Category: Beritajatim.com Politik

Apel Gladi Kesiapsiagaan Hadapi Ancaman Bencana di Kota Kediri

Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah memimpin Apel Gladi Kesiapsiagaan Menghadapi Ancaman Bencana di Kota Kediri. Apel berlangsung di Halaman Balai Kota Kediri, Kamis (12/12/2024). Apel ini diikuti oleh ASN, TNI, Polri, dan relawan.

“Akhir-akhir ini Kota Kediri terus menerus dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Tak jarang dengan curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan debit air naik. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Sungai Brantas dan diambil langkah penutupan sementara kawasan bantaran,” ujarnya.

Zanariah mengungkapkan dalam cuaca seperti ini potensi pohon tumbang, banjir, dan potensi dampak lain dari angin kencang juga meningkat frekuensinya. Salah satu daerah yang terdampak yakni di Kelurahan Mojoroto, Bujel, dan Ngampel. Rumah-rumah warga terdampak atapnya rusak, dari rusak ringan hingga sedang tak sedikit pula rusak berat.

Berdasarkan prediksi musim hujan tahun 2024/2025 Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan oleh Stasiun Klimatologi Jawa Timur – Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika, diperkirakan musim hujan di Kota Kediri terjadi pada dasarian III Oktober 2024 hingga dasarian I Mei 2025. Dengan prediksi sifat hujan di atas normal dan puncak musim hujan pada bulan Januari 2025.

“Melihat kondisi tersebut kita perlu segera mengambil langkah strategis dalam mengantisipasi dan meminimalisir dampak bencana yang terjadi. Perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan kewaspadaan menghadapi kemungkinan terjadinya bencana hidrometerologi dengan dampak lebih luas,” ungkapnya.

Pj Wali Kota Kediri Zanariah memimpin Apel Gladi Kesiapsiagaan Menghadapi Ancaman Bencana di Kota Kediri.

Pj Wali Kota Kediri menjelaskan Gubernur Jawa Timur juga telah mengimbau perihal kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi hidrometerologi tahun 2024/2025. Imbauan ini melalui Surat Edaran Nomor 360/3653/208.3/2024 tanggal 20 Nomvember 2024 bahwa pemerintah daerah perlu segera mempersiapkan berbagai hal.

Pertama, menerbitkan surat keputusan atau surat pernyataan status siaga darurat bencana hidrometerologi sesuai tingkat kewenangan kewilayahan. Kedua, mengaktifkan satuan tugas penanggulangan bencana di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Ketiga, rantingsasi pohon dan penertiban baliho semipermanen.

Keempat, penguatan lereng dan pembersihan saluran irigasi/saluran air. Kelima, penguatan drainase dan pengecekan seluruh sarana prasarana dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometerologi. Keenam, antisipasi dampak pasca kebakaran hutan dan lahan, yang mungkin akan membawa sisa material yang terbakar.

Ketujuh, pemantauan sampah pada batang tubuh sungai. Kedelapan, pembersihan sungai dari sampaj dan enceng gondok yang berpotensi menyumbat proses pembuangan air. Kesembilan, menyiapkan rambu-rambu/petunjuk evakuasi bencana. Kesepuluh, membentuk posko kesiapsiagaan pemerintah daerah dan melakukan pemantauan secara cermat dan berkelanjutan untuk mengetahui situasi terkini terhadap perkembangan informasi cuaca atau peringatan dini.

Kesebelas, menyiagakan seluruh aparatur pemerintah daerah dan berkoordinasi dangan seluruh pihak dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan. Keduabelas, memberi imbauan, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat antisipasi potensi bencana hidrometerologi.

“Alhamdulillah beberapa poin di atas sudah kita lakukan bersama. Salah satunya dengan melakukan kerja bakti di setiap kelurahan. Saya harap kegiatan ini rutin dilakukan sembari pengecekan lingkungan agar menekan potensi terjadinya genangan,” imbaunya.

Pj Wali Kota Kediri menjelaskan, gladi ini dilaksanakan sesuai amanat Permendagri Nomor 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan minimal sub urusan bencana daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan kesiapsiagaan personel dan peralatan.

Serta melatih respon personel atau aparat dan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Seperti nanti akan ada simulasi penyelamatan di ketinggian dengan lokus kantor Sekretariat Pemerintah Kota Kediri.

