Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Kunjungan Wisata di Magetan Turun, Realisasi PAD Masih 85,61 Persen Dari Target

    Kunjungan Wisata di Magetan Turun, Realisasi PAD Masih 85,61 Persen Dari Target

    Magetan (beritajatim.com)– Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata hingga 15 Desember 2024 sebesar Rp 18.565.299.000, atau 85,61% dari target yang ditetapkan pada P-APBD 2024, yaitu Rp 21.686.000.000.

    Kabid Pengelolaan Pariwisata, Eka Wahyudi, menyebutkan bahwa pencapaian ini didukung oleh promosi yang gencar melalui berbagai platform, termasuk kerjasama dengan biro dan agen travel. Namun, sejumlah faktor mempengaruhi penurunan jumlah kunjungan wisatawan dibanding tahun lalu.

    “Kemungkinan faktor cuaca menjadi penyebab utama. Hampir setiap hari hujan, sehingga banyak wisatawan enggan berkunjung. Selain itu, memasuki tahun ajaran baru, masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan pendidikan, sehingga kunjungan anak sekolah juga menurun meski hari Sabtu sudah libur,” jelas Eka Wahyudi.

    Selain cuaca, peningkatan target PAD juga menjadi tantangan tersendiri. Tahun lalu, target PAD dari sektor pariwisata sebesar Rp 19.260.000.000, sementara tahun ini meningkat menjadi Rp 21.686.000.000. Sejak Agustus 2024, jumlah kunjungan wisatawan mulai menurun, sehingga berdampak pada realisasi PAD yang terlihat melandai.

    Upaya Pengembangan Daya Tarik Wisata
    Untuk mendongkrak kunjungan wisatawan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Magetan melakukan berbagai upaya pengembangan daya tarik di destinasi wisata unggulan. Di Telaga Wahyu, misalnya, ditambahkan atraksi baru berupa rusa totol dan monumen pesawat. Sementara di Telaga Sarangan, meski tidak ada penambahan atraksi baru, fasilitas parkir telah diperluas untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung.

    “Kami terus berupaya menarik minat wisatawan, baik lokal maupun dari luar daerah. Penggunaan Online Travel Agent (OTA) juga tetap menjadi andalan kami untuk memasarkan destinasi wisata di Magetan,” tambah Eka.

    Meski menghadapi tantangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata optimis dapat mendekati target PAD pada akhir tahun 2024. Strategi promosi yang konsisten dan penambahan fasilitas di destinasi wisata diharapkan dapat menjaga daya tarik Magetan sebagai salah satu tujuan wisata favorit di Jawa Timur. [fiq/aje]

  • PDIP Pecat Jokowi dan Keluarga, Pengamat UMBY: Langkah De Jure dan Dinamika Politik Tahun Ini

    PDIP Pecat Jokowi dan Keluarga, Pengamat UMBY: Langkah De Jure dan Dinamika Politik Tahun Ini

    Yogyakarta (beritajatim.com) – Pakar politik menilai pemecatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya secara resmi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menandai langkah de jure yang tegas.

    Hal ini dikarenakan, secara de facto, Jokowi dan keluarga memang sudah tidak dianggap lagi sebagai bagian dari PDIP setelah memilih berseberangan dalam Pilpres dan Pilkada 2024.

    “Langkah tegas ini menunjukkan sikap politik PDIP yang kian jelas dalam membangun posisinya sebagai oposisi pemerintah. Hal tersebut dikemukakan oleh sejumlah pengamat politik yang menilai bahwa keputusan ini merupakan bentuk konkret PDIP untuk mempertegas perannya dalam menjaga keseimbangan demokrasi.

    “Saya melihat ketegasan PDIP ini sebagai langkah konkret untuk menunjukkan posisinya sebagai oposisi pemerintah. Sebagai masyarakat, kita tentu berharap kekuatan parlementer akan berimbang agar dinamika demokrasi tetap berjalan, khususnya dalam pengawasan terhadap kinerja pemerintah,” ujar Pakar komunikasi politik sekaligus pengajar Fakultas Ilmu Komunikasi dan Multimedia (Fikomm) dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY), Dr Nastain Muhamad Selasa (17/12/2024).

