Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Imam Utomo: Awas Ada PMI Abal-Abal Datangi Jatim

    Imam Utomo: Awas Ada PMI Abal-Abal Datangi Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Pasca terpilihnya HM Jusuf kalla secara aklamasi pada Munas Palang Merah Indonesia (PMI), 8-12 Desember 2024 lalu berbuntut. Ada pihak tertentu memilih untuk membentuk PMI tandingan dengan mengusung Agung Laksono sebagai ketuanya.

    “Awas, kini muncul PMI abal-abal atau ilegal. Ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PMI Pak Jusuf Kalla. Mereka akan berusaha mendatangi PMI di daerah-daerah, termasuk di Jatim. Karena itu, kita harus waspada mengingat tujuan mereka untuk merusak PMI yang sah dan diakui pemerintah hingga dunia internasional,” tegas Ketua PMI Jatim, H. Imam Utomo. S dalam amanatnya saat memimpin Apel Hari Relawan 2024 di halaman Diklat PMI Jatim di Gresik, Selasa (17/12/2024).

    Dia mengakui, yang mengherankan menjelang Munas PMI muncul organisasi baru bernama Pengawas Komite Donor Darah Indonesia (KDDI), dimana Agung Laksono duduk sebagai ketua pengawas. Kendati baru disahkan tidak sampai satu bulan menjelang Munas PMI dan belum diketahui sepak terjangnya, mereka sudah berani mengusung Agung Laksono sebagai calon ketua.

    “Meskipun organisasi ini baru dan belum menunjukkan kerjanya, panitia Munas tetap memberikan wadah untuk mencalonkan Agung sebagai calon Ketua Umum PMI bersaing dengan Jusuf Kala. Asal memenuhi syarat AD/ART PMI, yakni dicalonkan minimal 20 persen suara. Namun, ternyata hal itupun tidak bisa dipenuhi kubu Agung. Karena Bapak Jusuf Kalla tanpa pesaing, peserta Munas memilih secara aklamasi menjadi Ketua PMI periode 2024-2029,” ungkap Gubernur Jatim periode 1998 sampai 2008.

    Setelah kegagalan Agung menjadi Ketua Umum PMI bersaing dengan Jusuf Kalla, mereka memilih membentuk PMI tandingan yang ilegal. Kini hal itu menjadi salah satu permasalahan yang harus diwaspadai seluruh insan PMI di tanah air.

    Pada bagian lain, Imam merasa bangga dengan keberadaan relawan khususnya di Jatim. Karena sebagai garda terdepan PMI dalam penanggulangan bencana dan berbagai layanan kemanusiaan, terlihat nyata di masyarakat. “Melalui peringatan hari relawan PMI tahun 2024 ini, PMI memberikan apresiasi kepada relawan atas sumbangsih yang telah diberikan,” beber Imam.

    Uniknya lagi begitu dukungan Agung Laksono tidak mencapai 20 persen, sebagai persyaratan bakal calon, simpatisan Agung membuat rapat di luar area lalu diklaim sebagai hasil Munas. “Ada ada saja. PMI kabupaten/kota di Jatim pada Munas 100 persen mendukung Pak Jusuf Kalla dan pascamunas ini tetap solid. Harus dipahami semua bahwa PMI itu organisasi kemanusiaan. Jangan dibikin tandingan-tandingan, tidak bagus,” tukasnya.

    Mantan Pangdam V/Brawijaya ini menilai relawan merupakan garda terdepan dan jantung organisasi. Relawan PMI memiliki peran yang sangat vital dalam melaksanakan mandat PMI sesuai dengan perundangan. Tentunya diharapkan relawan PMI bisa menjadi role model bagi masyarakat untuk bersama-sama melakukan hal kecil namun berdampak secara global.

    Apalagi setiap tahun, Jatim memberikan 3 orang relawan yang menerima piagam penghargaan lewat darma bakti untuk kegiatan kemanusiaan. Tahun 2024 diperoleh M. Sholeh dari PMI Kabupaten Gresik, Lukman Hakim dari Kabupaten Jombang yang terpilih sebagai relawan penggiat dan fasilitator pembinaan PMR, serta Elly Kadarwati dari PMI Kabupaten Pamekasan sebagai relawan penggerak kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat

    “Saya berterima kasih pada PMI kabupaten/kota dan relawan yang telah bersatu bersinergi yang dapat diwujudkan dengan menciptakan harmonisasi, membangun hubungan kerja sama antara 3 pilar, yaitu pengurus, staf dan relawan serta dengan para pemangku kepentingan,” lanjut mantan gubernur Jatim 2 periode ini.

