Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Prabowo: Polri Harus Selalu Berpihak dan Bela Kepentingan Rakyat

    Prabowo: Polri Harus Selalu Berpihak dan Bela Kepentingan Rakyat

    Semarang (beritajatim.com) — Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk selalu berpihak kepada rakyat dan membela kepentingan rakyat.

    “Saya minta saudara-saudara, saya mengimbau, bukan atas nama Prabowo, tetapi atas nama rakyat Indonesia. Atas nama orang tuamu. Atas nama anak-anakmu, kepolisian berpihaklah, dan selalu membela kepentingan rakyat Indonesia,” pesan Prabowo.

    Hal ini disampaikan Presiden Prabowo, saat memberikan arahan di acara apel Kasatwil Polri di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (11/12/2024).

    Prabowo kembali menekankan harapannya agar kepolisian selalu membela bangsa dan negara dengan segala kekuatan dan daya upaya yang dimiliki, dengan tetap menjunjung profesionalisme dalam bertugas.

    “Dengan polisi yang kuat, militan, yang profesional, kita selamatkan masa depan kita. Kita selamatkan bangsa,” kata Prabowo.

    “Bangsa dan rakyat sangat memerlukan polisi yang terampil,” lanjutnya.

    Tidak lupa, Prabowo menyampaikan terima kasih kepada kepolisian atas kinerja selama ini. Dia pun mengingatkan kepada kepolisian, yang berperan penting bagi keamanan negara, agar senantiasa mencegah kebocoran keuangan negara, penyelundupan, korupsi, dan peredaran narkoba.

    “Ingat, tidak ada kesejahteraan kalau kita tidak bisa kuat. Tidak ada kemakmuran apabila ada kebocoran-kebocoran. Tanpa kemakmuran kita tidak mampu mengatasi masalah. Karena itu, kepolisian negara itu, saudara sangat penting,” tegas Prabowo. [kun]

  • DPRD Surabaya Dorong Regulasi Joki untuk Pengunjung RHU Mabuk

    DPRD Surabaya Dorong Regulasi Joki untuk Pengunjung RHU Mabuk

    Surabaya (beritajatim.com) – Pertumbuhan pesat Rekreasi Hiburan Umum (RHU) di Kota Surabaya membawa dampak signifikan terhadap lalu lintas dan keselamatan pengunjung, terutama mereka yang mengonsumsi alkohol. Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Budi Leksono, atau yang akrab disapa Buleks, mendorong pemerintah kota untuk segera menerapkan regulasi yang lebih ketat, termasuk kewajiban menyediakan joki bagi pengunjung RHU yang mabuk.

    Budi Leksono menilai bahwa salah satu langkah efektif untuk mencegah kecelakaan yang melibatkan pengunjung RHU adalah dengan menyediakan layanan joki untuk mereka yang tidak mampu mengemudi akibat pengaruh alkohol. Menurut Budi, regulasi semacam ini sangat penting untuk memastikan pengunjung pulang dengan selamat, mengingat tingginya risiko kecelakaan setelah meninggalkan RHU.

    “Pemerintah harus tegas. Jaminan keselamatan itu perlu, bukan hanya keluar dari RHU, tapi sampai ke rumah dengan selamat,” ujar Budi pada Rabu (11/12/2024).

    Budi juga menambahkan bahwa pengunjung yang mengonsumsi alkohol di RHU sering kali mengalami gangguan pada konsentrasi dan kondisi psikis mereka, yang dapat berbahaya saat berkendara. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka kecelakaan yang melibatkan pengunjung RHU di Surabaya.

    Budi mengungkapkan keprihatinannya terhadap fenomena kecelakaan yang kerap melibatkan pengunjung RHU, terutama yang terjadi setelah mereka mengkonsumsi alkohol. Ia menilai bahwa konsentrasi pengunjung yang terpengaruh alkohol dapat terganggu, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan di jalan raya.

    “Tempat RHU adalah tempat yang membuat pengaruh psikis mental tidak normal, manusia terganggu konsentrasinya,” ujar Budi.

    Budi juga mengingatkan bahwa jika masalah ini terus dibiarkan, insiden kecelakaan yang berujung pada viralitas di media sosial akan semakin sering terjadi. “Kalau yang mati pengendara motor, tentu akan jadi viral lagi itu,” tambahnya, menyoroti potensi dampak sosial dari kecelakaan yang melibatkan pengunjung RHU.

