Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Bondowoso Belum Miliki KIHT, Pj Bupati Jelaskan Tantangannya

    Bondowoso Belum Miliki KIHT, Pj Bupati Jelaskan Tantangannya

    Bondowoso (beritajatim.com) – Kabupaten Bondowoso hingga kini belum memiliki Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT), meski pemerintah pusat melalui Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) mendorong daerah untuk membangun kawasan tersebut.

    Penjabat Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro mengungkapkan, keberadaan KIHT penting untuk mempermudah pembinaan dan fasilitasi bagi pelaku usaha hasil tembakau skala kecil.

    “KIHT itu kawasan khusus untuk aktivitas produksi hasil tembakau. Di sana, pengusaha rumahan bisa terlokalisir di satu tempat, sehingga pembinaan dan fasilitasi lebih mudah dibandingkan jika mereka tersebar di rumah-rumah,” jelasnya.

    Ia mencontohkan keberadaan KIHT di Kabupaten Probolinggo yang terletak di pinggir jalan Desa Sumberejo, Kecamatan Paiton sebagai tempat pengumpulan usaha rumahan hasil tembakau.

    Kawasan tersebut dirancang agar pelaku usaha kecil dapat lebih terorganisasi, sehingga pengembangan dan dukungan lebih terarah.

    Pj Bupati mengakui bahwa tantangan utama dalam membangun KIHT di Bondowoso adalah ketersediaan lahan.

    “Di mana-mana kendalanya memang di lahan. Untuk pabrik rokok besar, mereka tidak memerlukan KIHT karena sudah memiliki sistemnya sendiri. KIHT ini untuk mengakomodasi usaha rumah tangga agar bisa tersentral di satu lokasi,” ujarnya.

    Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberadaan KIHT tidak mutlak diperlukan di Bondowoso, apabila sebagian besar pelaku usaha rumah tangga sudah memiliki sistem kemitraan dengan pabrik rokok besar.

    “Ada yang sistemnya setor ke pabrik, jadi tidak perlu ke KIHT karena sudah diberdayakan melalui kemitraan dengan pabrik,” tambahnya.

    Meski belum terwujud, KIHT tetap menjadi opsi strategis bagi Kabupaten Bondowoso apabila kebutuhan mendesak muncul di masa depan. [awi/beq]

  • DPRD Jatim Tinjau Jembatan Klampisan Ngawi Roboh

    DPRD Jatim Tinjau Jembatan Klampisan Ngawi Roboh

    Ngawi (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Deni Wicaksono, melakukan kunjungan langsung ke lokasi robohnya Jembatan Desa Klampisan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi.

    Jembatan tersebut mengalami kerusakan parah akibat meningkatnya debit air sungai dan penumpukan sampah di pondasi jembatan.

    Dalam tinjauannya, Deni menegaskan pentingnya jembatan tersebut sebagai penghubung vital bagi masyarakat setempat.

    “Siang hari ini, kami sedang meninjau lokasi terjadinya bencana. Bisa dilihat, jembatan Klampisan yang beberapa hari ini mengalami longsor dan tidak dapat digunakan. Ini adalah jembatan penghubung yang sangat vital bagi masyarakat,” ujar Deni, Kamis (12/12/2024).

    Tinjauan ini juga melibatkan tim dari BPBD Provinsi Jawa Timur, BPBD Kabupaten Ngawi, dan Camat Geneng untuk mengevaluasi dan mencari solusi terbaik. Deni menjelaskan bahwa pihaknya akan mengusulkan penggunaan dana tidak terduga agar perbaikan dapat segera dilakukan.

    “Kami akan segera mengusulkan agar perbaikan bisa dilakukan menggunakan dana tidak terduga agar prosesnya bisa cepat. Waktu terus berjalan, dan masyarakat juga menginginkan agar jembatan ini segera dapat digunakan kembali,” tegas Deni.

    Deni berharap hasil tinjauan ini segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia juga menargetkan perbaikan jembatan bisa dimulai paling lambat bulan depan.

    “Semoga segera ada tindak lanjut dari pemerintah provinsi, dan paling lambat bulan depan perbaikan sudah bisa dimulai,” ujar politisi muda PDIP ini.