    Nastain menjelaskannya pemilihan posisi oposisi oleh PDIP dianggap sebagai langkah politis yang logis, terlebih setelah Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, resmi menjadi wakil presiden terpilih mendampingi Prabowo Subianto. Kondisi ini menegaskan adanya jarak politik yang makin melebar antara Jokowi dan PDIP.

    Sebagai partai besar dengan sejarah panjang, PDIP dinilai mampu menjalankan konsolidasi internal tanpa terpengaruh oleh perpecahan dengan figur-figur tertentu. Hal ini karena kekuatan politik PDIP tidak bergantung pada sosok personal seperti Jokowi maupun Ganjar Pranowo, tetapi lebih pada ideologi yang diwariskan oleh Bung Karno.

    Nastain kemudian menilai, dinamika internal PDIP tidak akan banyak memengaruhi kekuatan politik partai tersebut. Bonding politik PDIP selama ini terbangun kuat pada ideologi Soekarno dan bukan pada loyalitas terhadap individu tertentu.

    “Jika melihat pengalaman sebelumnya, tidak banyak mantan presiden yang memiliki massa loyal hingga mampu menggoyahkan kemapanan partai sebesar PDIP. Sejarah menunjukkan bahwa PDIP memiliki fondasi politik yang kokoh dan ideologi yang jelas,” tambah pengamat.

    Nastain menegaskan keputusan PDIP untuk mengambil posisi sebagai oposisi membawa harapan baru bagi publik. Dinamika politik yang sehat dengan adanya pengawasan dari pihak oposisi dinilai penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di pemerintahan.

    Publik berharap bahwa langkah ini akan meningkatkan kualitas demokrasi dan memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai kepentingan rakyat.

    Dengan pondasi ideologi yang kuat dan pengalaman panjang dalam politik nasional, PDIP diyakini akan tetap solid meskipun menghadapi tantangan dan dinamika internal.

    Pada bagian akhir, Dr Nastain menganalisa pemecatan Jokowi dan keluarganya secara resmi dari PDIP menjadi babak baru dalam peta politik Indonesia. Langkah ini tidak hanya mempertegas posisi PDIP sebagai oposisi, tetapi juga menunjukkan kedewasaan partai dalam menjaga ideologi dan konsistensi politiknya.

    “Kini, publik menantikan bagaimana dinamika politik akan berkembang menuju pemerintahan baru di 2025,” bebernya. [aje]

  • Uji Coba Gratis Dua Sentra Parkir Kayutangan Malang Mulai 23 Desember 2024

    Uji Coba Gratis Dua Sentra Parkir Kayutangan Malang Mulai 23 Desember 2024

    Malang(beritajatim.com) – Penataan parkir di kawasan Kayutangan Heritage terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang. Mereka bakal melakukan ujicoba gratis dua lokasi sentra parkir pada 23 Desember 2024 mendatang.

    Dua lokasi sentra parkir kayutangan tersebut, yakni di parkir vertikal Jalan Majapahit atau eks lab Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan juga di gedung eks Bank Mandiri Syariah.

    “Iya gratis, mulai 23 Desember sampai 28 Desember 2024. Ini kita mulai sebagai masa uji coba khusus roda 2,” ujar Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, Senin, (16/12/2024).

    Widjaja menjelaskan bahwa uji coba secara gratis untuk memancing pengendara dan membiasakan pengendara parkir di sentra yang disiapkan. Ujicoba ini akan dilakukan selama satu pekan.

    “Supaya memancing biar mau parkir di situ. Karena ini kan uji coba, untuk pembiasaan juga agar parkir di tempat yang disediakan. Tarif Rp2 ribu dan akan kita gunakan digital dengan QRIS nanti,” ujar Widjaja.

    Dengan dibukanya dua lokasi sentra parkir pemberlakuan parkir satu sisi Kayutangan mulai diterapkan. Nantinya sejak 23 Desember 2024 tidak boleh lagi ada kendaraan khususnya roda dua parkir di tepi jalan kawasan Kayutangan.

