Category: Beritajatim.com Politik

Prihatin Banjir Pasuruan, Khofifah Akan Tambah Alat Pompa

Pasuruan (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa, kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam. Kali ini, ia mengunjungi Desa Rejoso Lor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan untuk memberikan bantuan ke siswa terdampak banjir.

Bantuan berupa tas, sepatu, dan buku tulis ini diberikannya ke siswa di SD Rejoso Lor I dan II yang terdampak banjir. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu anak-anak untuk melanjutkan aktivitas belajar mereka setelah terdampak banjir.

“Saya tiap pagi kontak Pj Bupati untuk memantau perkembangan kondisi pasca banjir. Saya ingin memastikan bantuan yang diberikan bisa maksimal dan bermanfaat bagi anak-anak,” ujar Khofifah.

Tak hanya memberikan bantuan untuk siswa, Khofifah juga menyampaikan langkah-langkah yang sedang diambil untuk menangani banjir yang melanda wilayah tersebut. Dalam hal ini, ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus melakukan upaya pemompaan untuk mengurangi genangan air yang masih menggenangi beberapa area.

“Kami juga akan melakukan penanganan dengan upaya pemompaan, ini guna mengurangi genangan banjir. Ada satu pompa yang kita turunkan di sungai Rejoso dan akan kita tambah lagi,” ungkapnya.

Khofifah juga menyampaikan perhatian terhadap banjir yang melanda Kecamatan Lekok, yang kondisinya lebih kompleks. Salah satu faktor penyebabnya adalah banyaknya ternak yang terdampak dan kurangnya saluran pembuangan yang memadai.

Selain itu, Pj Bupati Pasuruan, Nurkholis, menambahkan bahwa pihaknya akan segera mengajukan proposal ke pemerintah provinsi terkait upaya normalisasi sungai yang ada di wilayah Rejoso. Proposal tersebut diharapkan dapat mengatasi masalah banjir secara lebih permanen di masa depan.

“Rencana kami akan mengajukan proposal ke Pemprov untik mengatasi penanganan banjir ini. Kami sudah menghitung kebutuhan biayanya dan akan segera mengajukan proposal,” kata Nurkholis. (ada/kun)

19/12/2024 16:55
Puncak Nataru di Terminal Purabaya Surabaya 24 – 31 Desember 2024

Surabaya (beritajatim.com) – Jumlah penumpang di Terminal Tipe A Purabaya di Bungurasih, Sidoarjo diprediksi meningkat saat libur Natal-Tahun Baru 2025, sebanyak 30 persen.

Lonjakan penumpang ini diprediksi terjadi pada tanggal 24, 30, dan 31 Desember 2024. Dengan prediksi total jumlah penumpang 45 ribu sampai 50 ribu, setiap harinya.

“Diprediksi akan ada 45 ribu hingga 50 ribu penumpang per hari. Puncaknya kemungkinan pada tanggal 24, 30, dan 31 Desember 2024,” kata Kepala Humas Terminal Tipe A Purabaya Sarah Abigail, Kamis (19/12/2024).

Sarah mengatakan, di libur Natal dan Tahun Baru [Nataru] ini tujuan favorit penumpang didominasi ke daerah Mataraman, Jogja, serta ke Pulau Bali.

“Ada beberapa tujuan favorit penumpang, seperti Kediri, Tulungagung, Malang, Pare, Blitar, Nganjuk, Madiun, Ponorogo, Mojokerto, Jombang dan Bojonegoro. Tuban, Solo-Jogja dan juga Bali,” jelasnya.

Di mana, selama libur Natal-Tahun Baru 2025 ini pihak Terminal Purabaya telah menyiapkan 2.500 armada bus, meliputi bus antar kota dalam provinsi [AKDP]. Serta bus dengan tujuan; antar kota antar provinsi [AKAP].

“Untuk armada sekitar 2.500 termasuk AKDP dan AKAP,” kata Sarah.

Dia juga menyebut sudah melakukan serangkaian antisipasi lonjakan penumpang, saat puncak libur Nataru nanti. Dengan koordinasi bersama perusahaan Otobus/PO, jika sewaktu waktu butuh armada tambahan.

Kemudian, Terminal Purabaya akan menyiapkan posko kesehatan untuk kru yang bertugas selama libur Nataru. Dan juga posko keamanan sebanyak empat titik.