    Sebagai langkah tindak lanjut, Budi meminta agar pemerintah kota segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di RHU. Ia menyarankan agar pengelola RHU diwajibkan untuk menyediakan joki yang dapat mengantarkan pengunjung yang mabuk ke rumah mereka dengan aman. Menurutnya, pengetatan regulasi ini sangat penting untuk mencegah kecelakaan dan memastikan keselamatan pengunjung.

    “Selama ini hal-hal semacam ini disebabkan oleh pengendara yang keluar dari RHU. Oleh sebab itu, kami mendorong adanya pengetatan regulasi,” tegasnya. [asg/beq]

  • KPU Magetan Tunggu BRPK MK Soal Permohonan PHP Paslon JADI

    KPU Magetan Tunggu BRPK MK Soal Permohonan PHP Paslon JADI

    Magetan (beritajatim.com) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magetan, Noviano Suyide, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu tindak lanjut atas Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) yang telah diajukan Paslon Bupati-Wakil Bupati Sujatno -Ida Yuhana Ulfa (JADI) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Untuk sekarang, kami masih menunggu proses laporan tersebut teregister di MK. Setelah salinan laporan diterima oleh KPU Magetan, kami akan mulai mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghadapi persidangan di MK,” ujar Noviano, Rabu (11/12/2024)

    Lebih lanjut, Noviano menjelaskan bahwa komunikasi terus dilakukan dengan KPU Provinsi Jawa Timur. “Kami masih berkoordinasi dengan provinsi terkait proses laporan ini. Namun, KPU sifatnya pasif, jadi kami menunggu laporan ini teregistrasi dan BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi) dari MK keluar terlebih dahulu,” tambahnya.

    Menurut Noviano, setelah BRPK keluar, pihaknya akan segera menyiapkan langkah-langkah lanjutan, termasuk menentukan tim hukum atau lawyer yang akan mendampingi KPU Kabupaten Magetan dalam persidangan.

    Dia juga menegaskan bahwa masyarakat harus bersabar dan menunggu proses resmi dari MK.

    “Kami berharap semua pihak bisa bersabar menunggu hasil yang resmi dari MK sesuai aturan. Kami di KPU Magetan sudah menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara. Namun, untuk menetapkan pasangan calon terpilih, harus menunggu proses gugatan di MK selesai,” tutup Noviano.

    Dengan ini, KPU Kabupaten Magetan mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung demi menjaga kondusivitas daerah. [fiq/beq]

  • Wali Kota Surabaya Minta DLH Gerak Cepat Atasi Banjir

    Wali Kota Surabaya Minta DLH Gerak Cepat Atasi Banjir

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengidentifikasi penyebab banjir yang meluas di wilayah Kecamatan Sukomanunggal. Yang salah satunya disebabkan oleh jebolnya Bozem Simo Hilir, Rabu (11/12/2024).

    Eri menyebut karena faktor hujan deras dan debit air meningkat pada Selasa (10/12/2024) kemarin sore. Dinding bozem yang menampung sebagian besar aliran air; dari wilayah Dukuh Kupang Barat, Dukuh Kupang Barat Lebar dan Dukuh Kupang 20, dan Dukuh Kupang 25 hingga Simo itu jebol. Dan airnya meluber, mengakibatkan air banjir meluas.

    “Saya tadi malam berkeliling di lokasi, termasuk di bozem saya lihat sendiri kalau airnya mengalir tidak normal, gak keluar. Padahal saluran ini seharusnya lancar,” terang Eri Cahyadi disela sela sidak, Rabu (11/12).

    Eri juga mengungkapkan bahwa aliran air bozem ini tidak mengalir normal diakibatkan pendagkalan, dan adanya sampah – sampah yang membendung. Kata dia, ini menjadi faktor utama pemicu dinding bozem jebol serta banjir luapan.

    “Di area lahan bozem tersebut ternyata digunakan sebagai tempat penampung sampah [TPS], yang mengakibatkan air yang akan ditampung ke bozem ini terhambat,” tegas Eri.

    Dari situ, Eri meminta Petugas DLH segera melakukan penataan ulang di area tersebut, agar tidak ada lagi sampah yang menumpuk di sekitar bozem.

