Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Musim Hujan, BPBD Gresik Waspadai Meluapnya Kali Lamong

    Musim Hujan, BPBD Gresik Waspadai Meluapnya Kali Lamong

    Gresik (beritajatim.com)– Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gresik memwaspadai meluapnya Kali Lamong di musim hujan. Ini karena area hulu sungai tersebut, yang berada di Kabupaten Mojokerto sudah terjadi banjir.

    Kabid Logistik dan Kedaruratan FX. Micko Herlambang mengatakan, saat ini instansinya memwaspadai banjir mengingat ada perubahan cuaca yang sangat ekstrim di musim hujan.

    “Kami terus memantau pergerakan arus Kali Lamong yang sampai sekarang masih siaga tiga. Kendati di area hulu sebagian ada yang banjir,” katanya, Selasa (10/12/2024).

    Lebih lanjut Micko mengatakan, imbas intesitas hujan yang cukup tinggi. Ada sejumlah wilayah yang sempat tergenang banjir.

    “Laporan yang masuk ada genangan air di Desa Bengkelo Lur, Kecamatan Benjeng. Tapi sekarang genangan air tersebut sudah surut,” katanya.

    Selain terus memonitor Kali Lamong, pemerintah daerah setempat juga terus melakukan normalisasi sungai yang menghubungkan Kabupaten Mojokerto, Gresik, dan Kota Surabaya.

    Sejumlah alat berat dikerahkan, supaya air yang meluapnya di Kali Lamong bisa diminimalisir, dan tidak masuk ke rumah warga atau jalan raya.

    Kabid Sumber Daya Alam (SDA) Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (DPUTR) Gresik Ubaidillah menyatakan normalisasi Kali Lamong terus dilakukan di sepanjang 38,68 kilometer di sebagian lokasi wilayah Kecamatan Balongpanggang, Benjeng, Kedamean, Menganti, dan Cerme.

    “Kelima kecamatan itu menjadi prioritas mengingat saat Kali Lamong meluap daerah tersebut menjadi langganan,” pungkasnya. (dny/ted)

  • Pilkada Lamongan, Paslon Ghofur-Firosya Ajukan Gugatan ke MK

    Pilkada Lamongan, Paslon Ghofur-Firosya Ajukan Gugatan ke MK

    Lamongan (beritajatim.com) – Pasangan Cabup-Cawabup Lamongan nomor urut 1, Abdul Ghofur-Firosya Shalati, mengajukan permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Lamongan 2024 kepada Mahkamah Konstitusi.

    Permohonan gugatan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut diajukan oleh Nasrullah, sebagai kuasa hukum Paslon Ghofur-Firosya, melalui sistem pengajuan permohonan elektronik, pada Senin malam (9/12/2024).

    Ketua KPU Lamongan, Mahrus Ali, mengaku sudah mengetahui terkait permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan yang diajukan Paslon Ghofur-Firosya.

    “Saya semalam saya sudah cek di laman Mahkamah Konstitusi, bahwa Lamongan ada gugatan. Sudah terdaftar di laman Mahkamah Konstitusi,” kata Mahrus, Selasa (10/12/2024).

    Namun sampai hari ini, kata Mahrus, pihaknya belum mengetahui pokok permasalahan yang menjadi dasar pengajuan gugatan yang diajukan Paslon Ghofur-Firosya.

    “Untuk masalah materi gugatan atau lokusnya itu kita masih menuggu dari Mahkamah Konstitusi terkait salinannya itu. Sehingga secepatnya nanti kita akan mempelajari, kita akan menyikapi bagimana langkah-langkah selanjutnya,” ujarnya.

    Meski belum mengetahui pokok permasalahan uang menjadi dasar gugatan, namun Mahrus menegaskan pihaknya telah mempersiapkan diri untuk menghadapi gugatan tersebut. Termasuk menyiapkan kuasa hukum.

    “(Kuasa hukum) itu sudah pasti. Karena kita sebagai pihak tergugat. Apa yang menjadi lokus permasalahan penggugat, kita nanti akan ambil sikap,” ujarnya.

