Category: Beritajatim.com Politik

Hari Menanam Pohon Sedunia, Pemkot Kediri Gelar Penghijauan di Sumber Cakarwesi

Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Zanariah menanan pohon di Sumber Cakarwesi. Hal ini dalam rangka memperingati Hari Menanam Pohon Sedunia tahun 2024. Acara ini diikuti oleh siswa dari Sekolah Adiwiyata, komunitas lingkungan, dan komunitas hijau daun.

“Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi pada segenap komunitas lingkungan, siswa-siswi dari 14 sekolah adiwiyata dan seluruh pihak atas partisipasinya. Acara ini merupakan wujud nyata sinergi dan kolaborasi yang sangat baik. Ini menunjukkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak namun menjadi tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

Pj Wali Kota Kediri mengungkapkan perubahan iklim yang semakin ekstrem telah menjadi ancaman serius. Kenaikan suhu global, cuaca ekstrem, serta peningkatan permukaan air laut dalah beberapa dampak yang sudah dirasakan. Di Kota Kediri sering mengalami musim kemarau yang panjang dan curah hujan yang tidak menentu.

“Saya menyambut baik terselenggaranya acara ini. Pohon-pohon ini akan berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida yang merupakan penyebab utama pemanasan global. Selain itu pohon juga akan membantu ketersediaan air tanah, mencegah erosi, dan mengurangi risiko bencana seperti tanah longsor,” ungkapnya.

Zanariah menambahkan sesuai dengan tema Hari Menanam Pohon tahun 2024, ‘Ayo Tanam Pohon Untuk Negeri Tatap Lestari’ pemilihan lokasi penanaman pohon di Sumber Cakarwesi ini sangatlah tepat. Mengingat sumber ini memiliki potensi besar untuk menjadi paru-paru Kota Kediri dan meningkatkan kualitas air. Dengan melestarikan pohon, telah memulai langkah awal untuk mewujudkan potensi tersebut.

“Saya harap kegiatan ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus berupaya melestarikan lingkungan. Mari kita tanamkan kesadaran akan pentingnya menjaga alam sejak dini kepada anak-anak kita. Serta kepada lingkungan sekitar,” imbuhnya.

Turut menghadiri, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ferry Djatmiko, Kepala DLHKP Imam Muttakin, dan tamu undangan lainnya. [nm/beq]

14/12/2024 10:40
Jawa Timur Dinilai Siap Menjadi Poros Melalui Gerbang Baru Nusantara

Surabaya (beritajatim.com)– Provinsi Jawa Timur (Jatim) dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan baru di Indonesia dengan visi strategis “Gerbang Baru Nusantara” yang diusung oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Dardak. Provinsi ini diharapkan dapat menjadi poros utama dalam mendukung pembangunan nasional, termasuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Menurut Ruli Inayah Ramadhoan, M.Si., Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jatim memiliki sumber daya alam melimpah dan posisi geografis strategis yang mendukung agenda nasional. Salah satu keunggulan utama adalah akses langsung ke Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 2, jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Asia dan Pasifik.

Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia, memainkan peran vital dalam arus barang ekspor dan impor. “Pelabuhan bertaraf internasional seperti Tanjung Perak merupakan aset strategis Jawa Timur. Aktivitasnya meningkat seiring dengan pembangunan IKN,” jelas Ruli pada Sabtu (14/12/2024).

Selain itu, Bandara Internasional Juanda menjadi gerbang utama perdagangan dan mobilitas manusia, memperkuat posisi Jawa Timur sebagai pusat logistik utama yang menghubungkan wilayah barat dan timur Indonesia.

Jawa Timur memiliki 12 kawasan industri yang menjadi pusat aktivitas ekonomi, dari manufaktur hingga teknologi. Kawasan ini menarik investasi besar, baik dari dalam maupun luar negeri. “Industri di Jawa Timur memiliki kemampuan untuk mendukung pengembangan sektor energi terbarukan dan teknologi,” tambah Ruli.

