Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Ternyata Pengurus Gerindra, Dapat Sanksi DKPP

    Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Ternyata Pengurus Gerindra, Dapat Sanksi DKPP

    Mojokerto (beritajatim.com) – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto, Rendy Oky Saputra diberhentikan sementara oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Divisi Teknis penyelenggara Pemilu di Kabupaten Mojokerto ini dijatuhi sanksi DKPP selama 30 hari ke depan.

    Sanksi tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP Jakarta, Senin (9/12/2024). Rendy dijatuhi sanksi DKPP selama 30 hari ke depan atau hingga terbit Surat Keterangan dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Yakni, surat bahwa yang bersangkutan bukan anggota maupun pengurus partai tersebut.

    DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada anggota KPU Kabupaten Mojokerto atas nama Rendy Oky Saputra yang menjadi teradu dalam perkara Nomor 227-PKE-DKPP/IX/2024.

    Nama Rendy terbukti masuk dalam Surat Keputusan (SK) Dewan Pengurus Cabang Partai Gerindra Kabupaten Mojokerto Nomor JR-29/07-0016/Kpts/DPC-GERINDRA/2022 tentang susunan personalia Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Gerindra Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto.

    “Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian sementara selama 30 hari kerja sampai dengan terbit surat keterangan dari Partai Gerindra bahwa teradu bukan merupakan pengurus (Sekretaris) PAC Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto dan menerbitkan SK DPC Partai Gerindra Kabupaten Mojokerto tentang susunan personalia (PAC) Partai Gerindra Kecamatan Ngoro yang tidak mencantumkan nama teradu,” ungkap Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo dalam keterangan tertulis.

    Sementara, Rendy Oki Saputra, saat dikonfirmasi mengungkapkan terkait keputusan dari DKKP harus dihormati, dan untuk kursi kekosongan sementara diisi oleh Wakil Divisi Teknis yaitu Divisi Sosialisasi Pendidikan, Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Mojokerto, Muslim Bukhori.

    “Putusannya seperti itu, nggih dijalani saja. Kita hormati keputusan DKPP dan sekarang tinggal menunggu surat dari KPU RI terkait hal tersebut. Surat KPU RI itu terkait saya berhenti sementara sejak dan sampai kapannya,” jelasnya.

    Selain Rendy Oky Saputra, dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP Jakarta, Senin (9/12/2024) juga disidangkan tujuh perkara lainnya. Diantaranya dua putusan memberhentikan dua penyelenggara Pemilu yakni anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya Yosias Ruamba dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tolikara Linda Wanombo. [tin/but]

  • Tanggapi Kubu Risma-Gus Hans Gugat ke MK, Direktur ARCI: Tak Mengubah Hasil Kemenangan

    Tanggapi Kubu Risma-Gus Hans Gugat ke MK, Direktur ARCI: Tak Mengubah Hasil Kemenangan

    Surabaya (beritajatim.com) – Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim nomor urut 3 Risma-Gus Hans terancam gagal menggugat hasil Pilgub Jatim 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Paslon yang diusung oleh PDIP tersebut terancam gagal menggugat ke MK, karena bisa terhalang aturan yang tertuang dalam Pasal 158 UU Pilkada.

    Pasal 158 huruf D menyatakan, peserta Pilgub di provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12 juta jiwa bisa mengajukan gugatan, jika perbedaan total suara sah hasil penghitungan oleh KPU provinsi maksimal nol koma lima persen (0,5 persen).

    Pada Pilgub Jatim 2024, total daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 31.280.418 orang. Artinya, Pilgub Jatim patuh pada Pasal 158 huruf D di atas.

    Sementara itu, selisih suara Risma-Gus Hans dengan Khofifah-Emil berjarak sekitar 26 persen. Risma-Gus Hans di angka 6.743.095 (32,52 persen), sedangkan Khofifah-Emil dengan 12.192.165 suara (58,81 persen).