Harapannya usai pelaksanaan kegiatan gladi kesiapsiagaan dan simulasi bencana dapat mengoptimalkan peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing instansi.

Semakin mempererat sinergi dalam komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi semua pemangku kepentingan penyelenggara penanggulangan bencana. Meningkatkan kesiapsiagaan dan respon yang tepat saat menghadapi ancaman bencana.

“Sehingga bisa meminimalisir dampak kejadian bencana. Seperti kerusakan sarana prasarana, timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis. Serta terwujudnya Kota Kediri yang tangguh menghadapi bencana,” jelasnya.

Dalam kegiatan ini, Kalaksa BPBD Provinsi Jawa Timur Gatot Soebroto menyerahkan bantuan Kepada Pj Wali Kota Kediri untuk diserahkan ke BPBD Kota Kediri. Pj Wali Kota Kediri juga melakukan pemeriksaan pasukan, kendaraan, dan perlengkapan penanganan bencana. Turut hadir, perwakilan Forkopimda, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Kepala OPD, dan tamu undangan lainnya. [nm/kun]

12/12/2024 18:42
Sertifikasi 1.424 Aset Pemkab Bondowoso Ditarget Tuntas di 2025

Bondowoso (beritajatim.com) – Sebanyak 1.424 aset Pemerintah kabupaten (Pemkab) Bondowoso belum bersertifikat. Upaya percepatan bakal dilakukan dan ditargetkan tuntas keseluruhan pada 2025.

Pada 2024, ada ratusan aset Pemkab Bondowoso yang selesai disertifikasi. Totalnya 123 aset dalam setahun.

“Tahun ini sertifikasi aset Pemkab sudah 103 dan nanti ditambah 20, jadi total 123. Ada kenaikan,” kata Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bondowoso, Zubaidi kepada beritajatim.com.

Walaupun sudah ada ratusan aset yang disertifikasi tahun ini, ternyata masih ada ribuan yang belum mengantongi dokumen kepemilikan resmi.

“Di tahun 2025 ini masih ada 1.424 aset (Aset Pemkab Bondowoso yang belum bersertifikat),” tuturnya.

Kebanyakan aset Pemkab Bondowoso yang belum digarap berupa bidang jalan dan sempadan sungai. Namun di tahun 2025 diupayakan bakal digarap maksimal.

Pj Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan rencana sertifikasi aset massal milik Pemkab Bondowoso.

“Kami matur nuwun ke Kepala BPN. Karena kita ada satu komitmen berkaitan dengan sertifikasi aset Pemkab,” katanya dikonfirmasi terpisah.

Isi komitmennya adalah bahwa seluruh bidang aset yang menjadi tanggungjawab Pemda tuntas disertifikasi pada 2025.

“Ini komitmen bersama. Jadi Januari akan kita mulai proses-proses, sekarang persiapan. Sehingga target sampai akhir tahun 2025 seluruhnya sudah bersertifikat,” paparnya.

Pihaknya juga akan memetakan lebih rinci mana saja aset milik Pemkab dan Pemdes, termasuk mana yang sudah dan belum bersertifikat.

“Semua akan kita dorong. Prinsipnya semua tanah yang itu aset pemerintah, maka semua kita upayakan untuk percepatan sertifikasi,” tegas Pj Bupati. [awi/beq]

12/12/2024 18:18
Bupati Hendy Naikkan Insentif Guru Ngaji di Jember Jadi Rp 2,5 Juta pada 2025

Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman memberikan kado sebelum mengakhiri masa kepemimpinan di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Mereka menaikkan insentif guru ngaji dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2,5 juta per tahun pada 2025.

“Kalau Rp 1,5 juta di bawah upah minimum regional (UMR) jauh. Kalau Rp 2,5 juta, memang senilai itu UMR kita,” kata Hendy, usai acara penyerahan insentif secara simbolis, di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Kamis (12/12/2024).

Nominal Rp 2,5 juta itu, menurut Hendy, sebenarnya masih belum sepadan. “Kalau dibagi 12 bulan, berapa rupiah. Hanya Rp 200 ribu per bulan,” katanya.

