Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Pemkab Kediri-PTPN Sepakat Skema Jalan dan Drainase untuk Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat Plosoklaten

    Pemkab Kediri-PTPN Sepakat Skema Jalan dan Drainase untuk Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat Plosoklaten

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Kediri menggelar rapat koordinasi bersama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) guna mendukung percepatan pembangunan sekolah rakyat di Kecamatan Plosoklaten, Kamis (8/1/2026).

    Rapat yang dipimpin Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana tersebut membahas pemanfaatan lahan dan infrastruktur penunjang di sekitar lokasi pembangunan sekolah rakyat.

    Pembahasan dilakukan mengingat lahan seluas 7,6 hektare yang disiapkan Pemkab Kediri untuk sekolah rakyat berada di antara lahan milik PTPN.

    “Jalan yang akan dibangun untuk sekolah rakyat itu status kepemilikannya milik PTPN,” kata Mas Dhito usai memimpin rapat di Ruang Rapat Bappeda.

    Selain akses jalan, rapat juga membahas rencana pembangunan drainase untuk pembuangan air dari kawasan sekolah rakyat. Aliran air dari lokasi menuju sungai harus melewati lahan PTPN.

    Mas Dhito mengungkapkan, dalam rapat tersebut telah tercapai kesepakatan antara Pemkab Kediri dan PTPN terkait skema pembangunan infrastruktur penunjang.

    “Tadi telah tercapai kata sepakat, pemerintah kabupaten akan membangun jalan beserta drainasenya dan akan dihibahkan kepada PTPN,” ungkapnya.

    Menurut Mas Dhito, dalam skema hibah tersebut terdapat sejumlah syarat yang disepakati kedua belah pihak. Salah satunya, jalan yang telah dibangun nantinya diperbolehkan digunakan untuk masyarakat.

    Selain itu, setelah bangunan fisik jalan dan drainase dihibahkan oleh pemerintah daerah, tanggung jawab pemeliharaan akan menjadi kewenangan PTPN.

    “Dengan tercapainya kesepakatan ini, kita berharap pembangunan sekolah rakyat di Desa Plosokidul bisa segera dimulai,” pungkas Mas Dhito. [nm/aje]

  • Warga Sampang Perbaiki Jalan Rusak Lewat Donasi Gift TikTok

    Warga Sampang Perbaiki Jalan Rusak Lewat Donasi Gift TikTok

    Sampang (beritajatim.com) – Warga Desa Tobai Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, memilih jalur digital untuk memperbaiki jalan poros desa yang sudah lama rusak parah.

    Melalui akun TikTok @swadaya93, Swadaya Masarakat Tobaih menggalang donasi lewat live streaming. Kegiatan mengumpulkan uang sampai angka Rp125 juta dari gift netizen.

    Dana tersebut digunakan untuk membeli material perbaikan jalan yang selama ini berlubang, licin, dan membahayakan pengendara, terutama saat musim hujan.

    Salah satu warga, Hasan Ali Tamam mengatakan, aksi ini terpaksa dilakukan karena kondisi jalan semakin parah sementara bantuan pemerintah belum terealisasi.

    “Hampir 70 persen biaya perbaikan dari gift TikTok,” katanya, Kamis (8/1/2026).

    Perbaikan jalan di Desa Tobai Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.

    Perbaikan dilakukan secara gotong royong oleh warga, di tiga titik dengan total panjang 800 meter.

    “Saya berharap langkah swadaya ini bisa menarik perhatian pemerintah agar segera melakukan perbaikan permanen, mengingat jalan tersebut merupakan akses vital warga ke sawah dan pasar,” harapnya

    Sementara Pj Kepala Desa Tobai Tengah, Muhammad Ruji, mengapresiasi inisiatif warga.

    Ia mengakui keterbatasan anggaran desa membuat pemerintah belum mampu memperbaiki jalan tersebut.

    “Kami berterima kasih kepada warga yang sudah bergerak secara swadaya dan akun media sosial,” pungkasnya. [sar/but]

  • Merger Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jember Belum Sepenuhnya Siap

    Merger Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jember Belum Sepenuhnya Siap

    Jember (beritajatim.com) – Keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember, Jawa Timur, resmi berakhir sejak 1 Januari 2026, menyusul berlakunya Peraturan Daerah mengenai Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang baru. Namun penggabungan dengan organisasi perangkat daerah lainya ternyata belum sepenuhnya siap.