    Selisih suara yang terpaut jauh antara paslon Risma-Gus Hans dengan Khofifah-Emil, tentu secara otomatis akan membatalkan upaya Risma-Gus Hans dalam menggugat hasil Pilgub Jatim ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Sebelumnya, usai rapat pleno terbuka rekapitulasi KPU Jatim pada Senin (9/12/2024) malam di Hotel Double Three, Surabaya, saksi paslon Risma-Gus Hans, Abdul Aziz menolak menandatangani hasil perolehan suara Pilgub Jatim dan akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Terpisah, Direktur Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), Baihaqi Siradj menilai, upaya kubu Risma-Gus Hans untuk menggugat ke MK, tidak akan mengubah hasil kemenangan yang diraih Khofifah-Emil. Ini karena selisih suara dari kedua paslon tersebut sangat jauh sekali.

    “Gugatan yang dilakukan kubu Risma-Gus Hans jelas akan gagal dengan sendirinya, karena jika mengacu aturan, mereka bisa menggugat jika selisihnya maksimal hanya 0,5 persen,” ujar Baihaqi.

    Meski begitu, Baihaqi menuturkan bahwa keputusan akhir akan ada di tangan MK, dan keputusan tersebut harus dihargai seluruh pihak.

    “Meskipun nanti ternyata kubu Risma-Gus Hans menggugat di MK, kita hormati MK yang akan memutuskan hasil akhirnya,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Siswa SMP Ditelanjangi, DPRD Surabaya Desak Penanganan Bijaksana dan Sistemik

    Siswa SMP Ditelanjangi, DPRD Surabaya Desak Penanganan Bijaksana dan Sistemik

    Surabaya (beritajatim.com) – Viral di media sosial, kasus perundungan yang menimpa CW (14), seorang siswa SMP Negeri di Surabaya, menuai perhatian publik dan tanggapan keras dari berbagai pihak.

    Dalam video yang diunggah akun Tiktok @andysugarrr, CW mengungkapkan pengalaman pahitnya dianiaya oleh enam temannya, termasuk ancaman kekerasan dengan pisau, pelecehan seksual, hingga upaya damai yang ditolak korban.

    Kasus ini kini tengah ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

    Menanggapi kasus ini, Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus menegaskan perlunya langkah bijaksana untuk memastikan keadilan bagi korban dan pelaku yang sama-sama anak. Juga mencegah kejadian serupa di masa depan.

    Menurutnya, kasus ini mencerminkan kelemahan sistem pengawasan di sekolah dan kurangnya edukasi terkait anti-perundungan di lingkungan pendidikan.

    “Peristiwa ini sangat memprihatinkan. Kita tidak bisa menoleransi kekerasan, apalagi di institusi pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak-anak. Pemerintah Kota Surabaya, bersama sekolah dan aparat penegak hukum, harus bersikap bijak dalam menangani kasus ini,” ujar Imam Syafi’i saat dihubungi beritajatim, Rabu (11/12/2024).

    Imam sudah mendapat laporan dari Kepala Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Pemkot Surabaya. Terkait kejadian ini. Yang intinya, petugas dari pemkot sudah turun ke lapangan. Baik melakukan pendampingan di sekolah maupun di Polresta Tanjung Perak.

    “Mengingat korban dan pelakunya berstatus anak, sebaiknya upaya-upaya yang dilakukan dengan ekstra hati-hati dan cermat. Jangan malah menimbulkan trauma baru bagi mereka.

    Karena itu, mantan jurnalis dan lawyer Ini mendorong dilakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap setiap aspek terkait kasus ini. Termasuk tanggung jawab pihak sekolah yang seharusnya memberikan perlindungan maksimal bagi siswa. Ia menilai sekolah perlu mengevaluasi kebijakan dan mekanisme pengawasan terhadap perilaku siswa, baik di dalam maupun di luar kelas.

    “Pihak sekolah harus bertanggung jawab atas lingkungan yang aman. Tidak ada kompromi dalam kasus seperti ini, termasuk jika ditemukan unsur pembiaran oleh pihak sekolah,” tegasnya.