    Lebih lanjut Mahrus menyampaikan, jika melihat pada proses pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten beberapa waktu lalu, tidak terdapat keberatan dari perwakilan masing-masing Paslon.

    Melihat dari dinamikan proses pleno rekapitulasi suara kemarin kan keberatan2 yang terkait dsri hasil tidak ada. Fari dokumen D hasil rekapitulasi tingkat kabupaten pun, semua pihak menandatangani. Artinya kami melihatnya terkait hasil tersebut tidak ada keberatan,” tuturnya.

    “Tapi kita tunggu saja terkait dari lokus gugatan tersebut. Pada prinsipnya ini adalah mekanisme yang harus kita lewati bersama. Jadi kita harus siap,” kata Mahrus menambahkan.

    Seentara itu, Ketua Tim Pemenangan Paslon Abdul Ghofur-Firosya Shalati, Mukhammad Freddy Wahyudi, saat dikonfirmasi mengaku tidak tahu secara pasti materi terkait gugatan ke MK tersebut.

    “Saya tidak tahu,” kata Freddy.

    Untuk diketahui, berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan yang dilaksanakan Kamis (5/12/2024) di aula Hotel Mahkota Lamongan, pasangan Cabup-Cawabup Lamongan nomor urut 1, Abdul Ghofur-Firosya Shalati meraih 327.345 suara. Sedangkan Paslon nomor urut 2, Yuhronur Efendi-Dirham Akbar Aksara memperoleh total 407.541 suara. [fak/beq]

  • Kades Randuharjo Dieksekusi Terkait Pelanggaran Netralitas Pilkada Mojokerto

    Kades Randuharjo Dieksekusi Terkait Pelanggaran Netralitas Pilkada Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kepala Desa (Kades) Randuharjo, Edo Yudha Astira (35), dieksekusi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto untuk menjalani hukuman atas pelanggaran netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Edo divonis satu bulan penjara dan denda Rp5 juta setelah dinyatakan terbukti mendukung salah satu pasangan calon (paslon) secara terang-terangan.

    Eksekusi dilakukan pada Selasa (10/12/2024) siang, ketika Edo tiba di kantor Kejari Mojokerto sekitar pukul 12.45 WIB. Dengan kepala tertutup kain dan mengacungkan satu jari sebagai simbol dukungannya, ia menyatakan tetap mendukung paslon nomor urut 1, Ikfina Fahmawati dan Gus Sa’dulloh Syarofi.

    “Tetap Idola, bos, tetap Idola,” ujar Edo sebelum menuju kendaraan tahanan yang membawanya ke Lapas Klas IIB Mojokerto.

    Kasus ini berawal dari laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto, yang menemukan video di akun TikTok @Kadesjapanesse99 milik Edo. Dalam video tersebut, Edo mengenakan atribut paslon tertentu dan diduga mengalokasikan dana untuk mendukung kampanye paslon.

    Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto menyatakan Edo melanggar Pasal 188 UU RI Nomor 1 Tahun 2015 juncto Pasal 71 ayat (1) UU RI Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Edo dinilai telah menguntungkan salah satu paslon secara tidak sah.

    Hakim Fransiskus Wilfrirdus yang memimpin persidangan pada Rabu (4/12/2024) menjatuhkan hukuman satu bulan penjara, lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu dua bulan penjara. Selain itu, Edo didenda Rp5 juta yang harus dibayarkan sebelum masa tahanan selesai. Jika denda tidak dibayar, masa tahanannya akan bertambah satu bulan.

    Kasus ini menjadi peringatan keras bagi para kepala desa dan aparatur pemerintahan untuk menjaga netralitas dalam Pilkada. Kasubsi 1 Seksi Intelijen Kejari Mojokerto, Fachri Dohan Mulyana, menegaskan bahwa eksekusi ini merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

    “Sudah inkracht, tidak ada upaya hukum lain. Sebelum dibawa ke Lapas, kami pastikan kondisi kesehatan terdakwa dalam keadaan baik,” jelas Fachri.

