Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Rencana Pembatasan Subsidi BBM, Pemerintah Diminta Hati-hati

    Rencana Pembatasan Subsidi BBM, Pemerintah Diminta Hati-hati

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi XII DPR RI Nevi Zuairina mengatakan, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) selama ini telah menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan dan miskin. Karenanya, dia mengingatkan agar pemerintah agar berhati-hati terkait rencana pembatasan subsidi BBM.

    Menurutnya, kebijakan subsidi energi adalah bentuk nyata kehadiran negara untuk melindungi masyarakat kecil dan mendorong keadilan sosial. “Oleh karena rencana pembatasan subsidi BBM, pelaksanaan kebijakan ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” kata Nevi

    Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun mengingatkan bahwa kebijakan pengalihan subsidi, jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru.

    “Saya menemukan data yang menunjukkan bahwa sebagian besar subsidi BBM justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan mekanisme penyaluran subsidi agar benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

    Karenanya, Nevi menekankan pentingnya validasi data penerima subsidi sebagai langkah awal dalam memastikan kebijakan ini berjalan efektif. Dia berharap pemerintah benar-benar memanfaatkan Basis Data Tunggal yang sedang dirancang untuk mengidentifikasi penerima manfaat dengan lebih akurat.

    Keberadaan data yang valid, menurutnya, tidak hanya akan meningkatkan efektivitas subsidi tetapi juga meminimalkan potensi kesalahan dalam penyaluran. “Transparansi dalam proses ini akan menjadi kunci keberhasilan kebijakan subsidi yang tepat sasaran. Subsidi energi bukan sekadar angka dalam anggaran negara, tetapi wujud nyata keberpihakan negara kepada rakyat kecil,” tegas Nevi.

    Dia juga menyinggung pentingnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. Menurutnya, perubahan kebijakan subsidi BBM, jika tidak disertai dengan komunikasi yang baik, dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

    “Saya juga berharap pemerintah mampu menjalankan kebijakan ini dengan bijaksana, transparan, dan berorientasi pada keadilan sosial,” tutup Nevi Zuairina. [hen/but]

  • Hakordia, DPRD Surabaya Tegaskan Komitmen Antikorupsi

    Hakordia, DPRD Surabaya Tegaskan Komitmen Antikorupsi

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menyampaikan makna penting Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) sebagai momentum pengingat untuk meningkatkan integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat.

    Menurut Yona, Hari Anti Korupsi bukan sekadar seremonial, melainkan refleksi terhadap pentingnya menjauhkan korupsi dari tubuh lembaga legislatif dan eksekutif di Kota Surabaya.

    “Kami sebagai anggota DPRD Kota Surabaya harus memastikan bahwa tidak ada satu pun dari kami yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Korupsi bukan hanya merusak citra individu, tetapi juga sistem yang berdampak luas pada sosial dan ekonomi masyarakat Surabaya,” ujar Yona, Senin (9/12/2024).

    Dalam beberapa tahun terakhir, Surabaya mencatatkan prestasi gemilang dalam pencegahan korupsi. Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dikeluarkan oleh KPK menunjukkan skor 97 persen untuk Kota Surabaya, menjadikannya peringkat pertama di Jawa Timur dan ketujuh secara nasional. Surabaya juga mencatat peningkatan dalam Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI) sebesar 79,57 persen.

    “Prestasi ini menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah kota. Namun, ini harus terus diperkuat agar Surabaya tidak hanya menjadi yang terbaik di Jawa Timur, tetapi juga di seluruh Indonesia,” kata politisi Gerindra ini.

    Di juga menyarankan agar setiap kantor layanan publik di Surabaya memasang pemberitahuan bertuliskan “Anda berada di Zona Integritas, Kantor ini Bebas Korupsi” sebagai pesan moral untuk semua pihak.

    Namun, Yona menekankan bahwa pencapaian ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, DPRD, maupun masyarakat. Dalam momen Hari Anti Korupsi, dia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif mencegah korupsi melalui edukasi dan sosialisasi yang masif.