    Bidang-bidang urusan DP3AKB Jember masing-masing digabungkan organisasi perangkat daerah lainnya. Urusan oengendalian penduduk dan keluarga berencana dimerger dengan Dinas Kesehatan. Sementara urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diserahkan kepada Dinas Sosial.

    “Jangan khawatir, kami juga akan siapkan tempat untuk bergabung dengan Dinas Sosial,” kata Pejabat Sekretaris Daerah Akhmad Helmi Luqman yang juga Kepala Dinas Sosial ini, Kamis (8/1/2026).

    Dengan penggabungan itu, tempat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak akan dipusatkan di Lingkungan Pondok Sosial (Liposos) di Jalan Tawes yang saat ini menjadi kantor Dinsos Jember, dengan daya tampung sepuluh kamar.

    “Jadi di sini ada dua unit pelaksana teknis (UPT), yakni UPT L:iposos dan U{T Perlindungan Perempuan dan Anak,” kata Helmi.

    Menurut Helmi, dengan dipindahkan ke lingkungan Liposos, nantinya shelter atau tempat perlindungan bagi perempuan dan anak akan beroperasi 24 jam setap hari. “Di sini ada petugas yang bisa mengawasi dan melindungi,” katanya.

    Kantor sekretariat Dinsos Jember nantinya akan dipindahkan ke Jalan Kalimantan, menenpati bekas kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jember.

    Namun hingga DP3KB dibekukan, bangunan khusus untuk layanan perlindungan perempuan dan anak saat ini masih belum dibangun di kawasan Liposos kantor Dinsos Jember. “”Semoga tahun ini bisa digunakan dan ditempati,” kata Helmi.

    Menurut Helmi, saat ini tidak ada klien yang dilayani dalam shelter perlindungan perempuan dan anak di kantor lama DP3AKB. Dengan demikian tidak ada pelayanan yang terganggu.

    Sementara itu kantor DP3AKB di Jalan Jawa Jember sudah mulai dikosongkan, Rabu (7/1/2026), dan akan ditempati Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Wilayah II Jawa Timur. KPPG Wilayah II ini menangani Makan Bergizi Gratis di 22 kabupaten dan kota di Jawa Timur.

    Hal ini membingungkan pegawai DP3AKB Jember. “Kami bingung karena posisi kami mau ke mana? Pasti tempatnya di Dinsos dan Dinkes. Cuma setelah kami beres-beres, mau dibawa ke mana barangnya,” kata Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Oktavia Wahyu Trisnamurti kepada wartawan.

    Menurut Oktavia, sebenarnya belum ada penberitahuan pengosongan gedung kantor DP3AKB. “Dinkes dan Dinsos Jember masih menyiapkan tempat untuk kami. Kami sudah mengajukan surat ke BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Jember untuk peminjaman gedung ini sampai tempat merger kami menyiapkan tempat untuk kami,’ katanya.

    Oktavia belum menperoleh jawaban dari BPKAD Jember. “Sebenarnya belum ada perintah pasti untuk kami, karena istulahnya di sini ngambang, gak ada pimpinannya. Kepala dinas dan sekretaris dinas sudah pindah. Jadi di sini hanya ada ada staf dan kepala bidang,” katanya.

    Di tengah kebingungan itu, mendadak petugas dari Badan Gizi Nasional datang dan menyatakan akan menempati bangunan tersebut. “Kami terpaksa harus beres-beres,” kata Oktavia.

    Sementara itu Kepala KPPG Said Karim mengatakan, pemakaian gedung DP3AKB merupakan kebijakan Pemkab Jember. “Kami menyurati bupati. Yang punya kewenangan kan bupati,” katanya.

    Said sudah lama meminta lokasi kantor untuk KPPG. “Hanya saja kani baru diberikan sekarang,” katanya. [wir]

  • Bupati Kediri Lantik Lima Kadinas untuk Isi Kekosongan Jabatan, Soroti Regenerasi Karier ASN

    Bupati Kediri Lantik Lima Kadinas untuk Isi Kekosongan Jabatan, Soroti Regenerasi Karier ASN

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana melantik dan mengambil sumpah lima pejabat tinggi pratama untuk mengisi kekosongan jabatan kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, Kamis (8/1/2026).

    Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya pengisian jabatan struktural yang selama ini dijabat pelaksana tugas (Plt), sekaligus mendorong percepatan kinerja organisasi perangkat daerah.

    Dalam kesempatan tersebut, bupati yang akrab disapa Mas Dhito menyoroti persoalan jenjang karier aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kediri yang dinilai masih memiliki jarak terlalu jauh antarlevel.

    Mas Dhito mengingatkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) agar memperhatikan regenerasi karier pegawai, khususnya dalam pengisian jabatan strategis.

    “Tadi Kepala BKPSDM (baru) sudah saya lantik, setelah ini saya akan rapat dengan Kepala BKPSDM untuk Plt-Plt itu (pelaksana tugas kepala dinas) supaya diisi sama yang difinitif,” katanya.

    Jabatan Kepala BKPSDM Kabupaten Kediri kini diemban Randi Agatha Sakaira, yang sebelumnya menjabat Sekretaris KPU Kabupaten Kediri.

    Selain itu, empat pejabat tinggi pratama lain yang dilantik yakni Subur Widono, sebelumnya Camat Wates, diangkat sebagai Kepala Dinas Sosial.

    Kemudian Mustika Prayitno Adi, sebelumnya Kabag Umum Setda Kabupaten Kediri, dilantik menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

    Selanjutnya Mohamad Nizam Subekhi, sebelumnya Camat Pare, diangkat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, serta Wirawan, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dilantik menjadi Inspektur Kabupaten Kediri.

    Selain pelantikan, Mas Dhito juga memberikan penugasan khusus kepada para kepala dinas yang baru menjabat. Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diminta fokus menangani kebocoran retribusi.

    Sementara itu, Kepala Dinas Sosial ditugasi melakukan perbaikan data kemiskinan, termasuk meningkatkan kecepatan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

    Adapun Inspektur Kabupaten Kediri diberi tugas untuk meningkatkan level Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemkab Kediri.

    Dalam kesempatan yang sama, Mas Dhito juga memberikan peringatan kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah agar terus meningkatkan kinerja dan tidak merasa berada di posisi aman.

    “Kepada kepala OPD yang sedang menjabat pesannya jangan merasa ada di zona nyaman,” tegas Mas Dhito. [nm/aje]

  • Pemkab Sidoarjo Rencanakan Kawasan Wisata Mangrove di Sedati

    Pemkab Sidoarjo Rencanakan Kawasan Wisata Mangrove di Sedati

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo berencana membangun kawasan wisata mangrove di wilayah pesisir Kecamatan Sedati. Penataan awal destinasi ekowisata tersebut akan dilakukan di Desa Tambak Cemandi dan Desa Gisik Cemandi, yang berada di kawasan pesisir timur Sidoarjo.

    Tahap awal pengembangan kawasan wisata mangrove ini dimulai dengan pembangunan akses jalan menuju lokasi. Saat ini, Pemkab Sidoarjo telah memulai proses persiapan peningkatan jalan menuju kawasan tersebut. Akses jalan yang akan dibangun memiliki panjang sekitar 2,5 kilometer dari jalan utama.

    Sebagian lahan yang akan dilalui akses jalan tersebut merupakan milik TNI Angkatan Laut. Untuk itu, Bupati Sidoarjo H. Subandi mendatangi Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) V Surabaya, Kamis (8/1/2025). Kedatangan Bupati diterima langsung oleh Dankodaeral V Laksda TNI Ali Triswanto, didampingi Wadan Kodaeral V Brigjen TNI (Mar) Suwandi.

    Bupati Subandi mengatakan, wilayah pesisir Kecamatan Sedati akan dikembangkan menjadi kawasan wisata hutan bakau atau mangrove. Saat ini, Pemkab Sidoarjo tengah menyiapkan akses jalan menuju lokasi tersebut dengan lebar mencapai 25 meter dan panjang 2,5 kilometer.