Ruli Inayah Ramadhoan, M.Si. Dosen Hubungan Internasional FISIP UMM (Foto: Doc Pribadi)

UMKM juga berkontribusi signifikan terhadap ekonomi Jawa Timur. Sebagai provinsi dengan jumlah UMKM terbesar di Indonesia, Jawa Timur menjadi pusat ekonomi rakyat yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Jawa Timur merupakan salah satu penyumbang terbesar hasil pertanian nasional, seperti padi, jagung, gula, dan susu. Ruli menekankan pentingnya modernisasi teknologi pertanian dan diversifikasi produk untuk meningkatkan ekspor. Selain agribisnis, sektor agriwisata berkembang pesat di wilayah seperti Batu, Malang, dan Banyuwangi, menjadikannya destinasi utama yang menggabungkan pariwisata dengan pengalaman agrikultur edukatif.

Dengan banyaknya universitas dan perguruan tinggi, Jawa Timur memiliki potensi besar mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul. Ruli menyarankan agar institusi pendidikan lebih dilibatkan dalam pembangunan daerah melalui riset dan inovasi yang relevan.

Meski memiliki potensi besar, sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta menjadi tantangan utama. Ruli menegaskan, “Sinkronisasi ini penting agar semua elemen bergerak mendukung visi besar Gerbang Baru Nusantara.” Kerja sama lintas sektor juga diperlukan untuk mengoptimalkan program CSR dalam pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan UMKM.

Ruli optimis bahwa dengan konektivitas global, kekuatan industri, dan dukungan pendidikan, Jawa Timur siap menjadi poros baru Nusantara. Dengan kolaborasi lintas sektor dan kebijakan yang terintegrasi, Jawa Timur dapat mengukuhkan posisinya sebagai salah satu provinsi paling strategis di Indonesia. [dan/beq]

14/12/2024 10:25
Tak Ada Gugatan di MK, Bawaslu Mojokerto Pastikan Pilkada Hampir Selesai

Mojokerto (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto memastikan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 hampir selesai. Hal ini menyusul tidak adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) pasca penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Mojokerto, Savitri Rindyana mengatakan, selama helatan Pilkada Mojokerto banyak laporan dugaan pelanggaran.

“Tapi kami menilai ini bagian dari partisipasi masyarakat melalui saluran yang benar demi terciptanya Pilkada yang demokratis, tanpa adanya tindakan yang bersifat anarkhis,” ungkapnya, Sabtu (14/12/2024).

Sesuai Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 menetapkan ambang batas pengajuan sengketa yakni sebesar 0,5 persen dari suara sah mengingat penduduk mojokerto berjumlah di atas 1 juta. Pihaknya juga sudah melakukan pengecekan di website MK dan sampai pada batas akhir yang ditentukan tiga hari setelah rekapitulssi hasil penghitungan oleh KPU Kabupaten Mojokerto.

“0,5 persen dari jumlah suara sah. Jadi 0,5 persen x 697.933 yakni 3.490, ini ambang batas Kabupaten Mojokerto. Sedangkan selisih suara sah antara kedua calon yaitu 47.141 atau setara 6,75 persen sehingga jauh dari ambang batss 3.490. Kabupaten Mojokerto tidak ada pengajuan sengketa tapi untuk proses, juga dilihat oleh Mahkamah Konstitusi,” katanya.

Dengan demikian, lanjutnya, seluruh tahapan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Mojokerto hampir bisa dipastikan telah selesai. Tinggal menunggu pelantikan calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto terpilih. Pihaknya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Penyelenggara Pemillu, seluruh masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

“Serta kedua pasangan calon Bupati Mojokerto, yang telah memberikan andil besar bagi terlaksana Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Mojokerto sehingga dalam penyelanggarannya berjalan aman, tertib, damai dan berlangsung secara demokratis,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Dody Faizal menambahkan, sesuai tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto terpilih akan digelar pada bulan Februari 2025 mendatang. “Tahapan berjalan sesuai yakni Februari 2025 untuk pelantikan Bupati terpilih,” tambahnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto menetapkan pasangan nomor urut 02 Muhammad Albarraa-Muhammad Rizal Octavian unggul 47.141 suara dari pasangan nomor urut 01 Ikfina Fahmawati-Sya’dulloh Syarofi. Pasangan Mubarok unggul 6,76 persen dari pasangan Idola.

Hal tersebut diketahui setelah penyelenggara Pemilu ini menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto serta Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2024.