Namun apapun itu, kenaikan nominal insentif tersebut, menurut Hendy, adalah bagian dari komitmennya jauh-jauh hari untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan generasi muda.

Hendy berharap pengajaran kitab suci tak hanya diterima anak-anak, namun juga orang dewasa dan remaja yang belum bisa mengaji. “Bukan hanya anak-anak kecil, tapi juga menyasar ke anak muda dan dewasa yang tidak mengerti ngaji. Silakan, itu bagian dari yang harus diberi pembelajaran,” jelasnya.

Tahun 2024, Hendy-Firjaun menyerahkan insentif masing-masing sebesar Rp 1,5 juta untuk 17.579 orang guru ngaji muslim, 157 guru kitab nonmuslim, dan 286 mudin nikah.

Menurut Hendy, seharusnya insentif tersebut sudah bisa diselesaikan pada Agustus dan September 2024. “Honorarium ini diberikan melalui rekening Bank Jatim tanpa ipungut administrasi satu rupiah pun. Maka proses rekening ini harus lewat Bank Jatim pusat,” katanya.

Hendy menyebut rekening untuk insentif guru ngaji tersebut adalah rekening khusus. “Saya berharap pada 2025, guru ngaji muslim dan nonmuslim, mudin dan marbot bisa menerima lebih awal. Jadi Januari dan Februari sudah mulai berproses, sehingga pada bulan ketiga dan keempat sudah bisa dicairkan,” katanya.

Para guru ngaji ini akan mendapatkan insentif setiap tahun, karena insentif itu tak lagi berstatus bantuan sosial, melainkan honorarium. “Dokumen akan diminta lagi setiap tahun. Maka guru ngaji harus menyiapkan dokumen setiap tahun,” kata Hendy. [wir]

12/12/2024 17:51
Pemkot Surabaya Lakukan Analisis Mendalam Kasus Siswa SMP Inklusi Dibully

Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) terus memberikan perhatian penuh terhadap kasus bullying yang menimpa seorang siswa inklusi, CW, di SMP Negeri.

Siswa tersebut mengaku di-bully oleh enam teman sekelasnya dan bahkan ditelanjangi di tempat umum pada Kamis, 12 Desember 2024. Kasus ini pertama kali mencuat pada 4 Oktober 2024, dan Pemkot Surabaya melakukan pendampingan sejak saat itu.

Kepala DP3A-PPKB Surabaya, Ida Widayani, mengungkapkan bahwa sejak awal kasus ini muncul, Pemkot Surabaya telah secara rutin memberikan pendampingan fisik maupun psikologis kepada CW.

“Sejak 4 Oktober 2024, kami terus melakukan pendampingan secara rutin untuk memastikan korban mendapatkan dukungan yang dibutuhkan,” kata Ida saat dikonfirmasi oleh beritajatim.com.

Ida juga menjelaskan bahwa meskipun tindakan bullying tersebut terjadi, kejadian tersebut tidak sepenuhnya murni berasal dari teman-teman CW. “Kasus ini tidak sepenuhnya dimulai dari teman-teman yang mem-bully. Ada beberapa tindakan yang dia (CW) lakukan yang kemudian dibalas oleh teman-temannya. CW kemudian menganggap tindakan itu sebagai bentuk bullying,” jelas Ida.

Pemkot Surabaya tidak hanya melakukan pendampingan, tetapi juga melakukan analisis mendalam untuk memahami kondisi CW yang merupakan siswa inklusi. Pihaknya berupaya mencari solusi agar energi dan keahlian CW yang unik dapat tersalurkan ke arah yang positif.

Berkolaborasi dengan konselor dan guru di sekolah, Pemkot Surabaya tengah mencari bidang yang tepat, seperti olahraga atau seni, untuk membantu CW menyalurkan bakat dan potensinya.

“Kami berusaha menganalisis dan mencari tahu bidang apa yang bisa digunakan oleh CW untuk menyalurkan energi dan imajinasinya. Kami berharap hal ini bisa mengarah ke hal yang positif, seperti olahraga atau seni,” ujar Ida.

Dalam upaya mendalami kondisi psikologis CW, Pemkot Surabaya telah memastikan bahwa CW mendapatkan pendampingan dari banyak konselor psikologis. Beberapa pemeriksaan psikis juga dilakukan di rumah sakit jiwa (RSJ) Menur dan RS Bhayangkara, serta dengan dukungan psikolog.