    “Mencegah lebih baik daripada mengobati. Mari kita bersama-sama meneguhkan komitmen memberantas korupsi demi Indonesia yang maju. Edukasi di lingkungan pendidikan, ruang publik, hingga pemukiman masyarakat harus terus ditingkatkan agar kesadaran akan bahaya korupsi semakin meluas,” tegasnya.

    Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, dia berharap Kota Surabaya mampu mempertahankan prestasi dan menjadi teladan nasional dalam transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.[asg/but]

  • Menang Raup 12,1 Juta Suara, TPP Khofifah-Emil: Ayo Bersatu Majukan Jatim

    Menang Raup 12,1 Juta Suara, TPP Khofifah-Emil: Ayo Bersatu Majukan Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Tim Pemenangan Pasangan (TPP) Khofifah-Emil menyampaikan rasa syukur atas hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur yang resmi menetapkan pasangan nomor urut 02, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak, sebagai pemenang Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024.

    Ketua TPP Khofifah-Emil, Boedi Prijo Soeprajitno menyampaikan ucapan syukur atas kemenangan di Pilgub Jatim 2024.

    “Syukur Alhamdulillah, KPU Jatim telah menyelesaikan rekapitulasi dari 38 kabupaten/kota di seluruh Jawa Timur dengan hasil akhir yang menunjukkan kemenangan pasangan Khofifah-Emil sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Jawa Timur periode mendatang,” kata Boedi di Hotel Platinum Surabaya, Senin (9/12/2024) malam.

    Boedi juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Jawa Timur dan seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam menyukseskan pesta demokrasi ini.

    “Kami mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Jawa Timur atas partisipasi, dukungan, dan kepercayaan yang diberikan. Pesta demokrasi ini bukan hanya milik kami, tetapi milik kita bersama sebagai warga Jawa Timur,” ucapnya.

    Selain itu, apresiasi khusus diberikan kepada penyelenggara Pilkada yang telah bekerja keras dan profesional dalam melaksanakan tugasnya.

    “TPP Khofifah-Emil memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada KPU Jatim, Bawaslu Jatim, serta seluruh jajaran penyelenggara di tingkat kabupaten/kota, PPK, PPS, KPPS, Panwascam, PPD, dan PTPS atas dedikasi mereka yang luar biasa demi kesuksesan pemilu ini,” tambah Boedi.

    Penasihat TPP Khofifah-Emil, Arum Sabil menambahkan proses demokrasi telah usai. Ia mengajak seluruh pihak bersatu kembali membangun Jawa Timur yang semakin maju dan berprestasi.

    “Pilgub 2024 disebut sebagai momentum demokrasi yang bertujuan untuk bersama-sama membangun Jawa Timur ke arah yang lebih baik. Dengan berakhirnya proses penghitungan oleh KPU Jatim, TPP Khofifah-Emil mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu,” ungkap Arum.

    “Kami mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur, semua elemen strategis, serta keluarga besar tim pasangan nomor urut 01 dan 03 untuk bersama-sama bergandengan tangan, meninggalkan perbedaan, dan fokus membangun Jawa Timur yang lebih maju, sejahtera, dan inklusif bagi semua,” tambahnya.

    Arum menegaskan kemenangan Khofifah-Emil adalah kemenangan seluruh rakyat Jawa Timur. Ia juga meminta tidak ada euforia berlebihan.

    “Jadi bukan hanya kemenangan sebuah pasangan calon, melainkan kemenangan seluruh rakyat Jawa Timur. TPP Khofifah-Emil percaya bahwa melalui kolaborasi, Jawa Timur akan semakin tangguh menghadapi tantangan di masa depan,” pungkas Arum. (tok/ian)

  • Pimpin Apel Peningkatan Kompetensi PTK dan Dinas Pendidikan, Pj Wali Kota Kediri Beri Arahan Tingkatkan Kedisiplinan

    Pimpin Apel Peningkatan Kompetensi PTK dan Dinas Pendidikan, Pj Wali Kota Kediri Beri Arahan Tingkatkan Kedisiplinan

    Kediri (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Wali Kota Kediri, Zanariah, memberikan arahan penting kepada tenaga pelaksana dan administrasi Dinas Pendidikan dalam acara apel Peningkatan Kompetensi PTK dan Dinas Pendidikan. Acara tersebut berlangsung di Brigif 16 Wira/Yudha, Senin (9/12/2024).