    “Rencana kami nanti ada wisata mangrove di wilayah timur Sidoarjo. Untuk akses jalan, kami membutuhkan sekitar 20 x 120 meter lahan milik TNI AL,” ujar Subandi di hadapan jajaran pejabat Kodaeral V Surabaya.

    Menanggapi rencana tersebut, Dankodaeral V Laksda TNI Ali Triswanto menyambut baik pembangunan kawasan wisata mangrove di pesisir Sidoarjo. Ia menyampaikan bahwa pemanfaatan lahan TNI AL untuk akses jalan dapat dibicarakan lebih lanjut secara teknis.

    “Untuk rencana jangka panjang pembangunan mangrove, silakan dibicarakan lebih lanjut dengan Aslog Dankodaeral V Kolonel Laut (T) Insaf Setya Budhi,” terangnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (Perkim CKTR) Kabupaten Sidoarjo, M. Bachruni Aryawan, menjelaskan bahwa penataan awal kawasan wisata mangrove difokuskan di pesisir Desa Tambak Cemandi dan Desa Gisik Cemandi. Ke depan, kawasan tersebut akan diperluas hingga pesisir selatan Sidoarjo.

    “Pengembangan wisata mangrove direncanakan membentang dari pesisir Kecamatan Sedati hingga Kecamatan Jabon, dengan panjang garis pantai sekitar 33 kilometer dan lebar kawasan kurang lebih 1 kilometer,” paparnya. (isa/but)

  • 200 Becak Listrik Bantuan Presiden Prabowo Segera Dibagikan di Tulungagung

    200 Becak Listrik Bantuan Presiden Prabowo Segera Dibagikan di Tulungagung

    Tulungagung (beritajatim.com) – Ratusan tukang becak di Tulungagung mengikuti pelatihan mengemudikan becak listrik. Mereka akan menerima bantuan becak listrik dari Presiden RI Prabowo Subianto.

    Sebagai langkah awal, tukang becak ini dilatih terlebih dahulu agar nantinya tidak kesulitan setelah mendapat bantuan. Mereka dikenalkan cara mengendarai becak listrik yang diproduksi oleh PT Pindad ini.

    Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo mengatakan, tidak semua tukang becak menerima bantuan ini . Pasalnya, ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi agar bisa menjadi penerima bantuan becak listrik. Diantaranya minimal berusia 60 tahun dan masuk kategori desil 1 sampai 5.

    Jumlah total tukang becak di Tulungagung sekitar 1.000 orang. Namun, untuk penerima bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo hanya 200 orang. “Sisanya bagaimana nanti coba kita usahakan untuk mendapat tambahan bantuan lagi,” ujarnya. Kamis (8/1/2026).

    Bantuan becak listrik bersumber dari dana pribadi Presiden Prabowo. Harga satu becak listrik mencapai Rp22 juta. Jika ditotal keseluruhan nominal bantuan becak listrik untuk Tulungagung tembus Rp4,4 miliar. Gatut Sunu mengingatkan, bantuan becak listrik tidak boleh diperjual belikan atau dipindah tangan.

    Namun, jika penerima meninggal dunia bisa diwarikan ke anaknya. “Apabila nanti ada keluhan kelistrikan, kami akan berusaha membantu. Nanti akan ada koordinator di lapangan,” paparnya.

    Salah seorang tukang becak, Sukadi mengaku sangat senang dengan bantuan becak listrik ini. Setelah mecoba Sukadi merasa membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Karena selama ini Sukadi terbiasa mengayuh pedal becak.

    Pria yang biasa mangkal di sekitar perempatan BTA ini mengaku belum terbiasa menggunakan becak listrik tersebut. “Tadi sempat grogi juga karena biasanya mengayuh pedal, ini tinggal putar gas,” ungkapnya.

    Sementara itu, Koordinator Becak Listrik Indonesia, Dimas Ramdana Prasetya mengungkapkan, bantuan becak listrik memang diperuntukan kepada masyarakat miskin. Penerima dipastikan tidak akan terbebani dengan biaya listrik, karena daya yang dibutuhkan cukup rendah.

    “Jika daya listrik rumah 450 Watt, itu bisa digunakan untuk mengisi baterai. Durasi mengisi baterai sekitar 3 sampai 4 jam,” ucapnya.