    Diakuinya, sepanjang musim 2024, seluruh relawan Jatim dan jajarannya di kabupaten/kota terlibat dalam menanggulangi bencana cuaca baik musim kering maupun hujan dimana sejumlah daerah jawa timur mengalami banjir, tanah longsor, gempa bumi dengan memberikan bantuan seperti mendirikan posko, membuka dapur umum dan lain sebagainya di jawa timur.

    Ke depannya, dia mengimbau kepada semuanya untuk waspada. Berdasarkan informasi BMKG potensi curah hujan lebat yang berdampak pada bencana hidrometeorologi terjadi hujan dan petir di pulau jawa, oleh karena itulah maka para relawan agar siap siaga dalam mengantisipasi bila terjadi banjir, tanah longsor, dan gempa bumi.

    Hadir dalam peringatan HUT relawan di antaranya pengurus dan dewan kehormatan PMI Jatim, pengurus PMI kabupaten dan kota se-Jatim, jejaring PMI di Jatim, perwakilan relawan PMI di Jatim serta undangan lainnya. (tok/kun)

  • Dahsyat! Pemerintahan Prabowo Bangun 30 Ribu Rumah Dalam 46 Hari

    Dahsyat! Pemerintahan Prabowo Bangun 30 Ribu Rumah Dalam 46 Hari

    Jakarta (beritajatim.com) – Kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapatkan apresiasi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

    Dalam 46 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) berhasil mendorong penyaluran hampir 30 ribu unit rumah untuk masyarakat.

    Menteri PKP, Maruarar Sirait, memuji peran BTN dalam mendukung program pemerintah yang fokus pada penyediaan perumahan rakyat.

    “Akan saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo bahwa kinerja Kementerian BUMN sangat bagus. BTN mampu mewujudkan program ini dengan cepat. Kita harus kompak bekerja sama demi menyediakan perumahan layak bagi rakyat Indonesia,” ujar Maruarar.

    Akses KPR untuk Pekerja Informal
    Maruarar juga mengapresiasi inovasi BTN yang memberikan akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tidak hanya untuk pekerja berpenghasilan tetap, tetapi juga bagi kelompok pekerja informal.

    “BTN luar biasa karena mampu membantu pemilik warung bakso, warung sayur, hingga pedagang kecil mendapatkan KPR meski tanpa slip gaji. Ini bentuk inklusivitas perbankan yang perlu diapresiasi,” ungkapnya.

    BTN Kuasai Market Share KPR Nasional

    Menurut Maruarar, BTN telah menjadi tulang punggung dalam penyaluran KPR di Indonesia sejak 1976. Saat ini, BTN menguasai sekitar 40% pangsa pasar KPR nasional, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Saya doakan tahun depan BTN bisa mencapai 50% atau bahkan 60%. Harus ada progres dalam penyediaan perumahan rakyat,” ujarnya optimis.

    Fokus pada Generasi Milenial dan Gen Z

    Tidak hanya itu, BTN juga memainkan peran penting dalam memberikan akses KPR bagi kaum milenial dan Generasi Z. Program ini membuka peluang bagi anak muda Indonesia untuk memiliki rumah di usia produktif, sekitar 30 tahun.

    “Ini langkah nyata bahwa negara hadir untuk anak muda dan kelompok pekerja informal. Ini harapan besar bagi generasi masa depan kita,” kata Maruarar.

    Edukasi dan Dukungan Bagi Pengembang Muda

    Maruarar juga memuji langkah BTN yang aktif memberikan edukasi dan pendampingan kepada pengembang perumahan, termasuk dari organisasi seperti Realestat Indonesia (REI), APERSI, dan Himperra.

    “Saya mendoakan agar para pengembang semakin sukses dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Di Serang kemarin, saya bertemu dengan pengembang muda bernama Wawan yang berhasil membangun ribuan rumah dalam setahun. Ini bukti bahwa pemerataan ekonomi bisa tercapai dengan dukungan semua pihak,” tutup Maruarar.