    Kasus ini menjadi contoh nyata pelanggaran netralitas Pilkada yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Kejari Mojokerto berharap tindakan tegas ini mampu memberikan efek jera bagi pihak lain yang mencoba menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan politik. [tin/beq]

  • DPRD Surabaya Desak Tindakan Tegas terhadap RHU Terkait Kecelakaan Akibat Mihol

    DPRD Surabaya Desak Tindakan Tegas terhadap RHU Terkait Kecelakaan Akibat Mihol

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mochamad Machmud, menyerukan tindakan tegas terhadap Rumah Hiburan Umum (RHU) yang pengunjungnya terbukti menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas akibat pengaruh minuman beralkohol (mihol). Ia mengusulkan pencabutan izin usaha dan blacklist bagi pengelola yang lalai sebagai langkah memberikan efek jera.

    “Kami sangat prihatin terhadap maraknya kecelakaan lalu lintas akibat pengaruh mihol di kota ini. Tidak bisa lagi main-main, harus ditutup jika memang terbukti,” ujar Machmud dalam keterangannya di DPRD Surabaya, Selasa (10/12/2024).

    Machmud menyoroti beberapa kecelakaan lalu lintas fatal yang dipicu pengemudi mabuk sepulang dari RHU, seperti insiden di Jalan Kertajaya dan Jalan Kedungdoro yang merenggut nyawa dan melukai orang lain. Ia menyebut bahwa kelalaian pengelola RHU telah membahayakan keselamatan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.

    “Nyawa melayang akibat pengaruh mihol sepulang dari RHU bukan hal yang bisa ditoleransi. Pemerintah harus bertindak tegas,” tambahnya.

    DPRD Surabaya sebelumnya telah mengundang pengelola RHU untuk membahas solusi, termasuk usulan jasa antar-pulang gratis bagi pengunjung yang mengonsumsi alkohol. Namun, Machmud menilai langkah tersebut kurang efektif dan menekankan perlunya evaluasi mendalam.

    “Fasilitas guide untuk pengunjung mungkin niatnya baik, tapi saya kira itu belum cukup efektif untuk mencegah insiden,” ujarnya.

    Machmud juga meminta agar RHU bertanggung jawab atas kerugian yang dialami korban kecelakaan akibat pengaruh mihol. Menurutnya, pengelola harus memberikan bantuan finansial dan psikologis kepada korban atau keluarga yang terdampak.

    “Tanggung jawab sudah menjadi kewajiban. Pengusaha RHU harus ikut menanggung beban korban, baik secara moral maupun material,” tegasnya.

    Machmud mengingatkan pemerintah kota dan provinsi untuk mengawasi dengan ketat operasional RHU. Ia berharap kebijakan tegas terhadap tempat hiburan yang menyediakan mihol dapat menjadi solusi untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas akibat pengaruh alkohol di Surabaya. [asg/beq]

  • Saksi Risma-Gus Hans Bakal Gugat Hasil Pilgub Jatim ke MK

    Saksi Risma-Gus Hans Bakal Gugat Hasil Pilgub Jatim ke MK

    Surabaya (beritajatim.com) – Saksi pasangan calon gubernur Jawa Timur, Tri Rismaharini – Gus Hans menolak menandatangani berita acara penetapan hasil rekapitulasi Pilgub Jatim 2024, Senin (9/12/2024) malam.

    Saksi Risma – Gus Hans bilang, akan mengajukan gugatan sengketa Pilgub Jatim itu, ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Kami saksi dari Paslon 03 Risma dan Gus Hans memiliki catatan kritis terakhir pada [Senin] malam ini, vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara tuhan,” kata Abdul Aziz salah seorang saksi paslon 03 Pilgub Jatim, pada Senin (9/12) malam hari.

    Abdul Aziz mengatakan suara rakyat Jawa Timur harus dihargai sebagai penyampai kehendak dari Tuhan. Kata dia, untuk mewujudkan penyelenggaraan pilkada yang berintegritas, agar marwah demokrasi makin berkembang dan maju.