    “Nanti sisi kiri yang menjadi jalur pesepeda harus bersih tidak boleh dijadikan parkir sepeda motor maupun mobil. Nah, karena uji coba sentra parkir ini khusus motor, maka mobil bisa parkir di sisi kanan. Ini menjadi bagian skenario rekayasa lalu lintas kami di awal jelang Nataru (Natal dan Tahun Baru). Kita akan lakukan bertahap,” ujar Widjaja. [luc/aje]

  • Sudah 370 Kejadian Bencana dan Renggut 25 Jiwa, Apakah Jatim Baik-baik Saja?

    Sudah 370 Kejadian Bencana dan Renggut 25 Jiwa, Apakah Jatim Baik-baik Saja?

    Surabaya (beritajatim.com) – Sejak 1 Januari sampai 16 Desember 2024, tepat hari ini sudah 370 bencana yang menghantam Jawa Timur. Dari total 370 kejadian bencana itu, paling banyak disebabkan oleh angin kencang sebanyak 119, kemudian disusul 93 banjir, 91 kebakaran hutan, 43 kebakaran lahan,10 angin puting beliung, 8 tanah longsor dan 6 kejadian lainnya (gerakan tanah, gempa bumi dan banjir rob).

    Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Soebroto yang akrab disapa Komandan Gatsu dalam kesempatan bertemu beritajatim.com menyebutkan, bahwa saat ini sudah mulai memasuki musim penghujan, sehingga angka kejadian bencana hidrometeorologi mengalami peningkatan yang signifikan.

    “Per 16 Desember, sudah total 370 bencana. Bencana itu mengakibatkan 25 jiwa meninggal, 64 luka-luka, 10.683 unit rumah rusak dan 46.505 KK terdampak,” kata Gatsu.

    Jika melihat data Kejadian Bencana di Jatim 2020-2023 dari BPBD Jatim, memang terjadi peningkatan yang signifikan pada 2024 dibandingkan kejadian bencana 2023. Pada 2020, ada 273 kejadian. Kemudian, pada 2021 meningkat menjadi 310 kejadian. Lalu 2022, turun menjadi 244 kejadian. Pada 2023, turun lagi menjadi 118 kejadian. Tahun 2024 hingga 16 Desember sudah 370 kejadian.

    BNPB RI pun menegaskan, bahwa 95 persen bencana yang terjadi di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi. Angkanya pada tahun 2020 (98 persen), 2021 (92 persen), 2022 (94 persen) dan 2023 (97 persen).

    Taufiq Hermawan, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo menjelaskan, kondisi cuaca pada Bulan Desember 2024 terdapat peningkatan curah hujan yang dapat memicu cuaca ekstrim, yang berpotensi terjadinya bencana hidrometeorologi. Adanya fenomena Gelombang Atmosfer MJO yang melintasi Jatim mengakibatkan peningkatan pertumbuhan awan-awan penghujan di wilayah Jatim.

    “Wilayah dengan topografi curam, bergunung, berbukit, dan tebing diharapkan lebih waspada terhadap dampak yang ditimbulkan,” tuturnya.

    Penjabat (Pj) Gubernur Jatim, Adhy Karyono sendiri telah memimpin apel kesiapsiagaan menghadapi dampak bencana banjir tahun 2024/2025 di Bendung Gerak Waruturi, Desa Gampeng, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, pada awal November 2024.

    Dia memotivasi seluruh stakeholder untuk melakukan mitigasi dan juga melakukan persiapan menghadapi bencana hidrometeorologi. Dengan upaya kesiapan sarana dan prasarana, dilengkapi dengan kekuatan personel yang ada, pihaknya optimistis Jawa Timur dalam posisi siap dan berupaya untuk meminimalkan dampak bencana.

    Secara khusus Adhy meminta semua pihak berkomitmen tinggi dan bahu membahu dalam menghadapi dampak terjadinya bencana khususnya banjir. Pasalnya, saat ini Jawa Timur telah memasuki musim penghujan dimana bencana hidrometeorologi menjadi ancaman yang perlu diwaspadai.

    “Tetap semangat dan terus bekerja keras serta berkomitmen untuk bahu membahu dalam menanggulangi dan mengurangi dampak bencana yang terjadi di Jawa Timur,” katanya.

    Adhy menekankan bahwa untuk menghadapi dan menanggulangi dampak bencana dibutuhkan kolaborasi dan sinergi dari banyak pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, komunitas-komunitas, dunia usaha dan masyarakat sendiri.