    Dengan berbagai pencapaian ini, BTN dan Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menunjukkan komitmen kuat dalam memenuhi kebutuhan perumahan rakyat, baik untuk generasi muda, pekerja informal, maupun masyarakat berpenghasilan rendah. (ted)

  • Bicara Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Ini Gagasan Emil Dardak

    Bicara Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Ini Gagasan Emil Dardak

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih, Emil Elestianto Dardak, menyebut pentingnya paradigma baru dalam manajemen pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia.

    Emil mengungkapkan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan dan pendidikan, tetapi juga dengan peningkatan pelayanan ekonomi bagi masyarakat.

    Hal itu diungkapkan emil saat mengisi Kuliah Umum Nasional bertajuk “Paradigma Baru dalam Manajemen Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia” di Aula Lt.9 GKB IV Universitas Muhammadiyah Malang, secara zoom, Selasa (17/12/2024).

    “Jika kita bicara mengenai kesejahteraan, tentu kita bicara tentang kesehatan, pendidikan, serta pelayanan yang memadai. Namun, yang tidak kalah penting adalah konteks ekonomi masyarakat, di mana ada harapan besar untuk meningkatkan pelayanan kita,” ujar Emil.

    Lebih lanjut, Emil menyampaikan bahwa salah satu solusi utama dalam mengatasi kemiskinan adalah memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, papan, dan sandang. Menurutnya, pengukuran kemiskinan harus dilihat dari sisi pengeluaran rata-rata keluarga.

    “BPS mengukur berapa pengeluaran rata-rata keluarga, dan itu sebabnya bantuan sosial, salah satunya, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut,” katanya.

    Mantan Bupati Trenggalek ini menambahkan bahwa saat ini, garis kemiskinan di Indonesia diukur berdasarkan pengeluaran kurang dari Rp550.000 per bulan per kapita.

    “Jika pengeluaran seseorang kurang dari 550 ribu, artinya dia miskin. Misalnya, jika satu keluarga terdiri dari empat orang, maka pengeluaran keluarga tersebut harus mencapai minimal Rp2,2 juta per bulan agar tidak dianggap miskin,” jelasnya.

    Emil kemudian mengungkapkan bahwa pemerintah Jawa Timur sebelumnya memfokuskan upaya pada pengentasan kemiskinan ekstrem, yang kini menunjukkan hasil positif. “Kemiskinan ekstrem sudah jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional, dan itu adalah capaian yang patut kita syukuri,” tambahnya.

    Dalam kesempatan itu, Emil juga menyarankan untuk menerapkan empat paradigma baru dalam pembangunan kesejahteraan sosial, salah satunya adalah pemanfaatan teknologi. Menurutnya, teknologi digital dan big data dapat membantu mengatasi masalah kemiskinan dengan mempercepat distribusi bantuan sosial.

    “Melalui NIK (Nomor Induk Kependudukan), kita dapat mengintegrasikan data di seluruh dinas. Misalnya, jika seseorang gagal panen, data tersebut dapat langsung diterima oleh dinas sosial untuk mempercepat bantuan,” ujarnya.

    Selain itu, Emil juga menyebut pentingnya teknologi dalam sarana dan prasarana, terutama di desa. Teknologi yang efisien seperti pompa hemat listrik dapat meringankan beban masyarakat desa tanpa membebani keuangan mereka.

    “Banyak teknologi yang dapat diterapkan di desa, tanpa membebani masyarakat, dan ini adalah solusi yang dapat memperbaiki kualitas hidup mereka,” tambah Emil.

    Perubahan lanskap ekonomi juga menjadi perhatian Emil. Emil menilai bahwa sejak pandemi COVID-19, banyak perubahan dalam perilaku konsumen, terutama di kalangan generasi Z yang lebih tertarik pada kuliner dan jalan-jalan daripada membeli barang.

    “Jika kita ingin memecahkan masalah ekonomi rakyat, kita harus berani menyampaikan kepada masyarakat bahwa mungkin profesi mereka saat ini sudah sulit berkembang,” tegasnya.

    Terakhir, Emil Dardak mengajak masyarakat untuk membuka peluang ekonomi di desa. Dia mencatat bahwa banyak orang yang kini bekerja serabutan di kota, namun dengan adanya teknologi, lapangan pekerjaan tersebut semakin terbatas.

