Malang (beritajatim.com) Langkah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memecat Presiden Joko Widodo beserta keluarganya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, menjadi momen kontroversial dalam politik Indonesia tahun ini. Pakar politik Universitas Brawijaya (UB) Malang, Novy Setia Yunas, S.IP., M.IP., menilai keputusan ini bukan hanya bersifat administratif.
Menurut Novy keputusan pemecatan keluarga Jokowi menjadi simbol politik yang menandakan pergeseran besar dalam hubungan PDIP dengan lingkaran kekuasaan. Keputusan ini mencerminkan sikap tegas Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP untuk menjaga independensi partai dari pengaruh eksternal, termasuk dari Jokowi, yang dianggap memiliki kedekatan emosional dan historis dengan PDIP.
Dosen Program Studi Ilmu Politik Universitas Brawijaya (UB) Malang ini melihat langkah pemecatan ini sebagai bentuk pernyataan sikap PDIP untuk menjauh dari pemerintah. Terrutama setelah Gibran Rakabuming secara terang-terangan bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden.
“Pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobby bukan keputusan biasa. Ini adalah simbol bahwa PDIP di bawah Megawati ingin menegaskan kemandirian partai. PDIP tidak ingin dilihat sebagai partai yang tunduk pada kekuasaan, bahkan jika itu melibatkan Presiden Jokowi sekalipun,” ujar Novy pada beritajatim.com, Selasa (17/12/2024).
Ia menambahkan bahwa langkah ini juga mempertegas posisi politik PDIP sebagai oposisi. “Megawati sedang mengirimkan pesan bahwa PDIP akan berada di luar pemerintahan dan mengambil peran sebagai kekuatan pengimbang,” jelas alumni Magister Ilmu Politik Universitas Airlangga itu
Pemecatan Gibran dan Bobby, menurut Novy, tidak bisa dilepaskan dari langkah politik mereka yang dianggap bertentangan dengan prinsip partai. Gibran, yang menjadi cawapres mendampingi Prabowo, dan Bobby, yang semakin aktif di luar PDIP, dianggap telah melanggar garis partai.
“Gibran dan Bobby lebih memilih pragmatisme politik dengan mendekat ke pemerintahan Prabowo. Dalam konteks ideologi PDIP, langkah ini jelas tidak bisa diterima. PDIP adalah partai yang mengedepankan loyalitas kader terhadap keputusan partai, dan langkah keduanya dipandang sebagai pelanggaran serius,” papar Novy.
Namun, ia menilai bahwa keputusan ini dapat menjadi bumerang bagi PDIP. “Bagi generasi muda, pemecatan Gibran dan Bobby mungkin dilihat sebagai bentuk kekakuan partai terhadap inovasi politik. Ini bisa memengaruhi citra PDIP di mata pemilih muda,” tambahnya.
Pemecatan Jokowi dari PDIP menandai fase baru dalam hubungan antara partai dan presiden. Novy menilai langkah ini tidak hanya mencerminkan ketegangan antara Jokowi dan Megawati, tetapi juga menunjukkan bahwa PDIP ingin benar-benar memisahkan diri dari pemerintahan yang kini dikuasai Prabowo.
“Selama ini, Jokowi dianggap sebagai presiden yang memiliki afiliasi kuat dengan PDIP. Namun, dengan keluarnya Gibran dari garis partai dan sikap Jokowi yang cenderung mendukung pemerintahan Prabowo, hubungan tersebut kian renggang. Pemecatan ini mempertegas jarak politik antara Jokowi dan PDIP,” ujar Novy.
Novy menilai keputusan ini bisa memberikan dampak signifikan bagi demokrasi Indonesia. Dengan PDIP memilih menjadi oposisi, demokrasi Indonesia diharapkan lebih seimbang melalui mekanisme check and balances.
“Langkah ini membuka peluang bagi PDIP untuk memainkan peran oposisi yang lebih kuat. Namun, tantangan terbesar ada pada konsolidasi internal partai. Jika PDIP tidak mampu menjaga soliditas kader, mereka berisiko kehilangan pengaruh dalam peta politik nasional,” jelasnya.
Dosen Fisip UB itu menyoroti bahwa langkah ini harus diikuti dengan pembaruan internal PDIP, terutama dalam hal regenerasi kepemimpinan. Keputusan Megawati yang tetap mempertahankan posisi sebagai Ketua Umum dinilai menghambat proses regenerasi di tubuh partai.
“Pemecatan Jokowi dan keluarganya seharusnya menjadi momentum untuk melakukan konsolidasi dan pembaruan partai. Jika tidak, PDIP hanya akan terjebak dalam konflik internal yang melemahkan posisi mereka sebagai oposisi,” kata Ketua Bidang Kerjasama Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (BP2M) FISIP UB tersebut.
Menurut Novy, pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobby adalah langkah yang berani, tetapi penuh risiko. Keputusan ini menunjukkan keberanian PDIP untuk mengambil posisi yang tegas sebagai oposisi.
“Namun, langkah ini harus diikuti dengan perbaikan tata kelola partai, komunikasi politik yang lebih baik, dan regenerasi kepemimpinan. Tanpa itu, PDIP berisiko kehilangan kepercayaan publik, terutama dari kalangan pemilih muda,” pungkasnya. [dan/aje]
