Category: Beritajatim.com Politik

Terlibat Kampanye, Kades di Tulungagung Dijatuhi Sanki DPMD

Tulungagung (beritajatim.com) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung, menjatuhkan sanksi ke Wahyunita Ningsih, Kepala Desa Tanggulturus, Kecamatan Besuki.

Kepala Desa ini diketahui mengikuti kampanye Paslon Pilkada nomor irit 01, Gatut Sunu Wibowo-Ahmad Baharudin, di GOR Lembu Peteng Sabtu (2/11/2024) lalu. Dari hasil kajian Bawaslu, Wahyunita melanggar UU tentang desa. Hasil kajian ini menjadi rekomendasi yang diberikan ke pihak Pemkab.

Kepala DPMD Tulungagung, Iswahyudi mengatakan pihaknya telah menerima rekomendasi dari Bawaslu terkait kejadian tersebut. Setelah menerima rekomendasi, pihak Dinas berkoordinasi dengan Inspektorat serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk merumuskan sanksi.

Hasilnya Kepala Desa ini hanya dikenai sanksi teguran lisan dan tertulis. “Suratnya sudah kami sampaikan ke pihak yang bersangkutan. Kami minta camat juga menindaklanjuti,” ujarnya, Minggu (15/12/2024).

Camat Besuki juga diminta melakukan pembinaan terhadap Kepala Desa tersebut. Meski hanya teguran tertulis, namun akumulasi teguran tertulis bisa membawa dampak hukum yang lebih serius. Iswahyudi juga belum bisa mengaktegorikan pelanggaran tersebut masuk kategori ringan, sedang atau berat.

“Batasnya 3 kali teguran, bisa ditindaklanjuti dengan pemberhentian. Karena itu, diminta tidak mengulangi perbuatannya,” tuturnya.

Sebelumnya, foto Kepala Desa Tanggulturus menghadiri kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung menyebar di WhatsApp Grup. Pihak Bawaslu bersama Sentra Gakkumdu lalu melakukan kajian.

Mereka mengundang yang bersangkutan sebanyak 2 kali untuk melakukan klarifikasi. Namun kades serta 3 orang lain yang dipanggil tidak datang. Pihak Bawaslu akhirnya memutuskan, Kepala Desa ini melanggar ketentuan netralitas untuk kades.

Namun tidak melanggar pidana pemilu yang ada di dalam Undang-undang Pilkada, melainkan melanggar perundang-undangan yang lain yaitu Undang-undang Desa. [nm/but]

15/12/2024 21:14
Anggota DPRD Jatim Berikan Bantuan Rumah Ikan untuk Nelayan Dringu

Probolinggo (beritajatim.com) – Anggota DPRD Jawa Timur, Mahdi, memberikan kabar gembira bagi para nelayan di Desa Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Pada Minggu (15/12/2024), Mahdi menyerahkan bantuan berupa rumah ikan atau fish apartemen kepada Kelompok Nelayan Bunga Karang.

Bantuan rumah ikan ini bertujuan untuk meningkatkan hasil tangkapan nelayan sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut. Rumah ikan dirancang sebagai habitat buatan bagi ikan dan biota laut lainnya, sehingga dapat mendukung keberlanjutan sektor perikanan.

“Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat besar bagi nelayan di Desa Dringu. Selain meningkatkan hasil tangkapan, rumah ikan ini juga mendukung upaya pelestarian lingkungan laut,” ungkap Mahdi.

Ketua Kelompok Nelayan Bunga Karang, Buasan, menyampaikan rasa terima kasihnya atas perhatian yang diberikan oleh Mahdi.

“Kami sangat bersyukur atas bantuan ini. Dengan adanya rumah ikan, kami optimis hasil tangkapan kami akan meningkat,” ujar Buasan.

Bantuan rumah ikan ini merupakan bagian dari program pemberdayaan masyarakat pesisir yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mahdi menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program-program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya para nelayan.

“Saya akan terus berupaya untuk memperjuangkan kepentingan nelayan di daerah pemilihan saya,” tegas Mahdi.