    Selain itu, Imam menyebut perlunya upaya sistemik, seperti edukasi anti-perundungan yang melibatkan semua pihak, mulai dari siswa, guru, hingga orang tua. Ia juga meminta Pemerintah Kota Surabaya memperkuat program pendampingan psikologis bagi korban dan mengembangkan langkah preventif.

    “Pemkot harus segera menggencarkan program anti-perundungan, termasuk sosialisasi tentang konsekuensi hukum bagi pelaku kekerasan. Ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal membangun kesadaran kolektif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi anak-anak kita,” tambah Imam.

    Imam berharap kasus ini dapat menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pendidikan dan perlindungan anak di Surabaya.

    Ia sepakat dengan ikhtiar korban menyelesaikan kasus ini secara hukum. Tapi hanya sebagai jalan terakhir jika tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

    “Sebab, yang saya dengar bahwa pihak sekolah sudah memberi sanksi kepada pelaku, dan mereka sudah minta maaf kepada korban,” ungkapnya.

    Menurut dia, pemidanaan adalah ultimum remedium harus menjadi pilihan paling akhir. Sebab, akan memberi ganjaran kenestapaan kepada pelaku yang juga anak-anak.

    Selain itu, upaya jangka panjang untuk mencegah kasus serupa harus menjadi prioritas semua pihak.

    “Tidak cukup hanya menyalahkan pelaku, tetapi kita juga harus memastikan tidak ada lagi anak-anak Surabaya yang menjadi korban kekerasan seperti ini,” pungkasnya.[asg/ted]

  • Wabah Penyakit Misterius Kongo, Pemerintah Diminta Lakukan Antisipasi

    Wabah Penyakit Misterius Kongo, Pemerintah Diminta Lakukan Antisipasi

    Jakarta (beritajatim.com) – Pemerintah diminta memperketat pintu masuk pelancong asal Afrika yang hendak masuk ke berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini menyusul merebaknya penyakit misterius di Kongo.

    “Pemerintah harus memperketat akses masuk pelancong, khususnya dari Afrika untuk masuk ke Indonesia. Upaya pengetatan ini untuk memastikan pelancong tidak membawa penyakit ini ke Indonesia,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PKB Nihayatul Wafiroh.

    Dia berharap pemerintah mengambil langkah cepat untuk mencegah masuknya penyakit misterius tersebut masuk ke Indonesia. Selain memperketat pintu masuk bagi pelancong Afrika, pemerintah juga bisa melakukan sosialisasi tentang penyakit misterius ini.

    Sehingga, pihaknya berharap masyarakat tahu bagaimana gejala yang muncul dan bisa langsung ke fasilitas kesehatan untuk penanganannya. Penyakit ini muncul dengan gejala penyakit demam, sakit kepala, batuk, demam, kesulitan bernapas hingga munculnya anemia.

    “Kita juga harus berperilaku sehat sehingga tidak mudah terkena penyakit ini,” katanya.

    Dia menjelaskan, berdasarkan laporan Badan Kesehatan Dunia (WHO) diketahui jika penyakit misterius tersebut sangat mudah menular. Penyakit ini cepat berkembang di wilayah-wilayah kumuh dengan tingkat kebersihan rendah.

    “Penyakit yang menyebabkan 143 orang meninggal dunia ini muncul di daerah-daerah kumuh yang akses kebersihannya tidak memadai,” ujarnya.

    Dari jumlah korban jiwa, lanjut Nihayatul bisa disimpulkan sangat berbahaya. Apalagi belum diketahui secara spesifik jenis penyakit dan pemicunya.