    Dalam arahannya, Zanariah menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan ini, yang untuk pertama kalinya dilakukan dengan kolaborasi bersama Brigif 16 Wira/Yudha. “Terima kasih kepada Brigif 16 Wira/Yudha beserta instruktur yang telah menerima rombongan dari Dinas Pendidikan dengan baik. Selama sehari ini kami menitipkan Bapak Ibu untuk diajak berbahagia dan bergembira. Semoga sepulang dari sini nanti semakin sehat, kompak, dan semangat,” ujarnya.

    Zanariah menekankan pentingnya menumbuhkan disiplin positif yang tidak hanya berbasis aturan, tetapi juga menggunakan pendekatan empati dan kasih sayang. Hal ini, menurutnya, menjadi tantangan tersendiri di era modern, di mana generasi muda memiliki karakter dan gaya interaksi yang beragam.

    “Saya sangat mengapresiasi acara dengan tema ‘Menumbuhkan Disiplin Positif’ ini. Disiplin adalah karakter yang sudah kita kenal sejak lama, namun sering kali fluktuatif tergantung situasi dan motivasi. Saya berharap kegiatan ini mampu memberikan wawasan baru dan strategi praktis bagi peserta,” kata Zanariah.

    Pj Wali Kota Kediri Zanariah memberikan arahan kepada tenaga pelaksana dan tenaga administrasi Dinas Pendidikan.

    Pelatihan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kompetensi individu peserta, tetapi juga memberikan dampak positif pada kualitas pendidikan di Kota Kediri. “Ikuti seluruh komando dari instruktur. Karena ini adalah tahapan penting dalam menumbuhkan kedisiplinan,” tambahnya.

    Turut hadir dalam acara tersebut Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Roni Yusianto, Kepala Dinas Pendidikan Anang Kurniawan, perwakilan Brigif 16 Wira/Yudha, serta sejumlah tamu undangan lainnya. [nm/ian]

  • Rekapitulasi Suara Pilgub Jatim 2024 Tuntas, Khofifah Unggul di 36 Daerah, Ini Angkanya!

    Rekapitulasi Suara Pilgub Jatim 2024 Tuntas, Khofifah Unggul di 36 Daerah, Ini Angkanya!

    Surabaya (beritajatim.com) – KPU Jatim berhasil menuntaskan rekapitulasi penghitungan suara untuk Pilgub Jatim 2024 di tingkat Provinsi Jawa Timur, di Hotel DoubleTree by Hilton Surabaya, Senin (9/12/2024) malam.

    Hasilnya, pasangan calon nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak unggul telak dengan meraih total 12.192.165 suara.

    Sementara itu, pasangan calon nomor urut 3 Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) mendapat total 6.743.095 suara. Adapun paslon nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim memperoleh total suara sebesar 1.797.332.

    Khofifah-Emil unggul di 36 daerah dari total 38 Kabupaten/kota di Jawa Timur. Sedangkan, di dua daerah lain Kota Mojokerto dan Surabaya dimenangkan oleh Risma-Gus Hans. Sementara Luluk-Lukman tidak satu pun unggul di tingkat daerah.

    Penetapan perolehan suara tersebut dilakukan oleh KPU Jatim setelah dua hari digelar proses rekapitulasi suara di tingkat provinsi yang berlangsung sejak Minggu (8/12/2024) kemarin.

    “Jumlah suara sah 20.732.592 suara dan yang tidak sah 1.204.610 suara,” kata Komisioner KPU Jatim Choirul Umam.

    Rekapitulasi suara di tingkat provinsi ini dilakukan dengan cara KPU kabupaten/kota memaparkan hasil rekapitulasi di masing-masing wilayah, baik data pemilih maupun perolehan suara pasangan calon.

