Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Hari Pertama Penyaluran BPNT dan PKH Tahap III dan IV di Kota Kediri

    Hari Pertama Penyaluran BPNT dan PKH Tahap III dan IV di Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Program bantuan sosial sembako dan Penerima Keluarga Harapan (PKH) Tahap III dan IV Tahun 2024 di Kota Kediri kembali disalurkan ke masyarakat. Penyaluran yang dilakukan melalui PT Pos ini dijadwalkan terlaksana selama seminggu hingga Selasa (24/12/2024) pekan depan.

    Bantuan menyasar 8.335 penerima dengan rincian 2.659 penerima dari Kecamatan Kota, 3.076 penerima dari Kecamatan Mojoroto dan 2.600 penerima dari Kecamatan Pesantren.

    “Penerima sembako BPNT dan PKH ini adalah masyarakat yang masuk dalam DTKS. Bantuan sosial yang diserahkan untuk masing-masing penerima sebesar Rp. 1,2 juta dari nominal bantuan sebesar 200 ribu per bulan yang diterimakan dalam kurun waktu 6 bulan,” terang Kepala Dinas Sosial Paulus Luhur Budi saat dihubungi melalui telepon.

    Sedangkan untuk penyaluran PKH, masing-masing penerima manfaat mendapat nominal berbeda tergantung syarat dan komponen seperti ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, serta disabilitas.

    “Kriteria penerima bansos sembako dan PKH pun berbeda. Untuk bansos sembako kriterianya yakni masyarakat miskin yang masuk data DTKS sedangkan PKH kriterianya yaitu memiliki 1 dari 5 komponen yakni lansia, balita, ibu hamil, anak sekolah dan disabilitas,” terangnya.

    Paulus menambahkan Dinas Sosial dalam kegiatan ini berperan untuk melakukan monitoring dan menerima aduan dari masyarakat jika terjadi ketidaksesuaian data dengan kondisi penerima.

    “Data bantuan sosial itu dinamis. Tidak selamanya yang menjadi penerima terus menjadi penerima dan begitu sebaliknya. Untuk itu masyarakat bisa ikut memantau dengan melaporkan penerima bantuan yang mungkin tidak tepat sasaran,” katanya. Aduan tersebut bisa disampaikan melalui kelurahan masing-masing atau melalui aplikasi cek bansos milik Kemensos.

    Guna kelancaran kegiatan penyaluran ini, Paulus mengaku pihaknya menerjunkan beberapa tim dengan dibantu relawan dari Tim Reaksi Cepat (TRC). Sekaligus dalam kesempatan tersebut Paulus menghimbau kepada para penerima untuk membelanjakan bantuan yang diberikan sesuai dengan ketentuan.

    “Kalau untuk penerima sembako silahkan untuk dibelanjakan sesuai dengan ketentuan, dalam artian untuk pemenuhan bahan pokok, beras, lauk pauk, kemudian untuk PKH silahkan untuk dibelanjakan kebutuhan untuk pemenuhan nutrisi, keperluan penunjang untuk merawat lansia, gizi anak terutama untuk mengatasi stunting,” pesannya.

    Paulus berharap bantuan yang diberikan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu memenuhi kebutuhan dasar seperti bahan pangan, pendidikan dan kesehatan.

    Sementara itu, Lailatul Badriah salah satu penerima bantuan sembako asal Kelurahan Setonopande mengaku bersyukur. Ibu satu anak itu mengaku senang mendapat bantuan sembako karena dapat membantu keluarganya mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bantuan rencananya akan langsung Ia belikan kebutuhan pokok seperti beras, telur dan minyak.

    “Program ini sangat bermanfaat dan membantu masyarakat. Salah satunya seperti saya yang sehari-harinya hanya sebagai ibu rumah tangga. Dengan bantuan ini tentu membantu meringankan ekonomi keluarga saya,” ungkapnya. [nm/beq]

  • Realisasi PBB Kabupaten Bondowoso 2024 Baru Capai 68,59 Persen

    Realisasi PBB Kabupaten Bondowoso 2024 Baru Capai 68,59 Persen

    Bondowoso (beritajatim.com) – Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bondowoso tahun 2024 lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Apabila di 2023 realisasinya mencapai 80 persen, tahun ini per 15 Desember masih di angka 68,59 persen.

    Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bondowoso, Dodik Siregar mengatakan, penurunan realisasi PBB tahun ini cukup signifikan.

    “Untuk penyebabnya kita tidak tahu. Mungkin momen Pemilu dan Pilkada yang digelar pada tahun yang sama atau ada faktor lainnya,” tutur Dodik kepada beritajatim.com, Rabu (18/12/2024).

    Berdasarkan data Bapenda Kabupaten Bondowoso per 15 Desember 2024, realisasi PBB mencapai Rp11,73 miliar dari target sebesar Rp17,1 miliar setahun.

    “Untuk menaikkan 1 persen saja dibutuhkan setidaknya penagihan sekitar Rp 150 juta. Jadi kalau mau naik 10 persen dari 68 ke 78 persen, butuh sekitar Rp1,5 miliar di sisa waktu akhir tahun ini,” sebutnya.

    Ada lima kecamatan yang tercatat lunas PBB 100 persen. Di antaranya Klabang dengan pagu PBB Rp490.064.840, Taman Krocok Rp222.003.262, Sumber Wringin Rp446.088.028, Sukosari Rp253.097.172 dan Pakem Rp326.390.810.

    “Sebanyak 104 desa/kelurahan tercatat telah lunas PBB, sementara 109 desa/kelurahan lainnya belum mencapai target pelunasan,” katanya.

    Berdasarkan prosentase, Kecamatan dengan realisasi terendah adalah Prajekan dan Pujer, masing-masing sebesar 49 persen.

    “Kami telah mengoptimalkan penagihan PBB kepada wajib pajak. Mulai dari pemberian reward hingga pengenaan punishment,” bebernya.

    Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 16 Tahun 2022, kades yang berprestasi akan mendapatkan penghargaan.

    “Seperti dana tambahan hingga Rp8 juta per tahun untuk desa yang mencapai pelunasan pada triwulan pertama dan kedua dengan pagu PBB Rp200 juta,” ulasnya.

    Namun, bagi yang terlambat membayar, sanksi denda sebesar 1 persen per bulan diberlakukan sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024.

    “Ini supaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak tepat waktu,” terang pria asal Banyuwangi tersebut. [awi/beq]

  • Pemkab Lamongan Peringkat Kelima Nasional Pengawasan Kearsipan 2024

    Pemkab Lamongan Peringkat Kelima Nasional Pengawasan Kearsipan 2024

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan mendapat kehormatan dengan meraih peringkat kelima dalam penilaian pengawasan kearsipan tingkat nasional 2024. Penghargaan ini diberikan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam acara yang digelar di Aula Nurhadi Magetsari, Jakarta, pada Rabu (18/12/2024).

    Acara penganugerahan ini merupakan bagian dari upaya ANRI dalam mengevaluasi pengelolaan arsip di seluruh Indonesia, dengan penilaian yang mencakup berbagai aspek, seperti pengelolaan arsip dinamis, arsip elektronik, arsip statis, serta sumber daya kearsipan.

    Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah (Arpusda) Kabupaten Lamongan, Fida Nuraida, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian luar biasa ini. “Alhamdulillah, tahun ini Dinas Arpusda diundang secara daring melalui Zoom untuk menerima penghargaan. Kabupaten Lamongan mengalami lonjakan yang sangat signifikan dalam pengawasan kearsipan, yakni peringkat kelima nasional dengan nilai AA (sangat memuaskan). Capaian ini membuktikan bahwa kinerja kami telah efektif dan berdampak,” ujar Fida.