    “Masyarakat Indonesia harus waspada agar tidak kembali terulang situasi pandemik yang memicu korban dan kerugian begitu besar,” kata perempuan yang akrab disapa Nduk Nik ini. [hen/ian]

  • Sah! Pj Gubernur Adhy Resmi Tetapkan UMP Jatim 2025 Naik 6,5 Persen, Jadi Segini Angkanya

    Sah! Pj Gubernur Adhy Resmi Tetapkan UMP Jatim 2025 Naik 6,5 Persen, Jadi Segini Angkanya

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jatim Tahun 2025 naik sebesar 6,5 persen atau sebesar Rp 140.741. Artinya, UMP Jatim 2025 menjadi 2.305.985, yang sebelumnya tahun 2024 sebesar Rp 2.165.244,30.

    Ketetapan naiknya UMP Jatim tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.3.1/737/KPTS/013/2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.

    Adhy menyampaikan, keputusan kenaikan UMP tahun 2025 ini diambil dengan memperhatikan rasa keadilan, serta mempertimbangkan kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan yang berkembang di Jawa Timur.

    Keputusan tersebut, lanjutnya, sebagai bentuk perhatian dari pemerintah dalam menjaga keberlangsungan usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para pekerja.

    “Kenaikan UMP tahun 2025 ini, merupakan bentuk upaya kami dalam menjaga keberlangsungan usaha sekaligus sebagai ikhtiar kami untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Adhy Karyono di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (11/12/2024).

    Lebih lanjut Adhy menyebutkan, kenaikan UMP tahun 2025 menggunakan formula penghitungan upah minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu yang sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

    Regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

    “Ini semua sudah sesuai regulasi. Dan kita berharap kenaikan UMP ini selain berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat juga berdampak pada naiknya daya beli masyarakat,” katanya.

    Dalam proses kenaikan UMP, kata Adhy, Pemprov Jatim juga telah melibatkan banyak sekali stakeholders. Termasuk menampung seluruh aspirasi dari pengusaha maupun pekerja.

    Adhy menjelaskan, sebelumnya anggota Dewan Pengupahan dari unsur Pekerja mengusulkan besaran nilai UMP Jatim Tahun 2025 dinaikkan sebesar Rp 140.741. Dengan demikian usulan besaran UMP Tahun 2025 adalah Rp 2.305.985.

    Sementara dari unsur pengusaha merekomendasikan kenaikan UMP tahun 2025 adalah sebesar Rp. 2.215.044,92 atau naik 2,3% dari UMP tahun 2024 Angka ini didapat menggunakan rumus dari Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dengan variabel alpha sebesar 0,10..

    “Akhirnya kenaikan 6,5 persen sebesar Rp 140.741 kami ambil setelah mempertimbangkan keduanya. Sekali lagi kami sampaikan bahwa keputusan kenaikan UMP Jatim tahun 2025 ini diambil dengan memperhatikan rasa keadilan, serta mempertimbangkan kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan yang berkembang di Jatim. Diharapkan seluruh stakeholder memperhatikan serta menerapkan ketentuan tersebut dengan seksama,” pungkasnya. (tok/ian)

  • KPU Malang Beri Santunan Petugas TPS Meninggal Dunia

    KPU Malang Beri Santunan Petugas TPS Meninggal Dunia

    Malang (beritajatim.com) – KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Malang menyalurkan santunan kepada keluarga petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang meninggal dunia saat bertugas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 Nopember 2024.

    Komisioner KPU Kabupaten Malang Marhaendra Pramudya Mahardika menjelaskan, pelaksanaan Pilkada Kabupaten Malang yang digelar pada November 2024 terdapat dua petugas TPS yang meninggal dunia.

    “Ada 2 laporan yang kami terima. Pertama, atas nama Saifudin (Anggota KPPS TPS 07) Desa Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, dan atas nama Iyan Hartono (Petugas Keamanan TPS 15) Desa Sitirejo, Kecamatan Wagir,” kata Mahardika, Rabu (11/12/2024).

    Kata dia, para petugas TPS yang ada di KPU Kabupaten Malang sudah terdaftar melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

    Oleh karena itu, pihaknya sudah berkoordinasi untuk pemberian bantuan tersebut. “Petugas TPS yang meninggal sudah tercover BPJS ketenagakerjaan,” tegasnya.