Rapat Pleno Terbuka tersebut digelar KPU Kabupaten Mojokerto di Gedung Graha Wira Wibawa KPU Kabupaten Mojokerto, Kamis (5/12/2024). Pasangan Idola meraih 325.396 atau 46,62 persen suara dan pasangan Mubarok dengan 372.537 suara atau 53,38 persen dan Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto 2024.

Perolehan suara Pilbup Mojokerto 2024 tersebut berdasarkan suara sah sebanyak 697.933 atau 46,63 dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 716.588 orang. Sedangkan suara tidak sah 18.655. Hasil ini tidak jauh beda dengan hitung cepat, pasangan Mubarok unggul dibanding pasangan Idola. [tin/beq]

14/12/2024 09:55
Arahan Pj Wali Kota Kediri pada Pelaksanaan DAK Fisik

Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah memberikan arahan terkait dana alokasi khusus (DAK) fisik. Arahan disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan DAK Fisik di Ruang Kilisuci. Kegiatan ini bertujuan untuk monitoring pelaksanaan DAK fisik tahun 2024. Narasumber yang dihadirkan adalah Kepala KPPN Kediri Moch. Izma Nur Choironi.

Zanariah mengungkapkan DAK fisik merupakan salah satu bagian dari transfer pemerintah pusat ke daerah dan digunakan untuk mendukung pembangunan atau pengadaan sarana prasarana layanan publik di daerah. Oleh karena itu, peran semua dalam mengelola dana ini sangat vital untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Mengingat dengan akan berakhirnya tahun 2024 saya ingin memastikan sejauh mana perkembangan pengelolaan DAK fisik tahun 2024. Apakah ada kegiatan yang belum selesai atau terhambat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Pj Wali Kota Kediri juga menekankan beberapa poin. Pertama, laksanakan DAK fisik sesuai ketentuan dan spesifik kegiatan. Pastikan pelaksanaan proyek fisik sesuai dengan regulasi dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Kedua, mempercepat pembayaran kontrak kepada penyedia.

Segera proses pembayaran kontrak setelah DAK fisik disalurkan ke RKUD. Ketiga, mempercepat penyusunan laporan akhir atau tahunan sebelum 31 Desember 2024. Pastikan laporan akhir tahun selesai dan diserahkan sebelum batas waktu yang ditentukan.

“Saya berharap forum ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku. Semoga Allah selalu memberikan ridho-Nya kepada kita semua dalam menjalankan amanah ini,” pungkasnya.

Turut hadir, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Kepala BPPKAD Sugeng Wahyu, Kepala OPD terkait, dan tamu undangan lainnya. [nm/beq]

14/12/2024 09:40
Pakaian Adat Madura Jadi Seragam Wajib DPRD Bangkalan

Bangkalan (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Bangkalan resmi menetapkan aturan penggunaan pakaian adat Madura sebagai seragam wajib satu hari dalam sebulan. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Bangkalan Nomor 34 Tahun 2024 dan bertujuan untuk melestarikan budaya lokal.

Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Fatkurrahman, menjelaskan bahwa penerapan aturan ini bertujuan agar pakaian adat Madura tetap dikenal dan lestari di masyarakat. “Ini upaya kita agar pakaian adat Madura ini tetap lestari,” ujarnya, Jumat (13/12/2024).

Selain digunakan dalam sidang paripurna DPRD, pakaian adat juga diwajibkan pada hari tertentu setiap bulan. Langkah ini diharapkan tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga memberikan dampak ekonomi positif bagi para pengrajin pakaian adat di Bangkalan.

“Penggunaan pakaian adat ini juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi pengrajin pakaian adat di Bangkalan,” tambah Fatkurrahman yang akrab disapa Ji Kur.

Fatkurrahman menambahkan bahwa kebijakan ini tidak hanya diterapkan di DPRD, tetapi akan diusulkan kepada bupati terpilih agar seluruh pegawai mulai dari tingkat desa hingga kabupaten juga mengenakan pakaian adat. “Kita akan terus melakukan upaya agar pakaian adat ini terus digunakan dan menjadi pakaian wajib seluruh pegawai,” pungkasnya.