    Lebih lanjut, Fida menjelaskan bahwa penilaian kearsipan 2024 ini merupakan akumulasi dari hasil pengawasan kearsipan eksternal yang berkontribusi sebesar 60 persen dan pengawasan internal yang menyumbang 40 persen. Tidak hanya lembaga kearsipan daerah (LKD), namun juga perangkat daerah yang terlibat dalam penilaian kearsipan.

    Fida menambahkan bahwa salah satu fokus penilaian tahun ini adalah pengelolaan arsip statis, termasuk sarana temu balik arsip statis seperti inventarisasi arsip dan daftar arsip. Kabupaten Lamongan juga menerapkan program alih media arsip dari bentuk tekstual ke digital dengan menggunakan aplikasi Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis) untuk mempermudah korespondensi di lingkungan Pemkab Lamongan.

    Dinas Arpusda Kabupaten Lamongan telah melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan, termasuk pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA), penambahan SDM Arsiparis di berbagai perangkat daerah, dan pengelolaan arsip elektronik dengan aplikasi Srikandi yang digunakan secara menyeluruh di perangkat daerah dan kecamatan, serta akan diperluas hingga tingkat desa/kelurahan.

    Selain itu, Dinas Arpusda juga melakukan pemusnahan arsip yang sudah tidak diperlukan sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta menyusun kebijakan terkait kearsipan, seperti Perda Kearsipan, Perbup Digitalisasi, dan Perbup Tata Naskah Dinas.

    “Pembinaan pengelolaan arsip tidak hanya dilakukan untuk perangkat daerah, tetapi juga untuk Desa/Kelurahan, Ormas, BUMD, dan lainnya,” kata Fida menutup penjelasannya. [fak/beq]

  • Hendrad Subiyakto Resmi Gantikan Sujatno di DPRD Magetan

    Hendrad Subiyakto Resmi Gantikan Sujatno di DPRD Magetan

    Magetan (beritajatim.com) – Hendrad Subiyakto resmi menggantikan Sujatno sebagai anggota DPRD Magetan fraksi PDIP lewat mekanisme Pengganti Antar Waktu (PAW). Ketua DPRD Magetan Suratno melantik Hendrad sebagai PAW di Ruang Sidang Paripurna DPRD Magetan, Selasa (17/12/2024).

    “Surat pengganti antar waktu (PAW) untuk saudara Hendrad sudah keluar. Sebenarnya pelantikan ini kami jadwalkan pada 12 Desember, tetapi karena suratnya baru turun kemarin, kami langsung bergerak cepat melaksanakan pelantikan hari ini,” ungkap Suratno.

    Pelantikan ini menjadi langkah awal bagi Hendrad untuk bergabung dengan kelembagaan DPRD Kabupaten Magetan. Suratno berharap Hendrad dapat segera berkontribusi nyata melalui tugasnya, sesuai dengan sumpah dan janji yang telah diucapkan.

    “Insya Allah beliau akan berhikmat selama lima tahun ke depan, melebur menjadi satu kesatuan lembaga DPRD Kabupaten Magetan, saling mengisi, dan mewarnai kebersamaan,” tambahnya.

    Terpisah, Hendrad mengaku sudah siap mengemban tugas sebagai anggota DPRD. Dia menggantikan Sujatno yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai Bupati dalam Pilbup Magetan 2024.

    “Saya dapat suara sekitar 2.400-an. Sesuai dengan ketentuan, yang mendapat suara terbanyak di dapil yang sama, menjadi PAW. Dan setelah dilantik, saya bertugas di Komisi C,” kata Hendrad. [fiq/beq]

  • Pra Muktamar Luar Biasa NU di Surabaya, Ada Kiai Marzuki Mustamar

    Pra Muktamar Luar Biasa NU di Surabaya, Ada Kiai Marzuki Mustamar

    Surabaya (beritajatim.com) – Pembahasan Muktamar Luar Biasa [MLB] NU di Surabaya pada Selasa 17 Desember 2024. Diikuti oleh sejumlah tokoh ulama, salah satunya mantan Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Marzuki Mustamar.

