Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Tim Opsgab Kota Malang Amankan 29.140 Batang Rokok Ilegal

    Tim Opsgab Kota Malang Amankan 29.140 Batang Rokok Ilegal

    Malang (beritajatim.com) – Operasi Gabungan (Opsgab) Gempur Rokok Ilegal sebagai komitmen pemberantasan peredaran rokok ilegal dilakukan pada Rabu, 4 Desember 2024 kemarin. Toko kelontong di beberapa titik di Kota Malang menjadi sasaran tim gabungan dari lintas sektoral ini.

    Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang Heru Mulyono menuturkan tim gabungan terdiri dari Satpol PP, Bea Cukai Malang, TNI dan Polri, serta Kejaksaan Negeri. Mereka melakukan operasi dalam rangka menggempur peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Malang.

    “Dari hasil operasi gabungan yang menyasar tiga toko di tiga kelurahan di Kota Malang, tim gabungan berhasil menyita 1.503 pak atau sekitar 29.140 batang rokok ilegal. Semoga dengan gerak langkah kita bersama, peredaran rokok ilegal ini dapat berkurang. Operasi semacam ini juga akan terus kami gencarkan ke depannya,” ujar Heru, Kamis, 5 Desember 2024 lalu.

    Heru pun mengimbau masyarakat untuk bisa turut berpartisipasi dengan tidak membeli rokok ilegal. Sebab, dengan mengurangi peredaran rokok ilegal membawa dampak positif bagi perekonomian negara. “Kami berharap masyarakat juga mendukung program ini, karena dengan mengurangi peredaran rokok ilegal membawa dampak positif bagi perekonomian negara, juga tentunya demi menjaga kesehatan masyarakat,” ujar Heru.

    Sementara itu, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Malang, Dwi Prasetyo Rini mengungkapkan bahwa Bea Cukai memiliki upaya tindakan, baik preventif maupun represif.

    “Operasi gabungan ini menjadi adalah satu upaya represif yang dilakukan Bea Cukai dalam memberantas rokok ilegal. Sementara untuk preventif kami juga melakukan berbagai sosialisasi kepada masyarakat, seperti program Sobo Kampung dan Sobo Pasar,” ujar Rini

    Lebih lanjut disampaikannya, di wilayah Malang sendiri, dari hasil operasi yang dilakukan sepanjang tahun 2024 (hingga November) sudah ditemukan 19,7 juta batang. Barang hasil penindakan berupa rokok ilegal ini diamankan dengan status akan menjadi barang milik negara. “Setelah jadi barang milik negara, kemudian akan dilanjutkan dengan proses pemusnahan,” ujarnya. (luc/kun)

  • Tinjau Lokasi Banjir, Pj Wali Kota Mojokerto Beri Bantuan ke Warga

    Tinjau Lokasi Banjir, Pj Wali Kota Mojokerto Beri Bantuan ke Warga

    Mojokerto (beritajatim.com)  – Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto, Moh Ali Kuncoro meninjau lokasi banjir di Kelurahan Mentikan, Kecamatan Prajurit Kulon, Selasa (10/12/2024). Selain mendengarkan keluhan warga yang terdampak banjir, Mas Pj (sapaan akrab, red) juga menyalurkan berbagai bantuan.

    Diantaranya sembako, nasi bungkus, hingga susu untuk meringankan beban warga terdampak. Dapur umum juga didirikan, memastikan kebutuhan pangan warga tetap terpenuhi. Menyusul, genangan setinggi lutut masih terlihat di beberapa titik, khususnya di wilayah Cakarayam Baru dan Balongcangkring II RW I.

    “Banjir ini menjadi ujian rutin yang kita hadapi setiap musim hujan. Tugas kami di Pemkot Mojokerto adalah hadir untuk masyarakat, memastikan mereka tidak hanya mendapat bantuan tetapi juga solusi jangka panjang. Kami akan terus bekerja keras mengupayakan agar genangan ini segera surut,” ungkapnya.

    Yakni dengan memaksimalkan pompa air dan sistem drainas. Menyusul musim hujan diprediksi masih berlangsung hingga tiga bulan ke depan. Sehingga orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto ini juga menekankan pentingnya langkah mitigasi.