Dengan adanya rumah ikan, diharapkan ekosistem laut di sekitar Desa Dringu semakin terjaga dan hasil tangkapan nelayan semakin meningkat. Hal ini akan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat nelayan setempat. (ada/but)

15/12/2024 20:33
Bupati Pasuruan Terpilih Akan Dorong Investasi Sektor Pariwisata

Pasuruan (beritajatim.com) – Setelah dilakukan perbaikan, Cesa Litle Garden yang berada di Tamandayu, Kecamatan Pandaan kembali dibuka. Dalam pembukaannya ini, Bupati Pasuruan Terpilih Rusdi Sutedjo turut serta dalam melakukan peresmiannya.

Rusdi mengatakan bahwa dengan dibukanya kembali restoran ini bisa menumbuhkan ekonomi di Kabupaten Pasuruan. Dirinya juga mengatakan bahwa nantinya akan ada banyak investor yang masuk pada tahun depan.

“Ini menjadi pemantik untuk para investor yang akan masuk di Kabupaten Pasurua , tentunya dengan perizinan yang akan lebih mudah. Karena dengan begitu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan akan semakin berkembang,” jelas Rusdi.

Rusdi juga mengatakan bahwa tak hanya dalam sektor makanan, dirinya juga akan terus menumbuhkan ekonomi di berbagai sektor. Seperti halnya di sektor pariwisata yang selama ini selalu menjasi daya tarik tersendiri.

“Sektor pariwisata akan menjadi perhatian khusus untuk kedepannya. Mengingat selama ini Kabupaten Pasuruan banyak sekali potensi pariwisata yang perlu dikembangkan lagi,” tambahnya.

Sementaea itu, CEO Cesa Little Garden Decky Cahyono mengungkapkan rasa senangnya dengan kembali dibukanya resto miliknya. Decky berharap dengan demikian bisa kembali menghidupkan perekonomian dan bisa lebih besar lagi.

“Saya sangat berterimakasi kepada bapak bupati yang terpilih mas Rusdi yang selalu suport terhadap kami para pengusaha. Tentunya ini tak luput dari perhatian pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mengembangkan sektor FnB dan wisata,” jelasnya. (ada/but)

15/12/2024 20:06
DPRD Surabaya Desak Pemkot Maksimalkan Akses Pengobatan TBC

Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Ais Shafiyah Asfar, menyatakan keprihatinannya atas tingginya kasus Tuberkulosis (TBC) di Kota Surabaya yang mencapai 10.741 kasus hingga November 2024. Angka ini baru mencapai 73,89 persen dari target 14.537 kasus yang ditetapkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya.

Menurut Ais, tingginya angka kasus TBC menandakan perlunya perhatian khusus dalam memberikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Dia menegaskan bahwa tidak boleh ada warga Surabaya yang kesulitan mendapatkan pengobatan akibat kendala biaya atau fasilitas kesehatan yang tidak memadai.

“Saya mengimbau Pemkot Surabaya untuk bisa memastikan akses layanan pengobatan bagi penderita TBC itu harus maksimal, apalagi bagi masyarakat kurang mampu. Tidak boleh ada warga Kota Surabaya yang kesulitan mendapatkan pengobatan hanya karena masalah biaya atau fasilitas kesehatan yang tidak menunjang,” tegas Ais, Minggu (15/12/2024).

Selain fokus pada pengobatan, Ais juga mengingatkan pentingnya kerja keras dalam menemukan kasus-kasus baru agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Edukasi dan pencegahan juga menjadi langkah yang harus diperkuat oleh Pemkot Surabaya melalui berbagai program.

“Selain melakukan active case finding, passive case finding, hingga membentuk tim khusus penanganan TBC, Pemkot semestinya juga harus punya semangat kolaborasi antar elemen. Tidak hanya di lingkungan pemerintahan, tapi juga bisa bekerja sama dengan swasta, lembaga sosial, aktivis kesehatan, dan lainnya,” jelasnya.

Ais menambahkan, sinergi lintas sektor harus dilakukan secara masif untuk menangani TBC di Kota Surabaya. Dia juga menyarankan agar kader-kader di setiap RT diberdayakan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pola hidup sehat untuk mencegah penularan TBC.