Langkah ini menjadi salah satu upaya strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya Madura sekaligus mendukung sektor ekonomi lokal yang berbasis tradisional. [sar/beq]

14/12/2024 08:57
GBK Setuju Usulan Presiden Prabowo Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD

Surabaya (beritajatim.com) – Pembina Gawagis Berfikir Kemajuan (GBK), Ubaidillah Amin (Gus Ubaid) menyatakan, sangat setuju dengan usulan Presiden Prabowo agar kepala daerah dipilih oleh DPRD setempat.

“Ini tentunya untuk efisiensi anggaran dan brutalnya politik uang yang terjadi di tengah masyarakat. Pemilu kepala daerah yang kemarin terjadi sangat merusak dan menjadikan masyarakat kita pragmatis, pemimpin yang terpilih pun banyak mengeluarkan anggaran dan membuka pintu korupsi ke depannya, karena harus mengembalikan biaya Pilkada,” kata Gus Ubaid, Jumat (13/12/2024).

Menurut dia, bagi yang kalah tentunya juga akan sangat terpukul, di mana mental dan biaya politik yang dikeluarkan juga tidak sedikit.

“Saya sangat mengecam LSM-LSM yang masih menginginkan Pilkada tetap dilakukan seperti kemarin. Menurut saya, mereka sengaja ingin merusak edukasi politik yang baik untuk negara ini dan ingin menjadikan masyarakat Indonesia pragmatis. Pilkada yang kemarin bukan hanya membagikan uang ke masyarakat secara langsung, akan tetapi tidak sedikit juga calon yang harus mengeluarkan uang untuk membeli kursi partai untuk mendapatkan dukungan pencalonannya,” jelasnya.

Gus Ubaid teringat pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan yang saat ini menjabat Kepala DEN, mungkin sebaiknya pemerintah mengaudit pendanaan LSM-LSM tersebut.

“Kecurigaan saya mereka diduga mendapatkan pendanaan dari asing untuk menghancurkan negara ini, yang seolah-olah ingin menegakkan demokrasi di negara ini. Jika ada LSM yang mengatakan Pilkada lewat DPRD rawan jual beli kursi dan suara anggota DPRD, menurut saya sangat mudah dihindari. Ini karena anggota DPRD kan juga terbatas jumlahnya, tinggal aparat penegak hukum mengawasinya selesai, bukan seperti saat ini,” pungkasnya. (tok/ian)

14/12/2024 07:47
Pesan KH Marzuki Mustamar untuk Masyarakat Jatim: Jaga Persatuan Pasca Pemilu

Surabaya (beritajatim.com) – Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), KH Marzuki Mustamar mengajak masyarakat Jawa Timur untuk tetap menjaga kerukunan dan persatuan usai gelaran Pilkada dan Pilgub Jatim 2024.

Dalam keterangannya, ia menekankan pentingnya menjaga kebersamaan, terutama bagi warga NU. Kiai Marzuki meminta agar masyarakat dapat menerima hasil pemilu dengan lapang dada.

“Untuk seluruh warga Jawa Timur, khususnya warga NU, saya memohon pasca Pilkada dan Pilgub, mari jaga Jawa Timur, jaga persaudaraan, jaga persatuan, tetap guyub gotong royong,” kata Kiai Marzuki, Jumat (13/12/2024).

Ia juga mengingatkan agar masyarakat menerima hasil pemilu dengan lapang dada, baik yang menang maupun yang kalah. Menurutnya, hasil tersebut adalah bagian dari ikhtiar dan kehendak Allah.

“Mari kita terima hasil Pilkada dengan seikhlas-ikhlasnya. Menang disikapi dengan sombong tidak baik, kalah disikapi dengan marah-marah juga tidak baik,” ungkapnya.

Kiai Marzuki juga mengingatkan agar permasalahan yang muncul pasca pemilu dapat diselesaikan dengan cara yang baik, sesuai dengan jalur hukum, dan tidak menimbulkan kerusuhan di jalan.

Seruan ini menjadi penting di tengah politik yang sering memicu perpecahan. Dengan menjaga kerukunan, masyarakat dapat berkontribusi pada pembangunan daerah dan menciptakan suasana harmonis.

Kiai Marzuki berharap warga NU, khususnya di Jatim, dapat menerima hasil pemilu dengan lapang dada untuk menciptakan suasana kondusif dan saling menghormati.