    Dengan langkah cepat dari berbagai pihak, dia berharap jembatan Klampisan dapat segera diperbaiki dan kembali berfungsi untuk mendukung aktivitas masyarakat setempat. [fiq/beq]

  • 21.189 Warga Bondowoso Bakal Terima BLT DBHCHT Pekan Depan Senilai Rp600 Ribu per KK

    21.189 Warga Bondowoso Bakal Terima BLT DBHCHT Pekan Depan Senilai Rp600 Ribu per KK

    Bondowoso, (beritajatim.com) – Sebanyak 21.189 warga Kabupaten Bondowoso akan menerima Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) pada akhir tahun 2024 ini. Penyaluran akan dilaksanakan pada 17 hingga 18 Desember 2024 pekan depan.

    Hal ini terungkap usai Rapat Koordinasi Persiapan Penyaluran BLT DBHCHT yang digelar di Pendopo Bupati, Kamis (12/12/2024).

    Penjabat Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro menyatakan, persiapan teknis penyaluran BLT DBHCHT sudah matang.

    “Mekanisme penyaluran melalui PT Pos Indonesia. Data penerima sudah diverifikasi dan dicek secara berlapis sehingga calon penerima adalah mereka yang benar-benar berhak,” ujarnya kepada beritajatim.com.

    BLT DBHCHT ini diperuntukkan bagi buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau, dengan harapan bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari penerima.

    “Ini hak masyarakat yang diatur undang-undang. Tugas Pemda adalah menyalurkan bantuan ini tepat sasaran dan memberikan layanan yang mudah bagi masyarakat,” tegasnya.

    Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Bondowoso, Anisatul Hamidah, menyebut penerima bantuan itu puluhan ribu.

    Berdasarkan data, jumlahnya sebanyak 21.189 warga telah terverifikasi sebagai penerima bantuan. Mereka akan menerima Rp 600 ribu yang dibagi dalam dua tahap, yakni Rp 300 ribu per bulan.

    Awalnya, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) diusulkan sebanyak 25.660, tetapi setelah melalui verifikasi berlapis oleh desa, kecamatan, dan Dispenduk, jumlah final menjadi 21.189.

    “Data buruh pabrik rokok berasal dari DPMPTSP, sementara data buruh tani tembakau disediakan oleh Dinas Pertanian. Masyarakat lainnya yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem didasarkan pada data yang diterbitkan BP4D,” kata Anis dikonfirmasi terpisah.

    Pemkab Bondowoso menjamin proses penyaluran BLT berjalan transparan dan sesuai regulasi. Anis menambahkan bahwa Pemkab juga melibatkan kejaksaan negeri dalam pendampingan hukum untuk memastikan integritas dalam penyaluran bantuan.

    “Kami akan membuka call center untuk memudahkan akses layanan masyarakat,” ujarnya.

    Ia juga mengarahkan agar kelompok prioritas, seperti lansia, ibu hamil, dan ibu dengan balita, mendapat pelayanan lebih cepat.

    “Buruh tani tembakau yang juga menerima BPNT tetap berhak menerima BLT karena aturannya boleh,” ucapnya.

    Dengan persiapan matang, Pemkab Bondowoso optimistis penyaluran BLT DBHCHT ini dapat berlangsung lancar, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat penerima.

    Secara teknis, penyaluran BLT DBHCHT di Kabupaten Bondowoso nantinya ditempatkan di masing-masing kecamatan.

    Khusus untuk Kecamatan/Kabupaten Bondowoso ditempatkan di kantor Pos Indonesia Cabang Bondowoso yang berada di sekitar kawasan alun-alun RBA Ki Ronggo. [awi/aje]

  • Pemkot Blitar Bangun GOR Beladiri, Siapkan Rp3,4 Miliar

    Pemkot Blitar Bangun GOR Beladiri, Siapkan Rp3,4 Miliar

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar akan membangun Gedung Olahraga atau GOR Beladiri Mastrip di Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar. Untuk proyek ini, Pemkot Blitar menyiapkan anggaran sebesar Rp3,4 miliar untuk dua tahap

    Pada tahap awal pembangunan, Pemkot Blitar mengucurkan dana sebesar R.900 juta. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun pondasi, tiang penyangga, dan atap GOR Beladiri Mastrib.