    Daya tahan bateri becak listrik ditentukan oleh banyaknya muatan. Semakin sedikit muatan maka semakin lama daya tahan baterai. “Kami juga menyediakan garansi 6 bulan, kalau rusak bisa ditukar melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional,” pungkasnya. [nm/suf]

  • Wacana Pilkada Melalui DPRD: PKB Bondowoso Mendukung, PDI Perjuangan Menolak

    Wacana Pilkada Melalui DPRD: PKB Bondowoso Mendukung, PDI Perjuangan Menolak

    Bondowoso (beritajatim.com) – Wacana mengenai pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menimbulkan beragam reaksi dari partai-partai politik di Kabupaten Bondowoso.

    DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bondowoso menyatakan dukungan terhadap gagasan tersebut, sementara DPC PDI Perjuangan Bondowoso secara tegas menolaknya. Mereka kukuh mempertahankan Pilkada langsung.

    Ketua DPC PKB Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, menjelaskan bahwa sikap partainya mengikuti kebijakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB. “Kami di daerah tentu mengikuti arah dan kebijakan partai secara nasional. Ini masih dalam tahap wacana,” ujarnya.

    Meski demikian, ia menilai mekanisme Pilkada melalui DPRD tidak bisa disebut sebagai kemunduran demokrasi, mengingat DPRD adalah lembaga yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat.

    Ahmad Dhafir juga menambahkan bahwa sistem Pilkada melalui DPRD dapat menjadi solusi efisien dari sisi anggaran dan dapat mengurangi potensi konflik horizontal yang sering terjadi dalam Pilkada langsung.

    Ia menilai dinamika politik masyarakat perlu dikelola dengan baik untuk menghindari perpecahan. “Kalau bisa meminimalkan konflik sosial dan pemborosan anggaran, kenapa tidak dipertimbangkan,” katanya.

    Meskipun mendukung wacana tersebut, PKB Bondowoso tetap menghormati pandangan politik lain. Ahmad Dhafir menekankan bahwa perdebatan soal sistem Pilkada adalah bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.

    Ia juga mengingatkan bahwa jika gagasan ini diwujudkan, harus ada regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat agar tidak ada ruang bagi praktik politik yang menyimpang. “Harus ada aturan yang jelas dan pengawasan ketat supaya tetap akuntabel,” tegasnya.

    Berbeda dengan PKB, DPC PDI Perjuangan Bondowoso secara tegas menolak wacana Pilkada melalui DPRD. Ketua DPC PDI Perjuangan Bondowoso, Sinung Sudrajad, menegaskan bahwa partainya tetap tegak lurus dengan kebijakan DPP PDI Perjuangan yang menempatkan Pilkada langsung sebagai prinsip utama demokrasi.

    “Kalau kami di daerah tetap tegak lurus dengan apa yang menjadi kebijakan DPP PDI Perjuangan. Pilkada itu harus dipilih langsung oleh rakyat,” ujar Sinung.

    Sinung menilai Pilkada langsung bukan hanya sekadar mekanisme formal, tetapi sebagai perwujudan nyata dari kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin mereka. Ia khawatir, jika sistem ini digantikan dengan Pilkada melalui DPRD, masyarakat akan merasa kehilangan hak fundamental mereka dalam memilih kepala daerah. “Pilihan rakyat harus dihargai,” tambahnya.

    Sikap PDI Perjuangan yang menolak wacana Pilkada melalui DPRD juga sejalan dengan pandangan elit partai di tingkat pusat. Mereka mengingatkan bahwa perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah berpotensi menimbulkan kekecewaan publik dan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. [awi/suf]

  • Isu Dana Desa 2026 Dipangkas, Pemkab Pasuruan Masih Tunggu Aturan Pusat

    Isu Dana Desa 2026 Dipangkas, Pemkab Pasuruan Masih Tunggu Aturan Pusat

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Pasuruan saat ini tengah bersiap menghadapi perubahan skema anggaran Dana Desa (DD) untuk tahun 2026 mendatang. Kabar mengenai penurunan alokasi dana tersebut mulai menjadi perbincangan hangat di kalangan pemangku kebijakan daerah.

    Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan masih bersikap hati-hati dalam menanggapi isu pemotongan anggaran tersebut. Pihak dinas menyatakan masih menunggu aturan resmi dari pemerintah pusat untuk memastikan angka pastinya.

    Kepala DPMD Kabupaten Pasuruan, Agus Mashadi, menjelaskan bahwa pihaknya belum bisa memberikan keterangan secara mendetail kepada publik. “Kami belum berani memberikan informasi resmi karena masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK),” ujar Agus saat dikonfirmasi.

    Agus menambahkan bahwa gambaran sementara menunjukkan adanya tren penurunan alokasi Dana Desa secara nasional. Meski begitu, kepastian mengenai mekanisme penyaluran dan besaran nominal per desa masih bergantung sepenuhnya pada aturan PMK.

    Di sisi lain, anggota legislatif mulai angkat bicara mengenai dampak yang mungkin terjadi akibat kebijakan pengurangan anggaran ini. Dewan mengingatkan agar penurunan dana tidak berimbas langsung pada kualitas pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa.

    Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan dari Fraksi Gerindra, Febri Darwis Irawan, menegaskan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan dana yang ada. “Dana desa turun, pelayanan warga jangan ikut turun, maka harus tetap fokus, efisien, dan transparan,” tegas Febri.

    Febri juga meluruskan simpang siur mengenai persentase penurunan anggaran yang sempat disebut mencapai angka 60 persen. Menurut data global yang ia terima, penurunan pagu nasional diperkirakan berada di kisaran 30 persen saja.

    Legislator ini berjanji akan terus mengawal proses transisi anggaran ini agar pembangunan di desa-desa Pasuruan tidak terhenti. Ia menekankan bahwa kategori pembagian dana akan tetap mempertimbangkan variabel seperti luas wilayah dan kebutuhan spesifik desa lainnya. (ada/kun)

  • Awal 2026, Bupati Rusdi Lantik 297 Pejabat, Birokrasi Pasuruan Resmi Disegarkan

    Awal 2026, Bupati Rusdi Lantik 297 Pejabat, Birokrasi Pasuruan Resmi Disegarkan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Auditorium Mpu Sindok menjadi saksi bisu pengambilan sumpah ratusan pejabat baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada Kamis siang. Agenda besar ini menandai langkah awal penyegaran birokrasi di bawah kepemimpinan Bupati Rusdi Sutejo pada awal tahun 2026.

    Sebanyak 297 aparatur sipil negara secara resmi menerima jabatan baru yang terdiri dari berbagai tingkatan eselon. Komposisi tersebut meliputi 16 pejabat eselon II, 105 pejabat eselon III, hingga 176 orang yang mengisi posisi eselon IV.

    Pergeseran posisi pada tingkat pejabat tinggi pratama menjadi salah satu poin utama dalam agenda pelantikan kali ini. Di antaranya adalah Rakhmat Syarifudin yang berpindah tugas memimpin Dinas Ketenagakerjaan setelah sebelumnya menjabat sebagai Inspektur.

    Perubahan juga menyentuh sektor pemberdayaan desa dengan ditunjuknya Eka Wara Brehaspati sebagai Kepala DPMD yang baru. Ia menggantikan posisi Agus Mashadi yang kini dipercaya untuk menakhodai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan.

    Selain rotasi jabatan, Pemkab Pasuruan juga mulai memberlakukan penggabungan beberapa instansi menjadi satu dinas terpadu. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan kini resmi dipimpin oleh drh. Ainur Alfiah sebagai otoritas tunggal.

    Sektor pelayanan kesehatan juga tidak luput dari penyegaran melalui pergantian pucuk pimpinan di Dinas Kesehatan. dr. Arma Roosalina resmi dilantik menjadi Kepala Dinas Kesehatan menggantikan dr. Ani Latifah yang kini menjabat Kepala Dinsos P3A.

    Penyegaran organisasi ini dilakukan bupati sebagai langkah nyata dalam mengimplementasikan perubahan Perda SOTK yang telah disepakati. “Kita laksanakan perubahan nomenklatur organisasi baru dan penggabungan untuk efektivitas responsibilitas OPD,” tegas Bupati Rusdi Sutejo.