“Kontrol emosinya tidak stabil. Kadang dia sangat tenang, tapi ada kalanya dia mudah tersinggung, dan ini memicu dia untuk melapor ke berbagai pihak, termasuk DPR dan Komnas HAM,” ujar Ida menjelaskan tantangan dalam memberikan pendampingan kepada CW.

Ida juga menambahkan bahwa Pemkot Surabaya akan terus kooperatif dalam proses hukum yang kini tengah berjalan di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Pihak kepolisian sedang memeriksa enam siswa yang dilaporkan terlibat dalam tindakan bullying terhadap CW.

“Kami percaya bahwa kepolisian tidak akan sembarangan dalam menetapkan siapa yang salah. Pasti ada analisa, pemeriksaan, dan bukti-bukti yang akan dipertimbangkan. Kami akan terus mendampingi anak ini, baik sebagai pelapor maupun dalam pendampingan terhadap enam siswa terlapor,” ungkap Ida.

Pemkot Surabaya berharap langkah-langkah ini dapat membantu CW untuk mendapatkan perlindungan yang lebih baik dan mengarahkannya ke jalur yang lebih positif. Selain itu, kasus ini juga menjadi perhatian lebih terhadap penanganan bullying, terutama bagi siswa inklusi yang memerlukan perhatian khusus dalam pendidikan dan sosial. [ram/beq]

12/12/2024 17:44
Bupati Hendy Serahkan Insentif untuk 17.579 Guru Ngaji dan 157 Guru Kitab Nonmuslim di Jember

Jember (beritajatim.com) – Jelang lengser, Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman memenuhi janji-janji mereka. Salah satunya adalah dengan menyerahkan insentif masing-masing Rp 1,5 juta untuk 17.579 orang guru ngaji muslim, 157 guru kitab nonmuslim, dan 286 mudin nikah di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

“Insentif untuk marbot masjid sekarang sedang berproses. Insyaallah segera selesai,” kata Hendy, usai acara penyerahan insentif secara simbolis, di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Kamis (12/12/2024).

Hendy mengatakan, seharusnya insentif tersebut sudah bisa diselesaikan pada Agustus dan September 2024. “Alhamdulillah hari ini sudah kelar. Honorarium ini diberikan melalui rekening Bank Jatim tanpa ipungut administrasi satu rupiah pun. Maka proses rekening ini harus lewat Bank Jatim pusat,” katanya.

Hendy menyebut rekening untuk insentif guru ngaji tersebut adalah rekening khusus. “Saya berharap pada 2025, guru ngaji muslim dan nonmuslim, mudin dan marbot bisa menerima lebih awal. Jadi Januari dan Februari sudah mulai berproses, sehingga pada bulan ketiga dan keempat sudah bisa dicairkan,” katanya.

Para guru ngaji ini akan mendapatkan insentif setiap tahun, karena insentif itu tak lagi berstatus bantuan sosial, melainkan honorarium. “Dokumen akan diminta lagi setiap tahun. Maka guru ngaji harus menyiapkan dokumen setiap tahun,” kata Hendy.

Hendy berharap jumlah santri para guru ngaji bisa lebih banyak. “Bukan hanya anak-anak kecil, tapi juga menyasar ke anak muda dan dewasa yang tidak mengerti ngaji. Silakan, itu bagian dari yang harus diberi pembelajaran,” jelasnya.

Hendy sudah memprogramkan kenaikan nominal insentif untuk guru ngaji pada 2025 sebesar Rp 2,5 juta per tahun. “Kalau Rp 1,5 juta di bawah upah minimum regional (UMR) jauh. Kalau Rp 2,5 juta, memang senilai itu UMR kita,” katanya.

Nominal Rp 2,5 juta itu, menurut Hendy, sebenarnya masih belum sepadan. “Kalau dibagi 12 bulan, berapa rupiah. Hanya Rp 200 ribu per bulan,” katanya.

