Category: Beritajatim.com Politik

  • Pj Wali Kota Mojokerto Ajak DWP Jadi Agen Perubahan

    Pj Wali Kota Mojokerto Ajak DWP Jadi Agen Perubahan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto, Moh Ali Kuncoro mengajak Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Mojokerto menjadi agen perubahan menuju Indonesia Emas 2045. Hal tersebut sampaikan saat menghadiri puncak HUT ke 25 DWP tahun 2024 di Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto.

    “Saya ingin mengajak seluruh anggota DWP Kota Mojokerto menjadi kunci sebuah pergerakan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Saat ini, banyak tokoh perempuan yang terbukti mampu melakukan pergerakan baik dalam bidang kemanusiaan, sosial, maupun politik,” ungkapnya, Kamis (12/12/2024).

    Pada kesempatan tersebut, Mas Pj (sapaan akrab, red) juga mengapresiasi DWP Kota Mojokerto yang sudah bersinergi membantu tugas pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan di Kota Mojokerto. Mas Pj berharap DWP dapat terus menjadi wadah pemberdayaan perempuan yang tidak hanya fokus pada keluarga saja.

    “Tetapi juga pada kontribusi nyata bagi pembangunan Kota Mojokerto dan Indonesia secara keseluruhan. Sekali lagi, saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke 25 semoga kedepan DWP Kota Mojokerto semakin maju, berjaya, dan memberikan kontribusi bagi kemajuan Kota Mojokerto” tegasnya.

    Rangkaian acara HUT ke 25 DWP ini dimeriahkan dengan berbagai kegiatan seperti lomba keterampilan, hingga seminar. Turut hadir, Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo, Ketua DPRD Kota Mojokerto Ery Purwanti, Ketua DWP Kota Mojokerto Dewi Ratnawati Gaguk Tri Prasetyo, serta Pj Ketua TP PKK Kota Mojokerto Nia Wayanti Ali Kuncoro. [tin/but]

  • Prabowo Resmikan Terowongan Istiqlal-Katedral, Ada Pesan Pentingnya

    Prabowo Resmikan Terowongan Istiqlal-Katedral, Ada Pesan Pentingnya

    Jakarta (beritajatim.com) – Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral di Jakarta Pusat, Kamis (12/12). Menurutnya, terowongan penghubung dua rumah ibadah tersebut sebagai simbol kerukunan umat beragama di Indonesia.

    “Saya sangat bergembira menghadiri acara ini, peresmian terowongan silaturahim antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral ini merupakan suatu simbol dari kerukunan umat beragama yang menjadikan bangsa kita memiliki ciri sangat unik,” kata Prabowo.

    Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa tidak ada hal yang lebih penting daripada perdamaian dan kerukunan bangsa.

    “Tidak ada yang lebih penting daripada kerukunan dan perdamaian. Hanya dengan perdamaian kita bisa meraih kesejahteraan, negara adil dan makmur,” katanya.

    Selain itu, Prabowo mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara majemuk karena tidak hanya mengakui sejumlah agama, tapi juga memiliki beragam etnis dan budaya. Ia menegaskan perbedaan tersebut tidak boleh menjadi sekat untuk bersatu.

    “Bagi kita, perbedaan tidak boleh jadi sekat pemisah. Perbedaan memberi kepada kita energi kekuatan, perbedaan tidak boleh jadi sumber perpecahan,” tutur Prabowo.

    Hal senda disampaikan, Menteri Agama, Nasaruddin Umar yang mengatakan pembangunan terowongan silaturahmi dilakukan sebagai simbol sekaligus pengingat pentingnya toleransi. “Adapun filosofi pembangunan terowongan silaturahin ini sebagai pengingat pentingnya toleransi antarumat beragama,” imbuhnya.

    Nasaruddin merinci terowongan yang dibangun selama 280 hari ini memiliki panjang 34 meter; lebar 41 meter; tinggi 3 meter dan kedalaman tetowongan 6 meter. Nasaruddin mengungkap di dalam terowongan tersebut terdapat galeri dan diorama yang menceritakan hubungan toleransi antarumat beragama di Indonesia.