“Pemeriksaan kesehatan kru dan supir bekerjasama dengan Dinkes Provinsi Jatim, Dinkes Kabupaten Sidoarjo, BNN dan Jasa Raharja,” jelasnya.

“Sedangkan posko keamanan ada di empat titik, di kantor terminal, area Shelter Kedatangan, dan dua posko di area Shelter Keberangkatan. Hal ini melibatkan aparat kepolisian dari Polresta Sidoarjo dan Polda Jatim,” imbuhnya.

19/12/2024 16:41
Malam Natal di Surabaya, RHU Wajib Tutup Lebih Awal

Surabaya (beritajatim.com) – Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M. Fikser, menegaskan seluruh tempat Rekreasi dan Hiburan Umum (RHU) wajib tutup lebih awal di malam Natal 24 Desember 2024. Jadwal tutup sebagaimana diatur dalam Surat Edaran adalah pukul 18.00 WIB.

Fikser menegaskan bahwa penutupan lebih awal tersebut bertujuan untuk memberikan kenyamanan, ketentraman, dan menghormati umat Kristiani yang sedang menjalankan Ibadah Natal.

“Kami ingin menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk umat Kristiani dalam menjalankan ibadah mereka,” ujar Fikser di DPRD Surabaya, Kamis (19/12/2024).

Selain penutupan lebih awal, Satpol PP juga akan memperketat pengawasan terhadap semua RHU di Surabaya dengan melakukan patroli rutin. “Jika ditemukan RHU yang melanggar aturan, kami akan memberikan tanda silang sebagai bentuk pelanggaran,” lanjut Fikser.

Ia menambahkan bahwa jika ditemukan pelanggaran, pihaknya akan langsung memanggil pemilik RHU untuk memeriksa kelengkapan izin dan administrasi yang dimiliki tempat hiburan tersebut.

Sebagai langkah lebih lanjut, Fikser menegaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti temuan pelanggaran dengan memproses izin yang tidak lengkap atau tidak sesuai.

“Kami akan langsung memproses saat itu juga, memastikan semua izin administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. [asg/beq]

19/12/2024 16:21
Jembatan Mojopurno Madiun Dibongkar, Telan Anggaran Rp2,4 M

Madiun (beritajatim.com)– Pemerintah Kabupaten Madiun tengah membongkar dan membangun ulang Jembatan Mojopurno yang mengalami kerusakan parah akibat diterjang banjir pada November 2024.

Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Madiun, Anang Tri Cahyono, mengungkapkan bahwa proyek ini didanai melalui Dana Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 2,4 miliar.

“Mekanisme pengadaan menggunakan metode penunjukan langsung kepada penyedia yang memiliki kompetensi dan pengalaman,” jelasnya, Rabu (18/12/2024).

Pengerjaan jembatan diperkirakan memakan waktu sekitar 90 hari atau tiga bulan. Berdasarkan analisis tim ahli, kerusakan utama terjadi pada bagian atas jembatan, sementara struktur abutment-nya masih dinilai kuat dan tetap dimanfaatkan.

Proses perbaikan menyebabkan penutupan akses Jalan Raya Dungus dari arah Kota Madiun. Jalur ini akan tetap ditutup hingga pembangunan selesai. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pengerjaan proyek yang menghubungkan sejumlah destinasi wisata di Kecamatan Kare.

Perubahan signifikan dilakukan dengan menaikkan abutment jembatan sekitar 1 meter. “Ketinggian ini disesuaikan dengan debit banjir di sekitar lokasi untuk mencegah luapan air mengenai jembatan,” terang Anang.

Penguatan jembatan juga dilakukan dengan penggunaan precast slab fabrikasi beton pada lantai jembatan. Hal ini bertujuan meningkatkan kekuatan dan keandalan jembatan untuk mendukung aktivitas lalu lintas yang tinggi di ruas Jalan Mojopurno-Dungus.

Lebar jembatan juga akan diperluas sekitar 1 meter. Penyesuaian ini dilakukan untuk mengakomodasi volume lalu lintas yang terus meningkat di kawasan perbatasan Kota dan Kabupaten Madiun. “Proyek ini sangat penting secara ekonomi dan sosial. Kami berharap proses pengerjaan selesai tepat waktu sehingga jembatan dapat kembali berfungsi optimal,” tutup Anang.