    Mahardika mengaku, petugas TPS yang bernama Saifudin meninggal setelah bertugas dan tersengat aliran listrik saat banjir di Desa Gajahrejo pada Rabu (27/11/2024).

    “Sedangkan untuk saudara Iyan Hartono, meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas saat distribusi logistik ke tingkat kecamatan, pada Kamis (5/12/2024),” terangnya.

    Untuk santunan tersebut, pihaknya sudah menyerahkan kepada para keluarga melalui BPJS Ketenagakerjaan.

    “Untuk almarhum Saifudin sudah diberikan santunan kematian sebanyak Rp 42 Juta. Untuk alm Iyan Hartono, biaya pemakaman senilai Rp 10 juta, karena dari almarhum sendiri tidak memiliki ahli waris sesuai ketentuan tentang ahli waris,” pungkasnya. [yog/suf]

  • Luluk Nur Hamidah Soroti Kecurangan Pilgub Jatim 2024, Singgung Masifnya Politik Uang

    Luluk Nur Hamidah Soroti Kecurangan Pilgub Jatim 2024, Singgung Masifnya Politik Uang

    Surabaya (beritajatim.com) – Calon Gubernur Jawa Timur, Luluk Nur Hamidah memberikan catatan kritis terkait pelaksanaan Pilgub Jatim 2024 setelah KPU Jatim mengumumkan hasil rekapitulasi.

    Seperti diketahui, pasangan Khofifah-Emil memenangkan Pilgub Jatim dengan 12,1 juta suara, diikuti pasangan Risma-Gus Hans dengan 6,7 juta suara, sementara pasangan Luluk-Lukman mendapatkan 1,7 juta suara.

    Luluk menyebut, catatan kritisnya bukan soal hasil pemilu, tetapi proses pelaksanaannya. Dia menyoroti adanya praktik politik uang yang masif, seperti pembagian sembako dan uang tunai menjelang hari pencoblosan.

    Beberapa bantuan tersebut bahkan disertai stiker kampanye, yang menurutnya merusak integritas pemilu. “Ditemukan stiker kampanye yang jelas-jelas melekat pada bantuan. Ini sangat mencederai integritas pemilu,” kata Luluk dalam keterangannya, Rabu (11/12/2024).

    Selain itu, Luluk juga mencatat adanya temuan mencurigakan di beberapa TPS, termasuk suara yang seratus persen untuk satu pasangan dan pemilih yang mencoblos lebih dari sekali.

    Luluk menekankan bahwa kecurangan seperti ini merugikan seluruh masyarakat yang menginginkan pemilu yang bersih dan adil. “Tidak hanya merugikan saya sebagai calon, tetapi juga masyarakat luas,” katanya.

    Luluk berharap temuan pelanggaran ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan di masa depan, agar pemilu yang akan datang lebih jujur dan adil. Dia juga mengajak semua pihak untuk menjaga integritas demokrasi demi kualitas pemilu yang lebih baik.

    “Kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja keras demi terselenggaranya Pilgub Jatim 2024. Terima kasih kepada KPU, Bawaslu, serta seluruh jajaran penyelenggara yang telah menjalankan tugasnya,” tuturnya.

    Terkahir, Luluk juga mengucapkan terima kasih kepada tim pemenangan dan relawan yang telah bekerja keras dalam Pilgub Jatim 2024 ini. [ipl/suf]

  • Pj. Gubernur Jatim Adhy Apresiasi 29 Perangkat Daerah Raih INOTEK Award 2024

    Pj. Gubernur Jatim Adhy Apresiasi 29 Perangkat Daerah Raih INOTEK Award 2024

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono menyerahkan berbagai penghargaan Penganugerahan Inovasi Daerah dan Inovasi Teknologi (INOTEK) Award Tahun 2024 di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya, Rabu (11/12/2024).