    “Konsep pembangunan ini dimanifestasikan dari kedalaman terowongan, artinya kedalaman hati antara kami pemeluk agama. Oleh karena itu kami tidak membangun jembatan di atas jalan,” kata Nasaruddin. [hen/but]

  • Partisipasi Masyarakat di Pilkada Pamekasan Meningkat Signifikan

    Partisipasi Masyarakat di Pilkada Pamekasan Meningkat Signifikan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, meningkat signifikan dibanding pelaksanaan Pilkada 2018.

    Di mana pada pelaksanaan pesta demokrasi yang digelar serentak pada 27 November 2024 lalu. Dilaksanakan serentak dua pemilihan berbeda, yakni Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

    “Untuk pelaksanaan Pilbup Pamekasan 2024, tingkat partisipasi masyarakat mencapai angka 87,05%, meningkat 15% dari angka 73,35% pada pelaksanaan Pilbup Pamekasan 2018 lalu,” kata Komisioner KPU Pamekasan, Moh Amiruddin, Kamis (12/12/2024).

    Peningkatan angka partisipasi pemilih tersebut tidak hanya terjadi pada pelaksanaan Pilbup Pamekasan, tetapi juga berlaku untuk Pilgub Jatim 2024. “Untuk Pilgub Jatim juga ada peningkatan signifikan, sebelumnya berada dalam persentase 70,40%. Tapi pada Pilgub kali ini mencapai prosentase 87,57%,” ungkapnya.

    Peningkatan tersebut tidak lepas dari hasil beragam upaya sosialisasi yang dilakukan dalam berbagai tahapan pesta demokrasi, sekaligus sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menyalurkan hak suara sebagai warga negara.

    “Salah satu faktor yang mendorong peningkatan partisipasi masyarakat, yakni berkat adanya kontribusi dari pemilih tambahan. Seperti DPTb (Daftar Pemilih Tambahan), pemilih pindahan, dan pemilih yang memiliki hak suara untuk Pilgub, seperti di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) dan Pesantren,” jelasnya.

    Pria yang menjabat sebagai Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Pamekasan, juga meyakini jika hal itu tidak lepas dari kesadaran masyarakat. “Peningkatan partisipasi ini menunjukkan bahwa kesadaran politik masyarakat Pamekasan semakin membaik,” tegasnya.

    “Kondisi ini tentu tidak lepas dari berbagai strategi maupun pendekatan yang kami lakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat, di antaranya melalui sosialisasi massif melalui media massa, baik media cetak, elektronik, online hingga media sosial,” sambung pria yang akrab disapa Amir.

    Tidak hanya itu, diskusi atau dialog interaktif hingga simulasi pemilu di berbagai tempat strategis, juga disinyalir menjadi faktor pendorong lainnya dalam meningkatkan partisipasi pemilih, mulai dari kawasan pedesaan, pesantren hingga lembaga pendidikan lainnya.

    “Artinya selama ini kami tidak hanya fokus pada kuantitas pemilih, tetapi juga kualitas suara. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya hak pilih terus kami lakukan secara konsisten dan berkesinambungan,” jelasnya.

    Dari itu pihaknya sangat berharap peningkatan partisipasi tersebut dapat berlanjut pada pelaksanaan pemilu berikutnya. “Tentunya hal ini juga harus dibarengi dengan berbagai langkah inovatif, guna memastikan setiap warga negara yang memiliki hak suara dapat menggunakan haknya secara optimal,” pungkasnya.

    Pada pelaksanaan pilkada Pamekasan, yang digelar serentak pada 27 November 2024. Total terdapat sebanyak 666.048 orang terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), meliputi sebanyak 321.417 pemilih laki-laki dan sebanyak 344.631 pemilih perempuan.

    Mereka menyalurkan hak suaranya di sebanyak 1.270 TPS di 13 kecamatan berbeda di Pamekasan, termasuk di antaranya TPS Khusus yang melayani pemilih di lokasi tertentu, yakni di Lapas dan Pesantren.