    “Memang pembangunannya dua tahap. Kalau tahap pertama pada 2024, tahap kedua nanti pada 2025. Saat ini sudah finishing tinggal pemasangan atap,” kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Blitar, M. Aminurcholis, Kamis (12/12/2024).

    Rencananya pembangunan GOR Beladiri ini dilanjutkan pada 2025 mendatang. Pada tahap 2 tersebut, Pemkot Blitar bakal menggelontorkan dana sebesar Rp2,5 miliar.

    Pembangunan GOR Beladiri ini dianggap penting oleh Pemkot Blitar. Pasalnya meski Pemkot Blitar memiliki GOR Soekarno-Hatta namun bangunan tersebut dianggap sudah terlalu sesak untuk berbagai event.

    Sehingga Pemkot Blitar memutuskan untuk membangun satu GOR lagi yang dikhususkan untuk olahraga jenis beladiri seperti pencak silat, tinju hingga karate. Diharapkan dengan Pembangunan GOR itu para cabang olahraga tak lagi kesulitan menjalankan jadwal alias tak bentrok dengan cabor lain.

    “Khusus beladiri memang,” jelasnya.

    Dana sebesar Rp2,5 miliar untuk tahap dua nantinya bakal digunakan untuk pemenuhan fasilitas GOR Beladiri. Fasilitas yang ditambahkan tersebut adalah lantai, dinding, ruang ganti, toilet hingga tribun.

    “Kalau tahap kedua akan difokuskan pada dinding, tribun, ruang ganti, toilet, dan fasilitas pendukung lain,” jelasnya lagi.

    Selain digunakan untuk Latihan, nantinya GOR juga bisa digunakan lokasi sejumlah even. Bahkan, jika melihat fasilitas pendukung, even tak hanya lingkup regional saja melainkan juga nasional.

    “Representatif. Jadi nantinya bisa dijadikan venue kelas nasional juga,” katanya.

    Terkait pemberian nama GOR Mastrip, dipilih sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang Mastrip (Mahasiswa dan Pelajar Republik Indonesia) yang berjuang mempertahankan kemerdekaan di wilayah Blitar Raya. Bahkan, di Kota Blitar juga diabadikan nama jalan, yakni Jalan Mastrip. [owi/beq]

  • My Retribusi dan Siksda Pemkab Sidoarjo Raih Penghargaan Inotek Award

    My Retribusi dan Siksda Pemkab Sidoarjo Raih Penghargaan Inotek Award

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Dua inovasi Pemkab Sidoarjo berhasil meraih penghargaan di ajang Inotek Award Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    Inovasi My Retribusi yang merupakan Executive Dashboard Monitoring Retribusi Daerah dinobatkan sebagai inovasi Terinovatif Top 3 dalam kategori inovasi teknologi berbasis website/mobile apps. Dan inovasi Siksda (Sistem Informasi Keuangan Sidoarjo) sebagai Top 10 kategori inovasi daerah.

    Penghargaan ini diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati dan Kepala Bappeda Sidoarjo Heri Soesanto di Mercure Grand Mirama Surabaya, Rabu (11/12/2024).

    Fenny menyampaikan bahwa Sidoarjo berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui berbagai inovasi. Penghargaan demi penghargaan yang diterima Kabupaten Sidoarjo ini tidak lain adalah bentuk komitmen Sidoarjo menyelenggarakan good government. “Kami ingin masyarakat Sidoarjo mendapatkan pelayanan yang semakin mudah, cepat, dan transparan,” ucapnya.

    Inovasi yang ada juga telah mendapat pengakuan secara nasional sebagai Kabupaten Terinovatif pada ajang IGA (Indonesia Goverment Award) tiga kali berturut-turut. “Ini semakin menguatkan komitmen kami untuk memberikan yang terbaik,” imbuhnya.

    Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Jawa Timur, Andriyanto, mengungkapkan bahwa Jawa Timur saat ini telah dinobatkan sebagai provinsi terinovatif di Indonesia dalam ajang Innovative Government Awards (IGA) 2024. Selain itu, Jawa Timur juga memiliki indeks riset tertinggi di Pulau Jawa.