    Dalam kesempatan ini, Adhy mengapresiasi 29 Perangkat Daerah (PD) yang mendapatkan anugerah INOTEK Award 2024. Ia mengatakan, penyelenggaraan acara ini merupakan wujud apresiasi realisasi untuk mewujudkan layanan publik yang sesuai dengan perkembangan teknologi.

    Adhy menambahkan, bahwa saat ini ekosistem untuk bisa berinovasi di Jawa Timur betul-betul kondusif, dibangun dengan kesempatan yang luas dan kuncinya adalah perbaikan yang berkelanjutan.

    “Alhamdulillah Jatim sebagai provinsi terinovatif sampai kabupaten kotanya. Ini bukti bahwa ekosistem inovasi memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berkreasi, melakukan inovasi, perubahan di semua kabupaten kota dan OPDnya,” ujar Adhy.

    “Ini juga bagian dari kita mengapresiasi inovasi yang dilakukan UPT maupun OPD menjadi bagian penting. Kita ingin memberikan apresiasi bagi inovator dan unit terkecil yang melakukan inovasi,” imbuhnya.

    Adhy menyebut, bahwa Pemprov Jatim sangat selektif dalam penyeleksian inovasi di tingkat PD maupun UPT. Karena nantinya, proses seleksi ini menjadi modal awal untuk selanjutnya dikirimkan ke tingkat nasional.

    “Pusat inovasi dari BRIDA sudah dikurasi semua. Ini modal besar buat kita nanti tahun 2025, dilombakan tingkat nasional sehingga kesempatannya lebih luas lagi,” katanya.

    “Kami optimistis dengan semangat kebersamaan, kerja keras dan sinergi dari seluruh pihak, Jawa Timur bisa terus menjadi pusat inovasi peningkatan kualitas pelayanan publik,” ungkapnya menambahkan.

    Penghargaan ini, lanjut Adhy, ditujukan untuk memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jatim yang berhasil melakukan inovasi dalam penelitian dan pengembangan di berbagai bidang.

    “Inovasi ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat, tepat, dan akurat, serta meningkatkan aksesibilitas layanan di semua sektor melalui platform digital,” ungkapnya.

    “Inovasi juga harus selalu berkembang diantara seluruh Pemerintah Daerah di Jatim agar memiliki daya saing untuk memajukan Jatim,” tambahnya.

    Ia menilai, keberhasilan INOTEK Award tidak lepas dari peran Jatim yang telah berhasil menjadi provinsi terinovatif sekaligus Pemerintah Daerah dengan indeks inovasi daerah tertinggi regional klaster provinsi untuk regional II wilayah Jawa.

    “Apa yang sudah kami rencanakan di awal tahun, dan akhirnya Jatim menjadi provinsi yang terinovatif dan indeks inovasi tertinggi di Pulau Jawa, Jatim benar-benar tidak ada lawan,” imbuhnya.

    “Alhamdulillah, 18 kabupaten/kota di Jatim juga berhasil menyabet penghargaan sebagai daerah terinovatif dan sangat inovatif pada IGA Awards, dimana Jatim menjadi tuan rumah pertama dalam ajang ini,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Adhy berpesan agar inovasi harus bisa memudahkan rakyat untuk melakukan kebutuhan hidupnya. Maka dari itu, ia mengajak UPT dan PD untuk menemukan kendala dan hambatan sebanyak-banyaknya, karena dari itulah gagasan inovasi bermunculan.

    “Oleh karena itu, inovasi harus memberikan solusi dan harus berkelanjutan. Bagaimana sebuah inovasi yang bagus bukan berarti terus menciptakan yang baru. Akan tetapi mampu mengoptimalkan inovasi yang ada dan sudah terbukti bermanfaat untuk bisa dikembangkan dan diperluas,” tegasnya.

    Adhy mengucapkan terima kasih kepada Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Jatim yang terus memberikan ruang, membimbing dan mendampingi setiap perangkat daerah untuk mencapai indeks inovasi daerah yang tinggi.