    Namun karena ini merupakan rekapitulasi provinsi, sehingga hanya hasil Pilgub yang dibacakan dalam forum tersebut. Yakni, di depan jajaran KPU Jatim, Bawaslu Jatim dan para saksi masing-masing Paslon.

    Kecuali, rekapitulasi untuk Kota Surabaya yang memicu protes dari saksi pasangan calon Risma-Gus Hans yang menilai ada perbedaan hasil di beberapa kecamatan. Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya dilakukan proses perbaikan data berdasarkan rekomendasi Bawaslu Jatim.

    Ini adalah perolehan suara lengkap dalam rekapitulasi suara Pilgub Jatim 2024 di 38 daerah:

    1. Banyuwangi
    Paslon 1 : 84.161
    Paslon 2 : 456.856
    Paslon 3 : 229.140

    2. Pacitan
    Paslon 1 : 23.880
    Paslon 2 : 208.372
    Paslon 3 : 58.158

    3. Ngawi
    Paslon 1 : 28.555
    Paslon 2 : 267.142
    Paslon 3 : 144.823

    4. Kota Pasuruan
    Paslon 1 : 8.089
    Paslon 2 : 53.069
    Paslon 3 : 35.727

    5. Kabupaten Malang
    Paslon 1 : 123.889
    Paslon 2 : 715.176
    Paslon 3 : 346.803

    6. Kota Mojokerto (Risma-Gus Hans unggul)
    Paslon 1 : 3.572
    Paslon 2 : 35.646
    Paslon 3 : 37.072

    7. Trenggalek
    Paslon 1 : 15.958
    Paslon 2 : 198.753
    Paslon 3 : 140.121

    8. Ponorogo
    Paslon 1 : 58.657
    Paslon 2 : 346.065
    Paslon 3 : 139.670

    9. Kota Malang
    Paslon 1 : 32.157
    Paslon 2 : 205.529
    Paslon 3 : 174.417

    10. Kota Kediri
    Paslon 1 : 8.747
    Paslon 2 : 91.371
    Paslon 3 : 71.072

    11. Kabupaten Blitar
    Paslon 1 : 63.363
    Paslon 2 : 315.269
    Paslon 3 : 248.178

    12. Kota Batu
    Paslon 1 : 9.947
    Paslon 2 : 70.898
    Paslon 3 : 48.725

    13. Kota Blitar
    Paslon 1 : 4.974
    Paslon 2 : 45.130
    Paslon 3 : 42.550

    14. Situbondo
    Paslon 1 : 81.310
    Paslon 2 : 235.274
    Paslon 3 : 63.793

    15. Sidoarjo
    Paslon 1 : 78.400
    Paslon 2 : 455.406
    Paslon 3 : 449.507

    16. Kota Probolinggo
    Paslon 1 : 4.271
    Paslon 2 : 76.722
    Paslon 3 : 51.820

    17. Kabupaten Lamongan
    Paslon 1 : 61.807
    Paslon 2 : 418.121
    Paslon 3 : 230.546

    18. Kabupaten Lumajang
    Paslon 1 : 50.636
    Paslon 2 : 386.016
    Paslon 3 : 169.501

    19. Kabupaten Mojokerto
    Paslon 1 : 49.199
    Paslon 2 : 421.934
    Paslon 3 : 199.943

    20. Tulungagung
    Paslon 1 : 53.718
    Paslon 2 : 327.853
    Paslon 3 : 198.721

    21. Magetan
    Paslon 1 : 40.064
    Paslon 2 : 230.564
    Paslon 3 : 123.900

    22. Kabupaten Probolinggo
    Paslon 1 : 49.297
    Paslon 2 : 448.221
    Paslon 3 : 100.872

    23. Kabupaten Pasuruan
    Paslon 1 : 79.743
    Paslon 2 : 500.938
    Paslon 3 : 254.074

    24. Pamekasan
    Paslon 1 : 31.604
    Paslon 2 : 424.476
    Paslon 3 : 102.424

    25. Bojonegoro
    Paslon 1 : 44.889
    Paslon 2 : 543.131
    Paslon 3 : 159.643

    26. Kabupaten Madiun
    Paslon 1 : 37.315
    Paslon 2 : 257.801
    Paslon 3 : 123.982

    27. Kota Madiun
    Paslon 1 : 3.525