    Dia turut menyampaikan pandangan akhir dalam pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan Pilgub Jatim 2024, dengan membacakan sejumlah kejanggalan yang mereka temukan.

    “Ada ketidaknormalan atau keanehan yang kami sebut anomali Pilgub Jatim 2024,” ungkap Abdul Aziz.

    Anomali pertama yakni jumlah pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mencapai angka di atas 90 persen DPT dan bahkan mencapai 100 persen DPT di 2.780 TPS, di sebanyak 26 kabupaten dan kota.

    “Dan dari hal itu juga, menimbulkan selisih suara pemilih paslon 02 yang mencapai 743.784 suara dibandingkan pemilih paslon 03 di wilayah Sampang, Pamekasan dan Bangkalan,” papar dia.

    Sementara khusus di Sampang, kata dia, terdapat 13 desa dan di Pamekasan 2 desa dengan jumlah pemilih di semua TPS – nya mencapai 100 persen.

    Anomali kedua, Aziz menerangkan bahwa jumlah pemilih Risma-Gus Hans di TPS mencapai kurang dari 30 suara dan atau bahkan mencapai ‘0’ suara di 3.900 TPS tersebar di 31 kabupaten serta kota.

    “Di sini selisih pemilih paslon 02 mencapai angka 897.361 suara, jika dibandingkan dengan pemilih paslon 03 persentasenya terbesar di wilayah Sumenep, Sampang dan Bondowoso,” imbuh dia.

    Anomali ketiga, kata dia, ialah adanya perbedaan dari jumlah pemilih di Pilgub lebih besar daripada jumlah pemilih Pilbup maupun Pilwalkot. Ditemukan selisihnya melebihi DPTb di 164 TPS di 34 kabupaten/kota.

    “Di mana selisih pemilih paslon 02 mencapai 18.745 suara dibandingkan pemilih paslon 03, yang persentase terbesarnya ada di Kota Madiun, Situbondo dan Kota Kediri,” tutur Abdul Aziz.

    “Abomali ke empat, terdapat perbedaan perolehan suara paslon antara total C1 TPS dengan Form D kecamatan, di sembilan kabupaten/kota. Di mana selisih suara paslon 2 mencapai 72.180 suara dibandingkan pemilih paslon 3. Jumlah terbesarnya ada di Surabaya, Sampang dan Bangkalan,” tambahnya.

    Dan yanh terakhir, lanjut Abdul Aziz, ialah adanya temuan form C1 hasil di beberapa TPS yang di-tipex atau dicoret untuk perolehan paslon 01 dan paslon 03, menjadi ‘0’ suara. sementara perolehan paslon 02 bertambah menjadi sebanyak 200-500 suara.

    Dengan rentetan anomali itu, Aziz menegaskan pihak paslon 03 Risma-Gus Hans mengaku akan mengajukan gugatan sengketa hasil Pilgub itu dan akan membuktikannya di MK.

    “Kami mempertimbangkan untuk menyoal kualitas penyelenggaraan Pilkada Jatim yang patut diduga ada upaya dan tindakan yang bermuara pada terstruktur, sistematis dan masif alias TSM. Serta membuktikannya dalam ruang peradilan yang terhormat Mahkamah Konstitusi,” tegas dia.

    Itulah alasan mereka tidak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi atau form D hasil. Alasan-alasan itu juga, kata dia, juga sudah mereka tuangkan dalam form kejadian khusus dan atau keberatan saksi.

    “Tak lupa karena akhir dari rapat pleno ini bertepatan dengan 9 Desember 2024, kami mengucapkan selamat Hari Antikorupsi sedunia dan salam antikorupsi,” tutupnya.

    Sedangkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur resmi menyatakan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak menang dalam Pilgub Jatim 2024, dengan perolehan suara 12.192.165.

    Hal itu berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi suara Pilgub Jatim 2024, yang berlangsung Minggu (8/12) hingga Senin (9/12) malam, di Hotel DoubleTree Surabaya.

    “Menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Jawa Timur tahun 2024 dengan perolehan sebagai berikut,” kata Ketua KPU Jatim Aang Kunaifi saat membacakan hasil rekapitulasi.