    Divisi Hukum dan Advokasi Penyelamat Organisasi dan Muktamar Luar Biasa NU [PO dan MLB NU] Jakfar Shodiq mengatakan, pertemuan Forum Group Discussion [FGD] Pra MLB NU hari itu diikuti 100 perwakilan kader NU secara hybrid.

    “Sekitar 100 [orang yang hadir], di ruangan ada 20-an dan yang di Zoom [dalam jaringan] ada 80 an,” kata Jakfar Shodiq setelah FGD Pra MLB NU, hari Selasa (17/12/2024) kemarin.

    Di dalam forum ini diketahui dihadiri oleh mantan Wakil Ketua PWNU Jawa Timur, KH. Abdussalam Shohib atau Gus Salam. Dia sekaligus Presidium PO dan MLB NU ini.

    Kemudian, ada mantan Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Marzuki Mustamar yang hadir melalui ‘teleconfrence’ Zoom. Dia memberikan sambutan bahkan memimpin pembacaan doa dalam forum tersebut.

    “[Selain Kiai Marzuki], ada tadi dari PWNU Papua yang terpilih secara resmi terpilih di dalam Konferensi Wilayah. Tetapi kemudian tidak di SK. Kemudian dari Bangka Belitung yang dia tiba-tiba dikarteker. Dari Kalimantan, dari Riau itu juga ada dari beberapa pengurus,” rinci Jakfar Shodiq saat menyebutkan jumlah kehadiran peserta FGD MLB NU.

    Jakfar pun menjelaskan bahwa dalam forum FGD ini, setiap pengurus NU di daerah menyampaikan keluhannya tentang kepemimpinan Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf. Bahkan sampai ada yang terisak dan menangis.

    “Nah ini situasi cukup memprihatinkan, bahkan tadi ada peserta dalam FGD yang sampai meneteskan air mata. Dalam arti merasakan situasi kebatinan yang sangat memprihatinkan dan ironis, kenapa sikap PBNU kok seperti ini,” kata dia.

    Sementara Ketua Panitia Pelaksana Pra Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama (MLB NU) KH Mas Maftuh menyebutkan, ada juga pengurus PCNU dan PWNU yang turut bergabung dalam forum. Tapi dia enggan membeberkan identitasnya.

    “[Pengurus PWNU dan PCNU] yang hadir secara hybrid dari Jawa dan luar Jawa. Tetapi kita tidak bisa kita sebutkan secara spesifik untuk menghindari kejadian tak diinginkan,” ucap Maftuh. [ama/but]

     

  • DPRD Surabaya Apresiasi Peresmian RSUD Eka Candrarini: Wujud Keadilan Ruang

    DPRD Surabaya Apresiasi Peresmian RSUD Eka Candrarini: Wujud Keadilan Ruang

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, memberikan apresiasi tinggi terhadap peresmian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Eka Candrarini yang terletak di kawasan Surabaya Timur pada Rabu (18/12/2024).

    Dalam acara peresmian tersebut, Eri Irawan menyebutkan bahwa pembangunan rumah sakit ini merupakan langkah penting Pemkot Surabaya dalam mewujudkan keadilan ruang, yang menjadi fokus utama dalam penataan ruang dan pembangunan kota.

    Menurut Eri, keadilan ruang bukan hanya soal distribusi fasilitas publik seperti pendidikan dan kesehatan, tetapi juga terkait pemerataan akses yang memperhatikan lokasi geografis.

    “RSUD Eka Candrarini bukan hanya sekadar gedung, tetapi bagian dari upaya pemerintah kota untuk memastikan bahwa semua segmen masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang merata, tidak hanya dari segi demografis, tetapi juga dari sisi geografis,” ujar Eri seusai acara peresmian.

    Peresmian RSUD Eka Candrarini menambah daftar rumah sakit milik Pemkot Surabaya, yang sebelumnya sudah memiliki RS Soewandhie di kawasan pusat dan RS Bhakti Dharma Husada di kawasan barat. Kehadiran rumah sakit di Surabaya Timur ini diharapkan akan semakin memperkuat pemerataan fasilitas kesehatan di kota pahlawan.