Ia juga mengingatkan agar setiap masalah pasca pemilu diselesaikan dengan cara yang baik, sesuai jalur hukum, bukan dengan kekerasan. “Barangkali masih ada masalah, jangan selesaikan di jalan, tetapi mari kita selesaikan secara hukum,” tutupnya. [ipl/ian]

14/12/2024 04:11
Wali Kota Surabaya Mengaku Tak akan Intervensi Kasus Siswa Inklusi Dibully

Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan pernyataan terkait kasus bullying di SMP Negeri. Yang seorang pelapornya adalah siswa inklusi berinisial CW, Jumat (13/12) hari ini.

CW (14) mengaku dibully oleh ke enam temannya dengan ditelanjangi di tempat umum. Dan saat ini kasusnya tengah diselidiki oleh Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, sejak tiga hari lalu.

Menanggapi hal itu, Eri mengatakan dirinya tidak akan bertindak terlalu jauh; untuk memberi saran CW cabut laporan. Meskipun sejauh temuan yang ada saat ini, Eri bilang hal itu hanya candaan anak anak.

“Kalau saya keputusan itu kan ada di CW. Jadi ia anak ini harus nyaman dulu. Biarkan ia menyadari, kalau anak-anak dilaporkan ini teman temannya. Jika ternyata ini ada kesalahan kan dia [CW] nanti yang bisa mencabut,” terang Eri, Jumat (13/12/2024).

Sebab menurut Eri, kalau melihat kejadian seperti ini anak tidak boleh dipaksa. Dan ketika mengetahui bahwa CW memiliki kelebihan jangan ada pihak yang kemudian memprovokasi ataupun memperkeruh.

“Kalau seperti ini anak jangan dipaksa. Tapi saat mengetahui anak ini [CW] punya kelebihan jangan sampai ada orang yang mengompori [mem-provokasi],” kata Eri.

Sebelumnya, Eri juga menyebut bahwa siswa CW ini memiliki kelebihan yang sangat luar biasa. Eri mengaku elah berdiskusi banyak hal saat berkunjung ke sekolahnya, menemui CW pagi ini.

“CW ini adalah anak yang mempunyai potensi dan punya kemampuan yang luar biasa. Dia bisa tahu bagaimana menentukan Masyarakat Berpenghasilan Rendah [MBR] beserta kaitannya dengan Kartu Indonesia Pintar,” ujar Eri Cahayadi.

Dalam diskusi panjangnya, Eri turut mengungkap kemampuan analisa CW. Di mana, ia mampu dan hafal terkait pasal restoratice justice. Serta menyoroti tindakan Eri yang marah marah dalam sidak di RSUD dr. Soewandi beberapa tahun 2022 lalu.

“Dia malah mengatakan ke saya, Pak Eri, kenapa waktu marah-marah di RS Soewandi tidak langsung mengeluarkan orang itu?. Padahal wali kota yang lain mengeluarkan,” papar Eri bercerita.

Kemudian di situ, Eri menjawab, “Saya dan kamu diciptakan Tuhan untuk mengubah seseorang jahat menjadi baik. Untuk mengubah yang jelek dan jadi baik. Jadi, kalau ada orang yang ia berbuat salah; maka tidak harus selalu kita keluarkan,” jelas dia.

Lebih jauh, menanggapi kasus pelaporan bullying oleh CW kepada kepolisian dan untuk memahami kondisi CW sebagai siswa inklusi; dengan segala kelebihannya. Eri bilang, akan melakukan evaluasi di Pendidikan Surabaya. Dengan mutu pengajaran inklusif.

“Untuk ini kami tengah berdiskusi dengan dewan pendidikan bahwa sekolah ini bertanggungjawab, memberikan pendidikan, pengajaran lebih kepada siswa inklusi dibanding siswa siswa lain. Ini yang kita lakukan evaluasi,” ungkap Wali Kota Surabaya ini.

Dan karena kondisi CW ini, lanjut Eri, dia memiliki perasaan yang lebih peka. Dan diharapkan orang – orang di sekeliling CW lebih dapat memperhatikan psikologisnya secara intens, dan mendukung bakat – bakat yang dipunyai oleh CW.