“Penanganan TBC ini tidak bisa hanya mengandalkan Dinas. Perlu adanya kolaborasi lintas sektor, mulai dari Pemkot, Kelurahan, hingga RT dan RW. Edukasi lebih intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga pola hidup sehat dan sadar akan potensi penularan TBC juga harus diperkuat,” tutup Ais. [asg/but]

15/12/2024 19:52
Ini Pesan Natal Eri Cahyadi untuk Warga Surabaya!

Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan pesan keberagaman dan toleransi kepada masyarakat, dalam perayaan Natal 2024 di Surabaya nanti.

Eri mengimbau agar warga Surabaya saling bahu membahu dalam menopang kelancaran ibadah natal umat Kristiani. Sebagai bukti bahwa Surabaya adalah kota penuh toleransi.

“Saya nyuwun sanget kita sudah bisa membuktikan Surabaya jadi kota penuh toleransi. Saya tolong sesama umat bergama menjaga keamanan kenyamanan umat beragama lain agar bisa beribadah tenang di Surabaya,” kata Eri Cahyadi ditulis Minggu (15/12/2024).

Selain itu, Eri mengungkapkan telah berkoordinasi dengan pihak gereja dan organisasi masyarakat [ormas], dalam hal menjaga keamanan di lingkungan gereja ketika ibadah natal berlangsung.

“Kita berkoordinasi dengan gereja untuk pengamanan semoga tidak sampai terjadi aneh aneh. Kedua dengan ormas ormas untuk turut menjaga keamanan kenyamanan umat kristen,” ucapnya.

Sedangkan pengamanan berlapis, Eri bilang, Pemerintah Kota [Pemkot] Surabaya akan menggelar rapat bersama kepolisian Polrestabes Surabaya.

“Kita juga rapat dengan Polrestabes Surabaya soal keamanan natal nanti,” tutupnya. [ram/aje]

15/12/2024 14:32
Hadiri Jatim Happy Malang, Emil Dardak Dorong Ekonomi Syariah Berbasis Halal

Malang (beritajatim.com) – Ketua masyarakat ekonomi syariah (MES) Jawa Timur sekaligus Wagub Jatim terpilih, Emil Elestianto Dardak, menghadiri acara Jatim Happy atau Jawa Timur Halal Expo on Product & Industri yang digelar di Taman Rekreasi Sengkaling UMM, Sabtu (14/12/2024).

Acara ini merupakan kolaborasi antara Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Lembaga Pemeriksa Halal Khittah Muhammadiyah Jawa Timur (LPHKHT), dan Lembaga Pengembang UMKM PWM Jawa Timur.

Pada kesempatan itu, Emil mengapresiasi penyelenggaraan acara yang menampilkan 30 pameran produk UMKM itu. Dia menyebut Jatim Happy sebagai langkah awal penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah berbasis produk halal.

“Senang sekali bahwa UMM memberi dukungan atas terselenggaranya acara ini. Kita menaruh harapan besar pada kolaborasi kampus dengan berbagai elemen untuk mendukung ekonomi syariah,” ungkap Emil.

Ekonomi syariah, menurut Emil, perlu didefinisikan secara lebih luas. Dia menyebut bahwa pemahaman masyarakat sering kali masih terbatas pada aspek makanan dan minuman.

“Ekonomi syariah utamanya mengedepankan prinsip halal, tapi sebenarnya konsep halal ini juga berlaku pada produk lain, termasuk layanan atau transaksi,” tambahnya.

Salah satu tantangan yang diangkat Emil adalah memastikan pelaku usaha memahami penerapan halal secara menyeluruh, terutama di sektor non-makanan. Dia menyebutkan contoh keluhan dari pelaku usaha logistik mengenai sertifikasi halal untuk truk mereka.

“Kita perlu mengkaji lebih dalam agar bisa mempermudah penerapan halal tanpa membebani pelaku usaha, apalagi setelah pandemi Covid-19 yang membuat dunia usaha belum sepenuhnya pulih,” jelas Emil.