    Untuk pasangan calon nomor urut 01 Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim dengan perolehan suara sah sebanyak 1.797.332 suara.

    “Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak dengan perolehan suara sah sebanyak 12.192.165,” ucapnya.

    “Pasangan calon nomor urut 3 atas nama dokter doktor Insinyur Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans dengan perolehan suara sah sebanyak 6.743.095,” tambah Aang.

    Jumlah DPT ditambah 2,5 persen surat suara cadangan di Jatim diketahuinya sebanyak 32.081.667. Suara sah sebanyak 20.732.592. Sedangkan suara tidak sah mencapai 1.204.610. [ram/beq]

  • Cagub Malut Terpilih Kunjungi Kediaman Khofifah, Bahas Apa?

    Cagub Malut Terpilih Kunjungi Kediaman Khofifah, Bahas Apa?

    Surabaya (beritajatim.com) – Calon Gubernur Maluku Utara (Malut) Terpilih, Sherly Tjoanda Laos melakukan safari politik dengan bertandang ke kediaman Calon Gubernur Jatim Terpilih Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Selasa (10/12/2024).

    Datang bersama dengan anak dan keluarganya, Sherly secara khusus ingin belajar tentang kepemimpinan pada Khofifah. Sebagai Gubernur Jatim perempuan pertama Jatim, Sherly menyebut Khofifah adalah sosok teladan karena telah sukses membawa Jatim maju dan berprestasi di kancah nasional.

    “Saya selaku gubernur terpilih perempuan pertama dari Maluku Utara saya datang untuk menemui Mbak Khofifah sebagai gubernur perempuan pertama Jawa timur, dan bahkan beliau kali ini sudah periode kedua maka saya ingin belajar banyak dari beliau,” kata Sherly.

    Bahkan sejak proses Pilkada Maluku Utama, Sherly selalu nonton penampilan Khofifah di debat Pilgub Jatim untuk belajar. Terutama cara penyampaian penyampaikan pendapat dan juga cara public speaking Khofifah yang menurutnya sangat inspiratif.

    “Banyak hal yang ingin saya pelajari dari beliau terutama bagaimana beliau dengan sukses memerintah Jawa Timur dan saya berharap bisa juga sukses memimpin Maluku Utara ke depan nantinya,” ujarnya.

    Dalam diskusi akrab dua tokoh gubernur terpilih di Indonesia ini, Khofifah sempat menyebutkan bahwa kunci keberhasilan dalam kepemimpinan adalah sinergi dan kolaborasi.

    “Mbah Khof tadi menyampaikan tentang Superteam. Bahwa yang dibutuhkan bukan superwoman ataupun superman tapi superteam,” ujarnya.

    Tidak hanya itu, dalam diskusi ini Khofifah dan Sherly juga membahas terkait potensi kerjasama Jatim-Maluku Utara ke depannya. Salah satunya adalah program Misi Dagang yang dalam kepemimpinan Khofifah periode pertama dilakukan setiap bulan sekali. Ke depan program Misi Dagang Jatim dan Maluku Utara akan dipererat.

    “Selain itu juga dari kami melihat produk agrikultur unggulan Jatim nanas jumbo dari Jember. Nanti setelah dilantik kita akan mengirim tim untuk belajar banyak dari Jatim,” pungkasnya.

    Di sisi lain, Khofifah menyampaikan terima kasih pada Sherly Tjoanda Laos dan keluarga yang berkenan silaturahmi langsung ke kediamannya. Menurutnya ini adalah awal sinergi dan kolaborasi yang baik antara Jatim dengan Maluku Utara.

    “Proses sinergi dan kolaborasi itu dibutuhkan di sangat banyak sektor. Kita sangat membutuhkan sinergi dan kolaborasi untuk provinsi – provinsi di Indonesia. Dan saya rasa Jawa Timur bisa dijadikan tempat membangun partnership sektor apa saja. Bisa pendidikan, kesehatan juga agrikultur, itu luar biasa,” tegasnya.