    Dari total angka dalam DPT tersebut, terdata sebanyak 572.293 suara dari total sebanyak 666.048 orang yang terdata dalam DPT dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai angka sebanyak 87,05%. [pin/ian]

  • Bimtek Peningkatan Kualitas Produk, Diskop UKM Jatim Sebar Alat Penunjang Usaha di 4 Kabupaten

    Bimtek Peningkatan Kualitas Produk, Diskop UKM Jatim Sebar Alat Penunjang Usaha di 4 Kabupaten

    Surabaya (beritajatim.com) – Sepanjang 2024, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim menggelar Bimtek Peningkatan Kualitas Produk Usaha Kecil Menengah (UKM) di empat daerah, yakni Kabupaten Ngawi, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Malang.

    Selain menggelar Bimtek, juga dilakukan penyerahan alat penunjang usaha untuk peserta di lima daerah yang dimaksud.

    Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim Endy Alim Abdi Nusa, kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Produk bagi UKM ini sebagai wujud program kerja Dinas koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur yang melibatkan para pelaku usaha agar dapat mengembangkan jati diri, networking, dan kemampuan dalam menjalankan usahanya.

    “Selain itu, juga agar dapat mandiri dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi lingkungan di sekitarnya,” terang Endy, Selasa (11/12/2024).

    Melalui kegiatan tersebut, dia berharap dapat mendorong para pelaku usaha untuk maju dan berkembang serta mampu mempertahankan eksistensi dalam kompetisi persaingan usaha yang semakin ketat.

    “Semuanya ingin menciptakan produk yang berkualitas, berpartisipasi, dan berkarya di dalam membangun perekonomian nasional,” jelasnya.

    Di era ini untuk menyosong Indonesia emas, skill dan pengetahuan para pelaku usaha harus ditingkatkan dalam rangka menunjang daya saing.

    Oleh karena itu dengan dilaksanakannya kegiatan ini kami berharap akan akan memberikan dan menambah pengetahuan, keterampilan dan inspirasi para pelaku UKM dalam menjalankan usahanya.

    Di Kabupaten Ngawi dan Magetan, Diskop dan UKM Jatim menyalurkan 5 unit mesin giling adonan bakso kepada Kelompok pedagang Cilok Gemarang Ngawi yang diketuai Diki Arso Bagasworo.

    Selanjutnya untuk Gabungan Pedagang Bakso Kota Ngawi yang diketuai Elokfaizatun Nisa, Paguyuban PKL Alun – Alun Magetan yang diketuai Supandi, Kelompok Sido Makmur Magetan yang diketuai Supriyanto, dan Kelompok Berkah Makmur yang diketuai Aning Wulandari.

    Diskop dan UKM Provinsi Jatim juga menyalurkan alat pembuatan olahan bawang merah di Kabupaten Nganjuk.

    Untuk Kelompok Melati Kecamatan Ngronggot yang diketua Umi Hanik mendapatkan 1 Unit Spiner, 1 Unit Wajan, 1 Unit Kompor, dan 5 unit perajang bawang manual.

    Kelompok Anggrek Kecamatan Pace Nganjuk yang diketua Rinning Andriani mendapatkan 1 Unit Spiner, 1 Unit Wajan, 1 Unit Kompor, dan 5 unit perajang bawang manual.

    Kelompok Teratai Kecamatan Ganungkidul  Nganjuk yang diketua Dhodiek Aresta mendapatkan 1 Unit Spiner, 1 Unit Wajan, 1 Unit  Kompor, dan 5 unit perajang bawang manual.

    Kelompok Dahlia Kecamatan Rejoso Nganjuk yang diketuai Suparti mendapatkan 1 Unit Spiner, 1 Unit Wajan, 1 Unit Kompor, dan 5 unit perajang bawang manual.

    Kelompok pembuatan olahan Kopi mendapat mesin spray dryer sebanyak 3 unit antara lain Koperasi Produsen serba usaha buah Ketakasi Kabupaten Jember, Koperasi Produsen Kopi Wonosalam Jombang dan Koperasi Brawijaya Agroventura  Jawa Timur di Kabupaten Malang. (tok/ian)

  • Pilkada Serentak di Jatim Berlangsung Damai, Ketua PWM Jatim Beri Apresiasi

    Pilkada Serentak di Jatim Berlangsung Damai, Ketua PWM Jatim Beri Apresiasi

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, Dr. dr. Sukadiono, MM memberikan apresiasi terkait pelaksanaan Pilkada Jatim yang berjalan dengan lancar aman dan damai.