    Paslon 2 : 62.705
    Paslon 3 : 49.921

    28. Jombang
    Paslon 1 : 52.920
    Paslon 2 : 332.342
    Paslon 3 : 283.224

    29. Sumenep
    Paslon 1 : 97.003
    Paslon 2 : 425.040
    Paslon 3 : 78.115

    30. Tuban
    Paslon 1 : 35.439
    Paslon 2 : 386.812
    Paslon 3 : 163.095

    31. Bondowoso
    Paslon 1 : 68.631
    Paslon 2 : 294.701
    Paslon 3 : 66.374

    32. Sampang
    Paslon 1 : 54.206
    Paslon 2 : 469.124
    Paslon 3 : 96.486

    33. Nganjuk
    Paslon 1 : 54.376
    Paslon 2 : 338.120
    Paslon 3 : 223.565

    34. Gresik
    Paslon 1 : 47.259
    Paslon 2 : 301.722
    Paslon 3 : 261.319

    35. Bangkalan
    Paslon 1 : 70.059
    Paslon 2 : 313.975
    Paslon 3 : 141.832

    36. Kabupaten Kediri
    Paslon 1 : 64.123
    Paslon 2 : 499.765
    Paslon 3 : 288.035

    37. Jember
    Paslon 1 : 87.510
    Paslon 2 : 723.833
    Paslon 3 : 263.533

    38. Kota Surabaya (Risma-Gus Hans unggul)
    Paslon 1 : 34.079
    Paslon 2 : 308.293
    Paslon 3 : 882.414 (tok/ian)

  • Pj Wali Kota Kediri Buka Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal, Gandeng Para Pemilik Toko Kelontong

    Pj Wali Kota Kediri Buka Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal, Gandeng Para Pemilik Toko Kelontong

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah membuka Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Mojoroto. Kegiatan berlangsung di Hotel Lotus Garden, Senin (9/12/2024). Sosialisasi ini menghadirkan tiga narasumber, yakni, dari Kejaksaan Negeri, Polres Kediri Kota, dan KPP Bea Cukai.

    “Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Ibu para pelaku usaha toko kelontong dan masyarakat. Selama ini telah bersinergi dan berkontribusi dalam pembangunan. Khususnya di bidang perdagangan,” ujarnya.

    Zanariah mengatakan, salah satu peran penting pelaku usaha toko kelontong ini adalah dengan tidak memperjual belikan rokok ilegal. Seperti rokok polos tidak dilekati pita cukai, rokok dilekati pita cukai palsu, rokok dilekati pita cukai bebas, dan rokok dilekati pita cukai yang salah peruntukannya. Setiap hasil penjualan barang kena cukai di Kota Kediri manfaatnya juga kembali ke masyarakat.

    Berupa dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang digunakan untuk menyokong terbatasnya APBD Kota Kediri. “Pemkot Kediri yang diberi amanah untuk mengelola DBHCHT memanfaatkan untuk program-program yang memberi dampak positif bagi masyarakat. Yakni pada bidang kesehatan, perekonomian, perbaikan jalan, dan lainnya,” ungkapnya.

    Pj Wali Kota Kediri menjelaskan dengan banyaknya manfaat program menggunakan DBHCHT maka sudah menjadi kewajiban untuk menjaga ekosistem peredaran rokok dan barang kena cukai lainnya di Kota Kediri tetap legal. Pemkot Kediri terus berkomitmen untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Terlebih sekarang ada banyak modus yang digunakan, seperti modus terbaru saat ini adalah melalui pengiriman jasa paket.