Namun apapun itu, kenaikan nominal insentif tersebut, menurut Hendy, adalah bagian dari komitmennya jauh-jauh hari untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan generasi muda. “Harapan kita, guru ngaji tak hanya mengajari anak-anak saja. Di sekitar mereka ada orang tua yang tidak mengerti bagaimana cara mengaji. Mereka bagian dari santri yang bisa dilaporkan jumlahnya,” katanya. [wir]

12/12/2024 17:37
Megawati Nilai Anggaran Makan Gratis Rp10 Ribu Tak Masuk Akal

Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengkritik Presiden Prabowo Subianto terkait program makan siang gratis bagi anak-anak sekolah. Sebagai perempuan Indonesia yang paham kuliner dan pandai memasak, Megawati merasa anggaran itu tidak masuk akal.

“Tapi apa, saya hitung, lho saya juga tukang masak kok. Orang tua saya itu orang Sumatera, Bengkulu. Tradisinya putri pertama harus pinter masak. Alhamdulillah,” kata Megawati saat keynote speach Peluncuran dan Diskusi Buku Berjudul: Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Dia pun menyampaikan saran kepada Presiden Prabowo agar anggaran Rp10 ribu per porsi ini dihitung ulang. “Hai Mas Bowo (Prabowo). Kalau denger ini tolong deh, suruh dihitung lagi” tandas Megawati yang disambut tepuk tangan para ibu-ibu yang hadir di acara itu.

Megawati menegaskan, perencanaan program makan siang gratis itu perlu dikoreksi, karena hanya dianggarkan Rp10 ribu per porsi makanan.

“Ku hitung, ya… Rp10 ribu. Ya apa ya (apakah cukup?) Apalagi sekarang harga naik,” ungkap Megawati.

Presiden Kelima RI ini pun menegaskan kritik soal anggaran makan siang gratis ini sebagai koreksi membangun, agar program yang dibuat Presiden Prabowo lebih realistis.

“Jadi ya gitu, sory ya Mas (Prabowo) saya mesti kritik. Lha saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp10 ribu dapete opo to yo? Baru ibu-ibu bilang lha yo opo, paling tempe. Lha iya bener. Saya bisa masak kok,” tukas Megawati.

Sebagai sosok yang mengaku sering turun ke bawah mendengar suara rakyat, Megawati pada prinsipnya setuju dengan program tersebut. “Saya adalah orang yang turun ke bawah, jadi ibu-ibu jangan mentereng-mentereng, tapi turun. Lihat manusia Indonesia yang katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya benar,” kata Megawati

Megawati pun merasakan bagaimana kondisi ibu-ibu yang setiap hari berhadapan dengan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak dan mengurus kebutuhan sehari-hari yang harganya terus naik.

“Saya tau, ngulek cabe segala, ini kemanusiaan, tau. Loh iya, nanti kalau (harga) udah melambung kan datang ke saya, ibu ini gimana cabainya sekarang aduh (naik) pusing gua. Ibu sekarang bawang putihnya naik,” tutur Megawati. [hen/but]

12/12/2024 17:34
Kejari Sidoarjo Satu-satunya di Jatim Dapat Penghargaan KPK Award

Sidoarjo (beritajatim.com) – Kejari Sidoarjo satu-satu kejaksaan di Jawa Timur yang mendapatkan penghargaan KPK Award Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 kategori penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh kejaksaan republik Indonesia tahun 2024, Tingkat Kejaksaan Negeri Tipe A

Penganugerahaan KPK Award bertemakan “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju” itu, diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto di Gedung Merah Putih Jakarta

Penghargaan diterima langsung oleh Kajari Sidoarjo, Roy Rovalino Herudiansyah, S.H., M.H dengan didampingi Kasipidsus Jhon Franky Yanafia Ariandi.

Kepala Kejari Sidoarjo Roy Rovalino Herudiansyah mengungkapkan rasa syukur atas Apresiasi dari Lembaga KPK, tentunya atas prestasi pihaknya ucapkan terima kasih atas atensi dan perhatiannya semoga sinergitas APH khususnya antara KPK dan Kejaksaan bisa lebih solid dan baik lagi.

“Dengan adanya prestasi ini, saya berpesan kepada jajaran untuk tidak cepat berpuas diri. Tingkatkan lagi prestasi, bekerja lebih baik, dan berikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” ucapnya Kamis (12/12/2024).