    Menurut Suko, panggilan Sukadiono,  kelancaran dan ketenangan di tengah kemelut kontestasi politik ini dapat tercapai atas kapabilitas berbagai pihak dalam mengawal dan menciptakan iklim yang kondusif.

    Dalam keterangannya Suko mengucapkan selamat kepada pasangan Khofifah-Emil yang meraih suara terbanyak.

    “Selamat atas kemenangan Ibu Khofifah dan Pak Emil di Pilkada Jatim berdasarkan hasil penetapan KPU Jatim. Semoga di bawah kepemimpinan Ibu Khofifah dan Pak Emil Jawa Timur dapat terus maju dan berprestasi,” kata Suko, Kamis (12/12/2024).

    Suko juga mengajak semua pihak dapat menghormati pilihan rakyat dan menerima hasil pemilu dengan sikap legawa, satria dan kenegarawanan dengan semangat berbangsa dan bernegara yang positif, hal tersebut juga sejalan dengan imbauan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir.

    Kata dia, Pilkada merupakan momen penting dalam kehidupan demokrasi sebuah negara. Pilkada yang damai bukan hanya menghasilkan pemerintahan yang sah, tapi juga mencerminkan kekuatan demokrasi yang kuat dan konsolidasi politik yang matang.

    Selanjutnya, Suko juga mengajak pasca Pilkada ini seluruh masyarakat Indonesia, Jatim khususnya untuk bersatu kembali, sehingga tidak ada perpecahan. Masyarakat dapat menyikapi perbedaan pilihan politik dengan berbesar hati. “Pilkada sudah menjadi agenda lima tahunan, artinya sudah biasa,” ucapnya.

    Suko menegaskan sikap legawa diperlukan dalam menghadapi Pilkada, karena hal ini merupakan sistem yang disepakati dalam penyelenggaraan negara tidak boleh ada permusuhan yang ditimbulkan akibat perbedaan pandangan politik, perbedaan merupakan sebuah kewajaran dan dapat disikapi secara bijaksana.

    “Sudah tidak ada lagi paslon 01, 02 dan 03 semuanya kembali bersatu bersama-sama memberikan kontribusinya untuk membangun Jawa Timur yang lebih baik,” pungkasnya. [tok/suf]

  • Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Terpilih, KPU Tunggu Surat Resmi dari MK

    Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Terpilih, KPU Tunggu Surat Resmi dari MK

    Mojokerto (beritajatim.com) – KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Mojokerto akan menggelar penetapan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto terpilih 2025-2030. Ini setelah tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Kabupaten Mojokerto.

    Divisi Sosialisasi Pendidikan, Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, KPU Mojokerto, Muslim Bukhori mengatakan, penetapan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto 2025-2030 terpilih hasil Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto 2024 masih menunggu surat resmi dari MK melalui KPU RI.

    “Kami masih menunggu surat resmi MK melalui KPU RI. Surat resmi nanti bagi yang tidak ada gugatan akan dilanjutkan dengan penetapan, yang ada gugatan penetapan ya menunggu persidangan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, peserta pemilu memiliki waktu tiga hari untuk mengajukan gugatan,” ungkapnya, Kamis (12/12/2024).

    Batas waktu tiga hari terhitung pasca penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Mojokerto. KPU Kabupaten Mojokerto menggelar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Mojokerto pada, Kamis (5/12/2024) pekan lalu.

    “Terhitung sejak Jumat, namun untuk Sabtu, Minggu libur jadi dihitungnya hari kerja Senin, dan Selasa. Dan sampai batas waktu yang ditentukan yakni pada Rabu, tanggal 11 Desember 2024, tidak ada gugatan yang diajukan ke MK. Kami masih menunggu surat resmi MK melalui KPU RI,” katanya.

    Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto menetapkan pasangan nomor urut 02 Muhammad Albarraa-Muhammad Rizal Octavian unggul 47.141 suara dari pasangan nomor urut 01 Ikfina Fahmawati-Sya’dulloh Syarofi. Pasangan Mubarok unggul 6,76 persen dari pasangan Idola.

    Hal tersebut diketahui setelah penyelenggara Pemilu ini menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto serta Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2024.