    Salah satu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat yakni melalui sosialisasi yang dilakukan seperti ini. “Saya harap melalui sosialisasi ini kita semua memiliki pemahaman yang lengkap tentang peraturan yang berlaku di bidang cukai. Angka peredaran barang kena cukai ilegal bisa ditekan. Sehingga dana cukai yang dihimpun negara juga semakin optimal untuk membangun daerah dan masyarakat,” jelasnya.

    Pada kesempatan ini, Pj Wali Kota Kediri Zanariah mengingatkan masyarakat harus hati-hati apabila ada orang yang menawarkan rokok yang ciri-cirinya masuk kategori ilegal. Jangan sampai menerima dan menjual di toko. Karena sesuai UU nomor 39 tahun 2007 tentang cukai, barang siapa menimbun, menjual barang kena cukai ilegal akan ada ancaman pidananya.

    Dalam sosialisasi ini akan diulas. Apa yang didapat dalam sosialisasi ini bisa disebar luaskan kepada lingkungan sekitar. “Saya berpesan jangan sampai masyarakat terlibat dalam peredaran barang kena cukai ilegal. Nanti kalau Bapak Ibu tahu di lapangan ada transaksi jual beli rokok ilegal bisa laporkan ke Bea Cukai atau Satpol PP,” pungkasnya.

    Turut hadir, Kepala Satpol PP Syamsul Bahri, perwakilan Inspektorat, perwakilan KPP Bea Cukai, perwakilan Camat Mojoroto, dan Lurah Mojoroto. [nm/ian]

  • Pj Wali Kota Kediri Kedatangan Tamu Presenter Helmy Yahya, Hal Ini yang Dibincangkan

    Pj Wali Kota Kediri Kedatangan Tamu Presenter Helmy Yahya, Hal Ini yang Dibincangkan

    Kediri (beritajatim.com) – Kota Kediri kembali mendapat sorotan positif berkat kepemimpinan Pj Wali Kota Zanariah yang dinilai inovatif dan membanggakan. Hal ini disampaikan langsung oleh presenter kenamaan Helmy Yahya saat berkunjung ke Rumah Dinas Wali Kota Kediri pada Senin (9/12/2024).

    Dalam kunjungan tersebut, Helmy didampingi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kediri, Yayat Cadarajat, dan berbincang panjang lebar tentang berbagai potensi serta prestasi Kota Kediri.

    Helmy Yahya mengungkapkan kekagumannya terhadap perkembangan Kota Kediri yang kini tidak hanya dikenal sebagai pusat industri besar seperti PT Gudang Garam Tbk, tetapi juga sebagai daerah yang terus menggali potensi lain, seperti pariwisata dan jasa.

    “Saya dengar Ibu Zanariah adalah salah satu Pj Wali Kota terbaik di Indonesia, bahkan masuk empat besar nasional, dan tiga lainnya adalah laki-laki. Ini luar biasa membanggakan,” ujar Helmy Yahya.

    Menurutnya, kolaborasi yang dijalin Zanariah dengan berbagai stakeholder seperti BI, OJK, perbankan, hingga perusahaan besar menjadi kunci dalam mengembangkan potensi lokal.

    Zanariah menjelaskan berbagai langkah yang telah dilakukan selama masa jabatannya. Fokusnya adalah memperkuat sektor jasa dan pariwisata, mengingat Kota Kediri memiliki keterbatasan sumber daya alam.

    Salah satu strategi utama adalah mengoptimalkan keberadaan Bandara Dhoho di Kabupaten Kediri dengan menjadikan Kota Kediri sebagai pusat akomodasi wisata.

    “Kami menghidupkan kembali homestay untuk mendorong ekonomi kerakyatan, bekerja sama dengan Stasiun Kediri untuk meningkatkan akses wisatawan, serta menjaga sumber mata air yang menjadi aset penting daerah ini,” ungkap Zanariah.

    Helmy Yahya juga menyoroti potensi historis Kota Kediri yang menurutnya belum tergali secara optimal. Dengan sejarah besar Kerajaan Kediri dan Dhaha, Kediri dapat menjadi destinasi wisata sejarah kelas dunia.