    “Kami akan terus bersiaga, tidak hanya untuk penanganan darurat tetapi juga pencegahan banjir susulan. Kami mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama saluran air,” tegasnya.

    Sementara itu, Ketua RW 03 Cakarayam Baru, Abu Nawas menyampaikan terima kasih atas respons cepat dari Pemkot Mojokerto. “Bantuan ini sangat membantu kami yang terdampak. Keberadaan dapur umum juga menjadi solusi penting untuk memenuhi kebutuhan makanan warga,” ujarnya.

    Harapannya agar genangan air segera surut agar aktivitas bisa kembali normal. Hingga saat ini, Pemkot Mojokerto melalui DinsosPPPA telah mendistribusikan beras, sarden, telur, minyak goreng dan uang untuk berlangsungnya dapur umum yang telah didirikan.

    Sinergi Pemkot Mojokerto, melalui Dinas Sosial PPPA, BPBD Jatim, Tagana dan para relawan, terus bergerak membantu warga. Mereka mendistribusikan bantuan, mengecek kesehatan warga terdampak, serta memastikan tidak ada warga yang luput dari perhatian, terutama kelompok rentan. [tin/beq]

  • Pemkot Kediri Gelar Forum SDI Tingkat Daerah

    Pemkot Kediri Gelar Forum SDI Tingkat Daerah

    Kediri (beritajatim.com) – Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan Satu Data Pemerintah Dalam Negeri, Pemkot Kediri melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menggelar Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

    Kegiatan yang bertempat di Ruang Rapat Kilisuci Pemkot Kediri tersebut digelar dengan tujuan untuk menyepakati daftar data Kota Kediri tahun 2025. Dalam forum yang melibatkan seluruh OPD selaku produsen data tersebut, juga dihadiri Kepala BAPPEDA, Kepala Dinas Kominfo, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kediri.

    Pada sambutannya, Chevy Ning Suyudi, Kepala BAPPEDA Kota Kediri menyampaikan beberapa Rencana Aksi SDI yang akan ditempuh dalam mewujudkan SDI Kota Kediri.

    “Ada enam Rencana Aksi yang telah disusun untuk mendukung terwujudnya pengelolaan data pembangunan daerah yang kuat, mutakhir, lengkap, akuntabel, dan dapat dibagi-pakaikan tertuang dalam enam program strategis,” jelasnya.

    Keenam poin tersebut, sebagai berikut: melakukan penguatan prinsip dan standar penyelenggaraan Satu Data Provinsi Jawa Timur, penguatan implementasi Satu Data Kota Kediri, pengembangan infrastruktur dan platform analitika data, penguatan sumber daya manusia dan talenta penyelenggara Satu Data Kota Kediri, pemantauan dan evaluasi Satu Data Kota Kediri, serta pemanfaatan data dalam mendukung agenda strategis provinsi dan nasional.

    “Harapan kami mudah-mudahan tahun depan bisa berjalan dengan baik dan menjadi harapan kita semua data yang telah dikumpulkan menjadi metadata yang bisa dianalisis dan dimanfaatkan, serta menjadi dasar arah penentu kebijakan Pemkot Kediri,” tandasnya.

    Sementara itu, Apip Permana, Kepala Dinas Kominfo Kota Kediri mengemukakan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Kota Kediri Tahun 2024 berada pada level cukup.

    “Pada tahun ini, Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang diraih Kota Kediri ialah 2,54. Kami sebagai walidata tidak akan bisa menjalankan tusi dan tugasnya tanpa respon produsen data,” ucapnya. Maka dari itu, Apip mengajak kepada seluruh produsen data agar segera melengkapi data statistik sektoral pada portal Satu Data.

    Berdasarkan hasil EPSS Tahun 2024 yang diraih Kota Kediri, Emil Wahyudiono, Kepala BPS Kota Kediri, menyampaikan beberapa rencana tindak lanjut untuk EPSS Tahun 2025. Terdapat tiga rencana yang akan dilakukan, antara lain: melakukan persiapan penilaian EPSS Tahun 2025 dengan melakukan pemilihan kegiatan statistik sektoral yang akan dinilai; kolaborasi yang intensif antara TPI dengan pembina data; serta mendorong produsen data untuk lebih aktif dalam menerapkan prinsip SDI, utamanya pengajuan rekomendasi dan metadata.