    Untuk itu pihaknya berharap ke depan Maluku Utara bisa mengirim tim untuk belajar ke Jatim sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Serta disesuaikan dengan potensi yang bisa dikembangkan di masing-masing wilayah.

    “Ada Ternate, Tidore, ada Halmahera yang kontur tanahnya pasti berbeda-beda dan di sana juga sangat keren potensi Flamboyan,” tegasnya.

    “Banyak hal di sana yang indah yang mungkin di Jawa Timur bisa dikembangkan juga sesuai dengan potensi yang bisa dilakukan Jatim. Maka sinergi dan kolaborasi ini harus dibangun,” pungkas Khofifah. [tok/beq]

  • Dugaan Korupsi Parkir Rp725 Juta, PD Pasar Surya Surabaya Siap Evaluasi Internal

    Dugaan Korupsi Parkir Rp725 Juta, PD Pasar Surya Surabaya Siap Evaluasi Internal

    Surabaya (beritajatim.com) – Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya Surabaya akhirnya angkat bicara terkait dugaan kasus korupsi yang melibatkan dua mantan pejabatnya. Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak telah menetapkan M. Taufiqurrahman, mantan Direktur Pembinaan Pedagang periode 2019-2023, dan Masrur, Kepala Cabang Selatan, sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengelolaan parkir dengan kerugian mencapai Rp725,44 juta.

    Direktur Utama PD Pasar Surya, Agus Priyo, menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia menegaskan bahwa kasus ini menjadi pelajaran penting bagi perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan keuangan dan administrasi di masa depan.

    “Kami menghargai proses hukum yang ada. Semoga ke depan PD Pasar Surya semakin bebas dari hal-hal seperti itu,” ujar Agus.

    Agus juga menjelaskan bahwa salah satu tersangka, M. Taufiqurrahman, sudah tidak menjabat sebagai Direktur Pembinaan Pedagang sejak tahun lalu. Namun, ia memastikan bahwa perusahaan akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk mencegah kasus serupa.

    Kejaksaan mengungkapkan bahwa kasus ini terkait dengan perpanjangan pengelolaan parkir yang tidak sesuai prosedur antara tahun 2020 hingga 2023. Diduga terdapat manipulasi administrasi yang merugikan keuangan perusahaan.

    “Setahu saya, Pak Taufiqurrahman sudah tidak menjadi Direktur Pembinaan Pedagang sejak tahun lalu,” tambah Agus, mempertegas langkah PD Pasar Surya untuk meningkatkan pengawasan internal.

    Agus Priyo menegaskan komitmennya untuk memperbaiki sistem tata kelola dan pengawasan di PD Pasar Surya. Ia berharap kasus ini menjadi pengingat bagi seluruh jajaran perusahaan untuk meningkatkan integritas dan transparansi.

    “Ini adalah pembelajaran penting bagi kami di PD Pasar Surya. Kami harus menghindari perbuatan melawan hukum, terutama dalam hal tindak korupsi,” katanya.

    Kasus dugaan korupsi ini menarik perhatian publik karena melibatkan kerugian signifikan. Agus berharap proses hukum berjalan dengan adil dan menjadi momentum bagi PD Pasar Surya untuk memperbaiki tata kelola di semua lini perusahaan. [asg/beq]

  • Tim Opsgab Kota Malang Amankan 29.140 Batang Rokok Ilegal

    Tim Opsgab Kota Malang Amankan 29.140 Batang Rokok Ilegal

    Malang (beritajatim.com) – Operasi Gabungan (Opsgab) Gempur Rokok Ilegal sebagai komitmen pemberantasan peredaran rokok ilegal dilakukan pada Rabu, 4 Desember 2024 kemarin. Toko kelontong di beberapa titik di Kota Malang menjadi sasaran tim gabungan dari lintas sektoral ini.

    Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang Heru Mulyono menuturkan tim gabungan terdiri dari Satpol PP, Bea Cukai Malang, TNI dan Polri, serta Kejaksaan Negeri. Mereka melakukan operasi dalam rangka menggempur peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Malang.