“Dia kan punya peka perasaan. Ketika punya peka perasaan itu, maka di situlah psikolog, guru, juga orang – orang di sekitarnya, harus ada yang dekat,” tutup Eri. [ram/ian]

14/12/2024 01:18
Pemkab Lamongan Raih Penghargaan Kepatuhan dari Ombudsman RI

Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan menyabet penghargaan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 dari Ombudsman RI.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Timur, Agus Muttaqin, kepada Wakil Bupati Lamongan Abdul Rouf, di Hotel JW Marriot Surabaya, Jumat (13/12/2024).

Hasil penilaian menunjukkan Kabupaten Lamongan berada di zona hijau atau kualitas tertinggi, dengan nilai 93,7.

Menurut Kiai Rouf, penghargaan ini merupakan bentuk keberhasilan pelayanan terbaik Pemkab Lamongan kepada masyarakat.

“Alhamdulillah kerja keras kami diberikan apresiasi. Yang lebih utama atas diperolehnya penghargaan ini adalah keberhasilan Pemkab Lamongan dalam memberikan pelayanan berkualitas untuk masyarakat,” tuturnya.

Komitmen realisasi pelayanan publik dicantumkan pada program prioritas Lamongan yakni 100 persen pelayanan publik berkualitas.

Dalam realisasinya Kota Soto terus berupaya melakukan perbaikan standar operasional prosedur dan standar pelayanan pada seluruh unit pelayanan di Kabupaten Lamongan, mulai dari Puskesmas sampai Badan/Dinas penyelenggara pelayanan publik melalui evaluasi-evaluasi.

Kemudian menyesuaikan dengan kemajuan digitalisasi, pelayanan publik di Kabupaten Lamongan juga bertransformasi ke sistem elektronik atau digital.

“Di antaranya seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) meluncurkan dua inovasi yakni Digital Signature dan SIPPOMA,” tuturnya.

Kiai Rouf menjelaskan, digital signature digunakan untuk melakukan proses perizinan penandatanganannya dilakukan secara digital.

“Jadi dapat menandatangani berkas di mana saja. Dalam bidang Pendidikan, PERPUSDA meluncurkan i-Lamongan yang menyajikan perpustakaan digital Lamongan sehingga bisa membaca buku di rumah saja,” ujarnya.

Sementara layanan elektronik Sego Boran (Sarana Elektronik Gratis Berkas Online Administrasi Kependudukan) yang merupakan inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, yang menjamin kemudahan dalam mengurus dokumen, yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, dan Akta Kematian serta aktivasi data.

Pada Dinas Lingkungan Hidup membangun terobosan bernama ‘Onlimo’ untuk memantau kualitas air secara kontinyu, otomatis, dan online yang ditempatkan di Desa Parengan Kecamatan Maduran, juga Aplikasi Sipola (Smart identification Pohon Lamongan) sebagai upaya menjaga keanekaragaman Hayati di Kabupaten Lamongan.

“Transformasi pelayanan bertujuan untuk memudahkan masyarakat. Jadi selain kualitas, kami juga terus menjunjung efektivitas,” kata Kiai Rouf. (fak/ian)

13/12/2024 23:42
Masuk Zona Hijau, Ombudsman Puji Kualitas Pelayanan Publik Pemkab Jember

Jember (beritajatim.com) – Ombudsman Republik Indonesia memasukkan Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam zona hijau alias memiliki kualitas tertinggi untuk kepatuhan penyelanggaraan pelayanan publik.

Penghargaan diserahkan perwakilan Ombudsman kepada Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman di Hotel JW Marriot, Surabaya, Jumat (13/12/2024).

Dari aspek peringkat, Pemkab Jember mengalami penurunan dari peringkat keempat nasional pada 2023 menjadi peringkat ke-12 pada 2024. Namun dari aspek nilai, ada kenaikan dari 97,23 pada 2023 menjadi 98,15 pada 2024 dalam opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman.

“Ada empat kategori penilaian Ombudsman, yakni dimensi input, dimensi proses, dimensi output, dan dimensi pengaduan,” kata Kepala Bagian Organisasi Pemkab Jember Agustin Eka Wahyuni, Jumat (13/12/2024).