    “TPS di sini harus ditata ulang. Jangan ada lagi gerobak sampah yang ditumpuk sembarangan. Sampah ini menjadi salah satu penyebab bozem tidak berfungsi dengan baik,” tuturnya.

    Bozem ini besar sekali dan berfungsi vital, lanjut Eri, sehingga selain mempercepat perbaikan, dia juga memerintahkan untuk dilakukan pengerukan ulang.

    “Ini seharusnya bisa menampung air dari Dukuh Kupang sampai wilayah Simo. Tapi sekarang fungsinya terganggu karena sampah menumpuk. Kalau tidak dikeruk, air yang masuk ke bozem pasti meluap dan menyebabkan banjir,” ungkapnya.

    Selain itu, Eri menambahkan bahwa situasi banjir di Surabaya saat ini sudah mendingan, terbantu dengan pengerjaan proyek box culvert. Mengingat sejak tahun 1991, kondisi topografi di Dukuh Kupang Barat rendah dan kapasitas saluran air yang terbatas selalu menjadi langganan banjir.

    “Untuk itu kalau bozem ini berfungsi dengan baik, tidak mungkin ada banjir. Tapi karena sampah menumpuk, air tidak bisa ditampung dengan maksimal,” tutupnya. [ram/beq]

  • Bawaslu Bondowoso Tegaskan Isu Surat Keterangan Palsu Hoaks

    Bawaslu Bondowoso Tegaskan Isu Surat Keterangan Palsu Hoaks

    Bondowoso (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bondowoso dengan tegas membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai pemberian surat keterangan palsu oleh Bawaslu. Ketua Bawaslu Bondowoso, Nani Agustina, memastikan bahwa kabar tersebut tidak benar dan mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang tidak jelas sumbernya.

    Nani menjelaskan bahwa isu ini bermula dari laporan dugaan pelanggaran pada 30 November 2024. Dalam laporan tersebut, disebutkan adanya pemilih yang dinyatakan meninggal dunia dan tidak berada di Bondowoso pada 27 November 2024. Namun, tanda tangan mereka ditemukan dalam daftar hadir pemungutan suara.

    “Laporan awal tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Perbawaslu No. 9 Tahun 2024. Namun setelah pelapor melengkapi dokumen, laporan tersebut kami tindak lanjuti,” jelas Nani dalam konferensi pers, Rabu (11/12/2024).

    Bawaslu kemudian menugaskan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, sesuai dengan Pasal 29 Ayat 5 Perbawaslu No. 20 Tahun 2020. Klarifikasi ini bertujuan untuk memverifikasi keabsahan data yang dilaporkan.

    “Hasil klarifikasi ini akan menjadi dasar pengambilan keputusan Bawaslu melalui rapat pleno,” tambah Nani.

    Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi (PP Datin) Bawaslu Bondowoso, Ismaili, menegaskan bahwa proses klarifikasi membutuhkan waktu. Ia meminta masyarakat untuk bersabar dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

    “Dalam penanganan pelanggaran, kami berkomitmen untuk bekerja sesuai aturan tanpa intervensi dari pihak mana pun. Kami tidak akan membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar,” tegas Ismaili.

    Bawaslu mengapresiasi pengawasan partisipatif dari masyarakat, termasuk penyediaan bukti berupa video. Dalam salah satu video, seorang warga yang sebelumnya dinyatakan meninggal dunia membuktikan bahwa ia masih hidup dan hadir di TPS pada 27 November 2024.

    “Ini menunjukkan bahwa demokrasi di Bondowoso berjalan sesuai prinsip LUBER JURDIL: Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil,” ungkap Ismaili.

    Untuk kasus dugaan pelanggaran di TPS 03 Desa Kasemek, Kecamatan Tenggarang, investigasi telah dilakukan. Berdasarkan pembahasan kedua Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi minimal dua alat bukti dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Namun, ditemukan pelanggaran kode etik yang direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Bondowoso untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

    Bawaslu mengimbau masyarakat untuk terus mendukung pelaksanaan pemilu yang bersih dan berintegritas dengan mengedepankan informasi yang akurat dan terverifikasi. [awi/beq]

  • Gandeng Dispendukcapil, Kodim 0802 Ponorogo Buka Layanan Adminduk

    Gandeng Dispendukcapil, Kodim 0802 Ponorogo Buka Layanan Adminduk

    Ponorogo (beritajatim.com) – Kodim 0802 Ponorogo bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Ponorogo menggelar pelayanan pembuatan akta kelahiran dan administrasi kependudukan (adminduk). Pelayanan kependudukan itu digelar 2 hari berturut-turut mulai hari Selasa (10/12) kemarin.