    Eri Irawan juga mendukung penuh rencana Pemkot Surabaya untuk membangun rumah sakit di kawasan selatan dan utara dalam beberapa tahun ke depan. “Keberadaan rumah sakit di kawasan timur, selatan, dan utara akan memastikan pemerataan fasilitas kesehatan yang lebih baik, mengurangi ketimpangan antar wilayah,” jelasnya.

    Selain itu, Eri menekankan pentingnya penataan ruang untuk mengatasi berbagai masalah kota seperti banjir, transportasi, dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu tujuan utama penataan ruang adalah untuk mencegah pengembangan kota yang tidak terkendali atau urban sprawl.

    “Langkah Pemkot Surabaya dalam mendekatkan pelayanan kesehatan ke masyarakat harus diapresiasi karena sejalan dengan konsep penataan ruang yang lebih terencana,” tambah Eri.

    Konsep “compact city” yang diusung oleh Pemkot Surabaya juga mendapat dukungan dari Eri. Menurutnya, konsep ini penting untuk menciptakan kota yang lebih efisien, padat, dan mudah diakses, dengan fasilitas publik yang dekat dan dapat diakses dengan mudah oleh warganya.

    Eri juga mengusulkan agar pelayanan publik semakin didorong dengan digitalisasi dan sistem berbasis RW untuk meningkatkan efisiensi dan memperpendek jarak antara warga dengan fasilitas kesehatan.

    “Pemerintah kota harus terus mengembangkan kebijakan yang berpihak pada keadilan ruang dan memastikan penataan ruang berdampak positif pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,” pungkas Eri. [asg/beq]

  • Pemkab Lamongan Jamin Harga dan Pasokan Bahan Pokok Aman

    Pemkab Lamongan Jamin Harga dan Pasokan Bahan Pokok Aman

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lamongan menjamin bahwa harga dan pasokan bahan pokok menjelang perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025 (Nataru) dalam kondisi stabil dan aman.

    Kepala Disperindag Lamongan, Anang Taufik, menyampaikan bahwa meskipun sempat terjadi kenaikan harga pada beberapa komoditas, kondisi harga dan pasokan bahan pokok di Lamongan pada minggu ketiga Desember 2024 tetap terjaga dengan baik.

    “Hingga saat ini, pasokan dan harga bahan pokok di Lamongan masih stabil. Kami akan terus berupaya menjaga kestabilan ini hingga momen Nataru selesai,” kata Anang, pada Rabu (18/12/2024).

    Salah satu bahan pokok yang menjadi perhatian adalah beras. Di Pasar Sidoharjo dan Pasar Blimbing, beras kualitas premium dijual dengan harga Rp16 ribu per kilogram. Sementara itu, di Pasar Babat, harga beras premium mencapai 13.000 rupiah. Untuk beras medium, harga di Pasar Sidoharjo dan Pasar Babat masing-masing tercatat Rp12.500 dan Rp13 ribu, sementara di Pasar Blimbing berharga Rp13 ribu.

    Selain beras, harga cabai rawit yang sempat mengalami lonjakan harga hingga Rp45 ribu per kilogram pada minggu kedua Desember, kini kembali turun menjadi Rp38 ribu per kilogram.

    Untuk memastikan ketersediaan pasokan, Anang juga menginformasikan bahwa saat ini Gudang Beras Lamongan yang terletak di Karangkembang, Kecamatan Babat, memiliki stok beras lebih dari 2.279 ton, yang masih tergolong aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

    Untuk mempertahankan stabilitas harga dan pasokan bahan pokok, pihak Disperindag Lamongan intensif melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok melalui sistem Sipukdabapok, serta bekerja sama dengan Satgas Pangan. Selain itu, untuk mengantisipasi lonjakan harga, pemerintah juga menggelar operasi pasar murah (OPM) dan terus berkoordinasi dengan distributor yang ada di Lamongan.