    “Kali ini tentu tidak mungkin jika tidak mendapatkan kontribusi dan dukungan dari semua OPD. Karena memang budayanya, inovasi bisa berkembang dengan saling berlomba-lomba,” katanya.

    Hal ini menunjukkan semakin hari banyak perbaikan, mengidentifikasi menganalisis semua persoalan yang terjadinya. Ujungnya adalah bagaimana program kita memberikan perubahan dan kemudahan serta sesuatu yang dibutuhkan masyarakat lebih cepat akurat dan mudah.

    “Selamat juga kepada seluruh pemenang INOTEK Award. Semoga ini bisa menjadi motivasi bagi semua penerima penghargaan untuk terus berkarya dan berinovasi guna mewujudkan Jawa Timur yang maju, berkelanjutan dan mendunia,” tukasnya.

    Sementara itu, Kepala BRIDA Jatim, Adriyanto menjelaskan INOTEK Award bertujuan memberikan rangsangan kepada Kabupaten Kota untuk berinovasi dan berkompetisi untuk menghasilkan inovasi daerah.

    “Ada 29 Perangkat Daerah yang kita nyatakan inovatif dan lebih banyak ke arah kuantitas. Maka ini menjadi rangsangan, supaya tahun depan penghargaan ini bisa memicu peningkatan ekosistem inovasi,” kata Andiyanto.

    Ia juga mengungkapkan, anugerah penghargaan ini dibagi dalam lima kategori, yakni inovasi daerah, inovasi teknologi berbasis website/mobile apps, agribis dan energi baru terbarukan, sosial budaya dan kependudukan dan Kepala Perangkat Daerah inovatif.

    “Jumlah peserta yang berpartisipasi mengirimkan inovasinya berjumlah 397, yang berasal dari 34 kabupaten/kota. Kami harap pemerintah daerah kabupaten/kota mampu meningkatkan peran inovasi, bahkan prestasi di bidang inovasi melalui sinergitas dan kolaborasi untuk saling berbagi,” tegasnya.

    “Dengan tata kelola yang baik, Insya Allah akan mampu mendongkrak skor indeks inovasi daerah Jatim dengan predikat yang sangat inovatif,” pungkasnya. [tok/suf]

  • UMK Ponorogo Diusulkan Naik Segini, Disnaker Sebut Sesuai Regulasi

    UMK Ponorogo Diusulkan Naik Segini, Disnaker Sebut Sesuai Regulasi

    Ponorogo (beritajatim.com) – UMK (Upah Minimum Kabupaten) Ponorogo tahun 2025 diusulkan naik dari tahun 2024. Jika tahun 2024 UMK Ponorogo sebesar Rp 2.235.311, tahun 2025 nanti UMK di Ponorogo diusulkan menjadi Rp 2.380.606.

    Kenaikan tersebut,sebesar 6,5 persen atau Rp 145.295. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Ponorogo pun menyebutkan bahwa kenaikan sudah sesuai dengan regulasi.

    Usulan nominal UMK Ponorogo untuk tahun 2025 itu sudah berdasarkan hasil kesepakatan Dewan Pengupahan. Kini langkah selanjutnya, tinggal menunggu pengajuan resmi ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim)

    Kepala Disnaker Ponorogo, Suko Kartono, menyatakan bahwa usulan kenaikan UMK telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

    Untuk Ponorogo, usulan kenaikan UMK sebesar 6,5 persen atau Rp 145.295. “Usulan sudah sesuai dengan regulasi, naik sebesar 6,5 persen atau Rp145. 295,” kata Suko, Rabu (11/12/2024).

    Menurut Suko, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Ponorogo telah menyepakati usulan kenaikan tersebut. Pihaknya akan mengajukan usulan itu ke Pemprov Jatim, setelah Upah Minimum Provinsi (UMP) ditetapkan pada 11 Desember 2024.