    Kegiatan ini pun disambut antusias oleh warga Bumi Reog. Terbukti, selama 2 hari ini, sejak pagi hingga sore, warga terus berdatangan ke lokasi pelayanan, bahkan ada warga yang datang hingga di luar jam kerja. Petugas Dispendukcapil yang dibantu anggota Kodim 0802/Ponorogo pun bekerja keras, melayani masyarakat yang ingin mengurus dokumen kependudukan.

    Komandan Kodim 0802/Ponorogo, Letkol Inf Dwi Soerjono, menjelaskan bahwa kegiatan ini, merupakan bagian dari peringatan HUT ke-79 Kodam V/Brawijaya dan HUT ke-61 Korem 081/Dhirotsaha Jaya. Acara ini juga menjadi upaya nyata untuk membantu menyelesaikan permasalahan kependudukan di Ponorogo.

    “Kegiatan ini menjadi upaya nyata untuk membantu menyelesaikan permasalahan administrasi kependudukan di Kabupaten Ponorogo, khususnya bagi mereka yang belum memiliki akta kelahiran,” kata Letkol Dwi, Rabu (11/12/2024).

    Berdasarkan data Dispencapil, hingga saat ini terdapat sekitar 1.300 warga Ponorogo yang belum memiliki akta kelahiran. Melalui program ini, Kodim 0802 bersama Dispencapil berhasil menyelesaikan 661 dokumen. Yakni meliputi 97 akta kelahiran, 140 kartu keluarga (KK), 161 kartu tanda penduduk (KTP), 238 kartu identitas anak (KIA), 21 identitas kependudukan digital (IKD), dan 4 akta kematian.

    Selain pembuatan akta kelahiran, pelayanan ini juga meliputi perubahan KK, pencetakan KTP yang rusak atau hilang, pembuatan KIA, perekaman KTP, hingga pelayanan IKD yang dapat diakses melalui aplikasi digital di ponsel.

    “Program ini diharapkan mampu mempercepat digitalisasi administrasi kependudukan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan,” kata Letkol Inf Dwi Soerjono.

    Warga menyampaikan apresiasi atas layanan ini, karena prosesnya dinilai mudah, cepat, dan petugasnya ramah. Selain itu, masyarakat mendapatkan pendampingan langsung dari Bintara Pembina Desa (Babinsa) Kodim 0802/Ponorogo selama proses berlangsung.

    Ani (37), warga Desa Tumpuk, Kecamatan Sawoo, mengungkapkan rasa puasnya setelah berhasil mengurus akta kelahiran anaknya. Ia juga berterima kasih kepada Babinsa yang mendampinginya.

    “Terima kasih, kegiatan ini sangat membantu saya. Prosesnya cepat dan langsung selesai hari ini,” kata Ani dengan wajah sumringah. [end/beq]

  • DPRD Surabaya Soroti Rasionalisasi Anggaran Drainase

    DPRD Surabaya Soroti Rasionalisasi Anggaran Drainase

    Surabaya (beritajatim.com) – Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Surabaya, terutama Surabaya Barat, pada Selasa (10/12), memicu perhatian serius dari DPRD Surabaya. Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, menyoroti prioritas anggaran yang dinilai kurang tepat dalam mengatasi persoalan genangan air.

    Menurut Aning, Komisi C DPRD telah menganggarkan Rp250 miliar untuk penyelesaian sistem drainase di Surabaya Barat. Namun, alokasi ini mengalami rasionalisasi oleh pemerintah kota hingga hanya tersisa Rp150 miliar, dengan realisasi yang terlaksana sebesar Rp100 miliar.

    “Proses rasionalisasi anggaran oleh pemkot ini perlu dievaluasi secara menyeluruh. Kebutuhan dasar masyarakat, seperti sistem drainase, tidak boleh dirasionalisasi tanpa pertimbangan matang,” tegas Aning, Rabu (11/12/2024).

    Aning menekankan bahwa program-program yang berdampak besar terhadap bencana, seperti banjir, harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan anggaran kota.