    “Kami juga terus mengawasi pasar tradisional, toko modern, dan retail untuk memastikan harga tetap terjaga,” ujar Anang. [fak/beq]

  • Kelompok PO dan MLB NU Desak Ketum PBNU Gus Yahya Dicopot

    Kelompok PO dan MLB NU Desak Ketum PBNU Gus Yahya Dicopot

    Surabaya (beritajatim.com) – Kelompok Penyelamat Organisasi dan Muktamar Luar Biasa (PO dan MLB) Nahdlatul Ulama (NU) mengajukan desakan agar Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, dicopot dari jabatannya.

    Hal ini diungkapkan dalam Forum Group Discussion (FGD) Pra Muktamar Luar Biasa NU yang dilaksanakan di Surabaya pada Selasa, 17 Desember 2024. FGD ini dihadiri oleh sejumlah tokoh NU serta mantan pengurus PWNU, dan hasil diskusinya menyepakati perlunya penggantian Gus Yahya.

    Jakfar Shodiq, Divisi Hukum dan Advokasi PO dan MLB NU, menjelaskan bahwa penggantian Gus Yahya sudah diatur dalam Pasal 74 AD ART NU. Pasal tersebut menyatakan bahwa Muktamar Luar Biasa dapat digelar apabila Rais Aam atau Ketua Umum PBNU terbukti melanggar aturan organisasi. Jakfar juga menekankan bahwa evaluasi terhadap kinerja PBNU selama tiga tahun terakhir menunjukkan adanya pelanggaran yang cukup signifikan.

    “Salah satu pelanggaran yang ditemukan adalah keberpihakan politik yang sangat terlihat. Selain itu, ada upaya menggiring organisasi ini ke dalam dukungan politik yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip independensi NU,” kata Jakfar.

    Menurut Jakfar, pelanggaran yang lebih serius adalah keputusan sepihak Gus Yahya yang memecat sejumlah pengurus wilayah (PWNU) tanpa dasar yang jelas. Di antaranya, pemecatan terhadap pengurus di Papua, Bangka Belitung, Kalimantan, Riau, dan beberapa daerah lainnya. Menurutnya, banyak tokoh NU yang dipecat tersebut memiliki kontribusi besar dalam menjaga kerukunan umat.

    “Saat ini, PBNU sangat jauh dari semangat Nahdlatul Ulama. Ada pemecatan yang tidak berdasar terhadap tokoh ulama yang diakui keilmuannya oleh umat NU,” ungkapnya.

    Sebagai informasi, FGD Pra MLB NU ini digelar oleh Presidium PO dan MLB NU yang terdiri dari berbagai tokoh NU dan mantan pengurus PWNU. Panitia FGD sengaja merahasiakan lokasi serta identitas pengurus yang hadir untuk menjaga kerahasiaan. [ram/beq]

  • Persiapan Pelabuhan Ketapang Sambut Lonjakan Penumpang Libur Nataru

    Persiapan Pelabuhan Ketapang Sambut Lonjakan Penumpang Libur Nataru

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 semakin dekat, dan sejumlah daerah tengah mempersiapkan berbagai fasilitas untuk menyambut lonjakan wisatawan. Salah satunya adalah Banyuwangi, yang akan menjadi pusat perhatian terkait destinasi wisata dan sarana transportasi, terutama Pelabuhan Penyeberangan Ketapang.

    Pelabuhan ini menjadi jembatan utama penghubung antara Pulau Jawa dan Bali. Setiap tahunnya, saat Nataru, pelabuhan ini mengalami peningkatan aktivitas yang signifikan, karena banyak warga yang akan bepergian antara kedua pulau tersebut.

    Untuk memastikan kelancaran perjalanan para penumpang, pihak PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang – Gilimanuk telah mempersiapkan sejumlah fasilitas penunjang.