Diketahui, Jembatan ini memiliki peran strategis karena menjadi penghubung antara Kota Madiun dan Kabupaten Madiun, tepatnya di Kecamatan Wungu. [fiq/kun]

19/12/2024 14:40
Wawali Surabaya Turun Tangan soal Tuntutan Warga Greenlake Wonorejo ke Developer

Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, langsung turun tangan menyikapi ketidakpuasan warga Perumahan Greenlake Wonorejo terhadap pihak developer terkait janji pembangunan fasilitas umum (fasum) yang belum terealisasi. Langkah cepat ini diambil setelah warga mengadu ke rumah aspirasi Wakil Wali Kota.

Warga Perumahan Greenlake Wonorejo mengaku kecewa karena fasilitas umum yang dijanjikan sejak awal pembelian rumah belum juga diwujudkan. Kekecewaan tersebut memuncak hingga mereka mendatangi rumah aspirasi Wakil Wali Kota Armuji pada Selasa lalu, membawa laporan resmi terkait masalah tersebut dengan harapan solusi segera diberikan.

Merespons laporan warga, Wakil Wali Kota Surabaya yang akrab disapa Cak Ji segera bertindak. Pada Kamis (19/12/2024), Armuji mengunjungi lokasi perumahan dan memfasilitasi mediasi antara warga dan pihak developer. Ia mendengarkan langsung keluhan serta penjelasan dari kedua belah pihak, sekaligus meminta klarifikasi terkait kronologi dan perencanaan awal pembangunan fasum yang dijanjikan.

“Awalnya itu perencanaannya bagaimana? Karena warga ini menagih janji pada developer terkait fasum yang sudah dijanjikan sejak awal pembelian rumah,” ujar Armuji di lokasi.

Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak, Armuji menyarankan agar dibuat kesepakatan tertulis yang mengikat antara developer dan warga. Kesepakatan tersebut akan disaksikan oleh notaris dan lurah setempat untuk memastikan pihak developer memenuhi kewajibannya.

“Buat saja kesepakatan tertulis antara developer dengan warga, nanti disaksikan oleh notaris dan lurah setempat,” tambah Cak Ji.

Saran ini diterima oleh kedua belah pihak yang sepakat untuk menyusun perjanjian tertulis demi penyelesaian masalah yang sudah berlarut-larut. Warga pun mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Armuji atas perhatian dan upaya penyelesaian yang cepat.

“Semoga langkah ini dapat memastikan hak-hak warga terkait fasilitas umum segera terpenuhi,” ujar Armuji yang juga mantan Ketua DPRD Surabaya ini.

Warga Perumahan Greenlake Wonorejo berharap mediasi ini menjadi awal penyelesaian yang konkret. Mereka optimis janji pembangunan fasum akan segera terealisasi berkat perhatian langsung dari pemerintah kota. [asg/beq]

19/12/2024 13:12
Pendirian Pabrik Etanol-Metanol Masuk Pembahasan Pemkab Bojonegoro

Bojonegoro (beritajatim.com) – Rencana pembangunan pabrik Etanol-Metanol sudah masuk dalam pembahasan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Proyek Strategis Nasional (PSN) dari pemerintah pusat itu sudah direncanakan sejak 2022 silam dan baru menjadi pembahasan lagi tahun ini.

“Kajian rencana pendirian pabrik beberapa waktu lalu sudah pernah komunikasi. Tetapi untuk (pengajuan) izin belum ada yang masuk. Karena itu proyeknya kan PSN,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bojonegoro, Yusnita Liasari, Kamis (19/12/2024).

Rencana pendirian pabrik yang menggunakan lahan seluas kurang lebih 5.130 hektar milik KPH Perhutani Bojonegoro itu nilai investasinya diperkirakan mencapai Rp19 triliun. Pemilihan lokasi pendirian pabrik di Bojonegoro diperkirakan karena dekat dengan sumber bahan baku.

“Dari kajian rencana pendirian pabrik itu salah satu pertimbangannya karena dekat dengan sumber bahan baku (Gas dari Blok Jambaran Tiung Biru/JTB),” tambahnya.

Sementara hasil kajian dan survei yang dilakukan Perum Perhutani KPH Bojonegoro, pendirian pabrik Etanol-Metanol itu rencananya di Dusun Sawit, Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem. Pabrik Etanol-Metanol yang menggunakan bahan baku jagung maupun sorgum itu akan berdiri di lahan seluas 130 hektar.

“Sedangkan lahan perhutani yang 5.000 hektar akan digunakan untuk penyediaan bahan baku berupa kebun bibit pabrik etanol-metanol menyebar di berbagai kecamatan,” ujar Kepala Sub Seksi (KSS) Hukum dan Kepatuhan Perum Perhutani KPH Bojonegoro Sunyoto.