    “Inotek Award ini bertujuan untuk merangsang pemerintah daerah agar terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan publik. Tahun ini, kami memberikan penghargaan pada berbagai kategori untuk mendorong tumbuhnya ekosistem inovasi yang lebih kuat,” kata Andriyanto.

    Tercatat, sebanyak 29 perangkat daerah di Jawa Timur dinyatakan inovatif pada ajang ini. Ada 5 kategori dan masing-masing memiliki 10 besar inovasi. Sebanyak 397 inovasi dikirimkan dari 34 kabupaten/kota. Inovasi yang diajukan pun sangat beragam, mulai dari teknologi berbasis website, sosial budaya, hingga kependudukan.

    Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menekankan pentingnya inovasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. “Inovasi yang baik adalah inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Ukuran keberhasilannya adalah sejauh mana inovasi tersebut dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ada dan berkelanjutan,” tegas Adhy.

    Beliau juga berharap inovasi-inovasi yang lahir dari Jawa Timur dapat direplikasi oleh daerah lain. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang semakin inovatif dan kompetitif. (isa/kun)

  • Ini Dasar Bambang-Bayu Gugat Hasil Pilwali Blitar ke MK

    Ini Dasar Bambang-Bayu Gugat Hasil Pilwali Blitar ke MK

    Blitar (beritajatim.com) – Pasangan Bambang-Bayu resmi melayangkan gugatan sengketa hasil Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Blitar ke Mahkamah Konstitusi (MK). Banyak yang mengira gugatan ini sengaja dilayangkan usai Bambang-Bayu dinyatakan kalah dalam Pilwali Blitar 2024.

    Penasihat hukum paslon Bambang Riyanto-Bayu Setyo Kuncoro (Bambang-Bayu), Joko Trisno Mudiyanto membantah hal tersebut. Menurutnya, gugatan Pilwali Kota Blitar ini dilayangkan karena adanya dugaan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM).

    “Dengan adanya permohonan sengketa Pilkada di MK oleh paslon 01, merupakan bentuk kedewasaan dalam berdemokrasi, karena penjaga demokrasi terakhir ada di Mahkamah Konstitusi,” ujar Joko Trisno Mudiyanto, Kamis (12/12/2024).

    Joko pun menegaskan bahwa berapapun besarnya keterpautan angka perolehan suara antara paslon Bambang-Bayu dan paslon Syauqul Muhibbin-Elim Tyu Samba (Ibin-Elim) tidak relevan dengan materi gugatan ke MK.

    “Mereka hanya berpikir soal angka perolehan, bukan berpikir soal beras yang dibungkus plastik dengan sablonan angka 2 yang dibagikan di masa tenang,” imbuhnya.

    Menurut Joko, dugaan pembagian beras kepada sejumlah warga Kota Blitar dengan cetakan angka “2” pada bungkusnya sebelum hari pemungutan suara adalah salah satu bukti adanya indikasi kecurangan TSM.

    “Adanya dugaan praktik politik uang sebelum hari pemungutan suara dapat memengaruhi hasil pemungutan suara yang seharusnya berlangsung adil,” ujarnya.

    Joko menandaskan, jika gugatan sengketa Pilkada Kota Blitar disetujui MK, maka pihak Ibin-Elim harus membuktikan tidak menjalankan praktik politik uang untuk memobilisasi suara pemilih.

    “Hal ini yang harus dibuktikan, bahwa paslon 02 (Ibin-Elim) dalam memperoleh suara tidak melakukan money politics, apalagi dalam masa tenang. Silakan disampaikan pembelaannya di MK,” tandasnya.

    Lebih lanjut, Joko menyampaikan bahwa terdapat sejumlah temuan dugaan praktik politik uang, terutama di masa tenang, namun Bawaslu Kota Blitar terkesan melakukan pembiaran meskipun telah dilaporkan oleh warga.

    “Bawaslu yang sudah menerima laporan dari warga Perumahan Pakunden (Kelurahan Tanjungsari) pada 25 November 2024 tidak segera mengambil tindakan hukum dan terkesan melakukan pembiaran,” tandasnya.