    General Manager PT ASDP Indonesia Ferry, Yani Andrianto, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan ruang tunggu yang nyaman, posko kesehatan, serta layanan customer care yang siap membantu para penumpang.

    “Kami juga sudah merancang beberapa event hingga menyiapkan playground. Kami juga siap menyajikan kesenian khas daerah,” ujarnya.

    Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, turut menambahkan bahwa Banyuwangi juga telah mempersiapkan segala hal untuk menyambut kedatangan wisatawan.

    “Akses ke Banyuwangi semakin mudah dengan adanya bandara dengan jumlah penerbangan yang terus bertambah. Dengan atraksi yang digelar secara terjadwal sepanjang tahun kami juga berharap penumpang kapal yang akan menyebrang bisa singgah dulu di Banyuwangi,” ujarnya.

    Kementerian Perhubungan memproyeksikan akan ada sekitar 1,2 juta orang yang akan menyeberang melalui lintasan Ketapang-Gilimanuk pada liburan Nataru ini. Selain itu, diperkirakan juga akan ada sekitar 320 ribu kendaraan yang melintasi jalur ini. [rin/beq]

  • Longsor di Desa Kandangan Banyuwangi, Bupati Kunjungi Warga Terdampak

    Longsor di Desa Kandangan Banyuwangi, Bupati Kunjungi Warga Terdampak

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Sejumlah rumah warga di Desa Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, mengalami kerusakan akibat longsor yang melanda kawasan tersebut. Longsor terjadi akibat curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah tersebut pada 14-15 Desember lalu. Kerusakan bervariasi dari tingkat ringan hingga berat, terutama di permukiman yang berada di pinggir tebing dan kawasan berbukit.

    Kondisi geografis Desa Kandangan yang berada di area tebing curam memperburuk dampak hujan deras, menyebabkan tanah menjadi labil dan mudah terkikis air. Longsor yang terjadi tidak hanya merusak rumah, tetapi juga mengancam keselamatan warga setempat.

    Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, bersama jajaran pejabat daerah, termasuk Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra dan Dandim 0825 Letkol Arh. Joko Sukoyo, meninjau langsung lokasi terdampak. Dalam kunjungannya, Ipuk melihat kondisi rumah yang rusak dan menyaksikan perbaikan yang dilakukan secara swadaya oleh warga. Ia juga menyerahkan bantuan bahan pokok kepada warga terdampak.

    “Kami hadir untuk memastikan warga terdampak mendapatkan bantuan dan dukungan. Semoga proses pemulihan berjalan lancar,” kata Ipuk.

    Selain longsor, luapan air sungai mengakibatkan hanyutnya jembatan penghubung di Dusun Sukamade, Desa Sarongan. Hal ini mengganggu akses sekitar 300 keluarga di wilayah tersebut.

    “Pemkab bersama pihak terkait sedang mengupayakan pembangunan kembali jembatan ini. Kami mohon kesabaran warga karena prosesnya membutuhkan waktu,” jelas Ipuk saat menyerahkan bantuan bersama PT. Bumi Suksesindo (BSI).

    Dalam kunjungannya, Bupati Ipuk juga meninjau Rumah Bersalin Sarongan yang baru dibangun melalui hibah dari Pemerintah Jepang. Fasilitas ini bertujuan memberikan kemudahan akses bagi ibu hamil di daerah terpencil.

    “Kami meminta fasilitas kesehatan di Kecamatan Pesanggaran bersiap menghadapi dampak bencana hidrometeorologi. Terutama ibu hamil dengan usia kehamilan tujuh bulan ke atas perlu mendapatkan perhatian khusus. Rumah singgah bagi ibu bersalin juga telah disediakan oleh desa,” ujar Ipuk.

    Pemkab Banyuwangi bersama BPBD, Dinas PU, dan Dinas Sosial terus melakukan upaya pemulihan di wilayah terdampak bencana. Dukungan dan solidaritas warga juga menjadi kunci dalam menghadapi situasi sulit ini. [rin/beq]