    Bupati yang akrab disapa Mas Rusdi ini juga memberikan instruksi khusus bagi pejabat Sekretariat DPRD dan Badan Pendapatan Daerah. Tri Agus Budiharto resmi mengisi kursi Sekretaris DPRD, sementara Lilik Widji Asri dipercaya memimpin Bapenda Pasuruan.

    Di tingkat wilayah, gerbong mutasi ini turut membawa wajah-wajah baru untuk mengisi posisi camat di beberapa titik strategis. Nama-nama seperti Eddy Santoso dan Zaki Yamani kini masing-masing resmi menjabat sebagai Camat Bangil dan Camat Sukorejo.

    Mas Rusdi menekankan bahwa jabatan baru ini harus menjadi pemantik semangat untuk meningkatkan taraf hidup warga Pasuruan. “Semoga amanah dan dapat memberikan energi baru dalam pelayanan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Mas Rusdi dalam sambutannya.

    Kecepatan dalam menangani keluhan warga menjadi indikator utama yang akan dipantau langsung oleh orang nomor satu di Pasuruan tersebut. Para pejabat diminta tidak kaku dalam bekerja dan selalu menempatkan aduan masyarakat sebagai prioritas kerja harian.

    Melalui restrukturisasi ini, Pemerintah Kabupaten Pasuruan berharap birokrasi menjadi lebih ramping, namun memiliki fungsi pelayanan yang lebih lincah. “Kami berharap pejabat bisa responsif cepat dalam menerima aduan dari masyarakat,” pungkas bupati mengakhiri arahannya. (ada/kun)

  • PKDI-MP Bondowoso Resmi Dikukuhkan, Isu Pengurangan Dana Desa Mengemuka

    PKDI-MP Bondowoso Resmi Dikukuhkan, Isu Pengurangan Dana Desa Mengemuka

    Bondowoso (beritajatim.com) – Persaudaraan Kepala Desa Indonesia Merah Putih (PKDI-MP) Kabupaten Bondowoso resmi dikukuhkan, Kamis, 8 Januari 2026 di hotel Ijen View. Momentum pengukuhan tersebut sekaligus menjadi ruang konsolidasi para kepala desa untuk menyikapi pengurangan alokasi Dana Desa (DD) yang terjadi di sejumlah wilayah.

    Di tengah keterbatasan anggaran, organisasi kepala desa didorong memperkuat solidaritas serta menjaga keberlangsungan pelayanan publik di tingkat desa.

    Ketua PKDI-MP Kabupaten Bondowoso, Kusnadi, mengungkapkan bahwa sebagian desa mengalami penurunan Dana Desa signifikan hingga 70 persen. Jika sebelumnya per desa saban tahun menerima hingga Rp1miliar, di tahun 2026 tersisa antara Rp200 juta hingga Rp300 juta.

    “Kondisi ini berpengaruh terhadap perencanaan program. Kepala desa dituntut lebih adaptif dan cermat dalam menentukan skala prioritas pembangunan,” ujar Kusnadi.

    Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan pengurangan Dana Desa merupakan keputusan pemerintah pusat yang wajib dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintahan hingga tingkat desa. Karena itu, kepala desa diminta tetap patuh dan menjalankan program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

    “Kami siap perintah dan patuh. Apa yang menjadi titah pemerintah pusat akan kami laksanakan sebaik mungkin. Kami yakin para pemimpin kita sangat mencintai masyarakatnya,” bebernya.

    Dalam konteks organisasi, Kusnadi memastikan keberadaan PKDI-MP tidak akan menimbulkan gesekan dengan wadah atau paguyuban kepala desa lainnya. Menurutnya, PKDI-MP hadir sebagai persaudaraan, ruang belajar, dan sarana kolaborasi antarkepala desa untuk saling berbagi praktik baik dalam tata kelola pemerintahan desa.

    Sementara itu, Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, menekankan pentingnya memperkuat persaudaraan dan kebersamaan antarkepala desa sebagai fondasi terciptanya pemerintahan desa yang harmonis dan dipercaya masyarakat.

    “Paguyuban kepala desa memiliki peran strategis dalam menjaga komunikasi serta mencegah munculnya ketidakharmonisan di tingkat desa,” katanya. (awi/but)