    Di sisi lain, pasangan Ibin-Elim menyebut bahwa langkah Bambang-Bayu sebagai hal yang kurang dewasa. Ibin-Elim menyarankan agar pasangan Bambang-Bayu bisa bersikap legawa dengan hasil yang Pilwali Kota Blitar.

    “Saya rasa harus legawa. Kalau jaraknya 100 suara silakan, ini kan jauh 6.000 suara sah lebih,” kata Ketua Tim Pemenangan Ibin-Elim, M Zainul Ichwan.

    Menurut Tim Ibin-Elim langkah yang ditempuh Bambang-Bayu tersebut cukup aneh pasalnya selisih perolehan suara antara keduanya cukup lebar yakni hampir 6.000 suara.

    Zainul meminta kubu Bambang Rianto-Bayu Setyo Kuncoro tidak mencari-cari kesalahan. “Jangan dicari-cari karena perbandingannya 6.000 suara sah. Bagaimana mau ke MK?” ujarnya. [owi/beq]

  • Jelang Nataru, Harga Sembako di Kota Mojokerto Tak Naik Signifikan

    Jelang Nataru, Harga Sembako di Kota Mojokerto Tak Naik Signifikan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Jelang Natal dan Tahun Baru 2025, harga kebutuhan pokok di Kota Mojokerto tidak ada kenaikan signifikan. Hal ini diketahui setelah inspeksi mendadak (sidak) Pejabat (Pj ) Wali Kota Mojokerto dan Forkompinda Kota Mojokerto di Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto.

    Pj Wali Kota Mojokerto, Moh Ali Kuncoro mengatakan, sidak yang digelar Pemkota Mojokerto tersebut merupakan upaya bersama jajaran terkait fluktuasi harga di pasaran. “Karena kita bersiap untuk menghadapi Nataru, Natal dan Tahun Baru,” ungkapnya, Kamis (12/12/2024).

    Hasil sidak yang digelar, lanjut Mas Pj (sapaan akrab, red), secara umum harga masih sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Di pasar terbesar di Kota Mojokerto tidak ada kenaikan harga yang signifikan. Menurutnya, justru ada beberapa harga komoditi di Kota Mojokerto mengalami penurunan.

    “Seperti daging ayam ras yang biasanya di harga Rp35 ribu-Rp36 ribu per kg, kini di harga Rp32 ribu per kg. Dan semoga ini terus terjaga, pasokan tercukupi, distribusi lancar karena kecenderungan memang agak ada sedikit penurunan daya beli masyarakat tapi insya Allah di setiap Natal dan Tahun Baru masyarakat lebih konsumtif,” katanya.

    Untuk harga sayur, ada kenaikan karena saat ini musim penghujan sehingga gampang busuk. Termasuk cabe rawit. Orang nomor satu di lingkup Pemkot Mojokerto ini menjelaskan, untuk kebutuhan pokok sehari-hari berpengaruh pada tingkat laju perekonomian di sebuah daerah.

    “Apabila harga terlanjur melambung tinggi, akan kita intervensi. Kita ada operasi pasar sehingga harga di pasaran tetap terjaga dan tetep terkendali. Kwalitas sembako sama dengan hari-hari biasa masih terjaga, mutu juga bagus. Semoga ini bisa kita pertahankan,” ujarnya.

    Karena, tegas Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur ini, ketika berbicara sembako maka bicara tentang kebutuhan paling dasar yang ada di masyarakat. Lebih-lebih saat ini sedang menghadapi masalah genangan banjir yang ada di empat kelurahan yang ada di Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto.

    “Tapi kita terus melakukan upaya-upaya terbaik untuk bisa menghadapi permasalahan yang ada di Kota Mojokerto,” pungkasnya didampingi Forkompinda Kota Mojokerto. [tin/beq]

  • Aktivis 98 Apresiasi Visi ‘Jatim Gerbang Baru Nusantara’ Khofifah-Emil

    Aktivis 98 Apresiasi Visi ‘Jatim Gerbang Baru Nusantara’ Khofifah-Emil

    Surabaya (beritajatim.com) – Tahun 2025, ribuan ASN akan diboyong oleh Presiden Prabowo ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini tentu akan membuat trafik arus transportasi dari Jawa ke IKN semakin tinggi. Dan, saat itulah Jatim akan hadir sebagai Gerbang Baru Nusantara.