    “Kita harus menciptakan peluang-peluang ekonomi di desa agar masyarakat tidak lagi tergantung pada pekerjaan serabutan di kota,” tutupnya.[asg/kun]

  • DPRD Surabaya Sidak di Serambi Ampel, Cari Solusi untuk SWK Sepi

    DPRD Surabaya Sidak di Serambi Ampel, Cari Solusi untuk SWK Sepi

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Budi Leksono, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Serambi Ampel, salah satu sentra wisata kuliner yang baru saja direvitalisasi. Dalam sidak tersebut, Budi Leksono didampingi oleh Camat Semampir M. Yunus dan Ketua Tim Pengembangan Usaha Mikro Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (Dinkopdag) Doni Prasetyanto.

    Meskipun kondisi fisik sentra tersebut terlihat bagus, mereka menemukan kenyataan yang mengecewakan sentra tersebut tampak sepi pengunjung.

    Budi Leksono mengungkapkan, revitalisasi yang dilakukan di Serambi Ampel seharusnya bisa menjadi pemicu peningkatan perekonomian di kawasan tersebut, namun kenyataannya tidak demikian.

    “Kondisi di sini bagus, tetapi sangat sepi. Padahal, kawasan ini baru saja direvitalisasi, seharusnya sudah ada dampak yang lebih terasa,” ujar politisi PDIP ini, Selasa (17/12/2024).

    Buleks sapaan lekatnya menambahkan bahwa revitalisasi fisik saja tidak cukup untuk menarik minat pengunjung. Dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik, termasuk strategi pemasaran yang lebih baik serta inovasi dalam menarik perhatian masyarakat.

    Untuk itu, bersama dengan Camat Semampir M. Yunus dan Dinkopdag Surabaya, Buleks berusaha mencari solusi yang tepat. Salah satu usulan yang muncul adalah melibatkan perusahaan-perusahaan dengan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk turut berkontribusi.

    “Kami berharap perusahaan-perusahaan yang memiliki CSR bisa membantu kawasan ini, misalnya dengan menyediakan mural atau modifikasi lainnya yang bisa menarik lebih banyak perhatian,” tuturnya.

    Selain itu, untuk menambah daya tarik, Buleks juga menyarankan agar suasana di Serambi Ampel lebih hidup dengan menghadirkan musisi jalanan dengan gitar akustik, menciptakan suasana yang lebih santai dan nyaman bagi pengunjung.

    “Musisi jalanan bisa membawa suasana baru yang tidak terlalu mengganggu dan tetap menjaga karakter asli Ampel yang sederhana dan tidak berlebihan,” katanya.

    Dia juga menekankan perlunya pengembangan strategi promosi yang lebih intensif agar masyarakat luas mengetahui keberadaan Serambi Ampel. Hal ini, menurut dia diharapkan dapat memberikan suasana baru dan lebih menarik bagi pengunjung. “Revitalisasi bukan hanya soal fisik, tapi juga soal bagaimana menarik orang untuk datang dan menikmati fasilitas yang ada,” tegasnya.[asg/kun]

  • Luluk-Lukman Ucapkan Selamat Kemenangan Khofifah-Emil, Khofifah: Beliau Negarawan 

    Luluk-Lukman Ucapkan Selamat Kemenangan Khofifah-Emil, Khofifah: Beliau Negarawan 

    Surabaya (beritajatim.com) – Cagub Jatim terpilih, Khofifah Indar Parawansa mendapatkan ucapan selamat dari kompetitornya di Pilkada Jatim 2024, Luluk Nur Hamidah.

    Melalui pesan singkat di jejaring perpesanan Whats App, Luluk memberikan ucapan selamat khusus pada Khofifah atas kemenangannya bersama Emil Elestianto Dardak di kontenstasi Pilgub Jatim 2024.

    Tak hanya ucapan selamat, dalam pesannya, Luluk juga mendoakan Khofifah-Emil sukses mewujudkan cita-cita dan visi misi untuk kemajuan Jawa Timur ke depan.

    “Assalamualaikum. Selamat nggih Mbak Gub. Semoga Jatim makin maju dan jaya sebagai gerbang baru nusantara. Salam. Luluk,” tulis Luluk dalam pesan yang dikirim pada Khofifah, Selasa (17/12/2024).