    “Saya selalu menekankan pentingnya prioritas. Program yang berdampak pada hajat hidup rakyat banyak harus mendapat perhatian khusus. Jangan sampai alokasi anggaran untuk kebutuhan mendesak seperti drainase malah dikurangi,” ujar politisi PKS tersebut.

    Ia juga mengingatkan pemerintah kota untuk memperhatikan aspirasi masyarakat kecil yang terdampak banjir. “Setiap kali banjir, masyarakat menyebut pemkot. Ini adalah pengingat agar kita bekerja lebih baik,” tambahnya.

    Aning meminta pemerintah kota segera melakukan evaluasi holistik terhadap sistem drainase di Surabaya Barat. Menurutnya, anggaran yang ada harus langsung dieksekusi untuk mencegah banjir lebih lanjut.

    “Sistem drainase Surabaya Barat harus dievaluasi secara menyeluruh. Jika anggaran tersedia, pelaksanaan harus segera dilakukan tanpa penundaan,” jelas Aning.

    Selain itu, ia menyoroti absennya Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) dalam rapat-rapat persiapan antisipasi banjir. “Ketidakhadiran kepala dinas menjadi perhatian kami. Hal ini penting, mendesak, dan harus segera ditindaklanjuti,” tegasnya. [asg/beq]

  • Masuki Musim Hujan, BPBD Pamekasan Dirikan Pos Terpadu Darurat Bencana

    Masuki Musim Hujan, BPBD Pamekasan Dirikan Pos Terpadu Darurat Bencana

    Pamekasan (beritajatim.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan, mendirikan Pos Terpadu Darurat Bencana Hidrometeorologi guna mengantisipasi sekaligus pencegahan terhadap berbagai potensi bencana alam yang kemungkinan terjadi di wilayah setempat.

    “Memasuki musim penghujan tahun ini, kami sudah melakukan berbagai langkah antisipatif sekaligus pencegahan terhadap berbagai potensi bencana alam. Salah satunya dengan mendirikan Pos Terpadu,” kata Plt Kalaksa BPBD Pamekasan, Akhmad Dhofir Rosidi, Rabu (11/12/2024).

    Bahkan selain mendirikan pos terpadu yang dipusatkan di sisi selatan Monumen Arek Lancor, pihaknya juga membentuk Tim Satgas Penanggulangan Bencana Terpadu yang terdiri dari berbagai instansi dan elemen terkait.

    “Sebagai langkah antisipatif, kami juga membentuk Tim Satgas lintas instansi, di antaranya TRC BPBD, PCC, PUPR hingga relawan yang tergabung dalam FPRB Pamekasan,” ungkap Akhmad Dhofir Rosidi.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah petugas dari berbagai instansi terkait guna memperketat pemantauan dan pengawasan. “Melalui cara ini, ketika terjadi bencana bisa segera diketahui dan segera ditangani oleh petugas,” jelasnya.

    “Maka dari itu, BPBD Pemkab Pamekasan juga telah berkoordinasi dengan TNI-Polri, termasuk sejumlah petugas di seluruh kecamatan di Pamekasan, agar ikut serta dan membantu melakukan pengawasan dan deteksi dini,” imbuhnya.

    Selain itu pihaknya juga memetakan potensi bencana pada musim penghujan tahun ini, semisal potensi bencana angin kencang, banjir dan longsor dan lainnya. “Potensi bencana itu berpotensi terjadi hampir di semua titik di Pamekasan. Baik di wilayah selatan, tengah dan pantura,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Tak Ada Gugatan, Rijanto-Beky Segera Dilantik Jadi Bupati-Wabup Blitar

    Tak Ada Gugatan, Rijanto-Beky Segera Dilantik Jadi Bupati-Wabup Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Paslon Pilbup Blitar nomor urut 1, Rijanto-Beky segera dilantik menjadi Bupati-Wakil Bupati Blitar periode 2025-2029. Hal ini setelah dipastikan tidak ada gugatan dari pasangan Rini-Ghoni ke Mahkamah Konstitusi pasca pengumuman hasil rekapitulasi perolehan suara Pilbup 2024 oleh KPU Kabupaten Blitar.

    “Hingga kemarin tanggal 10 Desember 2024, belum ada gugatan yang dilayangkan,” ucap Komisioner KPU Blitar, Hadi Santoso, Rabu (11/12/2024).