Emil juga menekankan pentingnya menjaga kejujuran dalam transaksi syariah sebagai landasan etik universal. “Kalau ada pedagang yang tidak bisa menjamin timbangan barangnya, itu meragukan. Prinsip syariah adalah manfaat yang universal dan mengedepankan etika,” paparnya.

Pada kesempatan tersebut, Emil menyinggung langkah Jawa Timur dalam membangun Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) sebagai upaya mendorong sertifikasi halal yang lebih luas. “Kami ingin penerapan halal bisa mempermudah dan membawa keberkahan bagi masyarakat,” ujarnya.

Sebagai penutup, Emil berharap inisiatif seperti Jatim Happy dapat menjadi momentum akselerasi ekonomi syariah di Jawa Timur, sekaligus solusi bagi para pelaku usaha. “Mari kita optimis bahwa 2025 adalah wayahe kerjo, wayahe nyambut gawe bareng-bareng,” pungkas Emil.[asg/kun]

14/12/2024 21:06
Jaga Titik Nol Sungai Brantas Dengan Penanaman 413 Bibit Pohon di Arboretum

Malang (beritajatim.com) – Upaya konservasi di titik nol Sungai Brantas atau Arboretum, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dilakukan oleh Perum Bulog Malang. Mereka menanam 413 bibit pohon untuk menjaga cadangan air pertanian pada Sabtu (14/12/2024).

Direktur Human Capital Perum Bulog, Sudarsono Hardjosoekarto mengatakan, perusahaan BUMN saat ini dituntut untuk melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Mereka memiliki Program Bulog Hijau atau Konservasi Hijauan Daratan untuk itu Bulog bekerjasama dengan Perum Jasa Tirta I.

“Sebagaimana juga arahan bapak presiden bahwa kita akan mewujudkan swasembada pangan secepat mungkin. Itu antara lain harus dilakukan dengan pengamanan cadangan air,” ujar Sudarsono.

Sebelumnya, pada Februari 2024 mereka sudah mengawali dengan penanaman 37 pohon. Kali ini jumlahnya diperbanyak karena menjadi bagian dari konservasi secara berkala.

“Untuk perawatannya tentu sekarang ini karena di lokasi konservasi yang menjadi tugas dari Perum Jasa Tirta I, namun demikian kami akan secara berkala berkomunikasi, berkoordinasi untuk juga memonitor perkembangan dari konservasi pohon-pohon,” ujar Sudarsono.

Menurutnya, konservasi hulu sungai terpanjang di Jatim ini menjadi salah satu langkah penting dalam kegiatan produksi pangan, termasuk beras. Tujuannya agar pengairan pertanian di daerah produksi yang dialiri oleh Sungai Brantas tidak kekeringan.

“Ini harus menjadi gerakan, gerakan nasional, gerakan masyarakat supaya menyadari betul untuk menjaga lingkungan. Itu saya kira salah satu sasaran penting dari Bulog di lingkungan,” ujar Sudarsono.

Sementara itu, Kepala Divisi Wilayah Sungai Brantas Perum Jasa Tirta I, Hermawan Cahyo Nugroho mengungkapkan dalam penanaman pohon ini mayoritas adalah pohon alpukat hass dengan 300 bibit sementara sisanya adalah bibit pohon sukun dan cemara. “Tanaman Alpukat varietas baru ini bisa berbuah di daerah ketinggian, semoga bisa berbuah sehingga bisa diaplikasikan ke masyarakat, jadi ya konservasi ya juga menguntungkan masyarakat,” ujar Cahyo. (luc/kun)

14/12/2024 20:35
134 CPNS Kota Malang Bakal Jalani Tes Seleksi Kompetensi Bidang

Malang(beritajatim.com) – Tes seleksi kompetensi bidang untuk 134 peserta calon pegawai negeri sipil Kota Malang akan dilaksanakan di Gedung Islamic Center Kota Malang pada pekan depan. SKB CPNS akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test oleh BKN.

Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso mengatakan, bahwa tes ini merujuk pengumuman Sekretariat Daerah Pemkot Malang Nomor 800.1.2.2/3970/35.73.502/2024 tentang Pelaksanaan SKB Pada Penerimaan CPNS Di Lingkungan Pemkot Malang Tahun Anggaran 2024.

