah di Kecamatan Mayang juga dilayani.

    Berkat program ini, Pemkab Jember memanen penghargaan kategori pemerintah kabupaten terbaik untuk inovasi sistem transportasi berkelanjutan dari Kementerian Perhubungan RI, pada 6 September 2024 lalu.

    Anggaran angkutan sekolah gratis cukup besar. Kepala Dishub Jember Agus Wijaya mengatakan, dibutuhkan anggaran Rp 1,3 miliar untuk operasi angkutan sekolah gratis sejak 2 Mei hingga Desember 2024 untuk sewa kendaraan, pengemudi, dan bahan bakar minyak.

    Sebenarnya bukan hanya angkutan sekolah gratis yang ditiadakan. Anggaran angkutan mudik balik gratis dan operasional program Jelita (Jelajah Wisata) juga hendak dihapuskan.

    Hilangnya beberapa program angkutan sempat dikritisi Ketua Komisi C DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo saat pembahasan APBD Jember 2025. “Ini saya rasa perencanaannya tidak tepat perencanannya,” katanya.

    Komisi C sempat menolak rencana anggaran dari Dishub. Ardi meminta Agus untuk membuat perencanaan baru yang mengakomodasi program layanan publik, seperti angkutan mudik balik gratis. “Logikanya dengan pagu anggaran yang sama pada 2024 bisa dilakukan, tapi pada 2025 tidak bisa, ini kan perencxanannya sangat tidak tepat,” kata Ardi.

    Akhirnya rencana penghapusan anggaran Jelita dan angkutan mudik balik gratis diurungkan. “Tapi kalau bukan program operasional seperti angkutan sekolah gratis, kami belum mendapat anggaran. Kalau angkutan mudik balik gratis karena harus terintegrasi dengan pemerintah pusat dan provinsi itu yang harus kami maksimalkan,” kata Agus.

    Busairi menyebut penghapusan program angkutan sekolah gratis merugikan insan transportasi umum dan masyarakat. “Program ini sangat bagus karena jangkauannya luas sekali,” katanya.

    Selama ini dengan program angkutan sekolah gratis, pengemudi angkutan kota diuntungkan, karena memperoleh kepastian pendapatan. “Program ini juga sangat bermanfaat untuk adik-adik pelajar. Orangtua tidak lagi khawatit terhadap putra-putri mereka,” kata Busairi.

    Angkutan sekolah gratis bisa mengurangi kemacetan, karena penggunaan kendaraan pribadi oleh siswa pun berkurang. “Siswa berangkat sekolah tepat waktu, pulang pun tepat waktu. Mereka dijemput di titik-titik tertentu, pulangnya sampai di rumah,” kata Busairi.

    Program angkutan sekolah gratis juga meminimalisasi konflik antara pengemudi angkutan umum konvensional dengan angkutan umum berbasis daring. “Selama ini mereka berebut penumpang. Dengan adanya program ini, kami tidak lagi gontok-gontokan. Ketika kami mengantar jemput anak sekolah, teman-teman pengemudi online punya ruang untuk mengangkut penumpang di jalan,” kata Busairi.

    Hal ini membuat situasi di Jember, menurut Busairi, tetap kondusif. “Hubungan kami dengan teman-teman pengemudi online tetap baik,” katanya. [wir]

  • Hari Terakhir Pendaftaran, Ribuan Honorer di Kabupaten Pasuruan Berebut Jadi PPPK

    Hari Terakhir Pendaftaran, Ribuan Honorer di Kabupaten Pasuruan Berebut Jadi PPPK

    Pasuruan (beritajatim.com) – Sebanyak 3.535 pelamar PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dinyatakan lolos seleksi administrasi. Mereka kini telah mengikuti seleksi kompetensi yang akan berakhir pada Senin (9/12/2024).

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pasuruan, Ninuk Ida Suryani, mengatakan bahwa seleksi kompetensi ini akan dilaksanakan dalam beberapa sesi mengingat jumlah peserta yang cukup banyak. “Kami berharap semua peserta bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin,” ujarnya.

    Ninuk menjelaskan bahwa rekrutmen PPPK tahap pertama ini memang diprioritaskan bagi pegawai honorer yang telah mengabdi di Pemkab Pasuruan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberikan kepastian status kepegawaian bagi tenaga non-ASN. “Tentu harapan kami semua pelamar bisa lolos agar status mereka bisa naik menjadi PPPK,” imbuhnya.

    Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menyambut baik pelaksanaan seleksi PPPK ini. Ia menilai bahwa ini adalah kesempatan emas bagi ribuan pegawai non-ASN di Kabupaten Pasuruan. “Kami sangat mendukung upaya pemerintah daerah dalam memberikan kepastian status kepegawaian bagi para honorer,” kata Samsul.

    Samsul juga memastikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran untuk gaji para PPPK yang nantinya lolos seleksi. “Masalah anggaran sudah tidak menjadi kendala lagi,” tegasnya.

    Diketahui, alokasi anggaran untuk belanja pegawai di Kabupaten Pasuruan cukup besar, meskipun sempat menjadi perdebatan. Namun, pemerintah pusat telah memberikan izin khusus untuk daerah yang melakukan rekrutmen PPPK. (ada/kun)

  • Penetapan Bupati Pamekasan Terpilih Tunggu Putusan MK

    Penetapan Bupati Pamekasan Terpilih Tunggu Putusan MK

    Pamekasan (beritajatim.com) – Penetapan bupati dan wakil bupati Pamekasan, periode 2025-2030, sementara menunggu Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) melalui e-BRPK dari Mahkamah Konstitusi (MK).