    Rapat Pleno Terbuka tersebut digelar KPU Kabupaten Mojokerto di Gedung Graha Wira Wibawa KPU Kabupaten Mojokerto, Kamis (5/12/2024). Pasangan Idola meraih 325.396 atau 46,62 persen suara dan pasangan Mubarok dengan 372.537 suara atau 53,38 persen dan Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto 2024.

    Perolehan suara Pilbup Mojokerto 2024 tersebut berdasarkan suara sah sebanyak 697.933 atau 46,63 dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 716.588 orang. Sedangkan suara tidak sah 18.655. Hasil ini tidak jauh beda dengan hitung cepat, pasangan Mubarok unggul dibanding pasangan Idola.

    Sementara pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur, pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Khofifah-Emil unggul di Kabupaten Mojokerto. Pasangan petahana ini meraup 421.934 atau 62,87 persen suara sah. Disusul paslon nomor urut 3, Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans mendapatkan 199.943 atau 29,79 persen suara sah.

    Sedangkan paslon nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Khakim memeperoleh 49.199 atau 7,33 persen suara sah. Partisipasi pemilih dalam Pilgub Jatim di Kabupaten Mojokerto di angka 716.684 atau 84,75 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT). Terdiri dari 671.076 suara sah dan 45.608 suara tidak sah. [tin/suf]

  • DPRD Jember: Insentif Guru Ngaji Tetap Rp 1,5 Juta dalam APBD 2025, Bukan Rp 2,5 Juta

    DPRD Jember: Insentif Guru Ngaji Tetap Rp 1,5 Juta dalam APBD 2025, Bukan Rp 2,5 Juta

    Jember (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menegaskan bahwa nominal inzsentif guru ngaji tetap Rp 1,5 juta per tahun sebagaimana dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025.

    Hal ini diungkapkan Alfian Andri Wijaya, anggota Komisi D DPRD Jember, Kamis (12/12/2024) malam. “Dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2025 yang dibahas di Komisi D, jumlah anggaran guru ngaji Rp 33 miliar untuk total 22 ribu orang,” katanya.

    Ini artinya, lanjut Alfian, setiap orang guru ngaji mendapatkan Rp 1,5 juta, Tidak ada kenaikan sebagaimana sempat diberitakan Beritajatim.com, Kamis (12/12/2024). “Seandainya Bupati Hendy bermaksud melakukan perubahan pada APBD 2025 terlalu dini dan tidak memiliki kewenangan. Itu sudah menjadi kewenangan bupati baru yang akan dilantik pada 10 Februari 2025,” katanya.

    Alfian sempat mengecek lagi nominal anggaran ini kepada Bagian Kesra Jember. “Dalam RKA 2025 Bagian Kesra, tidak ada penambahan besaran insentif guru ngaji,” katanya.

    Alfian berharap pernyataannya ini bisa meluruskan pernyataan Bupati Hendy Siswanto setelah acara acara penyerahan insentif secara simbolis, di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Kamis (12/12/2024).

    Saat itu Hendy menyatakan telah memprogramkan kenaikan insentif guru ngaji sebesar Rp 2,5 juta pada 2025. “Kalau Rp 1,5 juta di bawah upah minimum regional (UMR) jauh. Kalau Rp 2,5 juta, memang senilai itu UMR kita,” katanya.

    Nominal Rp 2,5 juta itu, menurut Hendy, sebenarnya masih belum sepadan. “Kalau dibagi 12 bulan, berapa rupiah. Hanya Rp 200 ribu per bulan,” katanya.

    Namun apapun itu, kenaikan nominal insentif tersebut, menurut Hendy, adalah bagian dari komitmennya jauh-jauh hari untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan generasi muda.

    Hendy berharap pengajaran kitab suci tak hanya diterima anak-anak, namun juga orang dewasa dan remaja yang belum bisa mengaji. “Bukan hanya anak-anak kecil, tapi juga menyasar ke anak muda dan dewasa yang tidak mengerti ngaji. Silakan, itu bagian dari yang harus diberi pembelajaran,” jelasnya. [wir]

  • Cak Ji: Penanganan Kasus Siswa SMP Surabaya Dibully Harus Bijak

    Cak Ji: Penanganan Kasus Siswa SMP Surabaya Dibully Harus Bijak

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, yang akrab disapa Cak Ji, mengatakan penanganan kasus siswa SMP di Surabaya yang di-bully harus dilakukan secara bijak. Dia menekankan pendekatan yang mendidik penting dilakukan, mengingat antara korban dan pelaku masih anak-anak.