Untuk diketahui, rencana pendirian pabrik Etanol-Metanol tersebut di bangun di kawasan peruntukan industri (KPI) yang berada di sekitar Kecamatan Gayam. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki aksesibilitas yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan logistik dan infrastruktur. [lus/beq]

19/12/2024 12:57
Magetan Ngangeni Jadi City Branding, Ini Tanggapan Masyarakat

Magetan (beritajatim.com) – Kabupaten Magetan baru saja meluncurkan city branding dengan tagline “Magetan Ngangeni”. Branding ini bukan sekadar logo atau slogan namun merupakan janji besar yang mencerminkan potensi daerah sekaligus tantangan untuk mewujudkan kesan positif bagi masyarakat maupun wisatawan.

Menurut Dr. Andre Noevi Rahmanto, anggota tim kajian city branding dari Universitas Sebelas Maret (UNS), perancangan ini dilakukan melalui model partisipatif. Dalam prosesnya, masyarakat, pelaku industri, dan pemangku kepentingan diajak berdiskusi melalui serangkaian Focus Group Discussions (FGD).

Setelah itu, hasil rancangan diuji publik secara terbatas, dilanjutkan survei terbuka melalui jejaring digital. Pendekatan ini bertujuan agar konten yang dihasilkan tidak hanya ilmiah dan komprehensif, tetapi juga dapat diterima oleh berbagai kalangan.

“City branding adalah awal dari pekerjaan besar untuk menunaikan janji ‘Magetan Ngangeni’,” ujar Andre, Kamis (19/12/2024)

Meski telah diluncurkan, berbagai tantangan masih dihadapi. Hendri Satrio Wibowo dari Nirwana Group menggarisbawahi masalah infrastruktur, khususnya kemacetan yang sering terjadi di musim liburan. Sebagai pelaku wisata, dia menyoroti jalur utama menuju destinasi wisata seperti Sarangan yang belum memiliki jalur alternatif yang efektif.

“Rekayasa lalu lintas hanya memperpanjang kemacetan karena semua kendaraan tetap melewati jalur yang sama. Dibutuhkan jalur pengurai untuk mengurangi beban di titik-titik rawan kemacetan, seperti Pasar Plaosan hingga Polsek Plaosan,” kata Hendri.

Dia menekankan bagaimana upaya stakeholder terkait untuk memberikan solusi berupa jalur alternatif untuk mengurai kemacetan. Dia tidak ingin, tagline Magetan Ngangeni jadi bumerang jika tidak ada pembenahan.

“Dan ini bukan perkara lalu lintas saja, termasuk sektor UMKM baik yang berada di kawasan wisata maupun tidak, sehingga para pengunjung itu bisa benar-benar merasa kangen atau rindu dengan Magetan,” katanya.

Joko Trihono, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Magetan, menjelaskan bahwa proses city branding ini melibatkan penggalian potensi lokal. UNS merumuskan potensi ini menjadi beberapa alternatif logo dan tagline, yang kemudian dipilih melalui proses diskusi dan voting masyarakat.

Logo “Magetan Ngangeni” sendiri dirancang dengan elemen khas seperti huruf “M” yang menggambarkan Gunung Lawu, serta simbol keris yang mencerminkan budaya Mataraman. Elemen-elemen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan keunikan Magetan kepada masyarakat luas.

Peluncuran “Magetan Ngangeni” menjadi tonggak awal untuk memperkenalkan Magetan sebagai destinasi yang nyaman dan berkesan. Namun, city branding ini harus didukung oleh langkah nyata di berbagai sektor, termasuk peningkatan infrastruktur, pengelolaan lalu lintas, hingga pengembangan ekonomi kreatif.

Joko mengatakan bahwa city branding bukan akhir dari perjalanan, melainkan komitmen untuk terus berinovasi. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan bahwa Magetan benar-benar menghadirkan pengalaman yang “ngangeni” bagi siapa saja yang datang.

Dengan semangat gotong royong dan kerja nyata, Magetan memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu ikon pariwisata unggulan di Jawa Timur. Semoga “Magetan Ngangeni” bukan hanya janji, tetapi juga kebanggaan yang dapat dirasakan oleh masyarakatnya. [fiq/beq]

19/12/2024 12:47
PKB Dukung Pilgub Melalui DPRD: Anggaran Bisa Efisien

Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Harian DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ais Shafiyah Asfar, mendukung wacana Pemilihan Gubernur (Pilgub) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai alternatif untuk menghemat anggaran negara.