    “Kalau bisa dikemas dengan storytelling yang kuat, seperti Acropolis di Yunani atau Ephesus di Turki, Kediri bisa dikenal lebih dari sekadar kota Gudang Garam,” kata Helmy.

    Zanariah menambahkan bahwa upaya kolaborasi dengan PT KAI untuk menanam pohon mangga podang sebagai pohon pelindung dan revitalisasi aset-aset heritage, seperti lokomotif tua di Stasiun Kediri, merupakan langkah konkret dalam memperkuat citra Kediri sebagai destinasi wisata historis.

    Di akhir pertemuan, Helmy Yahya mengapresiasi visi Zanariah dalam memanfaatkan potensi lokal dan berharap penerusnya dapat melanjutkan program-program yang telah dirintis.

    “Kediri harus dikenal lebih luas, tidak hanya sebagai kota industri tetapi juga pusat budaya dan sejarah yang kaya. Apa yang sudah dimulai oleh Ibu Zanariah harus diteruskan,” tutup Helmy Yahya. [nm/ian]

  • Pj Wali Kota Kediri Zanariah Tinjau Pelaksanaan OPM Jelang Natal dan Tahun Baru

    Pj Wali Kota Kediri Zanariah Tinjau Pelaksanaan OPM Jelang Natal dan Tahun Baru

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah meninjau pelaksanaan Operasi Pasar Murni (OPM), Senin (9/12/2024) di Kelurahan Dermo. OPM ini digelar mulai tanggal 9-13 Desember secara bergiliran di kelurahan-kelurahan Kota Kediri. Untuk tanggal 9 Desember ini, pelaksanaan ada di Kelurahan Dermo, Kelurahan Banjaran dan Kelurahan Betet.

    Komoditas yang dijual dalam OPM beras premium dengan harga Rp63.000 per pack dengan kemasan 5 kilogram, minyak goreng Rp14.500 per botol, gula pasir Rp14.000 per kilogram, telur ayam Rp22.000 per kilogram.

    Setiap kelurahan disediakan stok untuk beras premium 160 pack, gula pasir 400 kilogram, minyak goreng sebanyak 336 botol, dan telur ayam sebanyak 200 kilogram. Untuk syarat pembelian adalah warga ber-KTP Kota Kediri.

    Zanariah menjelaskan pelaksanaan OPM ini untuk menjaga inflasi di Kota Kediri agar tetap stabil. Di mana menjelang Natal dan Tahun Baru ini, ada kecenderungan beberapa komoditas mengalami kenaikan harga. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi inflasi di Kota Kediri.

    “Ini menyongsong Natal dan Tahun baru pemerintah pusat memerintahkan daerah untuk menjaga inflasi. Agar konsumsi masyarakat bisa dibantu dengan OPM ini. Alhamdulillah Pemkot Kediri masih ada anggaran untuk subsidi,” jelasnya.

    Pj Wali Kota Kediri berpesan kepada masyarakat agar tidak melakukan panic buying. Serta boros pada makanan. Artinya banyak membeli namun akhirnya dibuang. Pemkot Kediri berusaha untuk terus menjaga ketersediaan bahan pangan di Kota Kediri.

    “Jangan membeli berlebihan karena panik. Harus tetap hemat dan efisien. Kita akan evaluasi juga bagaimana pelaksanaan OPM ini terhadap masyarakat,” pungkasnya.

    Turut mendampingi, Kepala Disperdagin Wahyu Kusuma, Lurah Dermo Yudi Koncoro, dan tamu undangan lainnya. [nm/ian]

  • Terima 115 Gugatan Pilkada, MK Diharap Jaga Integritas

    Terima 115 Gugatan Pilkada, MK Diharap Jaga Integritas

    Jakarta (beritajatim.com) – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 115 gugatan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024. Rinciannya, sebanyak 86 terkait pemilihan calon bupati dan wakil bupati, dan 29 permohonan terkait pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota.

    Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Indrajaya mengingatkan agar tidak ada hakim MK yang bermain mata dengan pihak yang berperkara. Hakim MK harus bekerja secara profesional dan menjaga integritas dalam menangani perselisihan pilkada.