    “Dari hasil operasi gabungan yang menyasar tiga toko di tiga kelurahan di Kota Malang, tim gabungan berhasil menyita 1.503 pak atau sekitar 29.140 batang rokok ilegal. Semoga dengan gerak langkah kita bersama, peredaran rokok ilegal ini dapat berkurang. Operasi semacam ini juga akan terus kami gencarkan ke depannya,” ujar Heru, Kamis, 5 Desember 2024 lalu.

    Heru pun mengimbau masyarakat untuk bisa turut berpartisipasi dengan tidak membeli rokok ilegal. Sebab, dengan mengurangi peredaran rokok ilegal membawa dampak positif bagi perekonomian negara. “Kami berharap masyarakat juga mendukung program ini, karena dengan mengurangi peredaran rokok ilegal membawa dampak positif bagi perekonomian negara, juga tentunya demi menjaga kesehatan masyarakat,” ujar Heru.

    Sementara itu, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Malang, Dwi Prasetyo Rini mengungkapkan bahwa Bea Cukai memiliki upaya tindakan, baik preventif maupun represif.

    “Operasi gabungan ini menjadi adalah satu upaya represif yang dilakukan Bea Cukai dalam memberantas rokok ilegal. Sementara untuk preventif kami juga melakukan berbagai sosialisasi kepada masyarakat, seperti program Sobo Kampung dan Sobo Pasar,” ujar Rini

    Lebih lanjut disampaikannya, di wilayah Malang sendiri, dari hasil operasi yang dilakukan sepanjang tahun 2024 (hingga November) sudah ditemukan 19,7 juta batang. Barang hasil penindakan berupa rokok ilegal ini diamankan dengan status akan menjadi barang milik negara. “Setelah jadi barang milik negara, kemudian akan dilanjutkan dengan proses pemusnahan,” ujarnya. (luc/kun)

  • Tinjau Lokasi Banjir, Pj Wali Kota Mojokerto Beri Bantuan ke Warga

    Tinjau Lokasi Banjir, Pj Wali Kota Mojokerto Beri Bantuan ke Warga

    Mojokerto (beritajatim.com)  – Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto, Moh Ali Kuncoro meninjau lokasi banjir di Kelurahan Mentikan, Kecamatan Prajurit Kulon, Selasa (10/12/2024). Selain mendengarkan keluhan warga yang terdampak banjir, Mas Pj (sapaan akrab, red) juga menyalurkan berbagai bantuan.

    Diantaranya sembako, nasi bungkus, hingga susu untuk meringankan beban warga terdampak. Dapur umum juga didirikan, memastikan kebutuhan pangan warga tetap terpenuhi. Menyusul, genangan setinggi lutut masih terlihat di beberapa titik, khususnya di wilayah Cakarayam Baru dan Balongcangkring II RW I.

    “Banjir ini menjadi ujian rutin yang kita hadapi setiap musim hujan. Tugas kami di Pemkot Mojokerto adalah hadir untuk masyarakat, memastikan mereka tidak hanya mendapat bantuan tetapi juga solusi jangka panjang. Kami akan terus bekerja keras mengupayakan agar genangan ini segera surut,” ungkapnya.

    Yakni dengan memaksimalkan pompa air dan sistem drainas. Menyusul musim hujan diprediksi masih berlangsung hingga tiga bulan ke depan. Sehingga orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto ini juga menekankan pentingnya langkah mitigasi.

    “Kami akan terus bersiaga, tidak hanya untuk penanganan darurat tetapi juga pencegahan banjir susulan. Kami mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama saluran air,” tegasnya.

    Sementara itu, Ketua RW 03 Cakarayam Baru, Abu Nawas menyampaikan terima kasih atas respons cepat dari Pemkot Mojokerto. “Bantuan ini sangat membantu kami yang terdampak. Keberadaan dapur umum juga menjadi solusi penting untuk memenuhi kebutuhan makanan warga,” ujarnya.