“108 orang akan mengikuti tes di Gedung Islamic Center. Sedangkan 26 peserta lainnya memilih tempat lain untuk menjalani tes SKB. SKB CPNS dilaksanakan dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test oleh BKN,” ujar Erik, Sabtu, (14/12/2024).

Erik mengatakan tidak ada pergantian jadwal tes. Peserta wajib membawa dokumen persyaratan. Bagi peserta yang tidak hadir sesuai jadwal akan dianggap tidak mengikuti tes.

“Dokumen dan perlengkapan seperti KTP elektronik maupun Kartu Peserta Seleksi. Jika tidak memperhatikan aturan-aturan pelaksaan tes dan tata tertibnya akan ada sanksi yang bisa diberlakukan,” ujar Erik.

Aturan yang wajib diketahui bagi peserta jika melanggar aturan ketertiban waktu atau terlambat adalah tidak diperkenankan masuk dan mengikuti seleksi, hingga dianggap gugur.

Kepala BKPSDM Pemkot Malang, Totok Kasianto menegaskan aturan tes CPNS ketat dan tidak ada peserta titipan. Untuk, jumlah alokasi formasi sebanyak 50 tenaga teknis dengan rincian penetapan 47 formasi kebutuhan umum.

“Tes transparan, ketat sekali dan saya pastikan tidak ada titipan. Kalau tidak lulus ya tidak lulus. Kalau lulus, itu pasti yang terbaik,” ujar Kasianto. (luc/ian)

14/12/2024 17:18
Bupati Ngawi Ony Tegaskan Komitmen Wujudkan Kabupaten Bebas Korupsi

Ngawi (beritajatim.com)– Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, kembali menegaskan komitmennya untuk menciptakan Kabupaten Ngawi yang berintegritas dan bebas dari korupsi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di Alun-Alun Ngawi pada Jumat, (13/12/2024).

Ony menekankan bahwa upaya antikorupsi terus dilakukan melalui berbagai langkah strategis. Ini mencakup pembangunan sistem di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi, penguatan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga edukasi antikorupsi kepada masyarakat.

“Kami terus berupaya mewujudkan Kabupaten Ngawi yang berintegritas dan bebas dari korupsi. Komitmen ini akan terus diperjuangkan,” tegas Ony.

Meningkatkan Pembangunan dan Pelayanan Publik
Ony menilai bahwa lingkungan bebas korupsi merupakan prasyarat penting untuk mempercepat pembangunan di Ngawi. Dengan begitu, manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat.

Namun, Ony juga mengakui bahwa masih ada tantangan yang perlu diselesaikan, seperti target “jalan mantap” yang belum terealisasi sepenuhnya hingga akhir 2024 dan masih adanya warga yang tinggal di rumah tidak layak huni.

“Semua ini memerlukan perhatian serius. Diperlukan strategi yang baik untuk mempercepat capaian pembangunan di Kabupaten Ngawi,” jelasnya.

Ony menambahkan bahwa etos kerja tinggi dan integritas adalah kunci dalam merealisasikan komitmen tersebut. Ia juga berjanji untuk lebih optimal dalam membimbing jajaran pemerintahan agar pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal.

Capaian Pemkab Ngawi: Indikator Komitmen Antikorupsi
Sejauh ini, Pemkab Ngawi telah menunjukkan capaian positif dalam tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Hal ini dibuktikan dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama tujuh tahun berturut-turut.

Selain itu, Pemkab Ngawi juga berhasil meraih predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik 2024 dari Ombudsman RI. Ony menyebut penghargaan ini sebagai wujud apresiasi atas komitmen Pemkab dalam memberikan pelayanan berkualitas dan transparan.

“Capaian ini menandakan bahwa ASN di Ngawi telah melakukan tata kelola administrasi dan transparansi anggaran dengan baik. Namun, ini tidak berarti korupsi benar-benar hilang,” ujar Ony.