    “Kasus perundungan ini memang sangat serius, namun kita perlu mempertimbangkan bahwa pelaku juga anak-anak. Tindakan yang diambil harus berfokus pada pembelajaran dan rehabilitasi, bukan hanya sanksi semata,” ujar Cak Ji, Kamis (12/12/2024).

    Cak Ji mengapresiasi langkah sekolah yang telah memberikan sanksi kepada pelaku dan mendorong mereka untuk meminta maaf kepada korban. Menurut dia, tindakan bijaksana dari pihak sekolah dalam memberikan sanksi sekaligus kesempatan bagi pelaku untuk menyadari kesalahannya adalah langkah yang tepat.

    “Kami percaya bahwa memberikan kesempatan bagi pelaku untuk belajar dari kesalahan akan lebih efektif dalam jangka panjang daripada sekadar menghukum,” tambahnya.

    Menyikapi tindakan pelecehan dan perundungan yang dilakukan terhadap CW, Cak Ji meminta semua pihak untuk berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi siswa.

    “Kami berharap sekolah, orang tua, dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mencegah kejadian serupa. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

    Politisi kawakan PDIP Surabaya ini menambahkan bahwa penting untuk memberikan pendidikan yang baik mengenai perundungan kepada siswa. “Kami akan perintahkan Dinas Pendidikan untuk meningkatkan program-program edukasi tentang bullying dan empati di sekolah-sekolah,” ungkapnya.

    Dengan pendekatan yang mendidik dan kolaboratif, Cak Ji optimis Surabaya dapat menjadi kota yang lebih aman bagi anak-anak, di mana perundungan tidak lagi menjadi bagian dari budaya sekolah.

    “Kita semua harus berkomitmen untuk menciptakan ruang aman bagi anak-anak kita, di mana mereka bisa belajar tanpa rasa takut,” pungkasnya.

    Sebelumnya, viral di media sosial, kasus perundungan yang menimpa CW (14), seorang siswa SMP Negeri di Surabaya, menuai perhatian publik dan tanggapan keras dari berbagai pihak.

    Dalam video yang diunggah akun Tiktok @andysugarrr, CW mengungkapkan pengalaman pahitnya dianiaya oleh enam temannya, termasuk ancaman kekerasan dengan pisau, pelecehan seksual, hingga upaya damai yang ditolak korban.

    Kasus ini kini tengah ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pelabuhan Tanjung Perak. [asg/beq]

  • Pj Wali Kota Kediri Resmikan UPT PPA DP3AP2KB

    Pj Wali Kota Kediri Resmikan UPT PPA DP3AP2KB

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah meresmikan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB, Kamis (12/12/2024). UPT PPA ini terletak di Jalan Veteran Kota Kediri.

    “Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Kediri masih menjadi permasalahan yang serius. Menurut data DP3AP2KB, sampai bulan November terdapat 35 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah dilaporkan. Ini merupakan angka yang sangat banyak, karena seharusnya tidak boleh ada kasus kekerasan sama sekali, terutama terhadap perempuan dan anak.

    Perlu digarisbawahi juga, angka tersebut adalah kasus yang terlaporkan. Sedangkan, seperti yang kita tahu, kasus ini bagaikan fenomena gunung es. Masih ada banyak sekali yang belum terungkap,” terang Pj Wali Kota Kediri.

    Lebih lanjut, Zanariah mengungkapkan bahwa dengan hadirnya UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Kediri ini merupakan salah satu respon tepat yang diharapkan dapat menjadi solusi komprehensif dalam menangani permasalahan kekerasan perempuan dan anak. Peresmian ini tidak hanya sekedar seremoni semata, melainkan simbol komitmen bersama untuk memberikan perlindungan, layanan, dan pemulihan bagi korban kekerasan.

    Di samping itu, Pj Wali Kota Kediri juga berharap UPT PPA ini bisa menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak di Kota Kediri, memberikan pelayanan yang lebih optimal, dan terintegrasi kepada korban. Keberhasilan pada pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.