    Harapannya agar genangan air segera surut agar aktivitas bisa kembali normal. Hingga saat ini, Pemkot Mojokerto melalui DinsosPPPA telah mendistribusikan beras, sarden, telur, minyak goreng dan uang untuk berlangsungnya dapur umum yang telah didirikan.

    Sinergi Pemkot Mojokerto, melalui Dinas Sosial PPPA, BPBD Jatim, Tagana dan para relawan, terus bergerak membantu warga. Mereka mendistribusikan bantuan, mengecek kesehatan warga terdampak, serta memastikan tidak ada warga yang luput dari perhatian, terutama kelompok rentan. [tin/beq]

  • Pemkot Kediri Gelar Forum SDI Tingkat Daerah

    Pemkot Kediri Gelar Forum SDI Tingkat Daerah

    Kediri (beritajatim.com) – Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan Satu Data Pemerintah Dalam Negeri, Pemkot Kediri melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menggelar Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

    Kegiatan yang bertempat di Ruang Rapat Kilisuci Pemkot Kediri tersebut digelar dengan tujuan untuk menyepakati daftar data Kota Kediri tahun 2025. Dalam forum yang melibatkan seluruh OPD selaku produsen data tersebut, juga dihadiri Kepala BAPPEDA, Kepala Dinas Kominfo, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kediri.

    Pada sambutannya, Chevy Ning Suyudi, Kepala BAPPEDA Kota Kediri menyampaikan beberapa Rencana Aksi SDI yang akan ditempuh dalam mewujudkan SDI Kota Kediri.

    “Ada enam Rencana Aksi yang telah disusun untuk mendukung terwujudnya pengelolaan data pembangunan daerah yang kuat, mutakhir, lengkap, akuntabel, dan dapat dibagi-pakaikan tertuang dalam enam program strategis,” jelasnya.

    Keenam poin tersebut, sebagai berikut: melakukan penguatan prinsip dan standar penyelenggaraan Satu Data Provinsi Jawa Timur, penguatan implementasi Satu Data Kota Kediri, pengembangan infrastruktur dan platform analitika data, penguatan sumber daya manusia dan talenta penyelenggara Satu Data Kota Kediri, pemantauan dan evaluasi Satu Data Kota Kediri, serta pemanfaatan data dalam mendukung agenda strategis provinsi dan nasional.

    “Harapan kami mudah-mudahan tahun depan bisa berjalan dengan baik dan menjadi harapan kita semua data yang telah dikumpulkan menjadi metadata yang bisa dianalisis dan dimanfaatkan, serta menjadi dasar arah penentu kebijakan Pemkot Kediri,” tandasnya.

    Sementara itu, Apip Permana, Kepala Dinas Kominfo Kota Kediri mengemukakan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Kota Kediri Tahun 2024 berada pada level cukup.

    “Pada tahun ini, Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang diraih Kota Kediri ialah 2,54. Kami sebagai walidata tidak akan bisa menjalankan tusi dan tugasnya tanpa respon produsen data,” ucapnya. Maka dari itu, Apip mengajak kepada seluruh produsen data agar segera melengkapi data statistik sektoral pada portal Satu Data.

    Berdasarkan hasil EPSS Tahun 2024 yang diraih Kota Kediri, Emil Wahyudiono, Kepala BPS Kota Kediri, menyampaikan beberapa rencana tindak lanjut untuk EPSS Tahun 2025. Terdapat tiga rencana yang akan dilakukan, antara lain: melakukan persiapan penilaian EPSS Tahun 2025 dengan melakukan pemilihan kegiatan statistik sektoral yang akan dinilai; kolaborasi yang intensif antara TPI dengan pembina data; serta mendorong produsen data untuk lebih aktif dalam menerapkan prinsip SDI, utamanya pengajuan rekomendasi dan metadata.

    “Semoga melalui pelaksanaan Satu Data Kota Kediri dapat meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan transparansi pemerintahan,” tutupnya.

    Di penghujung kegiatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Forum Satu Data Kota Kediri Tahun 2025 antara BAPPEDA selaku Koordinator Satu Data, Dinas Kominfo selaku Walidata, dan BPS selaku Pembina Data Statistik. [nm/beq]