    “Semoga melalui pelaksanaan Satu Data Kota Kediri dapat meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan transparansi pemerintahan,” tutupnya.

    Di penghujung kegiatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Forum Satu Data Kota Kediri Tahun 2025 antara BAPPEDA selaku Koordinator Satu Data, Dinas Kominfo selaku Walidata, dan BPS selaku Pembina Data Statistik. [nm/beq]

  • Sosialisasi Izin Tambang Rakyat, Wujud Pemprov Antisipasi Penambang Liar di Jatim

    Sosialisasi Izin Tambang Rakyat, Wujud Pemprov Antisipasi Penambang Liar di Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemprov Jatim melalui Dinas ESDM berkolaborasi dengan Dirjen Minerba Kementrian ESDM menggelar rapat pembahasan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Rapat ini guna mensosialisasikan WPR untuk menekan angka penambang liar di Jatim.

    Kadis ESDM Jatim, Aris Mukiyono mengatakan, sosialisasi WPR merupakan komitmen pemerintah pusat bersama provinsi untuk menekan angka penambang liar. Di mana ada lebih dari 649 penambang liar di Jawa Timur.

    “Upaya menekan penambamgan liar dengan Izin Penambang Rakyat (IPR) diperbolehkan tapi di lokasi WPR yang sudah ditetapkan oleh kementerian,” kata Aris didampingi Kabid Tambang Oni Setiawan, Selasa (10/12/2024).

    Aris merinci sejumlah daerah di Jawa Tomur yang sudah masuk wilayah pertambangan rakyat (WPR). Yakni di Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Trenggalek, dan Pacitan.

    “Jadi wilayah-wilayah tersebut sudah ditentukan oleh Kementerian ESDM. Saat ini kita sedang melakukan penyusunan dokumen WPR. Dokumen WPR ini difasilitasi pemerintah provinsi berupa penelitian,” bebernya.

    “Setelah ditetapkan (wilayahnya), maka izin pertambangan rakyat (IPR) bisa dilaksanakan pekerjaan, perizinannya,” tambahnya.

    Sementara Kabid Tambang ESDM Jatim, Oni menambahkan, saat ini pihaknya tengah nenyusun dokumen WPR di wilayah Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar karena sudah siap tahun depan.

    “Kemudian Laporan hasil penyusunan penelitian WPR ini akan digunakan dasar memyusun dokumen lingkungan WPR yang anggarannya difasilitasi Pemprov Jatim,” jelasnya.

    “Jadi untuk penataan penambang tanpa izin akan kami fasilitas berupa IPR. Dan WPR ini yang menetapkan Kementerian ESDM sesuai Undang-Undang Nomor 3 dan 4 serta PP nomor 96. Untuk kewenangan pemberian izin di provinsi di dinas ESDM,” tambahnya.

    Lebih lanjut Oni mengatakan penambang rakyat akan dibina dan diawasi langsung oleh pemerintah daerah mulai dari teknis hingga penataan lingkungan pasca tambang.

    “Nantinya kewajiban pemegang penambang rakyat, karena rakyat penambang kecil, pembinaaanya dan pengawasan difasilitasi oleh pemerintah baik teknis dan penataan lingkungan,” ungkapnya.

    “Kami awasi agar pelaksanaan tambang rakyat tidak merusak lingkungan dan tidak merugikan wilayah yang ditambang,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Kalah dari Rijanto-Beky, Mak Rini Tak Gugat Hasil Pilbup Blitar ke MK

    Kalah dari Rijanto-Beky, Mak Rini Tak Gugat Hasil Pilbup Blitar ke MK

    Blitar (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar telah selesai melakukan rekapitulasi surat suara Pemilihan Bupati (Pilbup) Blitar 2024. Hasilnya diketahui bahwa pasangan Rijanto-Beky resmi meraih perolehan suara sebanyak 504.655 suara.