    Pj Wali Kota Kediri Resmikan UPT PPA DP3AP2KB

    “Mari kita bersama menciptakan lingkungan yang aman, nyaman bagi perempuan dan anak. Laporkan setiap kasus kekerasan yang terjadi, dan berikan dukungan kepada korban,” tutupnya.

    Sementara itu, Kepala DP3AK Provinsi Jawa Timur Tri Wahyu Liswati menuturkan UPT PPA Kota Kediri akhirnya diresmikan. Semua ini berkat Pj Wali Kota Kediri yang dapat menyelesaikan segala hal yang menjadi pekerjaan rumah Kota Kediri dengan waktu singkat dan cepat.

    UPT PPA ini bisa juga difungsikan sebagai pelayanan rumah aman. Ketika korban sedang dalam proses, karena harus memiliki ruang yang netral, jadi bisa berada di rumah aman UPT PPA Kota Kediri ini.

    Sebagai upaya pencegahan kekerasan perempuan dan anak, salah satu yang bisa digunakan dengan sinergi ambil peran mahasiswa dan pelajar sungguh sangat strategis. Diantara mereka harus bisa saling menjaga dan melindungi bukan malah sebaliknya.

    “Di samping itu, ayah, ibu dan anak ini harus ambil peran strategis di dalam keluarga untuk membentuk tumbuh kembang si anak menjadi anak yang berkualitas, baik itu imam, maupun adabnya,” terangnya.

    Turut hadir Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri Andi Mirnawaty, Pj Ketua TP PKK Kota Kediri Novita Bagus Alit, Kepala Kemenag Kota Kediri Zamroni, Kepala DP3AP2KB Arief Cholisudin Yuswanto, KBO Satreskrim Polres Kediri Kota Iptu Rudy Hartono.

    Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Fajri, Kepala Dinas Pendidikan Anang Kurniawan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Eko Lukmono, serta Satgas PPA se-Kota Kediri. [nm/kun]

  • UMK Magetan 2025 Diusulkan Naik Jadi Rp2,38 Juta, Begini Penjelasannya

    UMK Magetan 2025 Diusulkan Naik Jadi Rp2,38 Juta, Begini Penjelasannya

    Magetan (beritajatim.com) – Ada kabar baik bagi pekerja di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2025 diusulkan mengalami kenaikan sebesar 6,5 persen atau Rp145.522,52 dibandingkan tahun sebelumnya. Jika usulan ini disetujui, pekerja di Magetan akan menerima UMK sebesar Rp2.384.330,52.

    Kepala Bidang Hubungan Industrial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Magetan, Yuli Purnomo, menyampaikan bahwa usulan kenaikan ini merupakan hasil rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Magetan. Rapat tersebut melibatkan perwakilan perusahaan, serikat pekerja, dan pemerintah daerah.

    “Saat ini, usulan kenaikan UMK sudah dirapatkan oleh Dewan Pengupahan. Semua pihak sepakat dengan kenaikan 6,5 persen sesuai arahan Permenaker No. 16/2024. Hasil rapat ini telah diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” ujar Yuli, Kamis (12/12/2024).

    Namun, usulan ini masih bersifat sementara. Keputusan final terkait kenaikan UMK 2025 menunggu persetujuan dari Gubernur Jawa Timur. Setelah keputusan gubernur keluar, Disnaker Magetan berencana untuk segera mensosialisasikan angka resmi kepada perusahaan dan pekerja.

    Menurut Yuli, rapat koordinasi lintas sektor berjalan lancar tanpa adanya penolakan atau masukan yang menghambat pembahasan kenaikan UMK. Semua pihak yang terlibat menyetujui usulan kenaikan tersebut. “Tidak ada penolakan, karena ini juga sesuai instruksi pemerintah pusat. Jadi otomatis diterima,” jelasnya.

    Kenaikan UMK Magetan 2025 diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan hidup layak dengan kondisi ekonomi daerah. Dengan adanya keputusan ini, seluruh pihak tinggal menunggu pengesahan dari Gubernur Jawa Timur untuk memastikan angka resmi yang akan diberlakukan pada tahun depan. [fiq/kun]