    Menanggapi hal ini, Khofifah membenarkan bahwa pesan tersebut dikirim langsung oleh Luluk padanya. Menurutnya, ini adalah bagian dari sikap kenegarawanan yang patut diapresiasi dari seorang Luluk Hamidah.

    Sebagaimana diketahui, Luluk Hamidah adalah Calon Gubernur Jatim penantang Khofifah. Bersama Lukmanul Hakim, Luluk mendapatkan nomor urut 1 dalam kontesntasi Pilgub Jatim 2024. Sedangkan Khofifah-Emil mendapatkan nomor urut 2.

    Selain itu ada juga pasangan Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta, pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3.

    “Kami menyampaikan terima kasih atas ucapan yang diberikan oleh Mbak Luluk. Ini sebuah komunikasi yang hangat yang disampaikan dari seorang teman yang kemarin sama-sama berjuang di Pilkada Jatim 2024. Mas Lukman juga telah mengucapkan selamat ke Mas Emil,” tegas Khofifah.

    Menurut dia, ucapan selamat ini juga merupakan bentuk sikap legowo dari pasangan Luluk-Lukman. Sebab dalam sebuah kontestasi, kalah dan menang adalah hal yang biasa. Dan, semua pihak harus saling menerima dengan kebesaran hati dan keikhlasan.

    “Dalam sebuah kontestasi politik, tentu ada yang menang dan ada yang kalah. Namun, yang lebih penting dari itu semua adalah persaudaraan dan persatuan. Ketika kontestasi sudah berakhir maka saatnya merajut kembali kebersatuan dan persaudaraan,” tegasnya.

    Lebih jauh, Khofifah berharap hal ini menjadi teladan rekonsiliasi hingga jaringan akar rumput. Bahwa pasca gelaran Pilkada Jatim, saatnya semua bersatu dalam persaudaraan demi membangun Jawa Timur ke depan.

    “Mari wujudkan semua guyub rukun. Tidak ada lagi pendukung nomor 1, 2 maupun 3. Yang ada semua bersatu membangun dan mewujudkan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara,” tukas Khofifah.

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, KPU Jawa Timur resmi menyelesaikan rekapitulasi Pilkada Jatim dengan hasil pasangan petahana Khofifah Indar Parawansa- Emil Elestianto Dardak menang telak atas dua penantangnya Risma-Gus Hans dan Luluk-Lukman.

    Pasangan Nomor Urut 2 Khofifah-Emil meraup 12.192.165 suara masyarakat Jatim dengan persentase kemenangan mencapai 58,81 persen. Khofifah-Emil menang merata di 36 kabupaten kota di Jatim.

    Sedangkan Pasangan calon nomor urut 3 atas nama Risma-Gus Hans memperoleh 6.743.095 suara, dan pasangan calon nomor urut 1 Luluk-Lukman memperoleh 1.797.332 suara. [tok/suf]

  • Kemendiktisaintek RI Kunjungi Klaster Padi Organik Bondowoso

    Kemendiktisaintek RI Kunjungi Klaster Padi Organik Bondowoso

    Bondowoso (beritajatim.com) – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendiktisaintek RI) berkunjung ke Klaster Padi Organik di Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Selasa (17/12/2024).

    Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi ketahanan pangan berbasis pertanian berkelanjutan.

    Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, Prof. Fauzan menyatakan, pengembangan padi organik di Bondowoso merupakan langkah nyata yang berpotensi besar dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

    Penguatan ketahanan pangan berbasis pertanian berkelanjutan di Desa Lombok Kulon itu tak lepas dari pembinaan dan kerjasama petani dengan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Pemerintah dan Perbankan.

    “Sejak 2013, UMM telah berkomitmen untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, salah satunya dengan pengembangan beras organik di daerah ini,” katanya.

    Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Prof. Dr. Fauzan diwawancarai media di Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Selasa (17/12/2024). (Deni Ahmad Wijaya/BeritaJatim.com)

    Pola pertanian padi organik ini tidak hanya memiliki pasar khusus yang luas, melainkan juga memberi cuan lebih bagi petani. Sebab, tinggi dari sisi produktivitas panen dan besar margin keuntungannya.

    “Produksi padi organik ini bukan hanya meningkatkan kapasitas panen dari 5 ton menjadi lebih dari 8 ton per hektar, tetapi juga menawarkan nilai tambah dari segi kesehatan karena penggunaan bahan organik murni,” tuturnya.