    Aven Januar, aktivis 98 mengatakan, Gerbang Baru Nusantara adalah visi yang dihadirkan Khofifah-Emil.

    “Dan, hal itu perlu untuk diapresiasi dan didukung oleh masyarakat Jawa Timur dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya, Kamis (12/12/2024).

    Aven juga memaparkan, data Kesyahbandaran Perak tentang kenaikan kunjungan kapal pada jenis kapal layar motor, kapal penumpang, dan Ro-Ro (roll-on/roll-off) dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Semayang, Balikpapan, mengalami kenaikan 20 persen dari tahun 2022 ke tahun 2023.

    “Artinya, visi Gerbang Baru Nusantara Khofifah-Emil mampu menjawab tantangan peran dan posisi strategis Jawa Timur yang akan memberikan dampak positif terkait kesejahteraan masyarakat dan kenaikan sumbangsih pendapatan negara bukan pajak dari sektor transportasi nasional,” tutur Aven, yang juga mantan Sekjen BEM FISIP Unair 2001-2002 ini.

    Pada kesempatan yang sama, Aktivis 98 Surabaya, Katno mengatakan, bahwa apresiasi terhadap visi Gerbang Baru Nusantara diwujudkan dengan pengembangan keahlian dan kemampuan warga Jawa Timur dengan memanfaatkan dalam bentuk ekonomi sektor riil yakni UMKM dan Ekonomi kreatif lainnya.

    “Jika arus distribusi produk dari keluar-masuk Jatim sangat tinggi, warga Jatim pun juga harus terlibat dengan meningkatkan hasil produktivitasnya sendiri, maka Khofifah-Emil dalam tahun pertama diharapkan mendukung produktifitas UMKM, menuju peningkatan kesejahteraan warga,” papar Katno, aktivis 98 dari Untag Surabaya ini.

    Katno, yang saat ini adalah Komisaris BUMN dari PT Industri Kapal Indonesia (IKI) menyebutkan bahwa Pelabuhan Tanjung Perak Jawa Timur melayani 19 rute dari 39 rute tol laut, sehingga hampir 80 persen logistik di 20 provinsi Indonesia Timur disuplai dari Jawa Timur

    “Artinya, visi Gerbang Baru Nusantara ini tidak sekadar menjawab kesejahteraan bagi warga Jawa Timur saja, tapi mampu mendukung kesejahteraan rakyat Indonesia setidaknya di 20 Provinsi Indonesia Bagian Timur,” pungkas Katno yang juga dikenal loyalis Presiden RI periode 2014-2024 , Ir Joko Widodo ini. [tok/aje]

  • PMI Jatim Apresiasi Kemenangan Khofifah-Emil di Pilgub 2024

    PMI Jatim Apresiasi Kemenangan Khofifah-Emil di Pilgub 2024

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Timur, H. Imam Utomo S., memberikan apresiasi dan ucapan selamat kepada pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak atas kemenangan mereka dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Hasil rekapitulasi resmi menunjukkan pasangan petahana ini unggul di 36 kabupaten/kota di Jawa Timur.

    “Selamat buat Bu Khofifah dan Pak Emil, pasangan teladan yang terus bersama-sama hingga periode kedua untuk mengabdi membangun Provinsi Jawa Timur,” ujar Imam Utomo, yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur selama dua periode (1998-2008), kepada wartawan di Surabaya, Rabu (11/12/2024).

    Imam Utomo mengungkapkan keyakinannya bahwa kemenangan Khofifah-Emil akan memberikan manfaat besar bagi kelanjutan pembangunan di Jawa Timur. Selama lima tahun masa kepemimpinan sebelumnya, keduanya dinilai telah berhasil menjalankan amanah dengan baik.