    Sementara pasangan calon nomor urut 2, Rini-Ghoni hanya mendapatkan 137.706 suara. Calon petahana Rini-Ghoni pun harus mengakui kekalahannya dari Rijanto-Beky.

    Terkait kekalahan tersebut, Mak Rini (sapaan akrab Rini Syarifah) berusaha lapang dada menerima pahitnya kekalahan dan tak berencana melayangkan gugatan sengketa hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Tidak tidak ada rencana melakukan gugatan sengketa hasil Pilkada 2024,” ungkap M. Rifa’i, Ketua Tim Pemenangan Rini-Ghoni, Selasa (10/12/2024).

    Sejatinya kekalahan yang diderita oleh Rini-Ghoni ini cukup menyakitkan. Karena pasangan nomor urut 2 tersebut merupakan petahana yang seharusnya jauh lebih siap dibandingkan sang lawan Rijanto-Beky.

    Namun apa daya, meski berstatus petahana Rini-Ghoni harus tumbang usai menang di Pemilihan Bupati Blitar tahun 2020 lalu. Untuk diketahui ini merupakan pertarungan kedua antara Rini dan Rijanto.

    Pada 2020 lalu, Mak Rini lah yang keluar sebagai pemenang. Sementara pada tahun 2024 ini, giliran Rijanto yang kembali merebut posisi Bupati Blitar dari petahana.

    Secara kalkulasi pertarungan antara keduanya pun imbang. Apakah hal itu yang membuat petahana Rini Syarifah enggan melayangkan gugatan atau justru selisih perolehan keduanya yang terpaut jauh jadi sebab tidak adanya gugatan?

    Terkait hal itu Tim Pemenangan Rini-Ghoni enggan membeberkan alasannya tak melayangkan gugatan. “Ya, memang tidak ada rencana melakukan gugatan,” jawabnya.

    Alih-alih melayangkan gugatan, tim Rini-Ghoni justru bersikap layaknya ksatria dengan memberikan selamat kepada Rijanto-Beky.

    “Kami sampaikan selamat kepada Pak Riyanto dan Beky atas perolehan suara dalam Pilkada 2024 ini,” ujar Ketua tim pemenangan Rindu, Muhamad Rifa’i.

    Menurut dia, Bumi Penataran membutuhkan inovasi atau terobosan-terobosan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini hanya bisa diwujudkan dengan tekad dan keberanian dalam memimpin daerah.

    “Semoga bupati dan wakil bupati Blitar terpilih nanti mampu membawa Kabupaten Blitar lebih baik dan lebih maju lagi,” tandasnya. [owi/beq]

  • Rapor Merah! Serapan Belanja Pemkab Bojonegoro Baru 53,9 Persen

    Rapor Merah! Serapan Belanja Pemkab Bojonegoro Baru 53,9 Persen

    Bojonegoro (beritajatim.com) – DPRD Bojonegoro menyoroti realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang per 30 November hanya mencapai 53,9 persen. Kondisi ini dinilai tak ideal karena berdampak pada tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).

    Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Luluk Alifah, mengungkapkan bahwa serapan APBD baru mencapai Rp4,4 triliun dari total Rp8,2 triliun. Salah satu kendala yang dihadapi adalah lambatnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), sehingga proses pengelolaan anggaran mengalami hambatan.

    “Kami sudah melakukan pencairan secara manual untuk mempercepat serapan, juga rutin mengadakan evaluasi bulanan terkait proyek strategis daerah,” jelas Luluk.

    Namun, Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, menyebut rendahnya serapan anggaran ini aneh.

    “Serapan ideal seharusnya di atas 90 persen pada akhir tahun. Selalu saja ada Silpa tinggi setiap tahun, ini menunjukkan perencanaan yang kurang matang,” ujarnya.

    Sementara Komisi A DPRD Bojonegoro Sudiyono juga menyoroti lemahnya perencanaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Politisi Partai Gerindra itu menyoroti perihal serapan belanja dari pihak eksekutif.

    Ia menguraikan postur APBD dari beberapa item belanja terlebih dahulu. Yakni item kesehatan 10 persen, pendidikan 20 persen, belanja pegawai maksimal 30 persen, dan belanja pembangunan sebesar 40 persen.