    Sekalipun berdasar rapat pleno terbuka KPU Pamekasan, tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten, di Gedung Serbaguna PKP RI Pamekasan, Jl Kemuning 22 Pamekasan, sejak Rabu hingga Kamis (4-5/12/2024) lalu. Sudah dinyatakan tuntas.

    Dalam rapat pleno terbuka tersebut, pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pamekasan, KH Kholilurrahman dan Sukriyanto (KHARISMA) dinyatakan unggul dari dua paslon lainnya dengan meraih dukungan sebanyak 291.246 suara (50,9%).

    Sementara paslon nomor urut 1 Fattah Jasin dan Mujahid Anshori (TAUHID) mendapatkan total dukungan sebanyak 17.307 suara (3%), dan paslon nomor urut 3 Muhammad Baqir Aminatullah dan Taufadi (BERBAKTI) mendulang sebanyak 263.740 suara (46,1%).

    Hanya saja rekapitulasi tersebut sebatas hasil penghitungan suara tingkat kabupaten, dan penetapan masih menunggu keputusan final dari MK. “Dalam rapat pleno kemarin, itu baru penetapan hasil rekapitulasi,” kata Komisioner KPU Pamekasan, A Tajul Arifin, Senin (9/12/2024).

    “Jadi untuk penetapan bupati terpilih sementara masih belum, karena MK masih membuka e-BRPK hingga (Senin) 16 Desember 2024 mendatang,” sambung pria yang menjabat sebagai Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Pamekasan.

    Bahkan jika ada ataupun tidak BRPK, maka selanjutnya juga masih tetap menunggu keputusan MK untuk penetapan pasangan calon alias paslon terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Pamekasan, Periode 2025-2030.

    “Artinya untuk penetapan paslon terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Pamekasan, kita masih menunggu BRPK MK, guna mengetahui apakah ada permohonan sengketa atau tidak. Pasca (ada atau tidak) itu baru ditetapkan,” pungkasnya. [pin]

  • Diskominfo Gelar Evaluasi dan Penguatan PPID Kota Mojokerto

    Diskominfo Gelar Evaluasi dan Penguatan PPID Kota Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Mojokerto menggelar Evaluasi dan Penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Mojokerto Tahun 2024 dan Srawung Media. Evaluasi digelar di Pendopo Sabha Mandala Madya Kota Mojokerto.

    Plt Kepala Diskominfo Kota Mojokerto, Santi Ratnaning mengatakan, kegiatan tersebut merupakan komitmen bersama untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam menjalankan tugas PPID. Dalam menjalankan tugas tersebut dibutuhkan sinergi dari semua unsur PPID.

    “Alhamdulillah sinergi dan kolaborasi yang kuat, solid dan tangguh di tahun 2024 ini Kota Mojokerto mampu mempertahankan sebagai badan publik informatif dengan nilai tertinggi di Provinsi Jawa Timur,” ungkapnya, Senin (9/12//2024).

    Kota Mojokerto tidak akan berhenti untuk memberikan inovasi. Karena inovasi tersebut, lanjutnya, merupakan salah satu bentuk penyelesaian-penyelesaian dari yang dihadapi khususnya terkait dengan keterbukaan informasi publik. Tahun 2024, Diskominfo membuat tiga inovasi.

    “Yakni PPID Movi. Jadi kita punya mobil videotron yang dapat digunakan untuk mensosialisasikan terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat secara luas dan massif. Hal ini kita laksanakan secara berkala turun ke masyarakat,” katanya.

    Mobil videoteon tersebut berkeliling dan bisa berhenti di suatu tempat. Kedua PPID Goes to School dengan diawali mengundang seluruh komponen lembaga sekolah untuk mensosialisasikan kepada para pelajar terkait dengan keterbukaan informasi publik.

    “Nantinya akan dilakukan di tahun 2025, ke sekolah-sekolah. Ketiga saat ini kita siapkan menaikan terkait Peraturan Walikota menyesuaikan Peraturan Walikota 2021 dimana sudah naik di Kemendagri. PPID memfasilitasi terkait data dan informasi,” ujarnya.

    Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo menambahkan, informasi merupakan kebutuhan dasar manusia. Setiap individu mempunyai hak informasi, apalagi terkait tentang penyelenggaraan pemerintahan.

    “Terkadang badan publik mengalami resisten, sebagai badan publik punya kewajiban untuk menyampaikan informasi dan pengguna informasi mempunyai hak dapat informasi. Dan badan publik harus memberikan kemudahan ketika ada yang ingin mendapatkan informasi,” tuturnya.

    Gaguk menjelaskan, jika badan publik terdiri dari Legislatif, Eksekutif maupun Yudikatif. Informasi publik ada dua, informasi terbuka dan informasi yang dikecualikan yakni menyangkut rahasia negara maupun perusahaan atau informasi tentang hak-hak pribadi.

    “Bagaimana cara mendapatkan informasi juga diatur, jadi ada kaidah untuk mendapatkan informasi juga diatur. Informasi yang diminta harus jelas tujuannya, ketika informasi ada biaya tentunya pengguna informasi yang menanggung biayanya,” jelasnya.

    Jika sudah sesuai regulasi dilakukan namun permohonan informasi tidak diberikan maka ada sengketa informasi publik dan disidangkan. Di Kota Mojokerto hampir di setiap kelurahan sudah ada layanan PPID.

    “Ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kota Mojokerto mencapai indeks keterbukaan informasi publik secara baik, dan menduduki tingkat pertama PPID se-Jawa Timur,” pesannya.

    Dalam Evaluasi dan Penguatan PPDI Kota Mojokerto Tahun 2024 dan Srawung Media, Diskominfo Kota Mojokerto menghadirkan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Yunus Mansur Yasin menjadi narasumber. Yakni terkait Evaluasi dan Penguatan Layanan Informasi Publik Kota Mojokerto Tahun 2024. [tin/kun]