“Kami rasa anggaran Pilgub akan lebih efisien jika dialihkan untuk pembangunan daerah atau mendanai program yang lebih bermanfaat,” kata Ais saat ditemui di DPRD Surabaya, Kamis (19/12/2024).

Ais menyebut kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 sangat besar, mencapai Rp 71,3 triliun. Jumlah ini naik 57,3 persen dibandingkan anggaran pesta demokrasi serentak 2019 lalu yang sebesar Rp45,3 triliun.

“Iya memang penyelenggaraan Pemilu di tahun 2024 itu anggarannya memerlukan puluhan T (triliun), secara jumlah hampir tiga kali lipat dibanding anggaran di Pemilu 2019,” jelas Ais.

Seiring dengan itu, Ais sepakat dengan usulan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa anggaran negara akan jauh lebih efisien jika sistem Pilkada disederhanakan. Menurut dia, anggaran negara untuk Pilgub dapat dialihkan untuk program-program sosial yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti memberikan makan kepada anak-anak miskin.

Hal ini, menurutnya, akan memberikan manfaat lebih besar daripada pengeluaran besar untuk Pilkada yang tidak terlalu efisien.

“Betul sekali apa yang dikatakan pak Prabowo, bahwa anggaran negara akan jauh lebih hemat jika Pilkada disederhanakan sistemnya, sehingga dari hasil penghematan anggaran tersebut difokuskan untuk memberikan makan anak-anak yang miskin atau program lain yang bermanfaat untuk masyarakat,” ungkap anggota Komisi D DPRD Surabaya ini.

Meski mendukung ide penyederhanaan Pilkada, Ais juga mengingatkan bahwa wacana ini perlu kajian mendalam. Ia menilai bahwa keputusan untuk menyederhanakan atau mempertahankan sistem Pilkada langsung harus mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya.

Menurutnya, kebijakan yang diambil haruslah yang memberikan manfaat paling besar dan dampak negatif paling sedikit bagi masyarakat. “Karena tentu keputusan yang diambil nantinya akan memberikan dampak positif dan negatif, jadi pilihan mana yang paling sedikit mudharatnya dan mana yang lebih banyak manfaatnya untuk masyarakat, sebaiknya itu yang diambil oleh pemangku kebijakan,” papar Ais.

Selain itu, Ais menjelaskan, sejak lama PKB sudah mengusulkan Pilgub dilakukan melalui penunjukan oleh DPRD. Menurutnya, posisi gubernur lebih tepat diisi oleh perpanjangan tangan pemerintah pusat ke daerah, bukan sebagai kepala eksekutif yang memiliki otonomi penuh seperti bupati atau wali kota.

Dengan demikian, ia menilai penghematan anggaran Pilgub bisa lebih dimanfaatkan untuk pembangunan daerah yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

“Tetapi, sejak dulu PKB sudah menginisiasi wacana pemilihan gubernur melalui penunjukan oleh DPRD. Tentu karena kami melihat bahwa Gubernur tugasnya lebih pada perpanjangan tangan pemerintah pusat ke daerah (kab/kota). Bukan sebagai kepala eksekutif yang memiliki otonomi penuh terhadap sebuah kab/kota seperti bupati/walikota,” kata Ais. [asg/beq]

19/12/2024 12:27
Pemkot Kediri Gelar Satya Nirmala Awarding untuk Wajib Pajak

Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) menyelenggarakan Satya Nirmala Awarding Wajib Pajak Daerah Kota Kediri Tahun 2024.

Acara penghargaan ini berlangsung di salah satu hotel di Kota Kediri, dan merupakan bentuk apresiasi kepada para wajib pajak yang secara kooperatif dan taat memenuhi kewajiban perpajakan daerah, Rabu malam (18/12).

Sebanyak 11 kategori penghargaan diberikan dalam acara ini, dengan masing-masing kategori memiliki tiga pemenang terbaik. Penghargaan ini mencakup berbagai sektor, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak atas makanan dan minuman, jasa perhotelan, kesenian dan hiburan, jasa parkir, hingga kategori khusus untuk Wajib Pajak Daerah Terinspiratif.

Kepala BPPKAD Kota Kediri, Sugeng Wahyu Purba Kelana, menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan salah satu komponen utama dalam mendukung pendanaan pembangunan.