    “Dari situ tinggal kita evaluasi OPD mana yang belum bisa menyelesaikan target karena APBD adalah perda, jadi supaya penegak perda harus mengingatkan dan menilai kinerja dari OPD, ojo (jangan) diam-diam ae (saja),” tuturnya.

    Ketua Komisi C DPRD, Ahmad Supriyanto, menambahkan bahwa rendahnya serapan menunjukkan ketidakseriusan Pemkab dalam mengelola uang rakyat. “Ini rapor merah untuk Pemkab Bojonegoro,” tegasnya. [lus/aje]

  • Penataan Kayutangan Heritage Malang, Parkiran Dipusatkan Sisi Kiri

    Penataan Kayutangan Heritage Malang, Parkiran Dipusatkan Sisi Kiri

    Malang (beritajatim.com) – Jelang libur natal dan tahun baru (nataru) Pemerintah Kota Malang melakukan penataan parkir di kawasan Kayutangan Heritage. Rencananya, sisi kanan Kayutangan Heritage tidak diperbolehkan untuk parkir kendaraan.

    Parkir bakal terpusat disisi kiri demi kenyamanan pengendara maupun wisatawan yang sedang berkunjung. Rencana lainnya memanfaatkan bekas gedung bank syariah untuk lahan parkir pengunjung di Kayutangab Heritage.

    Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan mengatakan bahwa mereka akan melakukan intervensi tata kelola parkir di sisi kanan Kayutangan. Tujuannya lalu lintas lebih tertata dan wisatawan dapat lebih nyaman.

    “Kami berharap lalu lintas lebih tertata dan wisatawan dapat lebih nyaman. Ini jadi komitmen kita bersama, menciptakan kenyamanan melalui penataan parkir yang baik dan menjadi lebih tertib. Tentunya saya harap juga bisa memberikan kontribusi PAD Kota Malang melalui retribusi parkir,” kata Iwan.

    Iwan sudah meminta Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas PUPRPKP Kota Malang untuk memastikan bangunan layak dijadikan tempat parkir. Bagi sepeda motor akan langsung dialihkan ke sentra parkir dan juga parkir vertikal di Jalan Majapahit, Kota Malang.

    Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra mengatakan bahwa sebelum libur Nataru sebagian lahan sentra parkir Kayutangan bisa digunakan. Dia akan melakukan ujicoba untuk mengukur daya tampung kendaraan.

    “Target kami 25 Desember 2024 bisa dimanfaatkan. Insya Allah beberapa hari ini kita proses pembersihan dan kita lakukan uji coba untuk mengetahui seberapa banyak kendaraan bisa masuk,” ujar Widjaja, Senin, (9/12/2024).

    Widjaja juga memastikan sisi kanan kawasan Kayutangan tidak lagi boleh ada parkir tepi jalan. Dia berharap juru parkir mematuhi aturan serta pengendara juga taat aturan.

    “Sisi kanan tidak boleh ada mobil juga. Nanti di sisi kiri, boleh mobil saja di tepi jalan dan sepeda motor hanya di tikungan atau lekukan saja,” ujar Widjaja. [luc/aje]

  • Evaluasi dan Verifikasi RAPBDes Desa Ngijo Malang Mulai Dilakukan

    Evaluasi dan Verifikasi RAPBDes Desa Ngijo Malang Mulai Dilakukan

    Malang (beritajatim.com) –  Pemerintah Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, mulai melakukan Evaluasi dan verifikasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Desa Ngijo tahun 2025, Senin (9/12/2024).

    Evaluasi berlangsung hangat penuh kekeluargaan di Ruang PKK Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang ini, dihadiri oleh seluruh unsur pemerintahan desa, termasuk perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Tim Pendamping Desa (TPP) Kecamatan Karangploso.

    Diskusi hari ini membahas setiap bidang dan sub-bidang dalam dokumen RAPBDes secara komprehensif dan terintegrasi.

    Antusiasme para peserta ditunjukkan melalui ketelitian dan kecermatan mereka dalam mengawal keselarasan antara program dan prioritas pembangunan desa.