    Pemprov Jatim pada tahun 2023-2024 terus berupaya meningkatkan peralatan penanganan tanggap darurat bencana. Di antaranya berupa pengadaan 9 excavator, 1 mobile pump, 2 self loader, dan peralatan penunjang lainnya. Dirinya optimistis dengan bertambahnya peralatan tersebut petugas di lapangan akan semakin sigap dan tangkas dalam upaya penanggulangan bencana banjir di Jawa Timur.

    “Mungkin kita tidak bisa menghindari bencana dan bencana pasti ada, ada musimnya, tinggal bagaimana kesiapsiagaan kita menghadapinya,” imbuhnya.

    Ia menuturkan langkah-langkah antisipatif, preventif, dan rekonstruksi pascabencana yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama seluruh pihak terkait harus terus diupayakan dan ditingkatkan.

    Pasalnya, langkah tersebut berhasil menurunkan Indeks Risiko Bencana (IRB) Jatim secara signifikan sebanyak 36,23 poin dalam lima tahun terakhir.

    Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2023, IRB Jatim berada pada level sedang di angka 101,65. Sebelumnya IRB Jatim secara berurutan sejak 2019 hingga 2022 mengalami penurunan dari angka 137,88 ke 126,42, lalu 117,26 dan 108,69. “Kita sedang upayakan terus setiap tahun supaya menjadi rendah,” tuturnya.

    Orang nomor satu di Jatim ini juga meninjau perlengkapan dan alat kesiapsiagaan El nino dan Banjir dalam apel siaga bencana. Yakni, meliputi dapur umum, tenda darurat pengungsi, excavator, dump truck, perahu karet, dan truck rescue. Ia juga meninjau demo simulasi pembersihan sedimentasi sungai yang dilakukan menggunakan Excavator Amfibi.

    Pada Selasa (17/12/2024) besok, Kepala BNPB RI dan Menko PMK akan mendatangi Gedung Negara Grahadi Surabaya. Mereka akan melakukan rakor bersama seluruh stakeholder Jatim dan Pj Gubernur Jatim untuk membahas bencana hidrometeorologi. Semoga Jatim siap menghadapi bencana yang akan terjadi akhir tahun ini hingga memasuki 2025 ini. (tok/kun)

  • 4 Kecamatan di Bondowoso Lunasi PBB 100 Persen, Ada Reward hingga Rp8 Juta dengan Syarat

    4 Kecamatan di Bondowoso Lunasi PBB 100 Persen, Ada Reward hingga Rp8 Juta dengan Syarat

    Bondowoso (beritajatim.com) – Sebanyak empat kecamatan di Kabupaten Bondowoso tercatat lunas realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 100 persen di tahun 2024.

    Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bondowoso per 15 Desember 2024, realisasi PBB mencapai 68,59 persen. Dari total target sebesar Rp17,1 miliar, telah terealisasi Rp 11,73 miliar.

    “Empat kecamatan yang lunas PBB 100 persen adalah Taman Krocok, Sumber Wringin, Sukosari dan Pakem,” sebut Kepala Bapenda Kabupaten Bondowoso, Dodik Siregar kepada BeritaJatim.com, Senin (16/12/2024).

    Keempat kecamatan itu mencatatkan realisasi PBB total Rp 1,29 miliar. Masing-masing Taman Krocok Rp 490,64 juta, Sumber Wringin Rp 222 juta, Sukosari Rp 253,09 juta dan Pakem Rp 326,39 juta.

    “Sebanyak 104 desa/kelurahan tercatat telah lunas PBB, sementara 109 desa/kelurahan lainnya belum mencapai target pelunasan,” katanya.

    Jika empat kecamatan lunas sempurna, ada beberapa kecamatan yang masih menghadapi tantangan.

    “Kecamatan Bondowoso misalnya, baru mencapai 66 persen dengan sisa baku Rp 905,52 juta,” ucapnya.

    Berdasarkan presentasi, Kecamatan dengan realisasi terendah adalah Prajekan dan Pujer, masing-masing sebesar 49 persen.

    “Kami telah mengoptimalkan penagihan PBB kepada wajib pajak. Mulai dari pemberian reward hingga pengenaan punishment,” bebernya.

    Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 16 Tahun 2022, kades yang berprestasi akan mendapatkan penghargaan.

    “Seperti dana tambahan hingga Rp 8 juta per tahun untuk desa yang mencapai pelunasan pada triwulan pertama dan kedua dengan pagu PBB Rp 200 juta,” ulasnya.

    Namun, bagi yang terlambat membayar, sanksi denda sebesar 1 persen per bulan diberlakukan sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024.

    “Ini supaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak tepat waktu,” terang pria asal Banyuwangi tersebut.

    Dodik mengakui bahwa tingkat kesadaran wajib pajak masih menjadi kendala utama.

    Ada juga perusahaan seperti PT IK (inisial) di Kecamatan Grujugan yang memiliki kewajiban pajak Rp 15 juta belum membayar.

    “Penagihan piutang tersebut (PT IK) juga masih dalam tahap penyelesaian pasca perusahaan tersebut pailit sekitar 3 tahun lalu,” tuturnya.

    Di Kabupaten Bondowoso, besaran PBB terendah per bidang sebesar Rp 12 ribu. Sementara angka tertinggi mencapai Rp 40 juta. (awi/ian)

  • Sebanyak 2.081 Peserta Ikuti Tes PPPK di Kota Kediri

    Sebanyak 2.081 Peserta Ikuti Tes PPPK di Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah meninjau pelaksanaan tes PPPK Pemerintah Kota Kediri, yang berada di Wisma Haji Madiun, Senin (16/12/2024).

    Pada kesempatan ini, Zanariah menuturkan bahwa adanya pengadaan PPPK ini merupakan salah satu ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di instansi dan mengisi kebutuhan tenaga kerja di sektor strategis. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya memperkuat sistem dan memberikan kejelasan status kepegawaian bagi tenaga honorer.

    “Khususnya tenaga guru, kesehatan dan teknis yang sudah diamanatkan dalam PP 49 tahun 2018. Di dalamnya berisi bahwa status penyelesaian penataan tenaga non ASN diselesaikan paling lambat tahun 2024,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Pj Wali Kota Kediri yakin peserta tes PPPK hari ini sudah mempersiapkan diri dengan optimal. Belajar berbagai bentuk soal, sambil mengerjakan rutinitas.

    “Awali dengan berdoa, kerjakan seluruh butir soalnya dengan tenang dan tepat, percaya diri sendiri. Tidak perlu cemas dan terburu-buru ketika melihat temannya ada yang sudah selesai. Selamat mengerjakan dan berjuang untuk semuanya,” tutupnya

    Perlu diketahui, tahun ini total peserta calon PPPK tahap 1 sejumlah 2081 orang, dengan formasi yang dibutuhkan 199 yang terdiri dari formasi guru sebanyak 90, kesehatan sebanyak 26 dan teknis sebanyak 83. Dibagi dalam 4 hari seleksi, mulai Sabtu 14 Desember sampai 17 Desember 2024.

    Turut mendampingi Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Asisten Administrasi Umum Tanto Wijohari, dan Inspektor Muhlis Isnaini, Kepala BKPSDM Un Achmad Nurdin, serta Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda BKN Kantor Regional II Denny Setyawan. [nm/ian]

  • Langkah Pemkab Lamongan Beri Kenyamanan Wisatawan Nataru

    Langkah Pemkab Lamongan Beri Kenyamanan Wisatawan Nataru

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan berkomitmen menyambut momen libur Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), dengan mengutamakan keamanan.

    Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Lamongan, Siti Rubikah, mengatakam pada momen Nataru akan banyak wisatawan yang datang ke berbagai destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lamongan.

    Oleh karena itu, Rubikah menegaskan bahwa persiapan menyambut Nataru harus dilakukan secara matang, guna memberikan pelayanan maksimal.

    “Terutama dalam hal keamanan, karena libur Nataru bertepatan dengan musim hujan, bahkan berpotensi terjadi cuaca ekstrem,” kata Rubikah, Senin (16/12/2024).

    Lebih lanjut Rubikah menyampaikan, untuk meningkatkan keamanan, Disparbud Lamongan bersama tim Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Lamongan, melakukan monitoring ke destinasi wisata di Kabupaten Lamongan.