Roy menjelaskan bahwa keberhasilan Kejaksaan Negeri Sidoarjo menerima penghargaan juara 2 satker tipe A dalam penyelesaian tindak pidana korupsi aparat penegak hukum Kejaksaan dari KPK RI ini juha berkat keseriusan jajarannya dalam memberantas korupsi.

“Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada APH yang dinilai mempunyai komitmen penuh dalam pemberantasan tidak pidana korupsi dibuktikan dengan Banyaknya jumlah perkara, kualitas dan upaya pengembalian kerugian negara,” urainya menjelaskan.

Ia menyebutkan, bahwa Pada Tahun 2024 ini Jajaran Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah menangani perkara tindak pidana korupsi sebanyak 17 perkara dan masuk tahap penyidikan, 12 perkara masuk tahap penuntutan, dan 12 perkara berhasil dilakukan ekskusi.

“Upaya pemulihan kerugian negara yang telah kami lakukan sebesar Rp 1.026.400.000, di luar penyelamatan aset berupa gedung dan tanah dengan total nilai Rp 40 milyar,” rincinya.

Perkara yang ditangai oleh Kejari Sidoarjo banyak mengundang perhatian masyarakat karena program kerja kita yang fokus kepada korupsi yang bersentuhan langsung kepada masyarakat seperti praktek pungli, mafia tanah/ aset negara, kejahatan keuangan negara/daerah.

“Komitmen kami tersebut menjadikan saat ini Kejari Sidoarjo mendapatkan penilaian publik yang sangat baik dari masyarakat,” papar mantan Kajari Barito Timur Kalteng itu. (isa/ted)

12/12/2024 17:28
Tertibkan Data Baku, Pemkab Lamongan Canangkan 100% Desa Cantik

Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan mencanangkan seluruh desa di wilayahnya menjadi Desa Cinta Statistik (Desa Cantik).

Pencanangan Desa Cantik itu dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lamongan, di Aula Gadjah Mada Pemkab Lamongan, Kamis (12/12/2024).

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengatakan pencanangan Desa Cantik bertujuan untuk menertibkan data baku seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Lamongan.

“Mengingat data merupakan landasan pemutusan kebijakan. Sehingga berperan penting sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan daerah,” kata Yuhronur.

Menurut Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu, program Desa Cantik sangat berkesinambungan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Yang mana didalamnya terdapat domain kegiatan pemerintahan, teknologi dan informasi serta layanan.

Pada tahun 2023 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Lamongan berada pada angka 3,96, yang dikategorikan sangat baik.

“Data sifatnya sangat penting. Dengan data yang baku maka desa bisa tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Baik dalam hal ekonomi, pemerataan pembangunan, dan masyarakat yang sejahtera,” tutur Pak Yes di hadapan kepala desa dan camat yang hadir.

Selanjutnya orang nomor satu di Kota Soto memberikan apresiasi kepada kepala desa, karena hingga saat ini tercatat ada 223 desa berstatus maju dan 239 desa berstatus mandiri.

Sementara Kepala BPS Lamongan, Bagyo Trilaksono, mengatakam sejak 2021 hingga 2024, pihaknya telah melakukan pembinaan Desa Cantik kepada 40 desa.

“Alhamdulillah pembinaan terus kami lakukan, dan tahun ini akan kita tuntaskan hingga 100 persen,” kata Bagyo.

Kemudian pada tahun 2024 ada tiga desa yang dibina sebagai Desa Cantik. Di antaranya Desa Tlemang Kecamatan Ngimbang, Desa Yungyang Kecamatan Modo dan Desa Sidokumpul Kecamatan Sambeng.

“Pada tahun ini juga, Desa Tlemang Kecamatan Ngimbang masuk 10 besar Desa Cantik se Jawa Timur,” ucapnya.

Diungkapkan oleh Kepala Desa Tlemang, Aris Pramono, setelah menerapkan Desa Cantik, kegiatan statistik di desanya lebih efisien. Tidak hanya itu, keakuratan data juga lebih terjamin kualitasnya dan kuantitasnya.