    Tim Pendamping Desa Kecamatan Karangploso dalam asistensinya menekankan, pentingnya penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas dan integratif.

    Mereka mencontohkan, bahwa jika Desa Ngijo memiliki visi mengembangkan sektor pariwisata, maka seluruh kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus saling mendukung visi tersebut.

    “Misalnya, pelatihan PKK dapat diarahkan untuk membuat produk oleh-oleh khas desa. Pokdarwis dilatih menjadi pemandu wisata, karang taruna diajarkan membuat website dan marketplace, sedangkan BUMDes fokus pada pengelolaan manajemen pariwisata. Dengan demikian, setiap elemen bergerak sinergis menuju visi desa,” kata salah satu anggota TPD.

    Ditempat sama, Kepala Desa Ngijo, H. Jainudin, mengarahkan agar RAPBDes tahun ini lebih fokus pada pembangunan infrastruktur besar yang menjadi prioritas utama.

    “Kami ingin memastikan bahwa setiap titik pembangunan selesai tuntas dalam satu tahun anggaran, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

    Jainudin menambahkan hal ini menyebabkan jumlah kegiatan pada bidang pembangunan di tahun 2025 relatif lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Fokus pada infrastruktur besar diharapkan mampu mempercepat pencapaian tujuan strategis desa.

    Sementara itu, Camat Karangploso, Niwata Lik Ulama dalam sesi pembinaan mengingatkan pentingnya menaati regulasi dan meningkatkan koordinasi antar pihak.

    “Jangan membenarkan hal-hal yang biasa, karena yang biasa dilakukan belum tentu benar. Perubahan aturan harus diikuti dengan kecermatan dalam menyusun dokumen dan pelaksanaan program,” tegasnya.

    Kegiatan evaluasi dan verifikasi RAPBDes ini dijadwalkan berlangsung untuk sembilan desa se-Kecamatan Karangploso. Desa Ngijo menjadi desa pertama yang memulai kegiatan ini, diikuti oleh desa-desa lainnya hingga Desa Tegalgondo sebagai penutup.

    Setelah melalui proses panjang dari pukul 08.00 WIB hingga 16.15 WIB, dokumen RAPBDes Desa Ngijo berhasil diverifikasi. Selanjutnya, koper berisi dokumen RAPBDes tersebut akan dikembalikan ke kantor desa untuk dicetak dan ditetapkan sebelum batas waktu 30 Desember 2024. (yog/ted)

  • Dinas Terkait di Mojokerto Diminta Sigap Atasi Potensi Bencana

    Dinas Terkait di Mojokerto Diminta Sigap Atasi Potensi Bencana

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menggelar evaluasi dan paparan penangganan penanggulangan bencana ‘Hidrometeorologi’.

    Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mengapresiasi terhadap kesigapan para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menanggulangi bencana yang terjadi di Bumi Majapahit.

    Evaluasi dan paparan yang digelar di Smartroom Satya Bina Karya (SBK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto tersebut melibatkan seluruh Kepala dan pimpinan OPD, termasuk para Camat se-Kabupaten Mojokerto hingga Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Evaluasi dan paparan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Mojokerto Teguh Gunarko.

    Melalui arahannya, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mengapresiasi terhadap kesigapan para OPD dalam menanggulangi bencana. Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini berpesan kepada para Kepala OPD agar tetap menjaga komunikasi dan koordinasi untuk mengatasi dampak dari bencana yang terjadi.

    “Saya berterima kasih sebesar-besarnya atas respons cepat panjenengan (Kepala OPD) semuanya, yang paling penting kita harus terus berkoordinasi karena kita tidak bisa menyelesaikan ini sendiri, kita harus selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak lain, termasuk dengan Pemprov Jawa Timur,” jelasnya, Senin (9/12/2024).

    Sejak memasuki bulan Desember 2024, bencana alam kerap terjadi di Kabupaten Mojokerto. Seperti tanah longsor, banjir luapan, hingga angin kencang. Sekdakab Mojokerto Teguh Gunarko juga menginstruksikan agar para dinas terkait sigap dalam mengatasi potensi bencana ke depannya.