Optimisme Menuju Kabupaten Bebas Korupsi
Ony berharap, melalui penguatan integritas dan komitmen yang konsisten, Kabupaten Ngawi dapat sepenuhnya bebas dari korupsi. Dengan demikian, pelayanan publik kepada masyarakat akan terus meningkat dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga. “Dengan semangat antikorupsi, kami optimis dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan optimal di masa mendatang,” tutup Ony. [fiq/kun]

14/12/2024 15:57
Anggaran Pilkada Dinilai Terlalu Besar, Efektivitas Demokrasi Dipertanyakan

Surabaya (beritajatim.com)– Besarnya anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur menjadi sorotan tajam. Ketua DPD Golkar Surabaya, Arif Fathoni, mengkritisi alokasi dana Pilkada yang dinilainya tidak efisien dan mengusulkan wacana alternatif untuk mekanisme pemilihan kepala daerah.

Melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Sabtu (14/12/2024), Arif Fathoni mengungkapkan keprihatinannya terhadap anggaran Pilwali Surabaya yang mencapai Rp114 miliar dan anggaran Pilgub Jawa Timur sebesar Rp1,1 triliun.

Dia mempertanyakan apakah biaya sebesar itu benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas demokrasi?

“Apakah tidak sebaiknya anggaran sebanyak itu digunakan untuk membangun jalan, gedung sekolah, atau program lainnya? Sehingga, misalnya, sekolah dasar bisa digratiskan di seluruh sekolah swasta, dan tidak ada lagi anak putus sekolah karena faktor ekonomi,” ujar Toni sapaan lekatnya.

Toni juga mengajak masyarakat untuk berdiskusi mengenai efektivitas sistem demokrasi langsung dalam Pilkada.

Dia menawarkan wacana agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) demi efisiensi anggaran. “Anggaran yang digunakan untuk Pilkada bisa dialihkan ke sektor pendidikan dan infrastruktur yang lebih bermanfaat bagi rakyat,” katanya.

Wacana tersebut mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Seorang warganet, @Theo Hardika, mengakui pentingnya mekanisme pemilihan langsung di daerah, tetapi menilai bahwa untuk kota-kota besar mekanisme ini perlu dikaji ulang.

“Klo di wilayah lain di kota besar pres tetap pemilihan secara langsung karena biar masyarakat yang menilai, kecuali di Surabaya, Bandung, Jakarta… Karena sistem dari bawah/desa itu tetap pakai bayar klo buat ngurus apapun,” tulisnya.

Sebaliknya, @Frente Edi Firmanto Gonzalez setuju dengan gagasan Arif. Ia menilai bahwa pemilihan kepala daerah cukup dilakukan oleh DPRD untuk menghemat anggaran. “Sebaiknya presiden saja yang pilihan langsung, untuk Pilkada sebaiknya dipilih DPRD… Buang-buang duit gak bermanfaat, ujung-ujungnya gugat di MK,” komentarnya.

Pendapat serupa disampaikan @Sulistyawati yang mengaku terkejut dengan besarnya dana Pilkada. “Wauwww, besar sekali biaya yang harus dikeluarkan,” tulisnya singkat.

Di sisi lain, Muhammad Taufik, warga Surabaya, menilai pemilu sering kali hanya menjadi beban anggaran negara tanpa memberikan dampak nyata pada kehidupan rakyat. “Pemilu itu seringnya hanya menghabiskan anggaran negara, tidak membuat kehidupan rakyat jadi lebih baik. Biar dipilih DPRD saja, biar kalaupun ada penyimpangan dosanya ditanggung oleh DPRD,” ujarnya.

Perbedaan pandangan ini mencerminkan dilema yang tengah dihadapi sistem demokrasi di Indonesia. Sementara sebagian masyarakat memandang pemilihan langsung sebagai wujud nyata partisipasi publik, yang lain menilai mekanisme ini terlalu mahal dan seringkali menimbulkan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dengan wacana seperti ini, publik pun dihadapkan pada pertanyaan mendasar: apakah demokrasi langsung benar-benar sepadan dengan biaya yang dikeluarkan, atau sudah saatnya mempertimbangkan alternatif yang lebih efisien? [kun]

14/12/2024 15:44