    “Dalam menyambut para wisatawan di libur Nataru kali ini tentu yang kami utamakan adalah keamanan dan kenyamanan. Memastikan hal tersebut, Disparbud bersama tim melakukan monitoring ke destinasi wisata. Yang mana tujuannya memastikan kondisi destinasi wisata tersebut,” tuturnya.

    Selain melakukan monitoring, Disparbud Kabupaten Lamongan juga mengirim edaran kepada seluruh pengelola destinasi wisata, untuk mempersiapkan sarana prasarana wisata, kebersihan hingga pelayanan.

    “Karena dengan puasnya wisatawan terhadap pelayanan wisata di Lamongan, pasti akan menarik wisatawan lainnya untuk datang,” ujarnya.

    Rubikah menyebut, tingkat kunjungan wisatawan di Kabupaten Lamongan terus meningkat. Kondisi tersebut turut membantu perputaran ekonomi masyarakat, khususnya di sekitar lokasi wisata.

    “Tercatat jumlah wisatawan di Kabupaten Lamongan hingga November 2024 sebanyak 3.671.730 wisatawan,” ucap Rubikah. (fak/ian)

  • Dukung Green Energy, Pemprov Jatim Serahkan PLTS ke SMKN 2 dan 3 Surabaya

    Dukung Green Energy, Pemprov Jatim Serahkan PLTS ke SMKN 2 dan 3 Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemprov Jatim melalui Dinas ESDM menyerahkan bantuan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) ke SMK Negeri 2 Surabaya dan SMK Negeri 3 Surabaya, Senin (16/12/2024).

    Bantuan ini diserahkan oleh Kadis ESDM Jatim Aris Mukiyono bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jatim Joko Irianto kepada Kepala Sekolah SMKN 2 dan SMKN 3 Surabaya.

    Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprov Jatim, Joko Irianto menyebut penyerahan PLTS ini sebagai bentuk komitmen Pemprov Jatim mendukung program green energy. “Hari ini kita menyerahkan dan meresmikan PLTA Atap di SMK 2 dan SMK 3 Surabaya. Hal ini sejalan dengan upaya dalam menyongsong era transisi energi menuju energi hijau yaitu pemanfaatan energi baru terbarukan,” kata Joko.

    Menurut Joko, peran energi terbarukan sangat vital dalam aktivitas dan sendi sendi kehidupan, serta pentingnya akses energi guna pemerataan pertumbuhan ekonomi setiap daerah. “Jatim sebagai lumbung energi nasional harus tetap kita pertahankan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Jatim,” jelasnya.

    Sementara Kadis ESDM Jatim Aris Mukiyono mengatakan potensi sumber daya energi baru terbarukan Jawa Timur khususnya potensi energi matahari sebagai PLTS sebesar 176.390 MW (Mega Watt) merupakan aset daerah yang harus dikelola dengan baik melalui perencanaan yang tepat.

    “Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah terkait transisi energi, Pemprov Jatim telah menerbitkan regulasi Perda Jatim Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Timur,” jelasnya.

    Selain itu, kata Aris, Pemprov Jatim juga telah menerbitkan Pergub Jatim Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Timur serta Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 671/630/124.5/2022 tentang Implementasi Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap pada Gedung Pemerintah dan Swasta.

    “Sebagai implementasi regulasi tersebut, telah dilakukan akselerasi dan kolaborasi program kegiatan pemanfaatan PLTS baik oleh pemerintah, lembaga, swasta dan masyarakat. Hal ini dapat ditunjukan dari pencapaian target Bauran Energi Baru Terbarukan Jatim sebesar 9,36 persen dari target yang ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) sebesar 6,55 persen. Capaian di atas tentunya berkat sinergi, kontribusi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan terkait,” bebernya.

    Jatim, kata Aris juga berhasil membangun PLTS dengan total terpasang sebesar 75,23 MW, dengan rincian PLTS Atap 67,11 MW dan PLTS tersebar dan komunal untuk memberikan akses energi masyarakat daerah terpencil dan kepulauan yang belum menikmati listrik sebesar 8,12 MW berdampak positif terhadap peningkatan Rasio Elektrifikasi Jawa Timur.