Dimensit input memiliki variabel penilaian kompetensi pelaksana dan pemenuhan sarana-prasarana pelayanan. Melalui variabel kompetensi, Ombudsman mengukur pengetahuan pejabat dan petugas mengenai standar pelayanan, tugas dan kewenangan jabatan, bentuk-bentuk maladministrasi, dan pengetahuan tentang layanan yang ramah terhadap kelompok marginal dan rentan.

“Variabel sarana-prasarana mengukur pemenuhan penjaminan mutu untuk pelayanan yang diberikan, frekuensi pengawasan internal, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, serta sarana-prasarana dan fasilitas bagi pengguna layanan dan pengguna dengan perlakuan khusus,” kata Eka.

Sementara itu variabel proses terdiri atas variabel standar pelayanan. “Pada variabel standar pelayanan rutin ini diukur pemenuhan informasi standar pelayanan, seperti persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian pelayanan, biaya atau tarif, produk pelayanan, maklumat pelayanan, visi-misi pelayanan, motto, atribut, dan pelayanan terpadu,” kata Eka.

Akhir 2023, Pemkab Jember membangun Mall Pelayanan Publik dan dinilai positif oleh Ombudsman RI. Mall Pelayanan Publik ini dibangun berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Mall Pelayanan Publik (MPP).

Dimensi output diukur dari persepsi maladministrasi. Ombudsman mewawancarai langsung masyarakat setelah dilayani di masing-masing unit pelayanan publik.

“Variabel ini mengukur persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman pribadi mengenai transparansi standar pelayanan di suatu unit layanan setelah mereka mengakses suatu layanan. Ada indeks kepuasan masyarakat dan standar pelayanan minimal,” kata Eka.

Terakhr adalah dimensi pengaduan yang terdiri atas variabel pengelolaan pengaduan. “Pada variabel ini diukur bagaimana kewajiban pengelolaan pengaduan, bagaimana pemenuhan sarana-prasarana pengaduan, bagaimana pembinaan terhadap pengelolaan pengaduan, mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan, dan informasi jangka waktu penyelesaian pengaduan,” kata Eka.

Menurut Eka, Pemkab Jember perlu melakukan langkah-langkah strategis dan berkelanjutan untuk mempertahankan prestasi ini. “Salah satunya adalah penyusunan dan pemantauan standar pelayanan, bagaimana membuat standar pelayanan yang sesuai regulasi,” katanya.

Pemkab Jember juga akan memantau dan mengevaluasi kondisi internal pelayanan publik secara rutin untuk memastikan kesesuaian dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. “Kami juga akan mengevaluasi standar pelayanan maupun SOP yang telah ada di masing-masing UPP (Unit Pelayanan Publik) di Kabupaten Jember,” kata Eka.

“Kita juga perlu penguatan tata kelola untuk memastikan bahwa semua proses pelayanan dapat diakses masyarakat, standar pelayanan apakah sudah dipublikasikan melalui SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Publik) dan SIPPN (Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional) maupun PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi),” kata Eka.

Sejauh ini Pemkab Jember telah mempublikasikan standar pelayanan yang ditentukan. “Saat ini kami memang menggerakkan seluruh UPP agar mempublikasikan standar pelayanan baik melalui media sosial maupun PPID Kabupaten Jember,” kata Eka.

Pemkab Jember akan melaporkan kinerja pelayanan publik secara terbuka dan mempublikasikan capaian layanan publik. Pemkab juga akan meningkatkan terus kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan, terkait etika, profesionalisme, keterampilan teknis, dan pendampingan terhadap UPP di Jember.

Eka juga menegaskan, perlunya pemghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap pegawai berprestasi dan sanksi terhadap pegawai yang tidak menaati ketentuan pelayanan publik. “Misalkan ada tindakan maladministrasi,” katanya.

Pemkab Jember telah memiliki aplikasi J-Kopi atau Jember Kota Pintar. Aplikasi ini, menurut Eka, perlu dioptimalisas dan memfasilitasi sistem pengaduan terpadu. “Alhamdulillah Kabupaten Jember sedang berproses untuk penerapan MPP digital,” katanya.

“Kami juga akan melakukan survei atau dialog langsung dengan masyarakat untuk mengetahui kebutuhan masyarakat itu sendiri. Kami juga terus melaksanakan survei kepuasan pelayanan publik untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan,” kata perempuan berwajah ayu ini. [wir]

13/12/2024 23:41