    “Proses pengajuan UMK paling cepat dilakukan setelah penetapan UMP. Dimana untuk UMP ini sudah ditetapkan tanggal 11 Desember 2024,” katanya.

    Suko berharap kenaikan UMK dapat membawa dampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah. Ia juga mengingatkan agar seluruh perusahaan di Ponorogo mematuhi besaran upah yang ditetapkan nantinya.

    Keputusan final, kata Suko, tetap menunggu pengesahan dari Pemprov Jatim. Dengan usulan ini, Pemkab Ponorogo optimistis kesejahteraan pekerja akan meningkat, sekaligus mendukung stabilitas ekonomi lokal di tengah tantangan ekonomi global. “Untuk kepastiannya nanti menunggu keputusan dari Pemprov Jatim,” tutup Suko. [end/suf]

  • Makelar Jabatan Mulai Buka Lapak Usai Pilkada Jember

    Makelar Jabatan Mulai Buka Lapak Usai Pilkada Jember

    Jember (beritajatim.com) – Makelar-makelar jabatan mulai beraksi usai pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Mereka menjanjikan posisi di organisasi perangkat daerah (OPD).

    “Saya melihat di setiap transisi (kekuasaan), pasti banyak orang, khususnya dari kalangan aparatur sipil negara (ASN), akan menempuh jalur ke mana-mana. Saya ingin menyelamatkan ASN,” kata Fadhil Muzakki Syah, salah satu anggota Dewan Penasihat Tim Pemenangan Muhammad Fawait-Djoko Susanto, Rabu (11/12/2024).

    Fadhil mendengar ada ASN yang mencoba mencari cara untuk mengamankan posisi. “Bahkan bukan hanya satu orang. Ada beberapa pintu yang dilalui. Istilahnya membuka peluang, membuka lapak. Itu bukan satu orang. Saya tidak bisa menyebut nama. Ada beberapa orang, dan jalurnya pun berbeda,” katanya.

    Fadhil juga mendengar, bahkan ada sejumlah pihak yang mulai melakukan penjaringan pejabat. “Ada yang dari dalam (ASN), ada yang dari luar. Saya tidak menuduh. Itu selentingan-selentingan yang saya dengar,” katanya.

    Situasi ini juga ditemui Fadhil pada masa transisi pemerintahan Bupati Faida ke Bupati Hendy Siswanto pada 2020.

    “Saya saat itu juga memasrahkan penuh keputusan kepada Pak Hendy. Begitu pun ketika Gus Fawait menang, kita pasrahkan penuh untuk SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) apapun keputusannya Pak Bupati,” kata Fadhil.

    Sebagaimana masa awal pemerintahan Bupati Hendy, saat ini orang-orang dekat calon bupati terpilih hanya bisa memberi saran. “Tidak ada matahari kembar. Semua hanya bisa memberi saran, memberi masukan. Keputusan akhir tergantung bupati,” kata Fadhil.

    Melihat fenomena ini, Fadhil pun membuat video singkat berisi seruan yang beredar di media sosial. “Saya ingin menyelamatkan masyarakat Jember supaya tidak tertipu siapapun, bahwa kita harus satu komando,” katanya.

    Dalam video berdurasi satu menit 55 detik tersebut, Fadhil meminta kepada seluruh relawan dan pendukung Fawait untuk tidak bingung menghadapi masa transisi pemerintahan.

    “Semuanya harus kita percayakan kepada Gus Fawait untuk menyusun kabinet di Jember. Saya yakin beliau sangat bijaksana dan memang aturannya, semua apa kata bupati. Yang lain membantu bupati. Tidak bisa mengatur. Bisanya hanya memberi saran. Tapi hak prerogatif tetap pada bupati,” kata Fadhil.

    Fadhil meminta semua pihak tetap bijaksana. “Tetap satu komando di bawah pimpinan bupati kita, Gus Fawait, karena tidak ada tanda tangan wakil, tanda tangan sekda, tanda tangan perangkat, yang ada adalah tanda tangan bupati,” katanya. [wir]