    “Hal ini menunjukkan secara konkret bahwa Jatim telah berkomitmen aktif untuk mengakselerasikan transisi energi dalam mewujudkan pengelolaan energi yang berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta menjadi pemicu meningkatkan perekonomian masyarakat di Jatim,” bebernya.

    “Kami berharap adanya pembangunan PLTS di SMK Negeri 2 dan SMK Negeri 3 serta di semua sektor baik pemerintah, swasta dan masyarakat dapat mendorong pengelolaan energi di Jawa Timur guna mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi di Jawa Timur serta mendukung capaian target Net Zero Emission pada Tahun 2060,” pungkas Aris didampingi Kabid EBT ESDM Jatim Rendy Herdijanto. (tok/kun)

  • Molor, DPRD Surabaya Desak Pengembang Tuntaskan Proyek JLLB

    Molor, DPRD Surabaya Desak Pengembang Tuntaskan Proyek JLLB

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, bersama Anggota Komisi C, Achmad Nurjayanto, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Surabaya Barat, tepatnya di perempatan depan Kecamatan Lakarsantri.

    Sidak tersebut dilakukan untuk melihat langsung molornya pembangunan Jalan Luar Lingkar Barat (JLLB), yang hingga kini belum terealisasi meski dijanjikan sejak 2021.

    Proyek JLLB sepanjang 3 kilometer tersebut menjadi tanggung jawab pengembang Bukit Mas. Pemerintah kota (Pemkot) Surabaya sendiri, lanjut dia, telah memberikan berbagai kemudahan untuk mendukung proyek strategis tersebut, termasuk memindahkan kantor kecamatan dan kelurahan serta merobohkan bangunan lama. Namun, hingga saat ini, pengembang belum menunjukkan progres yang signifikan.

    “Kami ingin memastikan kapan pengembang, dalam hal ini Bukit Mas, segera melaksanakan pembangunan. Pemkot sudah berkorban banyak, kini giliran pengembang yang harus ikut berkontribusi,” tegas Arif Fathoni dalam sidak tersebut, Senin (16/12/2024).

    Menurutnya, JLLB merupakan solusi strategis untuk mengatasi kemacetan akut di Surabaya Barat, terutama akibat tingginya aktivitas kendaraan roda empat di wilayah tersebut. Kondisi kemacetan ini sangat dirasakan, termasuk dia sendiri.

    “Tadi perjalanan dari kantor DPRD ke Kecamatan Lakarsantri saja butuh waktu hampir dua jam. Ini sangat tidak efisien, mengingat kawasan ini sudah padat penduduk dan menjadi akses utama antara Surabaya dan Gresik,” tambahnya.

    Sebagai langkah tegas, DPRD Surabaya meminta agar pemerintah kota sementara menunda pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB) Bukit Mas sampai ada progres.

    “Jangan sampai masyarakat memberi label 3L—lama lagi, lama lagi. Kami mendorong Pemkot untuk menunda permohonan IMB Bukit Mas sampai mereka menunjukkan progres signifikan,” lanjut politisi Golkar ini.

    Sementara itu, Achmad Nurjayanto, menyatakan bahwa pihaknya akan segera memanggil pengembang untuk memberikan klarifikasi. Menurutnya, implementasi proyek ini sama sekali belum terlihat, meskipun konsepnya sudah dirancang dengan baik.

    “Kami ingin memastikan semua izin, termasuk penetapan lokasi dan MOU, diperbarui. Konsep JLLB sebenarnya sudah bagus, tapi implementasinya yang masih nol. Ini akan jadi fokus pembahasan kami di Komisi C,” ungkap Achmad.

    Sementara itu, Camat Lakarsantri, Yongky Kuspriyanto Wibowo, menyebutkan bahwa kendala utama terletak pada perpanjangan izin penetapan lokasi yang telah habis masa berlakunya. Selain itu, MOU antara Pemkot dan Bukit Mas juga memerlukan peninjauan ulang. Yongky menyampaikan bahwa proyek ini memiliki dampak positif yang besar bagi masyarakat jika terealisasi.