    “Integritas harus dijaga. Jangan ada lagi hakim MK yang tersangkut kasus suap penanganan perkara pilkada,” tegasnya.

    Indrajaya mengatakan, semua pihak yang mengajukan gugatan persilisihan pilkada harus diterima dengan baik oleh MK. Para pasangan calon mempunyai hak itu mengajukan gugatan ke MK, jika mereka tidak menerima hasil pilkada yang telah diumumkan KPU di daerah masing-masing.

    “Kalau ada yang tidak puas dengan hasil pilkada, silahkan tempuh jalur hukum ke MK, karena itu dijamin oleh konstitusi,” katanya.

    Di lain sisi, menurutnya, MK harus imparsial dalam menerima gugatan perselisihan pilkada. Tidak pilih kasih dalam menangani perkara pilkada. Semua pasangan calon memiliki hak yang sama dan setara di mata hukum.

    Selalin itu, lanjutnya, dalam menangani perkara gugatan pilkada MK juga transparan. “MK harus transparan dalam setiap perkara. Jangan ada perkara yang ditutup-tutupi. Masyarakat berhak mengetahui proses penanganan perselisihan pilkada,” ujarnya.

    Indrajaya pun mengajak para pendukung pasangan calon untuk menahan diri dan tidak terprovokasi. Mereka harus mentaati aturan yang telah ditetapkan. Jika mereka tidak puas, karena dinilai ada kecurangan, mereka bisa melaporkan kepada pihak terkait.

    “Kalau soal perselisihan hasil pilkada, mereka bisa mengajukan gugatan ke MK dengan batasan waktu yang telah ditentukan,” kata Indrajaya. [hen/but]

  • Ais Shafiyah Asfar Apresiasi Kebijakan Prabowo Naikkan PPN Jadi 12 Persen

    Ais Shafiyah Asfar Apresiasi Kebijakan Prabowo Naikkan PPN Jadi 12 Persen

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Harian DPP PKB, Ais Shafiyah Asfar, memberikan apresiasi atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% khusus untuk barang mewah. Menurut Ais, kebijakan ini mencerminkan keberpihakan Presiden terhadap rakyat kecil, sembari tetap memastikan penerimaan negara meningkat.

    “Kebijakan ini menurut kami senada dengan konsep equity efficiency trade-off, di mana penambahan penerimaan negara itu dapat ditingkatkan tanpa mengorbankan keadilan sosial. Pak Prabowo benar-benar menunjukkan keberpihakannya terhadap rakyat kecil,” ujar Ais, Senin (9/12/2024).

    Politisi muda 23 tahun ini juga menyebut bahwa kebijakan ini dirancang dengan seni pengambilan keputusan yang cermat. Dia memuji pendekatan Presiden Prabowo yang memastikan kebijakan pajak ini tidak memberatkan masyarakat kecil, melainkan menyasar golongan atas dengan cara yang adil.

    “Kami mengapresiasi bagaimana Bapak Prabowo ‘bijak’ dalam membuat ‘kebijakan’ yang bertujuan untuk menambah pemasukan negara, yang sama sekali tidak membebani rakyat kecil. Regulasi pajak ini menunjukkan seni ‘decisioning’ yang memungut pajak dengan keluhan sesedikit mungkin,” kata anggota komisi D DPRD Surabaya ini.

    Sebagai politisi perempuan dan kandidat doktor di Universitas Airlangga, Ais juga mengaitkan kebijakan ini dengan pernyataan Gus Dur yang pernah memuji keikhlasan Prabowo Subianto untuk rakyat Indonesia. Ia percaya keputusan ini adalah bukti nyata dari ungkapan tersebut.

    “Mengutip ungkapan Gus Dur, bahwa salah satu tokoh bangsa yang paling ikhlas untuk rakyat Indonesia adalah Prabowo Subianto, dan hari ini terbukti, Pak Prabowo mengambil keputusan bahwa kenaikan PPN 12% hanya diterapkan untuk barang mewah,” tutup Ais Shafiyah Asfar. [asg/but]