“Di Desa Tlemang saat ini sudah menerapkan pelayanan mandiri, update website, input data online, dan lainnya. Sehingga lebih efesien, tidak hanya perangkat desa saja yang dapat melihat data, melainkan masyarakat juga,” kata Aris. [fak/beq]

12/12/2024 17:18
Bondowoso Belum Miliki KIHT, Pj Bupati Jelaskan Tantangannya

Bondowoso (beritajatim.com) – Kabupaten Bondowoso hingga kini belum memiliki Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT), meski pemerintah pusat melalui Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) mendorong daerah untuk membangun kawasan tersebut.

Penjabat Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro mengungkapkan, keberadaan KIHT penting untuk mempermudah pembinaan dan fasilitasi bagi pelaku usaha hasil tembakau skala kecil.

“KIHT itu kawasan khusus untuk aktivitas produksi hasil tembakau. Di sana, pengusaha rumahan bisa terlokalisir di satu tempat, sehingga pembinaan dan fasilitasi lebih mudah dibandingkan jika mereka tersebar di rumah-rumah,” jelasnya.

Ia mencontohkan keberadaan KIHT di Kabupaten Probolinggo yang terletak di pinggir jalan Desa Sumberejo, Kecamatan Paiton sebagai tempat pengumpulan usaha rumahan hasil tembakau.

Kawasan tersebut dirancang agar pelaku usaha kecil dapat lebih terorganisasi, sehingga pengembangan dan dukungan lebih terarah.

Pj Bupati mengakui bahwa tantangan utama dalam membangun KIHT di Bondowoso adalah ketersediaan lahan.

“Di mana-mana kendalanya memang di lahan. Untuk pabrik rokok besar, mereka tidak memerlukan KIHT karena sudah memiliki sistemnya sendiri. KIHT ini untuk mengakomodasi usaha rumah tangga agar bisa tersentral di satu lokasi,” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberadaan KIHT tidak mutlak diperlukan di Bondowoso, apabila sebagian besar pelaku usaha rumah tangga sudah memiliki sistem kemitraan dengan pabrik rokok besar.

“Ada yang sistemnya setor ke pabrik, jadi tidak perlu ke KIHT karena sudah diberdayakan melalui kemitraan dengan pabrik,” tambahnya.

Meski belum terwujud, KIHT tetap menjadi opsi strategis bagi Kabupaten Bondowoso apabila kebutuhan mendesak muncul di masa depan. [awi/beq]

12/12/2024 16:27
DPRD Jatim Tinjau Jembatan Klampisan Ngawi Roboh

Ngawi (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Deni Wicaksono, melakukan kunjungan langsung ke lokasi robohnya Jembatan Desa Klampisan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi.

Jembatan tersebut mengalami kerusakan parah akibat meningkatnya debit air sungai dan penumpukan sampah di pondasi jembatan.

Dalam tinjauannya, Deni menegaskan pentingnya jembatan tersebut sebagai penghubung vital bagi masyarakat setempat.

“Siang hari ini, kami sedang meninjau lokasi terjadinya bencana. Bisa dilihat, jembatan Klampisan yang beberapa hari ini mengalami longsor dan tidak dapat digunakan. Ini adalah jembatan penghubung yang sangat vital bagi masyarakat,” ujar Deni, Kamis (12/12/2024).

Tinjauan ini juga melibatkan tim dari BPBD Provinsi Jawa Timur, BPBD Kabupaten Ngawi, dan Camat Geneng untuk mengevaluasi dan mencari solusi terbaik. Deni menjelaskan bahwa pihaknya akan mengusulkan penggunaan dana tidak terduga agar perbaikan dapat segera dilakukan.

“Kami akan segera mengusulkan agar perbaikan bisa dilakukan menggunakan dana tidak terduga agar prosesnya bisa cepat. Waktu terus berjalan, dan masyarakat juga menginginkan agar jembatan ini segera dapat digunakan kembali,” tegas Deni.

Deni berharap hasil tinjauan ini segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia juga menargetkan perbaikan jembatan bisa dimulai paling lambat bulan depan.

“Semoga segera ada tindak lanjut dari pemerintah provinsi, dan paling lambat bulan depan perbaikan sudah bisa dimulai,” ujar politisi muda PDIP ini.

Dengan langkah cepat dari berbagai pihak, dia berharap jembatan Klampisan dapat segera diperbaiki dan kembali berfungsi untuk mendukung aktivitas masyarakat setempat. [fiq/beq]

12/12/2024 16:17