    “Terutama perhatian terhadap PMI Jawa Timur yang terus bersama-sama dengan pengurus di seluruh wilayah dan relawan, berusaha menjaga nama baik Jatim dalam berbagai kegiatan kepalangmerahan,” tambahnya.

    Menurut Imam, banyak program dan kegiatan kepalangmerahan di Jawa Timur telah mendapat perhatian dan dukungan dari Khofifah. Ia berharap perhatian tersebut dapat terus ditingkatkan pada periode kedua ini.

    Selama hampir lima tahun terakhir, PMI Jawa Timur telah menerima dukungan yang signifikan dari Khofifah-Emil, khususnya dalam menjaga tugas-tugas kemanusiaan dan kerelawanan. Imam optimis bahwa terpilihnya kembali pasangan ini akan memperkuat Jawa Timur sebagai pelopor kegiatan sosial kepalangmerahan di tingkat nasional maupun dalam kerja sama internasional.

    “Semoga terpilihnya kembali gubernur dan wakil gubernur petahana semakin membuat Jawa Timur tambah baik,” harap Imam.

    Berdasarkan rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur yang selesai pada Senin (9/12/2024) malam, pasangan nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak, meraih total 12.192.165 suara. Mereka unggul atas dua pasangan pesaing, yaitu Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim (nomor urut 1) dan Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta Gus Hans (nomor urut 3).

    Imam Utomo menegaskan bahwa keluarga besar PMI Jawa Timur mendukung penuh kepemimpinan Khofifah-Emil untuk lima tahun ke depan.

    “Keluarga besar PMI Jawa Timur mengucapkan selamat dan sukses. Semoga dalam kepemimpinan Bu Khofifah dan Pak Emil, Jawa Timur akan lebih maju, masyarakatnya sejahtera, dan visi-misi mereka dapat terwujud,” kata Imam. [beq]

  • Antisipasi Banjir Bandang, Pemkab Banyuwangi Percepat Langkah Mitigasi

    Antisipasi Banjir Bandang, Pemkab Banyuwangi Percepat Langkah Mitigasi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bergerak cepat dalam mengantisipasi potensi banjir bandang yang mengancam wilayahnya. Hal ini dilakukan menyusul aktivitas pembukaan lahan di lereng Gunung Ijen yang berpotensi memicu bencana serupa bom waktu.

    Pembukaan lahan untuk jalur listrik oleh PT Medco Cahaya Geothermal menjadi salah satu perhatian utama. Tahun ini, perusahaan panas bumi tersebut telah melakukan aktivitas pembukaan lahan untuk jalur listrik, meski telah melaporkan langkah-langkah mitigasi termasuk pembersihan kayu-kayu sisa penebangan.

    Plt. Sekretaris Daerah Banyuwangi, Guntur Priambodo, menjelaskan bahwa pembersihan sisa tebangan kayu telah mencapai 95 persen. Namun, potensi banjir tetap menjadi ancaman. “Dari hasil studi, memungkinkan akan terjadi banjir akibat aktivitas di atas. Tapi, mereka sudah melaporkan langkah-langkah mitigasi,” ujar Guntur.

    Ia menegaskan pentingnya antisipasi dan sinergi semua pihak untuk mencegah banjir bandang. “Kita semua harus waspada karena di beberapa wilayah sudah mulai terjadi banjir,” tambahnya.

    Sebagai bagian dari langkah mitigasi, Pemkab Banyuwangi memanggil sejumlah pihak terkait. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, dan pihak-pihak lainnya terlibat dalam diskusi ini. Beberapa OPD yang hadir meliputi Dinas PU CKPP, PU Pengairan, DLH, dan BPBD.

    Tak hanya itu, kolaborasi juga melibatkan perwakilan dari Perhutani Wilayah Barat, PT Medco Cahaya Geothermal, Perkebunan Lidjen, dan Perkebunan Kalibendo. Kehadiran pihak-pihak tersebut diharapkan dapat memberikan solusi komprehensif untuk mencegah potensi bencana.

    Potensi banjir bandang di Banyuwangi tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan memerlukan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat. Dengan langkah antisipasi yang matang, Pemkab Banyuwangi optimis dapat meminimalkan risiko bencana dan melindungi keselamatan warganya. [rin/beq]