    Menurutnya, hal ini adalah praktik baik yang patut dicontoh. “Sebagai upaya mewujudkan desa mandiri pangan dan energi, sejalan dengan visi pembangunan nasional,” ujar Prof. Fauzan.

    Dalam kesempatan yang sama, Plt. Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek RI, Fauzan Adziman, menekankan pentingnya produktivitas dan ekosistem riset dalam mendukung swasembada pangan, salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Kami mendengar bahwa produktivitas padi organik di sini meningkat signifikan. Ini menjadi contoh konkret bagaimana riset dan pengembangan dapat meningkatkan perekonomian serta mengendalikan inflasi,” katanya.

    Ke depan, tantangan pelaku usaha pertanian padi organik adalah memperluas skala usahanya.

    “Harus scaling up agar praktik ini bermanfaat di seluruh Indonesia,” jelasnya.

    Ia juga menekankan perlunya kolaborasi multi-pihak, termasuk perguruan tinggi, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan komunitas masyarakat.

    “Pemerintah melalui APBN akan mendukung pendanaan berbasis masalah dengan fokus utama pada swasembada pangan,” terangnya.

    Kemendiktisaintek RI sendiri sudah membentuk Direktorat Jenderal baru yakni Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi yang akan berkomunikasi langsung dengan masyarakat.

    “Untuk menyediakan teknologi dan informasi terkait pertanian organik,” tuturnya.

    Berdasarkan riwayat, pengembangan padi organik di Desa Lombok Kulon awalnya digagas sebagai solusi atas rendahnya keuntungan padi konvensional akibat tingginya biaya operasional.

    Berkat dukungan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Pemkab Bondowoso dan Bank Indonesia, masyarakat berhasil membangun ekosistem pertanian organik yang lebih menguntungkan dan sehat.

    “Beras organik memiliki keunggulan dari aspek ekonomi dan kesehatan. Jika ditreatment dengan metode organik murni, hasilnya lebih sehat dan bernilai tambah tinggi,” ujarnya.

    Pj Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro, menyebutkan bahwa luasan total areal padi organik di Lombok Kulon mencapai 105 hektar.

    “Selain itu, terdapat 100 hektar di Desa Sulek, Kecamatan Tlogosari, dan 20 hektar di Desa Gadingsari, Kecamatan Binakal yang sedang dalam tahap konversi ke lahan organik,” sebut Wawan.

    Pemkab Bondowoso mengaku akan sepenuhnya mendukung program ketahanan dan swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah pusat.

    “Potensi padi organik di Bondowoso ini sangat besar dan menjadi salah satu solusi dalam menghadapi tantangan pangan nasional,” tegasnya. (awi/ted)

  • PDIP Pecat Jokowi dan Keluarga, Pakar Unair Perkirakan Kongres 2025 Memanas

    PDIP Pecat Jokowi dan Keluarga, Pakar Unair Perkirakan Kongres 2025 Memanas

    Surabaya (beritajatim.com) –  PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) telah mengumumkan pemecatan Joko Widodo (Jokowi) serta anak dan menantunya, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution dari keanggotaan partai.

    Pengamat Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Airlangga Pribadi Kusman memberikan pandangannya terkait langkah yang diambil partai berlambang kepala banteng tersebut terhadap dinamika politik Indonesia.

    Menurut Airlangga, dengan adanya pemecatan ini, hubungan antara PDIP dan Prabowo Subianto, yang saat ini menjadi Presiden Republik Indonesia, tidak memiliki masalah serius.

    Sebab, PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri, memiliki hubungan baik dengan Prabowo dan sering kali membangun saluran komunikasi politik khusus. Masalah hanya timbul dari keluarga Jokowi, terutama yang direpresentasikan oleh Gibran, sebagai Wakil Presiden.

    “Manuver politik Jokowi dan keluarganya yang dianggap telah mengkhianati partainya (PDIP, red), serta langkah politik yang tidak mengindahkan batasan konstitusional, dan membuat pelemahan demokrasi di Indonesia lebih dalam,” ujar Airlangga, Selasa (17/12/2024).

    Pemecatan ini, menurutnya, merupakan sanksi politik yang diberikan oleh PDIP terhadap keluarga Jokowi, yang dianggap telah mengabaikan etika politik.