    “Hal ini termasuk kerawanan pohon tumbang saat terjadi angin kencang. Pemangkasan pohon di daerah Mojosari dan sekitarnya tolong dipercepat, ini sangat rawan tumbang saat angin kencang menerpa. Dinas Kesehatan juga agar selalu siap siaga untuk memberikan pertolongan kesehatan bagi warga terdampak bencana,” harapnya.

    Teguh meminta agar armada mobil pelayanan kesehatan, khususnya di bawah naungan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan RSUD dapat dimaksimalkan pada situasi kegawatdaruratan yang mungkin terjadi. Pada giat yang bernuansa monitoring penanggulangan bencana itu, terdapat beberapa laporan yang dikemukakan oleh dinas-dinas terkait.

    Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto Yoi Afrida mengatakan, untuk menanggulangi bencana tanah longsor dan banjir luapan yang terjadi di beberapa titik, pihaknya telah melakukan beberapa langkah cepat. Seperti membuat tanggul darurat dan membersihkan sampah yang terbawa arus.

    “Untuk banjir (luapan) dan tanah longsor, BPBD telah membuat tanggul dengan bahan karung pasir dan ‘gedekan’ (anyaman bambu), kami juga membersihkan sampah-sampah yang terbawa arus banjir agar tidak menyumbat arus air ke depannya,” terangnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal menambahkan, banjir di beberapa titik, seperti di Desa Tempuran Kecamatan Sooko, Desa Salem Kecamatan Bangsal, dan Desa Jumeneng Kecamatan Mojoanyar disebabkan meluapnya aliran sungai.

    “Air sungai meluap karena jumlah eceng gondok dan kangkung yang tumbuh tidak terkendali, sehingga menyumbat arus air dan akhirnya meluap. Bahkan karena banyaknya jumlah eceng gondok ini, menyebabkan rusaknya infrastruktur jembatan,” ujarnya.

    Selain itu, pihaknya juga melakukan penanganan dengan ‘sangkrah’, pembersihan eceng gondok dan kangkung untuk memperlancar arus sungai. Dalam prosesnya, pihaknya berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. [tin/ian]

  • Rencana Pembatasan Subsidi BBM, Pemerintah Diminta Hati-hati

    Rencana Pembatasan Subsidi BBM, Pemerintah Diminta Hati-hati

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi XII DPR RI Nevi Zuairina mengatakan, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) selama ini telah menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan dan miskin. Karenanya, dia mengingatkan agar pemerintah agar berhati-hati terkait rencana pembatasan subsidi BBM.

    Menurutnya, kebijakan subsidi energi adalah bentuk nyata kehadiran negara untuk melindungi masyarakat kecil dan mendorong keadilan sosial. “Oleh karena rencana pembatasan subsidi BBM, pelaksanaan kebijakan ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” kata Nevi

    Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun mengingatkan bahwa kebijakan pengalihan subsidi, jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru.

    “Saya menemukan data yang menunjukkan bahwa sebagian besar subsidi BBM justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan mekanisme penyaluran subsidi agar benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

    Karenanya, Nevi menekankan pentingnya validasi data penerima subsidi sebagai langkah awal dalam memastikan kebijakan ini berjalan efektif. Dia berharap pemerintah benar-benar memanfaatkan Basis Data Tunggal yang sedang dirancang untuk mengidentifikasi penerima manfaat dengan lebih akurat.

    Keberadaan data yang valid, menurutnya, tidak hanya akan meningkatkan efektivitas subsidi tetapi juga meminimalkan potensi kesalahan dalam penyaluran. “Transparansi dalam proses ini akan menjadi kunci keberhasilan kebijakan subsidi yang tepat sasaran. Subsidi energi bukan sekadar angka dalam anggaran negara, tetapi wujud nyata keberpihakan negara kepada rakyat kecil,” tegas Nevi.

    Dia juga menyinggung pentingnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. Menurutnya, perubahan kebijakan subsidi BBM, jika tidak disertai dengan komunikasi yang baik, dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

    “Saya juga berharap pemerintah mampu menjalankan kebijakan ini dengan bijaksana, transparan, dan berorientasi pada keadilan sosial,” tutup Nevi Zuairina. [hen/but]