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri tahun 2024 mencapai Rp. 349,9 miliar, meningkat 6,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Kontribusi pajak daerah dalam PAD mencapai Rp. 142,6 miliar, dengan pertumbuhan sebesar 7,4%. Hingga 18 Desember 2024, realisasi target pajak daerah telah mencapai 100,1%,” ujar Sugeng.

Ia juga menyoroti kontribusi signifikan dari berbagai sektor, seperti jasa perhotelan, makanan dan minuman, kesenian dan hiburan, reklame, tenaga listrik, parkir, air tanah, PBB, dan BPHTB. “Pencapaian ini tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait,” tambahnya.

Sugeng turut mengapresiasi peran Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Kantor Pertanahan yang mendukung optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah, termasuk dalam percepatan sertifikasi aset pemerintah.

Selain penghargaan untuk wajib pajak, acara ini juga memberikan apresiasi kepada kelurahan terbaik dalam kepatuhan pembayaran PBB sebelum jatuh tempo. Penghargaan serupa diberikan kepada PPAT/Notaris yang berkontribusi dalam validasi dan transaksi BPHTB.

Sekretaris Daerah Kota Kediri, Bagus Alit, menyampaikan apresiasi kepada seluruh wajib pajak atas kontribusi mereka dalam pembangunan Kota Kediri.

“Kami berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh wajib pajak untuk semakin patuh dan sadar akan kewajibannya. Pemerintah juga telah menyediakan berbagai kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak yang dapat dimanfaatkan dengan optimal,” tuturnya.

Bagus juga mengucapkan terima kasih kepada lembaga keuangan dan non-keuangan yang tergabung dalam Tim Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah atas dukungan mereka dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Melalui Satya Nirmala Awarding 2024, Pemerintah Kota Kediri berkomitmen untuk terus mempererat hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat, serta meminimalkan piutang pajak demi keberlanjutan pembangunan Kota Kediri. [nm/aje]

19/12/2024 12:16
Dukung Pilkada Lewat DPRD, Bayu Golkar: Hemat Biaya

Surabaya (beritajatim.com) – Politisi muda Partai Golkar Jawa Timur, Bayu Airlangga, memberikan dukungan penuh terhadap gagasan Presiden Prabowo Subianto soal pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Ia menyebut usulan ini sebagai langkah maju untuk menciptakan efisiensi sekaligus meningkatkan kualitas kepala daerah yang terpilih.

Menurut Bayu, usulan Presiden Prabowo yang juga didukung Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, relevan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi Indonesia saat ini.

“Pemilihan melalui DPRD bisa menjadi solusi untuk mengurangi biaya politik yang tinggi tanpa mengabaikan prinsip konstitusional,” ujarnya di Surabaya, Kamis (19/12/2024).

Ia menambahkan, pembahasan terkait mekanisme Pilkada melalui DPRD dapat dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Paket Politik yang mencakup pemilu, pilkada, dan partai politik. RUU ini diharapkan menjadi prioritas dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2025.

Bayu menjelaskan, bahwa efisiensi dalam konteks ini bukan hanya soal penghematan anggaran, tetapi juga memastikan proses politik berjalan lebih efektif.

“Biaya besar dalam Pilkada langsung sering menjadi beban bagi calon kepala daerah. Dengan pemilihan lewat DPRD, kita bisa meminimalkan itu sambil tetap menjaga kualitas pemimpin yang terpilih,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa usulan ini tetap berada dalam koridor konstitusi dan demokrasi. Menurutnya, mekanisme pemilihan melalui DPRD tidak akan mengurangi semangat demokrasi jika dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

Gagasan ini tentu memunculkan beragam pendapat di tengah masyarakat. Sebagian kalangan menilai Pilkada langsung memberikan ruang lebih besar bagi rakyat untuk menentukan pemimpinnya.

Namun, di sisi lain, biaya politik yang tinggi sering kali menimbulkan masalah baru, seperti korupsi atau praktik politik uang.

Bayu percaya bahwa usulan ini bisa menjadi bahan diskusi yang konstruktif di tingkat nasional. “Yang terpenting adalah bagaimana kita bersama-sama mencari solusi terbaik untuk masa depan demokrasi Indonesia,” tutupnya.

Dengan wacana ini, langkah reformasi politik tampaknya akan menjadi salah satu fokus penting dalam pemerintahan mendatang. [tok/aje]

19/12/2024 11:14