    “PDIP ingin kembali pada etika politik yang dalam sejarah panjangnya menjadi bagian dari perjuangan partai semenjak era melawan Suharto,” tambah Airlangga.

    Selanjutnya, Airlangga memprediksi bahwa PDIP akan melakukan konsolidasi politik untuk memperkuat kekuatan partai, dengan fokus pada hubungan dengan akar rumput dan jaringan aktivis demokrasi.

    “PDIP akan kembali pada proses konsolidasi politik yang sejak lama telah menjadi jalan politik, yaitu membangun hubungan politik dengan cara menguatkan jalan dengan kekuatan akar rumput seperti rakyat, jaringan aktivis demokrasi maupun arus bawah,” jelasnya.

    Namun, Airlangga juga mengingatkan bahwa langkah ini bisa memicu ketegangan internal di PDIP. Tidak hanya di dalam partai, tetapi juga dengan kekuatan eksternal. Ia memperkirakan bahwa Kongres PDIP 2025 bisa menjadi ajang pertarungan politik yang lebih sengit.

    “Tidak tertutup kemungkinan, kongres ke depan memunculkan semakin memanasnya pertarungan di antara faksionalisasi partai, dan di eksternal kalangan-kalangan elite yang menjadi bagian dari pecatan partai akan berusaha menghadang kekuatan politik yang sekarang eksis di PDIP, seperti termanifes pada Ketum Megawati maupun Sekjen Hasto Kristianto,” beber Airlangga. [ipl/suf]

  • Pemkab Lamongan Jadikan Hakordia sebagai Momentum Cegah Korupsi

    Pemkab Lamongan Jadikan Hakordia sebagai Momentum Cegah Korupsi

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan menjadikan peringatan Hari Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024, sebagai mokentum untuk memperkuat komitmen pencegahan korupsi, dengan mengimplementasikan seluruh langkah rencana aksi.

    Hal tersebut dituturkan oleh Wakil Bupati Lamongan, Abdul Rouf, saat memimpin apel KORPRI dalam rangka peringatan Hakordia 2024 dan Bela Negara 2024, di halaman Pemkab Lamongan, Selasa (17/12/2024).

    “Momentum ini kita teguhkan untuk berantas korupsi. Dalam pemberantasan korupsi, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang terukur. Melalui rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi,” tutur Kiai Rouf.

    Apel peringatan Hakordia 2024 dan Bela Negara 2024, di halaman Pemkab Lamongan, Selasa (17/12/2024).

    Kiai Rouf memaparkan, pencegahan korupsi terukur telah dilakukan oleh Pemkab Lamongan. Di antaranya adalah rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi yang telah disusun sebagai indikator monitoring center for prevention (MCP) pada 8 area intervensi.

    Kedelapan area intervensi tersebut antara lain area perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD dan area optimalisasi pajak.

    “Nilai MCP Kabupaten Lamongan per tanggal 16 Desember 2024 sebesar 86. Peningkatan nilai tersebut terus kita upayakan agar MCP Kabupaten Lamongan dapat mencapai nilai sesuai dengan komitmen dengan KPK RI,” kata kiai Rouf.

    Adapaun komitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil SPI 2023, dalam bentuk rencana aksi serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi tersebut setiap tribulan.

    Apel peringatan Hakordia 2024 dan Bela Negara 2024, di halaman Pemkab Lamongan, Selasa (17/12/2024).

    Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Lamongan tahun 2023 sebesar 80, 41. Angka tersebut berada pada kategori terjaga dan berada pada peringkat 3 Jawa Timur.

    Tidak hanya itu, pada unit pelayanan publik yang berpredikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM)di Kabupaten Lamongan terus bertambah. Sampai dengan tahun 2024, terdapat 10 unit kerja pelayanan publik di Kabupaten Lamongan berpredikat wilayah bebas dari korupsi.

    “Alhamdulillah seluruh upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Lamongan berhasil. Pada kepatuhan pelaporan LKHPN eksekutif dan legislatif tahun 2023 telah 100% dan diumumkan lengkap. untuk tahun 2024 Saya minta agar semua pejabat, anggota DPRD dan personil wajib Lapor LKHPN mempersiapkan pelaporannya,” ungkap Pak Rouf.