    “Kalau pembangunan ini terlaksana, dampaknya sangat positif, karena bisa mengurangi kemacetan parah yang kerap terjadi di kawasan kami. Banyak warga kami yang bekerja di pusat kota, tapi tinggal di kawasan barat. Jika JLLB selesai, waktu tempuh akan jauh lebih efisien,” jelas Yongky.

    DPRD Surabaya mengingatkan Bukit Mas agar segera menunaikan kewajibannya demi kepentingan masyarakat luas.

    “Pembangunan jalan baru ini akan mengurai sebagian besar kemacetan yang kini hanya bertumpu di beberapa titik. Jangan hanya menikmati pajak dan retribusi, tapi lupa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Toni. [asg/ian]

  • Resmi Dipecat PDIP, Pengamat: Power Jokowi Berkurang

    Resmi Dipecat PDIP, Pengamat: Power Jokowi Berkurang

    Surabaya (beritajatim.com) – PDI Perjuangan telah mengeluarkan surat keputusan terkait pemecatan Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, Bobby Nasution, dan 27 kader lainnya dari partai. Mereka bukan lagi kader PDIP.

    Keputusan itu dibacakan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun. Pemecatan Jokowi disampaikan berdasarkan Surat Keputusan nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024.

    “Saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum PDIP untuk mengumumkan secara resmi, sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobby Nasution serta 27 anggota lain yang kena pemecatan,” kata Komarudin, Senin (16/12/2024).

    Pasca pemecatan Jokowi, apa analisa pengamat politik Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Dr. Agus Machfud Fauzi, M.Si terkait relasi PDIP dengan rezim Prabowo saat ini?

    “Relasi PDIP dengan rezim Pemerintahan Prabowo saat ini sebetulnya secara historis ada hubungan yang baik. Pak Prabowo adalah pasangan Bu Megawati Ketum PDIP pada Pilpres 2009. Tetapi dalam perjalanannya memang 2024 agak berbeda. Saya melihatnya kedua pihak akan mencari format baru, bagaimana relasi PDIP dengan Pak Prabowo,” kata Agus kepada beritajatim.com, Senin (16/12/2024) malam.

    “Sebelum pembentukan kabinet, Pak Prabowo sebenarnya bersemangat mengajak PDIP bergabung. Tapi, akhirnya PDIP di luar dari rezim. Sekarang sepertinya PDIP masih wait and see, komentar Mbak Puan yang akomodatif, tapi Sekjen Hasto sering kontra,” lanjutnya.

    Menurut Agus, dengan pemecatan keluarga Jokowi dari PDIP, sebetulnya di satu sisi memberikan kemerdekaan dari semacam bagian keluarga besar PDIP. Di sisi lain, power mereka akan berkurang. “Hanya kalau mereka bisa menentukan pilihan yang tepat (parpol baru), maka bisa saja powernya kembali lagi dan lebih besar. Tapi kalau tidak tepat pilihannya, bisa saja powernya sangat kecil,” tuturnya.

    PDIP, lanjut dia, memang belum menyatakan secara tegas sebagai oposisi pemerintah. Hanya saja, format oposisi seperti apa belum dijelaskan secara tegas.

    Konsolidasi PDIP ke depan, disarankan lebih baik agar mengkonsolidasikan menjadi partai oposisi. “Ini agar ada check and balancing di antara sesama pengelola negara, dan menguntungkan rakyat. Eksekutif dan legislatif sangat baik jika ada check and balancing, dan penguasa tidak semena-mena. Hal ini juga akan membesarkan PDIP ke depan, jika konsisten dengan sikap oposisinya. Ini karena masyarakat membutuhkan hal itu,” ujarnya.

    Bagaimana dinamika politik menjelang Kongres PDIP 2025? “Ya memang mempersiapkan kongres ke depan, ini momentum yang tidak bisa diprediksi. Bisa saja produk yang terjadi selama ini, semuanya setuju Bu Mega jadi ketua umum. Tapi bisa saja juga terjadi selanjutnya pemerintah masuk ke dalamnya, yang punya kepentingan dengan PDIP, dan lahirlah PDIP yang berbeda. Saya melihatnya masih agak berat kekuatan non internal PDIP, jika Bu Mega masih menjadi Ketum dan memimpin PDIP,” pungkas Agus yang merupakan eks Komisioner KPU Jatim ini. (tok/kun)