    Jika tidak ada gugatan, maka KPU Kabupaten Blitar bisa segera menetapkan hasil Pilbup Blitar 2024. Pasangan Rijanto-Beky pun bakal segera ditetapkan sebagai Bupati-Wakil Bupati Blitar terpilih.

    “Untuk penetapan bupati terpilih menunggu Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dari Mahkamah Konstitusi (MK),” ucap Ketua KPU Kabupaten Blitar, Sugino.

    Nantinya setelah dilakukan penetapan, nama Rijanto-Beky bakal diusulkan sebagai Bupati-Wakil Bupati Blitar periode 2025-2030 oleh KPU Kabupaten Blitar ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jika semua lancar tanpa ada gugatan maka pelantikan Rijanto-Beky sebagai Bupati-Wakil Bupati Blitar periode 2025-2030 bisa dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2025 mendatang.

    Hal itu sesuai dengan Perpres nomor 80/2024 tentang tata cara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pasal 22A ayat 2 Pelantikan Bupati-Wakil Bupati serta Wali Kota-Wakil Wali Kota dilaksanakan secara serentak pada 10 Februari 2025.

    “Kalau sesuai dengan penjadwalan pelantikan akan dilakukan di bulan Februari 2025 mendatang,” terang Hadi. [owi/beq]

  • Pemkot Surabaya dan Mawar Sharon Peduli Gelar Pengobatan Gratis Menyambut Natal

    Pemkot Surabaya dan Mawar Sharon Peduli Gelar Pengobatan Gratis Menyambut Natal

    Surabaya (beritajatim.com) – Menyambut Natal 2024, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bekerja sama dengan Yayasan Mawar Sharon Peduli menggelar kegiatan pengobatan gratis yang ditujukan untuk 2.500 warga. Kegiatan ini berlangsung di halaman Balai Kota Surabaya dengan tujuan memberikan layanan kesehatan serta mempererat semangat kebersamaan dan cinta kasih di Kota Pahlawan.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Ikhsan, bersama Penasihat Yayasan Mawar Sharon Peduli, Pastor Philip Mantofa, hadir langsung untuk memastikan kelancaran acara. Dalam kegiatan ini, warga Surabaya berkesempatan untuk memeriksakan kesehatan mereka secara gratis, dengan layanan pemeriksaan tensi darah, gula darah, konsultasi kesehatan, dan pemberian obat-obatan.

    “Masyarakat dibantu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter dari rumah sakit yang mendukung acara ini. Setelahnya, mereka juga diberikan obat sesuai keluhannya secara gratis. Bahkan, ambulans disediakan untuk mereka yang membutuhkan penanganan lebih lanjut,” kata Sekda Ikhsan.

    Sambutan hangat datang dari masyarakat, terutama para lansia yang mendominasi peserta. Ikhsan menambahkan bahwa informasi mengenai pengobatan gratis ini telah disebarluaskan melalui kelurahan masing-masing untuk memastikan seluruh masyarakat mendapat kesempatan.

    “Kegiatan ini dibuka dalam dua sesi agar layanan yang diberikan bisa berjalan tertib dan teratur, serta bermanfaat bagi semua masyarakat,” tambah Ikhsan.

    Pastor Philip Mantofa menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kasih dan gotong royong, dengan dukungan dari 10 rumah sakit, termasuk RS Royal dan RS Adi Husada Kapasari.

    “Kami selalu mengajarkan jemaat untuk berbagi karena pengajaran Kristus yang utama adalah kasihlah sesamamu. Kami mendorong perusahaan dan rumah sakit untuk turut membantu Pemkot Surabaya,” ungkap Pastor Philip.

    Lebih lanjut, Pastor Philip berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan dini. “Penyakit bisa diatasi sedini mungkin apabila dilakukan pemeriksaan kesehatan sebagai diagnosa awal,” ujarnya.

    Acara ini bukan hanya berlangsung di Surabaya, namun juga di 29 kota lainnya, sebagai simbol kepedulian bersama menjelang perayaan Natal. Dengan kolaborasi erat antara pemerintah, komunitas, dan sektor swasta, Kota Surabaya terus memperkuat semangat gotong royong untuk kesejahteraan masyarakat. [asg/beq]