    Selain itu, Kota Soto juga gencar melakukan sosialisasi media pelaporan atau pengaduan masyarakat melalui SP4N lapor!, lapor Pak Yes, lapor WBS, website, maupun surat elektronik lainnya. (fak/but)

  • Atasi Banjir di Perkampungan Surabaya, Eri Bakal Anggarkan Rp1,3 Miliar

    Atasi Banjir di Perkampungan Surabaya, Eri Bakal Anggarkan Rp1,3 Miliar

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan hingga saat ini masih menggodok anggaran untuk penanganan banjir di tahun 2025. Prioritas penanganan banjir di seluruh area perkampungan, dikerjakan selama 2025 – 2026.

    Eri bilang proyeksi anggaran banjir senilai Rp1,3 miliar ini turun dari perencanaan awalnya. Katanya, dipengaruhi beberapa faktor antara lain total PAD yang dimiliki pemerintah kota [Pemkot] Surabaya.

    “Ada perubahan sektor pembayaran pajak BPKB motor dan mobil. Pemkot seharusnya mendapatkan Rp1,6 trilun, tetapi hanya dapat Rp1 triliun. Dan lain-lain seperti pajak bangunan, yang ini dihilangkan pada kategori tertentu,” ungkap Eri, Selasa (17/12).

    “Karena adanya perubahan-perubahan anggaran yang masuk itu, maka kami akan menyesuaikan,” imbuh dia.

    Sehingga demikian, dengan anggaran yang masih ditata oleh Pemkot Surabaya ini. Eri menyebutkan untuk penanganan banjir dia fokuskan, ke wilayah area perkampungan warga. Baru setelahnya jalan jalan protokol di perkotaan. Kurang lebih, ada 200 titik banjir.

    “Proyek saluran untuk penanganan banjir wilayah perkampungan itu kita targetkan selesai di tahun 2025 sampai 2026. Setelah itu, kita baru pegang di area jalan raya diantaranya Jalan Imam Bonjol, Cokroaminoto dan Kupang Baru,” tutup Wali Kota Surabaya itu. [ama/but]

     

  • Dishub Bojonegoro Temukan Pelanggaran Saat Ramp Check dan Cek Kesehatan Jelang Nataru

    Dishub Bojonegoro Temukan Pelanggaran Saat Ramp Check dan Cek Kesehatan Jelang Nataru

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Dalam rangka memastikan keselamatan dan kenyamanan transportasi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro bekerja sama dengan Polres Bojonegoro, PT Jasa Raharja, dan Koordinator Satuan Pelayanan (Koorsatpel) Terminal Tipe A Rajekwesi Bojonegoro menggelar ramp check atau pemeriksaan kendaraan.

    Ramp check yang berlangsung pada Selasa (17/12/2024) di Terminal Tipe A Rajekwesi Bojonegoro diikuti oleh 15 kendaraan angkutan umum, di mana satu di antaranya dinyatakan tidak memenuhi syarat laik jalan. Kendaraan tersebut mengalami beberapa kendala teknis seperti kaca depan yang retak dan wiper tidak berfungsi optimal, terutama di musim penghujan saat ini.

    Kendaraan yang dinyatakan laik jalan mendapat stiker inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dari Direktorat Pembinaan Keselamatan yang dipasang di kaca depan kendaraan.

    Selain pemeriksaan teknis kendaraan, sebanyak 39 awak kendaraan dan penumpang turut menjalani pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis. Seluruhnya dinyatakan dalam kondisi sehat dan siap beroperasi. PT Jasa Raharja Perwakilan Bojonegoro juga turut mengecek izin usaha kendaraan bermotor umum (IWKBU) serta menempelkan stiker Practical Guidance, yakni pedoman pengecekan bus sebelum beroperasi.

    “Pemeriksaan tidak hanya menyasar angkutan umum, tetapi juga kendaraan pariwisata. Sebanyak tiga kendaraan pariwisata yang diperiksa dinyatakan laik jalan dan siap digunakan,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro Andik Sudjarwo.

    Andik menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kendaraan aman digunakan dan para awak kendaraan dalam kondisi prima. “Kami ingin memastikan angkutan Nataru ini berjalan selamat, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa,” tambahnya.

    Dengan adanya kegiatan ramp check ini, diharapkan perayaan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Bojonegoro dapat berjalan lancar tanpa kendala di sektor transportasi. [lus/kun]